Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah membentuk Pansus Hak Angket Pengawasan Haji Tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi sebagai tindak lanjut rekomendasi Tim Pengawas Haji DPR.

Pembentukan Pansus Hak Angket Haji untuk evaluasi atas kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji dan berdampak luas terhadap masyarakat. Adapun evaluasi perlu dilakukan lantaran diduga ada kebijakan yang tidak sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.

Analis Komunikasi Politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio mendukung dibentuknya Pansus Angket Haji oleh DPR untuk memperbaiki penyelenggaraan haji yang lebih baik lagi ke depanya. "Pansus Angket Haji ini sudah tepat dan harus didukung," katanya kepada KONTAN, Jumat (12/7/2024).

Hendri mengungkapkan, dalam penyelenggaraan haji tahun ini banyak terjadi masalah dari mulai keterlambatan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji, antre di toilet, tenda over kapasitas hingga isu pelanggaran pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus atau plus.

"Dengan banyak temuan tersebut, keberadaan Pansus Hak Angket Haji bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi selama penyelenggaraan haji tahun ini. Jemaah harus mendapatkan pelayananan haji yang maksimal," jelasnya.

Terkait pembentukan Pansus Hak Angket Haji di masa akhir periode DPR 2029-2024, Hendri menilai tidak ada masalah. Untuk diketahui, sebanyak 30 anggota DPR dari sembilan fraksi menyetujui adanya Pansus Hak Angket Haji, dann hampir setengahnya merupakan anggota DPR yang tidak terpilih lagi.

"Pansus untuk segera bekerja dengan optimal, sebagai pintu masuk untuk perbaikan dalam pelayanan haji ke depan lebih baik lagi," tandasnya.

Untuk diketahui, Pada saat menutup masa sidang V DPR RI Tahun Sidang 2023-2024, Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pidatonya menyinggung soal realisasi pembentukan Pansus Haji hingga sejumlah permasalahan yang menjadi atensi DPR RI.

"Pada masa persidangan ini DPR RI melalui Tim Pengawas Haji DPR RI telah melaksanakan pengawasan, baik pada saat persiapan maupun pelaksanaan ibadah haji," ujar Puan dalam rapat paripurna di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024).

Sebelumnya, Anggota Pansus Angket Haji DPR menyatakan tak hanya akan mendalami soal pengalihan kuota jemaah dari haji reguler ke haji khusus yang menyalahi UU. Pansus juga siap mengusut dugaan korupsi pengalihan kuota haji.

"Bukan hanya ada indikasi pelanggaran terhadap UU, tapi kami juga mencium adanya indikasi korupsi dalam pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus. Ada informasi yang kami terima jika pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus sebanyak 50 persen itu terindikasi ada korupsi," kata Anggota Pansus Angket Haji, Luluk Nur Hamidah.

DEPOK, KOMPAS.com - Depok sekarang punya angkutan perkotaan (angkot) yang pakai AC. Menggunakan Wuling Confero yang kabinnya sudah dirombak dan punya trayek dari Terminal Depok ke Terminal Jatijajar.

Penasaran seperti apa, Kompas.com pun coba buat menaikinya. Perjalanan dimulai dari Terminal Depok yang bersebelahan dengan Stasiun Depok Baru.

Sebenarnya cuma ada 10 unit angkot AC yang diuji coba. Menunggu sedikit tidak sampai 10 menit, salah satu angkot AC sudah tersedia di terminal.

KOMPAS.com/FATHAN Wuling Confero jadi angkot AC di Depok

Saat berhenti, angkot langsung dinaiki dan jalan. Buat rutenya, angkot AC Depok melewati Margonda, Stasiun Depok Lama, masuk ke Grand Depok City, Cilodong, Kostrad, Jalan Raya Bogor, dan masuk ke Terminal Jatijajar.

Ketika masuk, penumpang diminta buat membayar ongkos dengan kartu elektronik. Kebetulan baru e-money dari Bank Mandiri saja yang bisa dengan tarif uji coba Rp 1.000.

