Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2024 sebesar 4,95% secara year on year (yoy). Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dua kuartal sebelumnya, yakni 5,11% untuk kuartal I dan 5,05% pada kuartal II.

Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, berpendapat pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal III mengalami pelemahan merupakan hal yang wajar dan sudah diperkirakan sebelumnya. Sebab laju pertumbuhan ini sejalan dengan pola musiman yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya.

"(Ekonomi di bawah 5%) ya, nggak apa-apa. Ya memang kondisinya seperti itu, memang sudah diperkirakan pertumbuhan kita akan menurun di triwulan tiga," kata Piter kepada detikcom, ditulis Kamis (7/11/2024).

Berbeda dengan kondisi pada kuartal I dan II yang selama periode tersebut banyak agenda yang mampu meningkatkan kinerja perekonomian seperti berbagai hari raya dan libur nasional maupun keagamaan hingga Pilpres.

"Semua indikator-indikator perekonomian kan menunjukkan hal tersebut (penurunan kinerja pertumbuhan ekonomi) mulai dari menurunnya daya beli, turunnya angka PMI, purchasing management index. Ya berarti kan kondisi perekonomian itu mengalami perlambatan," terang Piter.

"(Pada kuartal III) memang tidak ada sesuatu yang bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi menjadi lebih lebih tinggi," ucapnya lagi.

Di sisi lain, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad berpendapat pertumbuhan ekonomi RI yang berada di bawah 5% ini merupakan tanda pelemahan daya beli masyarakat yang perlu diperhatikan pemerintah.

Sebab menurutnya meski pertumbuhan ekonomi RI secara musiman memang turun pada kuartal III dari tahun ke tahun, namun biasanya penurunan yang terjadi tidak separah ini. Artinya ada faktor lain yang mendorong angka pertumbuhan ekonomi RI jauh di bawah dua kuartal sebelumnya.

"Memang ada siklus pengaruh Tapi kalau itu aja Biasanya naik growth-nya (penurunan pertumbuhan ekonomi dibanding kuartal sebelumnya) hanya nol koma sekian. Harusnya masih bisa di atas 5%," ucapnya.

Dalam hal ini Tauhid menyoroti dua faktor utama yang menyebabkan penurunan kinerja saat ini adalah melemahnya daya beli masyarakat dan rendahnya konsumsi pemerintah. Sebab menurutnya ini merupakan dua faktor paling berpengaruh dalam angka pertumbuhan ekonomi nasional.

"Ada persoalan daya beli yang kemudian membuat ekonomi kita nggak bergerak naik. Bahkan kalau daya beli masih 4,9% ya pertumbuhan ekonomi pasti rendah. Jadi persoalan daya beli cukup kuat di situ," terangnya.

"Kedua menurut saya yang kurang begitu baik adalah konsumsi pemerintah. Itu hanya tumbuh 4,62%. Artinya bahwa anggaran pemerintah yang sudah dibelanjakan ternyata belum efektif mendorong pertumbuhan ekonomi," sambung Tauhid.

Selain itu ada juga faktor lain seperti pelemahan sektor industri yang pertumbuhannya hanya 4,72%. Padahal sektor ini mempengaruhi sekitar 19% kondisi ekonomi nasional. Kemudian ada juga dari sektor pertanian yang hanya tumbuh 1,69% dan pelemahan kinerja di sektor-sektor lain.

Sementara itu, Kepala Ekonom Permata Institute for Economic Research (PIER), Josua Pardede, menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III-2024 yang tercatat hanya 4,95% menunjukkan perlambatan yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Seperti terbatasnya kinerja konsumsi rumah tangga hingga melemahnya ekspor dibandingkan impor.

"Perlambatan aktivitas ekonomi dipengaruhi oleh masih terbatasnya kinerja konsumsi rumah tangga serta kenaikan impor yang lebih besar dari ekspor, terutama untuk barang modal dan bahan baku yang diperlukan oleh sektor industri, sehingga menekan kontribusi ekspor netto pada pertumbuhan," jelasnya.

Menurutnya kondisi perlambatan ini tidak serta-merta menunjukkan adanya potensi permasalahan ekonomi lebih jauh. Namun ia mengkhawatirkan kondisi perlambatan konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah yang masih rendah. Sebab dua faktor ini merupakan salah satu pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi RI.

"Meskipun kondisi ini tidak sepenuhnya mencerminkan masalah struktural, perlambatan konsumsi rumah tangga dan pengeluaran sosial pemerintah yang tertunda menandakan pemerintah perlu fokus mengeluarkan kebijakan sisi permintaan yang dapat mengungkit daya beli masyarakat," terang Josua.

Donald Trump memenangkan Pilpres Amerika Serikat (AS) 2024. Trump meraup 277 suara elektoral, melampaui ambang batas yang dibutuhkan untuk memenangkan pilpres. Meski begitu, kemenangan Trump berpotensi memberikan dampak negatif terhadap ekonomi Indonesia.

Kepala Ekonom Permata Institute for Economic Research (PIER), Josua Pardede menjelaskan sejumlah rencana kebijakan Donald Trump jika resmi jadi Presiden AS dapat memberikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian Indonesia.

Salah satunya, rencana Donald Trump yang ingin memangkas pajak perusahaan dari 21% menjadi 15% untuk perusahaan yang memproduksi di AS dan tidak ada perubahan pada pajak capital gain.

"Kebijakan ini akan membuat investasi di dalam negeri AS lebih menarik, sehingga ada risiko capital outflow dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia, menuju AS. Ini bisa mempengaruhi nilai tukar rupiah karena potensi arus modal keluar," terang Josua kepada detikcom, Rabu (6/11/2024) kemarin.

Kemudian jika Trump diasumsikan kembali menjadi presiden AS, maka terdapat potensi penguatan nilai tukar dolar AS terhadap mata uang lain sebagai hasil dari pendapatan tarif yang mungkin dialokasikan untuk stimulus fiskal.

"Penguatan dolar AS berpotensi memberikan tekanan pada mata uang negara berkembang, termasuk rupiah. Hal ini bisa meningkatkan biaya impor bagi Indonesia dan menambah tekanan inflasi domestik," jelasnya.

