Jakarta -

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menjelaskan sejumlah proyek quick win yang bakal digarap oleh kementeriannya. Beberapa proyek menyangkut dengan program ketahanan pangan hingga dukungan pendidikan.

Namun, sistem tol non tunai nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) tidak disebut dalam program quick win Kementerian PU. Menurut Dody pihaknya memang masih fokus pada urusan ketahanan pangan.

"Karena tadi kita sesuaikan dengan Asta Cita Pak Prabowo. Pak Prabowo ke kedaulatan pangan, kedaulatan energi. Kita fokus itu dulu lah. MLFF kita akan bahas tapi tidak hari ini, kira kira gitu," katanya di Kementerian PU, Jumat (8/11/2024).

Dody menyebut pihaknya akan membahas program prioritas terlebih dahulu sebelum melangkah ke MLFF. Selain ketahanan energi, proyek strategis lainnya yang disebut adalah giant sea wall atau tanggul laut raksasa.

"Secepat cepatnya lah, kita bereskan dulu soal ketahanan pangan, energi dan air, setelah itu melangkah. Karena kan masih ada strategic beliau yang lain, misalnya giant sea wall, itu kan mesti kita dalami," tuturnya.

Meski begitu ia menegaskan MLFF tidak akan dilupakan begitu saja. Apalagi Kementerian PUPR dan operator MLFF, dalam hal ini PT Roatex Indonesia Toll System atau RITS telah menandatangani perjanjian.

"Nggak, nggak, nggak, nggak, kalo itu nggak (dilupakan). Kita kan udah signing sesuatu sama mereka jadi tetap," tegasnya.

Adapun Dody menyebut Kementerian PU akan mendukung program kedaulatan pangan lewat pembangunan bendungan, waduk, hingga rehabilitasi jaringan irigasi. Selain itu pihaknya juga akan fokus membangun jalan dan jembatan, serta mendukung konektivitas menuju sentra pangan seperti food estate.

Kementerian PU juga akan mendukung program wajib belajar 13 tahun melalui pembangunan sekolah dan madrasah serta rehabilitasi bangunan. Dody menargetkan mampu membangun dan merehabilitasi 11.400 unit sekolah mulai dari TK, SD, SMK dan SMA.

"Lalu mendukung program unggulan strategis meliputi namanya giant sea wall, Ibu kota negara Nusantara, konektivitas jalan jembatan, pasar rakyat, air minum, sanitasi air limbah, persampahan, sarana olahraga, sarana kesehatan, dan penataan kawasan pariwisata, industri, area yang terdapat bencana dan juga pengungsian," tutupnya.

Saksikan juga video: Buka Bimtek, AHY Kenalkan Menteri Dody Sebagai Kader Baru Demokrat

[Gambas:Video 20detik]

(ily/kil)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Medikaloka Hermina Tbk. (HEAL) yang menaungi rumah sakit (RS) Hermina mendukung penuh program Quick Win Presiden Prabowo. Program tersebut salah satunya terkait dengan kesehatan.

Direktur Utama Medikalola Hermina Hasmoro mengatakan untuk kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan, tentu perlu menunggu keputusan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.

“Kami tentunya sangat mendukung, untuk kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan tersebut,” katanya, saat dihubungi Bisnis, pada Jumat (25/10/2024).

Dia menjelaskan bahwa terkait pemeriksaan kesehatan gratis, perlu menunggu keputusan dan arahan dari Kemenkes RI untuk kepastian pelaksanaan program tersebut.

“Apakah ini [nantinya] akan dilaksanakan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama?” ucapnya kepada Bisnis.

Sementara itu dalam program penuntasan TBC, dia mengatakan bahwa seluruh rumah sakit yang dimiliki dan dikelola oleh HEAL saat ini telah bekerja sama dengan Kemenkes RI. Selain itu juga melibatkan sektor swasta.

“Sebagai salah satu big chain hospital di Indonesia, kami turut membantu realisasi program yang telah direncanakan oleh pemerintah baru, yaitu pemerataan kualitas pelayanan bagi masyarakat Indonesia,” tambahnya.

Untuk diketahui, berdasarkan catatan Bisnis, pemerintahan Prabowo-Gibran menggelontorkan anggaran senilai Rp121 triliun untuk program Quick Win yang rencananya akan dilaksanakan pada 2025.

Adapun, perincian program itu di antaranya senilai Rp71 triliun untuk makan bergizi gratis, Rp3,2 triliun untuk pemeriksaan kesehatan gratis, dan Rp1,8 trilun untuk pembangunan rumah sakit lengkap di daerah.

Selain itu, untuk penuntasan TBC dianggarkan senilai Rp8 triliun, renovasi sekolah Rp20 triliun, sekolah unggulan terintegrasi senilai Rp2 triliun dan lumbung pangan nasional daerah dan desa senilai Rp15 triliun.

