Jakarta: Seiring dengan semakin kompleksnya transaksi pembayaran, Mastercard mengumumkan peningkatan terbaru dari layanan Mastercard Payment Passkey yang memungkinkan otentikasi biometrik dengan aman pada perangkat melalui pemindaian wajah atau sidik jari, seperti halnya konsumen membuka ponsel mereka setiap hari.

Dengan menggabungkan tokenisasi, kemudahan pembayaran passkeys, dan penambahan kemampuan guest checkout yang lebih mudah melalui Click to Pay, konsumen kini dapat menikmati proses checkout tanpa hambatan dengan sekali klik di berbagai perangkat, browser, dan sistem operasi, sehingga tidak lagi memerlukan kata sandi statis atau one-time password (OTP).

Dengan menggunakan Mastercard Click to Pay, para pembeli online tidak perlu lagi memiliki akun atau menyimpan kartu pada merchant untuk dapat menggunakan otentikasi biometrik dengan pembayaran passkeys, sehingga pembayaran menjadi cepat, mudah, dan aman bagi pembelian tanpa akun.

Pada saat yang sama, merchant akan melihat lebih sedikit keranjang yang ditinggalkan, peningkatan penjualan dan perlindungan dari penipuan, sementara penerbit kartu akan mendapatkan status top-of-wallet dan keamanan konsumen, menunjukkan manfaat yang luas bagi seluruh ekosistem.

Peluncuran di Singapore FinTech Festival menandai tonggak sejarah baru dalam misi Mastercard untuk memperbarui proses checkout. Peluncuran ini juga merupakan keberlanjutan dari peluncuran otentikasi biometrik secara global yang dilakukan oleh perusahaan teknologi pembayaran melalui layanan Mastercard Payment Passkey kepada jutaan konsumen di India pada bulan Agustus tahun ini, dan perluasannya ke berbagai pasar utama di seluruh dunia.
Hanya dalam beberapa bulan, layanan Mastercard Payment Passkey telah dengan cepat berkembang di kalangan merchant dan terus berkembang seiring dengan semakin banyaknya bank, agregator pembayaran, dan merchant online yang mengadopsi layanan ini.

“Seperti halnya teknologi contactless yang membuat pembayaran secara langsung menjadi lancar dan dapat dilakukan di mana saja, Mastercard melihat adanya peluang untuk menghadirkan pengalaman yang sama pada proses checkout online. Itulah mengapa kami memutuskan untuk mengakhiri penggunaan OTP dan otentikasi pembayaran yang rumit,” kata Sandeep Malhotra, executive vice president, Products & Innovation, Asia Pacific, Mastercard.

“Dengan otentikasi biometrik menggunakan pembayaran passkeys, pembeli tidak perlu repot melakukan pembayaran yang rumit, sementara merchant menikmati kecepatan dan keamanan.”

Manfaat utama dari layanan Mastercard Payment Passkey:
Checkout tanpa hambatan: Pembayaran passkeys menawarkan pengalaman pengguna bebas hambatan tanpa menunggu aplikasi perbankan atau notifikasi (yang bisa sangat melelahkan ketika konektivitas buruk menjadi kendala).

Peningkatan Penjualan: Merchant mengurangi keranjang yang dibiarkan karena solusi ini membuat transaksi konsumen lebih cepat, lebih mudah, dan lebih dapat diandalkan.

Keamanan yang lebih tinggi: Dengan menawarkan otentikasi biometrik, pembayaran passkeys menyingkirkan risiko kata sandi dicuri atau disalahgunakan, melindungi pembeli dari penipuan dan pencurian data.

Selain menekankan pada keamanan pembayaran, merchant dapat meluangkan waktu untuk fokus pada pelayanan konsumen dan pengembangan produk untuk membangun kepercayaan yang lebih dalam dengan konsumen mereka.

Terlepas dari popularitas kata sandi dan OTP, metode verifikasi tradisional ini semakin rentan terhadap penipuan online seperti phishing atau disadap oleh penipu dengan screen mirroring. Faktanya, 80% pelanggaran data yang terkonfirmasi secara global terkait dengan kata sandi yang lemah atau dicuri, sehingga tidak mengherankan jika mayoritas konsumen (91%) di Asia Pasifik mengkhawatirkan ancaman siber.

Untuk mengatasi hal ini, Mastercard Payment Passkey mengganti kata sandi dan OTP tradisional dengan otentikasi biometrik, membuat transaksi menjadi lebih cepat dan lebih aman dengan menghilangkan risiko kehilangan atau tidak sengaja berbagi kredensial dengan penipu.

Yang terpenting, dengan melakukan tokenisasi pada kredensial pembayaran dan otentikasi biometrik, layanan Mastercard Payment Passkey memastikan bahwa baik kredensial pembayaran konsumen, maupun data biometrik tidak akan pernah dibagikan kepada pihak ketiga, sehingga data tersebut tidak dapat digunakan oleh penipu dan pelaku kejahatan.

