PT Hutama Marga Waskita (Hamawas) akan menetapkan tarif dalam waktu dekat untuk Tol Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Parapat (Kutepat) Seksi 3 (Junction Tebing Tinggi-Interchange Dolok Merawan) dan Sebagian Seksi 4 (Interchange Dolok Merawan - Interchange Sinaksak).

Dikutip dari keterangan Hamawas, Sabtu (9/11/2024), hal ini menyusul terbitnya Surat Keputusan (SK) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 2791/KPTS/M/2024 tanggal 15 Oktober 2024. Hamawas sebelumnya telah melakukan sosialisasi selama dua pekan sejak tanggal 16 Oktober 2024.

Berdasarkan SK Menteri PUPR tersebut yang, berikut besaran tarif pada Tol Tebing Tinggi - Dolok Merawan - Sinaksak:

IC Indrapura-Junction Indrapura:
Gol 1: Rp 6.000
Gol II: Rp 9.000
Gol III: Rp 9.000
Gol IV: Rp 12.000
Gol V: Rp 12.000

IC Indrapura-IC Tebing Tinggi:
Gol 1: Rp 28.500
Gol II: Rp 43.000
Gol III: Rp 43.000
Gol IV: Rp 57.000
Gol V: Rp 57.000

IC Indrapura-Tebing Tinggi KM 86+250:
Gol 1: Rp 31.000
Gol II: Rp 46.000
Gol III: Rp 46.000
Gol IV: Rp 61.500
Gol V: Rp 61.500

IC Indrapura-IC Dolok Merawan:
Gol 1: Rp 63.500
Gol II: Rp 95.000
Gol III: Rp 95.000
Gol IV: Rp 127.000
Gol V: Rp 127.000

IC Indrapura-IC Sinaksak
Gol 1: Rp 80.500
Gol II: Rp 120.500
Gol III: Rp 120.500
Gol IV: Rp 161.000
Gol V: Rp 161.000

Junction Indrapura-IC Tebing Tinggi
Gol 1: Rp 22.500
Gol II: Rp 34.000
Gol III: Rp 34.000
Gol IV: Rp 45.000
Gol V: Rp 45.000

Junction Indrapura-Tebing Tinggi KM 86+250
Gol 1: Rp 25.000
Gol II: Rp 37.500
Gol III: Rp 37.500
Gol IV: Rp 49.500
Gol V: Rp 49.500

Junction Indrapura-IC Dolok Merawan
Gol 1: Rp 57.500
Gol II: Rp 86.500
Gol III: Rp 86.500
Gol IV: Rp 115.000
Gol V: Rp 115.000

Junction Indrapura-IC Sinaksak
Gol 1: Rp 74.500
Gol II: Rp 112.000
Gol III: Rp 112.000
Gol IV: Rp 149.000
Gol V: Rp 149.000

Junction Indrapura-IC Indrapura
Gol 1: Rp 6.000
Gol II: Rp 9.000
Gol III: Rp 9.000
Gol IV: Rp 12.000
Gol V: Rp 12.000

IC Tebing Tinggi-Tebing Tinggi KM 86+250
Gol 1: Rp 2.000
Gol II: Rp 3.500
Gol III: Rp 3.500
Gol IV: Rp 4.500
Gol V: Rp 4.500

IC Tebing Tinggi-IC Dolok Merawan
Gol 1: Rp 35.000
Gol II: Rp 52.500
Gol III: Rp 52.500
Gol IV: Rp 69.500
Gol V: Rp 69.500

IC Tebing Tinggi - IC Sinaksak
Gol 1: Rp 52.000
Gol II: Rp 78.000
Gol III: Rp 78.000
Gol IV: Rp 103.500
Gol V: Rp 103.500

IC Tebing Tinggi-IC Indrapura
Gol 1: Rp 28.500
Gol II: Rp 43.000
Gol III: Rp 43.000
Gol IV: Rp 57.000
Gol V: Rp 57.000

IC Tebing Tinggi-Junction Indrapura
Gol 1: Rp 22.500
Gol II: Rp 34.000
Gol III: Rp 34.000
Gol IV: Rp 45.000
Gol V: Rp 45.000

Junction Tebing Tinggi KM 85+450S-IC Dolok Merawan
Gol 1: Rp 32.500
Gol II: Rp 49.000
Gol III: Rp 49.000
Gol IV: Rp 65.500
Gol V: Rp 65.500

Junction Tebing Tinggi KM 85+450S-IC Sinaksak
Gol 1: Rp 49.500
Gol II: Rp 74.500
Gol III: Rp 74.500
Gol IV: Rp 99.500
Gol V: Rp 99.500

Junction Tebing Tinggi KM 85+450S-IC Indrapura
Gol 1: Rp 31.000
Gol II: Rp 46.000
Gol III: Rp 46.000
Gol IV: Rp 61.500
Gol V: Rp 61.500

Junction Tebing Tinggi KM 85+450S-Junction Indrapura
Gol 1: Rp 25.000
Gol II: Rp 37.500
Gol III: Rp 37.500
Gol IV: Rp 49.500
Gol V: Rp 49.500

Junction Tebing Tinggi KM 85+450S-IC Tebing Tinggi
Gol 1: Rp 2.000
Gol II: Rp 3.500
Gol III: Rp 3.500
Gol IV: Rp 4.500
Gol V: Rp 4.500

