Bisnis.com, JAKARTA – PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) melalui entitas usahanya yakni PT Jasamarga Jogja Solo (JMJ) akan mengoperasikan Tol Yogyakarta-Solo tahap 1 Segmen Kartasura – Klaten dalam waktu dekat.

Direktur Utama PT JMJ, Rudi Hardiansyah, menjelaskan bahwa ruas Tol Kartasura – Klaten telah melalui rangkaian uji laik fungsi yang dilaksanakan sejak 11-13 September 2024.

“Jalan Tol Jogja - Solo Tahap 1 Segmen Kartasura - Klaten telah melalui seluruh tahapan penilaian laik fungsi secara teknis, administratif, dan sistem operasi tol,” kata Rudi dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (19/9/2024).

Rudi menuturkan, Jalan Tol Yogyakarta - Solo Tahap 1 Segmen Kartasura - Klaten sepanjang 22,3 Km itu dilaksanakan oleh instansi berwenang. Usai lolos uji tersebut, JSMR bakal merumuskan tarif tol yang bakal ditetapkan secara lebih lanjut melalui Keputusan Menteri PUPR sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Rudy juga menjelaskan bahwa selama proses konstruksi, kontraktor dan konsultan pengawas telah melakukan serangkaian pengujian teknis untuk memastikan mutu beton, serta pemenuhan standar desain yang direncanakan.

Adapun, setelah melewati 3 tahun masa pembangunan, Jalan Tol Jogja-Solo Tahap 1 Segmen Kartasura - Klaten kini siap beroperasi dengan kondisi infrastruktur yang memenuhi standar keselamatan.

Sebelumnya, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono memang sempat menargetkan bahwa ruas Tol Kartosuro – Klaten dapat rampung pada Agustus 2024.

Nantinya, Tol Yogyakarta - Solo akan terhubung dengan Jalan Tol Yogyakarta - Bawen dan Tol Semarang - Solo, sehingga akan membentuk segitiga emas pertumbuhan ekonomi pada Kawasan Jogja, Solo, dan Semarang (Joglosemar).

Jalan tol yang memiliki total panjang mencapai 96,57 km yang membentang di jalur lintas selatan ini dikelola oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) melalui entitas usahanya yakni PT Jasamarga Jogja Solo.

Di samping itu, Tol Solo - Yogyakarta juga akan terhubung hingga Bandara YIA Kulonprogo. Ruas Tol ini terdiri dari 3 seksi, yakni Seksi 1 Solo - Klaten - Purwomartani (42,3 km).

Kemudian, Seksi 2 Purwomartani - Monjali - Sleman (16 km), dan Seksi 3 Gamping - Kulonprogo (38,57 km).

Bisnis.com, JAKARTA - Konflik internal yang terjadi pada Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia telah memicu kekhawatiran di kalangan serikat pekerja/buruh.

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elly Rosita Silaban, mengaku khawatir polemik ini dapat berpengaruh terhadap pembahasan upah minimum yang biasanya ditetapkan paling lambat November setiap tahunnya.

“Sedikit khawatir dengan kisruh ini. Kalau persoalan ini berlanjut, pihak pengusaha menjadi tidak fokus ketika melakukan diskusi tentang kenaikan upah,” kata Elly kepada Bisnis, Kamis (19/9/2024).

Meski selama ini yang menjadi mitra serikat buruh dalam tripartit adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan pemerintah, Elly menyebut bahwa Kadin merupakan pemilik usaha yang sebenarnya.

Oleh karena itu, selain pembahasan penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2025 menjadi tidak maksimal, Elly juga khawatir polemik ini dapat berdampak luas terhadap ekonomi nasional, termasuk di sektor ketenagakerjaan dan investasi.

Di sisi lain, kalangan buruh saat ini tengah diliputi keresahan. Pasalnya, kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) tengah marak terjadi di Tanah Air, utamanya di sektor garmen dan sebagian industri perhotelan.

“Ini belum selesai. Jangan karena ada masalah Kadin jadi berdampak terhadap bisnis dan juga ketenagakerjaan seperti PHK,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Kadin tengah diterpa masalah dualisme kepemimpinan usai digelarnya Munaslub 2024. Dalam Munaslub ini, posisi Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum (Ketum) Kadin Indonesia 2021-2026 diganti oleh Anindya Bakrie yang terpilih secara aklamasi sebagai Ketum Kadin periode 2024-2029.

Perseteruan antara kedua kubu kian memanas. Kubu Arsjad bahkan menempuh jalur hukum lantaran penunjukkan Anindya Bakrie sebagai Ketum Kadin periode 2024-2029 tidak sah di mata hukum. Sebab, Munaslub yang digelar pada Sabtu (14/9/2024) dinilai melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

“Selanjutnya kami akan mengambil langkah hukum untuk menjaga integritas organisasi dan menegakkan aturan hukum yang berlaku,” kata Arsjad dalam konferensi pers di JS Luwansa, Minggu (15/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menuturkan harapannya agar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dapat tetap dalam pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming.

