Basuki Hadimuljono, eks Menteri PUPR Kabinet Indonesia Maju bakal dilantik jadi Kepala Otorita IKN pagi ini. Dia sudah merapat ke Istana Negara, Jakarta Pusat sekitar pukul 10.00 WIB.

Basuki datang dengan mengenakan setelan jas hitam, kemeja putih, lengkap dengan dasi berwarna biru. Dia mengakui dirinya mendapat undangan pelantikan sebagai kepala OIKN dari Istana.

"Undangannya seperti itu," jawab Basuki ketika ditanya apakah akan dilantik jadi Kepala OIKN.

Nama Basuki memang sudah santer bakal menjadi Kepala OIKN definitif. Beberapa pihak sudah menyebut Presiden Prabowo menunjuk eks Menteri PUPR tersebut melanjutkan proyek IKN. Informasi itu terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II dengan jajaran Otorita IKN.

Saat memulai rapat, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda selaku pemimpin rapat, mengatakan DPR telah menerima surat presiden terkait penunjukan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita IKN.

"Perlu saya sampaikan di awal, surat presiden terkait dengan penunjukan Pak Basuki Hadimuljono telah sampai ke pimpinan DPR RI. Namun sampai dengan hari ini kita semua masih menunggu disposisi pimpinan, karena itu Otorita IKN belum memiliki kepala yang definitif," katanya di Komisi II DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024) lalu.

Oleh karena itu, dia mengatakan, tanya jawab pada rapat tersebut akan ditiadakan. "Sehingga saya kira sesi tanya jawab nanti mungkin kita akan tiadakan dulu, karena begitu nanti definitif kita akan undang kembali," katanya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga mengatakan, Basuki Hadimuljono bakal melanjutkan tugas sebagai Kepala OIKN.

"Iya," kata Prasetyo menjawab soal nasib Basuki apakah akan diangkat jadi Kepala Otorita lagi atau tidak oleh awak media di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10) lalu.

Pada Oktober 2024 lalu, BBN Airlines Indonesia selaku Badan Usaha Angkutan Udara (BUAU) telah melaksanakan penerbangan niaga berjadwal dengan rute penerbangan perdana Jakarta (CGK) - Denpasar (DPS) diikuti dengan rute Jakarta (CGK) - Surabaya (SUB) dan Jakarta (CGK) - Balikpapan (BPN).

Secara umum, rute tersebut dilayani hampir setiap hari dalam seminggu. Masih terdapat 1 (satu) rute lagi Jakarta (CGK) - Pontianak (PNK) yang direncanakan terbang perdana pada tanggal 15 November 2024.

Terkait dengan rute (CGK) - (BPN) sesuai data produksi, sejak tanggal 29 Oktober 2024 sudah tidak beroperasi lagi dikarenakan permintaan pasar (demand) yang kurang dengan load factor rata-rata 20%-25%.

"Kami menghimbau kepada BBN Airlines Indonesia agar dapat memberikan informasi yang jelas kepada penumpang dan memastikan hak penumpang terpenuhi dengan mengembalikan uang tiket secara penuh (100%) kepada penumpang, dan tidak melakukan penjualan kembali. Tindakan ini mencerminkan perhatian maskapai terhadap kepuasan dan kepercayaan pelanggan," kata Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa dalam siaran pers.

Selaku regulator, Ditjen Hubud terus mendorong BUAU untuk menyesuaikan layanan mereka sesuai dengan permintaan pasar. Lukman menuturkan keputusan yang diambil oleh BBN Airlines Indonesia dengan menghentikan rute penerbangan yang rendah load factornya merupakan hal yang wajar sesuai dinamika pasar, asalkan tidak merugikan calon penumpang.

Kehadiran maskapai BBN Airlines Indonesia diharapkan dapat memberikan akses dan pilihan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi udara dan menunjukkan kemajuan positif sektor penerbangan di Indonesia.

Lebih lanjut Lukman menyampaikan akan mendukung langkah-langkah yang diambil oleh setiap maskapai dalam menghadirkan penerbangan niaga berjadwal di Indonesia, dan berharap semua pihak dapat bekerja sama dalam menjaga kualitas layanan penerbangan, serta terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Keputusan yang bijak dalam manajemen rute dan respons terhadap pasar adalah kunci keberhasilan industri penerbangan nasional. Tak lupa, aspek penting dalam penerbangan yaitu keselamatan, keamanan dan kenyamanan adalah nomor satu," ucapnya.

