Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memprediksi perdagangan global bakal anjlok akibat situasi ekonomi yang kian tak menentu di tingkat global.

Orang nomor satu di Indonesia itu pun mengatakan bahwa hal ini dipicu lantaran Bank Sentral hampir di semua negara memperketat kebijakan moneternya.

Hal ini disampaikannya saat meresmikan Pembukaan Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XXII dan Seminar Nasional, di Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (19/9/2024).

“Mereka mengerem agar inflasi tidak makin naik. Artinya apa kalau moneter di rem? Artinya, industri pasti akan turun produksinya. Otomatis, perdagangan global juga akan turun kapasitasnya. Jadi, yang pertama perlambatan ekonomi global tantangan kita disitu,” tuturnya dalam forum itu,

Dia uga mengamini bahwa saat ini salah satu tantangan pemerintah adalah membuka lapangan kerja yang besar dalam menghadapi tantangan yang berat. Bahkan, menurutnya semua sedang negara menghadapi tantangan yang serupa.

Salah satunya, kata Jokowi tantangan yang dimaksud mulai dari tantangan perlambatan ekonomi global.

“Kita tahu 2023 dari world bank ini [ekonomi] global hanya tumbuh 2,7%, kemudian 2024 ini diperkirakan hanya 2,6%, tahun depan dari world bank muncul naik sedikit 2,7%. Namun, masih jauh yang diharapkan oleh semua negara. Sedangkan, kuta bisa tumbuh di 5 kurang lebih 5,1%, ini sebuah hal yang patut kita syukuri karena ekonomi global hanya tumbuh 2,6%—2,7%,” pungkas Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyambut baik keputusan pemerintah Australia yang menghentikan penyelidikan antidumping terhadap produk nanas dari Indonesia. Produk nanas yang dimaksud adalah consumer pineapple dan food service and industrial (FSI) pineapple.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim menyampaikan, keputusan tersebut berpotensi selamatkan nilai ekspor ke Australia sebesar US$11,2 juta atau setara Rp169 miliar.

“Dengan dihentikannya penyelidikan antidumping oleh Australia, Indonesia berpotensi menyelamatkan ekspor nanas ke Negeri Kanguru hingga senilai US$11,2 juta,” kata Isy dalam keterangan resminya, Kamis (19/9/2024).

Pemerintah Australia dalam Termination Report yang terbit pada 5 September 2024 menghentikan penyelidikannya usai tidak ditemukannya harga dumping serta rendahnya volume impor kedua produk tersebut dari Indonesia.

Isy mengatakan, volume impor atas produk nanas asal Indonesia yang diselidiki ada di bawah 3% dari keseluruhan total impor nanas Australia. Penyelidikan yang diinisiasi pada 4 Agustus 2023 itu akhirnya dihentikan.

“Dengan kondisi tersebut, penyelidikan antidumping harus dihentikan jika mengacu pada ketentuan Article VI GATT 1994 dan ketentuan WTO lainnya yaitu Anti-Dumping Agreement,” jelasnya.

Pemerintah menilai kondisi ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk menggenjot ekspor nanas ke Negeri Kangguru dan mengambil pasar nanas asal Filipina dan Thailand.

“Kami harap Indonesia dapat mengambil pangsa pasar nanas Filipina dan Thailand di pasar Australia,” ujar Direktur Pengamanan Perdagangan Kemendag Natan Kambuno.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor produk nanas Indonesia ke Australia secara rata-rata tahunan meningkat sebesar 5,97% pada periode 2019-2023, sementara volumenya juga meningkat sebesar 0,46%.

Peningkatan nilai dan volume ekspor produk nanas Indonesia ke Australia juga terlihat pada periode Januari–Juli 2024. Tercatat, nilai ekspor pada periode ini terkerek 2,7% atau mencapai US$4,5 juta dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar US$4,4 juta.

