TEMPO.CO, Batam -Masyarakat Melayu asli Pulau Rempang, Kota Batam mengirimkan surat terbuka untuk Prabowo Subianto, Presiden Indonesia yang baru dilantik pada Ahad, 20 Oktober 2024. Isinya, masyarakat Rempang menagih janji Prabowo memperhatikan nasib masyarakat kecil yang tertindas.

Pembacaan surat terbuka dilakukan di hadapan puluhan perwakilan masyarakat Melayu asli Pulau Rempang di Kampung Sembulang Hulu, Kelurahan Sembulang, Kecamatan Galang, Kota Batam pada pukul 14.30 WIB, tepat setelah Prabowo membaca sumpah presidennya. "Sebagaimana ucapan yang sering bapak sampaikan saat kampanye tempo lalu, saya ingin berjuang membela rakyat, seluruh sisa hidup saya untuk berbakti kepada rakyat, saya akan buktikan bahwa saya akan berjuang untuk seluruh rakyat indonesia. "Maka kami warga Rempang, bagian dari Indonesia, sedang terancam ruang hidup akibat proses PSN Rempang Eco City," kata Koordinator Umum Aliansi Masyarakat Rempang Galang Bersatu (AMAR-GB), Ishak, Ahad lalu.

Ishak mengatakan, Pulau Rempang bukanlah tanah kosong, masyarakat Melayu sudah turun menurun mengelola tanah ini 1831. "Sebelum terbentuk negara kesatuan RI nenek moyang kami sudah duduk dipulau Rempang, dengan bukti prastati nenek moyang kami," kata Ishak.

Ada empat poin yang masyarakat Rempang serukan pada Presiden Prabowo Subianto. Pertama, meminta Presiden melindungi seluruh masyarakat adat dan tempatan di Pulau Rempang. Kedua, mencabut dan membatalkan penetapan Pulau Rempang sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City.

Ketiga, menghentikan upaya penggusuran terhadap warga Pulau Rempang; dan keempat, memberikan perlindungan atas hak-hak konstitusional masyarakat Pulau Rempang berupa legalitas tanah yang telah mereka kelola selama ini.

Empat poin tersebut, nantinya akan masuk dalam rupa Surat Terbuka untuk Presiden yang akan masyarakat Rempang sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto, melalui Aliansi Masyarakat Rempang Galang Bersatu.

Pembacaan surat terbuka itu turut diramaikan rangkaian orasi bersama serta pembacaan pernyataan sikap warga menolak PSN Rempang Eco City.

Koordinator Kampung Sembulah Hulu, Aliansi Masyarakat Rempang Galang Bersatu, Muhammad Aris, mengatakan surat terbuka ini secepatnya akan dikirim kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia berharap penolakan masyarakat Pulau Rempang atas PSN Rempang Eco City bisa didengar Presiden Prabowo Subianto.

"Harapan kami kepada presiden terpilih, mudah-mudahan apa yang menjadi keluhan kami masyarakat Rempang didengar. Kami mau hidup damai. Kami mau PSN Rempang Eco City dicabut, kami ingin legalitas, ingin kepastian hukum kami di sini," kata Aris saat ditemui seusai kegiatan ini.

Perjuangan masyarakat Pulau Rempang mempertahankan ruang hidup mereka, kata Aris, akan terus berlanjut. Sampai akhirnya Presiden mencabut PSN Rempang Eco City ini. Sudah lebih dari setahun, warga Pulau Rempang, hidup dalam kebimbangan dan intimidasi. Pendapatan masyarakat menurun drastis karena tidak lagi fokus saat melaut dan berkebun. Mereka harus berbagi peran, antara mencari makan untuk menghidupi keluarga dan menjaga kampung dari ancaman penggusuran. "Sejak isu Rempang Eco City ini, ekonomi masyarakat semakin sulit, tak seperti sebelum isu ini berkembang. Kalau Rempang Eco City jadi, kami mungkin akan semakin lebih sulit lagi," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan aliran gas dari pipa West Natuna Transportation System (WNTS) tersambung ke Pulau Rempang, Batam pada 2028.

Proyek pipa tersebut akan menyambungkan jaringan gas dari Natuna ke Sumatra. Selama ini, aliran gas tersebut hanya di ekspor ke Singapura hingga kontrak selesai 2028 mendatang.

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas ESDM Laode Sulaeman mengatakan proyek tersebut juga berkaitan dengan pipa gas bumi Dumai-Sei Mangkei yang dalam waktu dekat akan dilelang pemerintah.

"[Pipa] West Natuna itu kan tahun 2028 berakhir ya kontrak dengan Singapura, sebenarnya bukan spesifik ditangani oleh saya tetapi terkait juga karena pipa Dusem [Dumai–Sei Mangkei] kita diminta selesai sebelum 2028," kata Laode kepada wartawan, Selasa (1/10/2024).

Laode menuturkan bahwa pasokan gas yang tadinya diekspor ke Singapura nantinya akan disalirkan ke pipa Dusem untuk kebutuhan gas dalam negeri.

Kendati demikian, dia tak menjabarkan perjanjian jual beli gas (PJGB) ke Singapura yang berakhir pada 2028. Namun, Laode menyebut gas yang di ekspor ke Singapura memakai pipa dari PT Transportasi Gas Indonesia (TGI).

Sebelumnya, Laode menyebut proyek pipa Dusem juga akan menintegrasikan jaringan gas bumi antara Pulau Sumatra dengan Pulau Jawa dengan sambungan ke pipa gas bumi Cirebon-Semarang (Cisem).

