KOMPAS.com - Vendor smartphoneSamsung telah meluncurkan ponsel lipat(foldable)Samsung Galaxy Z Flip 6 Olympic Edition.

Ponsel lipat ini dirancang khusus untuk semua atlet yang berkompetisi di Olimpiade Paris 2024 dan Paralimpiade Paris 2024.

Smartphone Samsung Z Flip 6 yang akan diberikan secara gratis kepada hampir 17.000 atlet ini dibuat dengan material finishing yang sama seperti Samsung Z Flip 6 varian warna kuning (Yellow).

Bedanya, ponsel lipat ini dihias dengan logo cincin Olimpiade dan Paralimpade Agitos berwarna emas.

Kotak Samsung Z Flip 6 dibalut warna hitam dan emas, dan dilengkapi juga dengan cincin Olimpiade serta Paralimpiade Agitos.

Samsung juga bekerja sama dengan produsen pakaian pria mewah Berluti, yang juga merancang pakaian resmi timnas Prancis untuk pembukaan Olimpiade Paris 2024, untuk mendesain aksesori casing Flipsuit Case eksklusif.

Setiap casing ini dibuat dari bahan kulit Venezia dan memiliki patina unik dengan perpaduan warna cerah, yang terinspirasi dari cincin Olimpiade.

Untuk fitur, Samsung Galaxy Z Flip 6 Olympic Edition dibekali teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) Galaxy AI.

Ini berbeda dari sederet ponsel Samsung yang dirilis pada Olimpiade sebelumnya, seperti Samsung Z Flip 3 5G di Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022, yang tidak dibekali fitur Galaxy AI.

Dengan teknologi ini, atlet bisa menggunakan fitur Live translation untuk menerjemahkan panggilan telepon ke 16 bahasa secara real-time, Interpeter untuk menerjemahkan obrolan langsung, dan Composer untuk menulis e-mail serta posting media sosial secara mudah.

Ada pula fitur Instant Slow-mo untuk merekam, menganalisis, dan membagikan performa atlet secara slow-motion, dan Photo Assist yang memastikan atlet memotret momen dengan sempurna.

Samsung menawarkan eSIM dari penyedia layanan Orange, dengan jumlah kuota 5G sebesar 100 GB. Setiap ponsel lipat ini juga akan dilengkapi garansi internasional hingga dua tahun.

Masih soal fitur, ponsel dengan lipatan kerang (clamshell) ini sudah dilengkapi sejumlah aplikasi bawaan dari Komite Olimpiade Internasional (IOT), untuk membantu atlet memantau jadwal pertandingan.

Deretan aplikasi tersebut mencakup Athlete365, Olympic Shop, Paris 2024, Transport Accredd App, dan IOC hotline.

Aplikasi dompet digital Samsung Wallet dilengkapi dengan tiket untuk mendapatkan minuman gratis di mesin penjual otomatis yang tersebar di Wisma Olimpiade dan Paralimpiade. Hal ini merupakan bentuk kerja sama antara Samsung dan Coca-Cola.

Selain itu, para atlet juga mendapatkan kartu akses transportasi umum gratis tanpa batas, dalam kemitraan Samsung dengan layanan transportasi publik Île-de-France Mobilités (IDFM).

Setiap Samsung Z Flip 6 turut dibekali aplikasi hiburan bertema Olimpiade Paris 2024, seperti PinQuest dan Galaxy Experience.

Digunakan di podium

Di Olimpiade sebelumnya, atlet dilarang untuk membawa barang pribadi ke podium saat menerima medali. Kini, Samsung akan menyediakan ponsel lipat Samsung Z Flip 6 Olympic Edition untuk digunakan di podium.

Nantinya, atlet dapat memotret selfie kemenangannya, yang akan diunggah ke aplikasi Athlete365 secara real-time, sebagaimana dikutip KompasTekno dari PhoneArena, Kamis (11/7/2024).

Adapun para atlet bakal menerima smartphone lipat ini pada 18 Juli ini, sebelum model regulernya dijual pada 24 Juli mendatang. Seperti yang disebutkan sebelumnya, edisi khusus ini hanya dibagikan untuk atlet, sehingga masyarakat umum tidak bisa membelinya.

