Pemerintah telah menetapkan tanggal merah tahun depan melalui penerbitan SKB 3 Menteri cuti bersama 2025. Total ada 27 tanggal merah yang sudah ditetapkan untuk sepanjang 2025 nanti.

Penerbitan SKB 3 Menteri cuti bersama 2025 ini dilakukan dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan hari libur nasional dan cuti bersama tahun depan.

Berdasarkan SKB 3 Menteri cuti bersama 2025, seluruh tanggal merah yang sudah ditetapkan pemerintah itu terdiri dari 17 hari libur nasional dan 10 hari cuti bersama. Namun penetapan ini belum bersifat final khususnya untuk libur dan cuti bersama Ramadhan.

"Menetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini," tulis diktum pertama SKB 3 Menteri cuti bersama 2025.

"Penetapan tanggal 1 Ramadan 1446 Hijriah, Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, dan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama," jelas aturan itu lagi.

Dijelaskan juga cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama tadi mengurangi hak cuti tahunan karyawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada setiap unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan.

"Pelaksanaan Cuti Bersama bagi Aparatur Sipil Negara dilakukan. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis diktum kelima SKB 3 Menteri cuti bersama 2025.

"Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bagi lembaga/instansi swasta diatur oleh pimpinan masing-masing," tulis aturan itu lagi.

Berdasarkan SKB 3 Menteri cuti bersama 2025, berikut daftar tanggal merah hari libur nasional dan cuti bersama tahun depan.

Daftar Hari Libur Nasional dalam SKB 3 Menteri cuti bersama 2025

Libur Nasional Januari

1 Januari (Rabu): Tahun Baru 2025 Masehi

27 Januari (Senin): Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW.

29 Januari (Rabu): Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili

Libur Nasional Maret

29 Maret (Sabtu): Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)

31 Maret-1 April (Senin-Selasa): Idul Fitri 1446 Hijriah

Libur Nasional April

18 April (Jumat): Wafat Yesus Kristus

20 April (Minggu): Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)

Libur Nasional Mei

1 Mei (Kamis): Hari Buruh Internasional

12 Mei (Senin): Hari Raya Waisak 2569 BE

29 Mei (Kamis): Kenaikan Yesus Kristus

Libur Nasional Juni

1 Juni (Minggu): Hari Lahir Pancasila

6 Juni (Jumat): Idul Adha 1446 Hijriah

27 Juni (Jumat): 1 Muharam Tahun Baru Islam 1447 Hijriah

Libur Nasional Agustus

17 Agustus (Minggu): Proklamasi Kemerdekaan

Libur Nasional September

5 September (Jumat): Maulid Nabi Muhammad SAW

Libur Nasional Desember

25 Desember (Kamis): Kelahiran Yesus Kristus

Daftar Cuti Bersama dalam SKB 3 Menteri cuti bersama 2025

Cuti Bersama Januari

28 Januari (Selasa): Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili

Cuti Bersama Maret

28 Maret (Jumat): Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)

Cuti Bersama April

2, 3, 4, dan 7 April (Rabu, Kamis, Jumat, dan Senin): Idul Fitri 1446 Hijriah

Cuti Bersama Mei

13 Mei (Selasa): Hari Raya Waisak 2569 BE

30 Mei (Jumat): Kenaikan Yesus Kristus

Cuti Bersama Juni

9 Juni (Senin): Idul Adha 1446 Hijriah

Cuti Bersama Desember

26 Desember (Jumat): Kelahiran Yesus Kristus

Demikian daftar tanggal merah tahun depan menurut SKB 3 Menteri cuti bersama 2025. Semoga bermanfaat ya detikers!

Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah calon menteri di kediamannya di Kertanegara, Kebayoran Baru. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjadi salah satu tokoh yang dipanggil.

Usai bertemu Prabowo, Amran tak membeberkan posisi apa yang akan ia jabat di pemerintahan Prabowo. Namun ia mengatakan, pokok pembicaraannya dengan Prabowo seputar pertanian.

"Diskusi sekitar pertanian, bidang kami," katanya di kediaman Prabowo, Jakarta, Senin (14/10/2024).

Saat ditanya apakah ada pembahasan tentang makan bergizi gratis, ia menjawab tidak ada bahasan itu. Adapun salah satu topik yang dibahasnya ialah menyangkut swasembada pangan.

"Diskusi masalah pertanian saja. Fokus pada swasembada, kita harus mandiri pangan, kita memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Insyaallah bisa," ujarnya.