Dari sisi volume, ekspor produk nanas mencapai 3,5 juta ton atau meningkat sebesar 8,7% dibanding tahun lalu yang tercatat sebanyak 3,2 juta ton.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku khawatir dengan keadaan global yang kian tak pasti dan mengalami guncangan ekonomi di banyak sektor. Menurutnya, banyak negara yang menjadi 'pasien' IMF.

Dia mengatakan bahwa tak hanya Negara berkembang, tetapi juga Negara Maju turut mengalami persoalan yang sama yaitu gunjang-ganjing situasi geopolitik dan ekonomi yang carut-marut.

Hal ini disampaikannya saat meresmikan Pembukaan Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XXII dan Seminar Nasional, di Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (19/9/2024).

“Dunia sekarang ini menghadapi gejolak ketidakpastian tantangan yang tidak mudah, semua negara mengalami termasuk kita, bahkan negara maju kalau kita lihat sudah masuk, banyak yang masuk jurang resesi. Terakhir, Inggris masuk ke jurang resesi,” tuturnya dalam forum tersebut.

Orang nomor satu di Indonesia itu pun mengaku dampak resesi kian terlihat dengan makin banyak Negara yang menjadi pasien dari organisasi Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF).

Menurutnya, sudah 96 Negara menjadi pasien IMF yang mengartikan bahwa keadaan ekonomi di tingkat global memang tidak baik-baik saja dan perlu untuk semua pihak saling waspada.

“Terakhir 96 negara sudah menjadi pasien IMF, ini juga sebuah angka yang kalau menurut saya sangat mengerikan. Kita harus fokus dalam bekerja mengelola ekonomi kita. Kalau bertanya kepada saya, fokus kemana, kalau saya sekarang maupun ke depan kita harus fokus pada pasar kerja,” pungkas Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pupuk Indonesia (Persero) optimistis kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) bakal berlanjut di era pemerintahan presiden terpilih RI 2024-2029 Prabowo Subianto.

Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan bahwa optimisme tersebut dirinya dapat setelah melakukan berkomunikasi dengan pemerintah terkait perpanjangan kebijakan harga gas murah industri itu.

"Kita terus berkomunikasi dengan pemerintah, khususnya Kementerian ESDM, sudah ada indikasi baik lah HGBT mudah-mudahan akan dilanjutkan," kata Rahmad di Subang dikutip, Kamis (19/9/2024).

Rahmad yakin kebijakan HGBT dilanjutkan seiring visi misi presiden terpilih RI 2024-2029 Prabowo Subianto yang mengedepankan permasalahan ketahanan pangan.

Jika kebijakan HGBT dilanjutkan, Rahmad menyebut, petani tak perlu khawatir lagi tentang harga pupuk karena HGBT bakal membuat harga pupuk terjaga.

“Ada pemerintah baru yang akan nanti dilantik tanggal 20 Oktober. Kami meyakini dengan visi Pak Prabowo terhadap ketahanan pangan, insyaallah HGBT akan terus dilanjutkan sehingga tidak ada kekhawatiran petani atas harga pupuk yang akan naik," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memutuskan untuk melanjutkan kebijakan HGBT selepas 2024.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan melanjutkan program harga gas murah industri US$ 6 per million British thermal unit (MMBtu) bagi tujuh sektor industri. Ketujuh sektor yang dimaksud, yaitu pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

“Keputusannya HGBT itu dilanjutkan pada sektorexistingsekarang tujuh sektor, sedangkan yang lain nanti dikaji,” kata Airlangga di Istana Negara, Senin (8/7/2024).

Airlangga menyampaikan, pemerintah bakal memberikan izin dan penugasan kepada PT Pertamina (Persero) untuk membuat infrastruktur gas. Salah satunya untuk regasifikasiliquefied natural gas(LNG) atau gas alam cair.

Selain itu, pemerintah akan mengizinkan kawasan industri untuk membuat regasifikasi LNG agar dapat melakukan pengadaan LNG dari luar negeri.

Lebih lanjut, terkait dengan pemberian HGBT diluar tujuh sektor yang sudah diberikan, Airlangga menuturkan bahwa pemerintah masih melakukan kajian akan hal tersebut.

