Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebutkan sejumlah kebijakan industri yang mendesak harus dilanjutkan pada pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kebijakan tersebut dinilai dapat melanjutkan upaya pemulihan industri manufaktur.

Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), Andi Rizaldi mengatakan beberapa kebijakan yang dimaksud yaitu harga gas bumi tertentu (HGBT), restriksi perdagangan berupa Bea Masuk Antidumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), dan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI).

"Jadi beberapa contoh misalnya kebijakan yang sudah kita kerjakan periode ini misalnya HGBT sudah dideliver untuk 7 sektor, sedangkan sektor lain juga menggunakan gas bumi baik sebagai energi maupun bahan baku, terutama di kawasan industri," kata Andi dalam Bisnis Indonesia Forum: Legasi Sedasawarsa dan Asa Selanjutnya di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Menurut Andi, HGBT saat ini berlaku untuk 7 sektor industri yaitu pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca dan sarung tangan karet. Sementara, dalam Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) terdapat 10 sektor yang paling memerlukan kebijakan tersebut.

Selain itu, Andi menyoroti kebijakan industri padat karya yang perlu dilanjutkan seperti BMAD dan BMTP. Sebab, ada banyak negara importir yang melakukan dumping dan membanjiri pasar domestik.

"Mereka tidak berenti melakukan dumping, kita sebagai negara tujuan ekspor harus mengantisipasi jangan sampai nanti itu kan ada periode nya untuk antidumping, tindakan pengamanan, ada periodenya jangan sampai lost, kalau mereka kontinyu lakukan dumping, kita harus kontinyu melakukan policy BMAD," jelasnya.

Terlebih, produk-produk ilegal yang masih marak ditemukan di pasar dalam negeri, seperti pakaian bekas. Untuk itu, pengentasan produk ilegal harus lebih diselesaikan untuk melindungi industri lokal.

"Untuk produk-produk ilegal, kita bingung kenapa di pasar dengan mudah menemukan pakaian bekas impor padahal secara aturan legal tidak bisa masuk, yang bisa masuk hanya pakaian baru," tuturnya.

Lebih lanjut, Andi menuturkan sejak pemerintahan Presiden Jokowi selama 2 periode posisi Indonesia dari sisi pertumbuhan manufaktur, kontribusi manufaktur terhadap PDB dan PMI manufaktur dinilai masih kompetitif dibandingkan negara lain.

Berdasarkan data World Bank, secara umum terlihat adanya tren penurunan kontribusi sektor industri terhadap PDB di banyak negara, termasuk Indonesia. Kontribusi PDB Industri Pengolahan Indonesia pada tahun 2023 mencapai 18,67%.

Nilai tersebut berada di atas kontribusi PDB dunia yang hanya mencapai 15,35% dan di atas India dengan angka 12,84%, namun masih berada di bawah Vietnam, Malaysia dan Thailand.

Kendati demikian, Purchasing Manager Index (PMI) manufaktur Indonesia dalam 3 bulan terakhir mengalami kontraksi. Pada Juli PMI di level Juli 49,3, Agustus 48,9 dan September 49,2.

"Yang menarik 3 bulan terakhir ini justru new order atau pesanan meningkat, tetapi produksinya menurun. Sebagian melihat ada korelasi ini dengan pelonggaran aturan impor, tapi mungkin harus didalami karena mungkin ada faktor lain seperti tadi misalnya terkait daya beli dan sebagainya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mengatakan pembangunan pengembangan area Stasiun Pasar Senen akan selesai pada 2026.

Vice President Public Relations PT KAI, Anne Purba, mengatakan Stasiun Pasar Senen akan terus mengalami pembangunan. Saat ini, di Stasiun Pasar Senen sudah terdapat fasilitas face recognition.

Selain itu, terdapat sejumlah penambahan fasilitas di stasiun peninggalan kolonial Belanda tersebut, seperti penambahan ruang tunggu ber-AC di hall stasiun, fasilitas eskalator menuju peron 3 dan 4.

“Direncanakan pada tahap selanjutnya, akan dikembangkan dengan tambahan bangunan di sebelah stasiun yang ada saat ini. Nantinya zona keberangkatan dan kedatangan akan dipisahkan. Rencananya pembangunan untuk pengembangan Stasiun Pasar Senen tersebut akan memakan waktu sekitar dua tahun hingga akhir 2026,” kata Anne dalam keterangan resmi, Rabu (16/10/2024).