Keduanya juga membahas terkait tantangan untuk mencapai target tersebut. Hal ini mulai dari gangguan hama hingga cuaca seperti El Nino. Namun bersamaan dengan itu, keduanya juga membahas strategi dalam menghadapinya.

"Pasti ada tantangan, ada elnino, ada hama, ada kekeringan, ada lanina. Sekitar pertanian saja. Kita swasembada, kemudian optimalisasi lahan, cetak sawah, khususnya Kalimantan Tengah dan Merauke," kata dia.

Amran sendiri mengaku baru dihubungi ajudan Prabowo pada hari ini sekitar pukul 18.00 WIB untuk berkunjung ke kediaman. Saat menerima telepon itu, ia sendiri baru tiba dari Wanam, Merauke.

"Tadi kami baru tiba dari Wanam (Merauke), kemudian ditelepon beliau, Pak Teddy, untuk menghadap Bapak Presiden terpilih," ujar Amran.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait dengan Kementerian Penerimaan Negara. Adapun dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), penerimaan negara masuk ke dalam otoritas Kementerian Keuangan.

Sri Mulyani sendiri dipanggil ke rumah Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia mendapat tawaran untuk melanjutkan posisi sebagai Menteri Keuangan di kabinet berikutnya.

Saat ditanya lebih lanjut tentang rencana pembentukan Badan atau Kementerian Penerimaan Negara, Sri Mulyani enggan berbicara banyak. Namun ia menegaskan bahwa Kementerian Keuangan adalah satu.

"Gak ada, Kemenkeu masih satu," Sri Mulyani, di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (14/10/2024).

Sri Mulyani mengatakan, dirinya mendiskusikan sejumlah hal dengan Prabowo, salah satunya terkait keuangan negara dan APBN. Hal ini utamanya terkait dengan proses transisi dan penyiapan APBN 2025 sendiri.

Katanya, pada saat menyiapkan APBN 2025 perlu mendengar apa-apa saja yang menjadi prioritas dan arahan dari Presiden-Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Pihaknya selalu berkonsultasi kemudian kita juga berdiskusi mengenai berbagai langkah untuk memperkuat kementerian keuangan untuk bisa mendukung program-program selanjutnya.

"Makanya berbagai arahan mengenai pengelolaan dari sisi penerimaan negara, pajak bea cukai, belanja negara, belanja negara untuk Kementerian/Lembaga (KL), maupun untuk transfer ke daerah dan juga berbagai investasi yang dilakukan itu perlu dioptimalkan, di tingkatkan kualitasnya, diyakinkan untuk efektivitasnya terutama untuk manfaat kepada masyarakat," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, rencana pembentukan Kementerian Penerimaan Negara pada mulanya diungkapkan oleh CEO Arsari Group sekaligus adik Prabowo Subianto, Hashim S. Djojohadikusumo. Katanya, hal ini telah ada dalam program kerja Asta Cita Prabowo. Bahkan saat ini sudah ada sosok yang ditunjuk sebagai Menteri Penerimaan Negara.

"Ada Asta Cita ke 8 itu Badan Penerimaan Negara. Itu jadi Kementerian Penerimaan Negara. Menterinya sudah ada," kata Hashim, dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior di Jakarta, Senin (7/10/2024).

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dipanggil ke kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara, Kebayoran Baru, malam. Adapun pada hari ini, Prabowo memanggil sejumlah tokoh yang diduga akan masuk ke dalam kabinetnya.

Ditemui usai pemanggilan, Senin (14/10/2024), Eric Thohir mengatakan, dirinya akan menjalankan amanat yang diberikan oleh Prabowo dengan sebaik mungkin. Ia juga menyinggung tentang situasi dunia yang makin kompleks

"Saya tadi dipanggil beliau memberi arahan rencana ke depan di mana situasi dunia sedang kompleks," kata Erick Thohir.

"Amanah ini saya sampaikan akan saya jaga sebaik-baiknya. Dan saya akan pastikan amanah ini kita sukseskan," sambungnya.

Saat ditanya lebih lanjut terkait dengan posisinya di kabinet berikutnya, Erick enggan menjawab. Menurutnya hal ini merupakan tupoksi dari Prabowo.

"Itu tupoksi beliau sebagai Bapak Presiden," ujarnya.

Meski demikian, ia memastikan akan bekerja keras dalam menjalankan tugas tersebut. Ia juga memastikan loyalitasnya dalam menduduki posisi tersebut.