Kemudian, menurut Josua berbagai kebijakan ekonomi Trump yang cenderung meningkatkan defisit fiskal lebih besar dapat mendorong inflasi di AS, sehingga rencana penurunan suku bunga bank sentral AS atau The Fed akan sangat terpengaruh.

Kembali lagi, kondisi ini diperkirakan kembali menekan nilai tukar rupiah terhadap AS. Pada akhirnya penguatan dolar AS akan mempersempit peluang Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan.

"Defisit fiskal AS yang lebih besar dapat mendorong inflasi di AS, yang berpotensi membatasi ruang penurunan suku bunga Fed ke depannya diperkirakan berpotensi mendorong penguatan dolar AS terhadap mata uang negara berkembang termasuk rupiah. Potensi penguatan dolar AS tersebut berimplikasi pada berkurangnya ruang penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia," papar Josua.

Kemudian ada juga sejumlah rencana terkait China yang secara tak langsung akan berdampak terhadap Indonesia. Trump berpotensi menaikkan tarif impor terhadap produk asal China yang diperkirakan dapat membatasi kinerja ekspor hingga pertumbuhan ekonomi negara itu.

Disebut-sebut, Trump ingin menetapkan bea tambahan 60-100% produk impor dari China. Padahal pelemahan ekonomi China diperkirakan berdampak negatif pada permintaan komoditas dari Indonesia.

"Indonesia yang sangat bergantung pada China sebagai mitra dagang utama bisa mendorong penurunan kinerja ekspor Indonesia sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja nilai tukar rupiah," ungkap Josua.

Belum lagi rencana penambahan bea impor ini turut berpotensi dihadapi Indonesia mengingat Trump juga ingin menambahkan bea impor 10-20% secara menyeluruh. Kenaikan harga komoditas tertentu yang dipicu tarif juga dapat meningkatkan biaya impor bagi Indonesia

Pada akhirnya Josua berpendapat berbagai rencana kebijakan Trump ke depan dapat memberikan dampak yang cukup buruk terhadap perekonomian Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung.

"Kebijakan Donald Trump yang lebih proteksionis dan pro Amerika bisa menciptakan lingkungan ekonomi global yang lebih menantang bagi Indonesia dengan potensi penguatan dollar AS ke depannya, tekanan inflasi, dan ketegangan tensi dagang antara China dan AS," pungkasnya.

Sementara itu, Ekonom sekaligus Direktur PT Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi berpendapat terpilihnya Trump sebagai presiden AS kemungkinan besar tidak akan memberi dampak langsung terhadap Indonesia.

Ia khawatir salah satu kampanye Trump yang akan mengenakan sanksi kepada negara yang enggan menggunakan dolar AS dalam perdagangan internasional. Hal inilah yang ditakutkan akan menyasar Indonesia juga.

"Donald Trump sudah dalam kampanyenya mengatakan bahwa siapa saja negara yang dalam perdagangan internasional tidak menggunakan dolar ini akan mendapatkan saksi 100%. Nah, ini apakah nanti akan diterapkan atau tidak, kita tinggal lihat saja nanti," kata Ibrahim.

Ia juga menggarisbawahi peluang perang dagang AS lawan China jilid II yang akan berpengaruh terhadap ekspor Indonesia ke Negeri Tirai Bambu. Padahal China hingga saat ini merupakan mitra dagang utama Indonesia.

"Ada ketakutan peran dagang, karena ya Donald Trump sendiri sudah mengatakan akan melakukan perang dagang dengan Tiongkok. Indonesia saat ini kan fokus kebanyakan ekspor-impornya, perdagangannya kan kebanyakan adalah dengan Tiongkok. Ya, dengan Tiongkok, dengan Jepang, dengan Korea Selatan. Sehingga yang sekarang sedang difokuskan oleh Indonesia itu adalah bagaimana Tiongkok ini agar kembali pulih dari perlambatan ekonomi," terang Ibrahim.

Calon presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik, Donald Trump, diperkirakan kuat akan memenangkan kontestasi pilpres 2024. Sebab hingga saat ini jumlah suara yang didapat Trump jauh lebih unggul dari saingannya, capres Partai Demokrat Kamala Harris.

Melansir dari update laporan CNBC, Rabu (6/11/2024) per pukul 04:00 waktu AS atau 16.00 WIB, Donald Trump unggul dengan 266 suara elektoral dibandingkan Kamala Harris yang mendapat 219 suara elektoral. Namun hasil akhir masih belum diumumkan mengingat proses perhitungan suara masih berlangsung.

Lalu apakah Indonesia bisa mendapatkan keuntungan lebih jika Donald Trump benar terpilih sebagai presiden AS?

Kepala Ekonom Permata Institute for Economic Research (PIER) Josua Pardede menjelaskan sejumlah rencana kebijakan Donald Trump jika terpilih sebagai presiden nanti dapat memberikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi perekonomian Indonesia.

Salah satunya ada rencana Donald Trump yang ingin memangkas pajak perusahaan dari 21% menjadi 15% untuk perusahaan yang memproduksi di dalam negeri (AS) dan tidak ada perubahan pada pajak capital gain.

"Kebijakan ini akan membuat investasi di dalam negeri AS lebih menarik, sehingga ada risiko capital outflow dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia, menuju AS. Ini bisa mempengaruhi nilai tukar rupiah karena potensi arus modal keluar," terang Josua saat dihubungi detikcom.

Kemudian jika Trump diasumsikan kembali menjadi presiden AS, maka terdapat potensi penguatan nilai dolar terhadap mata uang lain sebagai hasil dari pendapatan tarif yang mungkin dialokasikan untuk stimulus fiskal.

"Penguatan dolar AS berpotensi memberikan tekanan pada mata uang negara berkembang, termasuk rupiah. Hal ini bisa meningkatkan biaya impor bagi Indonesia dan menambah tekanan inflasi domestik," jelasnya.

Kemudian menurut Josua berbagai kebijakan ekonomi Trump yang cenderung meningkatkan defisit fiskal lebih besar dapat mendorong inflasi di AS. Sehingga rencana penurunan suku bunga The Fed (bank sentral AS) ke depannya pun juga akan sangat terpengaruh.

Kembali lagi, kondisi ini diperkirakan akan kembali menekan nilai mata uang rupiah terhadap AS. Pada akhirnya penguatan dolar ini akan mempersempit peluang Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga acuan.