Bagaimana cara kerjanya
1. Konsumen hanya perlu mendaftarkan kartu Mastercard mereka satu kali untuk menggunakan passkeys untuk pembayaran online.
2. Saat checkout, pembeli memilih kartu Mastercard mereka, baik sebagai guest atau dari kartu yang tersimpan dengan aman di merchant tersebut.
3. Pembeli kemudian mengonfirmasi pembayaran menggunakan otentikasi biometrik pada perangkat mereka, seperti pemindaian sidik jari atau wajah.
4. Setelah terverifikasi, pembayaran akan langsung selesai.

Di Singapura, perusahaan kacamata Lenskart telah mulai menggunakan pembayaran biometrik melalui layanan Mastercard Payment Passkey, yang didukung oleh Juspay serta bank-bank besar setempat seperti DBS dan UOB, sehingga pembelian kacamata dapat dilakukan dengan cepat, aman, dan bebas kata sandi.

“Mastercard dengan layanan Payment Passkey merupakan terobosan bagi sektor e-commerce,” kata Jan Lim, Chief Business Officer, South East Asia, Lenskart. “Dengan menghilangkan beberapa hambatan untuk meningkatkan pengalaman konsumen, kacamata kami hanya sejauh satu klik saja bagi pembeli. Sementara itu, alih-alih khawatir tentang keamanan pembayaran atau penyelesaian pesanan, kami dapat fokus untuk menciptakan mode kacamata terbaik.”

“Peuncuran konsep perdana ini di Asia menyoroti dedikasi Juspay dalam meningkatkan sektor ecommerce melalui inovasi dan teknologi,” kata Sheetal Lalwani, COO and co-founder of Juspay.

“Dengan layanan Mastercard Payment Passkey, merchant akan melihat tingkat keberhasilan pembayaran yang lebih tinggi dan peningkatan penjualan, sementara konsumen dapat melakukan pembayaran biometrik yang aman tanpa perlu dialihkan berulang kali, membuat pembayaran digital menjadi lancar dan mudah diakses.”

Dengan menggabungkan tokenisasi kredensial pembayaran dengan autentikasi biometrik yang lancar, Mastercard menyatukan standar industri dari EMVCo, World Wide Web Consortium, dan FIDO Alliance untuk proses checkout yang cepat dan aman.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(MMI)

Jakarta: PT Blue Bird Tbk (BIRD) mencatatkan pendapatan sebesar Rp3,66 triliun, meningkat 13 persen secara yearonyear (YoY) hingga kuartal III 2024. Raihan kinerja positif ini ditopang pendapatan pada kuartal III sebesar Rp1,3 triliun, naik 11 persen secara kuartalan dan 17 persen secara YoY.

Baca juga: Nasabah BNI Bisa Bayar Taksi Bluebird Via QRIS

Direktur Utama PT Blue Bird Tbk, Adrianto Djokosoetono, mengatakan konsistensi Bluebird dalam menjaga pertumbuhan bisnis. Dengan fokus pada inovasi layanan dan ekspansi yang relevan dengan kebutuhan konsumen.

"Kami yakin dapat terus memberikan solusi mobilitas yang relevan dan inklusif guna memberikan layanan yang nyaman dan mendukung keberlanjutan.” tegas dia dikutip Sabtu, 9 November 2024.

Perseroan mencatatkan laba sebesar Rp442 miliar dengan pertumbuhan 20 persen YoY. Pada basis kuartalan, laba juga menunjukkan peningkatan signifikan, yakni Rp176 miliar, naik 69 persen dibandingkan kuartal III 2023 dan 18 persen dibandingkan kuartal II 2024.
Pertumbuhan ini sejalan dengan peningkatan kinerja di seluruh segmen bisnis. Layanan taksi mencatat pertumbuhan 11 persen secara YoY. Pertumbuhan tersebut didukung oleh pertumbuhan pengguna aplikasi MyBluebird yang melonjak lebih dari 4 kali lipat sejak 2020, mendukung transformasi digital perusahaan.

Selain Jakarta, kota-kota operasional seperti Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya juga menunjukkan perkembangan yang signifikan. Sementara itu segmen rental, shuttle, dan layanan lainnya meningkat 20,7 persen secara YoY.

Diversifikasi bisnis Blue Bird

Di kuartal III 2024, aktivitas bisnis Bluebird ditandai oleh ekspansi dan diversifikasi layanan untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat. Layanan Bluebird, Goldenbird, dan Cititrans hadir di Balikpapan dan Samarinda seiring dengan meningkatnya kebutuhan mobilitas di kawasan sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN).

Perseroan juga melakukan diversifikasi bisnis pada layanan taksi yang menawarkan reservasi layanan sewa berbasis jam (hourly) untuk taksi. Selain itu, Perseroan juga memperkuat identitas dengan kampanye TrueBlue dan TrueBlue-Sky. Kampanye ini berisikan komitmen dan fokus Bluebird pada layanan sesuai Standar Nyaman Indonesia (SNI) dan mendukung keberlanjutan.