IC Dolok Merawan-IC Sinaksak
Gol 1: Rp 17.000
Gol II: Rp 25.500
Gol III: Rp 25.500
Gol IV: Rp 34.000
Gol V: Rp 34.000

IC Dolok Merawan-IC Indrapura
Gol 1: Rp 63.500
Gol II: Rp 95.000
Gol III: Rp 95.000
Gol IV: Rp 127.000
Gol V: Rp 127.000

IC Dolok Merawan-Junction Indrapura
Gol 1: Rp 57.500
Gol II: Rp 86.500
Gol III: Rp 86.500
Gol IV: Rp 115.000
Gol V: Rp 115.000

IC Dolok Merawan-IC Tebing Tinggi
Gol 1: Rp 35.000
Gol II: Rp 52.500
Gol III: Rp 52.500
Gol IV: Rp 69.500
Gol V: Rp 69.500

IC Dolok Merawan-Junction Tebing Tinggi KM 85+450S
Gol 1: Rp 32.500
Gol II: Rp 49.000
Gol III: Rp 49.000
Gol IV: Rp 65.500
Gol V: Rp 65.500

IC Sinaksak-IC Indrapura
Gol 1: Rp 80.500
Gol II: Rp 120.500
Gol III: Rp 120.500
Gol IV: Rp 161.000
Gol V: Rp 161.000

IC Sinaksak-Junction Indrapura
Gol 1: Rp 74.500
Gol II: Rp 112.000
Gol III: Rp 112.000
Gol IV: Rp 149.000
Gol V: Rp 149.000

IC Sinaksak-IC Tebing Tinggi
Gol 1: Rp 52.000
Gol II: Rp 78.000
Gol III: Rp 78.000
Gol IV: Rp 103.500
Gol V: Rp 103.500

IC Sinaksak-Junction Tebing Tinggi KM 85-450S
Gol 1: Rp 49.500
Gol II: Rp 74.500
Gol III: Rp 74.500
Gol IV: Rp 99.500
Gol V: Rp 99.500

IC Sinaksak-Dolok Merawan
Gol 1: Rp 17.000
Gol II: Rp 25.500
Gol III: Rp 25.500
Gol IV: Rp 34.000
Gol V: Rp 34.000

Sebagai simulasi, untuk pengguna jalan tol yang masuk/keluar dari gerbang tol jaringan Ruas Tol Kutepat dan masuk/keluar di gerbang tol yang dikelola oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) lain.

Cek simulasi penyesuaian tarif di bawah ini:

A) Jika pengguna jalan tol kendaraan golongan I masuk dari Gerbang Tol (GT) Sinaksak di Ruas Tol Kutepat dan keluar melalui GT Kualanamu di Ruas Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT) yang dikelola oleh PT Jasamarga Kualanamu Tol , maka simulasi pengenaan tarif adalah sebagai berikut:

GT Sinaksak-Junction Tebing Tinggi :
- Tarif lama Rp 0
- Tarif baru Rp 49.500

Junction Tebing Tinggi-GT Kualanamu (Tarif Ruas Tol MKTT):
- Tarif lama Rp 56.000
- Tarif baru Rp 53.000

Tarif GT Sinaksak-GT Kualanamu:
-Tarif lama Rp 56.000
- Tarif baru Rp 102.500

B) Jika pengguna jalan tol kendaraan golongan I masuk dari GT Sinaksak di Ruas Tol kutepat dan keluar melalui GT Binjai di Ruas Tol Medan-Binjai (Mebi) yang dikelola oleh PT Medan Binjai Tol akan dikenakan tarif sebagai berikut:

GT Sinaksak - Junction Tebing Tinggi (Tarif Ruas Kutepat):
-Tarif lama Rp 0
- Tarif baru Rp 49.500

Junction Tebing Tinggi-Tanjung Morawam (Tarif Ruas Tol MKKT)
-Tarif lama Rp 60.000
- Tarif baru Rp 57.000

Tanjung Morawa-Tanjung Mulia (Tarif Ruas Tol Belmera)
-Tarif lama Rp 6.000
- Tarif baru Rp 6.000

Tanjung Mulia-GT Binjai
-Tarif lama Rp 26.500
- Tarif baru Rp 26.500

Tarif GT Sinaksak-GT Binjai
-Tarif lama Rp 92.500
-Tarif baru Rp 139.000

Sistem transaksi di Jalan Tol Medan Raya menggunakan sistem transaksi tertutup, sehingga bagi pengguna jalan yang tidak terus menerus akan dikenakan tarif proporsional berdasarkan jarak tempuhnya.

Direktur Utama Hamawas , Dindin Solakhuddin mengatakan bahwa Jalan Tol Tebing Tinggi - Dolok Merawan - Sinaksak sudah beroperasi selama hampir 1,5 bulan. Selama masa operasi, Hamawas sudah melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif.

Mulai dari tata cara penggunaan kartu uang elektronik, profil jalan tol, edukasi berkendara yang baik dan benar, hingga informasi kuliner dan wisata di sekitar jalan tol melalui seluruh saluran komunikasi online dan offline.

"Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kepada seluruh pengguna jalan tol mengenai manfaat keberadaan jalan tol ini serta sekaligus menumbuhkan kebiasaan untuk berkendara yang benar di jalan tol, serta menginformasikan kepada pengguna jalan bahwa Jalan Tol Tebing Tinggi - Dolok Merawan - Sinaksak akan menerapkan penerapan tarif dalam waktu dekat," Ujar Dindin.

Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhyono (AHY) bercerita soal kedekatan dirinya dengan eks Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Dia sering diajak Basuki turun ke proyek saat masih menjabat sebagai Menteri ATR/Kepala BPN.

Cerita ini dibagikan AHY lewat Instagram pribadinya, @agusyudhyono, Kamis (31/10/2024). Meski cuma jadi menteri selama 8 bulan di Kabinet Indonesia Maju, kala itu AHY bilang sangat sering sekali diajak Basuki turun ke lapangan.

"Meskipun hanya delapan bulan sebagai Menteri pada periode sebelumnya, saya cukup sering diajak Pak Bas terjun ke lapangan," cerita AHY.

Dia memaparkan dirinya sudah diajak Basuki untuk melakukan peresmian bendungan Lolak, peresmian berbagai jalan Inpres, ruas tol Pekanbaru-Padang, camping di IKN, meninjau embung MBH, juga berbagai rapat bersama anggota kabinet lainnya.

Seperti diketahui, AHY baru saja bertemu dengan Basuki kemarin. Dalam unggahannya itu, AHY juga memanjatkan doa agar Basuki bisa sukses dan sehat dalam mengabdi di jabatan berikutnya.

"Terima kasih Pak Bas atas waktu dan ceritanya! Sehat dan sukses selalu dalam pengabdian berikutnya," sebut AHY.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid buka suara soal 2.086 hektar (ha) lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih bermasalah. Dalam catatan detikcom, lahan-lahan tersebut nantinya akan dipakai untuk ruas jalan (tol) 6A dan 6B, serta Pengendali Banjir Sepaku.

Menurut Nusron urusan tanah di IKN menjadi wewenang dari Otorita IKN. Semua sudah dilimpahkan ke Otorita IKN.

"Semua tanah di wilayah IKN itu jadi otoritasnya Otorita IKN, sudah dilimpahkan semua," sebut Nusron ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Nusron melanjutkan sejauh ini tanah yang sengketa bukan berada di dalam kawasan IKN.

"Yang sengketa itu sekitar IKN, bukan IKN. Jadi bedakan IKN sama sekitar IKN. Kalau IKN itu semua ada kewenangannya di Otorita IKN," ungkap Nusron.

Terakhir, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY yang sempat menjabat Menteri ATR/Kepala BPN sebelumnya sempat menjelaskan proses pembebasan masih berjalan. Lahan bermasalah tersebut tengah masuk tahap penilaian oleh tim appraisal.

Targetnya, lahan-lahan yang akan dipakai untuk ruas jalan (tol) 6A dan 6B, juga di Pengendali Banjir Sepaku akan didahulukan proses pembebasan lahannya.

"Masih ada 2.086 hektar yang masih ada komplikasi karena masih ada masyarakat di sana. Saat ini masih dalam proses penilaian. Jadi, ada di ruas jalan (tol) 6A dan 6B, juga di Pengendali Banjir Sepaku. Prinsipnya, tidak semua 2.086 hektar itu masih ada masyarakat. Tapi kita prioritaskan ada dua lokasi utama tadi yang kita sedang dorong, saat ini sedang dilakukan penilaian identifikasi, inventarisasi dan penilaian oleh KJPP, Jasa Penilaian Publik untuk melakukan appraisal," kata AHY dalam unggahan Instagramnya, @agusyudhoyono yang dikutip pada Jumat (11/10/2024) yang lalu.

Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Embun Sari, mengatakan 2.086 hektare lahan itu merupakan kawasan hutan yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan (KLHK) yang kemudian diserahkan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan tercatat sebagai aset negara. Dari Kementerian Keuangan, tanah tersebut diserahkan menjadi aset dalam penguasaan (ADP) di bawah Otorita IKN (OIKN).

Jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Tahun 2021, pada pasal 138 disebutkan bahwa jika keseluruhan tanah sudah menjadi aset pemerintah dan di atasnya terdapat penguasaan pihak lain atau penggarapan, maka harus diselesaikan dengan penanganan dampak sosial kemasyarakatan (PDSK). Dengan begitu, pihaknya, khususnya Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, tidak bisa menangani lebih lanjut terkait 2.086 hektare lahan yang belum bebas karena statusnya yang sudah menjadi ADP.

Hal itu karena pihaknya hanya bisa melakukan pengadaan tanah untuk tanah yang masih dimiliki oleh masyarakat atau pihak ke-3 yang belum termasuk ke dalam aset pemerintah. Apabila pihaknya tetap melakukan pengadaan tanah di tanah yang termasuk dalam aset, maka bisa termasuk ke dalam tindak pidana korupsi (tipikor).

"Kalau di IKN, ada tanah yang pelepasan kawasan hutan, itu yang kita tidak bisa masuk, tetapi ada tanah APL (area penggunaan lain) itu masih milik masyarakat kita melaksanakan pengadaan tanah di sana," ujar Embun saat ditemui di Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Ia menjabarkan, setidaknya ada 13 paket pengadaan tanah yang sudah diselesaikan oleh Kementerian ATR/BPN di wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), IKN. Beberapa di antaranya digunakan untuk SPAM, Masjid Negara, Bendungan Sepaku Semoi, area pengelolaan banjir, dan juga jalan tol.