Simon Aloysius Mantiri resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Ia menggantikan Direktur Utama Pertamina sebelumnya, Nicke Widyawati.

Dikutip dari Instagram @pertamina, Senin (4/11/2024), keberlanjutan kepemimpinan Pertamina dari Nicke Widyawati kepada Simon Aloysius Mantiri menjadi energi baru memastikan keberlanjutan Pertamina di masa depan.

"Saya berkomitmen untuk membawa Pertamina menuju masa depan yang lebih baik, dengan semangat kolaborasi dan dedikasi tinggi dari seluruh anggota keluarga besar Pertamina," kata Simon.

"Pertamina harus kita buat jauh lebih maju, lebih berkembang, dan lebih berjaya di masa depan," sambung Simon.

Dalam potongan video yang diunggah, Simon mengatakan, dirinya tak menggantikan Nicke. Dia hanya pemegang tongkat estafet kepemimpinan setelah Nicke.

"Saya tidak menggantikan Ibu Nicke Widyawati tetapi saya adalah pemegang tongkat estafet kepemimpinan setelah Ibu Nicke Widyawati," ujarnya.

Sementara Nicke mengatakan, setiap masa ada pemimpinnya dan setiap pemimpin ada masanya. Dia mengatakan, tantangan berubah dan selalu berganti. Menurut Nicke, ketika suatu tahapan berhasil dilewati maka akan melewati tahapan selanjutnya. Untuk itu, kata dia, dibutuhkan pemimpin baru.

Nicke pun bersyukur atas penunjukan Simon sebagai direktur utama Pertamina.

"Saya sangat bersyukur bahwa yang menjadi direktur utama adalah Pak Simon. Jadi yakin Pertamina akan jauh lebih baik," katanya.

[Gambas:Instagram]

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bicara rencana pemerintah untuk menghapus buku dan tagih kredit UMKM. Erick mengatakan, rancangan peraturan pemerintah (RPP) terkait kebijakan tersebut tengah disusun.

"Dan kemarin kami laporkan habis rapat dengan pimpinan Menko Bidang Perekonomian bersama tujuh menteri lain, ada satu yang diminta yaitu percepatan progres RPP hapus buku dan hapus tagih bank dan lembaga keuangan non bank. Ini bagian progres bagaimana kita memastikan stimulus atau kegiatan ekonomi bisa berputar lagi kepada tentu kredit-kredit yang sudah lewat," jelas Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI, DPR Jakarta, Senin (4/11/2024).

Kriteria kredit yang bakal dihapus masih dibahas. Erick mengatakan, pihaknya mengusulkan untuk kriteria yang dihapus dengan rekam jejak lima tahun.

"Nah, memang ini masih ada usulan apakah 2 tahun atau 5 tahun atau 10 tahun. Nah, kami mengusulkan kurang lebih kalau bisa dengan track record 5 tahun, tidak 2 tahun karena kalau dua tahun terlalu cepat. Tapi nanti keputusannya tentu ada di atas dan di situ kalau kita lihat angkanya kurang lebih di Rp 100 juta sehingga nanti kurang lebih yang ada di Himbara itu nilainya Rp 8,7 triliun," ungkapnya.

Erick menjelaskan, stimulus itu diberikan karena daya beli masyarakat dan UMKM terpukul. Erick bilang, hal itu yang dibahas dalam rapat beberapa waktu lalu.

"Nah ini saya rasa bagian stimulus yang kita dorong apalagi kita tahu memang daya beli masyarakat dan UMKM pada saat ini sedang terpukul. Ini salah satu kemarin rapat yang kita lakukan bersama Menko," katanya.

Menteri BUMN Erick Thohir rencananya mau bertemu Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo Rabu, (6/11/2024). Pertemuan tersebut untuk meminta persetujuan terkait pemangkasan BUMN Karya dari 7 menjadi 3.

"Rabu akan bertemu Pak Menteri PU yang baru. Salah satu isunya mendapat approval bahwa BUMN Karya ini dari 7 menjadi 3," kata Erick Thohir di DPR Jakarta, Senin (4/11/2024).

Erick mengatakan, dengan persetujuan tersebut, maka bisa melakukan restrukturisasi. Selanjutnya penyehatan BUMN Karya bisa dilakukan.