Bluebird secara konsisten memberikan update fitur aplikasi MyBluebird, dimana pelanggan dapat melihat kontribusi langsung dalam mengurangi emisi karbon.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA - Pengelola Starbucks di Indonesia, PT MAP Boga Adiperkasa Tbk. (MAPB), mencatat nominal saldo Starbucks Card milik pengguna yang mengendap tembus Rp85,6 miliar hingga akhir September 2024.

Izin eksklusif Starbucks di Indonesia dimiliki oleh PT Sari Coffee Indonesia yang merupakan entitas anak dari MAPB. Adapun, MAPB sendiri merupakan anak usaha dari raksasa ritel, PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI).

Starbucks menawarkan sistem pembayaran kepada pelanggannya berupa kartu Starbucks Card yang bisa menyimpan sejumlah saldo untuk bisa bertransaksi dengan mudah.

Tak cuma sebagai alat pembayaran dengan desain kartu yang menarik, Starbucks Card biasanya menawarkan promo eksklusif secara periodik berupa diskon harga hingga gratis produk dengan syarat dan ketentuan tertentu.

Akan tetapi, pengguna Starbucks Card tidak bisa menarik saldonya baik ke rekening maupun secara tunai layaknya produk perbankan.

Berdasarkan laporan keuangan MAPB, dikutip Sabtu (9/11/2024), dana tersebut merupakan saldo yang terdapat pada kartu Starbucks (Starbucks Card) dan belum digunakan oleh pelanggan.

Jumlah saldo Starbucks Card mencapai Rp85,6 miliar per September 2024 atau turun 1,15% dalam periode yang sama tahun sebelumnya yakni sebesar Rp86,6 miliar.

Sementara, jumlah total saldo Starbucks Card pada akhir Desember 2022 pernah mencapai Rp88,4 miliar atau meningkat 32,1% dari Rp66,9 miliar di akhir Desember 2021.

Adapun, total aset PT Sari Coffee Indonesia yang beroperasi sejak 2002 itu mengalami penurunan 1,41% dari Rp2,12 triliun per September 2023 menjadi Rp2,09 triliun pada September 2024.

Sebelumnya, masyarakat melakukan boikot karena menganggap Starbukcs telah terafiliasi dengan Israel. Akan tetapi, melalui laman resminya, Starbucks Indonesia menegaskan bahwa mereka tidak memberikan dukungan finansial kepada pemerintah dan/atau militer Israel dengan cara apa pun dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

Induk Starbucks Rugi

Sementara itu, kinerja keuangan perusahaan induknya, yakni MAPB tercatat membukukan rugi bersih hingga kuartal III/2024 sejalan dengan merosotnya penjualan.

MAPB membukukan rugi periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp79,13 miliar hingga kuartal III/2024. Padahal, MAPB masih mengantongi laba bersih Rp111,44 miliar hingga kuartal III/2023.

Berdasarkan laporan keuangan MAPB yang dikutip, Kamis (31/10/2024), perusahaan mengalami penurunan penjualan sebesar 21,1% menjadi Rp2,42 triliun hingga kuartal III/2024, dari sebelumnya Rp3,07 triliun hingga kuartal III/2023.

Penjualan MAPB tersebut bersumber dari produk minuman Rp1,33 triliun, merosot 26,4% year-on-year (YoY) dari realisasi Rp1,81 triliun hingga 9 bulan 2023.

Penjualan makanan MAPB juga merosot 10,31% menjadi Rp934,9 miliar hingga kuartal III/2024 dari Rp1,04 triliun hingga 9 bulan 2023.

Sebagai informasi, selain Starbucks, gerai peritel minuman dan makanan di bawah bendera MAP Boga a.l., Pizza Marzano, Krispy Kreme, Cold Stone Creamery Ice Cream, Godiva, Genki Sushi, dan Subway.

Jakarta -

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan ada dua isu besar yang harus diselesaikan untuk mengatasi masalah di bidang tata ruang, sehingga dapat mendorong pertumbuhan investasi di RI. Adapun dua masalah tersebut yakni One Map Policy dan One Spatial Planning Policy.

Hal tersebut diungkapkan olehnya saat dalam Talkshow Tata Ruang sebagai bagian dari Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang 2024, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Jakarta, hari ini.

"Ini menjadi salah satu isu yang harus diangkat supaya negara hadir untuk memberikan solusi kepada rakyat, dan dunia usaha bagian dari rakyat, tidak boleh kita gantung nasibnya. Kita tuntaskan isu ini bersama terutama di kalangan pelaku usaha, kita jadikan ini sebagai komunitas bersama untuk menuntaskan berbagai persoalan yang muncul," kata Nusron dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Nusron menjelaskan, selama One Map Policy belum tersedia, maka Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai salah satu persyaratan dasar untuk perizinan usaha bisa terhambat. Hal ini dikarenakan belum adanya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang menjadi bagian dari One Map Policy.

