Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penghentian operasional dua kapal keruk (dradger) berbendera Singapura yang kedapatan mencuri pasir laut di RI. Parahnya kapal-kapal ini bisa menyedot sekitar 10 ribu m3 pasir dalam waktu 9 jam.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono alias Ipunk mengatakan saat dilakukan pemeriksaan, MV YC 6 berukuran 8012 gross tonnage (GT) dan MV ZS 9 berukuran 8559 GT terindikasi melakukan penambangan pasir laut di wilayah Indonesia tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan.

Menurut pengakuan nakhoda kapal tersebut, mereka sering masuk ke perairan Indonesia yang bahkan dalam kurun waktu satu bulan bisa mencapai 10 kali bolak-balik tanpa dilengkapi dokumen perizinan yang sah, tidak punya dokumen kapal. Dokumen yang ada hanya ijazah nakhoda dan akta kelahiran.

Lebih lanjut, Ipunk menjelaskan kapal penghisap pasir itu membawa 10 ribu meter kubik pasir dan terdapat 16 orang anak buah kapal (ABK), terdiri dari 2 orang WNI, 1 orang asal Malaysia, dan 13 warga negara China.

"Mereka menghisap pasir selama 9 jam mendapat 10 ribu (meter kubik) yang dilakukan selama 3 hari dalam satu kali perjalanan. Kapal ini dalam satu bulan bisa 10 kali masuk ke sini. Artinya dalam satu bulan kapal ini mampu mencuri 100.000 meter kubik pasir laut Indonesia," kata Ipunk dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (12/10/2024).

Atas peristiwa penangkapan ini, Ipunk juga menjelaskan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi di Laut merupakan salah satu landasan hukum dalam Pengendalian Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pemerintah bertanggung jawab dalam melindungi dan melestarikan lingkungan laut.

"Untuk itu negara hadir menertibkan, sebagai komitmen untuk mewujudkan ekologi sebagai panglima agar pengelolaan sumber daya kelautan ini bisa lestari dan sesuai peraturan. Kalau laut ini dikelola dengan baik, pemerintah bisa memastikan semuanya sesuai dengan peraturan yang ada, namun jika tidak sesuai, maka kami akan tertibkan," ujarnya.

Kemudian di juga menegaskan bahwa PSDKP akan terus mengawasi dan menertibkan kapal-kapal dredger ilegal yang beroperasi di perairan lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

"Disini KKP hadir melakukan penertiban. Harapan kami dapat tetap tertib. Dengan pola pemerintah turun langsung untuk memastikan bahwa aturan yang ada bisa dilaksanakan oleh pelaku usaha dan teman-teman pemerintah daerah," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Viktor Gustaaf Manoppo menjelaskan sampai saat ini, dalam PP 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi belum ada satupun izin yang dikeluarkan pemerintah.

"Secara regulasi, KKP belum mengeluarkan satu lembar izin kepada siapapun. Terkait operasional pengelolaan hasil sedimentasi. Estimasi total potensi kerugian negara bila dihitung dari kegiatan ini dalam satu tahun, 100.000 meter kubik dikali 12 bulan apabila dibawa pasir tersebut diekspor keluar, totalnya dapat mencapai ratusan miliar per tahun kerugian negara," katanya

"Ini baru sumber daya kelautan (pasir laut) belum lagi perizinan yang lainnya mungkin bisa lebih dari itu," tegasnya lagi.

Eks Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono berpandangan Jakarta masih akan tetap menjadi ibu kota dalam beberapa tahun mendatang. Keberadaan Nusantara disebut kemungkinan hanya akan menjadi kota tertentu.

"Saya pribadi melihat, suka nggak suka, mau nggak mau, memang Jakarta masih akan tetap jadi ibu kota. Kemudian secara berangsur mungkin kita lihat kecepatannya seperti apa, Nusantara mungkin akan menjadi kota tertentu," ujar Bambang dalam konferensi pers di Kantor Utusan Khusus Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (11/10/2024).