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto mencanangkan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau disebut Quick Win. Tiap kementerian pun telah diberi mandat oleh Prabowo dalam mencapai program tersebut.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti menjelaskan jika pihaknya telah merancang Quick Win di bidang pendidikan. Mulai dari pendidikan bermutu untuk semua hingga peningkatan kesejahteraan guru.

"Kami berusaha untuk pendidikan bermutu untuk semua, pemenuhan hak pendidikan bagi warga negara," kata Mu'ti dalam acara Silaturahmi dengan Media di Jakarta, Rabu 23 Oktober 2024.
Ia berharap akses pendidikan bisa dibuka secara maksimal. Untuk kemudian dapat meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan dasar dan menengah. "Kedua berkaitan dengan peningkatan kualitas sarana-prasarana pendidikan. Ini berkaitan rehab dan pembangunan ruang kelas baru," tuturnya.

Selanjutnya adalah peningkatan kualitas dan ketersediaan guru. Khususnya guru bimbingan konseling.

"Karena selama ini kita menyadari angka bullying atau kekerasan itu terjadi," lanjut Mu'ti.

Menurut Mu'ti, yang menjadi bagian quick win juga adalah kesejahteraan guru. Di mana hal ini menjadi persoalan serius.

Ia berharap peningkatan kesejahteraan ini akan mendorong guru yang berkualitas pula. Dengan begitu pembelajaran akan ikut berkualitas.

"Kemudian kami ingin mendorong partisipasi publik, kami sebut dengan gotong royong mencerdaskan bangsa. Kami ingin agar stakeholder pendidikan itu bisa lebih banyak terlibat," jelasnya.

Terakhir, kata dia, yang masuk dalam Quick Win ini adalah terkait sekolah unggul. Di mana siswa itu dapat dikembangkan potensinya melalui layanan pendidikan unggul.

Baca juga: Mendikdasmen Beri Afirmasi Guru Honorer Supriyani Agar Ikut Seleksi PPPK

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto akan meluncurkan program quick win atau Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) untuk 2025, dengan anggaran yang meningkat menjadi Rp 121 triliun, naik dari sebelumnya Rp 113 triliun. Program quick win ini dirancang sebagai inisiatif yang dapat dicapai dalam waktu satu tahun.

Kenaikan anggaran untuk PHTC ini diumumkan oleh Kementerian Keuangan, sebagai hasil pembahasan dalam rapat panitia kerja (Panja) B DPR RI. Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal, Wahyu Utomo, menjelaskan bahwa tambahan anggaran sebesar Rp 8 triliun akan dialokasikan untuk penanganan tuberkulosis (TBC).

Daftar program quick win yang disahkan DPR

Berikut adalah rincian program unggulan Prabowo-Gibran beserta alokasi anggarannya yang telah disetujui oleh DPR RI:

- Program Makan Siang Bergizi Gratis dengan anggaran sebesar Rp 71 triliun.

- Pemeriksaan kesehatan gratis, termasuk cek tekanan darah, gula darah, rontgen, dan skrining penyakit katastropik, dengan anggaran Rp 3,2 triliun.

- Peningkatan kualitas rumah sakit di daerah dari tipe D ke tipe C, serta pengadaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan, dengan anggaran Rp 1,8 triliun.

- Renovasi sekolah yang mencakup ruang kelas, mebel, dan fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus) di 22 ribu sekolah, dengan anggaran Rp 20 triliun.

- Pembangunan sekolah unggulan terintegrasi, dengan anggaran Rp 4 triliun.

- Pembangunan lumbung pangan nasional melalui intensifikasi lahan pertanian seluas 80 ribu hektare dan pembuatan sawah baru seluas 150 ribu hektare, dengan dukungan sarana dan prasarana, yang dialokasikan Rp 15 triliun.

Ketua Banggar DPR: kita harapkan menjawab kebutuhan pasar tenaga kerja

“Kita harapkan program quick win presiden terpilih mempercepat kualitas SDM (sumber daya manusia) yang masih tertinggal. Kebijakan ini juga kita harapkan menjawab kebutuhan pasar tenaga kerja yang kian kompetitif,” ujar Said.

Banggar DPR RI juga sepakat untuk memberikan keleluasaan dalam realokasi anggaran untuk kebutuhan kementerian dan lembaga baru, karena penyusunan tersebut merupakan wewenang konstitusional presiden dan wakil presiden terpilih.

Analis: mempengaruhi emiten dan sektor saham

Para analis memprediksi bahwa program quick win akan mempengaruhi beberapa emiten dan sektor saham. Program-program tersebut, dengan total biaya mencapai Rp121 triliun, direncanakan untuk dilaksanakan setelah pelantikan hingga 2025.