"Akibat belum ada One Map Policy mengurus PKKPR lama karena belum ada cantolan RDTR-nya. Saat ini di Indonesia baru ada 541 RDTR dan yang sudah terintegrasi dengan OSS (Online Single Submission) ada 278 RDTR. Kemudian RDTR-nya harus ada 2.000. Masih ada 1.500-an lagi RDTR yang harus kita tuntaskan dengan menggunakan basis peta 1:5.000, sehingga mendekati keakuratan," ujar Nusron.

Isu besar kedua yang ditekankan Nusron adalah One Spatial Planning Policy atau Kebijakan Satu Rencana Tata Ruang. Menurutnya, selama ini tata ruang masih dalam otoritas yang terpisah.

"Akibatnya tumpang tindih, zona makronya tidak ketahuan karena masing-masing berbicara pada zona mikronya. Gagasan ini untuk menyatukan satu tata ruang supaya dalam penataan makronya akan ketahuan dan tidak menyebabkan tumpang tindih," jelasnya.

"Intinya kita ingin pelayanannya cepat tapi tetap akuntabel, tetap akurat dalam konteks jangka panjang tidak melahirkan malapetaka apalagi menjadi bencana. Begitu juga dengan PKKPR, bagaimana caranya supaya dalam waktu ini urusan PKKPR menjadi selesai dengan catatan dengan tetap compliant ada unsur mitigasi risiko, akurat, dan akuntabel. Sehingga PKKPR-nya sesuai dengan aturan yang berlaku dan mempertahankan ekosistem yang sudah ada," sambungnya.

Terkait dengan Talkshow yang berlangsung, Dirjen Tata Ruang Dwi Hariyawan mengatakan bahwa kegiatan ini diikuti lebih dari 200 orang secara luring maupun daring. Dia berharap, forum ini dapat menjaring masukan seluas-luasnya untuk penguatan perencanaan tata ruang di masa depan, termasuk penetapan kebijakan dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

"Semoga kita semua dapat terus bekerja sama dan berkomitmen untuk selalu mewujudkan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan untuk bangsa Indonesia. Bersama Menata Ruang untuk Semua," ucap Dwi Hariyawan.

Sebagai informasi, Talkshow yang membahas One Spatial Planning Policy ini dimoderatori oleh Jurnalis Senior Rosiana Silalahi. Hadir sebagai narasumber, Plt. Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Herban Heryandana; Kepala Pusat Pengkajian Strategis Penelitian dan Pengembangan TNI, Marsda TNI Jorry Soleman Koloay; Dirjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Victor Gustaaf Manoppo; serta Dirjen Mineral dan Batubara yang diwakili Koordinator Pengelolaan Wilayah Mineral dan Batubara, Cecep Mochammad Yasin.

Turut mengikuti rangkaian kegiatan, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Hadir juga sebagai penanggap, perwakilan dari Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI), Ikatan Ahli Perencanaan (IAP), dan World Resources Institute (WRI) Indonesia.

(anl/ega)

Jakarta -

Hyundai akan memperbanyak line up mobil hybrid di Indonesia. Secara global permintaan mobil listrik sekarang tengah melambat.

Diberitakan detikcom sebelumnya, Hyundai juga menargetkan adanya peningkatan penjualan mobil hybird hingga 40 persen menjadi 1,33 juta unit pada tahun 2028. Langkah itu diambil di tengah melambatnya permintaan akan mobil listrik di seluruh dunia.

"Belakangan ini, konversi ke kendaraan listrik tengah melambat sementara itu, permintaan akan mobil hybrid meningkat. Mobil hybrid menjadi opsi alternatif ketimbang mesin pembakaran internal," kata Presiden dan CEO Hyundai Motor Jaehoo Chang dalam Investor Day sebagaimana dilansir Reuters.

PT Hyundai Motor Indonesia (HMID) juga mengatakan sejalan dengan langkah prinsipal. Indonesia bakal dibanjiri mobil hybrid dari Hyundai. Sebagai langkah awal langsung memasarkan Hyundai Santa Fe.

"Kita akan lebih banyak memperkenalkan banyak model di Indonesia," kata Fransiscus Soerjopranoto selaku Chief Operating Officer (COO) PT HMID

"Kita akan masuk ke model hybrid, seperti yang sudah disampaikan oleh CEO kita di investor day. Kita akan banyak fokus di mobil hybrid, selain mobil listrik," jelasnya lagi.

Hyundai menyebut permintaan mobil listrik mereknya masih diterima pasar Indonesia.

"Secara persentase-nya mobil listrik tetap, kalau dulu Ioniq 5 hanya 500 jualannya, sekarang Kona tambah Ioniq 5 kira-kira 500, jadi ada kanibalisme, tapi itu tidak apa-apa. Untuk Hyundai tetap jalan, karena market-nya berubah. Kompetisinya berubah," kata Frans.