Adapun, KAI mencatatkan peningkatan volume jumlah penumpang KA Jarak Jauh di Stasiun Pasar Senen dari tahun ke tahun.

Stasiun yang melayani 32 perjalanan kereta api jarak jauh dan 52 perjalanan Commuterline tersebut, pada 2021 telah melayani 1.218.734 penumpang kereta api jarak jauh. Angkanya meningkat signifikan sebesar 155,8 persen pada 2022 menjadi 3.117.565 penumpang. Kemudian pada 2023 jumlahnya kembali meningkat 30,73 persen menjadi 4.075.619 penumpang.

Sementara itu, dari Januari hingga September 2024, volume penumpang kereta api jarak jauh di Stasiun Pasar Senen telah mencapai 3.076.540 penumpang.

Selain itu, untuk Commuterline ada peningkatan antara tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2022 jumlah pengguna Commuterline yang naik dan turun di Stasiun Pasar Senen yaitu 2.454.306 pengguna, angka tersebut mengalami kenaikan sebanyak 38,16 persen pada tahun 2023 yaitu 3.391.023 pengguna.

“Dari Januari hingga September 2024, jumlah pengguna Commuterline di Stasiun Pasar Senen sudah mencapai 3.048.234 pengguna,” kata Anne.

Anne menjelaskan peningkatan volume kereta api jarak jauh maupun Commuterline di Stasiun Pasar Senen, membuat KAI harus melakukan program revitalisasi pengembangan secara berkesinambungan pada Stasiun Pasar Senen, agar mampu mengantisipasi lonjakan peningkatan animo yang semakin tinggi tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas memastikan telah diminta untuk menjadi Menteri Koordinator bidang Pangan dalam kabinet Presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto.

“Iya [jadi kemenko],” kata Zulhas saat menghadiri pembekalan calon menteri (camen) dan calon wakil menteri (cawamen) di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024).

Menteri Perdagangan (Mendag) di Kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin itu mengatakan bahwa Prabowo menekankan agar pemerintahannya kelak terus selalu waspada terhadap tantangan pangan.

Dia mengaku mendapat tugas dari Prabowo agar Indonesia dapat kembali mewujudkan swasembada pangan pada lima tahun mendatang.

“Tadi kami penekanannya pak Presiden terpilih meminta kami harus swasembada pangan lima tahun mendatang,” pungkas Zulhas.

Menurut pantauan Bisnis, calon menteri dari Prabowo Subianto pun sudah mulai berdatangan ke Padepokan Garuda Yaksa, sejak 06.15 WIB.

Tiba lebih dulu Mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra yang kemudian disusul Sekretaris Tim Kampanye Nasional Nusron Wahid berselang beberapa menit kemudian.

Selanjutnya juga tiba Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Tak hanya itu, juga tiba Advokat Natalius Pigai, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Politikus Golkar Meutya Hafid, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Mayoritas dari mereka tidak turun dari kendaraan untuk memberi keterangan.

Sebagai informasi, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengadakan pembekalan bagi para calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pelaksanaan pembekalan ini akan berlangsung selama dua hari, mulai hari ini hingga esok hari, Kamis (17/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Sri Mulyani Indrawati mengaku diminta presiden terpilih Prabowo Subianto untuk kembali menjadi menteri keuangan. Sejumlah pakar pun memberi catatan kritis atas kinerja Sri Mulyani selama menjadi bendahara negara, dari 2016 hingga kini.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman menyoroti ihwal politik anggaran di bawah rezim Sri Mulyani yang selalu defisit—meskipun selalu di bawah 3%.

Masalahnya, pemerintah selalu berutang untuk menutupi defisit anggaran tersebut. Rizal khawatir jika tidak dikelola secara baik maka APBN ke depan yang akan terbebani.

Apalagi, sambungnya, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto cenderung naik atau melandai dari tahun ke tahun—bukan menurun.

"Ini kalau utang semakin besar, ini namanya bukan membayar utang, kan tambah utang," ujar Rizal dalam diskusi publik Universitas Paramadina secara daring, Rabu (16/10/2024).

