IDXChannel - Pemerintah kembali membahas penerapan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk menyelamatkan produk tekstil di dalam negeri.

Hal tersebut menyusul PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex yang dinyatakan pailit.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan mengambil beberapa inisiatif untuk menguatkan industri tekstil di Tanah Air.

"Pemerintah juga menyampaikan ada beberapa langkah untuk sektor industri tekstil, termasuk kaitannya dengan safeguard dan juga anti dumping,” ujar Airlangga saat konferensi pers, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Airlangga tidak secara gamblang menyinggung revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, yang dipandang menjadi biang kerok tertekannya industri tekstil.

Bahkan, beleid tersebut disinyalir membuat barang impor tekstil dan produk tekstil (TPT) membanjiri pasar dalam negeri.

Kendati begitu, dia berharap hasil kajian penerapan BMAD menjadi angin segar bagi industri padat karya, terutama tekstil, baik di hulu hingga hilir. Penerapan kebijakan ini sedang dibahas antarkementerian dan lembaga.

"Diharapkan dengan adanya struktur tersebut industri proses hulu, midstream, dan hilir bisa terjaga dengan persaingan yang tidak sehat," kata dia.

Untuk diketahui, Menko Perekonomian baru saja menerima kunjungan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Dalam pertemuan itu, ada sejumlah isu yang disoroti.

Beberapa di antaranya, sektor padat karya, potensi pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga upah minimum provinsi (UMP).

"Nah tentu dalam pembicaraan tadi juga muncul terkait dengan kondisi terkini daripada industri padat karya, dan dalam pembahasan juga para pengusaha yang tercakup dalam Apindo," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex masih bisa melaksanakan kegiatan ekspor dan impor, kendati sudah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang sejak Kamis (24/10/2024).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan telah mengizinkan Sritex untuk melakukan ekspor. Keputusan ini diambil setelah Sritex dan kurator melakukan pembahasan dengan Bea Cukai.

"Sekarang yang penting perusahaan ini masih tetap berjalan, dan Bea Cukai sudah mengizinkan untuk impor dan ekspornya," ujar Airlangga saat konferensi pers, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Sekalipun aktivitas perdagangan antar negara dapat dilakukan Sritex, Airlangga mengaku kegiatan tersebut ada di bawah kontrol kurator PN Niaga Semarang. Artinya, wewenang manajemen perusahaan saat ini dilimpahkan kepada badan hukum tersebut.

Selain itu, langkah bisnis atau aksi korporasi dari perusahaan tekstil terbesar di Indonesia ini harus diputuskan oleh Hakim Pengawas.

"Namun manajemen dipegang oleh kurator dan langkah-langkah selanjutnya juga diputuskan melalui hakim pengawas, jadi ya itu yang terjadi," kata dia.

Adapun, kurator merupakan Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur yang sudah dinyatakan pailit di bawah pengawasan hakim pengawas.

Fungsi tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU 37/2004. Sedangkan hakim pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Pemerintah mengikuti proses hukum yang menjerat SRIL saat ini, apalagi status pailit perusahaan telah resmi diumumkan PN Niaga Semarang. Airlangga menyebut, langkah penanganan tetap didasarkan pada kurator.

“Terkait dengan Sritex karena ini sudah ada keputusan pengadilan, maka tentu karena kita sebagai negara hukum, kita ikuti proses pengadilan dan proses pengadilan sudah menunjuk kurator,” kata dia.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengingatkan perusahaan pelat merah untuk kembali bekerja lebih giat selama lima tahun ke depan.

Dia mengatakan, BUMN pada lima tahun lalu fokus pada transformasi besar-besaran sehingga mampu memberikan dividen dengan nilai tertinggi sepanjang sejarah Kementerian BUMN. Adapun, kontribusi yang dibukukan di 2024 menyentuh Rp85 triliun.