“Itu akan dikaji satu per satu industrinya. Sekarang masih 7,” ujar Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden terpilih Prabowo Subianto akan melakukan penarikan utang baru senilai Rp775,87 triliun pada tahun pertama pemerintahannya atau pada 2025.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025 dalam Rapat Paripurna, Kamis (19/9/2024), pagi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang turut merancang APBN 2025 menjelaskan bahwa terdapat rencana pembiayaan utang 2025 senilai Rp775,87 triliun. Artinya, pemerintahan Prabowo harus mencari utang tersebut pada tahun pertama.

"Pembiayaan utang Rp775,9 triliun dikelola secara hati-hati, prudent, dan sustainable, dengan pengendalian risiko dalam batas yang manageable," tutur Sri Mulyani dalam Rapat Raripurna.

Dibandingkan dengan rencana pemerintah dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2025 yang diumumkan pada 16 Agustus lalu, angka tersebut tidak berubah.

Sementara bila membandingkan dengan rencana pembiayaan utang tahun ini yang senilai Rp553,1 triliun, angka tersebut melonjak hingga 40,2%. Terdapat kenaikan hingga Rp222,8 triliun.

Melihat pada 2020 lalu, yang menjadi tahun pertama pemerintahan kedua Jokowi, kala itu presiden menarik utang senilai Rp1.229,6 triliun. Angkanya jauh lebih besar dari rencana penarikan tahun pertama Prabowo, mengingat kala itu terjadi Pandemi Covid-19 yang membuat penarikan utang melonjak.

Untuk tahun ini hingga 31 Juli 2024, Kementerian Keuangan telah melakukan pembiayaan utang senilai Rp266,3 triliun dari outlook yang senilai Rp553,1 triliun. Terdiri dari penerbitan SBN senilai Rp253 triliun dan Pinjaman senilai Rp13,3 triliun.

Adapun, pembiayaan utang pada 2025 senilai Rp775,9 triliun tersebut akan dipenuhi melalui penarikan pinjaman senilai Rp133,31 triliun dan penerbitan surat berharga negara (SBN) senilai Rp642,56 triliun.

Untuk Pinjaman, pemerintah terpantau mengandalankan Pinjaman Dalam Negeri yang mencapai Rp128,13 triliun. Sementara Pinjaman Luar Negeri direncanakan senilai Rp5,17 triliun.

Sementara itu, pembiayaan utang yang berasal dari SBN akan dipenuhi melalui penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk Negara.

Kebutuhan akan utang tersebut bukan hanya sekadar untuk membiayai APBN, namun pengelolaan utang juga diarahkan sebagai sarana untuk mendukung pengembangan pasar keuangan domestik.

Pemerintah memandang utang tidak hanya sebagai instrumen untuk menutupi kebutuhan APBN namun juga sebagai policy enabler untuk terciptanya pasar keuangan domestik yang dalam, aktif, likuid, inklusif, dan efisien.

Dalam pengelolaan utang, pemerintah menegaskan akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian, menjaga agar selalu mendukung terciptanya keselarasan fiskal, dan memperhatikan kerentanan risiko fiskal.

Batasan rasio utang 60% terhadap PDB dan defisit APBN 3% terhadap PDB akan tetap pemerintah pegang. Di mana target defisit tahun depan sebesar 2,53% atau setara sekitar Rp616,19 triliun.

Dalam hal ini, Badan Anggaran (Banggar) DPR menyetujui rencana penarikan utang tersebut, namun dengan satu catatan.

"DPR menyetujui usulan pemerintah untuk menggunakan BMN [Barang Milik Negara] sebagai underlying asset penerbitan SBSN 2025 senilai Rp384,79 miliar," ungkap Ketua Banggar Said Abdullah dalam rapat tersebut.

Pembiayaan Utang/Penarikan Utang Baru 2020—2025

Sumber: Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2025

*outlook

**RUU APBN 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Meningkatnya populasi penduduk yang berusia 65 tahun ke atas di Jepang telah mencapai rekor tertinggi. Kondisi ini memicu kekhawatiran lebih lanjut tentang pergeseran demografi dan krisis tenaga kerja di negara tersebut.

