Jakarta -

BYD Seal varian terbaru meluncur di Singapura. Harganya bikin kaget karena tembus miliaran!

Singapura mendatangkan BYD Seal varian terbaru. Sebelumnya, BYD Seal telah diperkenalkan di Negeri Singa itu pada Oktober 2023. Varian terbaru adalah Seal Dynamic 100 kW yang menggantikan varian Dynamic. Sesuai dengan namanya, motor listrik 100 kW itu memiliki daya 136 PS. Hal ini memungkinkan mobil memenuhi persyaratan COE Kategori A untuk kendaraan listrik dengan syarat output motor listrik maksimum 150 PS.

Sebagai perbandingan, versi Dynamic sebelumnya memiliki tenaga sebesar 204 PS dan torsi 310 Nm. Outputnya Dynamic 100 kW yang lebih kecil membuat akselerasi jadi sedikit melambat. Kalau sebelumnya 0-100 km/jam dapat ditempuh dalam waktu 7,5 detik, maka versi terbaru ini membutuhkan 10 detik.

Dari sisi baterai tidak ada yang berubah. BYD Seal Dynamic 100 kW ini mengusung baterai LF berkapasitas 61,44 kWh yang bisa menjangkau 460 km berdasarkan standar WLTP. Pengisian dayanya pun tak berubah. Bila dicas dengan charger tipe AC daya 7 kW 0-100% ditempuh dalam waktu 8,6 jam. Sementara bila pengisian DC hingga 110 kW, 30-80% membutuhkan waktu 32 menit.

Meski ada penurunan spesifikasi, harganya tak berubah. Di Singapura, harga BYD Seal cukup mengejutkan. Sedan listrik ini ditawarkan mulai SGD 169.888 sudah termasuk COE (Certificate of Entitlement). Kalau dirupiahkan harganya tembus Rp 2 miliaran.

Sebagai perbandingan dengan BYD Seal di Indonesia paling murah mulai Rp 629 juta hingga yang termahal Rp 719 juta. Dengan harga di bawah Rp 1 miliar itu, BYD Seal yang dijual di Indonesia mengusung kapasitas baterai lebih besar yaitu 82,56 kWh dengan daya jelajah mencapai 650 km.

Untuk diketahui, pemerintah Singapura telah mengatur jumlah total mobil yang beredar di negara kecil tersebut. Pemerintah negeri itu mengeluarkan izin dalam jumlah terbatas. Pembeli mobil harus memiliki Sertifikat Kepemilikan atau Certificates of Entitlement (COE).

Mahalnya harga mobil di Singapura adalah bagian dari rencana pemerintah untuk membatasi jumlah mobil. Sebab, ruang negeri itu sangat terbatas. Jadi tidak heran kalau harga mobil di sana memang berbeda jauh dengan di Indonesia.

(dry/din)

Jakarta: Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iriana Joko Widodo melakukan kunjungan ke Desa Layoa, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, pada Jumat, 5 Juli 2024.

Jokowi dan Ibu Iriana meninjau langsung pelaksanaan pemberian bantuan pompa untuk pengairan sawah dan pertanian, yang dikenal sebagai pompanisasi. Pompanisasi ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian di daerah tersebut.

“Pompanisasi ini akan meningkatkan produktivitas. Petani tadi menyampaikan di sini hanya panen sekali padahal tanahnya subur karena airnya enggak ada, sehingga dengan pompa ini sudah nanam yang kedua. Nah kita harapkan nanti bisa masuk penanaman yang ketiga,” ungkap Presiden Jokowi dalam keterangannya kepada awak media usai peninjauan.

Presiden juga menjelaskan bahwa pompanisasi ini juga sebagai upaya antisipasi pemerintah terhadap kemungkinan kekeringan yang panjang di masa mendatang. “Artinya dari 1 paling tidak minimal kedua, kalau bisa ketiga ini akan meningkatkan produktivitas beras kita secara nasional,” ucap Presiden.

Pompanisasi tersebut juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah tantangan perubahan iklim global. “Arahnya ke sana dan juga untuk mengantisipasi kekeringan panjang yang terjadi di semua negara,” lanjut Presiden.