"BUMN lima tahun lalu berfokus kepada transformasi besar-besaran. Salah satu hasilnya adalah kontribusi dividen terbesar sepanjang sejarah. Namun tak berpuas diri," kata Erick melalui akun Instagramnya, Rabu (30/10/2024).

Untuk lima tahun ke depan, lanjut dia, BUMN akan bekerja lebih keras untuk mewujudkan visi Presiden, terutama mencapai swasembada pangan, mendorong ketahanan energi, dan menciptakan ekonomi hijau.

Erick menilai, BUMN tak perlu kaget bila harus kerja lebih ekstra untuk mengejar target pemerintah, khususnya sejumlah sektor bisnis yang digadang-gadang mampu mendorong pertumbuhan makro ekonomi nasional.

"Jangan kaget kalau nanti di pemerintahan yang hari ini dipimpin oleh Pak Prabowo kita akan tentu diharapkan kerja lebih ekstra lagi,” kata dia.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumpulkan sederet bos perusahaan yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Rabu (30/10/2024).

Beberapa isu utama menjadi tema pembahasan dalam pertemuan itu, satu di antaranya, soal upah minimum provinsi (UMP) 2025.

Selaku mitra pemerintah, Apindo memberikan beberapa usulan terkait UMP yang harus dipertimbangkan berdasarkan kondisi industri padat karya saat ini.

“Pertemuan kali ini adalah pertemuan untuk mendengar masukan dari Apindo, tentunya kita ketahui bahwa Apindo ini bagian dari Bipartit dengan serikat pekerja dan pemerintah, terutama dalam siklus terkait dengan pengupahan,” kata Airlangga usai pertemuan tersebut.

Dari usulan Apindo kepada pemerintah, Airlangga menyebut pengupahan harus mencerminkan kondisi perkembangan ekonomi saat ini. Baik untuk sektor otomotif, kawasan industri, perhotelan, hingga retail dan tekstil.

“Nah tentu dalam pembicaraan tadi juga muncul terkait dengan kondisi terkini daripada industri padat karya,” katanya.

"Dalam pembahasan juga para pengusaha yang tercakup dalam Apindo Yang terdiri dari berbagai sektor mengharap pengupahan dapat mencerminkan dengan perkembangan perekonomian," kata dia.

Tak hanya itu, diskusi juga terkait dengan regulasi, di mana Apindo menyarankan agar setiap aturan yang dirumuskan otoritas harus membawa kepentingan industri padat karya. Hal ini diperlukan agar lini bisnis ini dapat produktif.

“Nah kemudian pemerintah juga terus berkomitmen untuk tetap melindungi hak-hak pekerja, sekaligus untuk menjaga iklim investasi dan usaha yang kondusif di Indonesia,” kata Airlangga.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel – PT Permodalan Nasional Madani (PNM) cabang Padang menggelar kegiatan Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) Akbar bersama Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

Kegiatan ini digelar untuk memperkuat kemampuan ekonomi dan kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian.

Acara yang digelar pada Sabtu (26/10/2024) di Gedung Pertemuan Emir Hotel Lubuk Sikaping dan diikuti oleh 300 nasabah Mekaar ini mengusung tema "Akses Keuangan Inklusif, Masyarakat Produktif".

"Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman para petani perempuan tentang pengelolaan keuangan dan pengetahuan di bidang pertanian," kata Direktur Operasional PNM, Sunar Basuki lewat keterangannya, Rabu (30/10/2024).

Dia menambahkan, pihaknya menyadari peran penting sektor pertanian dalam mendukung perekonomian lokal, terutama di kawasan Lubuk Sikaping sebagai salah satu lumbung padi dan penghasil kacang randang, PNM bersama PIP memberikan pembekalan untuk membentuk nasabah PNM Mekaar yang bekerja sebagai petani agar cerdas finansial serta kompeten di bidangnya.

"Pemberdayaan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga untuk menguatkan posisi mereka dalam rantai ekonomi yang lebih luas," katanya.