Bambang yang saat ini menjadi Utusan Khusus Presiden untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan IKN, telah menerima rekomendasi strategi perencanaan dan pembangunan IKN dari Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI). Di dalamnya ada usulan pemindahan ibu kota dengan konsep Twin Cities.

Bambang menjelaskan Twin Cities adalah kota yang menjalankan fungsi hampir bersamaan. Menurutnya, ide itu sangat menarik untuk perpindahan ibu kota Indonesia yang tidak bisa dilakukan dengan cepat.

"Pada kurun waktu hingga 5 tahun ke depan tentu akan terjadi satu perkembangan yang gradual, nggak ujuk-ujuk boyongan. Saya kira enggak, saya kira akan ada gradual yang terjadi," tutur Bambang.

Bambang mencontohkan negara yang menerapkan konsep Twin Cities yakni Korea Selatan dengan ibu kota Seoul dan ibu kota definitif kedua, Sejong. Kemudian Malaysia dengan Putrajaya dan Kuala Lumpur.

"Jadi ini sangat dimungkinkan prinsip di sini, tergantung skenarionya 5 tahun ke depan kota ini mau diapakan," imbuhnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri sampai saat ini belum teken Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara. Keppres itu katanya tergantung kesiapan IKN dan bisa saja diteken presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan dilantik 20 Oktober 2024.

"Ya mestinya gitu, presiden yang baru, Pak Prabowo," kata Jokowi di IKN, Kalimantan Timur, Minggu (6/10).

Cara Yakinkan Investor Masuk IKN

Bambang membeberkan cara yakinkan investor ke depan untuk masuk IKN. Salah satu caranya dengan merealisasikan proyek groundbreaking yang sudah ada saat ini.

"Kalau dilihat dari angka-angka groundbreaking, itu kan komitmen ya. Kalau komitmen, itu jadi dulu aja," kata Bambang.

Bambang menyebut proyek fisik di IKN seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, hiburan, hingga restoran harus dikejar terlebih dahulu oleh Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN). Hal ini untuk meyakinkan investor bahwa ibu kota benar-benar akan pindah.

"Ada restoran, ada rumah sakit, tempat untuk rekreasi, fasilitas pendidikan, saya kira itu dulu yang memang harus dikejar oleh Otorita ke depannya sehingga nanti terbentuk ekosistemnya. Jadi pertanyaan investor tadi, yasudah yang ada dulu saja," tuturnya.

Kemudian bagaimana caranya membangun masyarakat di Nusantara. "Kita lihat juga bagaimana membangun masyarakat di Nusantara itu lebih dipercepat atau diutamakan," imbuhnya.

Berdasarkan catatan Bambang, saat ini sudah Rp 83,3 triliun alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk bangun IKN dan Rp 58,4 triliun investasi dari pihak swasta. Dengan demikian terdapat proyek senilai Rp 141,7 triliun di sana.

"Dalam catatan kami sudah Rp 83,3 triliun alokasi dana APBN dari PUPR, ditambah yang sudah groundbreaking, mungkin hari ini ada groundbreaking tambahan, itu Rp 58,4 triliun. Jadi sekitar Rp 142 triliun sudah ada di sana," ucapnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, presiden terpilih Prabowo Subianto mendukung pembentukan family office. Namun, Luhut mengatakan, keinginan Indonesia membuat family office didahului oleh negara tetangga Malaysia karena terhenti di salah satu kementerian.

Luhut menerangkan, dalam membuat perencanaan seharusnya tidak muluk-muluk. Namun, terkadang yang menjadi persoalan adalah koordinasi kementerian lembaga yang mempersulit diri sendiri.