Sedangkan terkait swasembada pangan, Presiden mengatakan bahwa hal tersebut merupakan proses panjang yang dipengaruhi oleh faktor iklim yang tidak menentu. Tidak hanya Indonesia, faktor iklim juga mempengaruhi produktivitas pangan di semua negara.

“Saya kira iklim sangat mempengaruhi produktivitas pangan di semua negara,” tutur Presiden.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian melaksanakan program pompanisasi di seluruh wilayah Indonesia. Untuk Kabupaten Bantaeng, pemerintah telah menyalurkan 80 unit pompa dari 150 unit pompa yang dibutuhkan.

“Keperluannya 150 tadi Pak Bupati menyampaikan butuhnya 150, sudah diberikan 80 pompa,” ujar Presiden. BPMI Setpres

(WWD)

Sumber: TribunNews.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas mendorong Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait dugaan skandal mark up (selisih harga) impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar.

“Saya mendukung dibentuknya Pansus oleh DPR untuk melakukan pendalaman terkait dengan proses dan penetapan kuota impor beras Bulog,” jelas Fernando, Jumat,(5/7/2024).

Fernando menegaskan, pembentukan Pansus di DPR terkait dengan skandal impor beras juga diperlukan untuk memperbaiki tata kelola sektor pertanian RI.

Fernando ingin agar negara ke depan dapat lebih berpihak pada petani.

“Jangan sampai negara hanya mengandalkan impor dan tidak melibatkan petani difasilitasi untuk menjaga ketersediaan pangan dalam negeri,” ujar Fernando.

Fernando mengaku tidak ingin ada segelintir pihak yang dengan sengaja menikmati kebijakan impor beras tersebut.

Sehingga, kata dia, wajar bila Pansus diperlukan guna mengorek dan mendalami skandal impor beras tersebut.

“Jangan-jangan ada pihak tertentu yang memang sangat menikmati kebijakan impor beras,” tandas Fernando.

Bulog buka suara

Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto menanggapi tuduhan dugaan mark up (menaikkan harga) impor beras dari Vietnam.

“Perusahaan Tan Long Vietnam yang diberitakan memberikan penawaran beras, sebenarnya tidak pernah mengajukan penawaran harga sejak bidding tahun 2024 dibuka. Jadi tidak memiliki keterikatan kontrak impor dengan kami pada tahun ini,” kata Suyamto dalam keterangan di Jakarta, dikutip dari Kompas.com, Kamis (4/7/2024) kemarin.

Suyamto menyampaikan hal itu menanggapi isu mark up yang dilaporkan oleh salah satu pihak ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), terkait dengan penawaran dari perusahaan Vietnam bernama Tan Long Group.

Menurutnya, entitas yang bersangkutan pernah mendaftarkan dirinya menjadi salah satu mitra dari Perum Bulog pada kegiatan impor, namun tidak pernah memberikan penawaran harga ke Bulog.

Oleh karena itu, Suyamto menyayangkan tuduhan mark up impor beras tanpa berdasarkan fakta.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi memberikan penjelasan soal dugaan mark up impor beras.

Menurut Bayu, hal tersebut berkaitan dengan demurrage atau situasi di mana terjadi keterlambatan bongkar muat.

Dalam kondisi tertentu, kata Bayu, demurrage atau keterlambatan bongkar muat adalah hal yang tidak bisa dihindarkan sebagai bagian dari risiko penanganan komoditas impor.

"Jadi misalnya dijadwalkan lima hari, menjadi tujuh hari. Mungkin karena hujan, arus pelabuhan penuh, buruhnya tidak ada karena hari libur, dan sebagainya," ujar Bayu.

Bayu mengungkapkan, dalam mitigasi risiko importasi, biaya demurrage sudah harus diperhitungkan dalam kegiatan ekspor-impor. Biaya demurrage menjadi bagian konsekuensi logis dari kegiatan ekspor-impor.