Hyundai berencana menggandakan jajaran produk mobil hybrid menjadi 14 model guna mengantisipasi lonjakan permintaan, khususnya di Amerika Utara. Meski begitu, Hyundai belum membocorkan waktu peluncuran dari deretan mobil hybridnya itu. Lewat cara ini, Hyundai akan sejalan dengan para rival seperti Toyota dan Ford.

Tapi Hyundai akan mengambil cara yang berbeda dari rival-rivalnya di pasar global. Kabarnya Hyundai akan berekspansi ke segmen hybrid yang relatif baru. Segmen tersebut disebut dengan extended-range electric vehicle (EREV). Segmen hybrid ini tengah digandrungi di China namun belum populer secara global.

EREV menggunakan baterai besar daripada model plug-in hybrid dan hanya bisa berjalan pada mode electric. Sementara itu mesin bensin berperan sebagai powerbank untuk mengecas saat baterai lemah.

(riar/din)

Jakarta -

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjelaskan, belum adanya kebijakan satu peta atau one way policy berdampak pada lambatnya mengurus Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR). Hal ini dikarenakan belum adanya cantolan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Dengan situasi lambatnya mengurus PKKPR, hal ini berdampak pada kaburnya investor yang mau masuk ke Tanah Air. Hingga saat ini, di Indonesia baru ada 541 RDTR, dari total yang dibutuhkan sebanyak 2.000 RDTR. Nusron bilang, target sekitar 1.500-an RDTR harus segera dituntaskan, dengan menggunakan basis peta skala 1:5.000 untuk mendekati keakuratan.

"Dari 541 RDTR itu pun yang sudah Online Single Submission (OSS) baru ada 278. Sehingga PR lima tahun ke depan ini masih sangat panjang, sementara Indonesia membutuhkan investasi. Supaya ada kepastian investasi, tidak harus lama menunggu sampai jadinya peta skala 1:5000. Lama-lama nanti investornya kabur," terang Nusron di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jumat (8/11/2024).

Lebih lanjut, Nusron menjelaskan bahwa Presiden Jokowi sebelumnya telah membuat proposal dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 tahun 2021, pasal 179-180 tentang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

"Yaitu dengan mekanisme service level agreement. Kalau dalam waktu 45 hari pengajuan PKKPR tidak disetujui, maka Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai otoritas investasi, diperbolehkan me-bypass untuk melakukan persetujuan PKKPR," terang Nusron.

Nusron memaparkan lebih lanjut, setelah diteliti dengan menggunakan contoh peta yang sudah jadi, yaitu peta skala 1:5.000 yang sudah terjadi meskipun belum dirilis di Sulawesi, membuktikan sebanyak lebih dari 82% persetujuan PKKPR-nya tidak sesuai dengan peta tata ruang yang seharusnya.

"Ini dampaknya. Maka tidak boleh lama-lama, kita harus me-bypass supaya ada percepatan. Karena itu isu pertama yang harus diselesaikan dari tata ruang, dalam waktu singkat ini adalah one map policy. Kami sudah bicara dengan Ibu Menteri Keuangan. Rencana loan-nya dari Bank Dunia dan akan diteken dalam bulan-bulan ini oleh beliau, sehingga tahun depan one map policy-nya akan segera selesai," tandas Nusron.

(eds/eds)

Jakarta -

Produsen mobil asal China, Maxus telah mengenalkan Mifa 9 terbaru di Indonesia, Kamis (7/11). Kendaraan listrik berjenis MPV premium tersebut kabarnya akan dibanderol Rp 1,1 miliar. Kenapa Maxus nekat masuk ke segmen yang peminatnya tak banyak?

Jika dilihat dari pergerakkannya, Maxus memang mau fokus ke segmen premium. Bahkan, selain Mifa 9, mereka turut menghadirkan Mifa 7 yang mengusung desain bongsor dengan fitur khas kendaraan mewah.

Padahal, pembagian 'kue' di segmen MPV premium sangat kecil. Apalagi kendaraan yang dijual Maxus semuanya bertenaga listrik. Apa alasan mereka yakin menjual Mifa 9 di Indonesia?

Yudhy Tan selaku Chief Operating Officer (COO) Maxus Indonesia mengatakan, pasar mobil MPV bagaimana pun juga masih tetap menarik di Indonesia. Dia yakin, sebagai MPV premium bertenaga listrik pertama di Tanah Air, produknya bisa diminati konsumen Tanah Air.

"Sekarang ini di Indonesia market MPV kan selalu utama, kuenya menarik. Kami bisa katakan, ini MPV luxury pertama yang berbasis baterai. Jakarta kan membutuhkan sekali kendaraan MPV listrik yang nyaman biar bisa lewatin ganjil genar. Makanya kami masuk ke segmen ini," ujar Yudhy saat ditemui di Menteng, Jakarta Selatan.

Maxus Mifa 9. Foto: Septian Farhan Nurhuda / detikOto

Kini, sebagai 'pemain baru', Maxus mau fokus mengenalkan brand dan produknya dulu ke masyarakat Indonesia. Mereka belum mau bicara mengenai target atau angka penjualan.