Sebagai informasi, Samsung Galaxy Z Flip 6 versi reguler sudah bisa dipesan (pre-order) di Indonesia pada Rabu (10/7/2024) pukul 20.00 WIB hingga tanggal 30 Juli nanti.

Harga Samsung Galaxy Z Flip 6 adalah Rp 17,4 juta untuk varian RAM dan media penyimpanan (storage) 12 GB/256 GB, dan Rp 19,4 juta untuk varian 12 GB/512 GB.

Spesifikasi lengkap Samsung Galaxy Z Flip 6 bisa disimak dalam artikel "Samsung Galaxy Z Flip 6 Resmi, Kamera Naik Kelas dan Update Android 7 Generasi".

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggota Holding Grup MIND ID, PT Timah Tbk (TINS) mengumumkan telah melakukan eksplorasi komoditas timah di perairan Bangka dan Kundur pada kuartal II-2024. Eksplorasi itu menghabiskan dana Rp 38,7 miliar.

Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Kamis (11/7), manajemen TINS menyebut, eksplorasi di Perairan Bangka dan Perairan Kundur dengan menggunakan tiga unit kapal bor dan satu unit ponton bor pada April. Lalu menggunakan empat unit kapal bor di Mei dan lima unit kapal bor di Juni dengan total meter bor 7.767,80 meter.

TINS juga melakukan kegiatan eksplorasi di darat pada kuartal II 2024. Yakni, pemetaan, survei geomagnet dan pengeboran timah baik secara primer maupun alluvial dan pengeboran pandu di Pulau Bangka dan Belitung dengan total meter bor sebanyak 636,25 meter.

"Rencana kegiatan eksplorasi pada triwulan III adalah melakukan evaluasi dan melanjutkan kegiatan bulan sebelumnya," tulis manajemen TINS.

Kegiatan pemboran di laut direncanakan menggunakan lima kapal bor pada Juli 2024 yang dialokasikan di Perairan Bangka dan Kundur.

Tahun ini, TINS menyiapkan dana belanja modal (capex) sebesar Rp 700 miliar pada tahun ini. Capex tersebut akan mendukung upaya TINS dalam memperbaiki kinerja yang turun di 2023.

Sekretaris Perusahaan TINS Abdullah Umar mengatakan, capex akan digunakan untuk perbaikan alat kerja, pengembangan, maintenance, perbaikan alat mulai dari kapal untuk produksi, dan infrastruktur.

Tahun ini, TINS akan berfokus pada peningkatan produksi melalui penambahan alat tambang dan pembukaan lokasi baru, strategi recovery plan dan program efisiensi berkelanjutan.

Bandung: Kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan baterai menjadi salah satu pertimbangan membeli mobil listrik. Neta kemudian memberikan keamanan ekstra untuk kompen baterai agar tidak mengalami kerusakan hingga mencegah kebakaran.

Product Planning Manager PT NETA Auto Indonesia, Jordy Angkawidjaja, menjelaskan untuk baterai yang digunakan V-II berasal dari Gotion. Kemudian baterai ini diklaim sudah dibekali dengan sistem pengaman dan sudah melalui beragam pengujian keamanan.

"Salah satu keunggulannya ada pada teknologi baterai, yang telah melalui uji keamanan tertinggi untuk baterai tegangan tinggi pada V-II," kata Jordy Angkawidjaja Bandung pada Rabu (10-7-2024)
Model V-II menggunakan baterai Lithium Ferro-Phosphate (LFP) berkapasitas 36,1 kWh. Dikombinasikan dengan motor listrik yang ada, mobil listrik ini diklaim mampu menempuh jarak hingga 401 km dalam sekali pengisian daya.

Baca Juga: Cara Menghitung Denda Pajak Motor Jika Telat Bayar Dua Hari, 6 Bulan sampai 2 Tahun

Adapun serangkaian uji coba untuk memastikan keamanan baterainya antara lain vibration and shock test, squeez, wet-heat cycle, external flame, water immersion, temperature shock and salt spray, hingga short circuit. Selain itu, V-II diklaim telah memiliki pemeringkatan baterai terhadap ketahanan air dengan rating IP68+ yang menjadi standar global.

Ia menegaskan, sel baterai yang terpasang pada mobil ini aman dalam kondisi apapun, termasuk akibat benturan maupun temperatur tinggi.