Kiswoyo Adi Joe, Kepala Investasi di Nawasena Abhipraya Investama, berpendapat bahwa sektor yang paling cepat merasakan dampak dari program quick win Prabowo Subianto adalah emiten produsen susu dan peternakan. Menurutnya, program yang terkait dengan pangan akan lebih cepat terealisasi. “Sektor konsumen ini kan kebutuhannya besar. Program makan bergizi gratis sepertinya sudah dipersiapkan dengan baik,” kata Kiswoyo saat dihubungi Tempo, Rabu, 16 Oktober 2024.

Salah satu program quick win Prabowo Subianto adalah program makan bergizi gratis dengan anggaran Rp 71 triliun, yang akan mencakup 15,42 juta orang di 514 kabupaten/kota.

Kiswoyo Adi Joe memperkirakan bahwa emiten seperti PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk (ULTJ), PT Garudafood (GOOD), dan PT Indofood Sukses Makmur (ICPB) akan terdampak oleh program ini. Kiswoyo memproyeksikan bahwa harga saham ICPB akan mencapai level 13.000 dan ULTJ di angka 2.000 pada akhir 2024.

Selain itu, program pemeriksaan kesehatan gratis yang mencakup tes tekanan darah, gula darah, rontgen, dan skrining penyakit katastropik, dengan anggaran Rp 3,2 triliun, juga diperkirakan berdampak pada emiten di sektor kesehatan dan laboratorium. Pemerintah mendatang berkomitmen menurunkan angka tuberkulosis (TBC) menjadi 272 per 100.000 penduduk.

Sementara itu, analis Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, berpendapat bahwa banyak saham yang telah ter-price in atau mengalami kenaikan harga karena terafiliasi dengan program Prabowo-Gibran, bahkan sebelum kabinet baru dilantik pada 20 Oktober 2024. “Sebagian sudah sejak lama ter-price in,” kata Nafan pada Rabu.

SUKMA KANTHI NURANI | NABILA AZZAHRA A | MELYNDA DWI PUSPITA | HAMMAM IZZUDDIN

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengumumkan program Quick Win senilai Rp121 triliun yang difokuskan pada bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur untuk 100 hari pertama kabinet Merah Putih. Analis memandang program ini tidak terlalu berdampak signifikan ke sejumlah emiten di Bursa.

Equity Research Anayst Kiwoom Sekuritas Abdul Azis Setyo Wibowo menjelaskan dengan program Quick Win ini, prospek di sektor infrastruktur tidak akan berdampak signifikan. Hal tersebut karena program ini hanya menargetkan infrastruktur di bagian renovasi.

"Hal ini mengingat yang ditargetkan infrastruktur di bagian renovasi sekolah Rp20 triliun dan bangunan sekolah Rp4 triliun, sedangkan di pembangunan rumah sakit hanya Rp1,4 triliun," kaya Azis, Senin (21/10/2024).

Dengan demikian, menurutnya jenis pekerjaan tersebut tidak perlu melibatkan BUMN Karya atau emiten swasta di sektor infrastruktur.

Sementara itu, lanjut Azis, dari sisi sektor kesehatan pada pemerintahan baru juga berfokus untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Salah satu program yang direncanakan pemerintahan baru adalah medical check-up gratis.

Selain itu, juga anggaran kesehatan yang naik dari tahun sebelumnya menjadi fokus program dari pemerintahan baru.

Adapun Azis melihat sektor energi yang juga menjadi fokus pemerintahan baru untuk swasembada energi berpotensi terampak positif.

"Akan tetapi, tetap akan terpengaruh dengan kondisi harga komoditas global yang terkait," tuturnya.

Sementara itu, untuk komoditas CPO, Azis melihat terdapat peluang dari meningkatnya permintaan, seiring program makan gratis dari sisi CPO downstream.

Sebagai informasi, pemerintahan Prabowo-Gibran menganggarkan Rp121 triliun dalam program Quick Win. Program tersebut mencakup makan bergizi gratis dengan anggaran Rp71 triliun, pemeriksaan kesehatan gratis sebesar Rp3,2 triliun, dan pembangunan RS lengkap berkualitas di daerah Rp1,8 triliun.

Lalu penuntasan TBC Rp8 triliun, renovasi sekolah sebesar Rp20 triliun, program sekolah unggulan terintegrasi Rp2 triliun, dan lumbung pangan nasional daerah dan desa senilai Rp15 triliun.

_________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai program quick win yang menjadi prioritas dalam awal pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, merupakan layanan dasar yang memang harus dipenuhi oleh pemimpin negara.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menyampaikan bahwa program quick win telah mencakup pangan, pertanian, kesehatan, dan pendidikan.

"Pangan dan pertanian jelas sangat esensial, yang harus dibenahi dan didorong supaya dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak karena itu sektor padat karya," ujarnya kepada Bisnis, Senin (21/10/2024).

Manfaatnya, jika pangan dan pertanian terpenuhi dari dalam negeri, akan berdampak pada semakin berkurangnya ketergantungan impor.

Lebih jauh lagi, hal tersebut akan mendorong ekonomi lebih besar jika diikuti hilirisasi atau pembangunan industri pengolahan hasil pertanian.