"Indomobil Group melalui brand Maxus-nya ini kita mau fokus dulu supaya pelanggan bisa nyaman. Pelanggan yang nanti akan menentukan, kalau pelayanan yang kami berikan bagus, ya mereka bisa menjadi aset besar untuk kami," kata dia.

Merujuk data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan MPV premium memang terkesan 'biasa saja' di Indonesia. Misalnya, Toyota Alphard sebagai market leader terjual 402 unit selama September 2024, kemudian Toyota Vellfire hanya 35 unit dan Hyundai Staria hanya satu unit.

Maxus Mifa 7 dan 9. Foto: Septian Farhan Nurhuda / detikOto

Sebagai catatan, Maxus Mifa 9 yang dijual di Indonesia sementara masih berstatus impor dari China. Namun, dalam waktu dekat, kendaraan mewah tersebut akan dirakit lokal di Purwakarta, Jawa Barat.

Maxus Mifa 9 punya nilai keamanan ENCAP bintang lima. Kendaraan listrik tersebut menggunakan baterai 90 kwh dengan jarak tempuh 435 km dalam kondisi penuh. Sementara lama pengecasan dari 30 ke 80 persen hanya 30 menit dengan fitur fast charging.

Teknologi yang tertanam di dalamnya cukup lengkap, misalnya seperti kursi captain seat dengan fitur pijat, pengecasan nirkabel, layar hiburan sentuh berukuran 12,3 inch, pengeras suara buatan JBL, driver assistance, tujuh airbags, kamera 360 dan masih banyak lagi.

(sfn/sfn)

Jakarta -

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sedang membidik pinjaman lunak dari Bank Dunia atau World Bank sebesar US$ 635 juta atau Rp 9,9 triliun (kurs Rp 15.675). Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan rencana tersebut tinggal tunggu penandatanganan perjanjian pinjaman oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Ya, tinggal tunggu proses teken Bu Sri Mulyani," kata Nusron saat ditemui di kantor, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024)

Pada saat memberi sambutan dalam acara Talkshow Hari Tata Ruang Nasional, Nusron mengatakan pihaknya sudah berbicara dengan Sri Mulyani. Dia menyebut Sri Mulyani akan meneken perjanjian pinjaman tersebut dalam bulan ini.

"Karena kemarin kami sudah bicara dengan Ibu Menteri Keuangan. Insyaallah loan-nya dari Bank Dunia akan diteken dalam bulan-bulan ini oleh beliau," jelas Nusron.

Lebih lanjut, pinjaman tersebut akan digunakan untuk merampungkan kebijakan satu peta atau One Map Policy. Dia menargetkan tahun depan kebijakan tersebut dapat selesai.

Nusron menyoroti kebijakan satu peta yang tak kunjung rampung. Sebab, hal itu dapat menghambat pihaknya untuk membuat rencana detail tata ruang (RDTR). Dengan begitu, proses Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang menjadi syarat dasar bagi pelaku usaha pun sangat lambat. PKKPR ini dapat menjadi acuan untuk, pemanfaatan ruang, perolehan tanah, pemindahan hak atas tanah, penerbitan hak atas tanah.

"Sehingga tahun depan One Map Policy-nya akan segera selesai," imbuh dia.

Sebelumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menjabat sebagai Menteri ATR/Kepala BPN sebelumnya mengungkapkan Bank Dunia telah bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN sejak 5 tahun lalu dan pada saat ini pihak Bank Dunia sudah menunjukkan itikad untuk memperpanjang kerja sama tersebut. Terkait pinjaman lunak sebesar US$ 635 juta dari Bank Dunia, kata AHY, masih dalam tahap negosiasi.

"Ini berangkat dari apresiasi Bank Dunia terhadap kinerja dan progres yang dicapai oleh pemerintah Indonesia, khususnya dalam hal ini Kementerian ATR/BPN. Oleh karena itu, sekarang pada tahapan menegosiasikan," ujar AHY di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

"Tentu ini menjadi domain kewenangan dari Kementerian Keuangan karena bicara kerja sama dengan Bank Dunia memang seperti itu prosedurnya," tambahnya.

(kil/kil)

Jakarta -

PT Midi Utama Indonesia Tbk atau Alfamidi, salah satu jaringan retail nasional dianugerahi Indonesia Best Brand Award (IBBA) 2024 untuk kategori Supermarket. Penghargaan diberikan langsung oleh Pemimpin Redaksi majalah SWA Sujatmaka dan Research Director MARS Digital Indonesia Aryono Kurnianto kepada perwakilan Alfamidi, Marketing General Manager PT Midi Utama Indonesia Tbk Rini Hestrinalia, di Shangri-La Hotel Jakarta, pada Rabu (06/11).