Kabarnya saat sudah selesai uji coba, tarifnya akan jadi Rp 7.000. Perjalanan sebenarnya sangat nyaman karena embusan AC cukup dingin, kebetulan angkotnya juga sedang sepi.

Bedanya dengan angkot biasa, unit dengan AC ini tidak menunggu penumpang. Jadi saat naik, angkot langsung jalan, hemat waktu.

Kompas.com bertanya, untuk turun apakah harus di halte. Pengemudinya menjawab, untuk saat ini bisa bebas, tidak harus di halte karena fasilitasnya pun masih sedikit di daerah Depok.

Perjalanan dari Terminal Depok ke Terminal Jatijajar ditempuh dalam waktu 40 menitan. Kebetulan saat itu kondisi jalan tidak macet, sekitar pukul 11.00 WIB.

Saat ini memang baru ada satu trayek saja buat angkot AC. Cuma tidak menutup kemungkinan ke depannya akan dibuka trayek lain dan juga menggantikan angkot non-AC di Depok.

Harga mobil listrik Wuling BinguoEV di Thailand bisa lebih murah. Bahkan, Wuling BinguoEV di sana dijual dengan harga mulai dari Rp 180 jutaan.

EV Primus Co., Ltd, sebagai distributor tunggal kendaraan listrik Wuling di Thailand resmi meluncurkan mobil listrik Wuling BinguoEV. Di Thailand, Wuling BinguoEV dijual dengan harga lebih murah dibanding di Indonesia.

Di Thailand, Wuling BinguoEV ditawarkan dengan dua model, yaitu BinguoEV AC seharga 419.000 baht (Rp 186,9 jutaan) dan BinguoEV DC seharga 449.000 baht atau setara Rp 200 jutaan (kurs 1 baht=Rp 446,25). Harga itu merupakan harga pengenalan di Thailand. Harga peluncuran Wuling Bingo EV kali ini hanya untuk 1.000 pelanggan pertama yang memesan.

Harganya jauh lebih murah dibanding Wuling BinguoEV di Indonesia. Di sini, Wuling BinguoEV dijual Rp 317-372 juta. Itu pun sudah termasuk insentif PPN dari pemerintah. Aslinya, BinguoEV tanpa insentif dijual Rp 348-408 juta.

Menurut Public Relations Wuling Motors Brian Gomgom, harga BinguoEV di Thailand bisa lebih murah karena perbedaan struktur harga dan insentif dari pemerintahnya.

"Karena adanya berbagai faktor yang mempengaruhi seperti perbedaan struktur harga dan kebijakan insentif kendaraan listrik yang berlaku di Thailand serta nominal tersebut merupakan harga khusus untuk 1.000 konsumen pertama. Tentunya itu berdampak dengan perbedaan harga," ujar Gomgom dalam keterangan tertulis kepada detikOto, Rabu (10/7/2024).

Insentif Mobil Listrik di Thailand

Dikutip PDLegal, Thailand untuk tahun 2024 ini menerapkan insentif kendaraan listrk (EV) 3.5. Kebijakan EV 3.5 yang dikeluarkan pemerintah Thailand ini mendukung kendaraan listrik dengan subsidi, pengurangan pajak impor atas impor tertentu dan pengurangan pajak cukai baterai.

Dukungan pendanaan pemerintah Thailand bervariasi, tergantung pada jenis kendaraan dan ukuran unit baterai, mencakup mobil listrik penumpang, pikap, serta kendaraan roda 2 dan 3.

Penerapan ini telah berhasil menurunkan harga keseluruhan mobil listrik di Thailand. Berkat kebijakan ini, Thailand dapat meningkatkan pertumbuhan pasar kendaraan listrik dan semakin meningkatkan inisiatif Thailand untuk menjadi pusat produksi BEV regional.

Untuk kendaraan listrik penumpang, ada beberapa skema insentif di Thailand mulai 2024 sampai 2027. Pertama, untuk mobil dengan harga kurang dari 2 juta baht (Rp 890 jutaan), pajak impor untuk dua tahun pertama dipangkas hingga 40 persen. Sedangkan pajak cukai dipotong dari 8 persen menjadi 2 persen. Pemerintah Thailand juga memberikan subsidi sebesar 25.000-100.000 baht (Rp 11 juta sampai Rp 44 jutaan) untuk mobil listrik di bawah 2 juta baht.