"Saya misalnya mengusulkan membuat family office. Family office saya lapor presiden terpilih 'Bang, setuju'. Kita kerjakan. Tapi berhenti di satu kementerian hanya karena nggak ngerti kenapa, tahu-tahu Malaysia mengumumkan," kata Luhut dalam diskusi Melaju Menuju Indonesia Emas, Jumat (11/10/2024).

Menurut Luhut, Indonesia kehilangan momentum. Dia mengatakan, ada 28 ribu orang kaya. Dia juga telah bertemu beberapa tokoh-tokoh tersebut dan mendukung pembuatan family office.

"Kita kehilangan momentum, ada 28 ribu orang punya uang. Saya ketemu beberapa tokoh-tokoh itu di Bali orang-orang kaya-kaya dunia itu seperti Force Family mereka bilang kita senang sekali di sini. Kalian bikin lah ini-ini-ini," ujar Luhut.

Luhut juga telah melakukan studi dan mengirimkan tim ke Singapura, Hong Kong hingga Abu Dhabi. Namun, rencana pembuatan family office itu terhenti.

Ia kemudian mengatakan, dua pekan lalu bertemu Prabowo. Dia mengatakan, Prabowo menginginkan dipercepat.

"Saya bilang presiden terpilh 2 minggu lalu, saya bilang begini 'Mr Presiden look at Malaysia duluan kita. Udah bang kita cepat aja'. Saya optimis dengan presiden terpilih ini," ujar Luhut.

Nama Abdullah Azwar Anas menjadi salah satu di antara jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju yang disebut-sebut lanjut pada Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Namun sosok Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) ini mengaku sebaliknya.

Anas mengatakan, dirinya belum ada komunikasi dengan Prabowo terkait dengan tawaran untuk masuk kabinet. Politikus PDI-P ini juga mengungkapkan kalau dirinya sudah berkemas untuk pindah dari rumah dinas menteri yang terletak di kawasan Widya Chandra.

"Nggak ada (ajakan menjadi menteri kabinet Prabowo)," kata Anas, di Bidakara Hotel, ditulis Jumat (11/10/2024).

"Saya sudah berkemas, kadang menginap di rumah Wican (Widya Chandra), kadang di luar Wican," sambungnya.

Saat ditanya lebih lanjut terkait rencananya usai purnatugas, Anas bilang bahwa dirinya akan focus melanjutkan bisnisnya atau mengajar. Bisnisnya sendiri bergerak di berbagai bidang, mulai dari otomotif, agriculture, hingga pariwisata.

"Ada banyak rencana, ya mengajar, ngurus pendidikan, mengisi banyak undangan-undangan yang cukup banyak, terus meneruskan usaha. Kita dari waktu ke waktu acara padat betul ya, keluar saja harus izin Presiden (Jokowi)," ujarnya.

Anas mengatakan, dirinya telah menjadi pejabat negara selama lebih dari 20 tahun, mulai dari menduduki posisi sebagai anggota DPR RI, Bupati Banyuwangi, hingga menjadi Menteri seperti sekarang.

"Cukup lah saya kira, Allah memberikan banyak kesempatan kepada kita," ujar dia.

Lebih lanjut, Anas menyampaikan pandangannya terkait pekerjaan rumah (PR) untuk pemerintahan yang akan datang. Menurutnya, salah satu hal di lingkup Kementerian PAN-RB yang paling penting ialah perbaikan tata kelola ASN.

"Saya kira melanjutkan perbaikan tata kelola, SDM, dan transformasi manajemen ASN yang baru saja kita membereskan di UU ASN," kata Anas.

Selain itu, pemerintah juga punya PR untuk mendorong transformasi digital dalam administrasi pemerintahan. Menurutnya, hal ini menjadi salah satu persoalan mendesak.

"Karena kalau nggak, nanti biayanya tinggi, jumlah orang nambah, kantor nambah, sementara tren perusahaan swasta mengurangi orang, mengurangi kantor pekerjaan lebih cepat. Dan ini sudah di depan mata karena track-nya sudah mulai kelihatan," ujarnya.