"Sehingga kita bisa melakukan restrukturisasi, penyehatan tetapi juga membangun ekspert di masing-masing BUMN," kata Erick.

Saat ditanya kapan eksekusinya, Erick menjawab jika diteken minggu depan maka segala urusannya selesai. "Kalau minggu depan diteken ya selesai," kata Erick.

Sebagai informasi, dalam rapat dengan Komisi VI DPR, Erick mengatakan ke depan BUMN akan dipangkas menjadi 30 dalam 11 klaster. Dalam paparannya, Erick menyebut terdapat klaster infrastruktur di mana di dalamnya terdapat Adhi Karya, Hutama Karya, Perumnas, dan PP.

"Lalu kita juga mendorong konsolidasi di infrastruktur, kita sedang menunggu suratnya kalau ini terjadi nanti di infrastruktur ada Adhi Karya, HK, Perumnas dan PP saja, jadi tidak sebanyak sebelumnya," kata Erick dalam rapat.

Menteri BUMN Erick Thohir membeberkan kondisi BUMN terkini. Dia menyebut, dari 47 BUMN sebanyak 40 BUMN atau sekitar 85% sehat, dan 7 BUMN sisanya dalam proses penyehatan.

Erick pun menjelaskan kondisi 7 BUMN tersebut. Pertama, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk sebenarnya telah menjalani restrukturisasi pada 2019 lalu.

Namun, kinerja perusahaan terganggu karena adanya insiden kebakaran pada pabrik utama (hot strip mill 1).

"Ini tentu mengganggu daripada operasional secara menyeluruh. Kita sedang akan mencari jalan apakah dengan kondisi yang hari ini setelah kita bekerja sama dengan Posco dengan menghasilkan Krakatau Steel Ebitda yang positif, yang kebakar ini apa perlu dikerjasamakan juga. Ini kita sedang mencari jalan," katanya saat rapat dengan Komisi VI DPR, Jakarta, Selasa (4/11/2024).

Kedua, PT Bio Farma (Persero) kinerjanya mengalami tekanan impairment vaksin COVID VGR.

"Karena waktu itu memang kita ditugaskan beli vaksin sebanyak-banyaknya untuk dipastikan tapi tentu ketika COVID sudah tidak ada sisa vaksinnya ya kita mesti impairment," katanya.

Ketiga, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sudah ada jalan untuk restrukturisasi. Keempat, PT Waskita Karya (Persero) Tbk telah melakukan penandatangan restrukturisasi utang sebesar Rp 26 triliun.

"Waskita Karya kemarin alhamdulillah sudah tanda tangan restrukturisasi senilai Rp 26 triliun dengan 21 kreditur dan kita terus Wijaya Karya dan Waskita Karya ini kita sedang menunggu surat persetujuan Bapak Menteri PU bagaimana kita bisa konsolidasi dari 7
karya menjadi 3 sehingga lebih sehat lagi tentu kondisi karya-karya ini," katanya.

Kelima, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tengah menunggu proses likuidasi. Keenam, Perum Perumnas telah melakukan kajian di internal Kementerian BUMN di mana bisnis Perumnas akan diarahkan untuk hunian vertikal.

"Sebagai catatan ke Perumnas juga, kita minta tidak ada lagi penugasan dari pemerintah daerah tanpa komitmen pemerintah daerah tersebut, di mana kadang-kadang kita sudah membangun rumahnya tapi akses jalan masuk tidak ada, fasilitas tidak ada, listrik dan air tidak tersambung," ujarnya.

Ketujuh, Perum PNRI. Erick mengatakan, perusahaan ini kalah saing karena terbukanya pasar.

"Ini sebenarnya percetakan karena dulu semuanya harus cetak di sini surat-surat negara sekarang tentu dengan terbukanya market tentu ini mulai kalah bersaing, ini salah satu nanti kita akan restrukturisasi seperti apa mengenai PNRI," ungkapnya.

Presiden Prabowo Subianto meninjau program cetak 1 juta hektare (Ha) yang digarap Andi Samsudin Arsyad atau Haji Isam di Wanam, Papua Selatan, Minggu (3/11). Bagaimana progresnya?

