Presiden Prabowo Subianto resmi membubarkan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi Undang-undang Cipta Kerja. Hal ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Pembubaran Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja.

Lantas, apa alasan Prabowo membubarkan Satgas Undang-undang Cipta Kerja? Dalam bagian menimbang, dijelaskan bahwa Undang-undang Cipta Kerja sudah dilaksanakan secara efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja.

"Bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya diganti dengan Undang -undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah dapat dilaksanakan secara efektif dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja," tulis beleid tersebut, dilihat detikcom Sabtu (9/11/2024).

Lalu dijelaskan bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan maka perlu membubarkan Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang Undang Nomor 1 1 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," bunyi pasal 2 Keppres tersebut.

Adapun beleid tersebut ditandatangani Prabowo pada 8 November 2024. Adapun susunan Satgas Undang-undang Cipta Kerja sebelumnya adalah:

- Ketua Satgas: Mahendra Siregar
- Wakil Ketua I: Suahasil Nazara
- Wakil Ketua II: M. Chatib Basri
- Wakil Ketua III: Raden Pardede
- Sekretaris Satgas: Arif Budimanta

PT Hutama Marga Waskita (Hamawas) dalam waktu dekat akan segera memberlakukan tarif pada Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat (Kutepat) Seksi 3 (Junction Tebing Tinggi-Interchange Dolok Merawan) dan sebagian Seksi 4 (Interchange Dolok Merawan-Interchange Sinaksak).

Direktur Utama Hamawas Dindin Solakhuddin menyampaikan Tol Kutepat merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sumatera. Adapun ruas tol ini telah beroperasi tanpa tarif selama kurang lebih 1 bulan.

"Semenjak Tol Kutepat hadir ditengah Masyarakat, banyak respon positif yang kita terima yakni efisiensi waktu yang semula dari Medan Raya menuju Pematang Siantar memakan waktu tempuh 3 jam, kini hanya 1 jam 30 menit saja," kata Dindin, dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (29/10/2024).

Selain itu, Dindin menambahkan, tol ini juga menjadi akses mobilitas ke tujuan wisata bagi pengguna jalan tol yang melintas dari arah Medan atau Tebing Tinggi ke Pematang Siantar.

Selama dioperasikan tanpa tarif, Hamawas mencatat Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR) yang cukup tinggi di Jalan Tol Tebing Tinggi-Dolok Merawan-Sinaksak.

"Hal itu terlihat dari kendaraan yang melintas di Jalan Tol Tebing Tinggi-Dolok Merawan-Sinaksak setiap harinya tercatat sebanyak 10.080 kendaraan per hari," imbuh Dindin.

Dalam pengoperasiannya, pihaknya juga memastikan kualitas jalan maupun kelengkapan fasilitas yang ada telah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Fasilitas yang ada di Jalan Tol Tebing Tinggi-Dolok Merawan-Sinaksak meliputi 14 Armada, 258 Personil, 107 CCTV dan 5 VMS.

"Kita telah menyiapkan para petugas pelayanan operasional yang bertugas selama 24 jam ketika berada di ruas tol, dimulai dari Tim Patroli, Rescue, Petugas Derek dan Paramedis Serta tersedia cctv di sepanjang ruas tol Tebing Tinggi-Dolok Merawan-Sinaksak," ujarnya.

Selama periode pengoperasian tersebut, sosialisasi secara masif telah dilakukan melalui berbagai kanal komunikasi baik media sosial, media luar ruang serta siaran pers perusahaan dengan mendapatkan respon yang positif dari masyarakat.

"Kami berharap sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman pengguna mengenai aturan berkendara yang baik dan benar di jalan tol, edukasi pentingnya kecukupan saldo pada kartu elektronik untuk mencegah terjadinya antrian transaksi di gerbang tol, serta manfaat keberadaan tol ini sehingga pengguna jalan dapat mengetahui informasi akan diberlakukan tarif ruas Tol Tebing Tinggi-Dolok Merawan-Sinaksak," kata Dindin.