Masyarakat diminta lebih waspada terhadap modus penipuan berkedok lowongan pekerjaan (loker). Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi salah satu yang perlu diwaspadai adalah info loker di media sosial.

"Kami terus mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menerima informasi terkait lowongan pekerjaan, terutama yang menggunakan platform online atau melalui media sosial," ucap Anwar dalam keterangan tertulis, Kamis (10/10/2024) kemarin.

Anwar menjelaskan, modus penipuan yang sering digunakan adalah perekrut palsu yang mengklaim bagian dari perusahaan terkemuka, baik perusahaan lokal maupun multinasional. Pelaku penipuan sering memanfaatkan logo, nama, serta informasi palsu untuk meyakinkan korbannya.

Lebih lanjut ia menyebut, salah satu ciri penipuan yang sering dilakukan adalah dengan meminta biaya administrasi, pelatihan, atau akomodasi sebagai syarat untuk melanjutkan ke proses seleksi berikutnya.

Anwar meminta masyarakat agar tidak memberikan apa pun dalam proses rekrutmen kerja. Jika ada indikasi pemaksaan maka bisa segera melapor ke pihak berwenang atau Kemnaker.

"Jangan pernah memberikan apapun untuk mendapatkan pekerjaan. Jika dipaksa untuk membayar, segera laporkan ke pihak berwenang atau kanal pelaporan Kemnaker," tegasnya.

Hari ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meresmikan sejumlah proyek yang sudah selesai dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Apa saja?

Salah satu proyeknya adalah Rumah Sakit (RS) swasta. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan, ada dua proyek RS swasta yang akan diresmikan, antara lain RS Hermina dan RS Mayapada.

"Hanya Rumah Sakit Hermina, Rumah Sakit Mayapada dan istana," kata Basuki di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024) kemarin.

Presiden Jokowi terbang ke IKN pada Jumat. Sementara itu, Basuki terbang ke IKN Kamis untuk memastikan persiapannya terlebih dulu.

Selain RS, juga akan diresmikan proyek Istana Negara dan Istana Garuda IKN. Kedua bangunan ini telah sempat digunakan oleh Jokowi untuk tinggal, berkantor hingga menggelar Sidang Kabinet Paripurna beberapa bulan terakhir.

Lebih lanjut Basuki mengatakan, pada mulanya juga akan diresmikan Training Center PSSI, proyek kolaborasi PSSI dengan FIFA. Namun Presiden FIFA Gianni Infantino tidak jadi berkunjung ke Indonesia sehingga rencana peresmiannya ditunda.

"PSSI belum. Nggak jadi, Presiden FIFA-nya nggak jadi datang," ungkapnya.

Sementara saat ditanya lebih lanjut tentang rencana pelaksanaan groundbreaking proyek investor swasta terakhir sebelum purnatugas Jokowi, Basuki belum dapat memastikannya.

"Belum, belum dapat kabar (pelaksanaan groundbreaking)," ujar dia.

Sebagai tambahan informasi, berdasarkan catatan detikcom, Rumah Sakit Hermina menelan investasi senilai Rp 650 miliar. Proyek RS bertaraf internasional ini merupakan besutan dari PT Medikaloka Hermina Tbk. Rumah sakit ini juga akan dibangun dengan konsep eco greenand smart hospital.

Sedangkan RS Mayapada dibesut oleh grup konglomerasi Mayapada yang dimiliki oleh Dato Sri Tahir, salah satu orang terkaya di Indonesia. Proyek ini menelan anggaran hingga Rp 500 miliar. Mayapada Hospital Nusantara juga bekerja sama dengan Apollo Hospital dari India.

Sebelumnya Basuki sempat melaporkan, Jokowi akan terbang ke IKN pada 11 Oktober 2024. Namun kemungkinan besar, Jokowi hanya menghabiskan waktu sekitar satu hari di IKN.