Lebih detailnya, subsidi yang diberikan pemerintah Thailand untuk mobil listrik penumpang yaitu:

• Tahun 2024: subsidi senilai 50.000 baht untuk kendaraan dengan baterai 10 kWh sampai 50 kWh dan subsidi senilai 100.000 baht untuk mobil kendaraan listrik dengan baterai lebih dari 50 kWh
• Tahun 2025: subsidi senilai 35.000 baht untuk kendaraan dengan baterai 10 kWh sampai 50 kWh dan subsidi senilai 175.000 baht untuk mobil kendaraan listrik dengan baterai lebih dari 50 kWh
• Tahun 2026: subsidi senilai 25.000 baht untuk kendaraan dengan baterai 10 kWh sampai 50 kWh dan subsidi senilai 50.000 baht untuk mobil kendaraan listrik dengan baterai lebih dari 50 kWh (hanya yang dirakit lokal).

Tes Langsung Wuling BinguoEV: Lincah dan Nyaman untuk Jalan-jalan

Tes Langsung Wuling BinguoEV: Lincah dan Nyaman untuk Jalan-jalan

Bisnis.com, JAKARTA - Anto tidak pernah menyangka usaha peternakan ayamnya yang dirintis sejak 2022 berkembang sangat pesat di Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur.

Semula kapasitas usahanya hanya 500 ekor, kini telah bertambah hingga lebih dari 1.000 ekor. Selain menjual telur, Anto juga menjual indukan ayam petelur.

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- PTPN IV Regional I realisasikan 744,93 ha lahan peremajaan sawit rakyat sampai dengan Juli 2024. Hal tersebut disampaikan Region Head PTPN IV Regional I Medan Ahmad Gusmar Harahap dalam rangkaian rapat kerja Board Of Regional Management dengan Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV, Jum’at 12 Juli 2024 di Kantor PTPN IV Regional I Jl. Sei Batanghari No. 2 Medan.

Target yang dibebankan kepada Regional I sebesar + 500 Ha untuk lahan Peremajaan Sawit Rakyat sudah terlampaui di Periode Juli 2024 seluas 744,93 Ha. Hal ini menurut Gusmar sebagai bukti sinergitas dan kolaborasi secara internal PTPN IV Head Office Jakarta dan Regional I Medan.

Ini sekaligus sinergitas dan kolaborasi eksternal dari PTPN IV dengan para pemangku kepentingan yang ada khususnya dalam pelaksanaan Bimtek/Sosialisasi PSR Pola Kemitraan Kerjasama antara PTPN IV dengan Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR Indonesia (ASPEKPIR Indonesia) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2024 di Le Polonia Hotel & Convention Medan, yang dihadiri sebanyak + 100 Petani PIR dari Provinsi Sumatera Utara dan + 50 Petani PIR dari Provinsi Aceh.

Region Head Regional I Ahmad Gusmar Harahap melaporkan bahwa total realisasi Peremajaan Sawit Rakyat yang telah mendapat Rekomtek Dirjenbun dan pencairan dana seluas 744,93 Ha dengan rincian seluas + 496,68 Ha sedang melakukan pengolahan lahan, masing-masing untuk 4 (empat) Koperasi yaitu Koperasi Konsumen KUD Aek Raso, Koperasi Meranti Sawit Makmur, Koperasi Produsen Ika Sapatani, Koperasi Produsen Nahoda Agro Mandiri, sedangkan untuk yang sudah realisasi penanaman adalah seluas + 248, 35 Ha masing-masing untuk GAPOKTAN Aek Raso Maju Bersama, Poktan Pasir Tuntung Jaya dan Koperasi Produsen Bilah Agro Mandiri.

Ditargetkan bulan November 2024 akan selesai dilakukan penanaman keseluruhan Lembaga Pekebun yang telah Rekomtek seluas 744,93 Ha tambah Gusmar Harahap.