Dengan rencana penetapan tarif tersebut, Hamawas menghimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk mencukupkan saldo kartu elektronik, berkendara sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku di jalan tol.

Berkendara dengan kecepatan minimum 60 km/jam dan maksimum 100 km/jam serta tidak menggunakan bahu jalan kecuali dalam keadaan darurat. Apabila terjadi keluhan atau melihat tindak kejahatan yang ada di jalan tol, agar segera melapor ke Call Center Tol Kutepat di 0812-9595-3536.

Pengusaha merespons terkait pidato perdana Prabowo Subianto menjadi Presiden. Pidato perdana itu disampaikan Prabowo di hari yang sama saat pelantikan Presiden.

Founder and Chairman CT Corp sekaligus Ketua Dewan Usaha Kadin Indonesia, Chairul Tanjung (CT) menilai pidato pertama Prabowo usai dilantik merupakan cerminan dari keinginan masyarakat Indonesia yang menginginkan adanya perubahan dan perbaikan. Bahkan dia berpendapat pidato perdana Prabowo merupakan pidato yang pro rakyat.

"Kalau kita lihat sebenarnya pidato Bapak Presiden kita setelah dilantik itu sebenarnya pidato itu mencerminkan harapan dari seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan adanya perubahan adanya perbaikan dan adanya kemajuan. Semuanya dicantumkan dalam pidato Pak Prabowo waktu pelantikan itu. Tadi Mas Anin bilang memang agak sosialis tapi sosialisnya kanan. Jadi, memang sangat pro rakyat," kata pria yang akrab disapa CT dalam acara Dialog Ekonomi Kadin, Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Meskipun pidatonya terkesan berpihak pada rakyat, CT pun mengapresiasinya. Menurutnya, pidato Prabowo berdasarkan pertumbuhan ekonomi. Dia bilang pidato pertama biasanya menunjukkan apa yang ada dalam benak seseorang. Hal itu menjadi janji Prabowo sebagai seorang presiden kepada seluruh rakyat Indonesia.

"Nah sekarang kita melihat bagaimana pidato bisa terimplementasi. Harus saya sampaikan bahwa the key word pertumbuhan ekonomi 8% besarnya investasi sangat luar biasa. Kita tahu investasi itu hanya bisa dilakukan yg besar porsinya oleh dunia usaha. Apakah itu dunia usaha swasta, apakah BUMN, apakah pengusaha yang asing. Tentu kalau kita berharap adanya investasi yang kita harapkan kepastian hukum," terangnya.

Kemudian dia berharap adanya kestabilan, baik politik maupun keamanan agar dapat menarik investasi yang besar. Lalu yang paling penting, dia menyebut kualitas sumber daya manusia di Indonesia dapat ditingkatkan sehingga dapat lebih produktif dan mempunyai daya saing yang lebih besar.

"Ini semua buat dunia usaha baik swasta BUMN maupun asing akan melakukan investasi yang besaran. Ini semua peran Kadin karena menaungi dunia usaha yang besar. Tentu porsi ini tidak hanya bisa dinikmati oleh pengusaha pusat tapi daerah. Kue-kue ekonomi yang besar ini perlu dibuat semacam pemerataan ekonomi," jelas dia.

Oleh sebab itu, dia berharap adanya pusat pertumbuhan ekonomi baru bagi pengusaha. Hal ini dapat menyerap tenaga kerja.

"Kita tahu tantangan nggak mudah, keadaan global seperti ini, banyak komplikasinya. Kita tahu juga daya beli menurun, kelas menengah turun, jadi that's not easy. Jadi perlu satu koordinasi yg sangat luar biasa antara Pempus, Pemda, dan dunia usaha," imbuh dia.

Produk impor yang tidak memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) terindikasi masuk ke dalam Negeri. Hal ini diungkap oleh Andi Rizaldi, Kepala Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

"Jadi di tempat kami di Badan Standardisasi ada pusat, namanya Pusat Pengawasan Standar Industri, beberapa kali menemukan terutama produk impor yang katanya masuk secara legal tapi tidak ber-SNI padahal itu sudah dilakukan secara wajib nah itu mengindikasikan antara legal dan tidak legal," katanya dalam sosialisasi Pemberlakuan Standarisasi Industri Secara Wajib tahun 2024 di JW Marriott Hotel, Jakarta Selatan, Rabu (16/10/2024).