"Kami selalu berusaha meminimumkan biaya demurrage dan itu sepenuhnya menjadi bagian dari biaya yang masuk dalam perhitungan pembiayaan perusahaan pengimpor atau pengekspor," ucap Bayu.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul DPR Didorong Gelar Pansus Selesaikan Skandal Impor Beras Bulog Rp 2,7 Triliun

Banten: Serikat buruh yang tergabung dalam Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah (LKS TRIPDA) Provinsi Banten sepakat untuk menolak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. UU tersebut tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Kedua aturan tersebut dianggap sangat merugikan pekerja khususnya yang menjadi peserta program dari Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) dari BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam sebuah Focus Group Discussion (FGD), Wakil Ketua LKS TRIPDA Provinsi Banten Dedi Sudarajat mengatakan bahwa elemen buruh dari wilayahnya sepakat untuk menolak kedua aturan tersebut dan akan segera menyuarakannya kepada pemerintah termasuk Presiden Joko Widodo.
"Setelah kita kaji bersama melalui FGD kami buruh se-Banten sepakat menolak Undang-Undang P2SK tersebut, karena undang-undang itu sangat merugikan para tenaga kerja peserta program Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan," ujar Dedi.

Baca juga: Sepakat Tolak UU P2SK, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Siap Gelar Aksi

“Kita tadi sampaikan buat rekomendasi tadi ditandatangani oleh seluruh peserta yang hadir, nanti rekomendasi itu kita sampaikan kepada DPR RI, presiden, Menteri Keuangan, Menteri PUPR, Menaker, LKS Tripartit nasional,” jelas dia.

Serikat buruh LKS TRIPDA Provinsi Banten sepakat menolak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. (Foto: Ist)

Sementara itu, Anggota LKS Tripda Banten Afif Johan mengungkapkan, pihaknya menolak UU P2SK terutama pada Bab tentang Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP). Menurutnya sistem pengupahan di Indonesia masih belum ideal untuk menjalankan rencana pemerintah yang akan membagi JHT ke dalam dua akun.

“UU P2SK ini memang ditolak karena Bab JHT ini nantinya dengan ada UU P2SK itu ada dua akun, ada akun tetap dan ada akun tambahan, sementara kondisi ketenagakerjaan di Indonesia ini belum ideal,” kata dia.

Pihaknya juga menegaskan bahwa seluruh serikat buruh di Provinsi Banten akan menggelar aksi penolakan besar-besaran jika pemerintah tetap melanjutkan program-program tersebut.

"Jadi saya tegaskan kalo pemerintah masih terus mendzolimi kaum buruh, saya pastikan Seluruh perangkat serikat buruh se banten akan melakukan aksi besar penolakan dan membatalkan UU P2SK dan Tapera," ujar Afif Johan.

Sebelumnya, penolakan senada juga pernah diutarakan oleh Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP KEP SPSI) serta Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI).

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar turut menyoroti adanya UU P2SK membuka celah bagi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) ikut mengelola dana JHT dan JP. Hal ini dinilai sangat berisiko bagi kemanan dana pekerja karena selama ini banyak ditemui DPPK/DPLK yang bermasalah.

(KIE)

Jakarta -

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menjamin keamanan data terjaga. Hal ini disampaikan di tengah kehebohan serangan ransomware ke Pusat Data Nasional (PDN).

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan, pihaknya telah melakukan serangkaian upaya penguatan dalam menjamin keamanan data perusahaan maupun nasabahnya. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk disiplin menjaga datanya.

"Saya bukan direktur IT, tapi pintu-pintunya tuh, layer-layernya semua dikunci lah. Pokoknya disiplin. Makanya saya bilang, mindset digital harus ada, jangan sembarangan akses semua orang dibuka aksesnya," kata Royke, ditemui di Menara BNI, Pejompongan, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).

Royke menambahkan, pihaknya juga terus melakukan pemeriksaan hingga tes penetrasi kepada celah-celah yang disinyalir rawan. BNI juga terus melakukan upgrade demi menjaga keamanan.

"Pintu-pintunya kita juga setiap hari lakukan kebolongan-kebolongan itu kita uji semua, penetrasi tes, segala macam, itu jalan terus. Sekalian upgrade, makanya investasi itu bukan cuman sistem aplikasi, tapi investasi paling mahal juga security-nya," ujarnya.

Keamanan juga menjadi salah satu fokus penting dari pengembangan supper apps terbaru BNI yakni wondr by BNI yang baru diluncurkan hari ini. Royke mengatakan, setidaknya ada 40 sistem yang dibangun dalam pembentukan wondr, termasuk security.