"Kalau beliau kan ke sana tanggal 11, hanya satu hari ya. (tanggal) 11 (berangkat), 12 pagi udah pulang lagi. Jadi kita, 11 kan ada CEO 100 itu Kompas. Kemudian mungkin mengisi dengan peresmian-peresmian," kata Basuki, ditemui di Sheraton Grand Hotel, Gandaria City, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2024).

Melihat kondisi waktu yang cukup mepet ini, Basuki belum dapat memastikan apakah prosesi peletakan batu pertama atau groundbreaking dapat dilakukan.

"Ya kami sedang carikan, kami dorong lagi untuk groundbreaking-nya. Tapi belum (bisa dipastikan ada) groundbreaking, belum," ujar dia.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membocorkan rencana merilis e-katalog versi A6 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada November 2024.

Luhut mengatakan, dalam e-katalog terbaru itu nantinya akan ada 9,6 juta item yang dapat dibeli oleh kementerian/lembaga (KL). Katanya, 85%- 90% belanja pemerintah sudah ada di e-katalog.

"Nanti bulan depan kita akan launching versi A6 dari e-katalog, di mana 85% dari belanja pemerintah ini sampai 90% sudah ada di e-katalog," kata Luhut dalam peluncuran buku biografi Menteri PAN-RB berjudul 'Anti Mainstream Bureaucracy' di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Dengan semakin banyaknya item di e-katalog, menurut Luhut, pemerintah bisa mendesain industri mana saja yang perlu diperbaiki dan dikembangkan dalam mendukung peningkatan penggunaan produk-produk lokal di lingkup pemerintahan.

"Dan itu akan menciptakan lapangan pekerja, menciptakan industri-industri baru, kita kaitkan pada hilirisasi yaitu dari nickel ore itu sampai kepada apa namanya itu, iron steel tadi," ujarnya.

Lebih lanjut, Luhut pun bercerita saat awal pembentukan e-katalog. Pada kala itu, item yang terdaftar hanya sebanyak 50 ribu item. Pada kala itu, ia berupaya meyakinkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa e-kataloh dapat mengurangi korupsi.

"Saya lapor Pak Presiden, Pak kalau ini jadi, maka belanja pemerintah yang Rp 3.600 triliun lebih kurang itu, kita akan masukkan ke dalam, itu pasti akan mengurangi korupsi dan pasti akan membuat efisiensi lebih tinggi. Termasuk nanti SIMBARA untuk batubara dan seterusnya," kata Luhut.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mengatakan Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Bermasalah telah diselesaikan tugasnya sejak dua tahun lalu. Untuk diketahui Satgas Koperasi Bermasalah itu bertugas mengurusi kedelapan koperasi yang bermasalah.

"Terkait dengan Satgas Koperasi Bermasalah, itu sudah selesai tugas Satgas itu sejak dua tahun lalu, sudah tutup Satgas itu," kata Deputi Bidang Perkoperasian KemenkopUKM Ahmad Zabadi dalam konferensi pers di Kantor KemenkopUKM, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

Ahmad mengatakan, saat ini Satgas tersebut tugasnya menjadi tim yang memantau berlangsungnya proses hukum yang berjalan sampai saat ini. Apalagi, beberapa koperasi tercatat mengalami kerugian yang harus digantikan kepada anggotanya hingga triliunan.

"Tetapi tugas satgas tetap kami lanjutkan terhadap koperasi bermasalah. Kita bentuk tim monitoring, pendampingan terhadap koperasi bermasalah dari 8 koperasi bermasalah yang sudah diputus homologasi pada sidang PKPU ini kita kawal," terangnya.

Lantas apa kabar proses hukum 8 koperasi bermasalah tersebut? Ahmad menjabarkan beberapa koperasi bermasalah saja, seperti KSP Sejahtera Bersama yang disebut masih dalam masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sampai dua tahun ke depan.