Biro Statistik Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang mencatat, populasi negara ini secara keseluruhan menurun. Kendati begitu, segmen penduduk berusia 65 tahun ke atas mencapai 36,25 juta, merupakan angka tertinggi sepanjang masa, atau tumbuh hingga 29,3% dari populasi.

“Ini merupakan angka tertinggi di antara negara mana pun,” Menurut Biro Statistik Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang, melansir CNBC, Kamis (19/9/2024).

Bulan lalu, sebuah survei dari Teikoku Databank menunjukkan, 51% perusahaan di seluruh sektor di Jepang merasa kekurangan karyawan penuh waktu atau full time.

Penasihat Senior di Morgan Stanley MUFG Securities, Robert Feldman, menyampaikan, kekurangan tenaga kerja sama buruknya seperti sebelumnya. Hal ini utamanya dirasakan di industri padat karya seperti layanan makanan.

Sementara itu, jumlah pekerja Jepang yang berusia 65 tahun ke atas meningkat selama 20 tahun berturut-turut hingga mencapai rekor 9,14 juta pada 2023.

“Saat para pekerja lanjut usia ini mulai pensiun dari dunia kerja, tidak akan ada banyak pekerja muda yang menggantikan mereka,” kata Feldman memperingatkan.

Berdasarkan tren terkini, Institut Nasional Penelitian Kependudukan dan Jaminan Sosial memperkirakan proporsi penduduk lanjut usia di Jepang diperkirakan akan terus meningkat, mencapai 34,8% pada 2040.

Sementara itu, catatan penelitian terbaru dari Feldman dari Morgan Stanley memperkirakan bahwa berdasarkan tren demografi masa lalu, total angkatan kerja dapat turun dari sekitar 69,3 juta pada 2023 menjadi sekitar 49,1 juta pada 2050.

Adapun, pemerintah Jepang telah mengambil langkah-langkah usai menyadari kerugian ekonomi dan sosial yang dapat muncul akibat tren ini, di antaranya, dengan meluncurkan kebijakan seperti menyediakan lebih banyak dana untuk membesarkan anak dan dukungan untuk lebih banyak fasilitas penitipan anak di negara tersebut.

Pemerintah setempat juga mendukung aplikasi kencan publik yang bertujuan untuk mengajak orang Jepang bergaul, menikah, dan memiliki anak.

Kendati begitu, meningkatkan angka kelahiran tidak akan banyak membantu mengatasi kekurangan tenaga kerja dalam jangka pendek. Oleh karena itu, Jepang terus membuka diri terhadap migrasi lebih banyak selama beberapa tahun terakhir, mencapai rekor 2 juta pekerja asing pada 2024 dan menargetkan hingga 800.000 pekerja lagi selama lima tahun ke depan, menurut laporan media lokal.

Mengganti kerugian demografi yang diharapkan di negara tersebut selama beberapa dekade berikutnya akan mengharuskan negara tersebut menambah pekerja kelahiran luar negeri pada tingkat yang jauh lebih cepat, dalam jumlah puluhan juta, menurut Feldman.

“Saya tidak yakin hal itu akan terjadi, yang berarti bahwa sebagian besar penurunan tenaga kerja domestik harus diimbangi oleh peningkatan produktivitas kaum muda yang akan bertahan,” pungkasnya.

Bisnis.com, MANGUPURA – Bank Dunia atau World Bank menyoroti pendapatan yang dibukukan para petani kecil Indonesia hanya berada di level US$341 atau sekitar Rp5,17 juta (asumsi kurs Rp15.189 per US$) dalam setiap tahunnya.

Direktur Wilayah Indonesia, Timor Leste, Asia Timur dan Pasifik World Bank Carolyn Turk menuturkan bahwa rata-rata pendapatan harian petani kecil di Indonesia hanya sebesar US$1 atau sebesar Rp15.190 dalam posisi kurs Kamis, (19/9/2024).