Dia tidak menampik bahwa penarik utang terkadang diperlukan. Meski demikian, sambungnya, utang harus digunakan untuk menstimulus pembangunan sehingga sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru muncul.

Rizal menjelaskan, nilai tambah hanya bisa didapatkan apabila utang dialokasikan untuk membangun sektor riil seperti industri dan manufaktur.

"Jadi utang itu dibayar oleh hasil trade money dari utang itu, mestinya. Bukan utang itu untuk belajar pegawai," kata Rizal.

Sementara itu, Peneliti Paramadina Public Policy Institute Septa Dinata lebih menekankan ihwal perbedaan Sri Mulyani dengan Prabowo dalam konteks geopolitik. Dia mencontohkan, latar belakang Sri Mulyani yang lama berkarier dan lulus dari universitas di Amerika Serikat membuatnya lebih dekat ke negara-negara Barat.

"Di sisi lain Pak Prabowo juga menunjukkan adanya kecenderungan orientasi aliansinya tidak ke situ [Barat]. Aliansinya kan kalau kita lihat pasca terpilih itu, kepala negara yang dikunjungi beliau itu kan China, ke Rusia, ke Jepang, ke Malaysia," jelas Septa pada kesempatan yang sama.

Oleh sebab itu, menurutnya, akan menarik melihat orientasi geopolitik Indonesia ke depan di tengah perbedaan Prabowo dan Sri Mulyani. Apalagi, dia mengingatkan saat ini kondisi geopolitik sedang panas-panasnya baik karena perang dagang AS-China maupun konflik di Timur Tengah.

Sedangkan, ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda turut mengkritisi kinerja pengelolaan utang pemerintah yang semakin negatif di era kepemimpinan Sri Mulyani pasca pandemi.

Tidak hanya itu, dia mengingatkan bahwa permasalahan di sejumlah lembaga Kementerian Keuangan juga harus menjadi catatan khusus atas kinerja Sri Mulyani. Salah satu permasalahan yang menjadi banyak sorotan yaitu dugaan pencucian uang di lingkungan Dirjen Pajak pada 2023.

"Masalah internal Kemenkeu yang terjadi saya rasa harus ada evaluasi terhadap SMI [Sri Mulyani Indrawati]," ujar Huda kepada Bisnis, dikutip Rabu (16/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia memutuskan untuk menahan suku bunga acuan BI Rate di level 6%. Kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran juga terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan sejalan dengan penahanan BI Rate, kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor prioritas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Sektor prioritas pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, termasuk UMKM dan ekonomi hijau, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian,” ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (16/10/2024).

Pada dasarnya, Perry menekankan untuk mendorong peningkatan pertumbuhan kredit lebih lanjut, Bank Indonesia terus memperkuat implementasi kredit likuiditas makroprudensial (KLM).

Bank Indonesia akan terus memperkuat efektivitas implementasi kebijakan makroprudensial longgar tersebut dengan sinergi kebijakan bersama Pemerintah, KSSK, perbankan, serta pelaku dunia usaha, agar benar-benar dapat mendukung peningkatan kredit/pembiayaan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sementara untuk kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan, khususnya sektor perdagangan dan UMKM, memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran, serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran.

Secara umum, pertumbuhan kredit pada September 2024 tetap kuat, mencapai 10,85% (year on year/YoY).

Hingga minggu kedua Oktober 2024, Bank Indonesia telah menyalurkan insentif KLM sebesar Rp256,5 triliun kepada kelompok bank BUMN sebesar Rp119 triliun, bank BUSN sebesar Rp110,2 triliun, BPD sebesar Rp24,6 triliun, dan KCBA sebesar Rp2,7 triliun.

Insentif KLM tersebut disalurkan kepada sektor-sektor prioritas, yaitu Hilirisasi Minerba dan Pangan, UMKM, Sektor Otomotif, Perdagangan dan Listrik, Gas dan Air (LGA), serta sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Khusus untuk kredit UMKM, tercatat tumbuh 5,04% (YoY).

Sementara secara sektoral, pertumbuhan kredit pada mayoritas sektor ekonomi tetap kuat, terutama pada sektor Jasa Dunia Usaha, Perdagangan, Industri, Pertambangan, dan Pengangkutan.

Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit modal kerja, kredit konsumsi, dan kredit investasi, masing-masing sebesar 10,01%, 10,88%, dan 12,26% pada September 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia mencatat transaksi QRIS tumbuh 209,61% secara tahunan dan mencapai Rp188,36 triliun pada kuartal III/2024. Utamanya, pengguna QRIS melakukan transaksi untuk pembayaran makanan dan minuman.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta menuturkan bahwa QRIS menjadi satu-satunya instrumen keuangan digital yang tumbuh sangat pesat lebih dari 200% (year on year/YoY).

"Pertumbuhan YoY itu mencapai nominal Rp188,36 triliun. Enggak ada namanya instrumen tumbuhnya sampai di atas 200%, hanya QRIS yang tumbuh 200%,” ungkapnya dalam konferensi pers, Rabu (16/10/2024).

Fili, sapaannya, mengungkapkan bahwa transaksi QRIS telah menjadi buffer atau penopang konsumsi rumah tangga yang menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi domestik.

Dari sisi volume, BI mencatat hingga saat ini terdapat total 4,08 miliar transaksi yang menggunakan QRIS atau telah mencapai 163,6% dari target bank sentral.

"Target tahun 2024 itu 2,5 miliar, sekarang sudah mencapai 4 miliar. Penggunanya kita targetkan 55 juta dan saat ini sudah 53,3, jadi sudah hampir 82%," lanjutnya.

Sementara untuk jumlah merchant atau pedagang, Fili menyebutkan telah mencapai 34,2 juta.

Terbesar, masyarakat banyak melakukan belanja menggunakan QRIS pada sektor makanan dan minuman (mamin), khususnya pedagang eceran yang mewakili 35,9% dari total transaksi.

Kemudian diikuti sektor hotel, restoran, dan kafe (horeka) yang menjelaskan 16,93%, salon kecantikan, periklanan, hingga komunikasi yang porsinya tidak Fili sebutkan.

"Oleh karena itu, kami melihat ini bahwa kanal pembayaran QRIS bisa menopang daya beli masyarkat khususnya untuk kelas menengah bawah," kata Fili.

Untuk itu, BI pun memberikan kelonggaran bagi merchant usaha mikro (UMI) melaui Merchant Discount Rate (MDR) QRIS 0% bagi transaksi sampai dengan Rp500.000. Sebelumnya diskon 0% hanya diberikan pada transaksi sampai dengan Rp100.000.

Bisnis.com, JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) memandang keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di 6% akan memberikan tekanan bagi pelaku usaha di beberapa sektor.

Sekjen Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Anggawira menyebutkan keputusan Bank Indonesia akan memicu berbagai tanggapan pelaku usaha, tergantung pada sektor masing-masing.

“Bagi beberapa pelaku usaha, suku bunga tinggi cenderung memberikan tekanan pada biaya pinjaman dan modal kerja. Namun beberapa sektor yang lebih berorientasi ekspor atau memiliki struktur biaya tetap yang lebih rendah mungkin tidak terlalu berdampak oleh suku bunga tinggi,” kata Anggawira saat dihubungi, Rabu (16/10/2024).

Angga menjelaskan lebih lanjut, sektor-sektor seperti UMKM, industri manufaktur, dan properti, yang sangat bergantung pada pendanaan eksternal, kemungkinan akan merasakan dampak dari tingginya biaya pinjaman. Kenaikan suku bunga dapat memperlambat ekspansi bisnis dan mengurangi belanja modal.

Namun, beberapa sektor yang berorientasi ekspor atau memiliki struktur biaya tetap yang lebih rendah, seperti sektor pertambangan dan perkebunan, dinilai lebih stabil terhadap dampak suku bunga tinggi.

Sektor-sektor ini lebih bergantung pada permintaan global daripada pembiayaan domestik, sehingga relatif lebih tahan terhadap perubahan suku bunga.

Menurutnya, stabilitas suku bunga sangat penting bagi dunia usaha, terutama bagi pengusaha muda yang sedang membangun dan memperluas usaha. Penurunan suku bunga yang lebih rendah dalam jangka menengah diharapkan dapat mendukung investasi dan penciptaan lapangan kerja.