"Para petani perempuan perlu dibekali kemampuan lebih dari sekadar keterampilan bertani. Dengan pemahaman mendalam tentang literasi keuangan, mereka akan lebih mampu mengelola pendapatan secara efisien, merencanakan investasi untuk masa depan, serta menghindari risiko utang yang berlebihan," kata Sunar.

Dia melanjutkan, kompetensi di bidang pertanian juga harus terus ditingkatkan untuk memastikan praktik-praktik yang mereka gunakan tidak hanya efektif, tetapi juga berkelanjutan.

"PNM menyediakan tiga modal utama bagi nasabahnya, yaitu modal finansial, intelektual, dan sosial. Melalui PKU Akbar ini, kami berupaya memberikan modal intelektual kepada nasabah dengan mengajarkan mereka cara mengelola usaha mereka secara lebih profesional dan digital," kata Sunar.

Dengan literasi digital yang baik, kata dia, mereka dapat menjangkau pembeli lebih luas, yang tentunya berpotensi meningkatkan pendapatan.

"PNM berharap agar para petani perempuan dapat semakin mandiri dan berdaya, serta menjadi agen perubahan dalam komunitas," katanya.

"PNM dan PIP optimistis kolaborasi lintas sektor ini mampu menciptakan dampak ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi para pelaku UMKM di Sumatera Barat," kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel – Pelatihan literasi keuangan kepada nasabah PNM selama Bulan Inklusi Keuangan 2024 mencapai 2.000 pelatihan dengan cakupan 52 Kota di Indonesia.

PNM terus berupaya mendukung visi besar pemerintah khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mempercepat akselerasi ekosistem keuangan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selama Oktober 2024, program literasi keuangan PNM dikemas dalam empat tipe pelatihan, yaitu pelatihan reguler Mekaar, pelatihan reguler ULaMM, PKU Akbar dan partisipasi dalam pameran.

Perluasan akses keuangan berperan penting untuk membantu nasabah PNM Mekaar meningkatkan usahanya, mengelola keuangan dengan lebih baik, hingga mulai mengenal produk investasi yang sebelumnya awam bagi kelompok prasejahtera.

Namun, tantangan terbesar yang dirasakan adalah kecenderungan nasabah ultra mikro yang tidak memahami dengan baik produk keuangan yang digunakan sehingga tidak mempertimbangkan aspek risiko.

"Mereka meminjam bukan cuma di satu tempat tapi pinjam juga di tempat lain padahal keuangannya terbatas," ujar EVP Pengembangan dan Jasa Manajemen PNM, Razaq Manan Ahmad, dalam talkshow Bulan Inklusi Keuangan: Wujudkan Masyarakat Cerdas Finansial, pada Rabu (30/10/2024).

Menurut Razaq, PNM berkomitmen memberikan tiga modal kepada nasabahnya melalui modal finansial berupa pembiayaan ultra mikro, modal intelektual berupa pelatihan dan pendampingan usaha, dan modal sosial dengan membangun jejaring antar anggota kelompok nasabah agar terbangun komunikasi dan sharing ide usaha sehingga bisa maju bersama-sama.

Melalui skema Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM), nasabah diberikan pelatihan keuangan agar melek dengan produk keuangan formal.

"Peran PNM untuk mencerdaskan nasabah PNM Mekaar agar paham terkait kemampuan finansial mereka dan risiko yang dihadapi ketika memanfaatkan produk dan layanan keuangan," ujar Razaq.

Razaq juga menambahkan PNM akan terus berupaya mencerdaskan kelompok prasejahtera dengan memberikan literasi akses keuangan yang inklusif supaya mereka bisa lebih sejahtera.

Rangkaian program literasi dan keuangan PNM menjadi salah satu langkah nyata dalam mendukung pengembangan inklusi keuangan pelaku usaha umikro sebagai bentuk pemberdayaan, yang juga menjadi bagian dari ESG PNM.

