JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan bahwa persiapan pelantikan anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029 berjalan sesuai rencana.

“Ya Alhamdulillah berjalan sesuai dengan harapan kita,” ujar Puan kepada wartawan di Gedung DPR RI, Selasa (24/9/2024).

Dia pun memastikan bahwa semua hal yang dibutuhkan telah selesai dipersiapkan dan tinggal menunggu waktu pelaksanaan pada 1 Oktober 2024.

“Sudah siap semuanya, Insya Allah,” kata Puan singkat

Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan 580 anggota DPR RI periode 2024-2024 terpilih hasil Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) 2024 pada Minggu, 25 Agustus 2024.

Sementara itu, pelantikan Anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029 akan dilaksanakan pada 1 Oktober 2024.

Terdapat delapan partai politik yang lolos ambang batas minimal parlemen untuk mendapatkan kursi anggota DPR 2024-2029.

Berikut perolehan kursi partai politik yang diurutkan berdasarkan jumlah terbanyak:

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P): 25.384.673 suara. Jumlah kursi: 110 kursi
2. Golkar: 23.208.488 suara. Jumlah kursi: 102 kursi
3. Gerindra: 20.071.345 suara. Jumlah kursi: 86 kursi
4. Nasdem 14.660.328 suara. Jumlah kursi: 69 kursi
5. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB): 16.115.358 suara. Jumlah kursi: 68 kursi
6. Partai Keadilan Sejahtera (PKS): 12.781.241 suara. Jumlah kursi: 53 kursi
7. Partai Amanar Nasional (PAN): 10.984.639 suara. Jumlah kursi: 48 kursi
8. Demokrat : 11.283.053 suara. Jumlah kursi: 44 kursi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilhan Umum (Bawaslu) bicara mengenai penggantian calon anggota legislatif (caleg) terpilih hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan bahwa penggantian caleg terpilih harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

"Dalam melakukan pembatalan atau penarikan caleg terpilih harus dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan," kata Bagja, Jumat (13/9/2024), dikutip dari Antaranews.

Menurut dia, terdapat empat kriteria jika mengacu pada peraturan yang berlaku, yakni meninggal dunia, diputus pengadilan atas tindak pidana, mengundurkan diri, dan diberhentikan.

"Semua kriteria di atas harus dilakukan cek penelitian terhadap munculnya keempat hal tersebut," ujarnya.

Selain keempat kriteria itu, Bagja menyebut, ada juga dokumen-dokumen yang harus disertakan. Hal itu menurut dia, harus diperhatikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

"Bawaslu mengimbau KPU agar melakukan proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan," kata Bagja.

Sebagaimana diketahui, Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu) mengatur perihal pergantian anggota dewan tersebut sebagai Penggantian Antar waktu (PAW).

Berdasarkan Pasal 426 ayat (1) UU Pemilu, memang ada empat kriteria melakukan penggantian anggota dewan, yakni meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat, dan terbukti melakukan tindak pidana.

Berikut bunyi Pasal 426 ayat (1), "Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota; atau d. terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

KPU terima banyak permintaan penggantian caleg terpilih

Sebelumnya, KPU RI banyak menerima permintaan penggantian caleg terpilih. Ketua KPU, Afifuddin mengatakan, surat penggantian itu terus diterima sejak penetapan kursi DPR pada 22 Agustus 2024.

Dia mengatakan, lonjakan permintaan pergantian caleg terpilih ini juga terus diterima KPU setelah penetapan calon terpilih masing-masing partai pada 25 Agustus 2024.

Meski demikian, Afif tidak menjelaskan berapa jumlah permintaan penggantian caleg terpilih karena prosesnya masih terus berjalan.

"Nanti kami akan kumpulkan. Karena banyak sekali yang kita dapati mundur atau juga hal-hal lain, meninggal itu juga ada," ujar Afif saat ditemui di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat pada 9 September 2024.

Menurut dia, KPU saat ini akan melakukan klarifikasi terhadap fenomena pergantian caleg ke masing-masing Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai yang mengajukan.