"Defisit fiskal AS yang lebih besar dapat mendorong inflasi di AS, yang berpotensi membatasi ruang penurunan suku bunga Fed ke depannya diperkirakan berpotensi mendorong penguatan dollar AS terhadap mata uang negara berkembang termasuk rupiah," papar Josua.

"Potensi penguatan dolar AS tersebut berimplikasi pada berkurangnya ruang penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia," tambahnya.

Kemudian ada juga sejumlah rencananya terkait China yang secara tak langsung akan berdampak terhadap RI. Di mana Trump berpotensi menaikkan tarif impor terhadap produk-produk asal China yang diperkirakan dapat membatasi kinerja ekspor hingga pertumbuhan ekonomi negara itu.

Disebut-sebut ia ingin memberi bea tambahan 60%-100% untuk impor dari China. Padahal pelemahan ekonomi China diperkirakan akan berdampak negatif pada permintaan komoditas dari Indonesia.

"Indonesia yang sangat bergantung pada China sebagai mitra dagang utama bisa mendorong penurunan kinerja ekspor Indonesia sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja nilai tukar rupiah," ungkap Josua.

Belum lagi rencana penambahan bea impor ini turut berpotensi dihadapi RI mengingat Trump juga ingin menambahkan bea impor 10%-20% secara menyeluruh. Kenaikan harga komoditas tertentu yang dipicu tarif juga dapat meningkatkan biaya impor bagi Indonesia

Pada akhirnya Josua berpendapat berbagai rencana kebijakan Donald Trump ke depan dapat memberikan dampak yang cukup buruk terhadap perekonomian RI. Baik secara langsung maupun tidak langsung.

"Kebijakan Donald Trump yang lebih proteksionis dan pro-Amerika bisa menciptakan lingkungan ekonomi global yang lebih menantang bagi Indonesia dengan potensi penguatan dollar AS ke depannya, tekanan inflasi, dan ketegangan tensi dagang antara China dan AS," pungkasnya.

Sementara itu Ekonom sekaligus Direktur PT Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi, berpendapat terpilihnya Trump sebagai presiden kemungkinan besar tidak akan memberi dampak langsung terhadap RI.

Namun ia mengkhawatirkan salah satu isi kampanye Trump yang mengatakan ia akan mengenakan sanksi kepada negara yang enggan menggunakan dolar AS dalam perdagangan internasional. Hal inilah yang ditakutkan akan menyasar Indonesia juga.

"Donald Trump sudah dalam kampanyenya mengatakan bahwa siapa saja negara yang dalam perdagangan internasional tidak menggunakan dolar ini akan mendapatkan saksi 100%. Nah, ini apakah nanti akan diterapkan atau tidak, kita tinggal lihat saja nanti," kata Ibrahim.

Kemudian ia juga menggarisbawahi peluang perang dagang AS lawan China jilid dua yang sedikit banyak juga akan berpengaruh terhadap ekspor Indonesia ke Negeri Tirai Bambu. Padahal China hingga saat ini merupakan mitra dagang utama atau terbesar Indonesia.

"Ada ketakutan peran dagang, karena ya Donald Trump sendiri sudah mengatakan akan melakukan peran dagang dengan Tiongkok," ucapnya.

"Indonesia saat ini kan fokus kebanyakan ekspor-impornya, perdagangannya kan kebanyakan adalah dengan Tiongkok. Ya, dengan Tiongkok, dengan Jepang, dengan Korea Selatan. Sehingga yang sekarang sedang difokuskan oleh Indonesia itu adalah bagaimana Tiongkok ini agar kembali pulih dari perlambatan ekonomi," terang Ibrahim lagi.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mempublikasikan Indeks Bisnis UMKM Triwulan III 2024 pada Senin (4/11). Dalam publikasi tersebut, bahwa bisnis UMKM pada Triwulan III 2024 melambat, terlihat dari Indeks Bisnis UMKM yang berada pada level 102,6 atau lebih rendah dibandingkan dengan Triwulan II 2024 sebelumnya yakni 109,9.

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan pada Q3-2024 Indeks Bisnis UMKM masih berada pada level 102,6 (di atas 100), yang berarti ekspansi bisnis UMKM masih berlanjut.

"Hal ini ditopang oleh aktivitas masyarakat kembali normal pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Idul Fitri, Waisak dan Idul Adha, ditambah libur sekolah, adanya peningkatan panen komoditas Perkebunan, aktivitas proyek-proyek pemerintah dan swasta semakin meningkat menjelang akhir tahun serta banyak acara pesta (pernikahan) dan aktivitas partai politik menjelang pilkada," jelas Supari dalam keterangan tertulis, Selasa (5/11/2024).

Meski demikian, jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, ekspansi bisnis UMKM pada Q3-2024 melambat, tercermin dari penurunan Indeks Bisnis UMKM dari 109,9 menjadi 102,6.

"Penunuran ini disebabkan turunnya daya beli masyarakat, normalisasi permintaan pasca perayaan HBKN, normalisasi produksi pertanian pasca panen raya, kenaikan harga barang input, dan persaingan yang semakin ketat," imbuhnya.

Supari menjelaskan sebanyak lima komponen Indeks Bisnis UMKM memiliki indeks di atas 100, sementara tiga komponen lainnya menurun di bawah 100. Indeks terendah terlihat pada komponen volume produksi/penjualan (indeks terkait 94,1), komponen nilai penjualan (indeks terkait 96,1), dan komponen penggunaan tenaga kerja (indeks terkait 99,2).

Normalisasi permintaan barang dan jasa pasca HBKN dan menurunnya produksi pangan pasca panen raya, serta naiknya harga barang input menyebabkan volume produksi dan penjualan UMKM mengalami penurunan. Meskipun rata-rata harga jual mencatat kenaikan, namun penurunan volume produksi/penjualan yang cukup dalam menyebabkan nilai penjualan juga turut menurun.

Menjelang musim tanam tanaman pangan dan perayaan Nataru, pemesanan dan persediaan barang input masih mengalami kenaikan (indeks terkait tetap di atas 100), namun lebih lambat dari Q2-2024. Hal ini disebabkan oleh kenaikan harga barang input serta prospek usaha yang tidak seoptimis kuartal sebelumnya.