Keamanan dan efisiensi tersebut berkat kinerja HEPT3.0 Efficient Powertrain Thermal Management System untuk memastikan baterai temperatur di bawah 45 derajat celcius, konsumsi energi pendingin di bawah 5 persen, dan rasio temperatur yang konstan mencapai 95 persen.

"Serangkaian tes yang dilakukan tadi tidak mengurangi performa. Ini adalah produk global, makanya standar keamanan juga standar Eropa," ujarnya.

(UDA)

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memastikan bahwa perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) akan terlaksana tahun ini, sebelum pemerintahan baru dimulai.

“Dalam perpanjangannya nanti akan kami urus sebelum pemerintahan selesai,” kata Bahlil dalam Kuliah Umum di IPDN yang dipantau secara daring pada Kamis (11/7).

PTFI saat ini memiliki IUPK yang berlaku hingga 2041. Bahlil mengatakan, perpanjangan kontrak PTFI setelah 2041 Indonesia akan memperoleh penambahan saham sebanyak 10%. “Jadi total saham Indonesia di Freeport itu sebesar 61%,” ujarnya.

Penambahan saham 10% ini sebelumnya pernah dikatakan Bahlil dalam peresmian operasi pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) tembaga Manyar milik PTFI di Gresik beberapa waktu lalu.

“Rasa-rasanya agak kurang adil kalau kami tidak memberi perpanjangan izin, apalagi sudah membangun smelter di Gresik dan kita akan mendapatkan penambahan sama 10% serta sudah disetujui juga, Freeport akan membangun smelter di Papua,” kata Bahlil pada Kamis (27/6).

Melalui jumlah kepemilikan saham tersebut, Bahlil menegaskan bahwa PTFI sudah menjadi milik Indonesia. “Sudah bukan lagi milik Freeport McMoran, sudah menjadi milik BUMN. Jadi ini kan punya negara, kenapa harus kami buat ribet-ribet perpanjangannya,” kata dia.

Namun hingga saat ini perpanjangan IUPK untuk PTFI belum diberikan. Bahlil mengatakan pemerintah akan segera merampungkan proses tersebut secepatnya. “Tergantung kalau PTFI juga sudah memenuhi semua persyaratannya maka kami akan melakukan percepatan,” ucapnya.

Dia juga pernah menyebut bahwa negosiasi perpanjangan IUPK PTFI sudah mencapai kesepakatan 98%. Bahlil yang masuk dalam tim negosiasi dengan Freeport bersama kementerian teknis termasuk Menteri ESDM, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN, mengatakan beberapa hal yang disepakati dalam negosiasi ini.

“Sudah hampir 98% poin-poinnya sudah disepakati. Salah satu di antaranya adalah penambahan saham (negara) 10%, pembangunan smelter di Papua, kemudian melibatkan pengusaha-pengusaha daerah Papua,” ujarnya dalam konferensi pers di kantor Kementerian Investasi, Jumat (7/6).

Bahlil menjelaskan bahwa untuk poin pelibatan pengusaha Papua agar orang Papua juga mengambil bagian yang produktif dalam rangka pengembangan lanjutan dari perpanjangan IUPK Freeport.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, Chaidir, menyebut tidak akan merazia ponsel aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Jakarta Pusat (Pemkot Jakpus) untuk pencegahan judi online. Sebab, menurut Chaidir, ponsel merupakan privasi pemilik.

“(Ponsel) itu hak asasi orang, privasi, harus ada laporan dulu, asas praduga tak bersalah,” ujar Chaidir saat ditemui di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024).

Meski demikian, Chaidir mengatakan, Suku Badan Kepegawaian Jakarta Pusat melakukan pengawasan ketat terhadap jajaran ASN Kota Jakpus terkait pencegahan judi online.

Jika ada ASN di lingkungan Pemkot Jakpus yang kedapatan bermain judi online, Chaidir berjanji akan memberikan sanksi tegas, tak terkecuali pemberhentian.

“Yang jelas kalau ASN terbukti ada laporan dari pemerintah pusat dan masuk ke ponselnya atau online-nya, kita berikan saksi sesuai dengan UU ASN yang berlaku. Hukuman disiplin berat, diberhentikan kalau terbukti,” tegas Chaidir.