Sementara itu, pada 11 Agustus 2024, Komisioner KPU RI, Idham Holik mengatakan, pihaknya masih melakukan pengkajian terkait permintaan penggantian caleg terpilih tersebut.

"Nanti kami akan lakukan kajian terhadap surat tersebut dan jika memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan maka kami akan melakukan klarifikasi baik terhadap partai politik yang mengajukan surat tersebut ataupun calon anggota legislatif terpilih yang digantikan atau diberhentikan tersebut,” kata Idham saat itu.

Dia menjelaskan, pengkajian dan proses klarifikasi ini diperlukan. Sebab, jika caleg terpilih tidak terima keputusan partai politik yang menggantikannya, maka KPU harus menunggu putusan gugatan pengadilan untuk menentukan calon yang akan ditetapkan.

"Ya kami akan pelajari terlebih dahulu surat yang disampaikan oleh DPP partai politik tersebut, Karena memang beberapa hari ini dalam satu minggu ada banyak surat yang masuk dari DPP partai berkenaan dengan hal tersebut khususnya surat-surat dengan lampiran putusan mahkamah partai," ujarnya.

Adapun pada pengumuman rapat pleno penetapan caleg terpilih, KPU telah mengumumkan delapan nama yang dinyatakan diganti oleh caleg yang memiliki perolehan suara kedua.

Dapil Sumatera Utara II

Partai Gerindra

Gus Irawan Pasaribu (peringkat suara sah ke-I) dan Ari Wibowo (peringkat suara sah ke-II) diganti Sabam Rajagukguk: mengundurkan diri

Dapil Jawa Barat III

Partai Golkar

Budhy Setiawan (peringkat suara sah ke-I) diganti Isfhan Taufik Munggaran: meninggal dunia

Dapil Jawa Timur II

Partai NasDem

Moh Haerul Amri (peringkat suara sah ke-I) diganti Dini Rahmania: meninggal dunia

Dapil Nusa Tenggara Timur II

Partai Nasdem

Ratu Ngadu Bonu Wulla (peringkat suara sah ke-I) diganti Victor Laiskodat: mengundurkan diri

Dapil Kalimantan Tengah

PDI-P

Agustiar Sabran (peringkat suara sah ke-I) diganti Willy Midel Yoseph: mengundurkan diri

Dapil Kalimantan Selatan II

Partai Nasdem

Rahmat Trianto (peringkat suara sah ke-I) diganti Machfud Arifin: mengundurkan diri

Dapil Sulawesi Utara

Partai Gerindra

Christovel Liempepas (peringkat suara sah ke-I) diganti Martin D Tumbelaka: terbukti melakukan tindak pidana pemilu dengan putusan pengadilan tinggi

Dapil Sulawesi Tenggara

Partai NasDem

Tina Nur Alam (peringkat suara sah ke-I) diganti Ali Mazi: mengundurkan diri.

Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan perolehan suara sah nasional hasil Pemilu Legislatif DPR RI 2024 dan mengumumkan partai politik yang memenuhi ambang batas 4%. Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menyebut, suara sah nasional Pileg DPR RI 2024 sebanyak 151.793.293.

"Menetapkan, ambang batas perolehan suara sah secara nasional Pemilu Anggota DPR Tahun 2024 sebesar 4% dari jumlah suara sah secara nasional 151.793.293, yaitu 6.071.731,62," kata Afifuddin dalam rapat pleno terbuka yang digelar di Kantor KPU RI, Jakarta, Minggu, 25 Agustus 2024.

Dengan demikian, 10 dari 18 partai politik peserta Pileg 2024 dinyatakan tidak lolos ke Senayan karena suara yang diperoleh kurang dari 6.071.731,62 suara sah. Ke-10 partai tersebut adalah:
1. Partai Buruh 972.898
2. Partai Gelora 1.282.000
3. Partai Kebangkitan Nusantara 326.803
4. Partai Hanura 1.094.599
5. Partai Garda Republik Indonesia 406.884

6. Partai Bulan Bintang 484.487
7. Partai Solidaritas Indonesia 4.260.108
8. Partai Persatuan Indonesia 1.955.131
9. Partai Persatuan Pembangunan 5.878.708
10. Partai Ummat 642.550