"Saya bekerja keras, semua tahu, dan saya loyal. Tetapi ya memang situasi tidak mudah. Ya kita harus terus dorong seluruh yang tentu diamanahkan itu," kata dia.

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Raja Juli Antoni mengatakan, jika dirinya diminta presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membantunya. Namun, ia belum bisa membeberkan posisi apa yang bakal ia tempati.

Raja Juli merupakan salah satu calon menteri yang dipanggil Prabowo di kediamannya sore ini.

"Tadi di dalam saya diberi arahan untuk membantu beliau, namun untuk etisnya nanti kiranya beliau yang mengumumkan di posisi apa saya bisa mengabdi pada bangsa ini," kata Raja Juli di kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta, Senin (14/10/2024).

Dia mengatakan, banyak yang ia bahas dengan Prabowo. Kembali, dia mengatakan, Prabowo memiliki hak prerogratif untuk menentukan.

"Ya macam-macam jadi tidak spesifik, lebih spesifiknya nanti kita serahkan kepada Pak Prabowo yang memang memiliki hak prerogatif," katanya.

Selain Raja Juli, sejumlah menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipanggil Prabowo. Beberapa menteri itu seperti Zulkifli Hasan, Bahlil Lahadalia, Sakti Wahyu Trenggono, Agus Gumiwang, dan lain-lain.

Simak: Video: AHY, Maruarar hingga Fadli Zon Temui Prabowo di Kertanegara

[Gambas:Video 20detik]

Kabar Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menarik kembali beberapa menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ada saat ini untuk masuk ke dalam kabinetnya. Prabowo sendiri yang mengungkapkan rencana ini.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan pemilihan menteri adalah hak prerogatif presiden. Dia enggan menjawab ketika ditanya apakah menteri Jokowi ditarik ke kabinetnya karena titipan Jokowi atau karena kinerja yang baik selama menjabat.

"Itu hak prerogatif Pak Prabowo," ujar Muzani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2024).

Pria yang juga baru saja dilantik jadi Ketua MPR RI ini menekankan saat pengumuman kabinet nanti akan ada menteri-menteri Jokowi yang kembali menjabat. Baik meneruskan jabatannya di kementerian yang sekarang maupun menjabat di kementerian yang lain.

"Nanti dicek saja mana menteri yang sekarang duduk sebagai menteri kemudian duduk lagi sebagai menteri, atau dia duduk sekarang sebagai menteri dan nanti akan duduk lagi sebagai menteri di pos yang sana ataupun berbeda," ungkap Muzani.

Muzani mengatakan Prabowo saat ini memang melihat beberapa nama cukup layak dan cocok untuk duduk kembali sebagai menteri.

"Ada beberapa nama yang cukup compatible dan cukup bagus untuk duduk kembali sebagai menteri," beber Muzani.

Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan kabinet yang mau dibentuknya bakal banyak diisi menteri dari era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia melihat banyak orang-orang terbaik di kabinet Jokowi. Jika dirasa orang tersebut masih bagus, dia tidak segan mengajaknya untuk bergabung lagi.

"Sekarang saya dalam transisi ini merasa sangat dibantu, sangat didukung oleh Pak Jokowi dan timnya. Bahkan dalam saya menyusun kabinet, kok saya melihat banyak juga ya menteri-menteri yang akan datang, banyak juga yang berada di kabinet yang sekarang," ujar Prabowo dalam acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2024) lalu.

Simak Video 'AHY, Maruarar hingga Fadli Zon Temui Prabowo di Kertanegara':

[Gambas:Video 20detik]

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap salah satu penyebab banyak Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang harus ditutup. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyebut ada kendala penyuntikan modal oleh pemerintah daerah sebagai pemilik BPR.

Dian menyebut, selama ini penyuntikan modal untuk BPR yang bermasalah keuangannya selalu terkendala proses politik pemerintah daerah.

"Tentu saja kalau pemerintah daerah maupun pemerintah pusat kalau mau meng-inject modal itu memerlukan waktu yang sangat lama, proses politiknya ada. Sementara kalau BPR sebagai bank itu tentu saja memerlukan rescue yang sangat cepat," kata dia dalam Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah, di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2024).

Itu alasannya mengapa OJK ingin pengendalian BPR di bawah Bank Pembangunan Daerah (BPD). Dengan begitu, pemerintah daerah dilarang ikut mengendalikan langsung.

