Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) Lasarus mendorong revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Salah satu poin yang menjadi fokus adalah pengaturan terhadap angkutan online atau ojek online (ojol).

Menurut Lasarus, jumlah ojol saat ini tercatat sekitar 2 juta orang. Sayangnya tidak ada undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban ojol, melainkan hanya melalui Peraturan Menteri.

"Terus ini tidak diikat dengan UU sampai hari ini, hanya dari Peraturan Menteri. Kami sudah digeruduk sama teman-teman mitra operator. Rakyat sekarang yang terlibat angkutan online, data kami sudah 2 juta orang, mungkin 2 juta kepala keluarga, dan ini tidak diatur dengan UU hak dan kewajiban," katanya dalam Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Lasarus menyebut komisi V sebenarnya sudah berusaha merevisi UU Lalu Lintas namun gagal. Ia lalu mempertanyakan hal apa yang didapatkan negara dari keberadaan angkutan online.

"Ini angkutan online bisnisnya jalan, terus kita nggak memungut apa-apa dari mereka. Jalannya rusak siapa yang perbaiki, pake pajak yang dibayar oleh rakyat. Jalannya hancur dipakai bisnis mereka, orang jatuh siapa yang tanggung jawab?" ujar Lasarus.

Oleh karena itu Lasarus berharap Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan jajaran Kementerian Perhubungan turut mendorong revisi UU Nomor 2 Tahun 2009.

"Saya berharap ini UU kemarin sudah kita dorong, revisi UU 22 tahun 2009 ini kita dorong kembali. Naskah akademik selesai, pakar sudah dipanggil, ahli sudah diajak bicara, ini berharap ini bisa jalan dan dengan cepat bisa kita selesaikan," tutupnya.

Saksikan juga video: Menhub Sebut Kereta Api Masih Jadi Favorit Masyarakat

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Nusyirwan Soejono meyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal mengutamakan hal-hal substansial ketimbang berpihak untuk mendukung kandidat tertentu dpada Pilkada 2024.

Menurut Nusyirwan, sikap tersebut terlihat dalam pidato-pidato Prabowo yang menekankan pentingnya menjaga persatuan nasional.

"Tentunya ke depan beliau akan sangat menjaga, sangat menjaga persatuan bahkan hal yang lain soal pemberantasan korupsi. Jadi hal-hal itulah hal-hal yang substansial yang itu lebih penting dibandingkan dengan menjaga apa namanya keberpihakan ya," kata Nusyirwan di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Nusyirwan tidak memungkiri bahwa sah-sah saja apabila ada calon kepala daerah yang mengeklaim mendapatkan dukungan dari tokoh besar seperti Prabowo.

Namun, ia mengingatkan bahwa hal terpenting dalam pilkada adalah memperoleh dukungan dari rakyat.

Nusyirwan pun yakin rakyat Indonesia saat ini sudah semakin matang dalam hal berpolitik.

"Ya tentunya ke depan kita juga rakyat sudah semakin matang pula dengan melewati berbagai acara-acara demokrasi, dan itu kan membuat kedewasaan rakyat semakin tinggi, melewati sekian, melewati ini dan sebagainya. Jadi saya pikir itu semakin matanglah," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil mengeklaim mendapatkan dukungan dari Prabowo Subianto maupun Presiden ketujuh RI Joko Widodo.

Menurut Emil, sapaan akrabnya, dukungan itu ditunjukkan secara tersirat ketika Prabowo dan Jokowi menemui dirinya serta mengunggah momen pertemuan tersebut ke akun media sosial mereka.

"Kalau tidak mendukung, ngapain diterima, diberi waktu eksklusif. Ngapain di-posting di IG-nya masing-masing,” ujar Ridwan Kamil kepada Kompas.com di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu.

"Saya kan di-posting di IG-nya Pak Jokowi, di-posting di IG-nya Pak Prabowo, itu menunjukkan secara tersirat, dua presiden itu mendukung,” mantan wali kota Bandung itu.

JAKARTA, KOMPAS.com – Tim sukses pasangan calon (paslon) nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (Rido) mengeklaim terdapat sejumlah kader PDI-P yang turut mendukung paslon mereka pada Pilkada Jakarta 2024.