Dalam hal pertanian, Faisal menyoroti Prabowo terlalu berorientasi terhadap pertanian di darat. Padahal, Indonesia memiliki wilayah laut yang juga luas. Menurutnya, pertanian laut ini masih kurang disinggu oleh Prabowo.

"Indonesia punya masyarakat nelayan dan banyak hal masih terbatas dalam suplai hasil laut terutama Indonesia Barat, padahal Timur surplus," lanjutnya.

Padahal, melalui stabilitas harga pangan dan kemandirian pangan, Indonesia dapat menciptakan efek berganda atau multiplier effect terhadap ekonomi dengan pemanfaatan potensi tersebut.

Sama halnya terkait program quick win yang terkait kesehatan dan pendidikan, Faisal melihat hal tersebut akan sangat berdampak pada kualitas sumber daya manusia (SDM).

"Ini pelayanan dasar yang harus dipenuhi pemerintah, ini pondasi yang penting bagi ekonomi dalam mewujudkan membangun manusia yang lebih berkualitas yang bisa lebih produktif dan berkontribusi maksimal ke ekonomi," tuturnya.

Meski demikian, Prabowo harus menghadapi anggaran yang terbatas dan ketertinggalan SDM Indonesia di pasar kerja, salah satunya skill dan tingkat kompetitif pekerja Tanah Air dengan luar negeri.

Untuk diketahui, program quick win adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai dalam waktu satu tahun untuk mengawali pelaksanaan.

Pada APBN 2025, terdapat tujuh program quick win senilai Rp121 triliun. Terbesar, yakni program makan bergizi gratis yang mencakup Rp71 triliun.

Berikut Daftar Program dan Anggaran Quick Win Pemerintahan Baru 2025:

• Makan Bergizi Gratis: Rp71 triliun
• Pemeriksaan Kesehatan Gratis: Rp3,2 triliun
• Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Daerah: Rp1,8 triliun
• Penuntasan TBC: Rp8 triliun
• Renovasi Sekolah: Rp20 triliun
• Sekolah Unggulan Terintegrasi: Rp2 triliun
• Lumbung Pangan Nasional Daerah dan Desa: Rp15 triliun

Jakarta - Usai resmi dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq telah menyiapkan 10 rancangan strategis, salah satunya mendorong ekonomi hijau dan biru dengan mengoptimalkan sumber daya alam (SDA) berkelanjutan.

Hanif menjelaskan bahwa kelembagaan ini akan bekerja sinergis dalam menjaga lingkungan dan mendorong investasi berkelanjutan.

Ia menekankan bahwa situasi triple planetary crisis yang terdiri dari krisis perubahan iklim, pencemaran, dan kehilangan keanekaragaman hayati menjadi pondasi kerja KLH/BPLH.

"Untuk mewujudkan visi pemerintahan ini, terdapat beberapa misi utama yang diusung, yaitu diantaranya mendorong ekonomi hijau dan biru dengan mengoptimalkan sumber daya alam secara berkelanjutan, memperkuat kemandirian dan kedaulatan negara, serta melindungi sumber daya alam dan lingkungan hidup," ucap Hanif Faisol Nurofiq dalam keterangannya, Senin (21/10/2024).

"Salah satu strategi penting yang akan diterapkan adalah pendekatan ekonomi lingkungan, dengan fokus pada penguatan ekonomi sirkular dan penerapan nilai ekonomi karbon (NEK). Pendekatan penataan lingkungan dengan tujuan menjaga keberlanjutan sumber daya alam juga menjadi prioritas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak merusak lingkungan," jelasnya.

Hal lainnya adalah Strategi Kolaborasi, dimana ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik dari masyarakat, dunia usaha, hingga lembaga internasional.

"Untuk mempercepat inovasi di bidang lingkungan, pemerintah akan menyediakan insentif bagi sektor-sektor yang berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup," ujarnya.

Kemudian, kata Hanif, pihaknya akan fokus kepada Penanganan Isu Lingkungan, yaitu diantaranya penanganan pencemaran, limbah, dan kualitas lingkungan yang menurun.

Dalam menghadapi perubahan iklim, Hanif menyatakan akan memperkuat sistem informasi kerentanan guna meningkatkan efektivitas upaya adaptasi. Ia juga memastikan komitmen mitigasi perubahan iklim Indonesia tetap terjaga.

"Pengelolaan sampah laut, peningkatan sistem sanitasi, dan mitigasi polusi udara di kota-kota besar menjadi prioritas. Selain itu, krisis keanekaragaman hayati akan diatasi melalui pendekatan restorasi ekosistem dan penegakan hukum," terang Hanif.

Sebagai bagian dari rencana jangka pendek, KLH/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) juga akan meluncurkan beberapa program unggulan yang terintegrasi dengan Quick Wins Asta Cita.