Di sisi lain, persediaan barang jadi masih meningkat, dengan laju yang tidak sepesat kuartal sebelumnya, sejalan dengan menurunnya produksi. Sedangkan kegiatan investasi juga melambat, karena keterbatasan dana yang sebagian terserap oleh naiknya harga barang input.

Dilihat secara sektoral, ekspansi bisnis UMKM pada Q3-2024 sebagian besar mengalami perlambatan. Beberapa sektor usaha, seperti: sektor pertanian serta sektor hotel dan restoran, bahkan menunjukkan kontraksi.

Aktivitas sektor pertanian pun mengalami penurunan menyusul pasca panen raya tanaman pangan pada Q2-2024 dan musim kemarau yang cukup kering di sejumlah daerah. Sektor hotel dan restoran juga mengalami kontraksi pasca HBKN dan libur sekolah pada kuartal sebelumnya, yang membuat permintaan terhadap jasa akomodasi menurun signifikan.

Sementara itu, sektor pertambangan masih ekspansi sejalan dengan musim kemarau yang kondusif bagi sektor ini, terutama penambangan pasir untuk kegiatan konstruksi dan permintaan air bersih. Ekspansi pada sektor industri, perdagangan dan pengangkutan terutama ditopang oleh kenaikan rata-rata harga jual dan permintaan yang masih relatif kuat, setelah aktivitas kerja dan sekolah kembali normal pasca HBKN.

Namun ekspansi aktivitas sektor-sektor tersebut melambat dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Kenaikan aktivitas sektor jasa-jasa sejalan dengan banyaknya pesta seperti pernikahan dan peningkatan kegiatan partai politik jelang Pilkada. Indeks Bisnis tertinggi terjadi pada sektor konstruksi (indeks terkait 116,3) yang ditopang oleh meningkatnya aktivitas proyek-proyek pemerintah dan swasta menjelang akhir tahun serta cuaca yang kondusif.

Pada Q4-2024, pebisnis UMKM yakin akan ekspansi usahanya ke depan, tercermin pada Indeks Ekspektasi Bisnis UMKM sebesar 122,3. Namun dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, level Indeks Ekspektasi Bisnis Q3-2024 mengalami penurunan, yang memberikan sinyal laju kenaikan aktivitas usaha yang lebih moderat. Penurunan optimisme ini terutama karena melemahnya daya beli masyarakat, persaingan yang semakin ketat, serta awal musim tanam tanaman pangan.

Sejalan dengan aktivitas bisnis UMKM yang melambat, sentimen pebisnis UMKM terhadap perekonomian dan usaha secara umum juga ikut menurun. Hal ini tercermin pada Indeks Sentimen Bisnis (ISB) UMKM Q3-2024 yang berada pada level 115,1. Komponen Indeks Situasi Sekarang (ISS) turun -7,5 poin menjadi 94,1, sementara Indeks Ekspektasi (IE) melemah -4,0 poin menjadi 136,0. ISS yang melemah ke bawah level 100, sejalan dengan melambatnya ekspansi bisnis UMKM pada Q3-2024.

Seiring dengan melambatnya pertumbuhan usaha dan melemahnya sentimen pebisnis UMKM, penilaian UMKM terhadap kemampuan pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas utamanya ikut menurun. Hal ini tercermin pada Indeks Kepercayaan pelaku UMKM kepada Pemerintah (IKP) Q3-2024 yang melemah -4,6 poin (indeks terkait 125,9).

Dilihat dari komponen penyusunnya, hampir semua komponen IKP pada Q3-2024 melemah dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Pebisnis UMKM memberikan penilaian tertinggi terhadap kemampuan pemerintah menciptakan rasa aman dan tenteram (indeks terkait 144,2) serta menyediakan dan merawat infrastruktur (indeks terkait 138,2). Sedangkan penilaian terendah diberikan oleh pelaku UMKM terhadap kemampuan pemerintah menstabilkan harga barang dan jasa (indeks terkait 110,5).

"Hal ini tampaknya berkaitan dengan harga barang input yang terus meningkat dan menggerus keuntungan usaha, sehingga dirasakan sangat memberatkan bagi sebagian pelaku bisnis UMKM," papar Supari.

Informasi Tentang Survei

Sebagai informasi, Survei Kegiatan Usaha dan Sentimen Bisnis UMKM BRI memiliki sampel lebih dari 7.084 responden UMKM yang tersebar di semua sektor ekonomi dan di 33 provinsi. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode stratified systematic random sampling, sehingga dapat merepresentasikan sektor usaha, provinsi dan skala usaha.

Survei ini dilakukan oleh BRI Research Institute pada tanggal 20 September 2024 sampai dengan 02 Oktober 2024. Wawancara dilakukan melalui telepon dengan pengawasan mutu yang ketat sehingga data yang terkumpul valid dan reliable.

Informasi yang dikumpulkan dalam survei ini adalah persepsi pelaku usaha UMKM terhadap perkembangan dan prospek perekonomian secara umum, sektor usaha responden serta perkembangan dan proyeksi kinerja usaha responden. Informasi ini digunakan untuk menyusun Indeks Bisnis UMKM (IB), Indeks Sentimen Bisnis (ISB) serta Indeks Kepercayaan Pelaku (IKP) usaha UMKM kepada pemerintah.

Indeks-indeks ini melengkapi indeks serupa yang disusun oleh Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik di mana surveinya dilakukan terhadap pelaku usaha kategori menengah dan besar. Di samping itu juga dikumpulkan informasi mengenai kondisi usaha responden untuk keperluan monitoring dan sekaligus menjadi early warning system (EWS) terhadap keberlangsungan usaha debitur UMKM.

Dalam survei ini, responden menjawab sejumlah pertanyaan, di mana untuk setiap pertanyaan responden dapat memberikan jawaban positif (Lebih Tinggi atau Lebih Baik), jawaban negatif (Lebih Rendah atau Lebih Buruk), dan jawaban netral (Sama Saja atau Tetap). Indeks difusi dihitung dari selisih persentase jawaban positif dengan persentase jawaban negatif ditambah 100. Dalam hal ini jawaban netral diabaikan.