Pernyataan ini disampaikan menyusul deklarasi tujuh politisi dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang menyatakan dukungan untuk paslon nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno.

“Begitu juga tadi yang dimaksud Pak Ridwan Kamil, ada juga kader-kader dari pendukung pasangan lain, termasuk PDI-P memberikan pilihan pada pasangan Rido, itu ada juga,” kata Ketua Timses Rido, Ahmad Riza Patria, dalam jumpa pers di Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

Politisi Parta Gerindra itu menambahkan bahwa perpindahan dukungan politik merupakan hal yang biasa dalam kontestasi politik. Ia meminta media untuk memeriksa hasil survei mengenai dukungan partai politik dalam Pilkada Jakarta 2024.

“Hasil-hasil survei biasanya itu kelihatan berapa persen dari pendukung pasangan PDI-P yang memberikan pilihan kepada nomor 1, 2, dan 3. Partai Golkar, Gerindra, PKS dan semua partai itu bisa dicek berapa besar,” ujarnya.

Riza juga menyatakan bahwa mayoritas pendukung Koalisi Indonesia Maju (KIM) masih solid mendukung pasangan Rido.

“Nah kami termasuk bersyukur, mayoritas lebih dari 80 persen pendukung dari pasangan KIM itu solid ke pasangan Rido, termasuk relawan-relawan yang ada,” lanjutnya.

Ridwan Kamil, calon gubernur Jakarta nomor urut 1, mengklaim bahwa sekitar 25 persen pendukung PDI-P mendukung paslon Rido berdasarkan hasil survei. Namun, ia tidak memerinci sumber survei tersebut.

“Kan dari survei juga sama. Betul 70 persen pemilih PDI-Perjuangan ke sana (Pramono dan Rano). Tapi, kan ke kami ada 25 persen, paham enggak? Berarti kan ada pemilih PDI-Perjuangan yang bersimpati ke Rido,” kata Ridwan Kamil saat ditemui di Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (31/10/2024).

Ridwan menambahkan bahwa fenomena serupa juga terjadi pada basis pendukung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, di mana ada yang menyeberang ke paslon lain.

Ia menegaskan bahwa dinamika semacam ini adalah hal yang wajar dalam politik.

“Bagi kami itu (dinamika) hal yang biasa, tidak ada yang 100 persen solid. Tidak ada 100 persen yang, sreg tidak solid. Hal begini biasa,” tutup Ridwan.

Diketahui, paslon nomor urut 3, Pramono Anung, menerima tujuh anggota Koalisi Indonesia Maju di kediamannya di Cipete, Jakarta Selatan, pada Kamis.

Mereka antara lain Muhammad Ishaq dan Abdul Hakim dari PPP, Nafiudin dari Nasdem, Ahmad Faisal dari PSI, Riko dari PAN, serta Ahmad Syukri dan Okto Fudin dari PKB.

Ketujuh politisi itu mengenakan baju berwarna khas partai masing-masing tanpa simbol partai.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) PDI-P Megawati Soekarnoputri menyinggung soal survei yang bisa dibeli.

Hal itu ia sampaikan ketika memberikan sambutan di acara peresmian sekertariat baru DPP Merah Putih di Jalan Sumatera, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

"Saya ini tahu statistik, tahu bahwa survei itu bisa dibeli," kata Megawati, Minggu.

Statistik, kata Megawati, tentu saja berbeda dengan matematika. Biasanya, statistik sendiri digunakan untuk mencari hasil survei.

Untuk melakukan suatu survei, menurut Mega, pengumpulan datanya harus dilakukan secara langsung.

Jadi, tidak boleh dilakukan hanya melalui telepon saja.

"Apa masuk di akal, ya? Saya kan mikir yang namanya responden kok cuma segini? By phone lagi," ujar Megawati.

Megawati mengaku, sudah lama mengetahui bahwa survei bisa dibeli, namun tak pernah mau membuka suara.

"Jadi, saya tahu. Tapi, mana pernah saya ngomong kaya gitu? Baru hari ini," tegas Megawati.