Baca juga: Terapkan Putusan MK, DPR Sahkan PKPU Pilkada 2024

Oleh karena itu, KPU hanya mengikutsertakan delapan partai politik yang memenuhi ambang batas parlemen untuk pembagian kursi DPR RI 2024-2029. Ke-8 partai itu, yakni:

1. Partai Kebangkitan Bangsa 16.115.358
2. Partai Gerindra 20.071.345
3. PDI Perjuangan 25.384.673
4. Partai Golkar 23.208.488
5. Partai NasDem 14.660.328
6. Partai Keadilan Sejahtera 12.781.241
7. Partai Amanat Nasional 10.984.639
8. Partai Demokrat 11.283.053

Pembagian kursi DPR RI dilakukan oleh KPU dengan metode penghitungan sainte lague. Berdasarkan metode tersebut, PDI Perjuangan memperoleh kursi terbanyak, yakni 110 kursi atau setara dengan 18,97%. Sementara, Partai Demokrat mendapat kursi paling sedikit, yakni 44 kursi atau 7,59%. Berikut rinciannya:

1. PDI Perjuangan, 110 kursi (18,97%)
2. Partai Golkar, 102 kursi (17,59%)
3. Partai Gerindra, 86 kursi (14,83%)
4. Partai NasDem, 69 kursi (11,9%)
5. Partai Kebangkitan Bangsa, 68 kursi (11,72%)
6. Partai Keadilan Sejahtera, 53 kursi (9,14%)
7. Partai Amanat Nasional, 48 kursi (8,28%)
8. Partai Demokrat, 44 kursi (7,59%)

(END)

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan perolehan kursi partai politik yang lolos ke DPR dalam pemilihan legislatif (pileg) 2024 lalu.

Ketua KPU Mochammad Afifuddin memaparkan bahwa PDIP memperoleh kursi paling banyak dengan jumlah 110 kursi atau 18,97% dari total kursi sebanyak 580. PDIP mengalami penurunan 18 kursi dibandingkan Pileg 2019 lalu.

Sebaliknya, Golkar mengalami nasib yang jauh lebih baik. Partai beringin tercatat memperoleh 102 kursi atau sebanyak 17,59%. Kursi Golkar di DPR naik sebanyak 17 kursi dibandingkan Pemilu tahun 2019.

Partai lain yang mengalami kenaikan suara adalah Gerindra. Partai besutan Prabowo Subianto tersebut memperoleh 86 kursi atau 14,83% dai total kursi di DPR.

Nasdem menempati peringkat keempat dengan perolehan 69 kursi atau 11,9%. Jumlah itu naik sebanyak 10 kursi dibandingkan Pemilu 2019. PKB tetap berada di peringkat ke 5 dengan perolehan sebanyak 58 kursi (11,7%).

Sementara itu, PKS memperoleh 53 kursi (9,14%), PAN 48 kursi (8,28%) dan Demokrat 44 kursi (7,59%).

Adapun PPP, partai yang sejak tahun 1977 selalu berada di parlemen, tidak masuk sebagai partai parlemen untuk periode 2024-2029.

Nasib PPP juga dialami oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI), partai yang dipimpin oleh Kaesang Pangarep. Perolehan partai yang selama kampanye mendaku sebagai 'Partai Jokowi' itu di bawah parliamentary threshold.

Bisnis.com, JAKARTA - PDI-Perjuangan (PDIP) menilai bahwa Pileg dan Pilpres 2024 merupakan gelaran pemilu terburuk setelah masa reformasi di Indonesia.

Ketua DPP PDI-Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mencatat ada beberapa hal yang membuat Pilpres dan Pileg 2024 menjadi pemilu terburuk, salah satunya pengerahan alat penyelenggara negara mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hingga aparat penegak hukum.

"Pengerahan aparat penegak hukum untuk mengintimidasi dan memaksa rakyat untuk memilih calon-calon tertentu," tuturnya di Jakarta, Jumat (16/8).

Dia mengaku khawatir jika Pilkada Serentak nanti, bakal terjadi kecurangan seperti yang terjadi pada Pilpres dan Pileg 2024.