Senada, Direktur Technology and Operations BNI Toto Prasetio mengatakan, pada saat BNI mendesain aplikasi ini pihaknya mempertimbangkan standar keamanan terbaik melalui pembentukan beberapa layer keamanan.

"Layer yang paling atas edukasi, edukasi ke nasabah agar supaya menggunakan atau meng-keep passwordnya dengan hati-hati supaya tidak terjadi yang namanya social engineering," ujar Toto, dalam konferensi pers peluncuran wondr by BNI, di lokasi yang sama.

Layer berikutnya ialah ada kontrol terhadap aplikasinya. Lalu yang ketiga layer ialah BNI menerapkan teknologi security-nya. Salah satu teknologi yang diterapkan ialah Artificial Intelligence (AI) untuk sebagai pada saat kita melakukan lie detection.

"Lalu kita meng-adopt yang namanya multi-factor authentication, jadi password ada, lalu kita ada mobile pin yang agar mentransmit dari passwordnya yang ada. Lalu keamanan apa lagi yang kita taruh? Ya, seluruh faktor keamanan kayak yang sisinya enkripsi, datanya, lalu yang berkaitan dengan server-servernya harus selalu isilahnya tidak bisa diakses bareng orang, termasuk backup-nya," paparnya.

Selanjutnya, layer yang terakhir atau yang paling bawah ialah berkaitan dengan kebiasaan ialah anti-fraud melalui fraud management system. Hal ini akan bergantung pada transaksi behavior daripada nasabah, pada saat ada anomali, pastinya transaksi kemudian BNI tolak.

"Jadi ini kelebihan-kelebihan yang kita apply agar yang namanya Wonder by BNI menjadi secara security insya Allah menjadi state of the art yang paling baik," pungkasnya

(shc/rrd)

Hi!Pontianak - Satuan Reserse Narkoba Polres Kubu Raya menangkap 2 kurir narkoba. Keduanya mengaku nekat menjual sabu demi agar bisa depo judi online. Kedua pelaku ditangkap di parkiran hotel yang ada di Kabupaten Kubu Raya (KKR) pada Jumat 5 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB.

"Kedua kurir narkoba ini berhasil diringkus petugas di area parkiran salah satu hotel di Kabupaten Kubu Raya pada Jumat 5 Juli pada pukul 01.00 WIB dini hari. Dari tangan pelaku berinisial MO, petugas berhasil mengamankan barang bukti yang diduga keras narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,00 gram dan dari tangan SN petugas berhasil mengamankan enam butir pil ekstasi dengan berat bruto 3,62 gram, selanjutnya kedua kurir tersebut diamankan ke Polres Kubu Raya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut," ungkap Kasat Narkoba Polres Kubu Raya, AKP Sagi, melalui Kasubsi Penmas Sihumas Polres Kubu Raya, AIPTU Ade.

AIPTU Ade bilang, kedua pelaku mau menjadi kurir narkoba karena kebutuhan ekonomi dan bermain judi online, jika berhasil MO akan mendapatkan upah sebesar Rp 500 ribu dan SN mendapatkan upah sebesar Rp 60 ribu.

Atas perbuatan kedua pelaku, MO dan SN dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Gubernur Jambi Al Haris langsung menemui Asniani (60 tahun), guru TK yang ditagih uang sekitar Rp 75 juta saat mengurus pensiun.

Pertemuan itu terjadi di rumah Asniani di Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi.

Haris pun membereskan persoalan Asniani.

"Itu hanya misadministrasi dan sudah clear. Memang ada kesalahan sistem karena ada perpindahan dari sistem yang lama. Kalau memang uangnya harus dikembalikan, saya yang akan membayar nanti." kata Al Haris kepada kumparan, Jumat (5/7).

Haris yang merupakan kader Partai Amanat Nasional itu mengingatkan pada semua komponen pengurus daerah provinsi Jambi untuk membantu para guru, terutama mereka yang memasuki usia pensiun, menghindari kesalahan data di kemudian hari.

"Harus diingat, tanpa guru, kita tidak bisa jadi pintar. Kita wajib memberikan perlindungan pada guru-guru kita." kata Haris.

Asniani mengurus pensiun baru-baru ini dan terkejut ketika diminta mengembalikan uang sekitar Rp 75 juta kepada pemerintah kabupaten.