Pihaknya mengestimasikan nilai kontraknya mencapai Rp7,8 triliun dan diusulkan ke Kementerian Keuangan untuk didanai dengan APBN.

“Kalau untuk Dusem sama lelang juga. Insha Allah 2025 awal, kuartal 2,” ujarnya.

Laode menerangkan bahwa proyek tersebut masih dalam tahap rancangan basic design, termasuk perhitungan jalur yang akan dilewati sehingga panjang nya masih belum dipastikan.

Bisnis.com, BATAM - Warga Rempang yang setuju relokasi imbas dari Proyek Rempang Eco-City mulai pindah ke hunian permanen buatan Badan Pengusahaan (BP) Batam di Tanjung Banon, selatan Pulau Rempang, Rabu (25/9/2024).

Adapun jumlah warga yang berpindah untuk tahap pertama sebanyak 3 KK. Pelaksana Harian (Plh) Kepala BP Batam Purwiyanto mengatakan penyerahan hunian permanen ini dalam rangka penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Proyek Rempang Eco-City.

"Ketiganya merupakan warga paling pertama yang bersedia pindah secara sukarela pada September 2023 kemarin. Mereka yakni Rantau, Winarto dan Angga," katanya usai acara prosesi tepung tawar.

Ia kemudian memberikan apresiasi kepada ketiganya karena telah memberikan respon positif terhadap Rempang Eco-City yang berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN). "Agar proyek ini sukses, ada empat faktor penting yang harus bekerja sama yakni warga, BP Batam, PT Makmur Elok Graha (MEG) dan para investor.

"Kalau semuanya berjalan lancar, maka proyek ini bisa sukses. Agar rakyat sejahtera, harus ada investasi yang membuka lapangan kerja dan mendukung UMKM. Investasi adalah jalan untuk kesejahteraan rakyat," tuturnya.

Ia juga meminta kepada PT MEG yang mendapat alokasi lahan di Rempang, agar memberikan kesempatan bagi warga tempatan untuk mengembangkan karirnya.

Terpisah, Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait mengatakan hingga saat ini Warga Rempang yang setuju direlokasi bertambah jadi 202 KK.

"Selasa kemarin, sebanyak enam KK sudah bersedia pindah ke hunian sementara di Batam," jelasnya.

Tuty melanjutkan bahwa BP Batam menjamin hak warga yang telah bergeser ke hunian sementara. Warga yang bersedia bergeser ke hunian sementara akan diberikan biaya santunan sewa rumah sebesar Rp1,2 juta untuk tiap KK. "BP Batam juga memberikan santunan biaya hidup senilai Rp1,2 juta per jiwa," pungkasnya.(K65)

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah bakal terus melanjutkan rencana investasi Xinyi Group di Pulau Rempang yang belakangan menjadi sorotan karena menggunakan kawasan hutan. Untuk itu, pemerintah tengah mengebut pembangunan perumahan bagi masyarakat yang lahannya terdampak.

Wakil Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Yuliot menjelaskan bahwa saat ini masih ada masyarakat yang bermukim dan melakukan kegiatan ekonomi di kawasan hutan tersebut.

Dia bilang, pemerintah tengah mempersiapkan penataan lingkungan dengan membangun pemukiman bagi masyarakat yang terdampak tersebut, namun tetap berada di wilayah Rempang.

“Sekarang masih dalam tahap pembangunan, karena masih tahap pembangunan kita targetkan mungkin nanti bisa diselesaikan pada November atau awal Desember,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Selasa (17/9).

Yuliot menjelaskan, Kementerian Investasi/BKPM terus meyakinkan investor yang hendak menanamkan investasinya di Rempang, hingga peralihan pemerintahan yang baru di Oktober 2024 mendatang.

“Kementerian Investasi juga meyakinkan investornya siap untuk melaksanakan kegiatan investasi, jadi investornya tetap komit untuk mereka melaksanakan kegiatan investasi baik yang penataan kawasan maupun vendor-vendor yang akan masuk di dalam kawasan,” jelas dia.

Lebih lanjut, Yuliot menambahkan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah mematangkan ihwal pembebasan lahan di kawasan hutan tersebut.

“Itu sudah dimatangkan (oleh Kementerian ATR/BPN),” pungkasnya.

Untuk diketahui, rencana investasi Xinyi Group di Pulau Rempang mencapai US$ 11,6 miliar atau setara dengan Rp 174 triliun dan dilakukan secara bertahap.

Dalam proyek tersebut, Xinyi Group akan menjadi anchor investor dengan kontribusi 50% dari total investasi Kawasan Rempang yang sebesar Rp 381 triliun.

Adapun sejumlah proyek yang akan dikembangkan yakni pembangunan kawasan industri yang terintegrasi, pabrik pemrosesan pasir silika, industri soda abu, industri kaca panel surya, industri kaca float, industri silikon industrial grade, industri polisilikon, industri pemrosesan kristal, industri sel dan modul surya, serta infrastruktur pendukung.

Investasi Xinyi Group Kawasan Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau belum juga terealisasi. Padahal, nota kesepahaman kerja sama investasi sudah ditandatangani Menteri Investasi/Kepala BKPM yang saat itu dijabat Bahlil Lahadalia dengan Xinyi Group pada Juli 2023.

Xinyi rencananya membangun ekosistem rantai pasok industri kaca dan industri kaca panel surya. Dana yang siap digelontorkan mencapai US$ 11,6 miliar atau Rp 175 triliun.