“Menurut Survei Pertanian Terpadu yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, pendapatan rata-rata petani kecil kurang dari $1 per hari atau $341 per tahun,” jelas Carolyn di hadapan 16 delegasi negara dalam agenda Indonesia International Rice Conference (IIRC) 2024 di Bali, Kamis (19/9/2024).

Dari hasil survei itu, imbuh Carolyn, diketahui bahwa pendapatan petani beras jauh lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan dari perkebunan dan pertanian holtikultura.

Lebih lanjut, Carolyn menjelaskan bahwa rendahnya nilai pendapatan yang dihasilkan para petani kecil RI itu tak lain dari terbatasnya lahan yang dimiliki. Hampir dari 87% petani RI hanya memiliki area pertanian kurang dari 2 hektare.

“Dan dua dari tiga petani RI memiliki kurang dari setengah hektare. Keuntungan hanya dikantongi oleh industri beras besar. Petani kecil dan pengusaha yang terbatas terkadang jatuh jauh di bawah minimum [pendapatannya],” tegasnya.

Adapun, berdasarkan catatan Bisnis, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis hasil Survei Pertanian Terintegrasi atau SITASI 2021. Berdasarkan survei tersebut, rata-rata petani skala kecil di Indonesia hanya mampu meraup pendapatan bersih Rp5,23 juta dalam setahun.

“Berdasarkan hasil SITASI 2021, rata-rata petani skala kecil di Indonesia hanya mampu meraup pendapatan bersih/penghasilan sebesar US$ PPP 1.099,88 atau setara dengan Rp5.234.019,99 dalam setahun,” tulis BPS dalam Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Karakteristik Utama Sektor Pertanian (Hasil SITASI 2021), dikutip Rabu (8/3/2023).

Sementara itu, selain petani skala kecil, termasuk perusahaan pertanian rata-rata mampu meraup pendapatan bersih sebesar Rp22,98 juta dalam setahun.

Besarnya perbedaan nominal yang diterima menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup lebar antara petani skala kecil dan bukan petani skala kecil di Indonesia.

Menurut survei tersebut, salah satu faktor yang menjadi pemicu ketimpangan tersebut adalah komposisi dari petani skala kecil yang sebagian besar terdiri dari unit usaha perorangan dan sedikit unit usaha kelompok.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Jalan Tol Solo-Yogyakarta- YIA Kulonprogo Seksi 1 Kartasura-Klaten di Jawa Tengah pada Kamis (19/9/2024).

Jokowi mengaku optimistis kehadiran Jalan Tol Solo-Yogyakarta- YIA Kulonprogo Seksi 1 Kartasura-Klaten bakal memangkas waktu tempuh dari Solo ke Yogyakarta.

Menurutnya, jalan sepanjang 22,3 kilometer (km) itu bakal memangkas waktu cukup tinggi hingga hanya memakan waktu 50 menit. Padahal sebelumnya, apabila transportasi darat wara-wiri dari Solo—Yogyakarta bakal menghabiskan kurun 4—6 jam.

"Dulu kalau bapak ibu gunakan kendaraan mobil bisa 3 jam—3,5 jam bahkan sampai 4 jam—6 jam pernah, ini lah memang fakta yang ada di lapangan. Padahal kita membutuhkan daya saing kecepatan ketepatan waktu yang tidak bisa ditawar lagi," kata Jokowi usai meresmikan Jalan Tol Ruas Solo-Yogyakarta-YIA Kulonprogo Seksi I Kartasura-Klaten, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (19/9/2024).

Dia pun mengaku bahwa semasa kuliah perjalanan dari Solo ke Yogyakarta naik sepeda motor memakan waktu 50 menit. Namun, dia meyakini fasilitas yang menghabiskan biaya mencapai Rp5,6 triliun itu bakal membuat waktu 50 menit juga terjadi jika menggunakan kendaraan roda empat.

Orang nomor satu di Indonesia itu meyakini adanya ruas tol ini diyakini bisa memangkas waktu perjalanan barang maupun orang kembali menjadi 40—50 menit apabila seluruh ruas tol ini beroperasi.