"Beberapa di antaranya adalah pengelolaan limbah dan sampah dari program gizi anak sekolah, penanganan limbah medis dari program kesehatan gratis dan pembangunan rumah sakit, serta pendampingan terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam upaya peningkatan produktivitas lahan pertanian," jelas Hanif.

Terakhir adalah program Sumber Penerimaan Negara, di mana Hanif mengungkapkan bahwa penerimaan negara dari sektor lingkungan hidup akan diperkuat melalui penerapan instrumen ekonomi lingkungan seperti Nilai Ekonomi Karbon, penguatan ekonomi sirkular dan ekonomi berbasis keanekaragaman hayati dan turut berkontribusi pada pembukaan lapangan kerja yang berbasis upaya pembangunan yang ramah kepada alam.

Hanif optimistis bahwa kelembagaan KLH/BPLH dapat menjawab berbagai tantangan lingkungan dan menjadi penggerak pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

"Melalui perencanaan yang matang dan kolaborasi yang kuat, diharapkan kelembagaan KLH/BPLH mampu menjawab berbagai tantangan lingkungan yang dihadapi Indonesia dan menjadi motor penggerak bagi pembangunan berkelanjutan," pungkasnya. (rrd/rir)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto mengangkat Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Luhut mengatakan ddiminta Prabowo membantu tata kelola di pemerintahan menjadi lebih baik. Hal ini salah satunya dengan mendorong digitalisasi.

"Presiden Prabowo minta menbantu agar tata kelola kita lebih baik. Karena tata kelola itu dengan digitalisasi saya kira itu akan bisa buat kita jadi lebih efisien," kata Luhut, ditemui usai pelantikan.

Luhut menjelaskan, hal ini utama yang menjadi sasaran Prabowo antara lain penerapan sumber-sumber pemasukan atau source of revenue seperti e-catalog, Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian/Lembaga (SIMBARA), batu bara, nikel, dan kelapa sawit dan juga govtech itu jadi target presiden Prabowo.

"Saya pikir kita bisa lakukan kalau kita kerjakan bersama-sama mestinya satu dua tahun ini," ujarnya.

Begitu pula dengan program-program prioritas Prabowo atau quick wins, lanjut Luhut, juga harapannya bisa dioptimalkan dalam 1-2 tahun ke depan untuk mendorong pendapatan negara. Selain itu, dalam waktu dekat juga akan diluncurkan e-Katalog versi 6.

"Saya kira e-catalog versi 6 saya kira sudah bisa luncurkan oleh beliau dan membuat 85% government procurement ada di sana," kata dia.

Sementara itu, melalui aku Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, ia juga turut menceritakan pertemuannya dengan Prabowo beberapa waktu lalu. Malam harinya, Luhut mengundang Prabowo untuk hadir di acara Gala Dinner AKABRI 67/70 yang dilaksanakan di
Gedung Sopo Del Tower.

Keduanya sempat bernostalgia bersama serta membahas terkait tantangan dan potensi Indonesia di masa depan. Saat itulah, moment Prabowo meminta agar Luhut bisa ikut serta dalam kabinetnya.

"Sebelum mengakhiri sambutannya, beliau meminta izin kepada istri saya untuk memperbolehkan suaminya ini menerima tanggung jawab baru di posisi yang baru. Saat itu, istri saya hanya tersenyum lebar saja," ujar Luhut, dikutip dari unggahan pada Instagramnya.

Luhut mengatakan, sebagai prajurit yang selalu siap melangkah ketika panggilan tugas datang, ia menerima amanat ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Ia diminta untuk memimpin Dewan Ekonomi Nasional.

"Tugas ini bukan sekadar posisi, tetapi panggilan untuk mengabdi kepada negara, memberikan yang terbaik bagi bangsa
Presiden @prabowo ingin saya memimpin satu lembaga yaitu Dewan Ekonomi Nasional," katanya.

Ia menjelaskan, lembaga ini akan bertugas untuk memberikan saran dan rekomendasi agar program program prioritas di bidang ekonomi bisa tercapai dengan baik. Terlebih, Prabowo ingin adanya percepatan dalam koordinasi dan implementasinya. Menurutnya, posisi lembaga ini sangat penting dalam membantu menghadapi tantangan ke depan.

"Perekonomian yang dihadapi Indonesia tidaklah ringan. Ketahanan pangan, transisi energi, perkembangan teknologi termasuk Al, perubahan iklim, hingga dinamika geopolitik yang kian kompleks ada di depan mata. Dewan Ekonomi Nasional yang dibentuk Presiden Prabowo sebagai economic think thank yang akan di isi oleh para pakar ekonomi," terang Luhut.

(shc/hns)

Jakarta -

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka hari ini resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) periode 2024-2029 di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Keduanya juga melakukan pengucapan sumpah sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Sebagai Presiden dan Wapres baru, Prabowo-Gibran telah memiliki 7 program andalan saat mulai menjabat. 7 Program tersebut menelan anggaran Rp 121 triliun.

