SORONG, iNews.id - Sejumlah oknum prajurit Marinir TNI Angkatan Laut (AL) diduga menganiaya seorang tukang ojek bernama Mustaqim Sulle (26). Penganiayaan tersebut menyebabkan korban babak belur pada bagian wajah.

Wakil Komandan (Wadan) Polisi Militer TNI Angkatan Laut (Pomal) Lantamal XIV Sorong, Mayor Anton Sugiharto ketika dikonfirmasi menjelaskan, telah menerima laporan dari korban. Saat ini, kata dia pengusutan dugaan penganiayaan itu masih berlangsung.

"Proses penyelidikan," ujar Mayor Anton, Jumat (11/8/2024).

Dia menyampaikan, dalam pengusutan ini salah satunya pemeriksaan terhadap hasil visum. "Kalau visum, itu tahap pertama. Siapa pun, kalau ada masyarakat yang lapor ke sini kalau ada luka, langkah kita tetap dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa kesehatannya," ucapnya.

Peristiwa tersebut bermula saat Mustaqim dan seorang temannya yang merupakan anggota Brimob mengunjungi Pantai Suprau untuk bersantai. 

Saat temannya meninggalkan lokasi, sejumlah oknum TNI AL mendekati Mustaqim dan menuduhnya sebagai anggota Brimob. Meskipun Mustaqim telah menjelaskan, dia hanya warga sipil, namun para oknum TNI AL tersebut tetap memaksanya mengaku sebagai anggota kepolisian dan bahkan mengancam akan menenggelamkannya ke laut.

Beberapa anggota Brimob yang tiba di lokasi kemudian menyelamatkan Mustaqim. Korban dibawa ke markas Brimob untuk mendapat perlindungan.

Editor: Kurnia Illahi

SORONG, iNews.id - Nasib malang menimpa guru berinisial SA di SMP Negeri 3 Sorong, Papua Barat Daya. Dia didenda adat orang tua siswi berinisial ES sebesar Rp100 juta.

Kronologi kejadian bermula saat guru SA mendapati siswi ES menggambar alisnya dengan alat tulis saat proses belajar mengajar. Dia lalu merekam dan mengunggah video siswinya tersebut lewat akun media sosial pribadinya.

Video yang diunggah ini akhirnya viral hingga memunculkan berbagai reaksi netizen. Beberapa komentar dinilai keluarga ES sebagai bentuk stigma negatif terhadap anak mereka. Keluarga ES lalu menuntut ganti rugi kepada SA secara adat sebab telah mengunggah video anak mereka ke media sosial tanpa izin.

Kepala SMP Negeri 3 Kota Sorong Herlin S Maniagasi mengatakan, pihaknya telah berusaha menengahi persoalan ini. Bahkan, telah dilakukan beberapa pertemuan untuk mediasi antara keluarga siswi ES dan guru SA.

Awalnya keluarga siswi ES meminta denda adat sebesar Rp500 juta. Namun setelah negosiasi panjang, jumlahnya diturunkan menjadi Rp100 juta dengan batas pembayaran 9 November 2024.

“Kami sudah berupaya mengajak keluarga ES untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Namun hingga akhirnya disepakati untuk membayar denda Rp100 juta setelah negosiasi panjang,” ujar Herlin dikutip dari iNewsSorongraya, Kamis (7/11/2024).

Dia berharap peristiwa ini memberikan pembelajaran bagi guru untuk lebih berhati-hati dalam bertindak dan memanfaatkan media sosial. Dia juga mengimbau pihak orang tua dan siswa selalu mengedepankan komunikasi dan penyelesaian yang lebih damai.

Diharapkan pihak keluarga anak murid tidak 'main hakim sendiri' dalam situasi yang serupa di masa mendatang. Selain itu agar kasus ini segera terselesaikan dan  proses belajar mengajar di SMP Negeri 3 Kota Sorong dapat berjalan normal kembali.

Terkait kejadian ini, PGRI Sorong memutuskan untuk menggalang donasi untuk membantu guru SA sebagi bentuk solidaritas. Setiap guru di Kota Sorong diharapakan berpartisipasi dengan menyumbang Rp30.000. Langkah ini juga diikuti pihak sekolah yang menyisihkan Rp10 juta dan guru SA siap memberikan Rp20 juta.

Dalam pernyataan resmi, PGRI Kota Sorong mengingatkan pentingnya mempertimbangkan posisi guru di sekolah sebagai pendidik yang juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Editor: Donald Karouw

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemerintah akan memindahkan pelabuhan impor atau entry point untuk sejumlah komoditas industri tertentu ke wilayah Indonesia timur.