Asniani baru mengetahui bahwa seharusnya ia pensiun pada tahun 2022 ketika berusia 58 tahun, namun ia tetap menerima gaji selama dua tahun setelahnya.

Gaji plus tunjangan yaitu sekitar Rp 3,1 juta per bulan—totalnya menjadi sekitar Rp 75 juta.

BOGOR, KOMPAS.com - Biaya operasional untuk 49 program buy the service (BTS) BiskitaTranspakuan Bogor selama satu tahun menelan anggaran sebesar Rp 58 miliar.

Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan operasional, termasuk perawatan armada, gaji pengemudi, bahan bakar, dan biaya administrasi lainnya.

“Kalau kebutuhan 49 bus di empat koridor selama satu tahun itu kurang lebih mencapai Rp 58 miliar dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) milik Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ),” ujar Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor Marse Hendra saat diwawancarai Kompas.com, Jumat (5/7/2024).

Biaya operasional sebesar itu dinilai Marse terlalu berat jika nantinya ditanggung Pemkot Bogor, mengingat BPTJ meminta pengelolaan Biskita sepenuhnya dialihkan dari Pemerintahan Pusat ke Pemerintah Kota Bogor mulai 2025.

Dengan begitu biaya operasional tidak lagi dibiayai melalui APBN, melainkan melalui APBD.

“Dari tahun 2021 sampai 2024 itu dibiayai oleh Kemenhub. Direncanakan 2025 itu untuk tidak dibiayai lagi APBN, tapi melalui APBD,” ungkap Marse.

Untuk itu, Marse meminta pengelolaan dimulai secara bertahap, atau dimulai dengan satu atau dua koridor terlebih dahulu.

Pihaknya juga harus melihat ketersediaan dan kesanggupan APBD Kota Bogor.

Jika pengelolaan Biskita harus diambil alih secara mandiri di tahun depan, Marse menegaskan perlunya perencanaan yang matang dengan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan.

“Berbicara keuangan daerah kami akan usulkan dan kami akan sampaikan nanti. Kita lihat berapa kemampuan keuangan daerah karena harus ada proses persetujuan legislasinya,” tutur Marse.

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum atau Ketua KPUHasyim Asy’ari tengah menjadi sorotan karena terbukti menyalahgunakan jabatannya dalam kasus tindakan asusila terhadap CAT, anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda. Dalam perkara Nomor 90-PKE-DKPP/V/2024, Hasyim disebut menggunakan fasilitas negara berupa mobil Toyota Fortuner Walpri berpelat dinas Polri untuk mendekati CAT saat berada di Jakarta, Sabtu, 9 Maret 2024.

“Teradu (Hasyim) menggunakan mobil dinas milik teradu untuk kepentingan pribadi mengantar dan menjemput pengadu (CAT) di luar tugas kedinasan ketika pengadu berada di Jakarta,” kata anggota Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo dalam sidang pembacaan putusan, Rabu, 3 Juli 2024.

Selain fasilitas negara, Ratna mengungkapkan bahwa Hasyim juga memberikan fasilitas lain kepada CAT yang berasal dari pendanaan pribadi. Fasilitas yang dimaksud antara lain tiket pesawat Jakarta-Singapura sebesar Rp 8.697.500, penginapan di Apartemen Oakwood Suites Kuningan senilai Rp 48.716.900, tiga tiket pesawat Jakarta-Belanda sebesar Rp100 juta, dan layar monitor Asus ZenScreen senilai Rp 5.419.000, pada Selasa, 28 November 2023.

Lantas, berapa harta kekayaan Hasyim Asy’ari?

Harta Kekayaan Hasyim Asy’ari

Berdasarkan arsip Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara elektronik (e-LHKPN), Hasyim mulai melaporkan kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menjadi anggota KPU. Total hartanya saat itu mencapai Rp 8.013.000.000 per 31 Desember 2018.

Setahun kemudian, total asetnya justru berkurang menjadi Rp7.677.000.000 per 31 Desember 2019. Pada periode 2020, harta yang dilaporkannya juga tetap di angka Rp7.677.000.000, lalu meningkat menjadi Rp7.697.000.000 pada 31 Desember 2021.