Komisi V DPR menerima sejumlah keluhan masyarakat terkait buruknya pelayanan sejumlah ruas jalan tol yang menerapkan kenaikan tarif. Atas hal ini, DPR mengusulkan pembentukan panitia kerja (panja) untuk persetujuan keputusan kenaikan tarif tersebut.

Menurut Ketua Komisi V DPR Lasarus masyarakat mengeluhkan kenaikan tarif tol yang tak sejalan dengan kualitas pelayanannya. Hal ini menjadi catatan penting pemerintah untuk evaluasi ke depannya.

"Komisi V sebagai tempat masyarakat mengadu sering kali mengeluh 'Pak ketua, Pak anggota Komisi V, bapak/ibu sekalian, ini tarif tol naik tapi pelayanannya buruk'. Ini PR ke depan yang akan kita perbaiki," kata Lasarus, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri PU di Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Adapun keputusan kenaikan tarif tol di Indonesia mempertimbangkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebagai salah satu poin utamanya. Namun menurut Lasarus, untuk penilaian SPM sendiri hingga saat ini masih menuai perdebatan banyak pihak.

"Ke depan, kita ketika pemerintah mengajukan kenaikan tarif jalan tol, Komisi V kemungkinan bisa saja kita bentuk Panja. Di sini apakah ruas tol yang akan dinaikkan tersebut sudah memenuhi SPM atau belum sesuai undang-undang yang berlaku," ujarnya.

Ke depannya, pihaknya berencana akan membahas persoalan SPM dan kenaikan tarif tol ini lebih lanjut. Hal ini termasuk terkait siapa pihak yang boleh mengaudit dan menyatakan pemenuhan SPM ini.

"Siapa yg boleh mengaudit bahwa ini sudah memenuhi SPM atau belum ini nanti kita bicarakan. Ini bagian dari PR penting yang nanti kita lihat," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 2/2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No 38/2004 tentang Jalan, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) boleh mengajukan kenaikan tarif tol setiap 2 tahun sekali.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan punya peran dalam persetujuan penyesuaian tarif jalan tol. Hal ini ditetapkan melalui penerbitan Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR, usai hasil identifikasi dan audit dilakukan dalam menilai apakah seluruh syarat dan ketentuan untuk naik tarif telah terpenuhi.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) buka-bukaan alasan prioritas pembangunan proyek Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci) dipangkas menjadi hanya sampai Tasikmalaya. Opsi ini muncul usai proyek tol terpanjang di Indonesia itu beberapa kali gagal lelang.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, ada dua permasalahan utama yang membuat dilakukannya penyesuaian panjang Tol Getaci yang akan dilelangkan berikutnya. Masalah itu antara lain penyediaan lahan dan pendanaan.

"Satu karena kesiapan lahan, kedua karena pendanaannya," kata Dody, ditemui di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Namun Dody belum dapat merincikan berapa nilai lelang proyek tersebut usai dilakukan penyesuaian panjang. Ia sendiri berharap, pembangunannya bisa rampung di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Kementerian PU, Triono Junoasmono, mengatakan bukan berarti pembangunan Tol Getaci hanya sampai Tasikmalaya. Pembangunan akan tetap dilajutkan hingga Cilacap, hanya saja lelang proyek akan dibagi ke dalam beberapa seksi dan dilakukan secara bertahap.

Adapun sebelumnya, panjang jalan yang terbentang dari Jawa Barat ke Jawa Timur ini memiliki panjang total 206,65 kilometer (km). Prioritas pembangunannya sempat dipangkas usai kegagalan lelang pertama menjadi hanya 108 km dari Gedebage sampai Cilacap.

"Berkurang 30 km (jadi panjangnya tinggal 78 km)," kata Triono, ditemui di lokasi yang sama.

Selaras dengan perubahan ini, Dirjen Bina Marga Rachman Arief menilai, ada kemungkinan badan usaha jalan tol (BUJT) atau pengelola Tol Getaci akan lebih dari satu. Hal ini seperti Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR).

"Iya bisa jadi (banyak pengelola), yang penting jadi," kata Rachman.

Pembangunan Mulai Tahun 2026

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya rencana pemangkasan prioritas pembangunan Tol Getaci ini mulanya diungkapkan oleh Triono. Langkah ini sebagai bagian dari strategi perusahaan usai tol tersebut beberapa kali gagal lelang.

"Itu yang sekarang lagi kita kaji. Tadinya memang sampai Ciamis, ada wacana kita pendekkan sedikit sampai Tasikmalaya. Ini bertahap, jadi kita kerjakan dulu sampai Tasikmalaya, beberapa tahun kemudian baru kita lanjutkan lagi," kata Triono ditemui di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Triono sendiri memastikan, lelang akan dilakukan pada tahun 2025 mendatang untuk Gedebage-Tasikmalaya ini. Baru setelah itu, dalam beberapa tahun ke depan dilanjutkan ke ruas selanjutnya. Karena perlu waktu untuk proses lelang ini, pihaknya menargetkan pembangunan mulai dilakukan tahun 2026.

"Fisiknya kemungkinan baru 2026. Fisiknya lah ya, karena kan itu prosesnya, begitu kita lelangkan, harus penyiapan detail desainnya, lalu pembelasan lahan, baru fisiknya," ujar dia.