Christian Orchard Perangin-Angin selaku Kepala Bagian Sekretariat & Hukum PTPN IV Regional I menambahkan kepada media dalam siaran persnya bahwa dengan keberhasilan peningkatan perekomonian Masyarakat dalam Program Peremajaan Sawit Rakyat di PTPN IV Regional I seluas 744,93 Ha ini menunjukkan bahwa Perusahaan konsisten untuk menjaga tata kelola sawit dan konsisten bersinergi dengan Masyarakat, sehingga kehadiran PTPN IV Regional I ini memiliki arti dan manfaat yang besar bagi Masyarakat yang ada di sekitar Perusahaan, sekaligus juga membuktikan bahwa PTPN IV Regional I konsisten dan terus berupaya untuk mendorong perkembangan aspek sosial khususnya untuk Komoditas Perkebunan.

Kedepannya PTPN IV Regional I akan tetap konsisten untuk membangun Peremajaan Sawit Rakyat untuk Kelompok Petani, Koperasi dan Gabungan Kelompok Tani, namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan Good Corporate Governance (GCG), sehingga tujuan dari pelaksanaan peningkatan perekonomian masyarakat dalam bentuk Program Peremajaan Sawit Rakyat dapat terlaksana dan memberi manfaat bagi Masyarakat, namun tetap dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, tutup Christian mengakhiri wawancara.

Cagub petahana Khofifah Indar Parawansa mengaku tak gentar menghadapi sejumlah nama yang disebut tengah digodok untuk maju di Pilgub Jatim 2024. Sejumlah nama digodok PDIP dan PKB yang belum menentukan sikap yakni KH. Marzuki Mustamar hingga Tri Rismaharini.

Khofifah menuturkan dirinya sudah mengantongi dukungan mayoritas parpol yakni Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN hingga PPP dengan akumulasi 57 kursi di DPRD. Sehingga, ia berpandangan ini jadi bekal yang cukup untuk mengamankan kemenangannya.

"Jadi alhamdulillah PPP dengan perolehan 4 kursi pada pemilu 14 Februari yang lalu insyaallah sudah (didukung) 57 seat, ya, 57 seat yang sudah memberikan dukungan kepada kami, tetap kami waspada, kerja keras lahir batin," kata Khofifah usai mendapatkan dukungan di Kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Jumat (12/7).

Dia mengaku tak masalah jika ada parpol lain yang tidak mendukungnya. Khofifah menyebut hal itu merupakan bagian dari demokrasi.

"Jadi pada dasarnya, ini adalah sebuah proses demokrasi yang memberikan ruang bagi semua pihak baik secara personal maupun institusional yang mendorong kandidatnya," ucap dia.

Namun, Khofifah sudah berpesan kepada seluruh tim untuk tetap waspada dengan dinamika politik di Pilgub Jatim.

"Maka password yang sering kali saya pesan kan kepada seluruh tim adalah waspada kerja keras lahir batin, jadi kita tetap pada posisi waspada kerja keras lahir batin," tandas Khofifah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Korea Selatan termasuk salah satu negara yang digandrungi wisatawan Indonesia. Kini, negara tersebut mempermudah kedatangan turis Indonesia ke Korea Selatan.

"Kami mempermudah dokumen persyaratan visa Korea dengan membebaskan lampiran dokumen keuangan saat mengajukan permohonan aplikasi visa multiple entry," kata Lee Sungyong, Konsulat Visit Kedutaan Besar Republik Korea.

Namun demikian, pemohon visa Korea harus tetap melampirkan rekening koran atau dokumen keuangannya, tetapi saldo tabungannya tidak menjadi syarat utama dalam penerbitan visa Korea.

"Tujuannya hanya untuk melihat aktivitas keuangan. Tidak ada minimal uang tabungan untuk mengajukan aplikasi permohonan visa," ujar Sungyong dalam acara Hallyu Tourism Festival di Lotte Mall Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/7/2024).

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kompas Travel (@kompas.travel)

"Jadi (jumlah uangnya) kurang atau sedikit, bukan berarti visanya akan ditolak," tambah Sungyong.