Nilai tengah indeks difusi adalah 100, dan rentang indeks difusi akan berada pada kisaran nol sampai dengan 200. Jika semua responden memberikan jawaban negatif, maka indeks difusi akan bernilai nol. Dan sebaliknya jika semua responden memberikan jawaban positif, maka indeks difusi akan bernilai 200.

Indeks difusi di atas 100 menunjukkan bahwa jawaban positif melebihi jawaban negatif. Sebaliknya indeks difusi di bawah 100 mengindikasikan jawaban negatif lebih banyak dibandingkan dengan jawaban positif.

Jokowi Apresiasi BRI Biayai UMKM: Sebelumnya Diurusi Rentenir-Bank Titil

Jokowi Apresiasi BRI Biayai UMKM: Sebelumnya Diurusi Rentenir-Bank Titil

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa ada kemungkinan terjadi perlambatan proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini seiring dengan fokus pemerintah yang saat ini lebih mengarah ke swasembada pangan.

Dody mengatakan, hal ini merupakan hasil diskusinya dengan Presiden Prabowo Subianto di beberapa kesempatan. Meski demikian, ia memastikan bahwa mega proyek ibu kota baru itu tetap akan dilanjutkan.

"Dari hasil diskusi dengan Pak Presiden (Prabowo) dalam beberapa kesempatan, untuk IKN tetap akan kita teruskan, tapi mungkin kecepatannya tidak seperti dulu," kata Dody dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (20/10/2024).

Dody mengatakan, muncul kekhawatiran dari Prabowo bahwa perang akan semakin memanas tatkala Indonesia belum swasembada pangan. Apabila kondisi itu terjadi di saat Indonesia masih menggantungkan sejumlah komoditas pangan ke impor, RI akan mengalami kesulitan.

"Dikhawatirkan akan menjadi permasalahan sosial yang akan lebih besar. Makanya ketahanan pangan menjadi fokus utama," ujarnya.

Dody mengatakan, hingga saat ini Kementerian PU telah membangun puluhan bendungan di seluruh Indonesia sebagai salah satu bentuk dukungannya terhadap ketahanan pangan. Dody memastikan dalam beberapa tahun ke depan, akan bertambah puluhan bendungan lainnya.

"Akan ada beberapa puluh bendungan lagi seluruh Indonesia tapi fokus kita untuk eksisting bendungan adalah revitalisasi plus perbaikan jaringan primer, sekunder, tersiernya, sehingga target pimpinan kami dalam 4-5 tahun, event sebelumnya tercapai swasembada pangan," kata dia.

Di samping itu, Dody juga memastikan bahwa fokus pembangunannya ke depan akan diperbanyak dengan proyek-proyek berbasis kemasyarakatan. Hal ini termasuk juga dengan target peningkatan akses air bersih masyarakat.

Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti memastikan bahwa IKN akan tetap dilanjutkan. Namun memang ia membenarkan bahwa pemerintahan saat ini lebih berfokus pada swasambada pangan.

"Kalau untuk IKN, kan Pak Presiden bilang bahwa tetap akan dilanjutkan. Tetapi beliau memang saat ini lebih memperhatikan untuk pangan. Kalau itu tidak dilanjutkan, nanti kan bahaya. Dan kita tetap harus melanjutkan, ini komitmen dari Bapak Presiden," ujar Diana, ditemui usai Raker.

Menyangkut persoalan perlambatan proyek IKN ini, pihaknya akan berkoordinasi bersama Otorita IKN. Melalui Otorita IKN, investasi dari sektor swasta masih akan terus digenjot. Dengan demikian, ia berharap perubahan fokus pemerintah ini tidak akan terlalu signifikan mempengaruhi pembangunan.

"Tidak semuanya dengan APBN. Tidak semuanya dengan APBN. Dari otorita IKN dengan investor-investor tentunya juga akan melaksanakan itu. Dan tidak semuanya di Kementerian PUPR. Nanti akan ada arahan sendiri khusus untuk IKN," kata dia.

"Kita harus membuat supaya investor tetap percaya bahwa IKN ini akan tetap lanjut. Kan kita sudah komitmen untuk nanti pindah ke sana," sambungnya.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa ada kemungkinan terjadi perlambatan proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini seiring dengan fokus pemerintah yang saat ini lebih mengarah ke swasembada pangan.

Dody mengatakan, hal ini merupakan hasil diskusinya dengan Presiden Prabowo Subianto di beberapa kesempatan. Meski demikian, ia memastikan bahwa mega proyek ibu kota baru itu tetap akan dilanjutkan.

"Dari hasil diskusi dengan Pak Presiden (Prabowo) dalam beberapa kesempatan, untuk IKN tetap akan kita teruskan, tapi mungkin kecepatannya tidak seperti dulu," kata Dody dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (20/10/2024).

Dody mengatakan, muncul kekhawatiran dari Prabowo bahwa perang akan semakin memanas tatkala Indonesia belum swasembada pangan. Apabila kondisi itu terjadi di saat Indonesia masih menggantungkan sejumlah komoditas pangan ke impor, RI akan mengalami kesulitan.

"Dikhawatirkan akan menjadi permasalahan sosial yang akan lebih besar. Makanya ketahanan pangan menjadi fokus utama," ujarnya.

Dody mengatakan, hingga saat ini Kementerian PU telah membangun puluhan bendungan di seluruh Indonesia sebagai salah satu bentuk dukungannya terhadap ketahanan pangan. Dody memastikan dalam beberapa tahun ke depan, akan bertambah puluhan bendungan lainnya.

"Akan ada beberapa puluh bendungan lagi seluruh Indonesia tapi fokus kita untuk eksisting bendungan adalah revitalisasi plus perbaikan jaringan primer, sekunder, tersiernya, sehingga target pimpinan kami dalam 4-5 tahun, event sebelumnya tercapai swasembada pangan," kata dia.

Di samping itu, Dody juga memastikan bahwa fokus pembangunannya ke depan akan diperbanyak dengan proyek-proyek berbasis kemasyarakatan. Hal ini termasuk juga dengan target peningkatan akses air bersih masyarakat.

Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti memastikan bahwa IKN akan tetap dilanjutkan. Namun memang ia membenarkan bahwa pemerintahan saat ini lebih berfokus pada swasambada pangan.