Adapun berbeda dengan Pemkot Jakpus, Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol) Karyoto sebelumnya memerintahkan jajarannya setingkat kapolres dan kapolsek untuk melakukan razia ponsel anggota guna mencegah judi online.
“Langkah preventifnya (cegah judi online), saya minta kepada kepala satuan wilayah, kapolres, para kasat, para kapolsek, untuk melakukan razia ponsel terhadap anggotanya,” kata dia kepada wartawan, Rabu (26/6/2024).

Karyoto meminta kapolres hingga kapolsek melakukan pengecekan ponsel secara detail. Pasalnya, aplikasi atau situs judi online beragam.
“Jadi buka, buka ponselnya satu-satu, cek untuk memastikan apakah ada riwayat (judi online) atau tidak,” ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan, Satgas Pemberantasan Judi Online bakal mendistribusikan nama-nama pejabat yang terindikasi terlibat judi online.

Hadi yang juga Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online itu mengatakan, nama-nama tersebut bakal diserahkan ke kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah (pemda).

“Kami terus melakukan kegiatan yaitu mendistribusikan nama-nama, baik di kementerian maupun lembaga yang terlibat judi online,” kata Hadi dalam konferensi pers di Ruang Parikesit Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Usul perubahan penamaan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dianggap tidak lantas membuat lembaga itu berpotensi mengganggu tugas dan kewenangan presiden.

Usulan itu disampaikan dalam rancangan perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden. Proses revisi beleid itu saat ini tengah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Meskipun Wantimpres berganti kembali menjadi Dewan Pertimbangan Agung, wewenang seorang presiden tak akan terganggu atau tidak akan terdikte," kata pengamat politik Jannus TH Siahaan saat dihubungi Kompas.com, Rabu (10/7/2024).

Menurut Jannus, jika penamaan Wantimpres diubah serta dilabeli dengan kata "agung", maka maknanya tetap hanya sebagai lembaga pemberi pertimbangan.

"Tak jauh berbeda dengan nasehat. Boleh diikuti, tapi tak masalah juga jika diabaikan," ucap Jannus.

Soal jumlah anggota lembaga itu yang diusulkan ditambah, Jannus menilai hal itu tetap tidak mengubah makna institusi.

"Secara personel logika rekruitmennya akan tetap sama, yakni akan diduduki oleh orang-orang yang memang dianggap oleh presiden layak untuk duduk di sana di satu sisi dan dekat kepada presiden secara personal maupun secara politik," ucap Jannus.

Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) diputuskan dibawa ke dalam rapat paripurna untuk disahkan menjadi usul inisiatif DPR RI.

Keputusan itu disepakati sembilan fraksi DPR dalam rapat pleno atau pengambilan keputusan yang digelar Badan Legislatif (Baleg) DPR RI pada Selasa (9/7/2024).

Padahal, dilansir dari laman resmi DPR RI, revisi UU Wantimpres tidak masuk dalam program legislasi nasional prioritas (Prolegnas) 2020-2024.

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas mengungkapkan, ada beberapa poin perubahan dalam draf RUU Wantimpres.

Pertama, nomenklatur Wantimpres disepakati diubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Namun, Supratman memastikan bahwa tidak ada perubahan fungsi dari Wantimpres ke DPA.

Sebagaimana diketahui, DPA yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbagan kepada Presiden, dihapuskan dengan Keputusan Presiden Nomor 135/M/2003 pada tanggal 31 Juli 2003.

Setelah amendemen keempat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Penghapusan DPA saat itu dilakukan sebagai buntut dari berubahnya sistem pemerintahan menjadi sistem parlementer.

Akan tetapi, keberadaan DPA akhirnya digantikan oleh dewan pertimbangan yang ditempatkan melekat di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dewan pertimbangan itu adalah Wantimpres.

Dengan kata lain, tidak sejajar dengan presiden sebagaimana terjadi pada masa DPA.

Perubahan kedua terkait jumlah keanggotaan. Dalam UU Wantimpres diatur jumlah anggota mencapai delapan orang.