“HIPMI berharap BI dapat mempertimbangkan penurunan suku bunga setelah inflasi terkendali, untuk mempercepat pertumbuhan sektor riil dan pemulihan ekonomi nasional,” jelasnya.

Seperti yang diketahui, Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate di level 6% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode 15—16 Oktober 2024.

"Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 15 dan 16 Oktober 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 6%," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers RDG BI, Rabu (16/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan sepasang nama yang bakal menjad pucuk pimpinan pada Kementerian Perumahan di kabinet presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Kedua nama itu adalah Politikus Partai Gerindra Maruarar Sirait dan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah.
Hashim mengatakan Maruarar akan menjadi menteri perumahan di Kabinet Prabowo-Gibran. Sementara, Fahri ditunjuk sebagai wakil menteri perumahan.
"[Fahri Hamzah, Kementerian] Perumahan, wakil menteri perumahan. [Menterinya] Pak Maruarar Sirait," kata Hashim di Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024).
Hashim pun mengaku nantinya bakal membantu Kementerian Perumahan. Dia mengaku akan menjadi penasihat.
"Penasihat, saya pembimbing mereka nanti," ujarnya.
Nama Maruarar dan Fahri sendiri mencuat sebagai calon menteri di kabinet Prabowo. Pasalnya, kedua nama itu sudah dipanggil oleh Prabowo ke kediamannya di daerah Kertanegara, Jakarta Selatan pada Selasa (15/10/2024).
Sebelumnya, nama Fahri malah santer disebut bakal menjadi menteri perumahan. Hal itu setidaknya disampaikan oleh Hashim.
Menurut Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, pernyataan Hashim tersebut dinilai menegaskan bahwa Fahri memang anggota Satgas Perumahan yang telah dibentuk saat Prabowo berkampanye.
“Pak Hashim ngomong bahwa tugasnya Fahri Hamzah itu akan sangat berat di perumahan, karena kan memang Pak Fahri Hamzah itu anggota Satgas Perumahan yang dibentuk dalam rangka janji kampanyenya Pak Prabowo,” kata Dasco kepada wartawan di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (11/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengungkapkan industri tekstil dan garmen masih akan menghadapi badai pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga Desember 2024, imbas Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Direktur Eksekutif API Danang Girindrawardana menyampaikan, sejak awal 2024 hingga saat ini, sekitar 46.000 pekerja di industri ini di PHK. Jumlah pekerja yang di-PHK diperkirakan akan kembali bertambah sebanyak 30.000 pekerja hingga akhir tahun. Dengan demikian, sebanyak 70.000 pekerja di industri tekstil dan garmen dirumahkan sepanjang 2024.

“Akhir Desember ini akan merangkak menjadi 70.000-an, dan this is quite challenging,” ungkap Danang saat ditemui di Wisma Bisnis Indonesia, Rabu (16/10/2024).

Danang mengungkapkan, badai PHK yang tengah melanda industri tekstil dan garmen ini disebabkan oleh maraknya impor barang jadi di Tanah Air akibat lemahnya penegakan hukum, dalam hal ini Permendag No.8/2024.

Pemerintah dalam melakukan penegakan hukum dinilai setengah hati. Oleh karena itu, Danang tidak heran jika dalam 5 tahun mendatang industri pengolahan Tanah Air kian terpuruk apabila tidak ada penanganan serius dari pemerintah.

“...karena tidak berhasil membendung [impor barang jadi]. Regulasi-regulasi yang sebelumnya liar membuka importasi secara bebas di produk hilir, di produk finish product,” ujarnya.

Asosiasi pun mendesak pemerintah secara transparan membuka data kepada publik barang jadi apa saja yang diimpor. Lantaran pemerintah hingga saat ini tak kunjung transparan perihal data importasi produk barang jadi yang diizinkan impor berdasarkan Permendag No.8/2024, pelaku usaha tidak dapat mengetahui kompetitornya dari bulan ke bulan.

Akibatnya, kata Danang, setiap bulan Indonesia harus melihat sejumlah pabrik tekstil dan garmen berguguran. “Bulan kemarin sudah tambah empat pabrik lagi jatuh,” ungkapnya.