Visa multiple entry Korea

Menurut data yang disampaikan Sungyong, ada lebih dari 100.000 aplikasi permohonan visa Korea Selatan di Indonesia setiap tahun.

Visa multiple entry yang dibebaskan dari syarat minimum tabungan, berlaku selama lima tahun untuk bolak-balik Korea Selatan dengan masa izin tinggal selama 30 hari dalam setiap kunjungan.

SHUTTERSTOCK/CHAIPHOTOGRAPHER Pemandangan Gyeongbokgung Palace.

Khusus pemohon dengan persyaratan tentu, bisa mendapatkan visa multiple entry dengan masa berlaku 10 tahun.

Ada 22 subyek pemohon visa multiple entry Korea Selatan, di antaranya dosen, Pegawai Negeri Sipil (PNS), guru, orang yang bekerja di institusi media, dan pimpinan perusahaan.

Persyaratan lainnya meliputi lampiran dokumen umum dan pemohon jenis visa ini harus pernah mengunjungi Korea Selatan satu kali atau lebih.

"Kedutaan Besar Republik Korea sangat berharap semakin banyak pertukaran manusia antara Korea dan Indonesia," tutup Sungyong.

Bisnis.com, JAKARTA — Wacana pembentukan Holding BUMN Karya melalui peleburan tujuh perusahaan konstruksi menjadi tiga entitas menuai tanggapan berbeda dari dua kementerian.

Saat ditemui baru-baru ini, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan proses tersebut masih berlanjut. Kementerian BUMN bahkan disebut sudah bersurat ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono terkait Holding BUMN Karya.

"Saya sudah kirim surat ke Pak Basuki dan sudah di-review oleh Menteri Keuangan [Sri Mulyani]. Kami menunggu saja prosesnya dari Kementerian PUPR," ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/7/2024) malam.

Erick belum bisa menentukan kapan pembentukan holding rampung, lantaran kebijakan tersebut tidak berada di bawah kewenangan Kementerian BUMN. Namun, dia berharap proses peleburan tujuh perusahaan konstruksi pelat merah ini dapat berjalan cepat.

"Kami tunggu suratnya, seperti yang saya bilang kebijakannya bukan di kami. Makin cepat makin baik seperti juga penutupan perusahaan-perusahaan BUMN kalau bisa jangan terlalu lama, kalau memang sudah sakit harus ditutup segera," pungkasnya.

Namun, di sisi lain, Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengaku pihaknya belum menerima surat soal rencana pembentukan holding BUMN Karya.

Dia juga menyampaikan bahwa saat ini belum da pembicaraan yang dibangun antara Kementerian BUMN dengan Kementerian PUPR guna memuluskan rencana pembentukan holding perusahaan pelat merah konstruksi itu.

Endra juga menjelaskan, belum ada pembicaraan yang dibangun antara Kementerian BUMN dengan Kementerian PUPR guna memuluskan rencana pembentukan holding BUMN tersebut.

"Belum ke sini suratnya, belum. Setahu saya belum pernah dibahas di level BUMN dan kami," kata Endra saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (12/7/2024).

Dia bahkan menyampaikan bahwa sampai dengan ini Kementerian PUPR belum menerima konsep dari wacana peleburan 7 BUMN Karya tersebut.

"Belum ada konsep yang masuk, yang kita mau komentari apa ya?" pungkasnya.

Tujuh BUMN Karya yang akan dilebur adalah PT Hutama Karya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT), PT PP (Persero) Tbk. (PTPP), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo atau akrab disapa Tiko menyatakan bahwa komposisi dari pembentukan holding tidak mengalami perubahan.

Artinya, Adhi Karya masih akan menjadi induk holding bagi Brantas dan Nindya, sementara Waskita akan bergabung ke Hutama Karya. Adapun PTPP dipasangkan dengan Wijaya Karya.

***

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Pemerintah berencana mengeluarkan aturan terbaru terkait alokasi energi gas bumi bagi kebutuhan dalam negeri. Rencana kebijakan dalam bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri menjadi kebijakan yang ditunggu-tunggu pelaku industri.

Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) Sanny Iskandar menyambut baik terhadap RPP tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri yang baru saja disetujui oleh Presiden Indonesia. Menurutnya rencana aturan baru yang akan dikeluarkan tersebut akan memberikan manfaat sangat besar bagi kemajuan dan keberlangsungan sektor industri dalam negeri.

Sanny mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo. Menurut dia regulasi ini akan menjadi tonggak penting dalam upaya bangsa untuk menjamin pasokan energi yang stabil dan berkelanjutan bagi sektor industri yang berkembang di Indonesia.

"Ini adalah wujud nyata dari komitmen pemerintah untuk mendukung industri nasional melalui penyediaan energi yang handal dan terjangkau. Kami yakin bahwa dengan adanya regulasi ini, industri-industri di kawasan industri akan mampu beroperasi dengan lebih efisien dan produktif," kata dia dalam keterangannya, Jumat (12/7/2024).

Sebelumnya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa pada Ratas Kabinet di Istana Negara, Senin (8/7), Presiden Joko Widodo menyetujui Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri. Penyusunan RPP tersebut antara lain bertujuan untuk mewujudkan kemandirian Industri dalam negeri dalam meningkatkan kemampuan dan daya saing, menjamin ketersediaan dan penyaluran gas bumi untuk bahan baku dan/atau bahan penolong industri dalam negeri dan sumber energi, mewujudkan industri hijau, serta meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja.

Sanny mengapresiasi langkah Menperin sebagai pembina sektor industri yang terus mengupayakan lahirnya kebijakan-kebijakan yang menjaga kekompetitifan sektor industri dalam negeri di tengah persaingan ekonomi global yang ketat. Juga apresiasi kepada Kementerian terkait lainnya yang telah bersama-sama merembugkan peraturan tersebut.

"Kami mengapresiasi langkah Bapak Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita. RPP tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri ini diharapkan dapat memberikan kepastian energi bagi sektor industri, yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Dengan adanya regulasi ini, industri-industri di Indonesia akan mendapatkan prioritas dalam pemenuhan kebutuhan gas bumi, sehingga dapat mendukung keberlangsungan operasional dan peningkatan daya saing industri nasional di kancah global," jelas Sanny.

Sanny menjelaskan dalam pembahasan dengan Menteri Perindustrian, diharapkan kawasan industri dapat membentuk konsorsium yang terdiri dari beberapa kawasan industri untuk mendatangkan/importasi gas guna kebutuhan industri. Namun, Apabila dalam perhitungan biaya lebih ekonomis menggunakan gas dalam negeri, maka dipilih opsi yang lebih ekonomis

Menurut dia setidaknya akan ada tiga manfaat utama bagi perekonomian Indonesia dari pelaksanaan RPP tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri, yaitu kepastian pasokan energi, mendorong investasi masuk dan dukungan terhadap industri hijau.

"Dengan adanya prioritas alokasi gas bumi untuk kebutuhan domestik, maka tercipta kepastian pasokan energi, industri tidak perlu lagi khawatir tentang kelangkaan pasokan energi yang dapat mengganggu operasional mereka. Pemanfaatan gas bumi juga dapat menjadi salah satu sumber energi yang efisien dan dengan harga yang kompetitif menjadikan biaya produksi dapat ditekan sehingga mampu bersaing di pasar internasional," jelas Sanny.

"Kepastian pasokan energi akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan investasi asing dan penciptaan lapangan kerja baru. Dan yang tak kalah penting, penggunaan gas bumi di sektor industri sebagai sumber energi juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi emisi karbon dan mendukung pembangunan industri yang ramah lingkungan," ujar dia.

Sebagai bentuk dukungan konkret terhadap implementasi RPP ini, HKI telah menyusun beberapa langkah strategis yang akan dilakukan, antara lain: kolaborasi dengan pemerintah untuk memastikan bahwa implementasi RPP berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, advokasi kepada anggota dalam bentuk sosialisasi dan pendampingan teknis kepada seluruh anggota mengenai isi dan manfaat RPP ini, serta HKI akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan RPP ini di lapangan, serta memberikan masukan kepada pemerintah untuk penyempurnaan regulasi di masa mendatang.