Program-program tersebut telah disusun juga dalam anggaran 2025. Di mana pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah membantu juga dalam menyiapkan anggaran untuk program prioritas Prabowo.

Berikut 7 program prioritas Prabowo & Gibran:

1. Pengentasan TBC

Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Wahyu Utomo mengatakan program pengentasan penyakit menular Tuberkulosis (TBC) dialokasikan Rp 8 triliun. Program itu masuk dalam anggaran di lingkup Kementerian Kesehatan tahun 2025.

"Memang itu perkembangan terkini. Pembahasan di Panja B (DPR) waktu itu ada aspirasi untuk memunculkan salah satunya quick win untuk pengentasan TBC, itu Rp 8 triliun," kata Wahyu dalam acara Media Gathering di Anyer, Banten, Rabu (25/9/2024) lalu.

2. Pemeriksaan Gratis

Anggaran Rp 3,25 triliun diberikan untuk Kementerian Kesehatan menjalankan berbagai program pemeriksaan gratis bagi 52,2 juta orang seperti tensi, gula darah, hingga foto rontgen di berbagai Puskesmas maupun rumah sakit daerah.

3. Peningkatan Kualitas Rumah Sakit

Kemudian Rp 1,8 triliun untuk menjalankan rumah sakit (RS) berkualitas di daerah guna meningkatkan rumah sakit dari tipe D menjadi tipe C dengan melengkapi sarana dan prasarananya.

4. Makan Bergizi Gratis

Pemerintahan Prabowo juga menyiapkan dana untuk program quick win makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp 71 triliun. Program ini menyasar ibu hamil, ibu menyusui, balita serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan.

5. Renovasi Sekolah

Kemudian program renovasi sekolah sebesar Rp 20 triliun yang akan dikerjakan oleh Kementerian PUPR. Lalu program sekolah unggulan terintegrasi untuk 4 lokasi dengan anggaran Rp 2 triliun di bawah Kemendikbudristek dan Kementerian Agama.

6. Meningkatkan Lumbung Pangan

Terakhir ada program yang berkaitan dengan ketahanan pangan, di mana Prabowo telah memberi arahan untuk meningkatkan lumbung pangan nasional, daerah dan desa dengan anggaran Rp 7,5 triliun untuk Kementerian PUPR.

7. Pencetakan Sawah Baru

Selain itu, Rp 7,5 triliun untuk Kementerian Pertanian melakukan program intensifikasi 80 ribu Ha dan pencetakan sawah baru atau ekstensifikasi 150 ribu Ha.

Badan Penerimaan Negara

Selain 7 program andalan di atas, sebelumnya Prabowo & Gibran berencana membentuk Badan Penerimaan Negara, yang merupakan peleburan dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Ditjen Bea Cukai yang selama ini berada di bawah Kementerian Keuangan.

Tujuan dari pembentukan Badan Penerimaan Negara salah satunya untuk mengelola penerimaan negara, sekaligus mencegah terjadinya kebocoran.

Namun, menurut Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Dradjad Wibowo mengatakan badan itu menurutnya akan tertunda akan direalisasikan karena Sri Mulyani Indrawati yang bakal lanjut di Kabinet Prabowo sebagai Menteri Keuangan lagi, tidak setuju .

"Yang jelas bakal tertunda entah sampai kapan. SMI (Sri Mulyani Indrawati) selama ini tidak setuju pemisahan tersebut," ungkap Dradjad ketika dihubungi detikcom, Jumat (18/10/2024).

Sebelumnya, ketika dipanggil ke rumah Presiden terpilih Prabowo Subianto beberapa hari lalu, Sri Mulyani sempat memberikan pernyataan singkat soal nasib pembentukan Badan Penerimaan Negara.

"Nggak ada. Kemenkeu masih satu," Sri Mulyani, di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

Simak Video: Sah! Prabowo-Gibran Jadi Presiden dan Wapres RI

[Gambas:Video 20detik]

(hns/hns)

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih PrabowoSubianto mengusung program quick winatau Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) untuk tahun 2025. Tidak tanggung-tanggung, anggaran yang disiapkan Rp121 triliun, naik dari sebelumnya Rp113 triliun.

Program quick winmerupakan langkah inisiatif yang dapat dicapai dalam waktu satu tahun.

Anggaran untuk program quick win atau Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) naik menjadi Rp 121 triliun untuk dilaksanakan pada 2025. Kementerian Keuangan mengungkap kenaikan ini merupakan perkembangan terkini, hasil dari pembahasan di rapat panitia kerja (Panja) B DPR RI.

Jumlah tersebut naik dari anggaran semula sebesar Rp 113 triliun yang telah diatur dalam APBN. Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Wahyu Utomo, menjelaskan bahwa tambahan Rp 8 triliun adalah untuk penuntasan tuberkulosis (TBC).