Tiga titik yang ditetapkan untuk pelabuhan impor yakni Pelabuhan Sorong di Papua Barat Daya, Pelabuhan Bitung di Sulawesi Utara dan Pelabuhan Kupang di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menurut Agus, hal tersebut bertujuan melindungi industri manufaktur dalam negeri.

PIXABAY/PETER LINDENAU Ilustrasi ekspor impor, kegiatan ekspor dan impor.

"Ini sesuai dengan usulan memindahkan pintu masuk barang impor dalam rangka mengamankan pasar domestik bagi produk dalam negeri sekaligus meningkatkan kapasitas logistik di Indonesia," ujar Agus dilansir siaran pers Kemenperin, Senin (4/11/2024).

"Beberapa komoditas yang jadi prioritas program pemindahan itu antara lain elektronik, tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, alas kaki, kosmetik, keramik, katup, dan obat tradisional," ungkapnya.

Agus menyebutkan, alasan pemindahan entry point untuk sejumlah komoditas tersebut karena rawan terhadap serbuan barang impor murah atau ilegal.

Dengan demikian, pemindahan pelabuhan impor ke kawasan Indonesia bagian timur akan menjadi fokus Kabinet Merah Putih.

"Ini kami jadikan fokus kebijakan pemerintahan Kabinet Merah Putih untuk menetapkan pelabuhan impor di Sorong, Bitung, dan Kupang,” tegas Agus Gumiwang.

Adapun pemindahan pelabuhan impor ke wilayah Indonesia timur itu merupakan salah satu program quick wins yang dirumuskan Kemenperin untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sesuai target pemerintah.

SHUTTERSTOCK/JASEN WRIGHT Ilustrasi manufaktur.

Selain pemindahan pelabuhan impor, Agus Gumiwang menyatakan pihaknya juga menginisiasi kebijakan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri.

Regulasi ini diharapkan dapat segara disahkan karena dinilai sangat menopang kebutuhan gas untuk pembangunan industri manufaktur.

“Di RPP Gas Bumi juga akan mengatur gas untuk kebutuhan energi, termasuk listrik. Jadi, kami bertekad dan konsisten untuk menyampaikan pentingnya keberlanjutan program harga gas bumi tertentu (HGBT),” ungkapnya.

Menurut Agus, RPP tersebut akan menjadi game changer dalam mendongkrak kinerja industri manufaktur yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah menargetkan pemindahan pelabuhan pintu masuk barang impor ke luar Pulau Jawa bisa dilaksanakan paling lambat tahun ini.

Kepala Pusat Pengawasan Standardisasi Industri Kemenperin Muhammad Taufiq mengatakan, rencana pemindahan pelabuhan tersebut masih dalam tahap pembahasan dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perdagangan.

“Sejauh ini masih proses pembahasan karena ini menyangkut seluruh kementerian dan lembaga terkait karena berkaitan dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian. Saya berharap tahun ini supaya ada dampak signifikan untuk usaha dalam negeri,” ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (19/8/2024).

Taufiq mengungkapkan, pemindahan pintu pelabuhan impor tidak kunjung dilakukan lantaran infrastruktur yang kurang memadai.

Selain itu, tidak banyak pelabuhan di luar Pulau Jawa yang dapat melayani kapal khusus ekspor-impor

Kementerian Perindustrian telah menyusun program quick wins guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami bersama kementerian lain di bawah koordinasi Menko Perekonomian telah melakukan rapat terbatas. Beberapa program prioritas di sektor perindustrian telah disampaikan, yang akan dibentuk gugus tugas atau task force untuk pembahasan secara detail," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Agus menyebutkan, program prioritas yang akan dilaksanakan adalah pemindahan pelabuhan impor atau entry point untuk beberapa komoditas tertentu ke Indonesia Timur demi melindungi industri manufaktur dalam negeri.

Hal ini sesuai dengan usulan Agus untuk memindahkan pintu masuk barang impor dalam rangka mengamankan pasar domestik bagi produk dalam negeri sekaligus meningkatkan kapasitas logistik di Indonesia. Beberapa komoditas yang jadi prioritas program pemindahan itu antara lain elektronik, tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, alas kaki, kosmetik, keramik, katup, dan obat tradisional.

"Pemilihan komoditas tadi bukan tanpa alasan, mengingat sektor-sektor industri tersebut rawan terhadap serbuan barang impor murah atau ilegal. Ini kami jadikan fokus kebijakan pemerintahan Kabinet Merah Putih untuk menetapkan pelabuhan impor di Sorong, Bitung, dan Kupang," imbuhnya.

Di sisi lain, Agus menambahkan, pihaknya juga menginisiasi kebijakan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri. Regulasi ini diharapkan dapat segera disahkan karena dinilai sangat menopang kebutuhan gas untuk pembangunan industri manufaktur.