Tapi, Mega pun tak menjelaskan secara gamblang survei apa yang ia maksud dapat dibeli.

Megawati menyampaikan cerita itu saat memberi sambutan di peresmian sekretarian baru DPP Merah Putih di Jalan Sumatera, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam kesempatan itu, dia sekaligus mengingatkan kadernya untuk turut serta membantu kemenangan calon gubernur (cagub) dan wakil gubernur (cawagub) Jakarta nomor urut 3 Parmono Anung-Rano Karno di Pilkada 2024.

"Kalian di mana? Nanti kalau kalian enggak turun awas, ya! Enggak ada sekarang turun semua apa pun namanya untuk memenangkan Pak Pram dan Si Doel," ucap Megawati dalam sambutannya, Senin.

Megawati mengatakan, pemilu di Indonesia bersifat langsung, sehingga rakyat bebas menentukan pilihannya.

Ia juga mengimbau agar rakyat tidak takut memilih paslon yang memang sesuai hatinya.

"Jadi, lihat hatimu kalau dari yang ingin kamu pilih, siapa yang ingin kamu pilih?" ujar Megawati.

Megawati juga mengimbau agar rakyat tidak tergiur dengan tawaran uang hanya untuk mengubah pilihannya di Pilkada.

Sebagai warga Jakarta, Megawati juga merasa berhak untuk menentukan pilihannya di Pilkada Jakarta. Secara terang-terangan, Megawati memilih Pramono-Rano untuk memimpin Jakarta.

Ia yakin, dengan pengalaman sebagai sekretaris kabinet (Sekab), Pramono bisa memimpin Jakarta menjadi lebih baik nantinya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PDI-PAndreas Hugo Pareira mengeklaim, DPR belum berencana untuk merevisi Undang-Undang (UU) MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).

Hal itu disampaikan Hugo saat ditanya soal pembahasan revisi UU MD3 yang disebut menjadi salah satu agenda kerja Baleg DPR RI hingga Desember 2024.

“Enggak ada rencana itu. Enggak ada rencana itu,” ujar Hugo saat ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (24/10/2024).

Menurut Hugo, saat ini Baleg DPR RI masih mempersiapkan program legislasi nasional (prolegnas) yang baru, sehingga belum ada penentuan soal pembahasan yang diprioritaskan.

“Itu kan isu kemarin. Sebelum pelantikan. Sekarang kita bicara untuk mempersiapkan Prolegnas yang baru,” kata Hugo.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPR RI Bob Hasan mengungkapkan, pembahasan revisi UU MD3 masuk dalam susunan agenda kerja Baleg DPR RI hingga Desember 2024.

Hal itu berdasarkan kesepakatan bersama dalam rapat penetapan agenda kerja yang berlangsung pada Rabu (23/10/2024).

“Dari agenda tadi (pembahasan UU MD3) juga termasuk di dalamnya, dari agenda (kerja),” ujar Bob Hasan di Gedung DPR RI, Rabu (23/10/2024).

Ia menyebutkan, selain UU MD3, pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) juga akan masuk daftar prioritas.

“Itu sudah masuk dalam daftar-daftar agenda kita. Kurang lebih itu pertengahan November nanti, sudah ada masuk,” kata Bob Hasan.

Meski begitu, Bob Hasan menegaskan bahwa Baleg sebatas menyepakati agenda kerja, dan belum membicarakan mengenai substansi pembahasannya.

“Kami belum membaca secara menyeluruh. Kalau tadi kami hanya menyusun agenda ya, agenda ke depan ini,” ucap Bob Hasan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi PDI-PDPR RI Stevano Rizki Adranacus menegaskan, bakal memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait keadilan penegakan hukum, terkhusus di daerah pemilihannya, Nusa Tenggara Timur (NTT)

Hal itu disampaikan Stevano setelah resmi ditempatkan sebagai anggota Komisi III yang membidangi persoalan hukum.

“Sebagai perwakilan masyarakat NTT dan sekaligus anak muda saya siap menyerahkan diri saya untuk memperjuangkan aspirasi warga NTT,” ujar Stevano dalam keterangannya, Rabu (23/10/2024).