Said menyampaikan rasa terima kasihnya karena pada dasarnya Sri Mulyani telah menjadi mitranya selama sembilan tahun terakhir atau selama kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi).

“Bagi kami, Ibu Menteri Keuangan itu jujur kami sampaikan adalah guru kami, sahabat kami, mitra kerja kami. InsyaAllah, semoga kita semua meridhoi, tuhan mengizinkan agar beliau tetap di dalam pemerintahan. Aamiin,” ungkap Said yang juga merupakan kader PDIP ini dalam konferensi pers Pengesahan UU APBN TA 2025, Kamis (19/9/2024).

Sri Mulyani yang mengenakan celana merah dan batik berwarna merah hitam tersebut lantas terkejut saat mendengar kata penutup dari Ketua Banggar tersebut.

“Terima kasih Pak Said, kecuali bagian yang paling akhir tadi ya,” jawab Sri Mulyani dengan seraya menyunggingkan senyuman.

Sebagaimanan diketahui, saat ini masih menjadi misteri sosok yang akan menggantikan kursi Bendahara Negara.

Melansir dari Bloomberg, Rabu (28/2/2024), Prabowo mengincar para mantan bankir untuk menjadi menteri keuangannya. Dirinya dikabarkan mencari para teknokrat yang dapat mengamankan pendanaan untuk janji-janji kampanyenya sembari menjunjung tinggi kehati-hatian fiskal.

Adapun pada hari ini, Kamis (19/9/2024), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 menjadi UU APBN 2025.

Dalam UU APBN 2025, pemerintah dan DPR menyepakati turut menyepakati Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2025 serta Sasaran dan Indikator Pembangunan 2025.

Di mana target pertumbuhan ekonomi di tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, sebesar 5,2%.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menuturkan harapannya agar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dapat tetap dalam pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming.

Said menyampaikan rasa terima kasihnya karena pada dasarnya Sri Mulyani telah menjadi mitranya selama sembilan tahun terakhir atau selama kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi).

“Bagi kami, Ibu Menteri Keuangan itu jujur kami sampaikan adalah guru kami, sahabat kami, mitra kerja kami. InsyaAllah, semoga kita semua meridhoi, tuhan mengizinkan agar beliau tetap di dalam pemerintahan. Aamiin,” ungkap Said yang juga merupakan kader PDIP ini dalam konferensi pers Pengesahan UU APBN TA 2025, Kamis (19/9/2024).

Sri Mulyani yang mengenakan celana merah dan batik berwarna merah hitam tersebut lantas terkejut saat mendengar kata penutup dari Ketua Banggar tersebut.

“Terima kasih Pak Said, kecuali bagian yang paling akhir tadi ya,” jawab Sri Mulyani dengan seraya menyunggingkan senyuman.

Sebagaimanan diketahui, saat ini masih menjadi misteri sosok yang akan menggantikan kursi Bendahara Negara.

Melansir dari Bloomberg, Rabu (28/2/2024), Prabowo mengincar para mantan bankir untuk menjadi menteri keuangannya. Dirinya dikabarkan mencari para teknokrat yang dapat mengamankan pendanaan untuk janji-janji kampanyenya sembari menjunjung tinggi kehati-hatian fiskal.

Adapun pada hari ini, Kamis (19/9/2024), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 menjadi UU APBN 2025.

Dalam UU APBN 2025, pemerintah dan DPR menyepakati turut menyepakati Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2025 serta Sasaran dan Indikator Pembangunan 2025.

Di mana target pertumbuhan ekonomi di tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, sebesar 5,2%.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Anggaran (Banggar) DPR memastikan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN atau mandatory spending akan berasal dari belanja negara, bukan dari pendapatan negara seperti yang sempat diusulkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah menjelaskan bahwa pihaknya dan pemerintah sepakat untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp724,26 triliun. Artinya, jumlah tersebut berasal dari 20% total belanja negara senilai Rp3.621,31 triliun pada tahun depan.

Sedangkan jika anggaran pendidikan diambil dari 20% pendapatan negara sebesar Rp3.005,12 triliun pada tahun depan maka alokasinya hanya sekitar Rp601 triliun, berkurang ratusan triliun dari keputusan saat ini.

"Kita akan selalu berkomitmen untuk terus mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar minimal 20% dari APBN atau sebesar Rp724,26 triliun sesuai amanat konstitusi," ujar Said dalam keterangannya, Kamis (19/9/2024).