Selain meminta pemerintah transparan, asosiasi meminta Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk segera menyetujui pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) dan bea masuk tindakan pengamanan terhadap sejumlah komoditas.

Pihaknya juga mendesak agar pemerintah mencabut Permendag No.8/2024, utamanya pasal yang mengizinkan importasi produk jadi. Danang menilai pasal tersebut telah mengakibatkan importir umum untuk dapat memasukan produk ke Indonesia tanpa syarat apapun.

“Jadi itu harus diperbaiki, ditambahkanlah syarat-syarat bagi importir produk-produk barang jadi,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menilai kebakaran fasilitas pengolahan asam sulfat di smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) sebagai hal yang wajar.

Menurutnya, peristiwa di smelter Freeport terletak di Kawasan Ekonomi Khusus Java Integrated and Industrial Port Estate atau KEK JIIPE, Manyar, Gresik, Jawa Timur itu masih di dalam koridor.

Bahlil mengatakan hal itu lantaran kebakaran di smelter PTFI yang terjadi pada Senin (14/10/2024) itu mampu ditangani dengan baik.

"Ya kalau persoalan terbakar, ya kalau tidak mau terbakar, jangan bikin pabrik, kan? Kira-kira gitu. Yang terpenting adalah agar terbakar jangan ada orang kena. Jangan [ada yang] mati," katan Bahlil dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor di Universitas Indonesia (UI), Rabu (16/10/2024).

Dia menilai PTFI sudah mengikuti standar dalam pengoperasian dan perbaikan. Oleh karena itu, musibah kebakaran pun tak menelan korban.

"Alhamdulillah kemarin di Gresik tidak seperti itu. Ini bagian dari implementasi dari pendekatan aturan," ucapnya.

Bahlil pun mengungkapkan saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan Presiden Direktur PTFI, Tony Wenas. Dia mengatakan komunikasi itu khususnya terkait penyelidikan penyebab kebakaran.

"Pak Tony Wenas juga berkomunikasi terus. Itu [penyebab] lagi diselidiki. Tim saya juga lagi melakukan penyelidikan," katanya.

PTFI sendiri saat ini tengah mengevaluasi dampak kebakaran fasilitas pengolahan asam sulfat pada smelter terhadap rencana peningkatan kapasitas operasi.

Maklum, PTFI tengah menggenjot kinerja smelter tersebut agar bisa berproduksi 100 persen pada Desember 2024. Namun, belakangan, Tony mengungkapkan smelter katoda tembaga itu baru bisa berproduksi penuh pada Januari 2025.

Buntut mundurnya target produksi 100% itu, Bahlil pun membuka kemungkinan berlanjutnya relaksasi ekspor konsentrat tembaga hingga awal 2025. Dengan kejadian kebakaran, peningkatan produksi smelter diklaim bisa terhambat.

"Nanti kita lihat [keputusan untuk memperpanjang relaksasi]. Laporannya kan belum," kata Bahlil.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) mengungkap perkembangan megaproyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban. Proyek garapan Indonesia-Rusia ini belakangan masih mandek.

Proyek kilang senilai US$13,5 miliar atau setara dengan Rp205,05 triliun itu dikerjakan oleh Pertamina bersama dengan mitra asal Rusia, Rosneft Singapore Pte Ltd. Belakangan perusahaan Rusia itu mendapat sanksi dari negara-negara barat menyusul invasi terhadap Ukraina sejak awal 2022.

Sanksi terhadap Rosneft itu menyasar pada akses pendanaan, teknologi, hingga jasa konstruksi kilang. Oleh karena itu, proses pengerjaan proyek tersebut masih jalan di tempat.

Corporate Secretary KPI Hermansyah Y. Nasroen mengatakan, pihaknya masih mengejar perampungan keputusan akhir investasi (FID) pada proyek tersebut.

"Masih proses FID," kata Hermansyah singkat kepada Bisnis, Rabu (16/10/2024).

Ketika ditanya soal kapan target FID rampung, Hermansyah belum mau mengungkapkan tenggat waktu pasti. Padahal, KPI sebelumnya menargetkan FID bisa rampung pada kuartal pertama 2024.

Ia menyebut proses tersebut dilakukan paralel dengan tahap pemilihan pihak pelaksana engineering, procurement, construction (EPC).