Asisten Operasi Projek 1 Juta Ha, GT Denny Ramdhani atau biasa disapa Haji Deden, mengungkap, sampai kunjungan Prabowo, untuk rintis lahan sudah 2,037 Ha, rintis jalan sudah 19,90 Km, parit kiri kanan jalan 18,91 km, pengerasan jalan 5,25 km dan Base course sudah 3,56 km.

"Kami sangat bangga, Presiden meninjau langsung Projek ini. Apalagi ini kunjungan pertama presiden setelah dilantik 20 Oktober lalu. Meskipun kunjungan ini sangat mendadak, namun berkat koordinasi tim di lapangan dengan Setmilpres, Paspampres, Karungga Istana, dan protokol istana Alhamdulillah kunjungan Bapak RI 1 bisa terlaksana dengan baik," kata dia dalam keterangannya, Senin (4/11/2024).

Haji Deden menambahkan, untuk mewujudkan harapan Presiden dan Haji Isam, timnya benar benar memaksimalkan semua potensi yang ada. "Ini kerja cepat. Kata Presiden, sekarang ini bukan waktunya omon omon. Waktunya aksi, aksi dan aksi. Sedikit bicara banyak kerja," jelas haji Deden.

Dalam kunjungannya, Prabowo didampingi Menteri Pertahanan Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin , Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofik , Kepala BIN Letnan Jenderal TNI (Purn) Muhammad Herindra, dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

Dari Jakarta, Prabowo menggunakan pesawat Kepresidenan mendarat di Lanud JA Dimara Merauke. Kemudian Prabowo dan rombongan terbang menggunakan helikopter jenis karakal milik TNI AD Republik Indonesia menuju Wanam.

Di Wanam, Distik Ilwayab, Prabowo langsung mengecek proyek cetak sawah. Didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Haji Isam, Prabowo menyaksikan langsung ratusan alat berat bekerja melakukan cetak sawah di atas tanah yang berlumpur. Prabowo juga mengecek lokasi rencana pelabuhan serta pembangunan jalan yang rencananya membentang sejauh 140 km dari distrik Ilwayab sampai distrik Muting.

Di Wanam, Prabowo disambut riang warga setempat. Dia menyalami dan membagikan baju kepada Masyarakat setempat. Bahkan sesekali mencium dan menggendong anak anak papua yang ada di lokasi projek.

Pada kunjungan tersebut juga, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan rencana Prabowo terkait projek cetak sawah 1 juta Ha tersebut. Menurut Amran, Prabowo, akan mempercepat pelaksanaan projek cetak sawah 1 juta Ha. Hal ini dikarenakan, proyek tersebut merupakan proyek strategis nasional.

"Presiden akan mendukung seluruh fasilitas percepatan proyek. Salah satunya adalah fasilitas air bersih dan fasilitas fasilitas lainnya," ungkap Amran.

Sementara itu, Mentri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofik, secara terpisah menggambarkan reaksi Presiden Prabowo Subianto ketika melihat progres cetak sawah 1 juta Ha di Wanam. Menurut Hanif, Presiden sangat antusias dengan proyek yang saat ini digarap olah Haji Isam.

"Baru beberapa bulan namun sudah menunjukkan progres yang signifikan." Ungkap Hanif.

Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi (Organization of the Petroleum Exporting Countries/OPEC) menyatakan akan menahan produksi pada Desember 2024. Hal ini pun memicu kenaikan harga minyak.

Dilansir dari Reuters, Senin (4/11/2024), harga minyak berjangka Brent naik US$ 1,14, atau 1,56%, menjadi US$ 74,24 atau sekitar Rp 1,16 juta per barel (kurs Rp 15.747).

Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS juga naik US$ 1,14, atau 1,64%, menjadi US$ 70,63 atau sekitar Rp 1,11 juta per barel.

OPEC+ yang terdiri dari delapan negara pengekspor minyak plus Rusia dan negara sekutu lainnya telah menyatakan akan menunda rencana peningkatan produksi minyak di bulan Desember selama satu bulan.

Pemangkasan produksi ini terjadi setelah melihat proyeksi permintaan yang lemah, terutama di pasar China.

Belum lagi OPEC melihat ada peningkatan pasokan produksi minyak di luar kelompok tersebut. Pasar akhirnya dibanjiri minyak dan membuat harganya jauh lebih murah. Untuk menjaga harga tidak turun, OPEC+ menahan pasokan dengan menunda produksi.