Investasi di Rempang merupakan proyek kedua Xinyi di Indonesia, setelah sebelumnya sudah menanamkan modal untuk basis manufaktur kaca komprehensif berskala besar di Kawasan JIIPE (Java Integrated and Industrial Port Estate) di Gresik.

Wakil Menteri Investasi/Wakil Kepala BKPM Yuliot Tanjung menjelaskan groundbreaking proyek Xinyi di Rempang ditargetkan terlaksana pada triwulan I-2025. Dengan begitu realisasi investasinya tidak terlaksana di masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

"Target groundbreaking tahun depan. Kita usahakan triwulan I-2025. Tapi kita lihat kondisinya terlebih dahulu," ujarnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/9/2024).

"Iya. Ini kan banyak yang kita harus selesaikan," tambah Yuliot saat dikonfirmasi bahwa realisasi Xinyi Group tak dilaksanakan di masa pemerintahan Jokowi.

Yuliot menjelaskan, saat ini pemerintah terus menyiapkan lokasi untuk investasi Xinyi. Untuk pelepasan kawasan hutan sudah dilakukan dan ganti rugi kepada masyarakat sudah dilaksanakan.

"Yang di Rempang kan kita lagi menyiapkan lokasinya terlebih dahulu. Untuk lokasi pelepasan kawasan hutannya kan sudah. Ini ada masyarakat yang berkebun di kawasan hutan ini kan harus kita selesaikan. Dan juga sebagian ganti rugi kepada masyarakat itu sudah dilaksanakan," bebernya.

Menurut Yuliot, yang terpenting dalam investasi adalah bagaimana hal itu berhasil direalisasikan, bukan soal di pemerintahan siapa investasi itu terlaksana. Ia juga menegaskan komitmen Kementerian Investasi/BKPM untuk melakukan fasilitasi agar rencana investasi bisa diselesaikan.

Dilansir dari keterangan Kementerian Investasi/BKPM, investasi di Pulau Rempang diperkirakan dapat menyerap sekitar 35.000 tenaga kerja. Investasi ini akan berfokus pada pengembangan ekosistem hilirisasi industri kaca panel surya terintegrasi mulai dari pengolahan pasir silika hingga ke pembuatan kaca panel surya dan polisilikon.

Rencana Xinyi Group membangun ekosistem rantai pasok industri kaca dan industri kaca panel surya di Kawasan Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau tak kunjung realisasi.

Padahal, MoU kerja sama investasi sudah ditandatangani Menteri Investasi/Kepala BKPM yang saat itu dijabat Bahlil Lahadalia dan Xinyi Group pada Juli 2023.

Investor asal China itu rencananya akan menggelontorkan investasi US$ 11,6 miliar atau sekitar Rp 175 triliun. Investasi di Rempang merupakan proyek kedua Xinyi di Indonesia, setelah sebelumnya sudah menanamkan modal untuk basis manufaktur kaca komprehensif berskala besar di Kawasan JIIPE (Java Integrated and Industrial Port Estate) di Gresik.

Wakil Menteri Investasi/Wakil Kepala BKPM Yuliot Tanjung menjelaskan groundbreaking proyek Xinyi di Rempang ditargetkan terlaksana pada triwulan pertama 2025. Dengan begitu realisasi investasinya tidak terlaksana di masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

"Target groundbreaking tahun depan. Kita usahakan triwulan pertama 2025. Tapi kita lihat kondisinya terlebih dahulu," ujarnya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/9/2024).

"Iya. Ini kan banyak yang kita harus selesaikan," tambah Yuliot saat dikonfirmasi bahwa realisasi Xinyi Group tak dilaksanakan di masa pemerintahan Jokowi.

Yuliot menjelaskan, saat ini pemerintah terus menyiapkan lokasi untuk investasi Xinyi. Untuk pelepasan kawasan hutan sudah dilakukan dan ganti rugi kepada masyarakat sudah dilaksanakan.

"Yang di Rempang kan kita lagi menyiapkan lokasinya terlebih dahulu. Untuk lokasi pelepasan kawasan hutannya kan sudah. Ini ada masyarakat yang berkebun di kawasan hutan ini kan harus kita selesaikan. Dan juga sebagian ganti rugi kepada masyarakat itu sudah dilaksanakan," bebernya.

Menurut Yuliot, yang terpenting dalam investasi adalah bagaimana hal itu berhasil direalisasikan, bukan soal di pemerintahan siapa investasi itu terlaksana. Ia juga menegaskan komitmen Kementerian Investasi/BKPM untuk melakukan fasilitasi agar rencana investasi bisa diselesaikan.

Dilansir dari keterangan Kementerian Investasi/BKPM, investasi di Pulau Rempang diperkirakan dapat menyerap sekitar 35 ribu tenaga kerja. Investasi ini akan berfokus pada pengembangan ekosistem hilirisasi industri kaca panel surya terintegrasi mulai dari pengolahan pasir silika hingga ke pembuatan kaca panel surya dan polisilikon.

Simak juga Video: Ratusan Warga Rempang Gelar Kenduri Akbar Tempati Rumah Baru

[Gambas:Video 20detik]

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terpopuler ekonomi dan bisnis hingga Senin malam, 10 September 2024 dimulai dari Komisi II DPR telah menyetujui usulan tambahan anggaran oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) sebesar Rp 27,8 triliun. Angka ini menambah jumlah anggaran OIKN pada Tahun Anggaran 2025 menjadi Rp 28,3 triliun.

Disusul, nama Marimutu Sinivasan kembali menjadi perhatian ketika petugas Imigrasi Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, berhasil mencegah keberangkatan obligator Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang diduga hendak ke Kuching, Malaysia, Minggu, 8 September 2024.