Sanny menjelaskan bahwa HKI berharap bahwa dengan adanya RPP ini, sektor industri di Indonesia dapat terus tumbuh dan berkembang dengan pesat, serta memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian nasional. Dia juga menekankan komitmen asosiasinya untuk terus mendukung pemerintah dalam menciptakan kebijakan-kebijakan yang pro-industri dan pro-investasi.

KOMPAS.com - Penyedia layanan on-demand dari Grup GoTo, Gojek meluncurkan layanan baru bernama GoDineIn.

GoDineIn merupakan layanan yang memungkinkan pengguna membeli voucher untuk makan di restoran (dine-in).

Dengan begitu, layanan ini cukup berbeda dari GoFood yang memungkinkan pengguna memesan makanan dari rumah (delivery) atau melakukan pick-up makanan (takeaway).

Voucher GoDineIn disediakan untuk makan di restoran pilihan dengan diskon hingga 25 persen. Artinya, voucher Rp 100.000 dipotong harganya menjadi Rp 75.000, voucher Rp 200.000 bisa dibeli seharga Rp 150.000, dan seterusnya.

Voucher ini hanya tersedia secara eksklusif di layanan GoDineIn di aplikasi Gojek, baik di platformiOS maupun Android.

Bicara soal restoran pilihan, GoDineIn hadir di Daerah Khusus Jakarta (DKJ), dengan menggandeng restoran seperti Cut & Grill, Common Grounds, Braud, Seroeni, Kintaro Sushi, serta Warung Tekko.

Menurut Ignatius Satrio selaku Head of Marketing Food & Ads Gojek, peluncuran GoDineIn dilatarbelakangi oleh gaya hidup urban di kota-kota besar, yang gemar bersosialisasi dan "nongkrong" di restoran atau kafe.

"Riset internal Gojek melihat bagaimana social eater, mindful eater, dan food enthusiast cenderung memiliki ketertarikan tinggi terhadap aktivitas sosial, dan suka untuk makan di luar," kata pria yang akrab disapa dengan nama Rio.

"Inilah mengapa GoDineIn hadir untuk memberikan pengalaman kuliner menarik untuk makan di tempat atau di resto, melengkapi layanan online food delivery GoFood yang telah melekat di masyarakat Indonesia,” sambungnya.

Cara pakai GoDineIn

Pengguna yang tertarik dapat membuka aplikasi Gojek di mobile untuk mencobanya. Pantauan KompasTekno, fitur GoDineIn sudah tersedia di Gojek Android versi 4.90.2.

Jika tidak ada, pengguna bisa mengunduh versi terbaru Gojek di Android lewat tautan berikut ini, dan di iOS lewat tautan berikut ini. Penjelasan cara pakai GoDineIn bisa dilihat di bawah ini.

KOMPAS.com/Mikhaangelo Fabialdi Nurhapy Cara menggunakan layanan GoDineIn di Gojek.

• Buka aplikasi Gojek, tekan tombol "More", dan ketuk "GoDineIn"
• Pilih restoran yang diinginkan
• Pilih voucher yang ingin dibeli, kemudian ketuk "Purchase Voucher"
• Tukar voucher yang telah dibeli dengan mengeklik "Voucher you own" pada halaman GoDineIn
• Pilih voucher yang ingin digunakan dan klik "Redeem"
• Tunjukkan kode QR ke kasir restoran untuk menikmati diskon

Perlu dicatat bahwa voucher yang dibeli memiliki waktu kedaluwarsanya sendiri, misalnya 30 hari. Pengguna hanya bisa menggunakan satu voucher per transaksi, dan voucher ini tidak dapat digabung dengan promosi lainnya.

Voucher harus ditunjukkan ke kasir restoran sebelum memesan atau sebelum membayar.

Lalu, diskon ini juga hanya berlaku untuk dine-in, bukan delivery, takeaway, atau pick-up. Pengguna juga dilarang untuk memperjualbelikan voucher GoDineIn.