"Oleh karena itu memang koordinasi di bawah BPD itu merupakan salah satu solusi yang kita sedang apa namanya kita terapkan pada saat ini," terangnya.

Dian mengatakan, hal ini sebagai cara untuk mengatasi permasalahan, karena menurutnya BPD lebih kuat jika terjadi sesuatu pada BPR.

"Jadi BPD ini pertama kita asumsikan dia lebih kuat dalam segala hal dia lebih kuat, termasuk dalam permodalan dan lain sebagainya, governance apalagi ya. Itu diharapkan kita akan lebih baik, sehingga ke depannya nanti adalah kalau ada terjadi sesuatu permasalahan dengan BPR, itu BPR bisa di-rescue dengan cepat," terang dia ditemui usai acara.

Dian menyebut, selama ini saat BPR pengendalinya adalah pemerintah daerah. Saat menyelesaikan masalah di BPR banyak proses politik yang harus dilalui.

"Jadi tidak lagi mengandalkan ada proses politik di DPRD dan lain sebagainya, tapi ini lebih cepat bisa diselesaikan oleh BPD," pungkasnya.

Tahun ini sudah ada 15 BPR yang dicabut izin usahanya. Dian memprediksi tahun ini BPR yang tutup akan lebih dari 20.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan hadir sebagai program yang telah banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia. Dengan itu, jangan sampai detikers ketinggalan karena tidak memiliki JKN BPJS Kesehatan.

Sejatinya pendaftaran peserta BPJS Kesehatan mandiri ini bisa dilakukan kesehatan bisa dilakukan secara offline ke kantor BPJS terdekat dan online via Mobile JKN. Jika telah terdaftar sebagai peserta JKN BPJS Kesehatan akan membayar iuran perbulan secara mandiri.

Manfaatnya dari program ini ialah kesehatan tingkat pertama perawatan rawat inap intensif atau non-intensif. Peserta BPJS juga mendapatkan rujukan untuk perawatan lanjutan seperti rawat jalan dan rawat inap.

Berikut syarat dan cara pendaftaran JKN BPJS Kesehatan :

Syarat Pendaftaran BPJS Kesehatan

1. Siapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) danKartu Keluarga (KK).

2. Siapkan buku tabungan Bank yang mendukung autodebit dari BNI, BRI, BTN, Mandiri, dan BCA (rekening yang digunakan bisa milik Kepala Keluarga atau anggota keluarga di dalam Kartu Keluarga).

3. Untuk Warga Negara Asing (WNA), siapkan paspor dan izin kerja yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

4. Calon peserta wajib melakukan pembayaran iuran pertama dalam waktu minimum 14 hari dan maksimum 30 hari setelah pendaftaran.

Cara Mendaftar BPJS Kesehatan Secara Offline

1. Calon peserta dapat langsung mengunjungi kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

2. Isi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP), pilih fasilitas kesehatan tingkat pertama, dan siapkan dokumen seperti fotokopi KTP, fotokopi KK, dan foto berwarna ukuran 3×4.

3. Setelah itu, peserta akan menerima nomor virtual account atau kode pembayaran untuk menyelesaikan pembayaran, kemudian bukti transfer diserahkan ke kantor BPJS, dan tunggu hingga kartu dicetak.

Cara Mendaftar BPJS Kesehatan Secara Online Melalui Aplikasi Mobile JKN

1. Unduh aplikasi Mobile JKN dari Playstore atau Appstore.

2. Buka aplikasi, di halaman awal pilih Masuk/Daftar di pojok kiri atas.

3. Pilih opsi daftar, isi formulir pendaftaran dengan informasi yang diperlukan seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, tanggal lahir, masukkan Captcha, dan klik verifikasi data.

4. Setelah verifikasi, lanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan klik kirim kode verifikasi.

5. Bacalah syarat dan ketentuan, dan klik "Saya Setuju."

6. Di halaman verifikasi OTP, masukkan kode OTP yang dikirimkan ke ponsel.

7. Klik Registrasi untuk menyelesaikan pendaftaran akun.

8. Kembali ke menu utama aplikasi, pilih menu pendaftaran peserta baru.

9. Masukkan nomor Kartu Keluarga (KK), kemudian masukkan Captcha dan klik lanjut.

10. Data peserta akan ditampilkan sesuai dengan Kartu Keluarga atau data yang terdaftar di Dukcapil.

11. Isi formulir pendaftaran peserta dengan hati-hati dan klik simpan.

12. Pilih kelas rawat inap; secara otomatis, akan muncul informasi mengenai iuran per jiwa dan iuran satu keluarga.

13. Masukkan email dan nomor telepon untuk verifikasi, kemudian masukkan OTP yang dikirimkan ke ponsel dan klik verifikasi.