Menurut Supratman, dalam draf RUU Wantimpres, jumlah anggota DPA bakal disesuaikan dengan keputusan presiden terpilih. Hal itu guna mendapatkan orang-orang terbaik sebagai pemberi pertimbangan kepada presiden kelak.

Perubahan ketiga menyangkut soal syarat-syarat untuk menjadi anggota DPA. Supratman mengatakan, revisi UU Wantimpres tersebut menyangkut soal kelembagaan.

Menurut dia, mereka yang akan menduduki posisi DPA pun tetap berstatus pejabat negara sebagaimana anggota Wantimpres.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dalam kasus pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).

Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua Rianto Adam Pontoh dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis (11/7/2024).

Dalam kasus ini, hakim memutuskan SYL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun penjara," kata Pontoh dalam sidang tersebut.

Tak hanya hukuman penjara, SYL turut dijatuhkan hukuman denda sebesar Rp 300 juta. "Dengan ketentuan bila denda itu tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan," ujar Pontoh.

Selain itu, majelis hakim menghukum SYL untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 14,1 miliar ditambah 30 ribu US Dollar akibat kejahatan yang dilakukannya. Uang pengganti itu wajib dibayar paling lama dalam kurun waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

"Jika tidak membayar maka harta bedanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dengan ketentuan apabila terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun," ujar Pontoh.

Hukuman ini lebih rendah dari tuntutan pidana penjara 12 tahun dan denda Rp 500 juta subsider pidana kurungan 6 bulan yang diajukan JPU KPK.

Jakarta: Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak gempa bumi yang melanda Kabupaten Batang pada 7 Juli 2024 lalu, PT Kawasan Industri Terpadu Batang (Grand Batang City) memberikan bantuan berupa 300 sak semen dan 100 paket sembako.

"Kami berharap bantuan ini dapat membantu masyarakat yang terdampak gempa untuk segera bangkit dan memulai kembali kehidupan mereka. KITB akan terus berkomitmen untuk mendukung masyarakat dalam kondisi apapun," ucap Direktur Utama Grand Batang City Ngurah Wirawan dikutip dari siaran pers, Kamis, 11 Juli 2024.

Sesuai visi dan misi Grand Batang City, menjadi kawasan industri yang berkelanjutan dengan memperhatikan lingkungan dan masyarakat sekitar, terutama hadir saat bencana melanda.
Wirawan mengatakan, bantuan yang diberikan diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi perusahaan lain untuk turut serta memberikan dukungan dan bantuan bagi korban bencana.

Baca juga: Kawasan Industri Batang Dorong Kemajuan Ekonomi Nasional

Dorong kepedulian perusahaan lain

Bantuan yang disalurkan KITB tersebut pun diapresiasi berbagai pihak, utamanya oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana.

"Pengusaha-pengusaha di sini peduli kepada masyarakat ini yang memang saya harapkan seperti KITB (Grand Batang City) yang memberikan bantuan bahan bangunan berupa 300 semen dan 100 paket sembako untuk meringankan beban masyarakat yang akan memperbaiki rumahnya," tutur dia.

"Dan ini kita harapkan juga kepada pengusaha yang lain kita imbau dalam kondisi seperti ini perlu memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena efek dari gempa bumi ini," tambah Nana.

(HUS)

Jakarta: Mabes Polri mengaku tengah mempelajari putusan gugatan praperadilan Pegi Setiawan, mantan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky. Pegi menang dalam praperadilan dan terbebas dari kasus pembunuhan yang terjadi di Cirebon pada 2016 silam itu.

"Tentunya menghargai apa yang menjadi hasil keputusan tersebut. Tindak lanjutnya telah ditindaklajuti ya, kemudian selanjutnya tentu mencermati dan mempelajari apa yang menjadi putusan tersebut," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Juli 2024.

Trunoyudo mengatakan salinan putusan itu telah diterima Polda Jawa Barat dari Pengadilan Negeri (PN) Bandung. Hasil pencermatan putusan hakim tunggal PN Bandung disebut akan disampaikan Polda Jawa Barat.
"Hasilnya sama-sama nanti untuk tindak lanjut kita masih tunggu dari Polda Jawa Barat. Tentu penyidik akan memberikan progres atau perkembangan terkait dengan Jawa Barat," ungkap mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya itu.