Kondisi ini berpotensi menimbulkan kerugian negara dari hilangnya pengenaan bea masuk terhadap barang impor. Terlebih, barang-barang tersebut juga tidak melalui proses pengurusan SNI.

"Bisa jadi kalau dia menggunakan kode HS yang sebenarnya, negara mendapatkan bea masuk 10%. Tapi karena ada pengalihan HS dia tidak menjadi harus wajib ngurus SNI, plus dia hanya membayar misalnya bea masuk 5% atau bahkan 0%, itu mengindikasikan ada kerugian negara," bebernya.

Oleh karena itu dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 45 tahun 2022 ada ketentuan yang mewajibkan produsen luar negeri memiliki perwakilan resmi di Indonesia. Jadi barang-barang yang diimpor harus masuk dulu ke gudang perwakilan resmi sehingga lebih mudah dimonitor.

Pada kesempatan itu, ia menyebut Indonesia menjadi negara di kawasan Asia Tenggara yang paling sedikit menggunakan standar nasional terhadap produk. Tercatat hanya ada 130 SNI yang diwajibkan. Dari 5.000 produk manufaktur yang punya SNI, hanya 4-3% yang wajib SNI.

"Jadi dari 5.000 itu mungkin hanya sekitar, kalau 500 kan 10%, ini hanya 4-3%, yaitu hanya 130 SNI yang diwajibkan. Sementara negara tetangga lain, Vietnam, Thailand, Malaysia, apalagi China, itu jumlah SNI yang sudah diwajibkan, bukan SNI kalo di sana, standar yang sudah diwajibkan itu lebih banyak lagi," bebernya.

Adapun Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita telah meluncurkan 16 Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) tentang Pemberlakuan Standardisasi Industri secara Wajib. Ke-16 Permenperin ini mengatur proses penilaian kesesuaian, yang mencakup audit dan pengujian yang sesuai dan benar.

Untuk mendukung implementasi 16 peraturan tersebut, Kemenperin telah menunjuk Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), terdiri dari 20 Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) dan 28 Laboratorium Penguji yang siap melakukan sertifikasi dan pengujian produk.

Andi pada kesempatan sebelumnya menyampaikan, 16 Permenperin baru itu untuk mengatur berbagai produk industri, antara lain produk kawat baja pratekan, kalsium karbida, katup, kompor, selang kompor gas LPG, ubin keramik, sprayer gendong, sepatu pengaman, sodium tripolifosfat, aluminium sulfat, seng oksida, dan semen.

"Hingga saat ini telah diharmonisasi sebanyak 44 rancangan Permenperin, dengan rincian 16 Permenperin telah diterbitkan dan 28 rancangan Permenperin dalam proses penerbitan. Sementara, 24 rancangan Permenperin lainnya masih dalam proses pembahasan dengan stakeholder, yang mana seluruhnya mengacu kepada pengaturan di dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 45 tahun 2022," paparnya

Pemerintah membuka wacana untuk mengatur pembelian BBM bersubsidi. Rencananya, pengaturan BBM bersubsidi ini berlaku mulai 1 Oktober 2024.

Dari informasi yang diterima detikcom, aturan ini hanya berlaku untuk kendaraan roda empat (mobil). Kemudian, pembatasan disebut-sebut akan dilakukan berdasarkan cubicle centimeter (cm3) alias cc.

Untuk yang berbahan bakar bensin, kendaraan yang boleh membeli BBM subsidi maksimal 1.400 cc. Sementara itu, untuk yang berbahan bakar diesel maksimal 2.00 cc.