Selanjutnya, Low Tuck Kwong berhasil disusul oleh Hartono bersaudara dan kini berada di peringkat 4 sebagai orang paling tajir di Indonesia versi Majalah Forbes per 9 September 2024.

Berikutnya, setahun lalu, tepatnya Kamis, 7 September 2023, warga Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau bentrok dengan ribuan aparat gabungan tentara dan polisi.

Terakhir, anggota Komisi VII DPR, Mulyanto, minta pemerintah menunda rencana pembatasan distribusi BBM bersubsidi. Menurutnya, langkah ini akan memperlemah daya beli masyarakat kelas menengah.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. DPR Setujui Tambahan Anggaran Rp 27,8 Triliun untuk Pembangunan IKN....

<!--more-->

1. DPR Setujui Tambahan Anggaran Rp 27,8 Triliun untuk Pembangunan IKN Tahun Depan

Komisi II DPR telah menyetujui usulan tambahan anggaran oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) sebesar Rp 27.814.516.000.000 atau sekitar Rp 27,8 triliun. Angka ini menambah jumlah anggaran OIKN pada Tahun Anggaran menjadi Rp 28,3 triliun.

“Sehingga secara total kebutuhan anggaran OIKN Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 28,3 triliun,” kata Plt. Wakil Kepala OIKN Raja Juli Antoni dalam keterangan tertulis pada Senin, 9 September 2024.

Persetujuan ini disampaikan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin hari ini. Raja Juli berharap dengan disetujuinya usulan tambahan anggaran untuk 2025 ini, OIKN dapat mengelolanya secara akuntabel. “Mudah-mudahan kita bisa mengelola secara akuntabel, transparan, dan kembali mendapatkan WTP dari BPK pada tahun depan,” ujarnya.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Ini Awal Mula Marimutu Sinivasan Texmaco Terjerat Utang Rp 95 T ke Negara

Nama Marimutu Sinivasan kembali menjadi perhatian ketika petugas Imigrasi Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, berhasil mencegah keberangkatan obligator Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang diduga hendak ke Kuching, Malaysia, Minggu, 8 September 2024.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Barat Muhammad Tito Ardianto menyatakan petugas Kantor Imigrasi di Lintas Batas Entikong berhasil mencegah upaya bos Texmaco Group, yang dicegah bepergian ke luar negeri atas permintaan Kementerian Keuangan karena tunggakan utang puluhan triliun rupiah ke negara.

"Saat itu yang bersangkutan diketahui berada di dalam mobil Alphard hendak masuk ke wilayah Kuching, Malaysia," kata Tito.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. 10 Orang Terkaya di Indonesia Awal September 2024, Hartono Bersaudara....

<!--more-->

3. 10 Orang Terkaya di Indonesia Awal September 2024, Hartono Bersaudara Salip Low Tuck Kwong

Majalah bisnis terkemuka asal Amerika Serikat, Forbes, selalu memperbarui peringkat daftar orang terkaya di dunia, termasuk Indonesia, melalui laman resminya Forbes Real Time Billionaires.
Memasuki bulan kesembilan tahun ini, sudah saatnya untuk mengetahui informasi terbaru mengenai daftar orang terkaya di Indonesia awal September 2024.

Seperti diketahui, Indonesia memiliki sejumlah pengusaha sukses yang masuk jajaran konglomerat karena bisnisnya sudah menghasilkan keuntungan jutaan dolar.

Dari periode sebelumnya, tidak banyak perubahan yang terjadi dalam daftar 10 orang terkaya di Indonesia. Hanya saja, Low Tuck Kwong berhasil disusul oleh Hartono bersaudara dan kini berada di peringkat 4 sebagai orang paling tajir di Indonesia per 9 September 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Setahun Tragedi Pulau Rempang, Siapa Sosok di Balik Proyek Rempang Eco City?

Setahun lalu, tepatnya Kamis, 7 September 2023, warga Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau bentrok dengan ribuan aparat gabungan tentara dan polisi. Peristiwa itu buntut penolakan warga setempat terkait wacana pemerintah merombak Pulau Rempang menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) bertajuk Rempang Eco City.

Warga Pulau Rempang menolak digusur dan direlokasi ke Pulau Galang. Musababnya, mereka mengklaim wilayah tersebut telah lama mereka tinggali sejak sebelum kemerdekaannya. Banyak nilai sejarah yang akan hilang jika perkampungan tua di Pulau Rempang akan digusur.

Di sisi lain pemerintah mengatakan bahwa Pulau Rempang telah diserahkan kepada entitas pengusaha sejak awal 2000-an dalam bentuk hak guna usaha alias HGU. Namun, lahan tersebut tak kunjung digarap oleh investor dan tak pernah dikunjungi. Namun, pada 2021, saat investor masuk, wilayah tersebut ternyata berpenghuni.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Anggota Dewan Minta Pemerintah Tunda Pembatasan BBM Bersubsidi....

<!--more-->

5. Anggota Dewan Minta Pemerintah Tunda Pembatasan BBM Bersubsidi per 1 Oktober: Bisa Munculkan Gejolak Sosial

Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto, minta pemerintah menunda rencana pembatasan distribusi BBM bersubsidi. Menurutnya, langkah ini akan memperlemah daya beli masyarakat kelas menengah.

“Menurut saya memang sebaiknya Pemerintah menunda rencana pembatasan BBM bersubsidi 1 Oktober 2024. Karena kalau ini dilakukan akan semakin memukul kelas menengah," kata Mulyanto dalam keterangan tertulis pada Senin, 9 September 2024. Jika masyarakat kelas menengah bermasalah menurutnya hal ini akan berdampak pada aktivitas ekonomi lebih luas.