14. Setelah semua data terisi dengan benar, klik selanjutnya.

15. Peserta akan menerima virtual account guna pembayaran tagihan melalui email yang terdaftar dan terhubung dengan mobile JKN.

Demikian cara pendaftaran akun JKN BPJS Kesehatan, semoga bermanfaat bagi detikers!

Stasiun Pasar Senen di Jakarta Pusat akan dipermak. Stasiun yang kebanyakan melayani kereta ekonomi ini akan dikembangkan dengan tambahan bangunan di sebelah stasiun yang ada saat ini.

Nantinya zona keberangkatan dan kedatangan dipisahkan. Rencananya, pembangunan untuk pengembangan Stasiun Pasar Senen memakan waktu sekitar dua tahun.

Direktur Pengembangan Usaha dan Kelembagaan PT KAI (Persero) Rudi As Aturridha menerangkan, konstruksi diperkirakan akan dimulai pada semester II-2025. Kemudian, pembangunan untuk pengembangan stasiun akan memakan waktu dua tahun.

"Insyaallah semester II di 2025, semester 3 tepatnya itu sudah mulai konstruksi, makan waktunya mungkin sekitar 2 tahunan mungkin 2027 kita harapkan sudah selesai," katanya dalam acara Ngobrol Santai Bersama KAI, di Stasiun Pasar Senen Jakarta, Minggu (13/10/2024) kemarin.

Pihaknya akan berhati-hati dalam melakukan pengembangan Stasiun Pasar Senen ini. Sebab, terdapat bangunan cagar budaya, salah satunya pada peron stasiun.

Dia mengatakan, pengembangan Stasiun Pasar Senen ini akan memakan biaya Rp 70 miliar. "Mengenai biayanya sebenarnya sudah kita budgeting dari tahun ini, ini multiyears dari 2024 ini sampai dengan nanti penyelesaian kurang lebih kalau nggak salah, sekitar Rp 70 miliar," katanya.

Dari materi yang disajikan, terdapat tiga poin penting dalam rencana pengembangan Stasiun Pasar Senen yakni pembangunan hall dan crossing penumpang baru, beutifikasi stasiun cagar budaya dan penataan landscape, pedestrian dan area parkir.

Adapun luas stasiun eksisting 15.900 m2. Kemudian, luas terdampak konstruksi 1.476 m2. Luas lantai baru 6.780m2. Dengan demikian luas stasiun baru akan menjadi 20.000 m2.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana untuk menggunakan penerbangan komersial saat pulang kampung ke Solo, Jawa Tengah setelah purna tugas pada 20 Oktober 2024 mendatang.

Di hari yang sama saat Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik jadi presiden dan wakil presiden, Jokowi rencananya akan langsung mudik ke Solo setelah rangkaian pelantikan dan serah terima jabatan selesai.

Rencananya, Jokowi akan terbang ke Solo lewat Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur di sore hari tanggal 20 Oktober 2024. Kabar ini diungkapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, diketahui sosok Budi cukup dekat dengan Jokowi karena dia merupakan Ketua Umum Relawan Projo.

Bocoran dari Budi Arie, rencananya Jokowi akan naik pesawat komersial dari Halim ke Bandara Adi Sumarmo Solo pada pukul 15.00 WIB.

"Naik pesawat dari Halim, jam 15.00 WIB tanggal 20 Oktober 2024," ungkap Budi Arie ketika dikonfirmasi detikcom, Senin (14/10/2024).

Ketika ditanya, maskapai apa yang mau digunakan Jokowi, Budi Arie mengatakan rencananya Jokowi akan naik Citilink ke Solo. "Citilink ya," ujarnya singkat.

Lebih lanjut, Budi Arie mengatakan Jokowi akan naik Citilink sebagai penumpang umum bersama orang biasa lainnya. Soal potensi Jokowi melakukan penyewaan atau charter pesawat, Budi Arie enggan bicara.

detikcom sudah mencoba melakukan konfirmasi ke maskapai Citilink soal kabar akan digunakan Jokowi ke Solo, namun belum mendapatkan jawaban.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensetneg) Pratikno pernah mengatakan ada rencana Jokowi untuk menggunakan penerbangan komersial seperti masyarakat umum saat kembali ke Solo, Jawa Tengah, ketika sudah purna tugas. Menurutnya, kepulangan Jokowi dengan penerbangan komersial sudah disiapkan pihaknya.