Politisi PDI Perjuangan (PDIP) ini mengaku percaya dengan pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto akan meningkatkan kualitas pendidikan. Oleh sebab itu, dia berharap anggaran pendidikan tersebut bisa dimanfaatkan sebaik mungkin.

"Seperti renovasi sekolah, perbaikan MCK [mandi, cuci, kakus] sekolah, makelar, membangun sekolah unggulan terintegrasi, sebagai bagian dari Program Quick Win presiden terpilih," katanya.

Said turut mengapresiasi upaya pemerintahan Prabowo ke depan untuk meningkatkan kualitas gizi sumber daya manusia melalui program makan bergizi gratis (MBG). Dia ingin agar program tersebut bisa berjalan dengan lancar agar asupan gizi dan nutrisi anak ketika masih dalam kandungan, balita, dan usia sekolah bisa tercukupi.

Di samping itu, Said juga menyoroti dampak tingginya suku bunga surat berharga negara (SBN) tenor 10 tahun yang disepakati sebesar 7,0% dalam APBN 2025. Menurutnya, suku bunga tersebut cukup tinggi sehingga dikhawatirkan akan Bebani pemerintah ke depan.

"Kita perlu terus mewaspadai suku bunga SBN yang tinggi akan mendistorsi pasar keuangan domestik, memberikan dampak bagi sektor riil yang pada akhirnya menjadi beban bagi perekonomian nasional," katanya.

Sebagai informasi, beberapa waktu lalu anggaran pendidikan memang menjadi sorotan banyak pihak terutama usai Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan kepada Banggar DPR agar dilakukan formulasi ulang mandatory spending pendidikan.

Sri Mulyani dalam kesempatan terpisah menjelaskan basis anggaran pendidikan sebesar 20% selama ini dihitung dari belanja negara. Namun, dia merasa sumber belanja negara penuh dengan ketidakpastian sehingga anggaran pendidikan menjadi naik-turun dan realisasinya kerap tak sampai 100%.

Oleh sebab itu, Sri Mulyani mengusulkan mandatory spending pendidikan diatur ulang agar bersumber dari 20% pendapatan negara—bukan 20% belanja negara.

Kendati demikian, usulan tersebut mendapat banyak penolakan karena akan mengakibatkan anggaran pendidikan turun cukup drastis. Bagaimanapun, besaran pendapatan negara selalu lebih kecil dari besaran belanja negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku dirinya telah meminta Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo untuk menindaklanjuti dugaan kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) masyarakat hingga pejabat negara.

Sri Mulyani mengatakan pihaknya beserta jajaran kantor pajak akan melakukan evaluasi terhadap persoalan yang muncul tersebut.

"Saya sudah minta Pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk lakukan evaluasi terhadap persoalannya. Nanti akan disampaikan penjelasannya ya oleh Pak Dirjen Pajak dan tim IT-nya," ungkapnya di kompleks Parlemen, Kamis (19/9/2024).

Pasalnya, dugaan kebocoran data yang muncul di media sosial X tersebut mencantumkan NPWP pejabat negara mulai dari Jokowi, Kaesang, Gibran, hingga nama Sri Mulyani sendiri.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Pajak Suryo Utomo justru irit berbicara dan cenderung menghindari pertanyaan wartawan.

Suryo hanya menyampaikan hal yang sama berulang-ulang, meski wartawan menyampaikan pertanyaan berbeda seputar kebocoran data tersebut.

"Kami teliti dulu, nanti kami update. Nanti aku cek ya," tuturnya.

Mirisnya, isu kebocoran data tersebut muncul di tengah rencana pemerintah untuk meluncurkan Core Tax Administration System (CTAS) dan implementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi NPWP.

Data-data yang bocor termasuk nama, NIK, NPWP, alamat, email, jenis Wajib Pajak (WP), telepon, hingga fax.

Berdasarkan informasi yang dibagikan oleh akun X @FalconFeedsio, akun Bjorka memperjualbelikan data NPWP di situs Breach Forums. Bjorka mengunggah informasi penjualan itu pada Rabu (18/9/2024) pukul 01:08.

Perbesar

Data-data itu dijual seharga US$10.000 atau sekitar Rp153 juta. Total data tersebut berukuran 2 gigabyte atau menjadi 500 megabyte setelah dikompres.

Namun demikian, FalconFeeds memberikan catatan bahwa keaslian klaim itu masih harus diverifikasi.

Akun X @secgron bernama Teguh Aprianto mencuit bahwa dalam contoh atau sample data yang diunggah Bjorka terdapat data pribadi milik Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, Kaesang Pangarep, hingga Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi.