Wakil Ketua Fraksi PKS itu khawatir penerapan kebijakan ini akan memperparah kondisi ekonomi nasional yang sedang tertekan. Dia menilai jika rencana ini dipaksakan akan memicu gejolak sosial. “Bukan tidak mungkin akan menimbulkan gejolak sosial,” kata dia.

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Setahun lalu, tepatnya Kamis, 7 September 2023, warga Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau bentrok dengan ribuan aparat gabungan tentara dan polisi. Peristiwa itu buntut penolakan warga setempat terkait wacana pemerintah merombak Pulau Rempang menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) bertajuk Rempang Eco City.

Warga Pulau Rempang menolak digusur dan direlokasi ke Pulau Galang. Musababnya, mereka mengklaim wilayah tersebut telah lama mereka tinggali sejak sebelum kemerdekaannya. Banyak nilai sejarah yang akan hilang jika perkampungan tua di Pulau Rempang akan digusur.

Di sisi lain pemerintah mengatakan bahwa Pulau Rempang telah diserahkan kepada entitas pengusaha sejak awal 2000-an dalam bentuk hak guna usaha alias HGU. Namun, lahan tersebut tak kunjung digarap oleh investor dan tak pernah dikunjungi. Namun, pada 2021, saat investor masuk, wilayah tersebut ternyata berpenghuni.

Lantas siapakah sosok di balik proyek Rempang Eco City pemilik HGU tersebut?

Rencana pembangunan proyek ini sebenarnya dimulai pada 26 Agustus 2004 silam. Saat itu, pemerintah melalui Badan Pengusahaan atau BP Batam dan Pemerintah Kota Batam menyerahkan hak eksklusif atas pengembangan serta pengelolaan Pulau Rempang, Pulau Setokok, dan sebagian Pulau Galang kepada PT Makmur Elok Graha (MEG). Perjanjian tersebut diteken oleh Tomy Winata, mewakili PT MEG.

Tertunda 18 tahun, proyek pembangunan ini kembali dihidupkan setelah Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengunjungi China beberapa waktu sebelumnya. Jokowi membawa oleh-oleh dari Negeri Tirai Bambu, Xinyi Group akan berinvestasi di Pulau Rempang dalam bentuk pembangunan pabrik kaca. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Batam, BP Batam, dan PT MEG bekerja sama untuk mempercepat proses pembangunannya.

Kawasan Rempang Eco City tersebut dibangun dengan luas kurang lebih 165 km persegi. Dalam pengembangannya, PT MEG bakal menyiapkan Pulau Rempang sebagai kawasan industri, perdagangan, hingga wisata yang terintegrasi. Proyek itu diharapkan bisa mendorong peningkatan daya saing Indonesia dari Singapura dan Malaysia.

Saat itu, total investasi pengembangan Eco City Area Batam Rempang mencapai Rp 43 triliun. PT MEG juga telah menggandeng Xinyi International Investment Limited, calon investor yang bakal membangun pusat pengolahan pasir kuarsa dan pasir silika di Rempang. Pemerintah mengklaim komitmen investasi Xinyi bakal mencapai Rp 381 triliun hingga 2080.

Dengan nilai investasi tersebut, pengembangan Pulau Rempang diharapkan dapat memberi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi (spillover effect) bagi Kota Batam serta kabupaten atau kota lain di Provinsi Kepri. Pemerintah Republik Indonesia juga menargetkan, pengembangan Rempang Eco-City dapat menyerap lebih kurang 306 ribu tenaga kerja hingga 2080 mendatang.

Namun, pembangunan proyek Rempang Eco City mendapat penolakan dari masyarakat adat di Pulau Rempan. Ribuan warga yang berasal dari 16 kampung tua di Rempang menolak direlokasi karena akan ada pembangunan proyek tersebut. Penolakan itu berujung bentrok warga dengan aparat keamanan gabungan pada Kamis pekan lalu, 7 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB.

Ribuan aparat gabungan TNI dan Polri memaksa masuk ke perkampungan warga hari itu. Kedatangan aparat tersebut guna memasang patok tanda batas lahan untuk proyek Rempang Eco City. Masyarakat adat menolak kedatangan mereka dan melakukan pemblokiran dengan menebang pohon hingga meletakkan blok kontainer di tengah jalan.

Namun, aparat gabungan bersikukuh merangsek masuk ke pemukiman warga. Dalam prosesnya, mereka bahkan menembakkan gas air mata untuk memukul mundur warga. Bahkan, semburan gas air mata tersebut sampai ke arah sekolah. Hal ini membuat para guru berlarian membawa murid-murid pergi melalui pintu belakang sekolah.

Beberapa hari kemudian, tepatnya pada Senin, 11 September 2023, ribuan masyarakat adat Melayu Kepri menggeruduk kantor BP Batam. Mereka menyampaikan beberapa tuntutannya. Mulai dari menolak penggusuran, mendesak TNI dan Polri membubarkan posko yang didirikan di Rempang Galang, menghentikan intimidasi kepada orang Melayu, dan menuntut Jokowi membatalkan penggusuran kampung tua Pulau Galang.

Aksi tersebut sempat menyebabkan ricuh merusak kaca-kaca dan pagar kantor BP Batam. Massa membubarkan diri setelah ditembakkan gas air mata. Buntut dari aksi tersebut, sebanyak 43 orang warga Rempang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kericuhan saat demo penolakan pengembangan Kawasan Rempang Eco City yang terjadi pada 7 dan 11 September 2023.