(taufan sukma)

IDXChannel - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli diminta untuk turun tangan dalam mengatasi fenomena batas usia maksimum pelamar kerja. Pasalnya, mayoritas perusahaan menerapkan batas usia maksimum pelamar kerja masih terbilang muda.

Permintaan itu dilayangkan Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin dalam rapat kerja perdana Komisi IX DPR RI bersama Menaker Yassierli di ruang rapat Komisi IX DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

"Ini menyangkut soal usia kerja yang dikeluhkan juga. Hari ini, hampir mayoritas perusahaan memberlakukan pelamar kerja itu usianya nggak boleh lebih dari 40 tahun. Ini menjadi masalah," kata Zainul.

Zainul menambahkan, dependency ratio warga Indonesia sebesar 47 persen.

"Jadi 100 orang Indonesia itu, 47-nya itu menggantungkan hidup kepada 53. Jadi satu orang menanggung 47 orang yang nggak produktif," kata Zainul.

Padahal, katanya, usia produktif warga Indonesia hingga 65 tahun. Menurutnya, dependency ratio akan semakin tinggi bila perusahaan terus membatasi usia kerja 40 tahun.

"Akhirnya apa? Yang kita sebut bonus demografi itu enggak akan terjadi. Bonusnya enggak dapat, akhirnya hanya demografinya Pak," kata dia.

"Jadi mohon Mungkin ada pengkajian ulang terkait dengan batas maksimum usia kerja di perusahaan-perusahaan yang dibatasi hanya 40 tahun. Karena usia produktif kita kalau kita pakai patokan kependudukan kan 15-65 tahun Pak, masih dianggap produktif," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyiapkan direktorat khusus untuk penyandang disabilitas.

Hal itu ditujukan untuk menyukseskan Asta Cita yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Hal itu diungkapkan Yassierli saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IX DPR RI di ruang rapat Komisi IX DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Dia mengatakan, ada sejumlah misi yang relevan dengan tupoksi Kemnaker. Salah satunya misi nomor tiga yakni meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

"Jadi yang relevan bagi kami adalah poin lapangan kerja yang berkuakitas, dan sebagian tentu kita harus berkoordinasi, bekerja sama dengan kementerian lain yang terkait untuk mendorong kewirausahaan dan industri kreatif," kata Yassierli.

Selain itu, kata dia, misi Asta Cuta nomor empat juga relevan dengan tupoksi Kemnaker. Misi itu terkait tentang memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

"Kami juga melihat sebenarnya ketika kita lakukan koordinasi di internal kementerian segmen perempuan segmen terkait penyandang disabilitas sepertinya kita perlu prioritaskan ke depan," katanya.

Atas dasar itu, kata Yassierli, pihaknya telah menyiapkan satu direktorat khusus terhadap penyandang disabilitas.

"Kami sedang menggodok, salah satu usulan kami itu adalah perlu satu direktorat khusus yang kemudian menangani terkait pelatihan untuk penyandang disabilitas. Ini sedang kami upayakan," kata dia.

"Kalau kita lihat program prioritas dari Pak Presiden Pak Prabowo dan Wapres Pak Gibran 2024-2029, maka yang di bawah dari masing-masing menciptakan lapangan kerja bekualitas, pendalaman hilirisasi, dan industrialisasi, perlindingan tenaga kerja lokal, peningkatan kapabilitas dan pelatihan tenaga kerja, pengembangan kewirausahaan dan industri kreatif," kata Yassierli.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Otorita IKN (OIKN) mengungkapkan kelanjutan proyek pembangunan di IKN di era pemerintahan Prabowo-Gibran.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono mengaku, belum mendapatkan arahan lebih lanjut terkait groundbreaking proyek yang telah dilakukan Presiden ke-7 Jokowi.

"Belum ada informasi apa-apa (kelanjutan groundbreaking IKN). Kita lanjut (pembangunan) saja terus, intinya kan ini keberlanjutan," kata Agung saat ditemui di Kompleks DPR usai Raker bersama Komisi II, Rabu (30/10/2024).