"Maka dari itu, kita harus buktikan betul bahwa Pilkada Serentak pada November nanti adalah pilkada yang jauh lebih baik dari pemilu pileg dan pilpres," katanya.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu juga eminta masyarakat dan media massa untuk mengawasi penyelenggaraan pilkada serentak di seluruh Indonesia agar tidak terjadi kecurangan pemilu.

"Rakyat jangan takut menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani dan juga kepada penyelenggara harus diawasi agar supaya berlaku jujur dan adil utamanya KPU, lalu Bawaslu sampai APH," ujarnya.

Jember: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember, Jawa Timur, belum menetapkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Ddaerah (DPRD) terpilih periode 2024-2029 melalui rapat pleno penetapan calon anggota Dewan setempat.

"Kami masih menunggu arahan dari KPU RI untuk menggelar rapat pleno penetapan anggota DPRD terpilih periode 2024-2029," kata Anggota KPU Kabupaten Jember, Zeni Musafa, saat dikonfirmasi, Minggu, 11 Agustus 2024.
Dia menjelaskan ada tiga gelombang penetapan anggota dewan terpilih, yakni gelombang pertama untuk daerah yang tidak memiliki sengketa pemilu, kemudian gelombang kedua untuk daerah yang sengketa pemilunya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

"Penetapan gelombang ketiga adalah daerah yang sengketa pemilu-nya diterima oleh MK, sehingga penyelenggara pemilu di daerah harus melaksanakan putusan MK. Kabupaten Jember masuk pada penetapan gelombang ketiga," jelasnya.
Ia menjelaskan pihaknya sudah menanyakan kepada KPU Provinsi Jawa Timur terkait dengan persoalan itu, selanjutnya pihak KPU Provinsi Jatim juga berkirim surat kepada Biro Hukum KPU RI untuk menanyakan jadwal beberapa kabupaten di daerah ini yang belum menetapkan calon anggota dewan terpilih.

"Sengketa pemilu di Kabupaten Jember sudah selesai, namun kemungkinan molornya penetapan anggota dewan di beberapa kabupaten di Jatim karena ada gugatan perselisihan hasil pemilu di daerah lain yang belum selesai," ungkapnya.

(DEN)

Jakarta: Airlangga Hartarto memutuskan mundur sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar. Dalam pidato pengunduran dirinya, Airlangga menyinggung prestasi partai berlogo pohon beringin di Pemilu 2024.

Pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, Airlangga menyebut Golkar berhasil meraih 102 kursi di DPR. Capaian itu juga diikuti di DPRD tingkat provinsi dan kabupaten kota.

"Selama 60 tahun kita telah membuktikan semua itu di dalam Pemilu Legislatif 2024, kita telah bersama-sama menaikkan pencapaian partai kita dengan merebut 102 kursi DPR RI, serta ratusan bahkan ribuan kursi parlemen di berbagai tingkat pemerintahan dari Sabang sampai Merauke," kata Airlangga melalui keterangan video, Minggu, 11 Agustus 2024.
Menurut Airlangga, capaian itu tak lepas dari tekad dan kerja keras kader. Capaian itu tentunya jadi kebanggaan.

"Dengan keringat bersama serta dengan tekad bersama partai Golkar berhasil melakukan transformasi, menjadikan dirinya sebagai kebanggaan seluruh kader kita," ujar Airlangga.

Baca juga: Mundur Sebagai Ketum Golkar, Airlangga: Sejak Sabtu Malam

Sedangkan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Golkar dinilai berperan dalam memenangkan pasangan calon (paslon) Prabowo Subinto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran). Bahkan, Airlangga mengklaim kontribusi Golkar cukup besar.

"Dalam Pilpres lalu, kita juga berhasil memberi kontribusi besar dalam kemenangan pasangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka," sebut dia.

Airlangga mengatakan Prabowo dan Gibran akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan negara. Kepemimpinan keduanya diyakini makin memajukan bangsa.

"Mereka akan melanjutkan kepemimpinan negara untuk semakin mempercepat lagi langkah kita dalam memajukan seluruh bangsa Indonesia," ucap Airlangga.