"Kita akan kawal terus kemudian progresnya. Setelah pergantian pengurus setahun lalu, Alhamdulillah sudah ada pergerakan tingkat pembayaran oleh pihak koperasi. Karena PKPU itu bukan pailit, koperasinya masih boleh melakukan usaha untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang diputus PKPU. Asetnya ada yang dijual untuk melakukan pembayaran dan ada aset untuk menjalankan usaha," terangnya.

Kemudian, kasus Indosurya juga disebut masih dalam pantauan. Ahmad menerangkan saat ini pimpinan koperasi itu telah dihukum penjara selama 20 tahun. Sementara proses saat ini sudah juga dalam penggantian rugi ke anggota atau PKPU.

"Ini menunjukkan bahwa tetap kita pantau, kita ikuti karena memang putusan pengadilan PKPU berjalan waktu yang cukup panjang 5-10 tahun, kita akan ikuti dan tim kami bertugas meng-update perkembangannya. Jadi, tidak berarti setelah satgas selesai tugas, kami lihat kami tetap melakukan pemantauan, dan progresnya berjalan," pungkasnya.

Untuk diketahui Satgas Koperasi Bermasalah itu bertugas mengurus 8 koperasi. Selain itu satgas juga bertugas membantu menampung keluhan dari anggota atau korban dari koperasi bermasalah itu

Adapun 8 koperasi bermasalah di antaranya, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, Koperasi Jasa Berkah Wahana Sentosa, KSP Sejahtera Bersama, KSP Pracico Inti Utama, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSP Intidana, KSP Timur Pratama Indonesia, dan KSP Lima Garuda.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, pihaknya meminta kenaikan upah minimum 8-10% tahun depan. Buruh menyebut, daya beli buruh sudah turun.

Said Iqbal mengatakan, upah riil buruh sudah turun sampai 30%. Artinya, daya beli buruh turun 30%.

"Daya beli buruh sudah turun, siapa bilang upah dalam 5 tahun terakhir naik, dalam 5 tahun terakhir litbang KSPI dan Partai Buruh menunjukkan dalam 5 tahun terakhir upah riil turun 30%, daya beli buruh artinya turun 30%," katanya dalam konferensi pers, Kamis (10/10/2024).

Dia menerangkan, upah riil merupakan upah yang dipengaruhi oleh tingkat kenaikan barang atau yang dikenal dengan indeks harga konsumen atau inflasi. Dia mengatakan buruh tidak mendapatkan kenaikan upah dalam tiga tahun. Kemudian, dalam dua tahun terakhir kenaikan upah buruh di bawah inflasi.

"Ya kalau upah naiknya di bawah inflasi otomatis kenaikan upah itu tergerus, upah riilnya karena harga barang naik, upah tidak naik," katanya.

Said Iqbal juga menyoroti deflasi yang terjadi 5 bulan secara beruntun. Dia menerangkan, itu menunjukkan jika kelas menengah sudah makan tabungan.

"Apa itu deflasi ya menunjukkan lagi-lagi surveinya litbang KSPI dan Partai Buruh benar purchasing power atau daya beli turun. Bagi kalangan menengah atas deflasi itu artinya sudah makan tabungan," ungkapnya.

Simak Video: Gelombang Demo Tuntut Kenaikan Upah Ricuh di Sejumlah Wilayah

[Gambas:Video 20detik]

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam waktu dekat akan membahas pengambilalihan aset rumah dinas anggota DPR RI usai tak lagi ditempati. Seperti diketahui, anggota DPR RI periode 2024-2029 tidak akan mendapatkan rumah dinas dan diganti dengan uang tunjangan perumahan.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban mengatakan pihaknya akan mengelola aset tersebut jika sudah diserahkan kepada pengguna barang dalam hal ini DPR RI. Sebagaimana diketahui, kompleks perumahan DPR RI yang berada di Kalibata, Jakarta Selatan merupakan aset negara.