Selanjutnya baca: Kekayaan Hasyim Asy'ari didominasi tanah dan bangunan

• 1
• 2
• Selanjutnya

Mengacu pada LHKPN yang diserahkan pada 30 Maret 2023, harta Hasyim sebesar Rp9.094.000.000. Sementara kekayaan terakhir yang dilaporkan pada 29 Maret 2024 sebesar Rp9.596.000.000.

Adapun rincian laporan harta Hasyim terbaru sebagai berikut:

- Tanah dan bangunan: Rp7.300.000.000.

- Alat transportasi dan mesin: Rp324.000.000.

- Harta bergerak lainnya: Rp870.000.000.

- Surat berharga: -

- Kas dan setara kas: Rp1.102.000.000.

- Harta lainnya: -

- Utang: -

Kekayaan Hasyim didominasi oleh sebelas bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Pati, Rembang, Kudus, dan Semarang, Jawa Tengah. Aset properti itu memiliki luas berkisar antara 120 hingga 5.600 meter persegi yang disebutkan berasal dari warisan dan usaha sendiri.

Selain aset tanah dan bangunan, dia juga mengoleksi empat unit kendaraan bermotor. Alat transportasi tersebut meliputi motor warisan merek Vespa PX150 (1985), serta kendaraan hasil usaha sendiri berupa motor Honda Speice (2011), mobil Toyota Prado (2006), dan mobil Nissan New Serena (2014).

Berdasarkan salinan putusan DKPP, Hasyim sempat membuat surat pernyataan ditulis tangan yang ditandatangani di atas meterai Rp10.000. Dalam surat pernyataan yang ditulis pada Selasa, 2 Januari 2024 itu, dia menyampaikan komitmen serius untuk menikahi dan menjadi imam bagi CAT.

“Teradu tidak akan menikah dengan perempuan lain terhitung sejak pernyataan ini dibuat,” seperti dikutip dari salinan putusan DKPP Nomor 90-PKE-DKPP/V/2024.

Selain menikahi, Hasyim melalui surat pernyataannya juga berjanji akan mengurus balik nama apartemen Puri Imperium Unit 1215 menjadi atas nama CAT; menanggung keperluan korban selama berkunjung ke Indonesia, termasuk tiket pesawat Jakarta-Belanda pulang-pergi (PP) senilai Rp30 juta setiap bulan; serta akan menelepon atau memberikan kabar minimal sekali dalam sehari sepanjang hidup.

“Teradu akan memberikan perlindungan kepada pengadu seumur hidupnya, termasuk menjaga nama baik dan kesehatan mentalnya serta tidak akan mengecewakannya, begitu pula sebaliknya,” dikutip dari putusan DKPP.

Hasyim pun turut menyatakan bersedia diberikan sanksi moral berupa memperbaiki kesalahan yang belum terpenuhi dan membayar denda yang disepakati sebesar Rp4 miliar bila pernyataannya tersebut tidak dapat dipenuhi. Pembayaran denda itu dijanjikan dilakukan dengan cara diangsur selama empat tahun.

MELYNDA DWI PUSPITA

• Sebelumnya
• 1
• 2

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum atau Ketua KPUHasyim Asy’ari tengah menjadi sorotan karena terbukti menyalahgunakan jabatannya dalam kasus tindakan asusila terhadap CAT, anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda. Dalam perkara Nomor 90-PKE-DKPP/V/2024, Hasyim disebut menggunakan fasilitas negara berupa mobil Toyota Fortuner Walpri berpelat dinas Polri untuk mendekati CAT saat berada di Jakarta, Sabtu, 9 Maret 2024.

“Teradu (Hasyim) menggunakan mobil dinas milik teradu untuk kepentingan pribadi mengantar dan menjemput pengadu (CAT) di luar tugas kedinasan ketika pengadu berada di Jakarta,” kata anggota Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo dalam sidang pembacaan putusan, Rabu, 3 Juli 2024.

Selain fasilitas negara, Ratna mengungkapkan bahwa Hasyim juga memberikan fasilitas lain kepada CAT yang berasal dari pendanaan pribadi. Fasilitas yang dimaksud antara lain tiket pesawat Jakarta-Singapura sebesar Rp 8.697.500, penginapan di Apartemen Oakwood Suites Kuningan senilai Rp 48.716.900, tiga tiket pesawat Jakarta-Belanda sebesar Rp100 juta, dan layar monitor Asus ZenScreen senilai Rp 5.419.000, pada Selasa, 28 November 2023.