Meski demikian, Agung memastikan, belum ada sentimen negatif dari para pelaku usaha yang disebut ke depannya akan menjadi tulang punggung pembangunan IKN. Sebab dukungan pemerintah lewat APBN untuk IKN hanya 20 persen dari kebutuhan biaya pembangunan.

"Saya dengar tidak ada apa-apa tuh (kekhawatiran pelaku usaha). Lanjut saja semua. Kalau LOI (Letter of Indemnity)ada terus. Tapi kita tidak mau hanya LOI, harus seluruh proses jalan," ujar Agung.

Saat ini, Agung mengaku, pemerintah akan lebih fokus terlebih dahulu untuk membangun kelengkapan infrastruktur dasar di IKN, terutama di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang rencananya akan menjadi pusat pemerintahan baru.

"Intinya kita mau membangun dulu di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan," ujarnya.

Dihubungi secara terpisah, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Hidayat Sumadilaga menuturkan, pembangunan KIPP IKN terbagi dalam tiga tahap pengerjaan.

"Kita sudah sekira 93 persen untuk batch 1, batch 2 sekitar 60 persen, dan batch 3 hampir 20 persen," ujar Danis saat dihubungi MNC Portal, Sabtu (12/10).

Danis merinci, progres batch 1 mulai terkontrak sejak 2020 sebanyak 40 paket pekerjaan senilai Rp25 triliun. Progresnya saat ini sudah mencapai 93,9 persen.

Progres Batch 2 terkontrak sejak April 2023 sebanyak 31 paket senilai Rp27,6 triliun dengan progres terkini 63,1 persen. Sedangkan progres Batch 3 sudah 17,4 persen yang terkontrak sejak Desember 2023 sebanyak 38 paket pekerjaan senilai Rp36,3 triliun.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Program hilirisasi tambang telah membawa dampak positif bagi ekonomi nasional, khususnya ekonomi di Maluku Utara (Malut) yang merupakan penghasil komoditas pertambangan.

Maluku Utara sebelumnya mengekspor bahan mentah berupa bijih nikel. Namun berkat hilirisasi, daerah Maluku Utara kini mampu memproduksi nikel dan kobalt yang merupakan bahan penting untuk ekosistem baterai kendaraan listrik.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM), Yuliot Tanjung mengatakan, pada periode Januari-September 2024, aliran investasi yang masuk dalam program hilirisasi di Maluku Utara mencapai Rp55 triliun.

Berkat hilirisasi juga, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mencapai 20,49 persen pada 2023 dan merupakan yang tertinggi di dunia.

"Jadi kalau 2022 itu justru lebih tinggi lagi sekitar 24 persen lebih. Ya tentu ini merupakan suatu dampak dari program hilirisasi," katanya di Ternate, Maluku Utara, Rabu (30/10/2024).

Oleh sebab itu, lanjut Yuliot, dalam Kabinet Merah Putih ini, seluruh Kementerian yang terkait dengan hilirisasi harus menyukseskan program tersebut.

Sebelumnya, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia memastikan, kebijakan hilirisasi komoditas, khususnya mineral dan batu bara menjadi langkah yang tak terelakkan oleh pemerintah karena menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Dia menegaskan pentingnya hilirisasi dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

"Yang harus dilakukan adalah hilirisasi, dan hilirisasi harus kita laksanakan. Saat saya menjabat di Kementerian Investasi, saya menyusun peta jalan hilirisasi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi kita," kata Bahlil, Sabtu (26/10/2024).

Lebih lanjut, Bahlil menekankan, hilirisasi telah menjadi prioritas pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengolahan sumber daya alam di dalam negeri.

Hilirisasi bertujuan meningkatkan nilai tambah berbagai produk, baik dari sektor tambang, seperti mineral dan batubara, maupun sektor lain, seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan. Dengan pengolahan di dalam negeri, nilai komoditas bisa melonjak signifikan.