Sebelum pembangunannya dipangkas, Tol Getaci sepanjang 206,65 km ini menelan anggaran Rp 56,2 triliun. Kemudian setelah dipangkas menjadi hanya sampai Ciamis atau sepanjang 108 km menjadi Rp 37,64 triliun. Belum diketahui berapa besaran anggaran usai prioritasnya dipangkas menjadi hanya sampai Tasikmalaya.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) buka-bukaan alasan prioritas pembangunan proyek Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci) dipangkas menjadi hanya sampai Tasikmalaya. Opsi ini muncul usai proyek tol terpanjang di Indonesia itu beberapa kali gagal lelang.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, ada dua permasalahan utama yang membuat dilakukannya penyesuaian panjang Tol Getaci yang akan dilelangkan berikutnya. Masalah itu antara lain penyediaan lahan dan pendanaan.

"Satu karena kesiapan lahan, kedua karena pendanaannya," kata Dody, ditemui di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Namun Dody belum dapat merincikan berapa nilai lelang proyek tersebut usai dilakukan penyesuaian panjang. Ia sendiri berharap, pembangunannya bisa rampung di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Kementerian PU, Triono Junoasmono, mengatakan bukan berarti pembangunan Tol Getaci hanya sampai Tasikmalaya. Pembangunan akan tetap dilajutkan hingga Cilacap, hanya saja lelang proyek akan dibagi ke dalam beberapa seksi dan dilakukan secara bertahap.

Adapun sebelumnya, panjang jalan yang terbentang dari Jawa Barat ke Jawa Timur ini memiliki panjang total 206,65 kilometer (km). Prioritas pembangunannya sempat dipangkas usai kegagalan lelang pertama menjadi hanya 108 km dari Gedebage sampai Cilacap.

"Berkurang 30 km (jadi panjangnya tinggal 78 km)," kata Triono, ditemui di lokasi yang sama.

Selaras dengan perubahan ini, Dirjen Bina Marga Rachman Arief menilai, ada kemungkinan badan usaha jalan tol (BUJT) atau pengelola Tol Getaci akan lebih dari satu. Hal ini seperti Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR).

"Iya bisa jadi (banyak pengelola), yang penting jadi," kata Rachman.

Pembangunan Mulai Tahun 2026

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya rencana pemangkasan prioritas pembangunan Tol Getaci ini mulanya diungkapkan oleh Triono. Langkah ini sebagai bagian dari strategi perusahaan usai tol tersebut beberapa kali gagal lelang.

"Itu yang sekarang lagi kita kaji. Tadinya memang sampai Ciamis, ada wacana kita pendekkan sedikit sampai Tasikmalaya. Ini bertahap, jadi kita kerjakan dulu sampai Tasikmalaya, beberapa tahun kemudian baru kita lanjutkan lagi," kata Triono ditemui di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Triono sendiri memastikan, lelang akan dilakukan pada tahun 2025 mendatang untuk Gedebage-Tasikmalaya ini. Baru setelah itu, dalam beberapa tahun ke depan dilanjutkan ke ruas selanjutnya. Karena perlu waktu untuk proses lelang ini, pihaknya menargetkan pembangunan mulai dilakukan tahun 2026.

"Fisiknya kemungkinan baru 2026. Fisiknya lah ya, karena kan itu prosesnya, begitu kita lelangkan, harus penyiapan detail desainnya, lalu pembelasan lahan, baru fisiknya," ujar dia.

Sebelum pembangunannya dipangkas, Tol Getaci sepanjang 206,65 km ini menelan anggaran Rp 56,2 triliun. Kemudian setelah dipangkas menjadi hanya sampai Ciamis atau sepanjang 108 km menjadi Rp 37,64 triliun. Belum diketahui berapa besaran anggaran usai prioritasnya dipangkas menjadi hanya sampai Tasikmalaya.

Rencana penerapan sistem bayar tol tanpa setop atau Multi Lane Free Flow (MLFF) di Tanah Air hingga saat ini belum menunjukkan titik terang. Padahal sebelumnya, uji coba percontohannya direncanakan pada akhir 2024.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PU, Triono Junoasmono mengatakan, saat ini pihaknya tengah dalam tahap negosiasi dengan Hungaria.

"Ini lagi disiapkan dengan teman-teman semua. Sekarang masih proses negosiasi sama teman-teman BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol)," kata Triono, ditemui di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Adapun proses negosiasi ini telah berjalan cukup lama. Dalam catatan detikcom, negosiasi telah berlangsung sejak bulan Agustus lalu. Dengan demikian, sudah dua bulan berlalu.

Saat ditanya lebih lanjut penyebab utama negosiasi yang berjalan lama ini, Triono tidak menjelaskan secara rinci. Menurutnya, saat ini PT Roatex Indonesia Tol System (RITS) selaku badan usaha pelaksana (BUP) sedang menyiapkan poin-poin usulannya.

"Poin-poinnya sudah disampaikan dari pihak Roatex Indonesia lagi menyiapkan. Nanti disampaikan kepada kita, kita kaji lalu kita diskusi lagi kepada mereka. Itu kan proses negosiasi seperti itu," ujarnya.

Triono juga tidak merincikan poin apa yang akhirnya membuat negosiasi tersebut berjalan lama. Namun ia tak menampik bahwa proses negosiasi ini masih cukup Panjang.