Baca juga: Tanggapi Kritik Wapres soal Kasus Vina, Polri: Kita Hargai

Sebelumnya, Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung mengabulkan permohonan gugatan praperadilan tim kuasa hukum Pegi Setiawan. Hakim pun memutuskan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Jawa Barat segera menghentikan penyidikan terhadap Pegi.

"Mengadili, mengabulkan praperadilan atas pemohon atas nama Pegi Setiawan dan dinyatakan tidak sah dan dibatalkan demi hukum," kata Hakim tunggal Eman Sulaeman saat membacakan putusan di PN Bandung, Senin, 8 Juli 2024.

Eman mengatakan penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka pembunuhan berencana seperti yang disangkakan oleh penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Barat tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karenanya, Eman memerintahkan kepada termohon, yaitu Kabid Hukum Polda Jawa Barat agar segera membebaskan Pegi Setiawan dari Rumah Tahanan (Rutan) Polda Jawa Barat.

"Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan kepada pemohon memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan termohon dan memulihkan harkat martabatnya seperti semula," ucap Eman.

Polda Jabar telah melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Bandung. Pegi dibebaskan pada Senin malam, 8 Juli 2024 dan penyidikan terhadap Pegi atas kasus pembunuhan Vina dan Eky dihentikan.

(AGA)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta dapat segera menyelidiki kasus dugaan selisih harga dalam impor beras. Kerugian negara yang ditimbulkan akibat kasus ini diduga mencapai Rp8,5 triliun dalam dua tahun terakhir.

“Total impor beras tahun 2023 mencapai 3,06 juta ton, dan Januari-April 2024 sudah mencapai 1,77 juta ton. Total 4,83 juta ton. Kalau modus mark up sebesar USD117 dolar per ton ini terjadi sejak tahun 2023, maka kerugian negara mencapai USD565 juta dolar, atau sekitar Rp8,5 triliun,” kata Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan, Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024.

Anthony menegaskan realisasi harga impor beras Indonesia yang mencapai USD655 dolar per ton secara nyata sangat ketinggian. Hal ini yang akan menimbulkan kerugian keuangan negara dan bisa masuk tindak pidana korupsi.
“Oleh karena itu, masyarakat harus menuntut KPK untuk menyidik semua pihak sampai tuntas, sampai ke pihak yang paling bertanggung jawab. Siapa saja penikmat kerugian negara atas impor beras tersebut," papar Anthony.

Anthony menepis bantahan Perum Bulog soal adanya penggelembungan harga impor beras ini. Anthony heran dengan klaim Bulog yang menyebut perusahaan Vietnam tidak pernah menyampaikan penawaran.

Pasalnya, kata Anthony, jika mengacu pernyataan Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, pada Maret 2024 beras impor terbanyak dari Vietnam sebesar 286,26 ribu ton.

Baca Juga: Skandal Mark Up Harga Beras, Dokumen Reviu Impor Beras Bapanas Dinilai Tidak Proper

Perkara ini telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Studi Demokrasi Rakyat (SDR). Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menjadi terlapor dalam perkara ini.

"Kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk Bapak Ketua KPK dalam menangani kasus yang kami laporkan,” kata Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat Hari Purwanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 3 Juli 2024.

Sementara itu, Perum Bulog mengeklaim telah menjadi korban tuduhan dugaan mark up (menaikkan harga) impor beras dari Vietnam, yang telah dilaporkan salah satu pihak kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Akibat laporan yang berusaha membentuk opini buruk di masyarakat tanpa berbasis fakta maka tentunya hal ini telah membuat Perum Bulog menjadi korban," kata Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Arwakhudin Widiarso dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, 7 Juli 2024.

Menurut Widiarso, laporan yang tanpa ada fakta, itu akan merugikan reputasi perusahaan yang telah dibina oleh Perum Bulog. "Terutama ketika saat ini perusahaan sedang giat berbenah diri melalui transformasi di semua lini bisnis yang dilakukan," ucap dia.

(AZF)

JAKARTA - Pemerintah menargetkan pemindahan Aparatur Sipil Negara ( ASN ) ke Ibu Kota Nusantara atau IKN pada bulan September 2024 mendatang. Saat ini penyelesaian gedung perkantoran tengah dikebut menjelang pemindahan pusat pemerintahan.

Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Imam Santoso Ernawi mengatakan, perkantoran di IKN yang akan selesai dalam waktu dekat kemungkinan baru bisa menampung sekitar 594 ASN saja.

Imam menjelaskan, hal itu menyusul progres pembangunan yang memang belum bisa rampung seluruhnya untuk sektor perkantoran ASN di IKN pada tahun 2024 ini. Sehingga kapasitasnya akan bertambah seiring penyelesaian pekerjaan kantor-kantor tersebut.

"Maka 4 tower perkantoran di Juni ini akan fungsional, kapasitasnya itu kurang lebih 519 ASN bisa berkantor di situ, karena apa belum semua lantai selesai," ujar Imam dalam konferensi pers virtual, Kamis (11/7/2024).

Menurutnya, sektor perkantoran yang dibangun di IKN terbagi dalam 4 komplek pekerjaan. Seperti kantor Kementerian Koordinator 1 yang terdiri dari 4 tower, saat ini progresnya sudah 78,8% per 4 Juli lalu. Kantor kementerian Koordinator 1 itu juga yang nantinya akan digunakan fungsional pada 17 Agustus mendatang.

"Tower 1 akan fungsional 3 lantai, tower 2 ada 3 lantai tower 3 ada 3 lantai, tower 4 ada 3 lantai, itu masing-masing dengan kapasitas jumlah orang bisa bekerja di situ," sambungnya.

Kemudian ada komplek perkantoran Kementerian Koordinator 2 dengan persentase konstruksi 38,28%. Komplek perkantoran ini nantinya juga akan dibangun sebanyak 4 tower sebagai tempat kerja para ASN. Namun bangunan ini dipastikan tidak akan rampung pada tahun ini.

Komplek perkantoran Kementerian Koordinator 3 saat ini progresnya sudah mencapai 85,88% untuk pembangunan 4 tower sekaligus. Terakhir pembangunan komplek perkantoran Kementerian Koordinator 4 dengan progres 88,22% yang terdiri dari 4 tower.

"Nah ini semua Kemenko-Kemenko ini kalau dengan target sebetulnya kita paketnya karena nanti mengantornya itu baru September lalu gitu ya, maka target ini pasti di bulan September akan lebih baik," tutupnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memproyeksikan pembayaran bunga utang luar negeri pada tahun 2024 akan mencapai Rp 44,6 triliun. Angka ini akan melampaui pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar 110,2%.

Kemenkeu menjelaskan, kondisi tersebut dipengaruhi oleh kondisi pasar keuangan di mana tingkat suku bunga acuan masih bertahan pada level yang tinggi sebagai imbas dari kebijakan higher for longer oleh The Fed yang memicu kenaikan cost of fund.

Selain itu, tren penguatan Dolar Amerika yang ditunjukkan oleh peningkatan Indeks Dolar AS (DXY) turut mempengaruhi beban pembayaran bunga utang dalam mata uang asing.

"Namun demikian, anggaran bunga utang dalam negeri diharapkan masih mencukupi untuk membiayai beban bunga utang dalam rupiah," tulis Kemenkeu dalam Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II APBN 2024, dikutip Kamis (11/7).

Meskipun sejak awal tahun terjadi peningkatan tingkat imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN), diharapkan kondisi pasar keuangan akan mulai kondusif pada kuartal IV-2024, di mana pasar memperkirakan The Fed akan mulai melakukan perubahan rezim kebijakan sebagai awal dari shifting dari hawkish menuju dovish sehingga pasar menjadi lebih kondusif dan akomodatif.

"Dengan demikian, peningkatan bunga utang luar negeri diharapkan tidak berdampak terlalu memberatkan APBN, dimana secara total pembayaran bunga utang hanya naik sebesar 0,3% dari APBN tahun 2024," katanya.

Asal tahu saja, outlook pembayaran bunga utang tahun 2024 akan mencapai Rp 498,95 triliun atau 100,3% dari APBN 2024. Pembayaran bunga utang ini terdiri atas pembayaran bunga dalam negeri sebesar Rp 454,36 triliun atau 99,5% dari APBN 2024 dan bunga utang luar negeri sebesar Rp 44,59 triliun atau 110,2% dari APBN 2024.