"Kalau untuk IKN, kan Pak Presiden bilang bahwa tetap akan dilanjutkan. Tetapi beliau memang saat ini lebih memperhatikan untuk pangan. Kalau itu tidak dilanjutkan, nanti kan bahaya. Dan kita tetap harus melanjutkan, ini komitmen dari Bapak Presiden," ujar Diana, ditemui usai Raker.

Menyangkut persoalan perlambatan proyek IKN ini, pihaknya akan berkoordinasi bersama Otorita IKN. Melalui Otorita IKN, investasi dari sektor swasta masih akan terus digenjot. Dengan demikian, ia berharap perubahan fokus pemerintah ini tidak akan terlalu signifikan mempengaruhi pembangunan.

"Tidak semuanya dengan APBN. Tidak semuanya dengan APBN. Dari otorita IKN dengan investor-investor tentunya juga akan melaksanakan itu. Dan tidak semuanya di Kementerian PUPR. Nanti akan ada arahan sendiri khusus untuk IKN," kata dia.

"Kita harus membuat supaya investor tetap percaya bahwa IKN ini akan tetap lanjut. Kan kita sudah komitmen untuk nanti pindah ke sana," sambungnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyaluran kredit perbankan ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) saat ini mengalami perlambatan.

Hal ini tecermin dari laju pertumbuhan kredit UMKM yang semakin melambat.

Hingga Agustus 2024, outstanding penyaluran kredit perbankan tercatat mencapai Rp 1.474 triliun, dengan pertumbuhan 4,42 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Angka ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan penyaluran kredit perbankan pada Juli 2024 yang mencapai 5,16 persen yoy.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae, menjelaskan bahwa perlambatan ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, terutama kondisi makroekonomi.

Dari dalam negeri, pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat menjadi faktor utama yang mempengaruhi laju pertumbuhan kredit UMKM.

"Termasuk situasi geopolitik yang berpengaruh pada berbagai aspek perekonomian domestik," kata Dian dalam keterangannya, yang dikutip pada Senin (14/10/2024).

Meskipun menghadapi tantangan, Dian menyatakan bahwa bank tetap optimis dapat meningkatkan penyaluran kredit kepada UMKM. Upaya ini akan didukung oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya.

Saat ini, pemerintah bersama OJK dan para pemangku kepentingan lainnya tengah melakukan koordinasi, evaluasi, dan monitoring terhadap kondisi UMKM serta efektivitas instrumen kebijakan yang ada untuk menstimulasi kredit UMKM yang berkelanjutan dan tangguh.

"Hal tersebut antara lain melalui program inklusi keuangan berupa perluasan jaringan agen Bank, program subsidi Pemerintah melalui program KUR, serta adanya program insentif berupa kelonggaran likuiditas," tutur Dian.

Selain itu, OJK juga akan mendorong bank pembangunan daerah (BPD) dan bank perekonomian rakyat (BPR) untuk meningkatkan penyaluran kredit ke sektor UMKM.

Namun, Dian menekankan bahwa bank harus tetap mengutamakan aspek kehati-hatian untuk menghindari kerugian bagi operasional bisnis.

"Karena risiko gagal dan sebagainya menjadi pertimbangan dari umum-umum semua," ucap Dian.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyaluran kredit perbankan ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) saat ini mengalami perlambatan.

Hal ini tecermin dari laju pertumbuhan kredit UMKM yang semakin melambat.

Hingga Agustus 2024, outstanding penyaluran kredit perbankan tercatat mencapai Rp 1.474 triliun, dengan pertumbuhan 4,42 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Angka ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan penyaluran kredit perbankan pada Juli 2024 yang mencapai 5,16 persen yoy.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae, menjelaskan bahwa perlambatan ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, terutama kondisi makroekonomi.

Dari dalam negeri, pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat menjadi faktor utama yang mempengaruhi laju pertumbuhan kredit UMKM.

"Termasuk situasi geopolitik yang berpengaruh pada berbagai aspek perekonomian domestik," kata Dian dalam keterangannya, yang dikutip pada Senin (14/10/2024).

Meskipun menghadapi tantangan, Dian menyatakan bahwa bank tetap optimis dapat meningkatkan penyaluran kredit kepada UMKM. Upaya ini akan didukung oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya.

Saat ini, pemerintah bersama OJK dan para pemangku kepentingan lainnya tengah melakukan koordinasi, evaluasi, dan monitoring terhadap kondisi UMKM serta efektivitas instrumen kebijakan yang ada untuk menstimulasi kredit UMKM yang berkelanjutan dan tangguh.

"Hal tersebut antara lain melalui program inklusi keuangan berupa perluasan jaringan agen Bank, program subsidi Pemerintah melalui program KUR, serta adanya program insentif berupa kelonggaran likuiditas," tutur Dian.

Selain itu, OJK juga akan mendorong bank pembangunan daerah (BPD) dan bank perekonomian rakyat (BPR) untuk meningkatkan penyaluran kredit ke sektor UMKM.

Namun, Dian menekankan bahwa bank harus tetap mengutamakan aspek kehati-hatian untuk menghindari kerugian bagi operasional bisnis.

"Karena risiko gagal dan sebagainya menjadi pertimbangan dari umum-umum semua," ucap Dian.

Indonesia mengalami deflasi selama lima bulan beruntun. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengakui ada penurunan daya beli yang menjadi penyebab Indonesia mengalami deflasi berbulan-bulan itu.

Deflasi yang beruntun ini terjadi sejak Mei-September 2024. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Mei 2024 terjadi deflasi sebesar 0,03% secara bulanan (mtm). Kemudian pada Juni 2024 semakin dalam sebesar 0,08%. Pada Juli 2024 terus memburuk tembus 0,18%. Pada Agustus 2024, angkanya kembali ke level 0,03%, kembali memburuk pada September 2024 sebesar 0,12%.

"Nah, ini memang satu, supply-nya karena musim hujan, musim panas, produksinya cukup. Kedua, memang diakui daya beli agak turun," kata dia ditemui di sela Trade Expo Indonesia, ICE BSD, Tangerang, Rabu (9/10/2024) lalu.

Lantas apa dampaknya apabila daya beli semakin menurun?