“Sebanyak 26 ditetapkan sebagai tersangka di Polresta kasus tanggal 11 September, tambah delapan yang tanggal 7 September. Di Polda aKepri da sembilan tersangka, jadi total 43,” ujar Kapolresta Barelang Komisaris Besar Nugroho Tri Nuryanto di Batam, Kepulauan Riau, Jumat, 15 September 2023

Selanjutnya: Profil Tomy Winata Pemegang HGU Pulau Rempang

<!--more-->

Tomy Winata adalah seorang pengusaha Indonesia keturunan Tionghoa yang merupakan pemilik dari grup Artha Graha atau Artha Graha Network. Pria yang juga karib dengan panggilan TW ini lahir pada 23 Juli 1958 di Pontianak, Kalimantan Barat.

Pemilik nama Tionghoa Oe Suat Hong ini menjalankan bisnis di berbagai bidang. Mulai dari properti, perhotelan, perdagangan, perbankan, transportasi, konstruksi, hingga telekomunikasi. Dia mulai merintis bisnisnya pada 1972 ketika dipercaya membangun kantor koramil di Singkawang.

Setelah proyek tersebut selesai, Tomy Winata kemudian kembali dipercaya untuk membangun berbagai proyek di kalangan militer. Mulai dari barak, sekolah tentara, hingga menyalurkan barang ke markas militer di Papua, Ujung Pandang, Ambon, dan lainnya.

Kerajaan bisnis Tomy Winata semakin berkembang ketika dia berhasil membangun mega proyek Sudirman Central Business District (SCBD) seluas 45 hektare. Proyek bernilai investasi sebesar US$ 3,25 miliar tersebut dikerjakan bersama Yayasan Kartika Eka Paksi milik Angkatan Darat.

Melalui PT Danayasa Arthatama Tbk (DA), bisnis Tomy Winata kian menggurita. Anak perusahaannya beroperasi di empat industri utama, yakni real estate, jasa konstruksi, jasa telekomunikasi, dan manajemen perhotelan seperti Bukit Golf Mediterania, Kelapa Gading Square, Mangga Dua Square, Pacific Place, Borobudur Hotel, The Capital Residence, Ancol Mansion, dan lain sebagainya.

Salah satu proyek ambisius Tomy Winata adalah pembangunan “Jembatan Selat Sunda” (JSS). Pembangunan jembatan penghubung Pulau Sumatra dan Pulau Jawa itu diyakini akan membawa banyak manfaat bagi peningkatan perekonomian, sosial, lapangan pekerjaan dan kesejahteraan bagi masyarakat di kedua pulau.

Pada 2009, Tomy beserta BUMD Provinsi Banten dan Lampung menyerahkan secara resmi Hasil Pra-Studi Kelayakan JSS kepada Pemerintah. Selanjutnya Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2011, Konsorsium Banten-Lampung dan Artha Graha ditunjuk sebagai Pemrakarsa Proyek (Project Initiator).

Konsorsium kemudian membentuk perusahaan patungan dengan nama PT Graha Banten Lampung Sejahtera (GBLS) untuk melaksanakan penyusunan Studi Kelayakan JSS dam KSISS (Kawasan Strategis Infrastruktur Selat Sunda) sesuai Peraturan Presiden tersebut. Namun, pada November 2014, pemerintahan Jokowi yang baru mengumumkan bahwa rencana pembangunan jembatan tersebut ditunda.

HENDRIK KHOIRUL MUHID | REZKY DEWI AYU | RADEN PUTRI

Badan Pengusahaan (BP) Batam membeberkan proses relokasi warga yang terdampak proses pembangunan Rempang Eco City. Wakil Kepala BP Batam Purwiyanto menuturkan saat ini sebanyak 190 Kartu Keluarga (KK) telah pindah ke tempat relokasi sementara dan akan segera menempati tempat relokasi tetap.

"Sekarang dari total ada sekitar 2.630 KK, tahap pertama 963 KK, 190 KK sudah pindah ke relokasi sementara dan sebentar lagi akan ke relokasi tetap, kemudian 434 orang KK sudah mendaftar " kata Purwiyanto dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (2/9).

Warga yang tengah menempati tempat relokasi sementara ini diperbolehkan untuk mencari hunian secara mandiri, nantinya BP Batam akan memberi uang sewa secara rutin setiap bulan selama 12 bulan, sebesar Rp 1,2 juta.

Hal ini seiring dengan pembangunan hunian di tempat relokasi tetap. Meski demikian, warga punya pilihan untuk tinggal di rusun milik BP Batam atau tempat tinggal lain.

"Yang sudah bersedia direlokasi sementara, artinya karena rumah belum selesai dibangun, mereka disewakan untuk cari sewa sendiri rumah atau tempat lain dan setiap bulan diberi uang sewa Rp 1,2 juta," jelas Purwiyanto.

Sementara, di tempat relokasi tetap, Purwiyanto bilang telah dibangun berbagai fasilitas pendidikan, kesehatan, air bersih, penerangan dan lain-lain.

"Sekarang sedang proses pembangunan rumah-rumah untuk tempat pindah berbagai fasilitas, lengkap, air, listrik termasuk sekolah, puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) kantor-kantor pemerintah dan lain-lain," tambah Purwiyanto.

TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat adat di Pulau Rempang, yang terancam digusur akibat Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City, menghadapi tantangan besar dalam mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Padahal, sedikitnya ada 16 kampung adat yang sudah dihuni lama oleh masyarakat Melayu sebelum Indonesia merdeka.

Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Muhammad Yusuf, mengungkapkan salah satu hambatan utama dalam melindungi masyarakat adat Rempang adalah belum adanya pengakuan hukum yang sah atas keberadaan mereka. “Saya belum terinformasi juga kalau di situ (Pulau Rempang) ada masyarakat hukum adat. Karena kan harus di-SK-kan nih. Kalaupun dia ada di Indonesia, tetapi tidak diakui (secara hukum), maka enggak bisa (dilindungi),” kata Yusuf kepada Tempo di sela-sela acara Forum Adat 2024 yang digelar Kementerian KKP di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Agustus 2024.

Yusuf menegaskan regulasi di Indonesia mewajibkan adanya pengakuan hukum terlebih dahulu sebelum perlindungan dapat diberikan kepada kelompok masyarakat hukum adat. Dia pun mengatakan proses pengakuan ini harus diinisiasi oleh pemerintah daerah. "Harus diusulkan oleh pemerintah daerah dulu," ujarnya.

Menurut Yusuf, KKP hanya dapat memberikan dorongan dan masukan kepada pemerintah daerah untuk mengakui masyarakat adat, tetapi tidak bisa bertindak lebih jauh tanpa adanya dasar hukum yang jelas.

Situasi ini menambah kerumitan bagi masyarakat adat di Pulau Rempang yang sudah menghadapi ancaman relokasi akibat proyek besar PSN. Yusuf mengakui bahwa keterbatasan peran KKP dalam hal ini membuat mereka hanya bisa memberikan masukan kepada pihak terkait, tanpa kemampuan untuk mengambil alih fungsi otoritas lain, seperti Badan Pengusahaan atau BP Batam, yang saat ini memiliki kendali penuh atas wilayah Pulau Rempang.

Kerumitan lain adalah BP Batam bekerja di bawah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Pulau Rempang yang meski kawasannya tergolong wilayah pesisir dan pulau kecil tak bisa dicampuri oleh Kementerian KKP. “Jadi agak sulit bagi kita. Kita kan enggak mungkin bisa mengambil alih fungsinya orang,” kata Yusuf.

Wakil Kepala Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) Institut Pertanian Bogor, Achmad Solihin, menyoroti adanya kecenderungan dalam rezim hukum baru di Indonesia yang memungkinkan proyek-proyek berskala nasional, seperti PSN Rempang Eco City, untuk mengesampingkan hak-hak masyarakat adat. “Kalau saya lihat, rezim hukum baru yang kemudian apapun namanya dengan alasan PSN, itu dikatakan halal,” ujar Solihin kepada Tempo di lokasi acara yang sama.

Ia mengkritik bagaimana proyek-proyek besar seperti PSN sering kali mendapatkan prioritas yang tinggi sehingga dapat mengabaikan hak-hak yang sudah dimiliki oleh masyarakat adat. Meski suatu kelompok masyarakat adat telah diakui secara resmi oleh hukum, kata Solihin, status tersebut bisa dengan mudah dikesampingkan jika proyek PSN hadir. "Kalau misalkan negara mengatakan tidak pengakuan, bubar. Ini politis," tegasnya.

Solihin pun menegaskan Pulau Rempang dengan 16 kampung adatnya patut mendapatkan perlindungan. “Harus. Walaupun mereka belum masuk MHA,” katanya. Solihin juga mengkritik definisi MHA yang terdapat dalam regulasi pemerintah saat ini. Menurut dia, definisi tersebut tidak relevan untuk diterapkan pada masyarakat adat pesisir yang memiliki struktur sosial dan adat yang berbeda dengan masyarakat adat di wilayah darat atau hutan.

Ia mengatakan masyarakat pesisir memiliki cara pengelolaan sumber daya yang unik dan sering kali tidak melibatkan lembaga adat formal. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat pesisir yang tidak diakui sebagai MHA hanya karena mereka tidak memenuhi kriteria desa adat yang tercantum dalam regulasi. "Wilayah pengelolaan untuk masyarakat pesisir, beda dengan masyarakat hutan. Kalau hutan itu udah jelas, bukit ini punya siapa. Untuk laut, itu enggak bisa," katanya.

TEMPO.CO, Batam - Masyarakat Pulau Rempang bersama Tim Advokasi Solidaritas Nasional untuk Rempang menggelar aksi di Kedutaan Besar Tiongkok pada Rabu pagi, 14 Agustus 2024. Masyarakat Rempang menuntut Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok mencabut investasi Xinyi Grup yang menjadi bagian dari PSN Rempang Eco-City.

PSNRempang Eco-City dinilai menjadi ancaman atas eksistensi ruang hidup masyarakat di Pulau Rempang.

Aksi disampaikan dalam bentuk membentangi spanduk dan penyampaian orasi. Warga menegaskan menolak relokasi dari kampung tanah moyang mereka, dan meminta PSN dicabut.

"Kami sudah sejahtera dengan hidup kami sekarang. Kami tidak mau digusur atau digeser dari tanah adat leluhur kami. Lebih baik mati berdiri daripada hidop berlutot!," ujar Aris, warga Rempang saat berorasi di depan Kedubes Tiongkok dikutip dari siaran pers yang diterima Tempo, Rabu siang.

Hadirnya warga Pulau Rempang di Kedutaan Tiongkok hari ini, menjadi ikhtiar warga yang telah sekitar setahun berjuang dari ancaman penggusran akibat PSN Rempang Eco City. Mereka bertahan di tengah intimidasi dan rayuan untuk pindah dari rumah dan kampung mereka.

Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Nasional, Uli Arta Siagian, dalam orasinya menyayangkan Perwakilan Kedubes Tiongkok tidak menemui massa aksi.

Walhi berharap pemerintah Cina dapat mengevaluasi rencana pendanaan Rempang Eco City. Karena PSN Rempang Eko City mengancam eksistensi 7.500 masyarakat Pula Rempang dan merusak ekologis Rempang, baik pesisir dan darat di Pulau Rempang.

"Jangan sampai tangan Tiongkok melalui investasi di Rempang menjadi sebab kerusakan lingkungan dan peradaban masyarakat di Pulau Rempang," kata Uli.

Ia tetap percaya masyarakat akan terus konsisten berjuang mempertahankan ruang hidup mereka. Dan pihaknya berharap perjuangan masyarakat Rempang juga didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Divisi hukum KontraS, Vebrina Monicha, yang hadir dalam aksi tersebut, mengingatkan bagaimana negara melalui aparat penegak hukum (APH) baik Polisi maupun TNI, harus hadir melindungi warga, bukan justru melakukan tindakan kekerasan seperti intimidasi bahkan kriminalisasi.

"Puluhan warga Rempang sudah mengalami kriminalisasi dengan dalih pengrusakan kantor BP Batam. Pola inilah yang selalu digunakan oleh Negara untuk membungkam warga yang menolak PSN."

Staf Advokasi Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), Abib, menyampaikan pihaknya mendesak penghentian perampasan atas tanah dengan pola yang terus berulang. Ia mendesak semua pihak untuk menghormati hak atas tanah yang telah dimiliki masyarakat.

Aksi yang telah ditutup dengan damai, justru mendapatkan perlakuan represif oleh orang yang tidak dikenal. Saat peserta aksi sedang menunggu mobil jemputan yang akan menggantar peserta ke titik aksi selanjutnya, orang-orang tidak dikenal dengan jumlah kurang lebih 7 orang membubarkan paksa peserta aksi.

TEMPO.CO, Jakarta - Sedikitnya 25 orang yang mengatasnamakan masyarakat Rempang menggelar aksi damai di depan gedung Kementerian Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Agustus 2024. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City yang rencananya dibangun di atas lahan seluas 7.572 hektare di Pulau Rempang.

Pantauan Tempo di lokasi, demonstran membawa berbagai spanduk dan poster bertuliskan "Masyarakat Rempang Tolak PSN Rempang Eco-City! Raja Adil Raja Disembah, Raja Zalim Raja Disanggah” dan "Jangan Rusak Laut Darat Kami".

Para pengunjuk rasa mengecam proyek yang dianggap merugikan masyarakat setempat. Mereka juga menyebut pemerintah tidak melindungi hak-hak warga, terutama perihal ancaman relokasi paksa dan kerusakan lingkungan yang akan ditimbulkan oleh proyek tersebut.

Salah satu orator yang berpidato dalam aksi ini menyoroti keterlibatan investor asing, khususnya dari Cina, dalam pembiayaan proyek Rempang. "Setengah dari investasi Rempang Eco-City dibiayai oleh investor Cina," ujarnya.

Ia juga mengatakan pembangunan ini tidak hanya merugikan masyarakat Rempang, tetapi juga berdampak pada lingkungan yang lebih luas sehingga meningkatkan kerentanan terhadap bencana alam.

Dia pun menegaskan perjuangan masyarakat Rempang bukanlah semata-mata untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. "Mereka berjuang atas kepentingan seluruh rakyat Indonesia, atas kepentingan masyarakat di Jakarta, atas kepentingan masyarakat di kota-kota besar. Karena ambisi pembangunan Eco-city Rempang itu akan merusak ekologi di Rempang," tegasnya.

Aksi ini juga diwarnai dengan kritik tajam terhadap Badan Pengusahaan (BP) Batam yang dianggap gagal menyelesaikan persoalan di Pulau Rempang sehingga memaksa warga untuk datang jauh-jauh ke Jakarta demi menyuarakan penolakan mereka. "Seharusnya BP Batam itu malu, karena mereka tidak mampu menyelesaikan persoalan di sana. Rakyat harus jauh-jauh ke Jakarta," ujar orator tersebut.

Salah seorang warga Rempang yang ikut berorasi, menyampaikan kedatangannya bersama warga lainnya adalah bentuk keputusasaan karena tidak ada satu pun pemerintah daerah yang mendengar suara mereka.

“Kami sudah capek mengeluh di Pemko Batam, kami sudah capek mengeluh di Pemprov Kepri. Tapi tidak ada satupun pemerintah yang mau mendengar suara kami. Maka hari ini kami datang ke Jakarta,” ucapnya dengan nada penuh emosi.

Ia menegaskan masyarakat Rempang tidak menolak pembangunan, namun menolak keras relokasi atau penggusuran dari tanah yang telah diwarisi dari nenek moyang mereka. “Kami masyarakat Rempang tidak menolak pergeseran atau relokasi tanah. Apapun itu bentuknya, penggusuran jangan dijalankan. Relokasi warga tidak perlu dilakukan,” ujarnya.

Aksi damai ini berlangsung dengan tertib di bawah pengawasan ketat aparat kepolisian yang berjaga di lokasi. Para peserta aksi berharap pemerintah mendengar suara mereka dan menghentikan proyek Rempang Eco-City yang dianggap akan merusak kehidupan masyarakat dan lingkungan di Pulau Rempang.

Aksi masyarakat rempang didukung oleh koalisi masyakarat sipil seperti, WALHI, KontraS, dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).