Selain itu, terdapat pula nama-nama dari Kemenkeu seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani, Staf Khusus Menteri Keuanagn Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo, hingga Farchan Noor Rahman yang dikenal sebagai sosok di balik media sosial Ditjen Pajak.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank sentral Hong Kong, The Hong Kong Monetary Authority (HKMA) memangkas suku bunga acuan untuk pertama kalinya sejak 2020. Langkah HKMA mengikuti The Federal Reserve yang telah lebih dulu melonggarkan kebijakannya.

Mengutip Bloomberg pada Kamis (19/9/2024), kebijakan ini disebut sebagai langkah yang akan membantu melonggarkan persyaratan pinjaman di wilayah yang menjadi pusat finansial dunia tersebut.

HKMA menurunkan suku bunga sebesar setengah poin persentase atau 50 basis poin menjadi 5,25% pada Kamis dari level tertinggi sejak tahun 2007. Otoritas tersebut mengikuti langkah The Fed karena kota tersebut mematok mata uangnya terhadap greenback.

Hal ini mencerminkan langkah The Fed beberapa waktu yang lalu untuk memangkas suku bunga, meskipun Ketua Jerome Powell memperingatkan agar tidak berasumsi bahwa pengurangan setengah poin akan menentukan kecepatan yang akan dilanjutkan oleh para pengambil kebijakan.

Meski begitu, para pedagang meningkatkan taruhan terhadap laju penurunan suku bunga AS di masa depan. Pasar kini memperkirakan penurunan suku bunga sebesar 70 basis poin lagi pada dua pertemuan tersisa tahun ini.

Pemangkasan di Hong Kong akan menjadi bantuan yang baik bagi dunia usaha dan konsumen, yang telah menghadapi biaya pinjaman yang tinggi selama bertahun-tahun.

Suku bunga yang tinggi juga menjadi salah satu hambatan terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi dan pasar real estat yang terkepung, di mana harga-harga properti telah jatuh ke level terendah sejak tahun 2016.

HSBC Holdings Plc, bank terbesar di Hong Kong, dan bank lain umumnya mengumumkan suku bunga pinjaman terbaik mereka sehari setelah keputusan suku bunga HKMA. Jika dipangkas, ini akan menjadi pelonggaran kebijakan pertama dari HSBC sejak 2019.

Meskipun penurunan suku bunga The Fed merupakan awal dari siklus penurunan suku bunga global, langkah ini kemungkinan besar tidak akan memicu reaksi langsung di seluruh Asia, karena bank sentral di kawasan ini akan lebih fokus pada stabilitas keuangan dan risiko lainnya.

Sementara itu, bank sentral Jepang, Bank of Japan, diperkirakan akan tidak akan mengubah suku bunga acuannya dalam pengumuman pada Jumat besok.

Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 menjadi UU APBN 2025.

“Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2025 dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?” tanya Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus seraya dijawab ‘Setuju’ dalam Rapat Paripurna, Kamis (19/9/2024).

Lodewijk menyampaikan berdasarkan laporan dari Badan Anggaran (Banggar), terdapat delapan fraksi, yakni PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, Demokrat, PAN, dan PPP yang menyetujui dan menerima RUU tersebut untuk disahkan menjadi UU.

Sementara fraksi PKS menyetujui atau menerima dengan 37 catatan atas RUU APBN 2025 untuk dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang- Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2025.

Sementara dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa APBN 2025 merupakan APBN transisi dari pemerintahan Jokowi menuju presiden terpilih Prabowo Subianto.

Bendahara Negara tersebut menyampaikan APBN 2025 disusun dengan semangat keberlanjutan, optimisme, namun tetap hati-hati dan waspada terhadap dinamika lingkungan global dan nasional.

“Pemerintah secara tulus menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan dan anggota dewan dari Komisi I hingga XI, Banggar dan pimpinan, atas persetujuan RAPBN 2025 menjadi Undang-undang,” tuturnya.

Dalam UU APBN 2025, pemerintah dan DPR menyepakati turut menyepakati Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2025 serta Sasaran dan Indikator Pembangunan 2025.

Di mana target pertumbuhan ekonomi di tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, sebesar 5,2%.

Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan suku bunga Bank Indonesia (BI) turun jadi 6% disambut gegap gempita oleh pasar dan pelaku ekonomi. Optimisme kian menguat, bahwa dampak penurunan suku bunga akan positif bagi pertumbuhan ekonomi.

Langkah BI yang memangkas suku bunga acuan 25 bps itu dipandang berani dan taktis oleh Ekonom dan Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Ryan Kiryanto. Bagaimana tidak, ada pertaruhan BI yang mengeluarkan keputusan sekitar 12 jam sebelum pengumuman Fed Fund Rate (FFR) atau suku bunga The Fed.