"Di RPP Gas Bumi juga akan mengatur gas untuk kebutuhan energi, termasuk listrik. Jadi, kami bertekad dan konsisten untuk menyampaikan pentingnya keberlanjutan program harga gas bumi tertentu (HGBT)," ungkapnya.

Menurut Agus, RPP tersebut akan menjadi game changer dalam mendongkrak kinerja industri manufaktur yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Bahkan, melalui beleid ini juga tidak hanya tujuh subsektor industri yang mendapatkan HGBT sebagaimana saat ini diterapkan untuk industri pupuk, petrokimia, baja, keramik, kaca, oleokimia, dan sarung tangan karet.

"Kemenperin pada dasarnya pembina seluruh sektor manufaktur, jadi no one left behind," tegasnya.

Selanjutnya, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka pendek, pemerintah juga melakukan terobosan baru bagi sektor industri dalam bentuk Kredit Revitalisasi Industri Padat Karya.

"Kredit ini bertujuan mendorong pembiayaan perbankan bagi sektor usaha padat karya yang mendukung penciptaan lapangan kerja," jelas Agus.

Selain itu, kredit juga diberikan untuk meningkatkan produktivitas melalui pembaruan mesin produksi dan penerapan teknologi.

Untuk diketahui, dalam rakortas tersebut, Agus memaparkan beberapa quick wins di sektor industri, antara lain pengembangan standardisasi industri, industri hijau, dan jasa industri. Selain itu, program prioritas penyiapan SDM industri serta upaya pengembangan seluruh sektor industri yang menjadi binaan Kemenperin, yaitu industri agro, industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika (ILMATE) industri kimia, farmasi, dan tekstil (IKFT), serta industri kecil dan menengah (IKM). Kemenperin juga menjalankan program prioritas ketahanan industri, perwilayahan industri, dan akses industri internasional (KPAII).

Video: Syarat dari Pemerintah Agar Apple Bisa Jual iPhone 16 di RI

Video: Syarat dari Pemerintah Agar Apple Bisa Jual iPhone 16 di RI

Geliat usaha pedagang baju-atribut kampanye di Pasar Senen, Jakarta Pusat, kian lesu meski pada 2024 ini pemerintah menyelenggarakan pemilihan unum (pemilu) serentak. Bahkan kondisi ini membuat sejumlah pedagang di kawasan itu harus gulung tikar alias bangkrut.

Rizal selaku pedagang baju-atribut partai di kawan itu mengaku pesanan kebutuhan kampanye tahun ini turun drastis dibanding periode sebelumnya. Penurunan ini berlaku baik untuk pesanan baju-atribut kampanye Pilpres, Pileg, maupun kepala daerah (Pilkada) yang hingga saat ini masih berlangsung.

"Kalau sekarang (pesana baju-atribut kampanye) agak sepi. Ini saja kita lagi bikin untuk (salah satu pasangan) Pilkada daerah Sorong. Secara jujur ya (pesanan) sepi, jauh dari tahun-tahun kemarin," ucapnya kepada detikcom saat ditemui di kawasan Pasar Senen, Senin kemarin.

Secara keseluruhan, ia menyebut tahun ini toko miliknya mengalami penurunan pesanan baju-atribut kampanyenya hingga 45% dibandingkan dengan periode pemilu 2019 lalu. Kondisi ini terlihat semakin parah jika dibandingkan dengan periode pemilu 2014 hingga 2009 lalu.

"Ini penghasilannya lagi menurun banget, beda sama tahun-tahun kemarin yang alhamdulillah ya, syukur lah. Sekarang, bener dah, yang penting bisa buat makan, sama buat bayar sewa toko, sudah," terang Rizal.

Belum lagi untuk pesanan bendera partai misalnya, ia mengaku pada periode pemilu 2019 lalu tokonya masih bisa mendapatkan pesanan 2.000 hingga 5.000 bendera, namun tahun ini ia tidak mendapatkan pesanan sama sekali.

"(Pesanan) baju masih mending, kalau bendera itu yang sekarang nggak ada sama sekali. Dulu satu partai bisa pesan 2.000-5.000 bendera, sekarang nol. Bendera Merah Putih juga sama, tahun ini sepi pesanan," terang Rizal.

Parahnya lagi kondisi penurunan orderan ini juga dibarengi dengan penurunan perolehan atau jumlah keuntungan yang bisa didapat para pedagang. Artinya dari setiap pesanan untung bersih setiap pedagang semakin tipis yang membuat mereka sulit bertahan.

"Kan kita nge-press (sablon) butuh Rp 3.000 per kaos. Paling kita keuntungan (jual baju kampanye) dapat Rp 500 satu kaos. Ya, gitu doang, kadang-kadang (dapat untung) ya Rp 1.000 (per kaos). Kalau zaman dulu per kaos itu bisa Rp 10.000, Rp 15.000. Karena sekarang jual kemahalan juga nggak akan laku," ungkap Rizal.