"Kita upayakan bisa segera lah. Kalau targetnya (selesai negosiasi) di BPJT mungkin. Tapi targetnya kita berharap mudah-mudahan bisa segera," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Basuki Hadimuljono yang pada kala itu masih menjabat Menteri PUPR memastikan bahwa sistem bayar tol tanpa setop atau MLFF ini jadi diimplementasikan di Indonesia tahun ini.

Proses negosiasi masih terus berjalan dengan Hungaria. Meski begitu, menurutnya penerapan sistem tersebut di Tanah Air masih tetap berjalan sesuai rencana.

"MLFF sekarang sedang negosiasi dengan Hungaria full team, sampai hari ini masih dinegosiasikan," kata Basuki di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, ditulis Minggu (6/10/2024).

Basuki juga memastikan bahwa uji coba percontohan akan tetap dilangsungkan pada akhir 2024. Rencananya, lokasi penerapan perdananya tetap dilakukan di Tol Bali Mandara, sebelum akhirnya diterapkan ke ruas-ruas tol lainnya.

"Termasuk, kalau yang piloting tetap kita pakai Desember, tetap kita akan operasikan tapi manajemennya, operasionalnya lagi dinegosiasi kembali," terangnya.

MLFF merupakan hasil kerja sama bilateral antara Indonesia dengan Hungaria. Proyek ini diinisiasi pada saat kunjungan Perdana Menteri Hungaria, Victor Orbán ke Indonesia pada tahun 2016. Pemerintah Hungaria berinvestasi 100% dari proyek ini dengan nilai investasi Rp 4,5 triliun dalam bentuk kerja sama pemerintah dan badan Usaha (KPBU).

Proses penggodokan sistem ini pun berjalan cukup panjang, dengan berbagai tantangan mulai dari masalah internal di PT Roatex Indonesia Tol System (RITS) selaku badan usaha pelaksana (BUP), hingga uji coba sistem yang belum berhasil.

Pemerintah berencana menerapkan MLFF di Indonesia secara bertahap. Untuk awalannya, yang akan diterapkan ialah sistem single lane free flow (SLFF). SLFF merupakan sistem pembayaran tanpa setop yang dilakukan hanya satu jalur dan masih akan tetap menggunakan penghalang atau barrier.

Pembangunan Jaringan Tol Trans Jawa (JTTJ) ditargetkan bisa rampung penuh di era pemerintahan Prabowo Subianto. Itu artinya, dari Pelabuhan Merak, Banten, hingga Banyuwangi, Jawa Timur, nantinya akan tersambung tol.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PU, Triono Junoasmono, mengatakan saat ini JTTJ tinggal menyisakan ruas Probolinggo-Banyuwangi. Ditargetkan ruas tersebut bisa rampung di pemerintahan saat ini.

"Targetnya di pemerintahan ini mudah-mudahan bisa selesai," kata Triono, ditemui di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Triono memaparkan, saat ini pembangunan Tol Probolinggo-Banyuwangi sepanjang 175,78 km itu tengah diselesaikan secara bertahap. Saat ini, pembangunan baru dilakukan di Tahap I (Probolinggo-Besuki) mencapai 55,27%.

"Sekarang kan lagi kita selesaikan sampai Besuki. Nanti abis Besuki kita kerjakan bertahap lagi. Jadi step by step," ujarnya.

Sedangkan untuk progres dari Besuki hingga Banyuwangi, saat ini masih dalam pembebasan lahan. Triono mengatakan, anggaran untuk pembangunan tol terbatas sehingga saat ini pihaknya masih memprioritaskan ke proyek-proyek tol lain.

"Karena memang dananya juga terbatas. Kita fokuskan yang utama-utama dulu. Jadi Basuki nanti sudah jalan, operasi baru kita bertahap lagi," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi sepanjang 175,78 Km terbagi menjadi dua Tahap Pembangunan. Tahap I yang menghubungkan Probolinggo-Besuki sepanjang 49,68 Km, dan Tahap II menghubungkan Besuki-Banyuwangi sepanjang 126,10 Km

Jika pembebasan lahan sesuai dengan target, maka pengerjaan konstruksi untuk Segmen Gending-Kraksaan ditargetkan dapat selesai pada November 2024, dan untuk Segmen Kraksaan-Besuki ditargetkan selesai di Tahun 2025.

Secara keseluruhan, Tol Probolinggo-Banyuwangi terbagi atas tujuh seksi, yaitu Seksi 1 Gending-Kraksaan (12,88 Km), Seksi 2 Kraksaan-Paiton (11,20 Km), Seksi 3 Paiton-Besuki (25,60 Km), Seksi 4 Besuki-Situbondo (42,30 Km), Seksi 5 Situbondo-Asembagus (16,76 Km), Seksi 6 Asembagus-Bajulmati (37,45 Km), dan Seksi 7 Bajulmati-Ketapang (29,59 Km).

PT Hutama Marga Waskita (Hamawas) dalam waktu dekat akan segera memberlakukan tarif pada Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat (Kutepat) Seksi 3 (Junction Tebing Tinggi-Interchange Dolok Merawan) dan sebagian Seksi 4 (Interchange Dolok Merawan-Interchange Sinaksak).

Direktur Utama Hamawas Dindin Solakhuddin menyampaikan Tol Kutepat merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sumatera. Adapun ruas tol ini telah beroperasi tanpa tarif selama kurang lebih 1 bulan.