Tidak hanya di sektor tambang, hilirisasi juga membawa dampak positif pada sektor non-pertambangan. Misalnya, hilirisasi kelapa sawit yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian, menghasilkan berbagai produk turunan seperti oleofood complex (pangan dan nutrisi), oleochemical dan biomaterial (bahan kimia dan pembersih), serta bahan bakar nabati berbasis sawit seperti biodiesel, greendiesel, greenfuel, dan biomassa.

Produk-produk ini meningkatkan nilai tambah hingga empat kali lipat.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan menteri di Kabinet Merah Putih untuk menyinkronkan data agar pemberian subsidi untuk masyarakat miskin tepat sasaran. Hal itu disampaikan dalam rapat terbatas (ratas), di Istana Negara, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

"Tadi di dalam ada rapat terbatas rapat internal kabinet tadi kita bahas sesuatu yang spesifik tadi tentang arahan Presiden supaya dikaji, dipertajam mengenai subsidi supaya tepat sasaran tepat penerima dan tepat alokasinya," kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam keterangannya kepada awak media.

Lebih lanjut, Hasan mengatakan ratas tersebut juga dibahas mengenai kelanjutan kebijakan subsidi energi. "Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ini soal kebijakan (subsidi) energi. Subsidi itu nanti akan diberikan supaya lebih tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan," ujar Hasan.

Dia pun menyebut pemerintah akan menyinkronkan data-data penerima subsidi termasuk dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kementerian Sosial (Kemensos) hingga data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Sekarang lagi mempertajam data-data supaya masyarakat yang menerima tepat. Tak ada lagi subsidi yang tak tepat sasaran seperti itu. Tepat sasaran subsidinya ke orang," tuturnya.

Hasan mengatakan data penerima subsidi tepat sasaran tersebut masih dikaji dan ditargetkan selesai dalam dua minggu. Nantinya, data penerima subsidi akan sesuai dengan by name by address yang datanya disinkronisasi oleh Kemensos hingga Bappenas di bawah koordinasi Badan Pusat Statistik (BPS).

"Sudah ditunjuk tadi data disiapkan BPS. Seluruh kementerian terlibat dan leading sektor BPS," kata Hasbi.

(Febrina Ratna)

IDXChannel - Pemerintahan Prabowo-Gibran direncanakan mengubah skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) menjadi subsidi langsung atau BLT.

Menanggapi wacana tersebut, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan mengaku siap apabila pemerintah memutuskan kebijakan ubah subsidi BBM menjadi BLT.

Meski demikian, dia mengatakan, belum mendapatkan arahan soal skema penyaluran BBM subsidi melalui BLT ini.

"Itu dari pemerintah, belum ada arahan. (Tapi) pokoknya kita siap melaksanakan tugas," kata Riva saat ditemui di Pos Pengamatan Gunung Api Gamalama di Ternate, Maluku Utara (Malut), Rabu (30/10/2024).

Riva menuturkan, penyaluran subsidi BBM menjadi BLT ini juga tidak memengaruhi digitalisasi dengan mengidentifikasi kendaraan melalui nomor polisi (nopol)yang telah dilakukan Pertamina Patra Niaga.

"Itu bagian dari penugasan," ujar Riva.

Sebelumnya, VP Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko juga mengaku siap apabila kebijakan ubah subsidi BBM menjadi BLT resmi diberlakukan. Itu kaena perseroan telah menyiapkan infrastrukturnya, seperti MyPertamina.

Dia mencontohkan, pendaftaran dan penerapan QR Code untuk pembelian Solar-Pertalite saat ini terus dilakukan melalui aplikasi MyPertamina tersebut.

"Nah ke depan memang jika ada kebijakan seperti itu ya, kita tinggal memanfaatkan data yang sudah kami miliki di MyPertamina, sehingga nanti ya penyaluran subsidi-nya mungkin bisa lebih tepat sasarannya," ujarnya, Kamis (24/10/2024).

(Fiki Ariyanti)