Tadinya, OPEC+ sudah sepakat akan meningkatkan produksi pada bulan Desember sebagai bagian dari rencana untuk secara bertahap mencabut kebijakan pemotongan produksi hingga 2,2 juta barel per hari yang pernah diterapkan.

Namun, pada akhirnya rencana itu urung dilakukan. Pemotongan produksi 2,2 juta barel per hari diperpanjang hingga akhir Desember.

Produsen panel surya China mulai menghindari tarif perdagangan Amerika Serikat (AS). Para pengusaha kini mengurangi intensitas produksi di pabrik yang terletak negara-negara yang terkena tarif dagang AS, seperti di Vietnam.

Dilansir dari Reuters, Senin (4/11/2024), beberapa pabrik panel surya milik China dengan kapasitas yang besar di Vietnam memangkas produksi dan memberhentikan para pekerjanya. Ada perluasan tarif perdagangan AS yang menargetkan Vietnam dan tiga negara Asia Tenggara lainnya.

Pemerintah AS memang telah mengenakan tarif pada ekspor panel surya dari Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Kamboja sejak tahun lalu. Bahkan AS memperluas kebijakan tarif tersebut pada Oktober ini menyusul keluhan dari produsen di Amerika Serikat.

Sementara itu, di Indonesia dan Laos, banyak pabrik surya milik China baru bermunculan, dua negara ini berada di luar jangkauan proteksi perdagangan dari AS.

Kabarnya kapasitas pabrik panel surya yang dibangun di dua negara tersebut dapat memasok sekitar setengah dari panel surya yang dipasang di AS tahun lalu.

China telah memindahkan produksi panel surya mereka selama bertahun-tahun, ruang lingkup perpindahan ke Indonesia dan Laos dalam fase terbaru ini belum pernah dilaporkan sebelumnya.

"Ini sangat besar," kata William A. Reinsch, mantan pejabat perdagangan di pemerintahan Clinton dan penasihat senior di Center for Strategic and International Studies.

"Tidak terlalu sulit untuk bergerak. Mereka mengatur dan memulai permainan lagi. Desain aturannya sedemikian rupa sehingga AS biasanya tertinggal satu langkah," lanjutnya.

China menyumbang sekitar 80% dari pengiriman panel surya dunia. Sementara pusat ekspornya di berbagai negara Asia menyumbang separuhnya. Data ini sangat kontras dengan dua dekade lalu ketika AS menjadi pemimpin global dalam industri panel surya.

Sementara itu, impor pasokan tenaga surya Amerika telah meningkat tiga kali lipat sejak AS mulai mengenakan tarif khusus pada tahun 2012. Terakhir mencapai rekor US$ 15 miliar tahun lalu.

Meskipun hampir tidak ada yang datang langsung dari China pada tahun 2023, sekitar 80% panel surya AS berasal dari Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Kamboja yang notabenenya merupakan rumah bagi pabrik-pabrik panel surya China.

Selama 18 bulan terakhir, setidaknya empat proyek China atau yang terkait dengan China telah mulai beroperasi di Indonesia dan Laos, dengan beberapa proyek lainnya telah diumumkan untuk segera dimulai. Secara keseluruhan, proyek-proyek tersebut memiliki total kapasitas sel atau panel solar sebesar 22,9 gigawatt (GW).

Sebagian besar produksi tersebut akan dijual di Amerika Serikat, pasar solar terbesar kedua di dunia setelah China dan salah satu yang paling menguntungkan. Harga di AS rata-rata 40% lebih tinggi daripada di China selama empat tahun terakhir.

Presiden Prabowo Subianto berencana untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) baru tentang kebijakan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

Prabowo meminta penetapan DHE dalam rekening khusus perbankan Indonesia tidak hanya 3 bulan.

"Terakhir terkait DHE. PP itu arahan Bapak Presiden adalah untuk diperpanjang tidak hanya 3 bulan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam konferesi pers, di Hotel Four Seasons, Jakarta, Minggu (3/11/2024).

"Jadi kita sedang persiapkan PP-nya. Dan sedang dirapatkan. Kemudian nanti setelah siap nanti kita akan tunjukkan," lanjutnya.

Saat ditanya apakah jangka waktunya akan lebih panjang, Airlangga membenarkan. Namun, pihaknya masih akan membahas lebih lanjut terkait jangka waktu tersebut.

"Lebih lama. Tetapi bisa digunakan untuk modal kerja," ucap Airlangga.