"Ini mengefisiensikan waktu tempuh dari Kartasura menuju ke Yogya, menuju Solo ke Yogya dan mungkin nantinya kalau sampai Yogya hanya akan memakan waktu kurang lebih 30, 40 atau 50 menit. Karena belum jadi ya kita memperkirakan. Jadi 30 menit bisa atau 40 menit bisa sampai," katanya.

Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan bahwa selain bisa mengurangi kemacetan yang terjadi di jalan nasional. Harapannya, tol tersebut juga menjadi pengungkit ekonomi di sekitar jalan tol.

“Harapannya akan mengurangi kemacetan jalan nasional yang sekarang sudah ada yang sangat ramai dan crowded sekali dan kita harapkan menjadi pengungkit ekonomi di daerah kemudian memicu pertumbuhan ekonomi baru disekitarjalan tol,” pungkas Jokowi

Untuk diketahui, Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo memiliki panjang sekitar 96,57 Km yang melintasi dua provinsi Jawa Tengah sepanjang 35,64 Km, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang 60,93 Km.

Adapun proyek tol ini dibangun PT Jasa Marga Jogjasolo itu terbagi menjadi 3 seksi yaitu untuk seksi I ruas Kartosuro-Purwomartani sepanjang 42,38 Km terbagi menjadi Paket 1 Solo-Klaten (22,3 Km), dan Paket 2 Klaten - Purwomartani (20,08 Km).

Kemudian, untuk seksi II Purwomartani-Gamping sepanjang 23,43 Km terbagi menjadi 2 paket, yaitu Paket 2.1 Purwomartani-Monjali (9,43 Km) dan Paket 2.2 Monjali-Gamping (14 Km).

Terakhir, untuk seksi III Gamping-Purworejo sepanjang 30,77 Km terbagi menjadi Paket 3.1 Gamping-Wates (17,45 Km) dan Paket 3.2 Wates-Purworejo (13,32 Km).

Bisnis.com, MANGUPURA – Perusahaan Umum (Perum) Bulog mengungkap sejumlah tantangan yang dihadapi pemerintah dalam upaya membawa Indonesia menjadi negara swasembada pangan.

Direktur Transformasi dan Hubungan Kelembagaan Bulog, Sonya Mamoriska, mengungkap setidaknya terdapat 3 tantangan utama yang perlu untuk diantisipasi dengan baik oleh pemerintah.

Sonya menegaskan, salah satu tantangan yang paling mendesak untuk diuraikan yakni berkenaan dengan memburuknya kualitas iklim yang mengganggu sistem pertanian nasional hingga global.

“Perubahan iklim dan pola cuaca yang tidak dapat diprediksi, meningkatnya suhu dan cuaca ekstrem di Kanada seperti banjir dan kekeringan memengaruhi hasil panen padi di seluruh dunia,” kata Sonya dalam Indonesia International Rice Conference (IIRC) di Bali, Kamis (19/9/2024).

Lebih rinci, Sonya menjelaskan bahwa selain faktor lingkungan, industri padi juga saat ini tengah bergulat dengan masalah perangkap biologis. Mulai dari hama, penyakit, hingga gulma yang semakin umum dan sulit dikelola.

Alhasil, hal itu membuat beban biaya operasional para petani semakin membengkak hingga berdampak pada terkereknya harga jual beras nasional.

“Petani saat ini menghadapi kompleksitas perubahan iklim, tekanan ekonomi yang semakin meningkat, volatilitas pasar, pembatasan perdagangan, dan meningkatnya biaya input seperti pupuk dan energi, yang membuat petani semakin sulit untung,” tegasnya.

Kemudian, konflik geopolitik di sejumlah negara Timur Tengah juga dipercaya memiliki andil besar pada stabilitas pasokan beras baik nasional maupun global akibat tersendatnya penyaluran produk.

Akhirnya, kelangkaan beras dapat memantik persoalan kerawanan ketahanan pangan yang jauh lebih serius bila tak segera ditangani.