“Ya, memang itu perkembangan terkini. Pembahasan di panja B waktu itu, ada aspirasi untuk memunculkan salah satunya quick win untuk penuntasan TBC itu Rp 8 triliun,” kata Wahyu di acara media gathering Kementerian Keuangan 2024 yang berlangsung di Serang, Banten pada Rabu, 25 September 2024.

Termasuk dalam jumlah tersebut adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mendapat alokasi anggaran Rp 71 triliun, sama seperti sebelumnya. Program itu akan berada di bawah Badan Gizi Nasional.

Dalam pemaparan Wahyu, ada satu tambahan program di bawah Kemenkes yaitu penuntasan TBC, dengan alokasi dana Rp 8 triliun.

Renovasi sekolah yang mencakup renovasi ruang kelas, meubelair, dan MCK akan memakan anggaran Rp 20 triliun. Sementara, program sekolah unggulan terintegrasi akan membutuhkan dana Rp 2 triliun. Jumlah tersebut tampak berubah dari postur yang diumumkan sebelumnya, yakni Rp 4 triliun.

Adapun, program lumbung pangan, nasional, daerah, dan desa di bawah Kementerian Pertanian mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 15 triliun.

Program Quick WinPrabowo-Gibran

1. Program makan siang bergizi gratis yang dianggarkan sebesar Rp 71 triliun. Program ini nantinya akan mencakup 15,42 juta jiwa di 514 kabupaten/kota.

2. Pemeriksaan kesehatan gratis untuk tekanan darah, gula darah, foto rontgen, dan skrining penyakit katastropik sebesar Rp 3,2 triliun. Dalam program ini, pemerintah baru mendatang berkomitmen untuk menuntaskan kasus tuberkulosis (TBC) dengan sasaran penurunan TBC menjadi 272 per 100.000 penduduk.

3. Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah, dengan meningkatkan kualitas rumah sakit di daerah dari tipe D menjadi tipe C serta sarana, prasarana, dan alat kesehatan sebesar Rp 1,8 triliun.

4. Pembangunan dan perbaikan sekolah. Renovasi gedung sekolah yang terdiri dari ruang kelas, mebel, serta MCK (mandi, cuci, dan kakus) sebanyak 22 ribu sebesar Rp 20 triliun. Kemudian membangun sekolah unggulan terintegrasi sebesar Rp 4 triliun. Pemerintahan baru nantinya akan membangun empat SMA unggulan di IKN, NTT, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara.

5. Pembangunan lumbung pangan nasional di daerah dan desa dengan intensifikasi lahan pertanian seluas 80 ribu hektare dan cetak sawah baru seluas 150 ribu hektare serta dukungan sarana dan prasarana pendukung sebesar Rp 15 triliun.

6. Melanjutkan dan menambahkan program kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut yang tahun ini mencapai 0,8 persen dan tahun depan ditargetkan menjadi 0 persen.

7. Pembangunan infrastruktur desa dan penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan sebanyak 914.573 unit hunian tapak dan hunian vertikal, serta pengentasan 563,1 hektar pemukiman kumuh.

Komitmen Prabowo terhadap IKN

Presiden terpilih Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melanjutkan dan menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), bahkan kalau bisa dipercepat.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo yang juga Menteri Pertahanan saat menghadiri sidang kabinet paripurna yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi di Istana Garuda, IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin 12 Agustus 2024.

Komisi II DPR telah menyetujui usulan tambahan anggaran oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) sebesar Rp 27.814.516.000.000 atau sekitar Rp 27,8 triliun. Angka ini menambah jumlah anggaran OIKN pada Tahun Anggaran menjadi Rp 28,3 triliun.

“Sehingga secara total kebutuhan anggaran OIKN Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 28,3 triliun,” kata Plt. Wakil Kepala OIKN Raja Juli Antoni dalam keterangan tertulis pada Senin, 9 September 2024.

HAURA HAMIDAH I MELYNDA DWI PUSPITA I NABILLA AZZAHRA

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menambahkan anggaran percepatan atau quick win sebesar Rp 8 triliun menjadi Rp 121 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Hal itu dinilai tidak akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky menilai sejak dahulu quick win tak efektif dilihat dari sudut pandang ekonomi. Itu artinya tidak menunjukkan arah strategi dan kebijakan ekonomi apa yang akan diambil selama lima tahun. “Quick win (100 hari) lebih merupakan konsumsi politik,” ungkap Awalil kepada Kontan, Kamis (26/9).

Menurut Awalil, quick win hanya bisa dinilai sebagai komunikasi publik tentang pemerintah yang berusaha memenuhi janji politiknya.

Jika diartikan sebagai permulaan dari strategi, kenyataannya yang dipilih lebih bersifat politik populis. Hal itu tidak akan berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Secara teknis, apa artinya 100 hari kerja dibanding 1.825 hari selama satu periode pemerintahan. Alokasi anggaran Rp 121 triliun 3,36% dari anggaran satu tahun atau sekitar 0,6% dari 5 tahun anggaran. Nyaris tak akan ada artinya,” ujarnya.