Alfamidi memenangkan penghargaan IBBA untuk kategori Supermarket, terunggul dibandingkan para kompetitornya dalam kategori sejenis. Rini mengatakan tentunya penghargaan tersebut Alfamidi menjadi kebanggaan tersendiri dan menjadi motivasi Alfamidi untuk terus meningkatkan inovasi dan kualitas pelayanannya sehingga diharapkan akan berimpact kepada peningkatan brand value nya di masa-masa mendatang.

"Tentunya penghargaan tersebut Alfamidi menjadi kebanggaan tersendiri dan menjadi motivasi Alfamidi untuk terus meningkatkan inovasi dan kualitas pelayanannya sehingga diharapkan akan berimpact kepada peningkatan brand value nya di masa-masa mendatang," ujarnya, dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Sebagai informasi, Indonesia Best Brand Award atau IBBA merupakan apresiasi yang diberikan oleh MARS Digital Indonesia dan Majalah SWA dalam bentuk acara penghargaan kepada merek-merek peraih brand value tertinggi dari masing-masing kategori berdasarkan hasil Brand Performance Research yang diselenggarakan MARS Digital Indonesia Juli-September 2024 lalu di 7 kota besar di Indonesia.

Lebih lanjut, acara awarding ini merupakan acara bergengsi yang sudah berjalan 22 tahun dan telah diikuti oleh lebih dari 200 merek ternama dari berbagai perusahaan baik BUMN maupun swasta.

(akn/ega)

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Ina Perdana, Tbk (Bank INA) melakukan terobosan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) menjalin kemitraan strategis dengan PT Sequis Aset Manajemen (Sequis AM) melalui kerja sama pemasaran produk Reksa Dana Sequis Equity Indonesia, Sequis Balance Ultima, Sequis Bond Optima dan Sequis Liquid Prima.

“Kemitraan dengan Sequis AM merupakan langkah strategis yang akan menjadi awal penjualan Reksa Dana melalui jaringan Bank INA sebagai APERD, sekaligus memberikan nilai tambah bagi layanan nasabah kami. Kami percaya bahwa kolaborasi ini akan memperkuat posisi Bank INA di pasar dan membantu nasabah kami meraih tujuan keuangan mereka dengan lebih efektif," ujar Direktur Utama Bank INA Henry Koenaifi dalam siaran pers, Kamis (7/11/2024).

Henry Koenaifi menambahkan, pihaknya berkomitmen untuk terus menghadirkan solusi investasi yang inovatif dan beragam bagi para nasabah Bank INA.

Melalui sinergi ini, sambungnya, akan tersedia informasi dan edukasi yang lebih baik mengenai investasi, sehingga nasabah dapat membuat keputusan yang tepat.

"Kami berharap langkah ini akan membawa manfaat jangka panjang bagi semua pihak yang terlibat, terutama bagi nasabah Bank INA," imbuhnya.

Dia optimistis melalui kemitraan tersebut menjadi langkah yang membuka peluang baru bagi pertumbuhan sektor jasa keuangan.

Presiden Direktur PT Sequis Aset Manajemen, Sigit Pratama Wiryadi mengatakan kerja sama yang terjalin dengan Bank INA akan membuka akses bagi Sequis AM untuk dapat memperkenalkan produk reksa dana kepada masyarakat yang lebih luas khususnya yang menjadi nasabah Bank INA yang tersebar di berbagai kota di Indonesia.

“Kami senang bisa mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan beragam produk reksa dana dari Sequis AM kepada nasabah Bank INA. Kami berharap kemitraan ini dapat menciptakan sinergi positif sehingga kerja sama dapat terjalin dalam jangka panjang sekaligus memperkuat daya saing kami di industri reksa dana," sebut Sigit.

Menurutnya, kemitraan antara Sequis AM dan Bank INA ini akan mendukung upaya kedua belah pihak untuk memperkuat posisi keduanya di industri.

Informasi mengenai produk-produk Reksa Dana Sequis AM yang dijual melalui Bank INA dapat diperoleh melalui Relationship Manager Bank INA yang memiliki izin WAPERD (Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana).

Jakarta -

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) telah mempermudah regulasi pengambilan pupuk subsidi dari penggunaan kartu tani ke KTP. Kemudahan ini mendapat pujian dari berbagai pihak yang menilai gebrakan Kementan di bawah Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memiliki kemajuan yang signifikan.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Gerindra Azikin Solthan mengapresiasi langkah tersebut sebagai sebuah kebijakan konkrit atas keberpihakan pemerintah terhadap nasib para petani di seluruh Indonesia.

"Kita di legislatif akan mendorong upaya percepatan penyerapan pupuk di petani sehingga tidak ada lagi alasan pupuk langka. Namun yang pasti pupuk subsidi harus sampai di tangan petani secepat mungkin dan tepat sasaran," kata Azikin Solthan dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).

Menurut Azikin, pupuk subsidi adalah sebuah kebutuhan mendasar bagi para petani yang setiap hari berproduksi. Oleh karena itu, kemudahan ini akan membantu proses verifikasi dan data petani jauh lebih mudah dan cepat.