Sebelumnya, pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) Dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Aturan ini berlaku mulai 1 Agustus 2023 sebagai pengganti PP Nomor 1 Tahun 2019.

Dalam aturan itu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) Dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Aturan ini berlaku mulai 1 Agustus 2023 sebagai pengganti PP Nomor 1 Tahun 2019

Penempatan DHE SDA wajib terhadap eksportir yang memiliki nilai ekspor pada Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE) paling sedikit US$ 250.000 atau ekuivalennya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan besok akan mulai rapat perdana mengenai perubahan subsidi bahan bakar minyak (BBM), LPG, hingga listrik. Pihaknya akan membuat beberapa opsi formulasi skema subsidi yang baru.

Salah satu opsi yang masuk adalah penyaluran dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Karena menurutnya, tujuan subsidi adalah diberikan kepada warga negara yang berhak.

"Besok kami sudah mulai rapat perdana, sebenarnya sudah rapat terus, untuk kita mencari formulasinya. Formulasinya mungkin ada beberapa, salah satu di antaranya adalah, apakah kemudian subsidi itu biar tepat sasaran, kemungkinan kita akan memberikan BLT kepada masyarakat, atau ada opsi lain, atau di-blending," kata dia dalam konferensi di Hotel Four Seasons Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Pihaknya akan mengejar pembahasan skema subsidi baru itu karena telah mendapatkan deadline selama dua minggu dari Prabowo untuk melaporkan hasil pembahasannya.

"Ada bagian yang memang kita langsung ke rakyat, dan ada bagian yang masih subsidi seperti sekarang. Jadi kita lagi tunggu saja, 2 minggu dikasih waktu oleh Bapak Presiden, jadi 2 minggu ini akan kami selesaikan," jelasnya.

Adapun alasan harus ada skema baru untuk subsidi karena terjadi subsidi BBM hingga listrik dinilai tidak tepat sasaran. Bahlil menyebut angka kebocoran mencapai Rp 100 triliun.

"Tapi jujur saya katakan ya, kurang lebih sekitar 20-30% subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran, dan itu gede, angkanya itu kurang lebih Rp 100 triliun-lah," jelasnya.

Simak Video: Subsidi BBM-Listrik Tak Tepat Sasaran, Bahlil Bakal Kaji Jadi BLT

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan tengah menggodok skema penyaluran subsidi baru untuk bahan bakar minyak (BBM) hingga listrik. Hal ini dilakukan karena menurutnya, angka kebocoran subsidi mencapai Rp 100 triliun.

Skema baru yang tengah digodok ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Mantan Menteri Investasi dan Kepala BKPM itu juga telah ditunjuk sebagai ketua tim khusus pembahas subsidi.

"Tapi jujur saya katakan ya, kurang lebih sekitar 20-30% subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran, dan itu gede angkanya, kurang lebih Rp 100 triliun-lah," kata dia dalam konferensi pers usai rapat koordinasi terbatas dengan Kemenko Perekonomian di Hotel Four Seasons Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Kabocoran penyaluran subsidi itu diketahui berdasarkan laporan dari PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), dan BPH Migas, baik itu subsidi BBM dan listrik. Tahun ini, Bahlil mengatakan anggaran subsidi dan kompensasi mencapai Rp 435 triliun.

Padahal menurut Bahlil, tujuan subsidi itu kan adalah diberikan kepada warga negara yang berhak untuk menerima subsidi.

"Dari Rp 435 triliun itu untuk LPG Rp 83 triliun. Nah kami menengarai, dari berbagai laporan yang masuk, baik PLN maupun Pertamina, maupun BPH Migas, dari subsidi BBM dan listrik, itu melihat ada potensi yang tidak tepat sasaran," ungkapnya.

Bahlil mengatakan pihaknya akan menggodok sejumlah opsi untuk skema subsidi baru. Salah satu opsi yang dibahas dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Pihaknya akan mengejar pembahasan skema subsidi baru itu karena telah mendapatkan deadline selama dua minggu dari Prabowo untuk melaporkan hasil pembahasannya.

"Ada bagian yang memang kita langsung ke rakyat, dan ada bagian yang masih subsidi seperti sekarang. Jadi kita lagi tunggu saja, 2 minggu dikasih waktu oleh Bapak Presiden, jadi 2 minggu ini akan kami selesaikan," ujar dia.