(ABK)

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) siap mengebut persidangan sengketa ulang Pileg 2024 guna mengejar jadwal pendaftaran calon kepala daerah yang dibuka serentak oleh KPU pada 27-29 Agustus.

Sengketa ulang Pileg harus segera diputus demi memberi kepastian jumlah kursi DPRD yang diperoleh tiap partai, karena itu akan jadi syarat untuk mengusung pasangan calon kepala daerah.

"Itu juga akan dipertimbangkan oleh MK supaya bagaimana secepatnya putusan-putusan yang perkara-perkara yang maju lagi ini bisa disikapi MK juga sebelum tahapan-tahapan itu berkaitan," kata Ketua MK Suhartoyo kepada Kompas.com di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2024) pagi.

Namun demikian, ia memastikan proses persidangan tetap dilakukan dengan baik dan setiap gugatan sengketa akan dicermati majelis hakim.

Seandainya ada gugatan yang memang memiliki masalah krusial sehingga harus ditindaklanjuti dengan pemungutan/penghitungan/rekapitulasi suara ulang, MK tak segan untuk melakukannya.

Jika itu terjadi, maka daerah-daerah yang sengketa pilegnya ditolak Mahkamah dianjurkan untuk segera disahkan KPU demi kepastian hukum jelang pendaftaran Pilkada 2024.

Sebagai informasi, juru bicara MK, Fajar Laksono, mengonfirmasi bahwa tidak ada perubahan hukum acara pada sidang sengketa ulang ini.

Itu artinya, sebagaimana sidang sengketa pileg sebelumnya, Mahkamah memiliki waktu paling lambat 30 hari untuk memeriksa dan memutus masing-masing gugatan.

Sehingga, tanpa putusan sela, sengketa-sengketa ulang Pileg 2024 diperkirakan baru diputus MK paling lambat 19 September 2024.

Persidangan akan dimulai pada 9 Agustus 2024 nanti, dibagi ke dalam 3 panel hakim yang masing-masing diketuai oleh Ketua MK Suhartoyo, Wakil Ketua MK Saldi Isra, dan mantan Ketua MK Arief Hidayat.

Dikutip dari laman resmi MK, total terdapat 8 gugatan sengketa ulang dari partai politik maupun calon anggota legislatif (caleg).

Tujuh di antaranya menggugat sengketa Pileg DPRD, yakni Partai Golkar di Sumatera Selatan, Riau, dan Jawa Barat; PSI di Papua; PAN di Bengkulu; Nasdem di DKI Jakarta; serta caleg bernama Hendrs R. Abdul di Gorontalo.

Satu gugatan lainnya berkaitan dengan Pileg DPR RI daerah pemilihan (dapil) Banten II, dengan Partai Demokrat selaku pemohon.

Mereka merasa tak puas dengan penyelenggaraan atau hasil pemungutan/penghitungan/rekapitulasi suara ulang yang digelar KPU.

Sebelumnya, pemungutan/penghitungan/rekapitulasi suara ulang itu digelar atas dasar putusan pertama sengketa pileg dari MK pada 6-10 Juni lalu.

Singkatnya, ini merupakan hasil sengketa yang dipersengketakan kembali.

Situasi ini membuat rumit pelaksanaan Pilkada 2024.

Pasalnya, KPU akan membuka pendaftaran serentak pasangan calon kepala daerah pada 27-29 Agustus nanti.

Pada waktu itu, hasil Pileg DPRD pada masing-masing wilayah seharusnya sudah final dan resmi, karena komposisi kursi dan perolehan suara partai politik di DPRD masing-masing berpengaruh terhadap siapa pasangan calon kepala daerah yang dapat diusung/didaftarkan ke KPU.

Sebelumnya, KPU RI meyakini bahwa keresahan di atas bakal menjadi pertimbangan MK pula dalam memeriksa gugatan sengketa ulang itu.

KPU RI menyebut masih menunggu sikap MK dan menghormati keputusan Mahkamah.