"Ada banyak proses yang dipangkas jika menggunakan KTP dibanding dengan kartu tani. Penebusan pupuk subsidi akan lebih mudah dan petani akan terdata lebih cepat," jelasnya.

Sebagai contoh, Azikin mengungkapkan Kabupaten Bantaeng adalah salah satu kabupaten terluar yang sulit menggunakan sinyal ketimbang Pulau Jawa yang sudah memiliki akses internet lebih cepat.

"Di dapil saya di Kabupaten Bantaeng masih ada beberapa daerah yang belum terjangkau sinyal. Tentu akan sulit untuk mengakses Kartu Tani kalau daerah yang sulit sinyal. Belum lagi kalau petani lupa kode PIN kartu taninya. Saya kira, dengan KTP itu akan mudah," jelasnya.

Sebelumnya dalam kegiatan Pangan Merah Putih bersama Kementerian Desa, Mentan Andi Amran Sulaiman menegaskan penebusan pupuk subsidi dengan KTP merupakan kemudahan yang harus dilakukan untuk menjangkau mereka yang berada di pelosok desa.

"Kartu tani tidak berlaku lagi, kami sudah umumkan KTP. Bapak ibu gunakan KTP, kalau ada yang menghalangi lapor ke polisi setempat, atau lapor ke sini (Kementan), KTP cukup, ambil pupuk," tutup Amran.

Sebagai informasi, kebijakan pupuk bersubsidi diatur pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2024. Pada beleid ini, petani yang berhak mendapatkan alokasi subsidi pupuk adalah mereka yang tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam RDKK.

Simak juga Video: Belanja Pupuk Petrokimia Mudah & Aman di Petromart Official Store

[Gambas:Video 20detik]

(anl/ega)

Jakarta -

Perum Bulog dikabarkan akan melepas status BUMN, dan menjadi sebuah badan yang langsung berada di bawah Presiden Prabowo Subianto. Hal ini pertama kali disampaikan Direktur Utama Bulog Wahyu Suparno dalam rapat dengan pendapat dengan Komisi VI DPR, Selasa (5/11) lalu.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara merespons hal itu. Erick menilai Bulog yang langsung di bawah Presiden dapat membantu upaya pemerintah untuk secepat-cepatnya swasembada pangan.

"Nah, saya juga dengar Bulog itu ada komisi di DPR katanya sudah mulai menggodok itu jadi badan,dan saya setuju," kata Erick saat ditemui wartawan di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

"Karena gini loh, kalau kita bicara program besar Pak Presiden, Pak Prabowo, bicara swasembada pangan, tidak mungkin kalau tidak ada sebuah badan yang bisa operasi pasar. Iya kan?" ucapnya lagi.

Ia menyebut perubahan status menjadi penting mengingat salah satu tugas Bulog adalah menyalurkan bantuan pangan dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) atau biasa disebut sebagai operasi pasar.

"Selalu petani mengeluh, harganya jatuh nggak ada yang beli. Iya kan? Harganya mahal, ya juga tidak diapresiasi. Padahal kan kalau harga mahal, petaninya dapat income-nya lebih. Nah, equilibrium (keseimbangan) ini memang harus di Bulog," terangnya.

Di sisi lain, menurut perhitungan Erick, Bulog membutuhkan biaya sebesar Rp 26 triliun untuk melakukan operasi pasar. Walaupun dalam pelaksanaan operasi pasar itu Bulog bisa rugi hingga Rp 5-6 triliun.

"Jadi bulog itu menjadi sebuah badan yang bisa mengontrol fluktuasi harga pangan yang selama ini mungkin sulit, dan saya pernah paparan di komisi VI Bulog itu perlu Rp 26 triliun di mana nanti setelah operasi pasar mungkin tergerus (menyebabkan kerugian kepada Bulog) Rp 5-6 triliun," katanya.

"Supaya jangan operasi pasar, nanti kena lagi pimpinan Bulog dibilang (sebabkan) kerugian negara, kasihan. Dia suruh menolong petani, tapi nanti kerugian negara," tambah Erick.

Sebagai informasi, sebelumnya Direktur Utama Bulog Wahyu Suparno mengatakan pihaknya tengah menyiapkan transformasi kelembagaan Bulog. Di mana selama ini status Bulog mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Perum Bulog.

Dalam aturan tersebut, Bulog yang selama ini termasuk dalam BUMN sektor pangan diperbolehkan melakukan pelayanan publik dan bisnis sekaligus. Namun saat ini Presiden Prabowo Subianto memintanya untuk menyiapkan transformasi kelembagaan Bulog sembari menunggu terbitnya Keputusan Presiden.

"Saya diminta oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, kalau konkretnya persiapan transisi secara khusus, saya diperintahkan 'Mas Wahyu, ubah transformasi kelembagaan Bulog. Kita akan kembali lagi 52 tahun seperti dulu.' Makanya di awal dilaporkan, saat ini Keppres sedang disusun oleh tim," kata Wahyu saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024) lalu.

(hns/hns)