Meski Rizal tidak menyebutkan secara langsung jumlah omzet yang didapatnya dulu dengan saat ini, namun sebagian perbandingan pada periode pemilu tahun-tahun sebelumnya ia mengaku bisa membeli mobil hingga sawah dari hasil penjualan baju-atribut kampanye. Namun tahun ini keuntungan yang didapat hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya operasional toko.

"Kalau dulu saya akuin untungnya besar banget, bahkan bisa beli mobil, bisa beli sawah, apalagi pas 2014, 2009, itu untung bersih besar banget. Kalau sekarang, ya paling alhamdulillah bisa untuk beli makan sama bayar sewa toko saja," terangnya.

Kondisi inilah yang menurutnya membuat banyak toko baju-atribut kampanye di Pasar Senen gulung tikar alias bangkrut. Bahkan sepengetahuan Rizal, sudah ada lebih dari lima toko di sepanjang selasar blok-nya yang sudah tutup akibat tidak sanggup bersaing lagi.

"Di sini banyak toko (baju-atribut kampanye yang tutup), ya itu faktor sepi. Banyak yang pada tutup, ya itulah pemasukan nggak ada, sudah pemasukan nggak ada kita bayar sewa toko setiap bulan. Jadi kalau kita nggak ada pemasukan ya pada tutup," kata Rizal.

"Di deretan sini saja sudah banyak yang tutup. Pokoknya dari ujung sini, ya sepanjang deretan inilah banyak yang tutup, lebih dari lima toko ada. Konveksi banyak yang tutup juga, langganan saya ada tiga yang sudah tutup," terangnya.

Sementara itu, pedagang baju-atribut partai di Pasar Senen lain bernama Irawan juga mengaku pesanan kebutuhan kampanye Pilkada tahun ini turun drastis dibandingkan periode kampanye sebelumnya. Di mana ia sendiri mengalami penurunan pesanan baju untuk kampanye hingga 25%.

Sama seperti Rizal, ia menyebut penurunan pesanan ini berlaku untuk pesanan Pilpres, Pileg, hingga Pilkada yang masih dalam proses kampanye hingga saat ini. Membuat usaha atribut kampanye ini menjadi tidak 'se-seksi' tahun-tahun sebelumnya.

"Kalau Pilkada ini nggak meriah (banyak pesanan), dan mereka juga orang-orang daerah cari (konveksi atau sablon baju kampanye) lebih dekat. Makin ke sini makin agak surut dibanding 2009, 2014, masih lumayan," ucap Irawan.

"25%-an ada turunya ke sekarang ya, dari 2019 ke tahun ini. Mereka lebih cenderung ini, (bagi-bagi) minyak (sembako) untuk turun-turun buat bawah ya (kampanye), kaos-kaos mereka cuma tambahan," terangnya lagi.

Sama seperti Rizal, Irawan mengaku saat ini tokonya juga tidak bisa mematok harga jual tinggi untuk produk baju-atribut kampanye yang dijualnya imbas persaingan yang lebih ketat.

"Dulu jual baju atau atribut lain tuh bisa dapat untung 100%. Jadi misalnya harga jual tumbler misalnya, modalnya Rp 40.000 bisa jual Rp 80.000. Atau jual baju modal Rp 15.000 bisa jual Rp 30.000 per piece ya," terangnya.

"Kalau sekarang dapat untung besar sudah susah. Misalnya sekarang modal semua Rp 40.000.000, dulu bisa dapat Rp 80.000.000, sekarang cari untung Rp 10.000.000 jadi Rp 50.000.000 sudah susah. Karena kalau kita ambil untung tertalu banyak kan jadi mahal, malah yang ada nggak laku," jelas Irawan lagi.

Beruntung Irawan mengaku dirinya masih mendapatkan cukup banyak pesanan untuk keperluan kampanye Pilkada meski tidak seramai tahun-tahun sebelumnya. Di mana pesanan ini sebagian besar sudah masuk bahkan sebelum KPU menetapkan nomor pemilihan calon kepala daerah.

"Sebelum keluar nomor malah, mereka sudah pada belanja, pada bikin (baju-atribut kampanye). Kalau sekarang udah keluar nomor begini, apalagi waktu (kampanye) tinggal sebulan lagi, ya sudah mulai berkurang (pesanan)," jelas Irawan.

"Kalau sekarang sudah pada nggak bikin-bikin (baju-atribut kampanye lagi), paling buat nambah-nambah doang. Kayak ini nambah (pesanan baju kampanye) 500, sudah nggak banyak lagi sekarang," ungkapnya.