"Kita tidak bisa berandai-andai di Mahkamah Konstitusi-nya, kita lihat saja apakah perkaranya berlanjut atau tidak kan juga sangat menentukan," imbuh Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin dalam jumpa pers, Rabu (31/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Pendaftaran bakal calon gubernur (cagub) Jakarta 2024 berpotensi terganggu usai Nasdem mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2024 ulang ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari ini, Rabu (31/7/2024).

Pantauan di situs MK, Nasdem mengajukan gugatan hasil pelaksanaan pemungutan suara ulang DPRD Jakarta. Gugatan tersebut masuk pada pukul 13.36 WIB.

Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan MK Fajar Laksono menginformasi gugatan hasil PHPU ulang Pileg 2024 itu.

"Ya ditindaklanjuti sebagai perkara baru, karena SK Penetapan Perolehan Suara juga baru,” ujar Fajar saat dikonfirmasi, Rabu (31/7/2024).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak menampik, gugatan PHPU ulang dari Nasdem itu berpotensi mengganggu pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024. Pasalnya, persyaratan pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur berkaitan dengan perolehan kursi partai politik di DPRD.

Menurut Pasal 40 ayat (1) UU No. 10/2016 tentang Pilkada, hanya partai politik atau gabungan partai politik dengan minimal 20% dari total kursi di DPRD yang bisa mencalonkan kepala daerah.

Jika gugatan Nasdem tersebut dikabulkan MK maka perolehan kursi partai politik di DPRD Jakarta akan berubah. Masalahnya, masa pendaftaran calon kepala daerah kurang dari sebulan lagi atau pada 27–29 Agustus 2024.

Artinya, jika gugatan Nasdem tidak selesai sebelum masa pendaftaran calon kepala daerah maka jadwal Pilkada 2024 berpotensi terganggu.

Meski demikian, Komisioner KPU Idham Holik mengaku tidak terlalu khawatir. Menurutnya, MK pasti menyadari masa pendaftaran calon kepala daerah sudah dekat.

"Kami sangat yakin hal tersebut [masa pendaftaran calon kepala daerah yang sudah dekat] akan jadi pertimbangan khusus MK [dalam memeriksa perkara gugatan Nasdem]," ujar Idham di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2024).

KPU, sambungnya, menyerahkan sepenuhnya wewenang penyelesaian perkara PHPU ke MK. Dia menyatakan KPU hanya bisa ikuti proses yang berjalan di MK.

Karanganyar: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karanganyar telah menyelesaikan tahapan Pemilu 2024. Hal itu ditandai dengan penyerahan Salinan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar tentang Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karanganyar dalam Pemilu 2024, kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Bupati Karanganyar.

"Sudah kami sampaikan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 1120 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 722 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Dalam Pemilihan Umum tahun 2024 kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Bupati Karanganyar," ujar Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Karanganyar, Santosa, di Karanganyar, Senin, 29 Juli 2024.

Ia mengatakan dengan penyerahan salinan keputusan tersebut maka tahapan Pemilu Serentak 2024 telah diselesaikan. Menurutnya, salinan keputusan tersebut telah diserahkan paka Sekda Karanganyar Kamis lalu, 25 Juli 2024.
Berdasarkan Pasal 51 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024, disebutkan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Salinan Keputusan calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk pengucapan sumpah janji kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota.

"Lega dan senang sekali rasanya bisa menyelesaikan tahapan Pemilu Serentak 2024 lancar dan KPU Karanganyar menyerahkan surat kepada Sekretaris Daerah Karanganyar,” bebernya.

Sementara itu, Penjabat Sekda Karanganyar Zulfikar Hadid memberikan apresiasi kepada KPU Kabupaten Karanganyar atas kerja keras selama penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Kami berharap kerjasama yang baik dalam Pilpres dan Pileg terus berlanjut hingga penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Kami juga berharap agar semua persiapan menjelang pelantikan berjalan mulus, semua elemen turut mendukung kesuksesan tahapan Pemilu. Dan tentunya kesuksesan Pilkada Serentak 2024 yang akan digelar pada 27 November 2024 nanti,” ungkapnya.

Di sisi lain, penyerahan berkas dokumen tersebut merupaman bagian dari persiapan pelantikan anggota DPRD Kabupaten Karanganyar hasil Pemilihan Umum tahun 2024. Adapun berkas rencana akan disampaikan kepada Gubernur melalui Pemerintah Daerah Karanganyar paling lambat 30 hari sebelum pelantikan pada 28 Agustus 2024.