EPC adalah tahapan yang terdapat dalam proses perancangan sebuah sistem yang akan dibangun. Proses ini dilanjutkan dengan pengadaan yang kemudian membangun sistem yang sudah dirancang sebelumnya.

"Ini [EPC] paralel lagi jalan prosesnya," katanya.

Terkait mitra, Hermansyah menuturkan, pihaknya masih menggandeng Rosneft untuk menggarap proyek strategis nasional (PSN) itu. Pasalnya, KPI hingga saat ini belum menemukan mitra baru.

"Sementara untuk GRR Tuban kami masih sama Rosneft ya," ucap Hermansyah.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPI mengajukan opsi penambahan mitra kerja strategis baru untuk percepatan proyek GRR Tuban kepada Rosneft.

Direktur Utama PT KPI Taufik Aditiyawarman mengatakan, pengajuan mitra baru itu dilakukan seiring dengan dampak sanksi dunia barat yang mulai terasa untuk penyelesaian keputusan akhir investasi salah satu PSN tersebut.

“Kami sudah sampaikan ke pihak mereka, apakah kami harus ambil partner lain untuk balance, sudah kami komunikasikan. Kami kan mesti kasih tahu juga ke pihak Rosneft bahwa karena konflik Ukraina ada implikasi itu,” kata Taufik saat ditemui di sela-sela agenda IPA Convex, BSD Tangerang, Kamis (27/7/2023).

Dia menuturkan, pengajuan itu sudah disampaikan direksi KPI kepada Rosneft pada April 2023 lalu lewat video conference. Taufik berpendapat penambahan mitra baru mesti dilakukan untuk mengimbangi sanksi yang saat ini diterima Rosneft.

Kala itu, Taufik mengatakan, final investment decision (FID) GRR Tuban ditarget rampung pada triwulan pertama 2024. Dia menegaskan diskusi lebih lanjut soal FID untuk rencana eksekusi proyek masih tetap berlanjut bersama dengan Rosneft di tengah risiko sanksi saat ini.

“Kami sekarang masih tahap prakualifikasi lelang untuk mendapatkan harga dari pasar seperti apa untuk engineering, procurement and construction ya, kan itu ada delapan paket,” kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) meminta pemerintah menunda implementasi pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% pada 1 Januari 2025.

Direktur Eksekutif API, Danang Girindrawardana, menyampaikan, situasi ekonomi dalam negeri saat ini sedang tidak baik-baik saja.

“Kami memohon penundaan PPN 12% karena ini situasi yang tidak baik-baik saja. Mengapa sih menunda setahun dua tahun lagi tidak bisa dilakukan?” kata Danang saat ditemui di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Danang mengungkapkan, penambahan PPN 12% tidak hanya sekadar kenaikan 1%. Melainkan, terjadi atas semua pembelian sehingga harga akhir di tingkat konsumen akan meningkat sekitar 3%-4%.

“Artinya barang-barang nanti akan lebih mahal sekitar 15%, bukan 12%. Meskipun ambang yang ditetapkan pemerintah adalah PPN 12%, tapi PPN atas apa? Bukan atas produk akhir, atas semua pembelian,” tuturnya.

Akibat dari kenaikan PPN ini, lanjutnya, adalah menurunya daya beli masyarakat. Apalagi, kenaikan PPN tidak diiringi dengan kenaikan penghasilan yang signifikan. Padahal, kebutuhan hidup sudah di atas 15%.

Dalam catatan Bisnis, Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa implementasi PPN 12% akan diberlakukan per 1 Januari 2025.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Dwi Astuti, bahwa penyesuaian tarif PPN sebesar 1%, dari 11% menjadi 12%, akan mengikuti amanat Undang-Undang (UU) No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

“Mengenai waktu implementasinya, kami berpedoman pada amanat UU HPP, yaitu paling lambat 1 Januari 2025,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (9/10/2024).

Ditjen Pajak menilai, penyesuaian PPN 12% akan memberikan manfaat yang lebih besar terhadap masyarakat dan memperkuat perekonomian negara, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dana yang terkumpul, diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Padahal, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelumnya melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dirancang dengan berpedoman pada PPN 11%, bukan 12%.