Sayangnya, kala itu Pratikno enggan mengelaborasi pesawat apa yang bakal digunakan Jokowi termasuk apakah Jokowi akan naik kelas bisnis atau ekonomi. Yang jelas, Jokowi akan pulang kampung tanpa fasilitas negara usai purna tugas.

"Nanti kita atur, jadi pokoknya komersial juga sudah siap," ujar Pratikno saat berbincang dengan wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menerapkan kebijakan pengendalian Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di bawah Bank Pembangunan Daerah (BPD). Jadi, pemerintah daerah yang memiliki BPR akan dilarang mengendalikan langsung.

"Jadi artinya nanti keberadaan BPR itu tetap dimiliki oleh pemerintah daerah, provinsi, dan juga kabupaten dan wali kota tetapi melalui BPD ya," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae di Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah, di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2024).

Dian mengatakan, hal ini sebagai cara untuk mengatasi permasalahan, karena BPD dinilai lebih kuat jika terjadi sesuatu pada BPR.

"Jadi BPD ini pertama kita asumsikan dia lebih kuat dalam segala hal dia lebih kuat, termasuk dalam permodalan dan lain sebagainya, governance apalagi ya. Itu diharapkan kita akan lebih baik, sehingga ke depannya nanti adalah kalau ada terjadi sesuatu permasalahan dengan BPR, itu BPR bisa di-rescue dengan cepat," terang dia.

Dian menyebut, selama ini BPR pengendalinya adalah pemerintah daerah itu sendiri. Saat menyelesaikan masalah, banyak proses politik yang harus dilalui.

"Jadi tidak lagi mengandalkan ada proses politik di DPRD dan lain sebagainya, tapi ini lebih cepat bisa diselesaikan oleh BPD," terangnya.

Tahun ini sudah ada 15 BPR yang dicabut izin usahanya. Dian memprediksi tahun ini BPR yang tutup akan lebih dari 20.

"Itu sampai akhir tahun ke angka 20 itu mungkin. Kalau sekarang dalam beberapa bulan ini ada yang setor modal. Itu bisa mungkin bisa selesai. Mudah-mudahan bisa kurang dari itu," saat dikonfirmasi usai acara.

Bank Indonesia mencatatkan utang luar negeri (ULN) per bulan Agustus 2024 di Indonesia mencapai US$ 425,1 miliar atau sekitar Rp 6.617 triliun (kurs Rp 15.570). Jumlah ini naik secara tahunan sebesar 7,3%. Perkembangan ULN tersebut bersumber dari sektor publik dan sektor swasta.

"Posisi ULN Agustus 2024 juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk Rupiah," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso Senin (14/10/2024).

Dari total utang luar negeri, khusus utang pemerintah pada Agustus 2024 posisinya tercatat sebesar US$ 200,4 miliar atau tumbuh sebesar 4,6% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan pada Juli 2024 sebesar 0,6% (yoy).

Perkembangan ULN tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik, seiring dengan semakin terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

"Sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi," papar Denny.

Utang luar negeri pemerintah juga disebut Denny tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja. Utang pemerintah digunakan untuk belanja pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebanyak 20,9% dari total ULN pemerintah, untuk administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial Wajib sekitar 8,9% dari total ULN, untuk jasa Pendidikan sebesar 16,8% dari total ULN.

Kemudian untuk sektor konstruksi sekitar 13,6%, dari total ULN, serta jasa keuangan dan asuransi sebesar 9,3% dari total ULN. Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah.

ULN swasta juga diklaim tetap terkendali. Pada Agustus 2024, posisi ULN swasta tercatat sebesar US$ 197,8 miliar, atau tumbuh sebesar 1,3% (yoy). Sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Juli 2024 sebesar 0,5% (yoy).

"Perkembangan ULN tersebut terutama didorong oleh ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang mencatatkan pertumbuhan 1,6% (yoy)," papar Denny.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 79,3% dari total ULN swasta.

Utang luar negeri swasta juga tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,5% terhadap total ULN swasta.

Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjaga sebesar 31,0%, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,3% dari total ULN.

"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian," sebut Denny.