Apabila The Fed menahan suku bunganya, risiko besar membayangi perekonomian Indonesia karena selisih BI Rate dengan FFR semakin melebar. Namun, terawangan BI tepat, sinyal dovish direspons dengan pelonggaran moneter.

"Dikatakan berani dan taktis karena keputusan ini dilakukan mendahului keputusan The Fed yang baru akan memutuskan apakah akan menurunkan atau menahan suku bunga Fed [FFR] pada pertemuan 20—21 September nanti," ujar Ryan, Rabu (18/9/2024).

Ryan meyakini bahwa keputusan menurunkan BI Rate sudah tepat waktu. Selain momentum yang pas dengan kebijakan moneter Amerika Serikat (AS), kondisi domestik pun ada dalam indikator yang baik, seperti inflasi rendah, nilai tukar rupiah menguat, dan lainnya.

Dia berharap suku bunga perbankan juga ikut menyesuaikan diri sehingga perekonomian kembali pulih dan membaik.

Menurut Gubernur BI Perry Warjiyo, setidaknya ada lima alasan bank sentral berani mengambil langkah lebih awal untuk menurunkan suku bunga acuan. Salah satunya, BI melihat bahwa arah penurunan suku bunga The Fed sudah lebih jelas, baik waktu maupun besarannya.

BI meyakini bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga hingga tiga kali tahun ini, yakni pada September, November, dan Desember 2024; lalu empat kali pada 2025. Penurunan tersebut masing-masing 25 bps.

Turunnya suku bunga The Fed, menurut Perry, dapat berdampak pada kondisi makroekonomi Indonesia, termasuk inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Bagaimana penurunan suku bunga BI bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi? Perry mencontohkannya dari berbagai sisi, baik secara makro dari sisi kredit perbankan dan sektor ritel, maupun lebih khusus terkait geliat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Suku bunga yang lebih rendah dapat memacu permintaan maupun penyaluran kredit. Perry menilai bahwa denyut perekonomian akan berkembang, sehingga pertumbuhan ekonomi pun bisa terdorong.

"Kebijakan sekarang, makroprudensial, sistem pembayaran, moneter memang sudah mulai [menunjukkan dorongan] untuk pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya moneter kan lebih pro-stability, sekarang sudah lebih balance antara stability and growth. Sementara makroprudensial dan sistem pembayaran sejak awal sudah pro-growth," ujar Perry pada Rabu (18/9/2024).

BI tidak mengubah proyeksinya atas pertumbuhan ekonomi Indonesia meskipun beberapa waktu lalu terjadi pelemahan rupiah dan tekanan ekonomi global. BI tetap memperkirakan ekonomi RI tumbuh 4,7%—5,5% pada 2024, dengan nilai tengah 5,1%.

Batas atas proyeksi BI bahkan lebih tinggi dari terawangan pemerintah, dan tidak berkurang saat rupiah melemah.

"Untuk tahun ini memang kami perkirakan 5,1% masih bisa tercapai," ujar Perry.

Adanya pemangkasan suku bunga dan stimulus fiskal bahkan membuat Perry yakin bahwa realisasi pertumbuhan ekonomi 2024 bisa lebih tinggi dari proyeksi nilai tengah BI.

Bank sentral menilai bahwa pertumbuhan konsumsi rumah tangga tetap terjaga, khususnya untuk kelas menengah ke atas. Kemudian ekspor nonmigas tetap baik sehingga turut menopang pertumbuhan ekonomi.

Belanja pemerintah yang diperkirakan meningkat pada akhir tahun juga diharapkan dapat juga menopang permintaan domestik, khususnya pada kuartal IV/2024.

Berbagai indikator terkini, termasuk hasil survei Bank Indonesia, menunjukkan kegiatan ekonomi pada kuartal III/2024 yang baik, sebagaimana tecermin pada keyakinan konsumen yang tinggi, penjualan eceran yang positif, serta impor barang modal dan penjualan semen yang meningkat.

Ke depan, berbagai upaya perlu terus ditempuh untuk mendorong pertumbuhan, baik dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran.

Peluang BI Turunkan Suku Bunga Lagi

Head of Research Bahana Sekuritas Satria Sambijantoro menyampaikan kemungkinan tersebut, terlebih BI Rate telah dipangkas sebesar 25 bps dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) kemarin.

"Kami pikir BI seharusnya dapat menurunkan suku bunga lagi bulan depan dengan asumsi rupiah menguat di bawah Rp15.000 per dolar, bukan tidak mungkin terjadi karena indeks dolar DXY saat ini berada di ambang penurunan di bawah 100, sebuah level teknis utama," tuturnya dalam keterangan resmi, Kamis (19/9/2024).

Menurutnya, langkah pemangkasan oleh The Fed tersebut bersifat dovish. Di mana indeks dolar merosot hampir -1% karena The Fed memberikan arahan yang dovish.

Dolar yang secara efektif memberikan momentum penguatan bagi mata uang negara berkembang. Imbal hasil obligasi AS yang stabil setelah pengumuman FOMC menandakan suasana risk-on, karena penurunan suku bunga sejauh ini tidak ditafsirkan sebagai pandangan suram The Fed terhadap prospek ekonomi AS.

Sejalan dengan hal tersebu, Satria memperkirakan negara-negara di Asean, termasuk Indonesia akan mendapatkan momentum aliran modal asing.

Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) Andry Asmoro melihat dari dot plot yang menunjukkan penurunan suku bunga FFR sebesar 50bps lagi tahun ini.

"Dot plot mengindikasikan bahwa 19 anggota FOMC, baik yang memberikan suara maupun yang tidak memberikan suara, melihat suku bunga acuan Fed Funds di 4,4% di akhir tahun ini, setara dengan kisaran target 4,25% hingga 4,50%," ujarnya.

Ekonom Indo Premier Sekuritas Luthfi Ridho menjelaskan, pihaknya memproyeksikan bank sentral Amerika Serikat (AS) The Fed akan menurunkan suku bunga acuannya pada bulan ini dan bulan depan. Oleh sebab itu, dia meyakini BI akan mengambil keputusan serupa.

"Kami pikir penurunan suku bunga sebesar 25 bps lagi akan terjadi bulan depan, sejalan dengan sudut pandang The Fed," ujar Luthfi dalam keterangannya, Rabu (18/9/2024).

Untuk sementara, Indo Premier Sekuritas memperkirakan total penurunan suku bunga acuan oleh BI sebanyak 50 bps hingga akhir tahun ini.

Lebih lanjut, Luthfi menyambut positif keputusan BI pangkas suku bunga acuan karena akan semakin memperkuat perekonomian ke depan. Dia menjelaskan, sistem perbankan domestik tetap tangguh yang tercermin dari rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga di angka 25,4% di Agustus 2024.

Tidak hanya itu, capital adequacy ratio (CAR) alias rasio kecukupan modal tercatat sebesar 26,6% pada Juli 2024, dengan non-performing loan alias penjamin bermasalah pada 2,3% bruto/0,8% neto. Lebih jauh, pinjaman swasta turun tipis menjadi +11,4% secara tahunan pada Agustus 2024, dengan target 10%—12% yoy pada tahun fiskal 2024).

"Kami melihat penurunan suku bunga berdampak positif bagi pertumbuhan aktivitas ekonomi dan pemulihan daya beli rumah tangga," ujar Luthfi. (Surya Dua Artha Simanjuntak)

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia resmi mengenakan bea masuk antidumping terhadap impor produk Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP) atau lembaran plastik dari China dan Malaysia.

Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.60/2024, di mana beleid ini mulai berlaku setelah 10 hari kerja, terhitung sejak tanggal diundangkan pada 27 Agustus 2024.

“Peraturan Menteri ini berlaku selama 5 tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini,” tulis dokumen yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dikutip Kamis (19/9/2024).

Sri Mulyani dalam beleid ini menuturkan, hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia membuktikan bahwa terjadi dumping atas impor barang yang dilakukan oleh Malaysia dan China. Hal ini telah menyebabkan kerugian bagi industri dalam negeri serta ditemukan hubungan kausal antara dumping dengan kerugian yang dialami industri dalam negeri.

Bea masuk antidumping dikenakan terhadap impor produk berupa BOPP dalam bentuk film yang termasuk dalam pos tarif 3920.20.10 dan dalam bentuk pelat, lembaran, foil, dan strip lainnya yang termasuk dalam pos tarif ex3920.20.91 dan ex3920.20.99.

Secara terperinci, Indonesia mengenakan bea masuk antidumping untuk perusahan Malaysia yakni Stenta Films (M) Sdn. Bhd sebesar 18,60% dan Scientex Great Wall Sdn. Bhd 6,36%. Perusahaan lainnya dikenakan sebesar 18,60%.

Kemudian, untuk perusahaan China yakni Zhejiang Kinlead Innovative Materials Co., Ltd dikenakan bea masuk antidumping sebesar 6,73%, Guangdong Decro Package Films Co., Ltd 5,76%, dan Furonghui Industrial (Fujian) Co., Ltd 10,75%. Lalu, Suqian Gettel Plastic Industry Co., Ltd sebesar 7,99% dan perusahaan lainnya dikenakan bea masuk antidumping sebesar 29,95%.

“Pengenaan bea masuk antidumping merupakan tambahan dari bea masuk umum (Most Favoured Nation) atau bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional,” bunyi Pasal 3 beleid itu.

Besaran bea masuk antidumping berlaku terhadap barang impor BOPP yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan dengan pengajuan pemberitahuan pabean; atau tarif dan nilai pabeannya ditetapkan oleh kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan tanpa pengajuan pemberitahuan pabean.

Adapun, pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus.

Bisnis.com, JAKARTA – Kebijakan bank sentral AS, The Fed, yang memulai pemangkasan suku bunganya pada bulan ini telah mengubah cakrawala kebijakan bagi negara-negara lain di seluruh dunia.

Mengutip Bloomberg pada Kamis (19/9/2024), Eropa dan sebagian besar negara maju lainnya kemungkinan akan akan terhibur dengan pernyataan Gubernur The Fed Fed Jerome Powell pada hari Rabu bahwa perekonomian AS masih dalam kondisi yang baik. Para pejabat negara-negara tersebut cenderung bersikeras bahwa keputusan di Washington tidak mempengaruhi arah kebijakan mereka.

Sementara itu, di pasar negara berkembang, pemotongan setengah poin persentase atau 50 basis poin yang dilakukan The Fed mengurangi tekanan terhadap nilai tukar mata uang yang terkena dampak biaya pinjaman AS yang tertinggi dalam beberapa dekade.

Hal ini memberikan ruang bagi bank sentral setempat untuk mengkalibrasi ulang penetapan suku bunga mereka. Hal ini telah dilakukan Bank Indonesia (BI) ketika melakukan pemotongan suku bunga secara mengejutkan tepat sebelum The Fed.

Adapun, Powell dan rekan-rekannya menghadapi risiko menakut-nakuti masyarakat dengan persepsi bahwa risiko resesi meningkat karena pemotongan anggaran lebih besar dari perkiraan sebagian besar ekonom.

Sebaliknya, dia memberikan jaminan, dengan mengatakan bahwa kesabaran The Fed untuk tidak mengambil tindakan hingga saat ini telah membuahkan dividen dengan meningkatkan inflasi kepercayaan – yang telah melonjak ke level tertinggi sejak tahun 1980an – telah dijinakkan.

“Langkah yang diambil pada hari Rabu ini adalah tanda komitmen kami untuk tidak ketinggalan,” kata Powell dikutip dari Bloomberg.

Investor awalnya bereaksi dengan percaya diri, meskipun saham-saham AS ditutup dengan sedikit penurunan.

Stefan Gerlach, Chief Economist di EFG Bank menyebut, pemotongan 50 basis poin yang dilakukan oleh The Fed akan berdampak pada keputusan suku bunga bank sentral lain. Hal ini juga akan menyebabkan pelaku pasar menyimpulkan bahwa perekonomian AS sedang melambat, yang mungkin menyebabkan perlambatan global.

“Hal ini mungkin menggoda Bank Sentral Eropa untuk mempertimbangkan penurunan suku bunga lagi pada bulan depan, untuk ketiga kalinya sejak bulan Juni, sebuah opsi yang telah dengan tegas diupayakan untuk dilawan,” ujar Gerlach.

Adapun, para pengambil kebijakan yang dipimpin oleh Presiden Christine Lagarde berusaha keras untuk menekankan bahwa mereka memutuskan kebijakan secara independen. Menjelang penurunan suku bunga pertama ECB pada bulan Juni – ketika perekonomian AS masih panas – Lagarde menegaskan bahwa langkah tersebut akan terinspirasi oleh data, bukan The Fed.

Namun, bank sentral Eropa itu juga mengakui bahwa kebijakan moneter AS mempunyai dampak yang signifikan terhadap blok 20 negara tersebut. Mereka tidak mengesampingkan penurunan biaya pinjaman pada bulan Oktober, meskipun langkah tersebut tidak mungkin dilakukan, kata orang yang mengetahui masalah tersebut minggu lalu.

Tindakan yang diambil pada bulan tersebut dan bulan Desember akan membuat ECB dan Fed saling memperhatikan mengenai besaran penurunan suku bunga secara keseluruhan pada tahun ini. Para pejabat AS memperkirakan biaya pinjaman akan menjadi 100 basis poin lebih rendah pada akhir tahun ini dibandingkan sebelum langkah setengah poin pada hari Rabu.

Sebuah studi baru-baru ini yang dilakukan oleh Institute of International Finance menunjukkan perubahan suku bunga di AS telah menjadi pendorong keputusan paling penting di Eropa sejak tahun 2021.

“Bahkan jika ECB mengambil keputusan secara independen dari The Fed, perbedaan suku bunga terhadap The Fed mungkin memiliki dampak ekonomi yang nyata di kawasan euro dan, oleh karena itu, harus diperhitungkan. Jika tidak, mereka akan mengambil risiko apresiasi euro, penurunan ekspor, melemahnya perekonomian, dan guncangan disinflasi,” ujar Marcello Estevao, kepala ekonom IIF.

Sementara itu, bank sentral negara-negara berkembang, termasuk di kawasan Teluk Persia yang mematok mata uang mereka terhadap dolar juga mengikuti langkah yang sama dan menurunkan suku bunga sebesar setengah poin. Otoritas Moneter Hong Kong juga memangkas suku bunga acuannya sejalan dengan langkah The Fed.

Sementara itu, Bank of England mungkin akan mempertahankan kebijakannya tidak berubah pada hari Kamis, sementara Bank Sentral Afrika Selatan diperkirakan akan menurunkan suku bunganya sebesar seperempat poin.

Kemungkinan reaksi di pasar negara berkembang yang mata uangnya mengambang bebas tidak begitu jelas. Meskipun mereka juga sering mengikuti The Fed di masa lalu, bank sentral AS terbukti kurang berperan dalam siklus saat ini, menurut Bloomberg Economics.

“Putusnya hubungan tersebut memperkuat ekspektasi kami bahwa negara-negara berkembang akan, secara keseluruhan, melakukan pelonggaran kebijakan lebih sedikit dibandingkan The Fed pada tahun depan,” tulis Adriana Dupita dan Alex Isakov dari Bloomberg Economics dalam sebuah catatan.

Sementara itu, bank sentral Indonesia, Bank Indonesia (BI) segera melakukan pemotongan suku bunga sebesar 25 basis poin pada Rabu kemarin. Penurunan suku bunga di AS memberikan ruang bagi bank sentral lain mulai dari Seoul hingga Mumbai untuk melakukan pemotongan suku bunga juga, meskipun pertimbangan lain seperti stabilitas keuangan juga turut dipertimbangkan.

Di Jepang, dimana para gubernur bank sentral baru saja memulai pengetatan kebijakan, langkah The Fed mungkin mempunyai implikasi terhadap apa yang akan terjadi di masa depan.

“Bank of Japan diperkirakan tidak akan mengubah suku bunga pada Jumat besok. Perkiraan terbaru pada bulan Oktober mungkin menyoroti tren upah dan harga yang lebih panas dan menggoda mereka untuk menaikkan suku bunga sebesar seperempat poin,” kata Taro Kimura, ekonom senior Jepang di BE.

Bisnis.com, JAKARTA - Entitas Grup Pelindo, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. (IPCC) berencana menjadi operator terminal-terminal kapal roro di beberapa pelabuhan di Timur Indonesia.

Direktur Utama Indonesia Kendaraan Terminal Sugeng Mulyadi mengatakan pihaknya memiliki rencana pengembangan untuk pengoperasian terminal roro di lingkungan Pelindo Grup. Salah satu wilayah yang dibidik ialah daerah Timur Indonesia seperti Sulawesi, Kalimantan hingga Surabaya.

"Kita punya arah pengembangan ke depan untuk mengoperasikan termal-terminal roro di lingkungan Pelindo Group. Jadi Pelindo itu kan sekarang areanya dari Sabang sampai Merauke," kata Sugeng kepada Tim Jelajah Pelabuhan dan Logistik 2024 Bisnis Indonesia, Selasa (17/9/2024).

Sugeng menjelaskan pihaknya memiliki rencana pengembangan di Pelabuhan Trisakti, Balikpapan, Pelabuhan Lembar, Lombok, serta Pelabuhan di Surabaya. Adapun untuk wilayah yang lebih timur rencana pengembangan masuk dalam rencana jangka panjang seperti pengembangan Pelabuhan Parepare, Sulawesi Selatan serta Pelabuhan Bitung di Sulawesi Utara.

Pengembangan tersebut, kata Sugeng, dilihat dari jumlah kapal yang bersandar. Menurut Sugeng, pelabuhan roro idealnya mencatatkan total sandaran kapal sebesar 50.000 unit per tahun.

"Kalau yang di Makassar misalkan. Kalau di Makassar itu sekitar 90.000 ya, itu dibagi 365 berarti perharinya 246 unit. Nah kalau secara keseluruhan [terminal kapal roro] itu hampir 800.000 unit. Itu kalau di 365 hari berarti 2100 unit lah untuk yang kita handle langsung gitu," kata dia.

Sampai dengan saat ini, IPCC mengelola sejumlah terminal pelabuhan roro seperti di Medan, Jakarta, Pontianak, Balikpapan, Semayang dan Makassar.

Sugeng menjelaskan layanan pengelolaan kapal roro oleh IPCC juga meliputi pengoperasian terminal, kendaraan dan alat berat. Kemudian terdapat pula ropax atau roro passenger, di mana kapal ini akan melakukan pengangkutan bahan pokok kebutuhan masyarakat.