Menurut Stevano, masyarakat di wilayah NTT saat ini masih mempunyai persepsi negatif terkait dengan proses penegakan hukum. Untuk, dia bakal berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat, agar citra penegakan hukum semakin membaik.

“Tidak bisa dipungkiri persepsi masyarakat NTT soal hukum saat ini cenderung negatif. Tajam kebawah tumpul keatas. Sudah menjadi tugas saya untuk memastikan persepsi ini perlahan harus berubah,” ungkap Stevano.

Stevano pun berencana untuk berkunjung ke daerah pemilihannya di NTT, guna mendengarkan secara langsung aspirasi masyarakat sehingga bisa dibahas dalam rapat kerja di Komisi III.

“Saya juga akan melakukan koordinasi dan silaturahmi ke aparat penegak hukum di NTT dalam rangka melakukan fungsi pengawasan sebagai anggota DPR RI,” pungkasnya.

Untuk diketahui, DPR RI menetapkan susunan pimpinan Komisi III untuk masa jabatan 2024-2029, Selasa (22/10/2024). Anggota Fraksi Gerindra Habiburokhman ditunjuk sebagai ketua komisi.

Penetapan itu dibacakan langsung Wakil Ketua DPR RI Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat pengambilan keputusan di Komisi III.

Sementara untuk 4 posisi wakil ketua Komisi III DPR RI pada periode kali ini menjadi jatah Fraksi PDI-P, Golkar, Nasdem dan PKB.

Adapun PDI-P menunjuk Dede Indra Permana Soediro sebagai wakil ketua komisi III, sedangkan Golkar menempatkan sosok Sari Yuliati.

Kemudian Nasdem menunjuk Ahmad Sahroni untuk menduduki posisi wakil ketua komisi, dan PKB mengusung Rano Alfath.

Komisi III sendiri akan bertanggung jawab menangi isu-isu terkait penegakan hukum dan akan bermitra dengan 8 kementerian/lembaga, yakni:

1. Kejaksaan Agung

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia

3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

4. Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung

5. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

6. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

7. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

8. Badan Narkotika Nasional (BNN)

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR RI telah menetapkan susunan pimpinan Komisi V periode 2024-2029, Selasa (22/10/2024), yang dibacakan langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

Kursi ketua Komisi V DPR menjadi jatah PDI-P menunjuk Lasarus untuk memimpin Komisi V DPR.

Lasarus sebelumnya juga menjabat sebagai ketua Komisi V DPR pad periode 2019-2024.

Sementara itu, empat kursi wakil jadi milik Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Gerindra, dan Partai Kebangkitan Bangsa.

Golkar menempatkan Ridwan Bae sebagai wakil ketua Komisi V DPR RI, Gerindra menempatkan Andi Iwan Darmawan Aras, Nasdem menempatkan Roberth Rouw, dan PKB menempatkan Syaiful Huda.

Komisi V akan meliputi isu infrastruktur dan perhubungan dengan 7 mitra kerja yakni:

1. Kementerian Pekerjaan Umum

2. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

3. Kementerian Perhubungan

4. Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal

5. Kementerian Transmigrasi

6. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

7. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR RI dari PDI-P Said Abdullah berharap Presiden RI Prabowo Subianto dapat mengevaluasi kabinenya dalam periode enam bulan atau satu tahun.

Menurutnya, evaluasi berkala diperlukan dalam rangka mewujudkan visi dari Prabowo.

"Harapan kami Bapak Presiden bisa mengevaluasi 6 bulan atau 1 tahun perjalanan kabinet ini. Itu harapan kami agar mimpi Bapak Presiden bisa dicapai," kata Said di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Ketua DPP PDI-P itu juga enggan membuat asumsi dengan menyebut kabinet Prabowo gemuk.

Sebab, menurut Said, Prabowo selaku presiden sudah memiliki pertimbangannya terkait banyaknya jumlah para pembantu dalam susunan Kabinet Merah Putih.