Selain itu Irawan juga mengatakan saat ini para pedagang juga tidak bisa mengambil untung lebih dari setiap pesanan. Hal ini dikarenakan banyaknya saingan yang membuat para pedagang mau tak mau menjual baju-atribut kampanye dengan harga lebih murah dengan untung yang sangat sedikit demi mendapatkan pesanan.

Sehingga menurutnya saat ini para pedagang tidak hanya kekurangan orderan baju-atribut kampanye saja, tapi juga kurang mendapat keuntungan yang membuat usaha ini semakin sulit untuk diteruskan.

Bahkan Irawan menyebut kondisi ini sudah terlihat di sektor bisnis konveksi secara keseluruhan. Di mana banyaknya pabrik konveksi langganannya yang sudah gulung tikar alias bangkrut akibat tidak kuat lagi untuk bersaing di tengah sepinya pembeli.

"Banyak yang tutup juga konveksi. (Pabrik konveksi) kalau di daerah Tambora (Jakarta Barat) mah banyak yang tutup, pada beralih, mesin-mesinnya dijualin. Dulu sering pesan di sana, karena pada tutup saya beralih (cari pabrik konveksi lain)," ucapnya.

Sejumlah toko penjual baju dan atribut kampanye di Pasar Senen, Jakarta Pusat mengeluhkan sepinya pesanan untuk Pilkada 2024 ini. Saking susahnya dapat orderan, tidak sedikit toko di kawasan itu harus gulung tikar alias bangkrut.

Rizal selaku pedagang baju-atribut partai di kawan itu mengaku pesanan kebutuhan kampanye tahun ini turun drastis dibanding periode sebelumnya. Penurunan ini berlaku baik untuk pesanan baju-atribut kampanye pemilihan Presiden-Wakil Presiden (Pilpres), legislatif (Pileg), maupun kepala daerah (Pilkada) yang hingga saat ini masih berlangsung.

"Kalau sekarang (pesana baju-atribut kampanye) agak sepi. Ini saja kita lagi bikin untuk (salah satu pasangan) Pilkada daerah Sorong. Secara jujur ya (pesanan) sepi, jauh dari tahun-tahun kemarin," ucapnya kepada detikcom saat ditemui di kawasan Pasar Senen, Senin (28/10/2024).

Secara keseluruhan, ia menyebut tahun ini toko miliknya mengalami penurunan pesanan baju-atribut kampanyenya hingga 45% dibandingkan dengan periode pemilu 2019 lalu. Kondisi ini terlihat semakin parah jika dibandingkan dengan periode pemilu 2014 hingga 2009 lalu.

"Ini penghasilannya lagi menurun banget, beda sama tahun-tahun kemarin yang alhamdulillah ya, syukur lah. Sekarang, bener dah, yang penting bisa buat makan, sama buat bayar sewa toko, sudah," terang Rizal.

Parahnya lagi kondisi penurunan orderan ini juga dibarengi dengan penurunan perolehan atau jumlah keuntungan yang bisa didapat para pedagang. Artinya dari setiap pesanan untung bersih setiap pedagang semakin tipis yang membuat mereka sulit bertahan.

"Kan kita nge-press (sablon) butuh Rp 3.000 per kaos. Paling kita keuntungan (jual baju kampanye) dapat Rp 500 satu kaos. Ya, gitu doang, kadang-kadang (dapat untung) ya Rp 1.000 (per kaos). Kalau zaman dulu per kaos itu bisa Rp 10.000, Rp 15.000. Karena sekarang jual kemahalan juga nggak akan laku," ungkap Rizal.

Kondisi inilah yang menurutnya membuat banyak toko baju-atribut kampanye di Pasar Senen gulung tikar alias bangkrut. Bahkan sepengetahuan Rizal, sudah ada lebih dari lima toko di sepanjang selasar blok-nya yang sudah tutup akibat tidak sanggup bersaing lagi.

"Di sini banyak toko (baju-atribut kampanye yang tutup), ya itu faktor sepi. Banyak yang pada tutup, ya itulah pemasukan nggak ada, sudah pemasukan nggak ada kita bayar sewa toko setiap bulan. Jadi kalau kita nggak ada pemasukan ya pada tutup," kata Rizal.

"Di deretan sini saja sudah banyak yang tutup. Pokoknya dari ujung sini, ya sepanjang deretan inilah banyak yang tutup, lebih dari lima toko ada. Konveksi banyak yang tutup juga, langganan saya ada tiga yang sudah tutup," terangnya.

Pedagang Pasar Senen Foto: Ignacio Geordy Oswaldo

Sementara itu, pedagang baju-atribut partai di Pasar Senen lain bernama Irawan juga mengaku pesanan kebutuhan kampanye Pilkada tahun ini turun drastis dibandingkan periode kampanye sebelumnya. Di mana ia sendiri mengalami penurunan pesanan baju untuk kampanye hingga 25%.