Nantinya voucher bisa dilakukan proses refund asalkan belum digunakan, belum kedaluwarsa, dan masih valid. Namun, pengguna akan dikenakan biaya refund sebesar dua persen (termasuk pajak).

Sebagaimana dikutip KompasTekno dari keterangan resmi Gojek, Minggu (14/7/2024) ke depannya penyedia layanan ini akan melengkapi GoDineIn dengan fitur tambahan seperti jelajah restoran (discovery), menu restoran dan ulasan (review), serta kategorisasi pilihan restoran sesuai selera pengguna (personalisation).

Bisnis.com, JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) optimistis investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal terakselerasi seiring dengan hadirnya Peraturan Presiden (Perpres) No.75/2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN, Agung Wicaksono menjelaskan pihaknya optimis perpres yang baru saja diteken oleh Presiden Jokowi dapat berkontribusi positif dalam menarik minat investor.

"[Kontribusi Perpres akan] mencapai target, untuk itu peraturan presiden tentunya kita jalankan," jelasnya singkat saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (12/7/2024).

Pasalnya, hingga akhir tahun OIKN menargetkan investasi di IKN dapat tembus Rp100 triliun. Sementara, hingga saat ini total investasi yang terparkir di IKN baru mencapai Rp51,3 triliun.

Agung menjelaskan saat ini pihaknya masih terus berkoordinasi secara intens dengan para investor untuk dapat segera mengeksekusi rencana investasi tersebut.

Sayangnya, Agung tak secara rinci menjelaskan kapan pemberian insentif bakal mulai diguyurkan.

"Ya masih koordinasi terus secara intens untuk mengeksekusi. Intinya [Perpres] mempermudah investasi," pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam Perpres 75/2024 Presiden Jokowi berjanji bakal memberikan insentif dan fasilitas perizinan berusaha.

Selain menjanjikan pemberian insentif, Jokowi juga bakal mengguyur pemberian kepastian jangka waktu hak atas tanah dengan hak guna usaha (HGU) yang diberikan paling lama mencapai 190 tahun yang bakal diberikan melalui dua siklus.

Adapun, hak guna bangunan serta hak pakai untuk jangka waktu paling lama ditetapkan selama 80 tahun pada satu siklus pertama dan 80 tahun di siklus kedua

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyinggung soal hilirisasi dan industrialisasi hasil pertanian Indonesia, termasuk kopi.

Ia menginginkan agar aktivitas ekspor di Indonesia tidak lagi fokus pada barang mentah.

Hal itu Jokowi sampaikan usai melakukan panen kopi bersama para petani di Desa Kembahang, Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat, Lampung, Jumat (12/7).

"Harusnya semuanya (produk siap ekspor), tidak dalam bentuk mentahan-mentahan yang sudah berpuluh tahun, beratus tahun kita lakukan ekspor dalam bentuk mentahan, harus dihilirisasi," kata Jokowi dalam video yang diunggah melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (12/7).

Jokowi juga menekankan pentingnya meningkatkan produktivitas kopi, yang luas lahan perkebunannya mencapai 1,2 juta hektare di seluruh Indonesia.

Sebab meskipun harga kopi fluktuatif, tetapi secara tahunan harga kopi menurutnya cenderung mengalami kenaikan dan permintaan ekspor juga terus meningkat.

Oleh sebab itu, ia meminta Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman agar memberi perhatian pada komoditas kopi.

"Inilah yang tadi saya sampaikan ke Menteri Pertanian agar memberi perhatian kepada kopi. Yang paling penting adalah produktivitas per hektarenya harus naik," katanya.

Jokowi lantas menyoroti produktivitas kebun kopi yang masih di level di 1-2 ton per hektare. Padahal menurutnya, produktivitas kopi harusnya bisa mencapai 8-9 ton per hektare.

Ia menyebut ada sejumlah faktor yang membuat produktivitas itu terhambat, mulai dari peralatan yang kurang baik, penyediaan pupuk yang kurang, hingga jarak tanam yang kurang rapat.

"Kalau produktivitas per hektare naik, kesejahteraan petani kopi akan menjadi lebih baik," ujar Jokowi.