"Karena kalau kemudian belum apa-apa kita memvonis (kabinet) presiden terlalu gemuk, nanti kita akan bisa, karena apa, belum apa-apa presiden sudah divonis. Beri kesempatan, dan pasti Bapak Presiden pasti juga akan mengevaluasi," kata dia.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, partainya akan tetap mendukung pemerintah Presiden Prabowo Subianto meski tak ada kadernya yang masuk kabinet.

Akan tetapi, Said mengatakan, partainya akan mendukung pemerintahan secara kritis dan konstruktif.

"Justru ketika PDI Perjuangan tidak di dalam kabinet kami tetap dukung pemerintahan ini dengan cara kritis konstruktif memberikan pilihan-pilihan alternatif, itu penting," ujar Said.

Kabinet Merah Putih yang dibentuk Prabowo memiliki 7 menteri koordinasi (menko) 41 menteri, serta 56 wakil menteri.

JAKARTA, KOMPAS.com – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memuji pidato perdana Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan usai dilantik pada Minggu (20/10/2024).

Hasto menilai pidato tersebut memberikan jawaban atas berbagai persoalan yang masih dihadapi Indonesia, termasuk masalah kemiskinan serta kebutuhan perbaikan sistem demokrasi dan hukum.

"Ketika Pak Prabowo menyampaikan berbagai persoalan-persoalan begitu banyak kemiskinan, begitu banyak mereka yang belum punya tempat tinggal, begitu banyak pekerjaan rumah kita, ini adalah menampilkan suatu politik kebenaran di tengah berbagai upaya-upaya untuk pencitraan," kata Hasto dalam siaran pers yang diterima Minggu (20/10/2024).

Menurut Hasto, masalah yang diangkat Prabowo adalah persoalan nyata yang membutuhkan penanganan serius, seperti perbaikan demokrasi, sistem hukum, dan meritokrasi di Indonesia.

Ia mengatakan, persoalan itu masih menjadi PR yang belum terselesaikan, karena pemerintahan sebelumnya lebih mengutamakan pencitraan.

“Untuk mengagung-agungkan suatu kepemimpinan yang sebenarnya menyisakan berbagai pekerjaan rumah bagi Pak Prabowo Subianto, terkait bagaimana membangun demokrasi, membangun sistem hukum, membangun meritokrasi,” kata Hasto.

Namun, Hasto optimistis bahwa semangat yang ditunjukkan Prabowo dalam pidatonya untuk menyelesaikan persoalan itu telah membawa harapan baru bagi bangsa Indonesia.

Ia menyebutkan, rakyat Indonesia tentu akan menantikan realisasi program-program yang dijanjikan, khususnya terkait kedaulatan pangan dan pengentasan kemiskinan.

“Tetapi setidaknya dengan patriotisme, dengan salam merdeka dari Pak Prabowo, yang penuh patriotisme yang disampaikan tadi, harapan bahwa bangsa Indonesia betul-betul dapat menyatukan energinya, seluruh kabinetnya diisi oleh kabinet ahli, di mana ini membangun suatu harapan,” tutur Hasto.

“Dan tentu saja rakyat akan menunggu bagaimana program-program untuk kedaulatan pangannya, program-program untuk pengentasan kemiskinannya (dilaksanakan),” ujar dia.

Dalam pidatonya seusai dilantik sebagai presiden, Prabowo Subianto mengatakan, masih banyak rakyat Indonesia yang belum merasakan hasil kemerdekaan.

“Kita masih melihat saudara-saudara kita yang belum menikmati hasil kemerdekaan,” kata Prabowo dalam sidang MPR, Minggu (20/10/2024)

Prabowo menjelaskan, salah satu penyebab banyaknya rakyat Indonesia yang masih kesulitan disebabkan adanya korupsi yang masih merajalela.

Korupsi yang dilakukan para pejabat yang bekerja sama dengan pengusaha nakal membuat pembangunan tidak maksimal.

Akibatnya, masih banyak rakyat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan.

“Terlalu banyak saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan,” kata Prabowo.

Prabowo berjuar, kemiskinan di Indonesia sangat memprihatinkan. Bahkan, banyak anak tidak memiliki pakaian yang layak untuk bisa berangkat sekolah.

“Terlalu banyak anak-anak kita yang berangkat sekolah tidak makan pagi, terlalu banyak anak-anak kita yang tidak punya pakaian sekolah,” kata Prabowo.

KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Said Abdullah, merekomendasikan sejumlah agenda strategis yang perlu menjadi perhatian utama pemerintahan Prabowo-Gibran.

Agenda tersebut meliputi penurunan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta pengurangan ketergantungan pada impor pangan dan energi.

Said menegaskan, menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial merupakan prioritas utama bagi setiap pemerintahan.

"Selama sepuluh tahun terakhir, laju penurunan kemiskinan dan kesenjangan sosial masih belum progresif," ujar Said dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Sabtu (19/10/2024).

Said melanjutkan, tingkat kemiskinan pada 2014 mencapai 10,96 persen, sedangkan pada Maret 2024 turun menjadi 9,03 persen. Artinya, tingkat kemiskinan selama 10 tahun terakhir hanya turun 1,93 persen.

“Penurunan kemiskinan belum cukup progresif, terutama dengan adanya penurunan jumlah kelas menengah yang mencapai 9 juta jiwa," kata Said.

Ia juga menyoroti kondisi kesenjangan sosial di Indonesia. Adapun tingkat kesenjangan sosial yang diukur dengan rasio gini berada pada level 0,414 pada 2014 dan turun menjadi 0,379 pada Maret 2024, atau turun sebesar 0,035.

Untuk itu, lanjut Said, presiden terpilih Prabowo Subianto perlu fokus menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial lebih progresif dengan orkestrasi kebijakan yang komprehensif, mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, sanitasi, perumahan, hingga lapangan kerja.

Said Abdullah juga menggarisbawahi pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya pada sektor pendidikan.

Meskipun anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari belanja negara telah dijalankan sejak 2003, Said menilai hasilnya belum optimal.

"Selama 21 tahun Indonesia masih menghadapi fakta bahwa mayoritas angkatan kerja sebanyak 149 juta, di mana 54 persennya hanya lulusan SMP ke bawah," jelasnya.

Menurut Said, hal itu menghambat Indonesia dalam mengoptimalkan bonus demografi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

"Kita tidak bisa mengoptimalkan bonus demografi untuk mendorong lompatan perekonomian nasional dari negara berpendapatan menengah bawah menjadi negara berpendapatan menengah atas, apalagi menjadi high income country," katanya.

Atasi ketergantungan impor pangan dan energi

Said juga menekankan perlunya mengatasi ketergantungan impor pangan dan energi yang masih tinggi.

Selama 10 tahun terakhir, lanjut Said, Indonesia belum dapat keluar dari ketergantungan impor pangan dan energi. Padahal, keduanya adalah hal pokok yang menyangkut ketahanan dan kemandirian sebuah bangsa dan negara.

Untuk diketahui, selama periode 2014-2023, Indonesia mengalami defisit perdagangan internasional pada sektor pertanian yang sangat besar.

“Ekspor sektor pertanian mencapai 61,4 miliar dollar AS, sedangkan impor mencapai 98,46 miliardollar AS, sehingga terjadi defisit sebesar 37 miliar dollar AS,” terang Said.

Tidak hanya itu, ketergantungan impor juga terjadi di sektor minyak dan gas (migas). Pada periode sama, impor migas mencapai 278,5 miliar dollar Amerika Serikat (AS).

Dengan kurs Rp 15.400 per dollar AS, nilai impor migas selama sembilan tahun terakhir mencapai Rp 4.288,9 triliun.

“Tantangan ini tidak mudah diatasi karena melibatkan berbagai kepentingan ekonomi politik nasional dan internasional. Inilah yang akan menjadi tantangan Presiden Prabowo ke depan," kata Said.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dipastikan tidak hadir dalam acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka besok, Minggu (20/10/2024).

Sebagai gantinya Megawati meminta semua anggota Fraksi PDI-PMPR RI wajib menghadiri pelantikan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI.

“Atas instruksi itu, kami merasa terhormat dan berterima kasih atas keputusan Ibu Mega dan mudah-mudahan tidak mengurangi khidmat dan kekusyukan acara besok,” kata Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Sabtu (19/10/2024).