Bila mengacu pada ketentuan tersebut, kendaraan yang bisa membeli BBM bersubsidi dengan bahan bakar bensin antara lain:

Toyota:
Raize 998 cc dan 1.198 cc
Agya 1.197 cc
Calya 1.197 cc
Avanza 1.329 cc

Daihatsu:
Ayla 998 cc dan 1.197 cc
Sigra 998 cc dan 1.197 cc
Sirion 1.329 cc
Rocky 998 cc dan 1.198 cc
Xenia 1.329 cc

Wuling:
Formo S 1.206 cc

Suzuki:
Ignis 1.197 cc
S-Presso 998 cc

Honda:
Brio 1.199 cc

Mercedes-Benz:
A-Class 1.332 cc
CLA 1.332 cc
GLA 200 1.332 cc
GLB 1.332 cc

Kia:
Picanto 1.248 cc
Seltos 1.353 cc
Rio 1.348 cc

Nissan:
Magnite 999 cc
Kicks e-Power 1.198 cc

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sempat berkomentar mengenai kriteria kendaraan yang boleh menerima BBM subsidi ini. Dia mengatakan kriteria kendaraan yang boleh menerima BBM bersubsidi sedang dibahas.

"Nanti dibahas, saya belum bisa bicara detail itu," katanya di DPR, Selasa (27/8/2024) lalu.

Pemerintah berupaya agar penyaluran subsidi tepat sasaran. Bahlil mengatakan BBM bersubsidi dialokasikan untuk masyarakat golongan ekonomi menengah bawah.

"Kalau yang berhak menerima subsidi itu kan masyarakat, mohon maaf ya, yang golongan ekonominya menengah ke bawah. Kalau kita, kayak kita masih menerima BBM bersubsidi, apa kata dunia, Bos?" ujarnya.

Bahlil mengonfirmasi ada rencana pembatasan BBM bersubsidi mulai 1 Oktober. Dia mengatakan pembatasan ini akan diatur melalui peraturan menteri (permen).

"Ya memang ada rencana begitu. Karena, begitu aturannya keluar, permennya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Nah, waktu sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas," kata Bahlil menjawab kabar aturan pembelian BBM bersubsidi mulai 1 Oktober.

Sebagaimana diketahui, pemerintah memberikan subsidi untuk BBM jenis solar dan Pertalite. Saat ini PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Patra Niaga telah membuka pendaftaran untuk kendaraan via websitesubsiditepat.mypertamina.id sebagai upaya agar BBM tepat sasaran dan mendukung kebijakan pemerintah mengatur penyaluran BBM bersubsidi.

Simak Video 'Viral Beli BBM Kena Biaya Admin Rp 5.000, Pengawas SPBU: Inisiatif Operator':

[Gambas:Video 20detik]

Pemerintah akan melakukan pembatasan BBM subsidi, kabarnya hal ini akan dilakukan per 1 Oktober 2024. Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka-bukaan soal wacana tersebut.

Dia mengatakan sampai saat ini belum ada rapat khusus di Istana mengenai hal itu. Maka dari itu, sebetulnya belum ada keputusan apakah BBM subsidi akan dibatasi pembeliannya di Oktober mendatang.

Meski begitu, Jokowi membenarkan pemerintah saat ini sedang mempersiapkan kebijakan tersebut. Saat ini proses sosialisasi soal rencana pembatasan BBM sedang dilakukan. Menurutnya, pemerintah masih perlu melihat kondisi di tengah masyarakat terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan penting tersebut.

"Saya kira kita masih dalam proses sosialisasi kita akan melihat kondisi di lapangan seperti apa. Belum ada keputusan dan belum ada rapat," tegas Jokowi di sela-sela kunjungan kerjanya di Yogyakarta, Rabu (28/8/2024).

Wacana pembatasan BBM subsidi mulai 1 Oktober 2024 pertama kali diungkapkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Sebelum diterapkan, Bahlil mengatakan pihaknya akan melakukan sosialisasi.

"Ya memang ada rencana begitu. Karena begitu aturannya keluar, Permennya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Nah, waktu sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas," kata Bahlil menjawab kabar pembatasan BBM subsidi 1 Oktober di DPR Jakarta, Selasa (27/8/2024) kemarin.

Bahlil mengatakan pembatasan BBM subsidi akan dilakukan melalui penerbitan peraturan menteri (Permen). Meskipun awalnya pemerintah berencana akan mengatur pembelian BBM subsidi melalui revisi Perpres No 191 Tahun 2014.

Dua Alasan BBM Subsidi Dibatasi
Kembali ke Jokowi, orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan ada dua hal yang menjadi urgensi penerapan pembatasan BBM subsidi dilakukan pemerintah. Pertama berkaitan dengan polusi udara di kota besar, utamanya di Jakarta.

Perlu diketahui BBM bersubsidi kandungan oktannya rendah, hal itu membuat proses pembakaran yang tidak sempurna yang dapat memicu emisi gas penyebab polusi yang lebih banyak.

Kedua, Jokowi ingin ada efisiensi pada APBN, khususnya di APBN 2025. Sebab selama ini, BBM bersubsidi banyak sekali disalurkan tapi tidak tepat sasaran. Subsidi yang ditetapkan dengan APBN pun akhirnya bocor.

"Yang pertama ini berkaitan nanti ini di Jakarta utamanya dengan polusi, yang kedua kita ingin ada efisiensi di APBN kita. Terutama untuk 2025," papar Jokowi.

Perlu diketahui juga, dalam RAPBN 2025 pun pemerintah mengusulkan volume BBM subsidi sebesar 19,41 juta kiloliter (KL). Jumlah tersebut lebih rendah dibanding dengan APBN 2024 sebesar 19,58 juta KL.

Penurunan ini terjadi karena pemerintah berencana agar penyaluran BBM ini tepat sasaran. Dengan tepat sasaran, maka kuota BBM subsidi bisa turun.

Kami sudah melakukan sosialisasi ke 11 kecamatan yang ada di Batam, kecuali Belakangpadang, dan sudah 48 kelurahan yang diberikan sosialisasi oleh tim PLN...

Batam (ANTARA) - PT PLN Batam, Kepulauan Riau, membentuk tim sosialisasi terkait penyesuaian tarif listrik (tariff adjustment) di wilayah setempat.

Sekretaris Perusahaan PT PLN Batam Zulhamdi di Batam, Rabu, mengatakan hingga saat ini sudah 48 kelurahan yang dilakukan sosialisasi oleh tim PLN.

"Kami sudah melakukan sosialisasi ke 11 kecamatan yang ada di Batam, kecuali Belakangpadang, dan sudah 48 kelurahan yang diberikan sosialisasi oleh tim PLN, kami buat tim khusus untuk melakukan sosialisasi," ujar Zulhamdi.

Secara keseluruhan, penyesuaian tarif ini akan berdampak pada sekitar 346.622 pelanggan, termasuk rumah tangga dan bisnis.

"PLN juga menegaskan bahwa syarat pemasangan daya untuk pelanggan tidak mampu adalah harus ada surat keterangan miskin," kata dia.

Ia menjelaskan penyesuaian tarif ini akan berdampak pada tarif rumah tangga dengan daya listrik di atas 1.300 VA, sedangkan untuk daya 450-900 VA tidak akan terkena dampak, sementara rumah tangga dengan daya 1.300-2.200 VA akan mengalami kenaikan tarif sekitar 6 persen.

Sementara itu, untuk daya 4.400 VA ke atas, kenaikannya mencapai 9,8 persen.

“Jika biasanya membayar Rp200 ribu, jika kenaikannya 6 persen atau Rp12 ribu untuk rumah tangga dengan daya 1.300-2.200 VA," kata dia.

Untuk sektor bisnis, penyesuaian tarif akan berlaku untuk golongan dengan daya 2.200 VA sampai 200 kVA dengan kenaikan sebesar 6 persen.

"Kami berharap dengan penyesuaian tarif ini, pelayanan energi di Batam terus meningkat. Biaya pokok penyediaan energi terus naik dari tahun ke tahun, terutama sejak 2017 akibat naiknya kurs dollar, inflasi, dan harga energi primer," kata dia.

Pewarta: Jessica Allifia Jaya Hidayat
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024