Jika diperinci, anggaran untuk makan bergizi gratis Rp 71 triliun, pemeriksaan kesehatan gratis Rp 3,2 triliun, pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah Rp 1,8 triliun, penuntasan TBC Rp8 triliun, renovasi sekolah Rp 20 triliun), sekolah unggulan terintegrasi Rp 2 triliun serta lumbung pangan nasional daerah dan desa Rp 15 triliun.

Selain makan siang gratis, yang lainnya merupakan sesuatu yang wajar saja dan selama ini juga dijalankan, hanya saja dipercepat untuk 100 hari pertama. Menurut Awalil yang masih perlu dipertanyakan adalah apakah akan berlanjut secara proporsional hingga 1.825 hari?

“Kalo memang berlanjut bagaimana hitungan sumber dana atau fiskalnya? Dan dampak apa terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan lainnya, itu yang masih menjadi pertanyaan,” jelas Awalil.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan ada penambahan anggaran untuk program quick win sebesar Rp 8 triliun pada pemerintahan Prabowo Subianto.

Awalnya, program quick win ini dianggarkan sebesar Rp 113 triliun. Namun dari pembahasan terakhir dengan DPR RI, anggarannya meningkat menjadi Rp 121 triliun.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif The Prakarsa Ah Maftuchan mengatakan bahwa penambahan anggaran oleh pemerintahan baru untuk mendanai program-program unggulannya merupakan hal yang wajar.

"Pemerintah baru butuh menepati janji kampanyenya," ujar Uchan, nama sapaannya kepada Kontan.co.id, Kamis (26/9).

Namun, ia mengingatkan, perlu dipastikan bahwa pengelolaan anggaran pada tahun depan dilakukan secara efektif, efisien dan akuntabel. Dengan begitu, APBN dapat berfungsi secara optimal dalam mendorong atau menstimulus pertumbuhan ekonomi.

"Di sisi lain, akuntabilitas anggaran akan mendorong kualitas spending dan tools pemerataan kue ekonomi secara lebih merata," katanya.

Sementara itu, Ekonom Celios Nailul Huda mengatakan bahwa program quick win yang diusung pemerintahan baru memang membutuhkan dana yang cukup besar di antaranya untuk makan bergizi gratis, kesehatan, dan pendidikan.

Oleh karena itu, menurutnya cukup wajar jika ada kenaikan kebutuhan anggaran seiring dengan pembahasan DPR. Kendati begitu, dirinya menyarankan bahwa seharusnya ada mekanisme dan prioritas yang jelas dalam pelaksanaan program quick win tersebut.

"Jika semuanya dibebankan dalam satu waktu, saya rasa semakin kecil celah fiskal pembangunan. Saya yakin ada anggaran yang akan dialihkan nantinya. Saya menduga anggaran subsidi energi akan dipangkas guna memenuhi janji politik Prabowo-Gibran," katanya.

Di sisi lain, dirinya menambahkan bahwa dampak program quick win terhadap pertumbuhan ekonomi akan sangat terbatas. Misalnya saja makan bergizi gratis yang hanya akan berdampak terhadap tambahan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 0,10%-0,15%.

"Sedangkan untuk kesehatan dan pendidikan akan terbatas juga karena sifat dampaknya jangka panjang," katanya.

Diberitakan KONTAN sebelumnya, anggaran sebesar Rp 113 triliun untuk quick win terdiri dari enam program.

Pertama, makan bergizi gratis untuk ibu hamil, ibu menyusui, balita serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan meliputi prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, baik umum, kejuruan, maupun keagamaan dengan anggaran Rp 71 triliun. Program ini akan dijalankan oleh Badan Gizi Nasional.

Kedua, pemeriksaan kesehatan gratis untuk 52,2 juta orang, meliputi pemeriksaan tensi, gula darah, hingga foto rontgen untuk screening penyakit katastropik dengan anggaran Tp 3,2 triliun.

Ketiga, pembangunan RS lengkap berkualitas di daerah, yaitu melalui peningkatan RS tipe D menjadi tipe C di daerah beserta sarana prasarana dan alat kesehatannya dengan anggaran Rp 1,8 triliun. Dua program ini akan dijalankan oleh Kementerian Kesehatan.

Keempat, renovasi sekolah Rp 20 triliun, mencakup renovasi ruang kelas, maubelair, dan mandi cuci kakus (MCK).

Kelima, sekolah unggulan terintegrasi dengan anggaran Rp 2 triliun untuk pembangunan fisik sekolah unggulan di empat lokasi. Kedua program ini akan dijalankan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan Kementerian Agama.

Keenam, program lumbung pangan nasional, daerah dan desa Rp 15 triliun untuk intensifikasi 80.00 hektare (ha), dan ekstensifikasi alias cetak sawah Rp 150.000 ha. Program ini akan dijalankan Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian.