Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dalam pidato kenegaraan pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mengelola kekayaan negara demi kemakmuran rakyat, sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk itu, Presiden Prabowo resmi mengumumkan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau singkatnya BPI Danantara.

“Semua kekayaan bangsa Indonesia harus sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat kita. BPI Danantara dibentuk sebagai perwujudan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan katalisator investasi nasional yang fokus pada pengelolaan investasi strategis negara," tandasnya dalam pidato perdananya tersebut.

Kini, Muliaman Darmansyah Hadad yang mantan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didaulat sebagai Kepala BPI Danantara. Kelak, BPI Danantara digadang-gadang sebagai cikal bakal superholding BUMN, layaknya Temasek di Singapura dan Khazanah milik Malaysia.

Muliaman menyampaikan, mengacu kepada pasal 33 UUD 1945, salah satu tugas penting BPI Danantara adalah membangun fondasi investasi negara yang kuat dengan melakukan konsolidasi kekayaan negara dipisahkan. Alhasil, mobilisasi dana dapat lebih optimal dengan tata kelola, transparansi, dan pengelolaan risiko yang prima.

"Kami akan bekerja keras untuk melakukan transformasi, membangun ekosistem investasi yang kondusif, berkoordinasi dan bersinergi serta memberikan nilai tambah bagi semua pihak, baik dalam negeri maupun global,” ujarnya dalam keterangan resminya dikutip KONTAN.

Menurut Muliaman, akan ada revisi Undang-Undang BUMN yang harus dilakukan, dalam rangka pembentukan Danantara. "Iya betul. Ada nanti persiapan UU untuk Danantara," katanya.

Wakil Menteri Keuangan III Anggito Abimanyu mengungkapkan, Danantara nantinya akan menjadi super hoding BUMN yang mengkonsolidasikan aset-aset berbagai BUMN untuk dijadikan sebagai kendaraan investasi pemerintah untuk mendongkrak atau leverage aset itu.

"Nanti akan diumumkan sendiri oleh Pak Presiden berapa dana yang kita kumpul dari saham kita, di capital kita, di Pertamina, di PLN, di BUMN-BUMN, dana pensiun dan sebagainya. Itu kan kalau sendiri-sendiri kan enggak bisa apa-apa," kata Anggito dalam acara Orasi Ilmiah Dies Natalis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM), Senin (28/10/2024).

Toto Pranoto, Associate Director BUMN Research Group, Lembaga Management FEB UI menilai, dalam konteks kelembagaan Danantara, maka regulasi yang mengatur bahwa Kepala BPI Danantara bertanggung jawab kepada Presiden sudah cukup tepat.

"Ini tentu sebagai suatu bentuk tatakelola yang memungkinkan otonomi besar yang dimiliki badan ini dalam pengelolaan BUMN tidak akan banyak diintervensi oleh banyak pihak lain," tuturnya kepada KONTAN, Rabu (30/10/2024).

Toto menyebut, pengalaman selama ini banyak kasus mismanajemen atau korupsi BUMN karena intervensi pihak luar. Saat ini paling tidak ada beberapa institusi yang keberadaannya mengatur dan atau mengelola BUMN. Selain Kementerian BUMN, maka ada Badan Pengelola Danantara dan Indonesia Investment Authority (INA).

Meskipun INA saat ini masih belum aktif sepenuhnya, namun lembaga ini sudah pernah diberikan wacana untuk mengelola BUMN bluechips seperti BBRI dan BMRI dalam rangka menarik minat calon investor global.

Dalam jangka pendek ini tentu Kemeterian BUMN adalah pengelola BUMN sesuai amanat UU BUMN 19/2003. Upaya untuk mulai memisahkan fungsi regulatory di Kementerian BUMN kepada Danantara sebagai executing agency harus disesuaikan dengan amandemen terhadap UU No. 19/2003.

"Upaya amandemen ini sudah cukup lama dibahas di DPR namun belum ada kesepakatan sampai dengan akhir masa jabatan Presiden Jokowi," sebut Toto.

Toto melihat karakter BUMN Indonesia dan juga fungsi yang diembannya sesuai UU 19/2003 tentang BUMN,yakni bukan saja fungsi komersial semata namun juga fungsi public serviceobligation (PSO).

Dengan melihat karakter itu, maka model BUMN Khazanah di Malaysia terlihat lebih fit dengan situasi pengelolaan BUMN Indonesia.

"Khazanah memiliki model pengelolaan BUMN dengan pendekatan portfolio seperti Temasek, namun masih mengakomodasi pengelolaan BUMN yang memiliki tugas PSO yang strategis seperti Tenaga Nasional Bhd (listrik) atau Telecom Malaysia," paparnya.

Menurut Toto, bisa dikatakan Khazanah tidak sepenuhnya mengelola perusahaan negara pada posisi hands on ownership seperti Temasek. Namun, masih kombinasikan dengan aspek direction pada BUMN dengan tugas PSO besar (hands on management).

Karenanya target return untuk BUMN di bawah Khazanah yang memiliki bisnis fully commercial berbeda dengan kelompok BUMN yang memiliki juga tugas PSO.

Trubus Rahadiansyah, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti menilai, ide mendirikan super holding dengan cikal bakal Danatara bisa saja menjadi opsi asalkan tujuannya untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat.

"Lahirnya BUMN adalah amanat konstitusi UUD 1945. BUMN memiliki tugas sebagai public service obligation (PSO), jadi tidak hanya bisnis," terangnya kepada KONTAN, Rabu (30/10/2024).

Adapun dari aspek kebijakan publik, Trubus pembentukan superholding BUMN harus melalui berbagai tahapan, termasuk sinkronisasi dan harmonisasi payung hukumnya agar memiliki landasan yang kuat. Bisa saja dengan menyusun omnibus law BUMN, dengan harmonisasi sejumlah undang-undang terkait untuk memperkuat posisi BUMN.

"Tapi masalah utama BUMN kita selama ini adalah banyaknya intervensi dari kepentingan politik. Kalau BUMN kita ingin kuat dan maju, maka harus diisi profesional semua," tegasnya.

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo mendukung rencana Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk melanjutkan program hilirisasi industri dan sumber daya alam. Ia menyebut kekayaan sumber daya alam Indonesia yang berlimpah dapat diurus dan diolah sebaik-baiknya di Indonesia melalui program ini agar hasilnya dinikmati seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya sekelompok orang.

"Sumber daya alam harus bisa dikelola di dalam negeri, sehingga menghasilkan produk yang memiliki nilai jual tinggi dan menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi. Hilirisasi adalah ikhtiar mewujudkan perekonomian nasional yang efisien dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan pasal 33 UUD 1945," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Selasa (15/10/2024).

Menurut Bamsoet, perlu perubahan mindset pembangunan di kalangan pemerintah, pelaku bisnis, maupun masyarakat, agar terjadi kolaborasi multipihak. Khususnya dalam menata ulang pembangunan ekonomi yang dapat menghasilkan pertumbuhan berkualitas serta berkelanjutan.

Ia mengatakan hal ini dapat diterapkan lewat model ekonomi sirkular. Model ini mengupayakan efisiensi sumber daya, serta upaya pemanfaatan kembali residu yang dihasilkan dari industri untuk diolah kembali dan memberikan nilai tambah yang lebih besar serta berulang.

"Model ekonomi sirkular ini dapat baik berjalan ketika kualitas industri nasional, sudah mampu secara seksama melakukan pemrosesan material sumber daya dari hulu ke hilir. Sebagaimana yang digagas pemerintahan Presiden Jokowi tentang hilirisasi mineral, emas, bauksit, nikel, tembaga ataupun bijih besi," terangnya.

Lebih lanjut, Bamsoet mengungkapkan Indonesia tercatat sebagai salah satu pemilik sumber daya alam terbesar dunia, seperti nikel, batubara, emas, tembaga, dan gas alam. Tercatat sepanjang 2023, realisasi produksi bijih nikel RI hampir mencapai 200 juta ton. Sementara, nilai ekspor nikel hasil dari program hilirisasi mencapai Rp 500 triliun.

"Strategi hilirisasi industri yang dilakukan Presiden Joko Widodo juga telah terbukti memberikan hasil sangat positif. Salah satu buktinya, terjadi peningkatan nilai investasi di sektor industri pengolahan non migas yang sangat pesat dalam satu dekade terakhir. Di mana nilai investasi sektor industri pengolahan non migas pada tahun 2014 senilai Rp 186,79 triliun, naik pesat menjadi Rp 565,25 triliun di tahun 2023," pungkas Bamsoet.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan akan menindaklanjuti sejumlah rekomendasi MPR periode 2019-2024. Beberapa rekomendasi di antaranya soal pembahasan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Muzani menyampaikan ini usai dilantik menjadi Ketua MPR RI 2024-2029 ketika menjawab pertanyaan wartawan soal kemungkinan amandemen dan PPHN akan dibahas lagi.

"Itu (amandemen dan PPHN) bagian dari rekomendasi yang kita terima dari MPR periode yang lalu," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Adapun dalam pidato perdananya, Muzani menegaskan rekomendasi MPR RI periode 2019-2024 akan ditindakjanjuti. Dia juga menyebut hal ini menjadi salah satu agenda penting MPR RI.

"Agenda penting MPR lainnya adalah menindaklanjuti rekomendasi MPR masa bakti 2019-2024 sebagaimana tertuang dalam keputusan MPR nomor 3 MPR 2024 yang merupakan rekomendasi yang diberikan kepada kita," ujar Muzani.

Diberitakan sebelumnya, MPR mengesahkan Rancangan Keputusan tentang Rekomendasi MPR RI periode 2019-2024 dalam rapat paripurna akhir masa jabatan pada Rabu (25/9/2024), untuk diserahkan ke periode selanjutnya.

Ketua MPR RI 2019-2024, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menjelaskan, rancangan rekomendasi ini sebelumnya telah disepakati dalam Rapat Gabungan Pimpinan MPR dan Pimpinan Fraksi atau Kelompok DPD.

Adapun salah satu poin dalam rekomendasi MPR periode 2019-2024 itu adalah melanjutkan diskusi, kajian, dan pendalaman mengenai Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Saat penyampaian pandangan, Ketua Fraksi Nasdem MPR RI Taufik Basari mengatakan bahwa pihaknya mendukung dilanjutkannya pembahasan soal amendemen UUD 1945.

“Fraksi Nasdem MPR RI berpandangan bahwa perubahan konstitusi bukanlah hal yang tabu dan dilarang, karena UUD 1945 sendiri menyediakan ruangnya,” kata Taufik di ruang rapat.

Oleh karena itu, kata Taufik, perubahan konstitusi dapat dilaksanakan sepanjang terdapat kebutuhan fundamental untuk dilakukan.

“Sikap Fraksi Nasdem MPR RI adalah bahwa perubahan konstitusi melalui amendemen kelima dapat dilakukan sepanjang memenuhi syarat dan kondisi,” pungkasnya.

JAKARTA, investor.id - Pakar hukum Prof Dr Henry Indraguna SH mengapresiasi keputusan revisi UU Wantimpres yang batal mengubah nomenklatur Wantimpres menjadi DPA . 

"Perubahan nomenklatur kan harus dikembalikan juga pada filosofinya. Kalau menjadi DPA, harus dipahami tugas dan fungsi DPA sebagaimana filosofi pembentukannya dulu. Jika sekarang nomenklatur diubah menjadi Wantimpres RI, yakni dengan menambahkan RI di dalamnya, ini juga menegaskan bahwa Indonesia menganut sistem Presidensiil," kata Prof Henry dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (15/9/2024).

Menurut Prof Henry, penghapusan Lembaga DPA yang diwacanakan dihidupkan kembali seperti era Orde Baru, tentu tidak kemudian secara otomatis menghilangkan fungsi memberikan pertimbangan kepada presiden.

Sebagai gantinya, amandemen keempat UUD 1945 mengubah pasal 16 menjadi pembentukan suatu dewan pertimbangan. 

Dijelaskannya, pasal 16 UUD NRI 1945 mengatur, presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. "Jadi fungsi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpre) lebih efesien secara teknis" katanya.

Prof Henry berpendapat, DPA menjadi tidak efektif karena dalam praktiknya tidak lagi menjadi sejajar dengan lembaga Presiden.

DPA yang seharusnya menjadi salah satu alat kontrol kekuasaan justru menjadi subordinat Presiden.

"Nah, ketika DPR RI sudah mampu mengembalikan marwahnya sebagai alat kontrol kekuasaan dengan tiga fungsi yang mereka miliki, maka DPA otomatis tak dibutuhkan kembali. Wantimpres menjadi lebih efisien karena secara berkala mengkaji, mengevaluasi kondisi sosial di masyarakat. 

Hasil kajian tersebut kemudian dijadikan masukan, pertimbangan dan evaluasi kebijakan yang diambil Presiden. 

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat hukum Pieter C. Zulkifli menyoroti kemunduran hukum yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini.

Mantan ketua komisi hukum DPR ini menilai, sistem hukum yang seharusnya menjadi benteng terakhir bagi keadilan, justru menjadi alat para penguasa untuk melindungi diri bersama kroninya.

"Hukum yang bisa dibeli hanya akan menciptakan penjahat-penjahat baru yang berlindung di balik atribut kehormatan, menjauhkan keadilan dari rakyat," kata Pieter Zulkifli dilansir dari Tribunnews.com, Selasa (27/8/2024).

Dia berpandangan, reformasi dan perubahan yang diharapkan dari amandemen UUD 1945 ternyata tidak lebih dari sekadar alat politik untuk memperkuat cengkeraman kekuasaan.

Mantan politikus Demokrat ini pun menilai, retorika indah tentang Indonesia Maju dan Indonesia Emas hanyalah 'selimut tebal' yang menutupi kenyataan pahit.

Dia berpendapat, jika rakyat semakin lelah, maka harapan untuk hidup menjadi lebih baik semakin menipis.

Pada akhirnya, kepercayaan terhadap institusi negara dan para pemimpin pun semakin pudar.

Bahkan, tokoh agama, budayawan, dan pemimpin opini publik yang seharusnya menjadi pilar kebenaran, justru terjebak dalam pusaran kekuasaan.

Pieter pun menyoroti adanya agenda-agenda terselubung di balik janji politik yang kerap dilontarkan para elite.

Terlebih, agenda itu hanya menguntungkan kelompok tertentu atau segelintir orang.

Pieter Zulkifli menyebut, kebenaran dan kejujuran yang seharusnya menjadi pilar utama dalam pemerintahan, sering kali dikorbankan demi ambisi kekuasaan.

"Para politisi yang korup tidak jarang menjadi pengkhianat bangsa, menjual kepentingan rakyat demi keuntungan pribadi dan golongan," kata Pieter.

Menurut dia, Indonesia adalah gambaran nyata dari bangsa yang tengah berjuang keluar dari belenggu kegelapan.

Sejarah mencatat bagaimana bangsa ini pernah dijajah sangat lama dan sangat menderita, namun luka akibat penjajahan itu seakan tak kunjung sembuh.

Bukan rahasia lagi, kata Pieter Zulkifli, bahwa para penguasa dan elite politik lebih sering memperjuangkan kepentingan pribadi dan kelompoknya, ketimbang memperhatikan masa depan rakyat.

"Pasca-kemerdekaan, kekuasaan politik yang kotor terus merajalela, menggerogoti sendi-sendi kehidupan bangsa," ujar dia.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Pengamat Soroti Agenda Terselubung di Balik Janji Politik Para Elite"

JAKARTA, investor.id – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta berbagai pihak khususnya DPR dan pemerintah agar mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi dalam revisi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada (UU Pilkada). Megawati mengingatkan putusan MK bersifat final dan mengikat, harus ditaati oleh lembaga negara lain.

“Taat sepenuhnya kepada putusan MK,” ujar Megawati saat memberikan arahan kepada bakal calon kepala daerah yang diusung PDIP di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).

Megawati mengakui tengah mencermati dinamika pasca putusan MK atas UU Pilkada. Dia pun sempat bertanya kepada mantan Menko Polhukam Mahfud MD soal aturan yang memungkinkan tidak mengikuti putusan MK.

“Orang saya ini lihat kejadian tadi pagi aja, saya sampai nanya itu Pak Mahfud. Itu pasal apa ya yang dipakai ya? Beliau ketawa aja. Tuh, berarti enggak ada pasalnya loh,” kata Megawati.

Megawati lalu mengutip ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

“Pasal 24C ayat (1), Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, final dan final. Final. Kalau kerennya kan, final and binding. Keren toh. Untuk menguji Undang-Undang, berarti Undang-Undang berada di bawahnya terhadap Undang-Undang Dasar (UUD),” jelas Megawati.

Lebih lanjut, Megawati meminta semua pihak khususnya pembuat Undang-Undang jangan pura-pura tidak paham mengenai ketentuan putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Menurut dia, jika orang menentang ketentuan tersebut, berarti bukan orang Indonesia.

“Kalau ada orang yang akan menantang apa yang berbunyi di pasal-pasal ini, maka dia bukan orang Indonesia. Saya enggak mau salah aturan. Hehe hihi gila. Jadi, apa amanat ini? Tidak bisa ditafsirkan lain karena itulah mengingkari keputusan MK, sama saja artinya dengan pelanggaran konstitusi,” pungkas Megawati.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Study (IRESS), Marwan Batubara, menilai pasal yang mengatur pemanfaatan bersama jaringan atau power wheeling dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru Energi Terbarukan (EBET) bertabrakan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Salah satu pelanggarannya adalah diabaikannya hak prinsip natural monopoli BUMN/PLN yang diamanatkan dan dijamin Pasal 33 UUD 1945. Pasal tersebut mengatur mengenai sektor strategis dan menyangkut hidup orang banyak, dikuasai negara/BUMN untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

"Ketentuan power wheeling dalam PP No.14/2012 telah melanggar Pasal 33 UUD, serta menyabot hak monopoli dan menggerogoti bisnis BUMN. PP ini bisa saja tetap berlaku," ujar Marwan dalam webinar "Menyoal Penerapan Skema Power Wheeling Dalam RUU EBET" yang ditayangkan secara daring, Kamis (1/8).

Menurutnya, penerapan skema power wheeling akan memberikan kerugian bagi negara/BUMN, konsumen listrik dan APBN hingga saat ini dan masa depan. Maka dari itu, ia berharap Pemerintah dan DPR dapat menjamin prinsip-prinsip bernegara menjadi pegangan utama pembahasan RUU EBET.

Selain itu, Marwan mengatakan, DPR dan pemerintah harus menjamin azas-azas keterbukaan, demokrasi dan partisipasi publik, serta berjalannya proses pembentukan (formil) UU EBT sesuai konstitusi dan UU PPP (UU No.12/2011 atau UU No.15/2019).

"Dalam hal ini publik/rakyat diminta untuk ikut berperan aktif," ujarnya.

Marwan mengatakan, Ia sangat mendukung pemerintah dalam memenuhi target-target pemenuhan demand energi, investasi, net zero emission, ketahanan energi dan Pembangunan nasional.

Namun, berbagai target ideal tersebut harus dicapai dengan tetap memperhatikan aspek-aspek konstitusional, legal, keadilan, kebersamaan, keberlanjutan pelayanan publik dan berbagai kepentingan strategis nasional.

"IRESS menuntut agar pembentukan UU EBET harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip bernegara dan kepentingan nasional tersebut," ucapnya.

Pembahasan RUU EBET

Saat ini, pemerintah mengebut penyelesaian draf Rancangan Undang-undang Energi Baru Energi Terbarukan (RUU EBET) yang tengah digodok bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Pembahasan RUU EBET tersebut diharapkan rampung tahun sebelum pergantian presiden yang baru.

"Kita lagi dorong terus, mudah-mudahan clear lah (pembahasannya). Ini rapat terus supaya tahun ini bisa diundangkan dan turunan regulasinya dipercepat," kata Direktur Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Hendra Iswahyudi, di Jakarta, Rabu (3/7).

Dia mengatakan, saat ini masih ada satu pembahasan yang belum mendapatkan titik temu antara Kementerian ESDM dan DPR yaitu pemanfaatan bersama jaringan listrik. Hal itu diharapkan dapat mengoptimalkan utilitas jaringan sehingga bisa mendorong penyaluran listrik EBT.

Hendra mengatakan, Kementerian ESDM mendorong power wheeling ada di RUU EBET. Hal itu terutama untuk melayani perusahaan yang sepenuhnya ingin menggunakan energi terbarukan secara penuh.

Dalam kesempatan itu, Hendra juga menegaskan jika bauran energi baru terbarukan (RUU EBET) belum berubah yaitu sebesar 23 persen pada 2025. Dia mengakui target tersebut sulit dicapai karena realisasi bauran EBT hingga akhir 2023 baru mencapai 13 persen.

Namun, pemerintah berupaya untuk mengejar target bauran tersebut. Menurut laporan Kementerian ESDM, batu bara dan minyak bumi masih mendominasi bauran energi Indonesia.

Pada 2023, bauran batu bara dalam energi primer nasional mencapai 40,46%, dan minyak bumi 30,18%. Sementara bauran gas bumi 16,28%, dan energi baru terbarukan (EBT) paling kecil, yakni 13,09%. Kementerian ESDM mencatat, bauran EBT sebenarnya ditargetkan naik menjadi 17,9% pada 2023. Namun, target ini belum berhasil tercapai.

"Peningkatan (bauran EBT) ada, tapi belum signifikan," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam konferensi pers, Senin (15/1).

"Perlu upaya keras untuk bisa mendekati target capaian (bauran EBT). Tahun 2025 itu kita targetkan 23% bauran EBT," kata Arifin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komite III DPD Hasan Basri menyatakan tidak setuju dengan usul Ketua DPD La Nyalla Mataliti untuk mengembalikan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 ke naskah aslinya.

Sebab, ia mengingatkan bahwa pada tahun 1998, banyak gerakan mulai dari mahasiswa yang berjuang agar UUD 1945 diamendemen.

Diketahui, salah satu poin amendemen di era reformasi adalah soal mekanisme pemilihan presiden yang diubah dari dipilih MPR menjadi dipilih langsung oleh rakyat.

"Saya jujur saja, kalau secara pribadi saya tidak setuju, Pak, dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli. Kita sudah reformasi berdarah-darah 98, masa kembali lagi ke situ. Saya tidak setuju secara pribadi," kata Hasan dalam jumpa pers di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Selain itu, Hasan melihat potensi pembubaran DPD hingga Mahkamah Konstitusi (MK) jika UUD 1945 kembali ke naskah asli.

"Apalagi di dalamnya kalau kembali ke (naskah) asli itu kan, DPD bubar, MK bubar, dan lain-lain," ujar dia.

Meski demikian, ia tidak menaruh soal jika memang ada upaya melakukan amendemen UUD 1945, asalkan tidak kembali ke naskah asli.

Kemudian, amendemen tersebut juga harus jelas dasar dan urgensinya.

Ia pun setuju jika pembentuk Undang-undang sebaiknya memperkuat wewenang DPD ketimbang amendemen.

"Kalau mau amendemen Undang-Undang Dasar 1945 amendemen ke berapa? Misalnya ke 5 sekarang. Boleh, tapi misalnya itu tidak gampang, tidak gampang," katanya.

"Sudah lah, perkuat dulu kewenangan DPD RI ini. Yang hanya diberikan kewenangan yang sangat-sangat terbatas di Undang-Undang Dasar pasal 22 D. Itu dulu diperkuat. Mungkin melalui Undang-Undang DPD itu sendiri," sambung dia.

Sebagai informasi, satu bulan terakhir, isu amendemen UUD 1945 kembali menguat. Usulan salah satunya datang dari Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti.

La Nyalla menyatakan akan mengajak Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 ke naskah asli.

Sebagaimana diketahui, UUD 1945 telah mengalami amendemen hingga empat kali yang berlangsung pada Oktober 1999 hingga Agustus 2002.

Hasil amendemen itu, di antaranya soal pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat, serta masa jabatan presiden dan wakil presiden yang dibatasi.

"Kita berdoa supaya pelantikan Pak Prabowo berjalan lancar setelah itu kita akan mengajak beliau bersama sama kita konsep mengembalikan UUD 45 ke naskah aslinya,” kata La Nyalla saat ditemui awak media di Senayan, Jakarta, Minggu (23/6/2024).

Menurut La Nyalla, mengembalikan UUD 1945 ke naskah aslinya menjadi salah satu agenda prioritas DPD RI periode 2024-2029.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno mengingatkan agar revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak sekadar untuk bagi-bagi kekuasaan.

Pasalnya, menurut Adi, publik mulai menduga ada tujuan bagi-bagi kekuasaan di balik revisi UU Wantimpres yang pembahasannya dikebut satu hari oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR hingga diputuskan akan dibawa ke paripurna dan menjadi insiatif dari parlemen tersebut.

“Tapi jangan sampai ada kesan bahwa DPA ini justru ingin mengakomodasi kelompok politik yang jauh lebih besar. Kan itu yang mustinya harus dhindari,” kata Adi kepada Kompas.com, Rabu (10/7/2024).

Apalagi, salah satu perubahannya adalah nomenklatur yang disepakati menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Padahal, lembaga tersebut sudah dihapuskan setelah dilakukan amendemen keempat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Lalu, tugas dan fungsinya digantikan oleh Wantimpres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Selain itu, Adi menyebut, wacana menghidupkan kembali DPA adalah kelanjutan dari ide presidential club yang ingin mengakomodasi para mantan presiden, sehingga memberikan kontribusi pemikiran sampai gagasan untuk pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Wajar kalau publik melihat sebenarnya belakangan ini perubahan Wantimpres ke DPA ini bagian dari untuk memperbesar koalisi dengan cara merangkum pikiran-pikiran yang dinilai kontributif untuk pemerintahan yang akan datang, tetapi itu tadi kesan bagi-bagi kekuasaan itu harus bisa diminimalisir dan bahkan dihilangkan," ujar Adi.

Namun, secara pribadi, Adi mengapresiasi ide mengumpulkan para mantan pemimpin negara dan melembagakannya untuk memberikan sumbangsih pemikiran pada negara.

"Dalam konteks itu tentu bagus ya, cuma kan yang paling penting DPA itu harus dihilangkan kesan hanya untuk memgakomodasi kekuasaan politik yang jauh lebih besar. Itu yang musti dihindari,” katanya kembali menegaskan.

Untuk menghindari kesan bagi-bagi kekuasaan, Adi meminta agar yang berkepentingan membuka dengan terang perihal revisi UU Wantimpres hingga perubahan nomenklatur menjadi DPA tersebut. Sehingga publik bisa melihat manfaatnya.

“Orang juga akan bertanya substansi dan pentingnya DPA ini dalam konteks bernegara itu seperti apa. Karena tentu seorang presiden itu mandatnya dari rakyat. Seorang presiden itu tentu dalam memutuskan segala keputusan politiknya didasarkan atas kepentingan-kepentingan dan hati nurani rakyat,” katanya.

Adi menegaskan bahwa publik perlu tahu fungsi hingga substansi dari wacana DPA tersebut. Pasalnya, mereka menikmati gaji dan fasilitas layaknya pejabat negara.

“Jadi wajar kalau publik mau bertanya-tanya urgensi mereka untuk urusan berbangsa dan bernegara seperti apa,” ujarnya.

Revisi UU Wantimpres

Sebagaimana diketahui, dalam rapat pleno Baleg DPR pada 9 Juli 2024, sembilan fraksi di DPR menyepakati revisi UU Wantimpres menjadi usul inisaitif DPR dan dibawa ke paripurna.

Padahal, dilansir dari laman resmi DPR RI, revisi UU Wantimpres tidak masuk dalam program legislasi nasional prioritas (Prolegnas) 2020-2024.

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas mengungkapkan, ada beberapa poin perubahan dalam revisi UU Wantimpres.

Pertama, nomenklatur Wantimpres disepakati diubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Namun, Supratman memastikan bahwa tidak ada perubahan fungsi dari Wantimpres ke DPA.

"Dari mana berasal, ya itu dari aspirasi keinginan dari semua fraksi tadi menyetujui seperti itu, tetapi fungsinya sama sekali tidak berubah," ujar Supratman pada 9 Juli 2024.

Perubahan kedua terkait jumlah keanggotaan. Dalam UU Wantimpres diatur jumlah anggota mencapai delapan orang.

Menurut Supratman, dalam draf RUU Wantimpres, jumlah anggota DPA bakal disesuaikan dengan keputusan presiden terpilih. Hal itu guna mendapatkan orang-orang terbaik sebagai pemberi pertimbangan kepada presiden kelak.

"(Perubahan) Yang kedua, juga menyangkut soal jumlah keanggotaan. Kalau di UU lama, anggota Wantimpres itu kan cuma delapan. Sekarang diserahkan kepada presiden disesuaikan dengan kebutuhannya untuk bisa mendapatkan orang-orang terbaik yang bisa memberikan pertimbangan terbaik kepada presiden berikutnya," ujar Supratman.

Politikus Partai Gerindra ini kemudian menjelaskan bahwa perubahan ketiga menyangkut soal syarat-syarat untuk menjadi anggota DPA.

Supratman mengatakan, revisi UU Wantimpres tersebut menyangkut soal kelembagaan.

Menurut dia, mereka yang akan menduduki posisi DPA pun tetap berstatus pejabat negara sebagaimana anggota Wantimpres.

Sebagaimana diketahui, Wantimpres diatur berada di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.

Untuk diketahui, DPA dahulu adalah lembaga negara yang berkedudukan di bawah MPR tetapi sederjarat dengan DPR, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Bantah dorongan Prabowo

Namun, Supratman membantah asumsi jika revisi UU Wantimpres dilakukan karena dorongan atau kepentingan Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto.

Asumsi tersebut muncul karena revisi UU Wantimpres dilakukan dalam waktu sehari. Lalu, ada preseden revisi UU Kementerian Negara yang juga terbilang tiba-tiba, cepat, dan hanya fokus pada perubahan aturan terkait jumlah kementerian.

"Enggak lah, enggak ada (dorongan Prabowo)," kata Supratman.

"Justru kan nanti akan diawasi (kerja DPA), kan kalau fungsi pengawasan ada di DPR,” ujarnya lagi menegaskan.

Presidential Club dan Amendemen UUD 1945

Namun, revisi UU Wantimpres ini tidak bisa dilepaskan dari wacana pembentukan presidential club yang pernah digagas oleg Presiden RI terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto.

Ide presidential club pertama kali diungkapkan oleh Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak. Dahnil menyebut, presidential club sebagai wadah berkumpulnya presiden dan mantan presiden untuk duduk bersama membahas persoalan bangsa.

Merespons ide tersebut, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo mengatakan, DPA dapat dihidupkan kembali untuk mengakomodasi pembentukan presidential club.

Menurut pria yang karib disapa Bamsoet tersebut, DPA nantinya dapat diisi oleh para mantan presiden dan wakil presiden sebagaimana keinginan Prabowo mewadahi para mantan presiden ke dalam satu forum.

“Malah kalau bisa mau diformalkan, kita pernah punya lembaga Dewan Pertimbangan Agung, yang bisa diisi oleh mantan-mantan presiden maupun wakil presiden. Kalau mau diformalkan, kalau Pak Prabowo-nya setuju,” kata Bamsoet di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada 7 Mei 2024.

Namun, Bamsoet mengatakan, untuk mengaktifkan kembali DPA yang eksis pada era Presiden Soekarno dan Soeharto perlu ada amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Pasalnya, DPA telah dibubarkan di era Reformasi melalui amendemen UUD 1945 dan fungsi lembaga ini digantikan oleh Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres.

“Kalau mau diformalkan lagi, kalau mau bagaimana begitu, boleh saja, tergantung Pak Prabowo, tapi ini tentu saja harus melalui amendemen kelima,” ujar Bamsoet.

JAKARTA, KOMPAS.com - Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) diputuskan dibawa ke dalam rapat paripurna untuk disahkan menjadi usul inisiatif DPR RI.

Keputusan itu disepakati sembilan fraksi DPR dalam rapat pleno atau pengambilan keputusan yang digelar Badan Legislatif (Baleg) DPR RI pada Selasa (9/7/2024).

Menariknya, penyusunan Rancangan Undang (RUU) Wantimpres sampai kesepakatan membawanya ke rapat paripurna dilakukan Baleg DPR RI dalam waktu satu hari.

Berdasarkan agenda DPR yang diterima Kompas.com, Baleg menggelar rapat panitia kerja (Panja) penyusunan RUU Wantimpres pada pukul 13.00 WIB.

Kemudian, pada pukul 15.00 WIB, Baleg menggelar rapat dengan agenda pengambilan keputusan atas hasil penyusunan RUU Wantimpres.

Padahal, dilansir dari laman resmi DPR RI, revisi UU Wantimpres tidak masuk dalam program legislasi nasional prioritas (Prolegnas) 2020-2024.

Ubah nomenklatur jadi DPA

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas mengungkapkan, ada beberapa poin perubahan dalam draf RUU Wantimpres.

Pertama, nomenklatur Wantimpres disepakati diubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Namun, Supratman memastikan bahwa tidak ada perubahan fungsi dari Wantimpres ke DPA.

"Darimana berasal, ya itu dari aspirasi keinginan dari semua fraksi tadi menyetujui seperti itu, tetapi fungsinya sama sekali tidak berubah," ujar Supratman saat ditemui.

Sebagaimana diketahui, DPA yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbagan kepada Presiden, dihapuskan dengan Keputusan Presiden Nomor 135/M/2003 pada tanggal 31 Juli 2003. Setelah amendemen keempat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Penghapusan DPA saat itu dilakukan sebagai buntut dari berubahnya sistem pemerintahan menjadi sistem parlementer.

Namun, keberadaan DPA akhirnya digantikan oleh dewan pertimbangan yang ditempatkan melekat di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dewan pertimbangan itu adalah Wantimpres.

Dengan kata lain, tidak sejajar dengan presiden sebagaimana terjadi pada masa DPA.

Pembatasan jumlah anggota dihapus

Perubahan kedua terkait jumlah keanggotaan. Dalam UU Wantimpres diatur jumlah anggota mencapai delapan orang.

Menurut Supratman, dalam draf RUU Wantimpres, jumlah anggota DPA bakal disesuaikan dengan keputusan presiden terpilih. Hal itu guna mendapatkan orang-orang terbaik sebagai pemberi pertimbangan kepada presiden kelak.

"(Perubahan) Yang kedua, juga menyangkut soal jumlah keanggotaan. Kalau di UU lama, anggota Wantimpres itu kan cuma delapan. Sekarang diserahkan kepada presiden disesuaikan dengan kebutuhannya untuk bisa mendapatkan orang-orang terbaik yang bisa memberikan pertimbangan terbaik kepada presiden berikutnya," ujar Supratman.

Kelembagaan

Politikus Partai Gerindra ini kemudian menjelaskan bahwa perubahan ketiga menyangkut soal syarat-syarat untuk menjadi anggota DPA.

Supratman mengatakan, revisi UU Wantimpres tersebut menyangkut soal kelembagaan.

Menurut dia, mereka yang akan menduduki posisi DPA pun tetap berstatus pejabat negara sebagaimana anggota Wantimpres.

Sebagaimana diketahui, Wantimpres diatur berada di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.

Untuk diketahui, DPA dahulu adalah lembaga negara yang berkedudukan di bawah MPR tetapi sederjarat dengan DPR, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Bantah dorongan Prabowo

Lebih lanjut, Supratman Andi Agtas membantah asumsi jika revisi UU Wantimpres dilakukan karena dorongan atau kepentingan Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto.

Asumsi tersebut muncul karena revisi UU Wantimpres dilakukan dalam waktu sehari. Lalu, ada preseden revisi UU Kementerian Negara yang juga terbilang tiba-tiba, cepat, dan hanya fokus pada perubahan aturan terkait jumlah kementerian.

"Enggak lah, enggak ada (dorongan Prabowo)," kata Supratman.

"Justru kan nanti akan diawasi (kerja DPA), kan kalau fungsi pengawasan ada di DPR,” ujarnya lagi menegaskan.

Terkait tidak ada batasan jumlah anggota DPA nantinya, Supratman berdalih bahwa DPR enggan membatasi ruang gerak presiden menentukan sosok-sosok terbaik untuk mengisi posisi DPA.

Bahkan, dia menyebut bahwa DPR tidak mempermasalahkan jika jumlah anggota DPA nanti semakin banyak.

"Semakin banyak orang berkontribusi untuk pembangunan ini yang memiliki kapasitas semakin baik. Tidak ada yang salah,” katanya.

Supratman lantas mengungkit sistem pemerintahan yang dianut Indonesia adalah presidensial. Oleh karenanya, DPR membebaskan jumlah anggota DPA sudah sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial.

"Nah sekarang kalau dulu awal awal reformasi, itu kan parlemen heavy, semuanya parlemen harus ini, padahal sistem kita adalah sistem presidensial,” ujarnya.

"Harusnya di presiden yang menjadi pusat segala sesuatunya sehingga lebih mudah untuk meminta pertanggungjawaban terkait pelaksanaan program pembangunan,” kata Supratman melanjutkan.

Presidential Club dan Amendemen UUD 1945

Namun, revisi UU Wantimpres ini tidak bisa dilepaskan dari wacana pembentukan presidential club yang pernah digagas oleh Presiden RI terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto.

Ide presidential club pertama kali diungkapkan oleh Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak. Dia menyebut, presidential club sebagai wadah berkumpulnya presiden dan mantan presiden untuk duduk bersama membahas persoalan bangsa.

Merespons ide itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo mengatakan, DPA dapat dihidupkan kembali untuk mengakomodasi pembentukan presidential club tersebut.

Menurut pria yang karib disapa Bamsoet tersebut, DPA nantinya dapat diisi oleh para mantan presiden dan wakil presiden sebagaimana keinginan Prabowo mewadahi para mantan presiden ke dalam satu forum.

“Malah kalau bisa mau diformalkan, kita pernah punya lembaga Dewan Pertimbangan Agung, yang bisa diisi oleh mantan-mantan presiden maupun wakil presiden. Kalau mau diformalkan, kalau Pak Prabowo-nya setuju,” kata Bamsoet di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada 7 Mei 2024.

Namun, Bamsoet mengatakan, untuk mengaktifkan kembali DPA yang eksis pada era Presiden Soekarno dan Soeharto perlu ada amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Pasalnya, DPA telah dibubarkan di era Reformasi melalui amendemen UUD 1945 dan fungsi lembaga ini digantikan oleh Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres.

“Kalau mau diformalkan lagi, kalau mau bagaimana begitu, boleh saja, tergantung Pak Prabowo, tapi ini tentu saja harus melalui amendemen kelima,” ujar Bamsoet.