"Semenjak Tol Kutepat hadir ditengah Masyarakat, banyak respon positif yang kita terima yakni efisiensi waktu yang semula dari Medan Raya menuju Pematang Siantar memakan waktu tempuh 3 jam, kini hanya 1 jam 30 menit saja," kata Dindin, dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (29/10/2024).

Selain itu, Dindin menambahkan, tol ini juga menjadi akses mobilitas ke tujuan wisata bagi pengguna jalan tol yang melintas dari arah Medan atau Tebing Tinggi ke Pematang Siantar.

Selama dioperasikan tanpa tarif, Hamawas mencatat Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR) yang cukup tinggi di Jalan Tol Tebing Tinggi-Dolok Merawan-Sinaksak.

"Hal itu terlihat dari kendaraan yang melintas di Jalan Tol Tebing Tinggi-Dolok Merawan-Sinaksak setiap harinya tercatat sebanyak 10.080 kendaraan per hari," imbuh Dindin.

Dalam pengoperasiannya, pihaknya juga memastikan kualitas jalan maupun kelengkapan fasilitas yang ada telah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Fasilitas yang ada di Jalan Tol Tebing Tinggi-Dolok Merawan-Sinaksak meliputi 14 Armada, 258 Personil, 107 CCTV dan 5 VMS.

"Kita telah menyiapkan para petugas pelayanan operasional yang bertugas selama 24 jam ketika berada di ruas tol, dimulai dari Tim Patroli, Rescue, Petugas Derek dan Paramedis Serta tersedia cctv di sepanjang ruas tol Tebing Tinggi-Dolok Merawan-Sinaksak," ujarnya.

Selama periode pengoperasian tersebut, sosialisasi secara masif telah dilakukan melalui berbagai kanal komunikasi baik media sosial, media luar ruang serta siaran pers perusahaan dengan mendapatkan respon yang positif dari masyarakat.

"Kami berharap sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman pengguna mengenai aturan berkendara yang baik dan benar di jalan tol, edukasi pentingnya kecukupan saldo pada kartu elektronik untuk mencegah terjadinya antrian transaksi di gerbang tol, serta manfaat keberadaan tol ini sehingga pengguna jalan dapat mengetahui informasi akan diberlakukan tarif ruas Tol Tebing Tinggi-Dolok Merawan-Sinaksak," kata Dindin.

Dengan rencana penetapan tarif tersebut, Hamawas menghimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk mencukupkan saldo kartu elektronik, berkendara sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku di jalan tol.

Berkendara dengan kecepatan minimum 60 km/jam dan maksimum 100 km/jam serta tidak menggunakan bahu jalan kecuali dalam keadaan darurat. Apabila terjadi keluhan atau melihat tindak kejahatan yang ada di jalan tol, agar segera melapor ke Call Center Tol Kutepat di 0812-9595-3536.

Para pengguna Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) perlu bersiap-siap untuk menyiapkan saldo e-toll lebih banyak. Sebab, tarif jalan tol ini akan mengalami penyesuaian alias naik per 30 Oktober pukul 00.00 WIB.

Langkah ini berdasarkan pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kepmen PUPR) tentang Penyesuaian Tarif Tol dan Penetapan Golongan Kendaraan Bermotor pada Ruas Jalan Tol Cikampek-Palimanan Nomor 2789/KPTS/M/2024 tertanggal 15 Oktober 2024.

"Kami secara konsisten melakukan upaya peningkatan kualitas layanan lalu lintas untuk memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal jalan tol dan peningkatan kapasitas untuk meningkatkan kenyamanan pengguna jalan," kata Direktur Astra Tol Cipali Rinaldi, dikutip dari keterangan tertulis, Senin (28/10/2024).

Dalam 2 tahun terakhir, Astra Tol Cipali telah melakukan peningkatan kapasitas jalan melalui penambahan lajur ketiga sepanjang 18,2 KM yang telah dirampungkan pada 2023 lalu, dilanjutkan dengan penambahan 23 KM berikutnya di tahun 2024.

Selain itu, operator tol juga melakukan pemeliharaan kondisi jalan melalui pekerjaan scrapping filling overlay, pemeliharaan rambu dan fasilitas keselamatan, hingga peningkatan kualitas serta peremajaan rest area.

Tak hanya itu, pada momen mudik Lebaran tahun ini, bersinergi dengan pihak kepolisian, Astra Tol Cipali meresmikan command center di KM 188 untuk meningkatkan layanan pemantauan lalu lintas selama mudik Lebaran.

Pihaknya juga melengkapi layanan dengan penyediaan 12 unit armada derek, 10 unit armada patroli, 5 unit ambulance, 2 unit armada rescue, 6 unit armada PJR, serta 295 unit CCTV.

Berbagai fasilitas keselamatan seperti wire rope, rumble dot, speed reducer, hingga lampu strobo juga telah dipasang, dibarengi dengan program edukasi dan penegakan hukum (enforcement) untuk menekan angka kecelakaan.

"Kami akan terus melakukan peningkatan dan pemeliharaan fasilitas dan layanan, untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan," ujar Rinaldi.