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan apabila kondisi tersebut tidak segera dimitigasi, dampaknya dapat terjadi resesi ekonomi hingga memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

"Pelaku usaha sebagian memahami deflasi sebagai kekhawatiran permintaan ke depan khususnya barang non kebutuhan pokok akan melemah. Sehingga mereka lakukan efisiensi di berbagai lini," kata Bhima kepada detikcom, dikutip Jumat (11/10/2024).

Selain itu, dia melihat fenomena itu juga membuat pertumbuhan ekonomi di bawah 5% dan penjualan surat utang yang menurun. Hal ini disebabkan investor yang mengkhawatirkan kondisi domestik dalam negeri.

Tidak sampai di situ, Bhima menyebut akan ada penyesuaian nilai proyek atau bahkan penundaan proyek di pemerintahan mendatang karena dana dialihkan membantu daya beli masyarakat. Selain itu, pelemahan nilai tukar rupiah akan mempengaruhi biaya konstruksi dan dapat pembengkakan biaya apabila dipaksakan terus jalan. Adapun program yang bakal terkena imbas, seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), proyek kereta cepat jakarta surabaya, bendungan, pelabuhan, hingga penyelesaian ruas jalan tol.

"Sebaiknya panggil para ahli untuk cari solusi atau mitigasi. Pelaku usaha juga diajak mempersiapkan skenario terburuk sehingga lakukan hedging atau lindung nilai lebih baik," jelasnya.

Dia pun menyarankan beberapa yang dapat menjadi solusi pemerintah, seperti menunda mega proyek infrastruktur dan alihkan ke program perlindungan sosial untuk kelas menengah rentan, perkuat sektor industri dengan tarik investasi yang lebih berkualitas. Selain itu, mendorong sektor pertanian dan perikanan berkelanjutan dengan bantuan APBN yang lebih besar, misalnya untuk subsidi pupuk, menurunkan tarif PPN dari 11% ke 9%, serta menunda seluruh kebijakan yang meningkatkan beban kelas menengah dari mulai dari dana pensiun wajib, Tapera, asuransi wajib kendaraan bermotor, hingga PPN 12%.

Senada, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan penurunan daya beli akan berimbas pada perlambatan pertumbuhan ekonomi dan semakin melebarnya kesenjangan masyarakat, terutama antara kelas menengah dan kelas atas. Padahal kelas menengah mesin bagi pertumbuhan ekonomi.

"Terkait pertumbuhan ekonomi, kita prediksi tumbuh di bawah 5%. Jadi, sekitar 4,95%. Ini tidak lepas dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Karena konsumsi rumah tangga ini kan lebih separuh menyumbang ekonomi. kalau kelas menengah akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi jadi lebih lambat," katanya kepada detikcom.

Apabila ini dibiarkan lebih lanjut, tentunya akan berdampak pada pemerintahan baru. Untuk itu, dia menyarankan Presiden Terpilih Prabowo Subianto agar memperhatikan fenomena penurunan daya beli.

"Pemerintahan baru harus memperhatikan masalah ini secara serius. Karena boro-boro mengejar pertumbuhan ekonomi 8%, untuk di atas 5% saja dikhawatirkan tidak bisa kalau kondisinya begini," tambahnya.

Ekonom menilai rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari saat ini 11% menjadi 12% pada 2025 perlu ditunda. Hal ini melihat indikasi pelemahan daya beli masyarakat yang relatif kuat terutama pada kelas menengah.

"Jika indikator ini berlanjut sampai dengan awal tahun 2025 maka kami kira pemerintah perlu mempertimbangkan ulang untuk menetapkan tarif baru PPN 12% seperti yang direncanakan sebelumnya," kata Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy kepada detikcom, Selasa (8/10/2024).

Rendy menyebut, indikator inflasi inti yang angkanya relatif mirip dengan kondisi pandemi COVID-19 menunjukkan terjadinya pelemahan permintaan terutama untuk kelompok kelas menengah. Belum lagi terjadinya kontraksi indikator PMI manufaktur dan banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir.

"Itu menjadi hal yang perlu diperhatikan, apalagi jika menyasar pada kelompok-kelompok tertentu seperti misalnya kelas menengah," ucapnya.

Kenaikan PPN menjadi 12% dinilai akan mengerek inflasi dan menggerus daya beli yang bisa mempengaruhi perekonomian secara umum. Dengan ditundanya kebijakan tersebut, membuktikan negara hadir untuk masyarakat dan tidak hanya mementingkan pemasukan.

"Perlambatan konsumsi untuk kelompok kelas menengah yang diakibatkan oleh rencana kenaikan PPN 12% sudah tentu akan sedikit banyak juga ikut mempengaruhi pertumbuhan konsumsi rumah tangga secara umum," tuturnya.

Terpisah, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyebut yang menderita akibat kenaikan PPN menjadi 12% bukan hanya masyarakat, melainkan juga pelaku usaha industri manufaktur dan ritel.

"Yang kasihan bukan hanya masyarakat daya belinya turun, tapi juga pelaku usaha industri manufaktur dan ritel bisa gigit jari. Efek lanjutan ketika konsumen mengurangi belanja, maka perusahaan bisa menurunkan kapasitas produksi seperti saat ini tercermin dari PMI manufaktur yang berada di bawah level 50," imbuhnya.

Kapasitas produksi yang turun mempersempit risiko lapangan kerja dan membuat angkatan kerja baru sulit mencari pekerjaan di sektor formal. Kenaikan PPN menjadi 12% dinilai bisa menyebabkan PHK massal khususnya di sektor industri dan ritel.

"Pemerintah harus rasional memperhitungkan antara penerimaan negara dari tarif PPN 12%, dengan efek ke pelemahan ekonomi. Efek kenaikan tarif PPN 12% diperkirakan akan mengurangi minat masyarakat mengkonsumsi barang-barang sekunder dan tersier contohnya seperti peralatan elektronik, fesyen, kendaraan bermotor," pungkas Bhima.

Saksikan Live DetikSore:

Soal PPN Naik 12%, Menko Airlangga: Lihat UU APBN Nanti

Soal PPN Naik 12%, Menko Airlangga: Lihat UU APBN Nanti

Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono mengungkap perekonomian global tengah mengalami perlambatan akibat konflik geopolitik yang tak kunjung usai. Pelambatan ekonomi global berpengaruh pada pertumbuhan negara-negara berkembang.