"Saya rasa dalam waktu dekat akan ada pembicaraan ya dan kalau memang kemudian oleh pengguna barang diserahkan kembali, ya artinya kepada pengelola. Kami kedudukannya sebagai pengelola, jadi kita nunggu prosesnya aja," kata Rionald di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan pihaknya sedang mengurus administrasi terkait penyerahan kembali aset rumah dinas DPR ke negara.

"Rumahnya itu sendiri, itu kan tercatat dalam aset Kementerian Keuangan dan Sekretariat Negara, maka kami sedang mempersiapkan dokumen-dokumen untuk membahas bersama Kemenkeu dan Setneg mengenai pengembalian aset negara tersebut ke negara," kata Indra dikutip dari detikNews.

Sebelumnya terdapat surat edaran dari Sekretariat Jenderal DPR RI, bahwa anggota DPR periode 2019-2024 baik yang terpilih kembali maupun yang tidak terpilih kembali diminta menyerahkan rumah jabatan. Pengosongan rumah diberi tenggat waktu hingga akhir Oktober 2024.

Dalam surat bernomor B/733/RT.01/09/2024 itu dituliskan, anggota DPR periode 2024-2029 akan diberikan uang tunjangan perumahan dan tidak diberikan fasilitas rumah jabatan. Hal itu disebut merupakan hasil keputusan rapat pimpinan DPR, pimpinan fraksi-fraksi DPR, dan Sekretariat Jenderal DPR pada September 2024.

Untuk besaran uang tunjangan perumahan belum ditetapkan. Pihak DPR RI mengaku masih melakukan survei perumahan di sekitar gedung DPR RI untuk mengetahui harga yang pas.

"Besarannya itu masih dikonsultasikan karena untuk mengasumsikan hunian atau rumah sewa di seputaran Senayan, Semanggi dan Kebayoran itu untuk tipe-tipe 3 kamar itu harganya setelah disurvei masih fluktuatif dan variatif, sehingga kita harus memastikan secara cermat supaya nggak ada masalah," ujar Indra.

Simak Video: Sekjen DPR Beberkan Sederet Permasalahan Rumah Dinas Anggota

[Gambas:Video 20detik]

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak kunjung melakukan pengaturan pembelian BBM subsidi. Padahal, wacana pengaturan BBM subsidi ini sudah berjalan cukup lama.

Lantas, apakah kebijakan pengaturan BBM subsidi ini akan dijalankan pemerintah presiden terpilih Prabowo Subianto?

Terkait hal tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, aturan terkait BBM subsidi sedang dimatangkan. Ia menegaskan, tak ingin terburu-buru mengambil kebijakan.

"Aturannya sampai sekarang kita masih matangkan. Kan tidak boleh terlalu terburu-buru," kata Bahlil di Monas Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Dia mengatakan, pihaknya ingin melihat dampak pengaturan BBM subsidi ini. Oleh karena itu, uji coba terus dilakukan.

Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan, aturan tersebut sudah hampir final. Kemudian, penerapan dari pengaturan BBM subsidi ini hanya persoalan waktu.

"Karena kita harus tahu dampak ketika diimplementasikan di tingkat nelayan, petani Kita lagi uji coba- uji coba terus. Aturannya sudah hampir final. Tapi apakah nanti di zamannya Pak Jokowi atau Pak Prabowo itu cuma persoalan waktu saja," paparnya.

Simak Video: Bahlil Tegaskan Belum Ada Aturan Pembatasan BBM Bersubsidi

[Gambas:Video 20detik]

Perekonomian Indonesia tak terlepas dari adanya peran industri perbankan. Apakah detikers tau bank mana saja yang berdiri paling lama di Indonesia?

Menilik data BPS per 1 Maret 2024, jumlah bank umum di Indonesia saat ini tercatat sebanyak 105. Dari jumlah tersebut, ternyata masih ada bank yang didirikan sejak zaman penjajahan kolonial Belanda.