Sementara dalam hal inovasi, Sonya menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal.

“Dengan demikian, ketahanan dalam produksi padi berarti kemampuan kita untuk mengantisipasi, mempersiapkan, dan beradaptasi dengan gangguan sambil mempertahankan kapasitas untuk menyediakan pasokan pangan yang andal dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Bisnis.com, SUBANG - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mendorong pengembangan pusat pembenihan nasional yang digaungkan oleh Holding Pangan Id Food PT Sang Hyang Seri [SHS].

Dalam kunjunganya saat panen raya padi di lahan PT Sang Hyang Seri (SHS), Subang, Jawa Barat, Arief menuturkan bahwa kebangkitan pangan nasional dapat diinisiasi berawal dari pembenihan padi yang berkualitas dan diiringi dengan proses lanjutan sampai tercapai hilirisasi yang ideal.

“Kita mau mengembalikan kebangkitan pangan nasional itu dimulai salah satunya dari sektor benih. Jadi benih itu sangat penting. Pak Soeharto itu tahun 1968 sudah menyiapkan pembenihan padi seperti ini. Kita saat ini tinggal melakukan maintenance dan memperbaiki secara konsisten," kata Arief di Subang, Rabu (18/9/2024).

Arief mengatakan, saat ini pihaknya memiliki cita-cita menjadikan lahan 3.200 hektare milik PT SHS sebagai pusat pembenihan nasional.

Sebab, jika hal tersebut berhasil dikembangkan oleh Bapanas dan stakeholder lainnya, akan membuat benih yang diproduksi bisa meningkat.

"Di sini ada 3.200 hektar, sehingga sangat potensial untuk terus dikembangkan. Apabila hulu sudah siap secara baik, kita juga perlu siapkan hilirnya dengan ada yang jadi standby buyer. Kemudian ada penangkar di setiap daerah produksi, itu akan sangat menolong," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Direktur Utama Sang Hyang Seri, Adhi Cahyono Nugroho, menyampaikan bahwa pihaknya tengah melakukan transformasi untuk terus meningkatkan produksi dari lahan mereka yang ada di Sukamandi.

“Jadi kita lagi bertransformasi. Sekarang internal di SHS. Kalau sebelumnya di lahan SHS ini kita paling offtake nggak nyampe 50%. Kita udah bisa offtake 100%,” kata Adi saat ditemui di Subang, Rabu (19/8/2024).

Adi menuturkan dari lahan sekitar 3.162 hektare yang bisa dipakai, menghasilkan beras untuk konsumsi dan benih padi untuk ditanam.

Meski demikian, saat ini pihak dari SHS sedang dalam rencana untuk menjadikan lahan di Sukamandi sebagai pusat perbenihan nasional dan secara bertahap mengesampingkan panen beras konsumsi.

“Ini kita lagi proses, ini kan transisi ya. Sekarang ini kan masih ada konsumsi, masih ada benih. Tapi next-nya insyaallah kita akan mulai fokus ke perbenihan,” ujarnya.

Progres transisi tersebut, kata Adi, terus berjalan. Bahkan, pihaknya menargetkan dapat mengubah lahan seluas 3.162 hektare di Sukamandi, Kabupaten Subang, Jawa Barat sebagai pusat perbinahan nasional.

“Tahun depan insyaallah ya. Insyaallah kita akan menuju ke pusat perbenihan nasional. Insyaallah di SHS ini,” ucap Adi.

Bisnis.com, SURAKARTA — Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) sekaligus Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan, ketahanan ekonomi Indonesia selama era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan salah satu yang terbaik di dunia.

Pernyataan itu Perry sampaikan dalam pembukaan Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) ke-XXII di Surakarta, Jawa Tengah pada Kamis (19/9/2024).

"Kami memandang bahwa ketahanan ekonomi Indonesia 10 tahun terakhir itu adalah termasuk yang terkuat di dunia. Bahkan, pada saat-saat Covid Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat," kata Perry.