Sama seperti Rizal, ia menyebut penurunan pesanan ini berlaku untuk pesanan Pilpres, Pileg, hingga Pilkada yang masih dalam proses kampanye hingga saat ini. Membuat usaha atribut kampanye ini menjadi tidak 'se-seksi' tahun-tahun sebelumnya.

"Kalau Pilkada ini nggak meriah (banyak pesanan), dan mereka juga orang-orang daerah cari (konveksi atau sablon baju kampanye) lebih dekat. Makin ke sini makin agak surut dibanding 2009, 2014, masih lumayan," ucap Irawan.

"25%-an ada turunya ke sekarang ya, dari 2019 ke tahun ini. Mereka lebih cenderung ini, (bagi-bagi) minyak (sembako) untuk turun-turun buat bawah ya (kampanye), kaos-kaos mereka cuma tambahan," terangnya lagi.

Beruntung Irawan mengaku dirinya masih mendapatkan cukup banyak pesanan untuk keperluan kampanye Pilkada meski tidak seramai tahun-tahun sebelumnya. Di mana pesanan ini sebagian besar sudah masuk bahkan sebelum KPU menetapkan nomor pemilihan calon kepala daerah.

"Sebelum keluar nomor malah, mereka sudah pada belanja, pada bikin (baju-atribut kampanye). Kalau sekarang udah keluar nomor begini, apalagi waktu (kampanye) tinggal sebulan lagi, ya sudah mulai berkurang (pesanan)," jelas Irawan.

"Kalau sekarang sudah pada nggak bikin-bikin (baju-atribut kampanye lagi), paling buat nambah-nambah doang. Kayak ini nambah (pesanan baju kampanye) 500, sudah nggak banyak lagi sekarang," ungkapnya.

Selain itu Irawan juga mengatakan saat ini para pedagang juga tidak bisa mengambil untung lebih dari setiap pesanan. Hal ini dikarenakan banyaknya saingan yang membuat para pedagang mau tak mau menjual baju-atribut kampanye dengan harga lebih murah dengan untung yang sangat sedikit demi mendapatkan pesanan.

Sehingga menurutnya saat ini para pedagang tidak hanya kekurangan orderan baju-atribut kampanye saja, tapi juga kurang mendapat keuntungan yang membuat usaha ini semakin sulit untuk diteruskan.

Bahkan Irawan menyebut kondisi ini sudah terlihat di sektor bisnis konveksi secara keseluruhan. Di mana banyaknya pabrik konveksi langganannya yang sudah gulung tikar alias bangkrut akibat tidak kuat lagi untuk bersaing di tengah sepinya pembeli.

"Banyak yang tutup juga konveksi. (Pabrik konveksi) kalau di daerah Tambora (Jakarta Barat) mah banyak yang tutup, pada beralih, mesin-mesinnya dijualin. Dulu sering pesan di sana, karena pada tutup saya beralih (cari pabrik konveksi lain)," ucapnya.

PT Pelindo (Persero) terus melakukan percepatan layanan di pelabuhan terutama pasca merger. Pelindo menyatakan, durasi parkir kapal atau port stay di pelabuhan kini telah semakin cepat.

Group Head Corporate Transformation & Program Management Pelindo, Mona Yudika mengatakan, percepatan pada waktu parkir kapal ini memberikan dampak berganda. Dia menyebut, waktu parkir kapal di Pelabuhan Sorong sebelumnya 3 hari.

"Kita ambil contoh adalah di Sorong, Sorong itu untuk satu kapal melakukan bongkar muat, sebelum kita melakukan transformasi itu 3 hari," katanya

Dia mengatakan, waktu parkir kapal 3 hari karena kemungkinan sebagian besar pekerja beribadah pada hari Minggu. Dengan adanya transformasi terutama pada sumber daya manusia (SDM), pihaknya berkoordinasi dengan pemuka agama di sana dan meyakinkan setelah ibadah operasional bisa berlanjut.

Dia juga mengatakan, dengan implementasi sistem, waktu parkir kapal bisa menjadi 1 hari.

"Dengan kita melakukan implementasi sistem dan sebagainya itu bisa mengurangi port stay dari 3 hari menjadi 1 hari," katanya.

Bagi pengguna jasa, terangnya, percepatan waktu parkir kapal itu bisa menghasilkan keuntungan efisiensi.

"Bayangkan misalkan satu kapal itu, chartered-nya atau biaya sewanya misalnya kita analogikan kita bicara misalnya satu kapal itu ada dia angka Rp 2 miliar per hari. Bayangkan kita mengurangi dari 3 hari menjadi 1 hari seberapa besar efisiensi yang bisa dilakukan, itu dari sisi pengguna jasa," ungkapnya.