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjadi salah satu bank tertua di Indonesia. Melansir laman resmi OCBC NISP terdapat 5 bank tertua di Indonesia, berikut daftar urutan bank tertua di Indonesia :

5 Bank Tertua di Indonesia

1. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BRI)

BRI sebagai salah satu bank BUMN merupakan bank tertua di Indonesia yang mana hingga hari ini masih kokoh menjadi salah satu Bank terbesar di Indonesia.

Bank BRI sudah ada sejak zaman kolonial Belanda yang berdiri pada tahun 1895. Mulanya, BRI bernama De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden yang artinya Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto.

BRI sejak awal berdirinya ini menyasar pasar pada segmen usaha rakyat kecil atau UMKM. Pada semester I 2024 BRI total aset BRI tumbuh 9,45% dari tahun sebelumnya menjadi Rp 1.997,37 triliun.

2. PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BTN)

BTN sebagai bank BUMN ini mulanya didirikan sejak zaman Hindia Belanda yakni pada tahun 1897 di kawasan Gambir dengan nama Postspaat Bank.

Pada tahun 1963 namanya berganti seperti sekarang ini dan tepat pada tahun 1974 bank ini ditugaskan Bank Indonesia untuk fokus sebagai penyalur kredit kepemilikan rumah (KPR)

Pada kuartal I 2024, BTN memiliki Aset sebesar Rp 454 triliun per Maret 2024.

3. Bank Woori Saudara Tbk

Bank ini didirikan pada tahun 1906 oleh sepuluh saudara yang merupakan pedagang di Pasar Baru Bandung. Namun, baru pada tahun 1913 bank ini memperoleh status sebagai badan hukum "Vereeniging."

Pada tahun 1974, bank ini bertransformasi menjadi badan hukum perseroan terbatas dengan nama PT Bank Tabungan Himpunan Saudara 1906, yang menandakan bahwa bank ini resmi berstatus sebagai bank umum.

Selanjutnya, pada tahun 2014, bank ini melakukan kerja sama strategis dengan Woori Bank Korea dan PT Bank Woori Indonesia, yang merupakan anak perusahaan Woori Bank Korea di Indonesia.

4. PT Bank QNB Kesawan Tbk

Bank yang didirikan pada tahun 1913 ini awalnya bernama NV Chunghwa Shangyeh Maatschappij atau The Chinese Trading Company Limited.

Pada awal pendiriannya, bank ini berfokus pada bisnis simpan pinjam. Barulah pada tahun 1958, bank ini berstatus sebagai bank umum. Pada tahun 1962, perusahaan resmi menjadi perseroan terbatas dan berganti nama menjadi PT Bank Chunghwa Shangyeh.

Kemudian, pada tahun 1965, bank ini berubah nama lagi menjadi PT Bank Kesawan. Pada tahun 2014, bank ini diakuisisi oleh Qatar National Bank (QNB) dan resmi beroperasi sebagai PT Bank QNB Kesawan Tbk, hingga akhirnya berganti nama menjadi PT Bank QNB Indonesia Tbk seiring dengan peningkatan kepemilikan saham mayoritas.

5. PT Bank OCBC NISP Tbk.

Bank ini didirikan pada 4 April 1941 di Bandung dengan nama NV Nederlandsch Indische Spaar En Deposito Bank, OCBC NISP memperoleh status bank devisa pada tahun 1990.

Pada tahun 2005, OCBC Bank Singapura menjadi pemegang saham mayoritas setelah melakukan akuisisi dan penawaran tender saham publik. Kemudian, pada tahun 2008, Bank NISP berganti nama menjadi Bank OCBC NISP,

Baru pada 2023, nama "OCBC" menjadi sebuah nama dan merek terbaru yaitu Bank OCBC Indonesia.