Penyesuaian tarif tol ini didasari oleh Undang-Undang (UU) No. 02 Tahun 2022 yang mengatur evaluasi dan penyesuaian tarif tol setiap 2 tahun sekali. Hal ini mengacu pada pengaruh lajur inflasi dan evaluasi terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Jalan Tol.

Apabila membandingkan dari tarif tol yang lama, terlihat bahwa terdapat kenaikan sebesar Rp 3.000 s.d 6.500 jarak terdekat. Sedangkan untuk jarak terjauh kenaikannya berada di kisaran sebesar Rp 13.000 s.d 27.000.

Berikut rangkuman tarif Tol Cipali yang akan berlaku:

Tarif Terdekat (Cikopo-Kalijati)

Gol I: Rp 30.500
Gol ll & III: Rp 50.500
Gol IV & V: Rp 63.500

Tarif Terjauh (Cikopo-Palimanan)

Gol I: Rp 132.000
Gol ll & III: Rp 217.500
Gol IV & V: Rp 273.000

PT Jasamarga Transjawa Tol (TJTT) melakukan rekonstruksi jembatan di KM 62+720 Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta. Pekerjaan dilakukan mulai pukul 09.00 WIB pagi ini.

"Lokasi pekerjaan rekonstruksi jembatan tersebut di KM 62+720 arah Jakarta lajur 3 Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek pada Senin (28/10) pukul 09.00 WIB s.d Jumat (01/11) pukul 14.00 WIB," ujar Senior Manager Representative Office 1 PT Jasamarga Transjawa Tol, Amri Sanusi, dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (28/10/2024).

Pengelola telah menyiapkan mitigasi untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas. Di antaranya dengan melakukan pengalihan arus lalu lintas yang terdampak sebelum area kerja dan mempersempit area kerja.

"Persiapan contraflow apabila kondisi lalu lintas kendaraan padat, serta berkoordinasi dengan Kepolisian Patroli Jalan Raya (PJR) dan PT Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) dalam pengaturan lalu lintas," imbuhnya.

Untuk memastikan informasi ini diterima dengan baik oleh pengguna jalan, PT JTT juga telah melakukan sosialisasi rencana pekerjaan dengan memasang media luar ruang berupa spanduk imbauan pekerjaan dan Dynamic Message Sign (DMS) di ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta dan Cikampek.

"PT Jasamarga Transjawa Tol memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat adanya pekerjaan dimaksud," imbuhnya.

Lebih lanjut, Amri mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar mengantisipasi perjalanan, memastikan kendaraan dalam keadaan prima, saldo uang elektronik cukup, mengisi daya dan bahan bakar sebelum memulai perjalanan. Informasi lalu-lintas jalan tol Jasa Marga Group dapat diakses melalui One Call Center 24 jam di nomor 14080 dan aplikasi Travoy 4.4 untuk pengguna iOS dan Android.

"Selalu berhati-hati dan menaati rambu-rambu terutama di sekitar lokasi pekerjaan," tutupnya.

Lihat juga Video 'Curhat Warga Imbas Macet Horor Ciledug: Boros BBM-Rugi Waktu':

[Gambas:Video 20detik]

Sejak dioperasikan oleh PT Hutama Karya (Persero), Jalan Tol Pekanbaru-XIII Koto Kampar menjadi komponen dalam jaringan Tol Trans Sumatera yang merupakan bagian dari ruas Tol Pekanbaru-Padang. Tol sepanjang 56 km ini berperan dalam konektivitas lintas provinsi di wilayah Provinsi Riau dan Sumatra Barat.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim menyampaikan, Jalan Tol Pekanbaru-XIII Koto Kampar ini menghubungkan wilayah Pekanbaru hingga XIII Koto Kampar dengan waktu tempuh yang lebih cepat. Perjalanan yang sebelumnya memakan waktu 1,5-2 jam, kini dapat ditempuh dalam 30 menit.

"Jalur ini juga mempermudah akses ke berbagai destinasi wisata unggulan pengguna jalan dari Pekanbaru yang ingin berkunjung ke wisata Lembah Harau di Payakumbuh, atau pengguna jalan dari Padang yang ingin menikmati pemandangan Ulu Kasok di daerah Riau kini memiliki alternatif yang lebih cepat dan efisien," ujar Adjib dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (26/10/2024).

Tercatat setiap harinya ada lebih dari 5.000 kendaraan melintas di Tol Pekanbaru-XIII Koto Kampar, yang juga terdapat 107 titik kamera pengawas untuk pemantauan lalu lintas secara real-time.

Selain itu, ruas tol ini juga dilengkapi lima titik Variable Message Sign (VMS) yang menyediakan informasi terkini bagi pengguna jalan. Fasilitas lainnya yang dapat digunakan meliputi satu interchange di Bangkinang, dan dua rest area, yaitu Rest Area 36 Jalur A dan 36 Jalur B.

"Tol ini juga didukung oleh tiga gerbang tol utama: Gerbang Tol Bangkinang, Gerbang Tol Sungai Pinang, dan Gerbang Tol XIII Koto Kampar, yang mempermudah akses keluar-masuk. Dengan dukungan 29 armada operasional, Hutama Karya memastikan pengelolaan dan pemeliharaan tol berjalan dengan optimal untuk menjamin kenyamanan pengguna dan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan infrastruktur guna mendukung pembangunan ekonomi nasional, khususnya melalui infrastruktur di wilayah Sumatra," tutup Adjib.