Dia melanjutkan, Megawati terkena flu dan mesti banyak beristirahat setelah kunjungannya ke Uzbekistan.

“Yang kami dapatkan posisinya Ibu Mega baru saja tiba dari perjalanan lawatan ke Uzbekistan, napak tilas perjalanan Bung Karno ke Imam Bukhori,” ujar Muzani.

“Ibu kondisinya kurang fit dan flu, maka Ibu memutuskan untuk beristirahat. Maka dengan sangat menyesal Ibu memberikan kabar kepada kami melalui Ketua Fraksi PDI-P MPR RI, Ahmad Basarah untuk beristirahat,” papar dia.

Diketahui Ahmad Basarah sempat menemui Megawati di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Kala itu, ia mengaku baru saja menyampaikan pesan dari Megawati untuk Muzani. Namun, ia tak membeberkan secara rinci apa pesan yang disampaikan itu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan, tidak ada hambatan terkait rencana pertemuan antara Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto, meskipun pertemuan tersebut belum terlaksana menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden.

Hasto menyatakan, PDI-P menghormati Prabowo sebagai presiden terpilih yang tengah sibuk mempersiapkan kabinet untuk pemerintahan lima tahun ke depan.

“Secara praktis tidak ada hambatan, karena memang kesejarahan dan tradisi Ibu Megawati dan PDI-P adalah mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara,” ujar Hasto di Universitas Indonesia (UI) pada Jumat (18/10/2024).

“Kita doakan agar kabinet yang dibentuk, pemerintah yang baru ke depan dapat mengemban tugas-tugas dan janji-janji kampanyenya. Itu kita doakan dengan sebaik-baiknya,” sambungnya.

Hasto juga menyampaikan, Megawati telah mengutus Pramono Anung untuk menyampaikan pesan kepada Prabowo melalui elite Gerindra.

Menurut Hasto, hal ini menunjukkan bahwa komunikasi antara Megawati dan Prabowo tetap berjalan dengan baik, meskipun keduanya belum bertemu setelah Pilpres 2024.

“Sebenarnya Pramono Anung sudah menjadi utusan dari Ibu Megawati Soekarnoputri, karena Pak Prabowo sedang menggodok dan mempersiapkan lahir batin kabinet ini, sehingga itu yang kita hormati,” ungkap Hasto.

“Jadi hubungan Bu Mega dan Pak Prabowo sangat baik, saling menghormati sebagai sahabat, dan tentu untuk kepentingan Indonesia Raya. Sikap dari PDI-P terhadap kepemimpinan baru berharap agar kabinet bekerja profesional dan bergerak cepat untuk mengatasi tantangan kita ke depan,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI-P Ganjar Pranowo memperkirakan, pertemuan Megawati dan Prabowo tidak akan terjadi sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden pada Minggu (20/10/2024).

Ganjar beralasan bahwa keduanya sama-sama sibuk menjelang pelantikan dan pelaksanaan Pilkada 2024.

“Rasanya saya menduga kok tidak ya, dalam waktu pendek. Karena waktunya pendek, kita tahu agenda, jadwal kita ini Jumat, Sabtu, Minggu ini kami dibagi ke seluruh Indonesia,” ujar Ganjar saat ditemui di Universitas Indonesia, Depok, pada Jumat (18/10/2024).

Ganjar menambahkan, kader-kader PDI-P sudah diminta untuk bersiaga di daerah masing-masing untuk menghadapi pilkada.

“Kenapa saya statement itu, karena saya juga standby. Tadi barusan Jawa Barat, kemarin NTT datang, Sulawesi Selatan datang. Kita berjaga semua,” kata dia.

Meskipun demikian, Ganjar meyakini bahwa komunikasi antara Megawati dan Prabowo terus berjalan baik.

Ia percaya, keduanya selalu siap untuk bertemu jika berbicara tentang urusan bangsa dan negara.

“Rasanya di antara beliau berdua punya komunikasi. Kalau berbicara urusan negara, rasanya pasti akan ketemu. Tinggal waktu yang menentukan pada sesuatu yang paling cocok, waktunya, kesempatannya, dan sebagainya,” katanya.