Kebakaran hebat melanda Pasar Remu di Kota Sorong, Papua Barat Daya, pada Sabtu (28/9) malam waktu setempat.

Dikutip dari Antara, Polresta Sorong Kota masih mendalami penyebab kebakaran pasar terbesar di Provinsi Papua Barat Daya itu. Hampir 1.000 lapak pedagang dilaporkan hangus terbakar.

Pj Walikota Sorong Bernhard Rondonuwu dan Kapolresta Sorong Kota KBP Happy Perdana langsung meninjau kondisi usai kebakaran. Garis polisi juga telah terpasang di lokasi kebakaran.

Sementara warga dan pedagang yang menjadi korban kebakaran mencari barang-barang berharga yang masih bisa digunakan atau dijual kembali.

SORONG, iNews.id – Kebakaran melanda Pasar sentral RemuKota Sorong, Papua Barat Daya, Sabtu (28/9/2024). Akibat kebakaran tersebut, ratusan kios milik para pedagang hangus dilalap api. 

Upaya pemadaman berlangsung sekitar tujuh jam lantaran kondisi pasar yang padat serta banyaknya warga yang berkerumun untuk mengabadikan momen kebakaran menambah kesulitan petugas dalam memadamkan api.

Selain itu, polisi mengamankan beberapa orang yang diduga menjarah barang-barang milik para pedagang di lokasi kebakaran.

Kapolresta Sorong, Kombes Pol Happy Perdana Yudianto mengatakan, kebakaran terjadi sekitar pukul 18.00 WIT. Api diduga berasal dari los A Pasar Remu.

“Bangunan pasar yang mayoritas terbuat dari bahan mudah terbakar membuat api cepat menjalar Hasil pendataan sementara, lebih dari 500 kios pedagang hangus terbakar,” ungkapnya.

Dia mengatakan, sebanyak tiga mobil pemadam kebakaran dari Pemerintah Kota Sorong dan bandara, water cannon milik Brimob Yon B Sorong, serta belasan mobil tangki air dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas yang dibantu warga berupaya keras memadamkan kobaran api yang semakin besar.

“Akses menuju lokasi kebakaran terhambat karena padatnya pasar dan para pedagang yang berusaha menyelamatkan barang dagangan mereka,” katanya.

Dia mengatakan, warga yang berkerumun di sekitar lokasi untuk menyaksikan dan mengabadikan kebakaran juga mempersulit petugas pemadam kebakaran.

Meski imbauan untuk menyingkir demi keselamatan dan kelancaran proses pemadaman sudah disampaikan berkali-kali, banyak warga yang tidak mengindahkan.

“Penyebab pasti kebakaran belum diketahui termasuk jumlah kerugian karena masih dalam pendataan. Kami juga mengerahkan ratusan aparat untuk mengantisipasi aksi penjarahan,” ujarnya.

Editor: Kastolani Marzuki

JAKARTA, iNews.id - Gempa hari ini dengan kekuatan Magnitudo 3,4 mengguncang Sorong, Papua Barat Daya, Senin (23/9/2024) pukul 02.29 WIB. Guncangan gempa dirasakan di wilayah sorong pada skala II-III MMI.

Hasil analisis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) episenter gempa bumi ini terletak pada titik koordinat 0,74° LS dan 131,44° BT atau tepatnya berlokasi di laut 18 km timur laut Kota Sorong. Pusat gempa berada pada kedalaman 5 km.

"#Gempa (UPDATE) Mag:3.4, 23-Sep-24 02:29:18 WIB, Lok:0.74 LS, 131.44 BT (Pusat gempa berada di laut 18 km timur laut kota Sorong), Kedlmn:5 Km Dirasakan (MMI) II-III Sorong," tulis laman BMKG dikutip Senin (23/9/2024).

Gempa bumi ini berdampak dan dirasakan cukup kuat di Kota Sorong pada skala II-III (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan akan truk berlalu).

Sejauh ini belum ada laporan dampak gempa tersebut. Namun warga diminta untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis @infoBMKG.

Editor: Donald Karouw

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan mengusulkan kebijakan supaya produk tekstil dalam negeri bisa bersaing dengan barang impor. Kebijakan yang diusulkan yakni pintu masuk produk tekstil dilakukan di Indonesia timur.

Selain tekstil, produk lain yang diusulkan pintu masuknya di Indonesia timur yakni elektronik, tekstil hingga kosmetik.