(ALB)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum RI, Ahad (28/7/2024), menetapkan hasil rekapitulasi Pemilihan Anggota Legislatif DPR RI pasca-putusan sengketa Mahkamah Konstitusi (MK). PDI Perjuangan tetap unggul dengan perolehan 25.384.673 suara.

Mahkamah Konstitusi memerintahkan rekapitulasi ulang Pileg DPR pada tiga daerah, yakni Daerah Pemilihan (Dapil) Banten II, Dapil Kalimantan Timur, dan Dapil Jawa Timur IV. Rekapitulasi nasional itu pun ditetapkan KPU RI setelah mengesahkan hasil rekapitulasi ulang dari tiga daerah tersebut.

"Jumlah suara sah secara nasional sebanyak 151.793.293 suara, sebagaimana tercantum dalam formulir," kata Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin di Gedung KPU RI, Jakarta, Ahad.

Afifuddin menjelaskan bahwa suara sah masing-masing calon anggota DPR akan dituangkan dalam Keputusan KPU tentang Perubahan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Secara Nasional Pemilu Serentak Tahun 2024. Untuk itu, dia kemudian menerbitkan Keputusan KPU Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan hasil seluruh Pemilu secara nasional dalam Pemilu 2024.

"Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2024," kata Afifuddin.

Jumlah perolehan suara sah setiap partai politik peserta Pemilu 2024 secara nasional sebagai berikut:

Partai Kebangkitan Bangsa 16.115.358

Partai Gerakan Indonesia Raya 20.071.345

Partai PDI Perjuangan 25.384.673

Partai Golkar 23.208.488

Partai NasDem 14.660.328

Partai Buruh 972.898

Partai Gelombang Rakyat Indonesia 1.282.000

Partai Keadilan Sejahtera 12.781.241

Partai Kebangkitan Nusantara 326.803

Partai Hati Nurani Rakyat 1.094.599

Partai Garda Republik Indonesia 406.884

Partai Amanat Nasional 10.984.639

Partai Bulan Bintang 484.487

Partai Demokrat 11.283.053

Partal Solidaritas Indonesia 4.260.108

Partai Perindo 1.955.131

Partai Persatuan Pembangunan 5.878.708

Partai Ummat 642.550

JAKARTA, KOMPAS.com - Metode sainte lague yang selama ini digunakan untuk mengonversi perolehan suara dalam pemilu legislatif (pileg) ke kursi parlemen digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Gugatan uji materi ini datang dari caleg DPRD Kota Tegal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Basir, yang gagal mendapatkan kursi pada Pileg 2024 lalu.

Secara khusus, ia meminta metode sainte lague diganti dengan suara mayoritas, sebagai metode konversi kursi DPRD kabupaten/kota pada Pasal 415 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

"Ada nama-nama caleg yang terpilih DPRD Kota Tegal Dapil Kota Tegal 1 dengan perolehan suara di bawah perolehan suara pemohon (tetapi mendapatkan kursi karena metode sainte lague)," ujar kuasa hukum pemohon, Mohammad Sonhaji Akbar, dalam sidang perbaikan permohonan perkara nomor 58/PUU-XXII/2024 itu , Kamis (25/7/2024).

Abdul memperoleh 2.186 suara sah pada daerah pemilihan (dapil) Kota Tegal 1.

Sayangnya, PKB hanya mendapatkan jatah 1 kursi di dapil itu, sedangkan Abdul merupakan caleg PKB dengan perolehan suara terbanyak kedua.

Sementara itu, ada caleg lain yang perolehan suaranya tidak sebanyak Abdul, tetapi caleg itu jadi yang nomor satu di partainya sehingga berhak atas satu kursi DPRD Kota Tegal.

Abdul menilai, situasi ini tidak adil. Menurut dia, pasal di atas bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

Oleh karena itu, ia meminta Mahkamah mencabut Pasal 415 ayat (3) UU Pemilu dan menyatakannya inkonstitusional.