Lantas, berapa harta kekayaan Hasyim Asy’ari?

Harta Kekayaan Hasyim Asy’ari

Berdasarkan arsip Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara elektronik (e-LHKPN), Hasyim mulai melaporkan kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menjadi anggota KPU. Total hartanya saat itu mencapai Rp 8.013.000.000 per 31 Desember 2018.

Setahun kemudian, total asetnya justru berkurang menjadi Rp7.677.000.000 per 31 Desember 2019. Pada periode 2020, harta yang dilaporkannya juga tetap di angka Rp7.677.000.000, lalu meningkat menjadi Rp7.697.000.000 pada 31 Desember 2021.

Selanjutnya baca: Kekayaan Hasyim Asy'ari didominasi tanah dan bangunan

• 1
• 2
• Selanjutnya

Bisnis.com, JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) tercatat telah melayani sebanyak 2.658.492 penumpang Kereta Cepat WHOOSH pada semester I/2024.

Sementara itu, jika dihitung selama 8 bulan sejak dioperasikan secara komersial pada 17 Oktober 2023, jumlah penumpang Kereta Cepat WHOOSH mencapai 3,8 juta orang.

Manager Corporate Communication KCIC, Emir Monti memaparkan secara terperinci, jumlah penumpang kelas Premium Economy pada periode tersebut adalah sebanyak 2.492.812 orang. Kemudian, jumlah penumpang Business Class sebanyak 112.582 orang.

"Kemudian, jumlah penumpang First Class adalah 53.098 penumpang," jelas Emir saat dikonfirmasi, Jumat (5/7/2024).

Perkiraan Pendapatan KCIC per Semester I/2024

Lantas, berapa potensi pendapatan yang diterima oleh Kereta Cepat WHOOSH dari tiket (fare box) selama semester I/2024?

Bisnis.com mencoba menghitung penerimaan Kereta Cepat WHOOSH dengan menggunakan harga tiket normal yang diberlakukan KCIC pada tahap awal operasionalnya.

Harga tiket normal tersebut adalah sebesar Rp250.000 untuk kelas premium ekonomi, Rp450.000 untuk kelas bisnis, dan Rp600.000 untuk first class.

Dengan jumlah penumpang sebanyak 2.492.812 orang, maka estimasi penerimaan Kereta Cepat dari kelas Premium Ekonomi adalah sebesar Rp623,20 miliar. Sementara itu, pendapatan dari segmen bisnis dengan jumlah penumpang 112.582 orang adalah sekitar Rp50,66 miliar.

Sementara itu, potensi pendapatan dari segmen first class dengan jumlah 53.098 penumpang adalah senilai Rp31,58 miliar.

Secara keseluruhan, estimasi pendapatan Kereta Cepat WHOOSH dari penjualan tiket adalah sebesar Rp705,44 miliar.

Sebagai informasi, saat ini KCIC memberlakukan skema tarif dinamis (dynamic pricing). Besaran tarif dengan skema tersebut ditentukan oleh sejumlah faktor, seperti jam sibuk (peak hour) atau jam nonsibuk (off peak hour), momen liburan (high season) atau nonliburan (low season), atau hari kerja ataupun akhir pekan.

Sebelumnya, GM Corporate Secretary KCIC, Eva Chairunisa, mengatakan, sepanjang semester I/2024, rata-rata volume penumpang bulanan KCIC mencapai 443.000 penumpang per bulan. Puncaknya terjadi pada Juni 2024 dengan total penumpang mencapai 535.000 penumpang per bulan.

"Sejak Januari 2024, volume penumpang terus menunjukan peningkatan mulai April, Mei, hingga Juni 2024," kata Eva.

Sebelumnya rata-rata penumpang harian Kereta Cepat paruh pertama 2024 mencapai 14.600 penumpang per hari. Jumlah tersebut terus mengalami peningkatan hingga puncaknya di Juni 2024 dengan rata-rata penumpang perhari mencapai 17.800 orang.