Dia mencontohkan, rata-rata pertumbuhan ekonomi sedekade terakhir berada sedikit di atas 5%. Menurutnya, angka pertumbuhan tersebut merupakan salah satu yang terbaik di dunia.

Bahkan, menurutnya, struktur perekonomian semakin baik meski belum sempurna. Dia menerangkan, inflasi bisa ditahan di sekitar angka 2% dan defisit anggaran selalu di bawah 3%—kecuali era pandemi Covid-19.

"Indonesia salah satu contoh terbaik bagaimana koordinasi moneter, fiskal, stabilitas makro ekonomi sebagai salah satu dasar untuk bisa tumbuh," kata Perry.

Alumni FEB UGM ini pun menilai, semua itu bisa tercapai berkat reformasi struktural ala Jokowi yang menitikberatkan kepada aspek pembangunan infrastruktur, hilirisasi, digitalisasi, dan dukungan kepada UMKM.

Kendati demikian, dia menyatakan ISEI mencatat terdapat lima tantangan strategis ke depan. Pertama, perubahan siklus ekonomi-keuangan yang semakin cepat dan beresiko menimbulkan kerentanan.

Kedua, kedua pergeseran pola sumber pertumbuhan ekonomi dari Amerika Serikat, China, Indonesia, dan India. Ketiga, perubahan demografi yang semakin menua di negara maju.

Keempat, perkembangan digitalisasi yang semakin pesat. Kelima, penciptaan inklusi sekaligus ekonomi hijau untuk UMKM.

Oleh sebab itu, lanjut Perry, ISEI merekomendasikan kebijakan strategi hilirisasi pangan secara bertahap. Di jangka pendek, difokuskan kepada komoditas yang dapat membantu upaya menjaga ketahanan pangan, stabilitas harga, dan padat karya seperti beras, cabe, bawang merah, dan ikan.

Di jangka menengah-panjang, hilirisasi dapat diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui defisit transaksi berjalan seperti melalui komoditas rumput laut, sawit, dan tebu.

"Tentunya keberhasilan hilirisasi pangan perlu didukung oleh berbagai strategi kunci lainnya yang mencakup kelembagaan, perdagangan, kebijakan di daerah hingga strategi pembiayaan," tutup Perry.

Bisnis.com, SURAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti ancaman 85 juta lapangan kerja hilang pada 2025 alias tahun pertama pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Pernyataan itu Jokowi sampaikan ketika membuka Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) ke-XXII di Surakarta, Jawa Tengah pada Kamis (19/9/2024).

Menurutnya, potensi hilang puluhan juta lapangan pekerjaan tersebut karena kini muncul automasi di berbagai sektor terutama karena kemunculan artificial intelligence alias kecerdasan buatan.

"Setiap hari muncul hal yang baru dan kalau kita baca, tahun 2025 pekerjaan yang akan hilang itu ada 85 juta. Jumlah yang tidak sedikit," ujar Jokowi.

Oleh sebab itu, dia mendorong para pakar ekonomi memfokuskan diri ke sektor pasar kerja. Dia meminta setiap pihak mendesain arah kebijakan agar tenaga kerja yang semakin meningkat bisa terserap.

Apalagi, kepada negara dan pemerintahan itu mengingatkan bahwa pada 2030-an Indonesia memiliki bonus demografi. Pemerintah, sambungnya, harus bisa memanfaatkan bonus demografi tersebut.

"Karena ke depan, terlalu sedikit peluang kerja untuk sangat banyak tenaga kerja yang memerlukan," katanya.

Tidak sampai situ, Jokowi berpendapat fenomena ekonomi gig juga meresahkan apabila tidak ditangani dengan benar. Alasannya, perusahaan gig cenderung memberikan kerja serabutan ataupun jangka pendek.

Belum lagi, sambungnya, perlambatan ekonomi dunia beberapa tahun terakhir. Dia menjelaskan, Bank Dunia hanya memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global di angka 2,7%—yang menurutnya di bawah ekspektasi banyak negara.

"Tolong betul-betul ISEI bisa mendesain rencana dan strategi," ujar Jokowi.