Pria yang akrab disapa Tommy itu mengungkap Laporan Pembangunan Dunia 2024 menyebut perlambatan ekonomi global mengancam 108 negara gagal menjadi negara berpendapatan tinggi.

"Laporan Pembangunan Dunia terbaru 2024 menunjukkan sekitar 108 negara mungkin akan gagal untuk berpindah ke negara berpendapatan tinggi jika mereka tidak memiliki strategi yang benar untuk memperbaiki ekonomi dan meningkatkan produktivitas sebelum populasi mereka mulai menua," kata dia dalam Islamic Public Finance Role and Optimization, Kamis (3/10/2024).

Keponakan Prabowo Subianto itu juga mengungkap prediksi pertumbuhan ekonomi global tahun ini yang disebut hanya tumbuh 2,6%. Sementara tahun depan masih melambat dan akan tumbuh hanya 2,7%.

"Perkembangan ekonomi global akan dipertahankan pertumbuhan bertahan pada 2,6% pada tahun 2024, 2,7% pada tahun 2025 dan 2026," ucapnya.

Kemudian dari sisi ekonomi pembangunan diprediksi bisa tumbuh 4% pada tahun ini dan 2025. Hanya saja, menurut Tommy angka itu juga melambat dibandingkan 2023.

Menurutnya perlambatan yang terjadi karena kondisi geopolitik global yang semakin panas. "Akibatnya, kita melihat konflik global yang lebih berat dan tekanan ekonomi antara negara," lanjutnya.

Beberapa negara di Eropa mengalami perlambatan adopsi mobil listrik. Salah satu penyebabnya adalah terkait insentif dan kecemasan saat memakai mobil listrik.

Amerika Serikat dan Eropa diperkirakan akan mengalami perlambatan permintaan dan penjualan kendaraan listrik (EV) dalam waktu dekat, sementara Tiongkok akan mengalami pertumbuhan yang stabil, menurut EY Mobility Lens Forecaster terbaru.

Masih dalam laporan tersebut, tingkat suku bunga yang tinggi, infrastruktur pengisian daya yang tidak memadai, dan kondisi ekonomi yang tidak menentu telah memicu kekhawatiran mengenai keterjangkauan dan jangkauan kendaraan, yang mengakibatkan perlambatan dalam penjualan kendaraan listrik, meskipun hal ini diperkirakan akan stabil dalam jangka pendek di Amerika Serikat. Pun Eropa terkena dampak dari harga yang tinggi, ketidakpastian ekonomi, dan infrastruktur yang tidak memadai, sehingga memperlambat adopsi kendaraan listrik (EV).

Saat negara-negara maju di dunia mengalami perlambatan pertumbuhan kendaraan listrik, Tiongkok tetap berada pada jalur pertumbuhan dengan kendaraan listrik berbahan bakar baterai (BEV) diperkirakan menyumbang lebih dari 50% dari seluruh penjualan pada tahun 2030.

Jerman merupakan negara maju sekaligus salah satu pasar terbesar mobil listrik di Eropa. Tapi penjualan mobil listrik di negeri panzer itu anjlok 37 persen per Juli 2024 dibandingkan bulan sebelumnya.

Dicuplik Carscoops, Rabu (7/8/2024), ini merupakan penurunan terbesar sejak pemerintah memotong insentif kendaraan listrik pada bulan Desember lalu.

Menurut data yang dibagikan oleh Otoritas Transportasi Motor Federal Jerman, terdapat total 238,263 registrasi mobil penumpang baru pada bulan Juli ini. Jumlah ini mencakup 83,405 mobil bensin, 79,870 jenis hybrid dan plug in hybrid, 43,107 diesel, 30,762 unit mobil listrik, 1,078 mobil bertenaga LPG, dan hanya 3 mobil bertenaga CNG.

"Peningkatan e-mobility sejauh ini terbukti tidak berkelanjutan. Pasar telah kehilangan momentum dan banyak pelanggan meragukan prospek mobil listrik," ujar Constantin Gall, konsultan di Ernst & Young (EY).

Selain Jerman, yang merupakan pasar mobil terbesar di Eropa, negara lain juga mengalami penurunan permintaan terhadap kendaraan listrik. Swedia, yang dianggap sebagai pemimpin kendaraan listrik di pasar Eropa, juga mencatat penurunan signifikan sebesar 15 persen pada pendaftaran kendaraan listrik pada bulan Juli. Dalam konteks serupa, penjualan kendaraan listrik turun sebesar 19 persen di Swiss, yang merupakan pasar kuat lainnya untuk kendaraan tanpa emisi.

Martin Cardell, EY Global Mobility Solutions Leader, mengatakan pasar kendaraan listrik global saat ini dipenuhi dengan banyak ketidakpastian seputar prospek ekonomi, peraturan yang berbeda-beda di seluruh pasar, kegelisahan konsumen, dan pembangunan infrastruktur yang lamban.

"Hasilnya adalah penjualan kendaraan listrik yang tidak mengalami kemajuan di AS dan Eropa. Sementara itu, di Tiongkok - dimana terdapat lebih banyak kepastian dalam regulasi, insentif dan infrastruktur, kami terus melihat pertumbuhan kendaraan listrik yang stabil dan kami memperkirakan BEV akan menjadi jenis kendaraan mayoritas dua tahun lebih awal dari perkiraan sebelumnya. Kami memandang tantangan yang dialami penjualan kendaraan listrik di AS dan Eropa saat ini hanya bersifat jangka pendek," jelas dia.

Dia menambahkan peningkatan infrastruktur pengisian daya, ketersediaan model kendaraan listrik yang terjangkau, dan penurunan harga baterai serta peraturan pemerintah akan mendorong pertumbuhan BEV yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

"EV adalah masa depan. Jumlah kami membuktikan hal itu. Tantangan saat ini akan diatasi oleh industri dan pemerintah, dan kendaraan listrik akan mendapatkan kembali momentumnya dan pada akhirnya akan mendominasi pasar otomotif," tambahnya lagi.

MG Cyberster Meluncur di GIIAS 2024, Harganya Rp 1,6 M

MG Cyberster Meluncur di GIIAS 2024, Harganya Rp 1,6 M