"Kami akan segera mengusulkan adanya entry point terhadap 7 komoditas yang kami pelajari, kami evaluasi, terdapat banjir barang-barang impor dari negara tertentu. Nah itu akan kami usulkan, termasuk tekstil, untuk pintu masuknya ke Indonesia itu adalah pelabuhan-pelabuhannya ada di wilayah timur Indonesia," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di DPR Jakarta, Senin (26/8/2024).

"Tujuh komoditas yang kita ketahui bersama. Tekstil, elektronik, alas kaki, kosmetik, keramik," tambahnya.

Dia menegaskan, tidak melarang impor produk tekstil. Hanya saja, pintu masuk produk tersebut dilakukan di wilayah timur Indonesia.

"Pintu masuknya kita pindahkan ke wilayah timur Indonesia. Tidak ada perketatan. Pintu masuknya kita pindahkan, either nanti ke Sorong, ke Bitung, atau kita tambahkan ke Kupang. Jadi bukan diperketat, masuk Indonesia silahkan," katanya.

Dia mengatakan, hal itu dilakukan agar industri dalam negeri semakin kompetitif. Dia bilang, materi terkait pintu masuk produk impor itu sudah hampir selesai dan siap untuk dikirim ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Bahannya sudah hampir selesai, dan insyaallah, lusa kami kirim ke Bapak Presiden untuk minta ratas," katanya.

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengoptimalkan layanan kapal perintis di Sorong menuju destinasi wisata dunia, Raja Ampat, Papua Barat Daya. Hal ini dilakukan guna menunjang kepariwisataan Indonesia sekaligus upaya menghubungkan wilayah 3T di Indonesia.

Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Shelvy Arifin, mengatakan pengembangan lintasan penyeberangan, pelabuhan, dan infrastruktur penunjangnya dilakukan untuk mendukung konektivitas antarpulau di lintas perintis wilayah 3T, termasuk daerah destinasi wisata.

"Layanan ASDP, khususnya di kawasan Timur Indonesia menjadi moda transportasi andalan bagi masyarakat Papua. ASDP menyiapkan 3 kapal yang dapat digunakan untuk mencapai wilayah kepulauan Raja Ampat, yakni KMP Lema di lintasan Sorong - Waisai, KMP Terubuk I di lintasan Sorong - Arefi - Pam, dan KMP Kurisi di lintasan Sorong - Serpele," ujar Shelvy dalam keterangannya, Jumat (23/8).

Kepulauan Raja Ampat, merupakan wilayah kepulauan yang memberikan pemandangan alam yang eksotis dengan jajaran pulau-pulau kecil yang memukau dan dapat dijangkau melalui Sorong menggunakan kapal milik ASDP.

"Tujuan yang cukup digemari adalah Pulau Waisai, dapat ditempuh dalam waktu 5 jam dari Pelabuhan Sorong dalam kondisi cuaca normal," jelasnya.

Untuk jadwal penyeberangan dari Sorong menuju Waisai pada Agustus 2024 akan dilayani oleh KMP Lema pada tanggal 23 Agustus pukul 21.00, 25 Agustus pukul 08.00, dan 30 Agustus pukul 09.00 waktu setempat. KMP. Lema berkapsitas hingga 196 orang dan mampu memuat hingga 26 unit kendaraan campuran.

Hadirnya layanan perintis ASDP di sejumlah wilayah 3T, khususnya wilayah Sorong turut mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah tidak hanya di Sorong tetapi juga daerah di sekitarnya. Melalui rute di wilayah paling timur Indonesia ini, wisatawan dapat menikmati perjalanan menuju destinasi wisata kelas dunia Raja Ampat, yang dijuluki sebagai The Last of Paradise.

Selain para wisatawan, pengguna jasa di lintasan ini juga didominasi oleh para pedagang yang membawa bahan pokok dan hasil laut di dalam coolbox beragam ukuran untuk didistribusikan di setiap daerah.

ASDP juga mengoperasikan KMP Terubuk I, Sorong-Arefi, Arefi-PAM, Sorong-Lemalas, untuk menuju destinasi Raja Ampat dengan jadwal keberangkatan untuk lintasan Sorong-Arefi pada 23 Agustus pukul 20.00 WIT dan akan melanjutkan perjalanan dari Arefi menuju Pam pukul 03.00 WIT.

Hingga 2024 ini, ASDP telah beroperasi di 320 lintasan dimana lebih dari 70 persen di antaranya merupakan lintasan perintis. Lintasan ASDP didukung oleh 225 unit kapal, baik kapal perintis dan kapal komersial, serta 87 dermaga di 27 kantor cabang ASDP di seluruh  Indonesia.

"Segmen keperintisan mengambil porsi mayoritas dari total armada dan lintasan ASDP. Angka ini menggambarkan komitmen ASDP dalam mendukung konektivitas dan pertumbuhan di wilayah terpencil," tuturnya.