Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia optimistis memandang kinerja industri manufaktur bakal kembali bergairah meskipun tantangan global masih mengadang.

Ketua Komite Tetap Kebijakan Publik Kadin, Chandra Wahjudi, mengatakan pelaku usaha tetap optimistis di tengah pelemahan kondisi perekonomian global. Dia meyakini kondisi ekonomi nasional masih dapat terjaga.

"Setidaknya peluang penurunan suku bunga acuan juga semakin terbuka, karena beberapa faktor seperti menguatnya nilai tukar rupiah," kata Chandra kepada Bisnis, Kamis (29/8/2024).

Tak hanya itu, cadangan devisa pada Juli juga dinilai masih positif yang meningkat menjadi US$145,4 miliar dibandingkan dengan posisi pada akhir Juni 2024 sebesar US$140,2 miliar.

Terlebih, industri dalam negeri juga memiliki peluang untuk memanfaatkan momentum Pilkada 2024 yang dapat menyerap produk-produk manufaktur.

"Ini akan membantu stimulasi beberapa industri yang berhubungan dengan kebutuhan alat peraga kampanye seperti garmen, spanduk, dan sebagainya," tuturnya.

Namun, jika merujuk pada Indeks Kepercayaan Industri (IKI) stagnan di level 52,40 poin pada Agustus 2024. Indeks bulan ini melambat 0,82 poin dibandingkan dengan nilai IKI Agustus tahun sebelumnya.

Selain itu, optimisme pelaku usaha terhadap kondisi usahanya 6 bulan ke depan kembali turun dibandingkan dengan Juli 2024, yaitu sebesar 71,6%. Penurunan optimisme ini melanjutkan penurunan dari angka optimisme tertinggi pada bulan Juni 2024.

"Harapan kami kondisi ini dapat tetap terjaga. Dengan adanya penurunan suku bunga di kuartal ke 3 diharapkan akan menstimulasi pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Untuk diketahui, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melaporkan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) stagnan di level 52,40 poin pada Agustus 2024. Namun, indeks bulan ini melambat 0,82 poin dibandingkan dengan nilai IKI Agustus tahun sebelumnya.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, dari 23 subsektor industri pengolahan terdapat 20 subsektor yang mengalami ekspansi dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) industri pengolahan nonmigas sebesar 94,6% pada triwulan II/2024.

Sementara itu, tiga subsektor yang mengalami kontraksi yaitu industri tekstil, kertas dan barang kertas lainnya, serta industri pengolahan lainnya. Adapun, kontribusi dari subsektor yang terkontaksi terhadap PDB nonmigas sebesar 5,4%.

"Ada perlambatan produksi industri manufaktur pada Agustus dibandingkan bulan sebelumnya, itu tertangkap pada variabel produksi yang terkontrasi mendalam sebesar 2,90 poin menjadi 46,54," kata Febri dalam rilis IKI, Kamis (29/8/2024).

Bisnis.com, PURWAKARTA - PT Arkha Industries Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang pengecatan untuk plastik part, menuai berkah usai menjadi salah satu dari sekian banyak industri kecil menengah atau IKM binaan Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA).

Sebagai informasi, produk-produk yang diproduksi oleh perusahaan yang berlokasi di Purwakarta, Jawa Barat itu sebagian besar dari PT Astra Komponen Indonesia, seperti rear grip untuk motor ADV yang disuplai ke PT Astra Honda Motor, cover mirror untuk motor Scoopy, trim speedometer, dan sebagian body set cover dari motor Vario, untuk customer lain selain PT Astra Komponen Indonesia (Aski).

Direktur Operasional PT Arkha Industries Indonesia, Bagus Setiawan, menyampaikan, program pendampingan dari tim YDBA memberikan manfaat signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Untuk proses internal, dia mengklaim kini menjadi lebih efisien. Misalnya, sistem yang sudah ada dan berjalan dapat terdokumentasi dengan baik.

Selain itu, untuk produk yang dijalankan PT Arkha Industries Indonesia seperti produk rear flip, dikirim ke PT Astra Company Indonesia, lalu dikirim ke PT Astra Honda Motor, dan selanjutnya di ekspor ke beberapa negara tetangga.

“Ini di proses internal, yang tadinya di 2022 kita rasio itu di angka 65%. Kemudian di 2023 hingga sekarang, rasio kita stabil di angka 85%. Ini adalah manfaat langsung yang kita dapatkan dari hasil training YDBA,” kata Bagus saat ditemui, Kamis (29/8/2024).

Lebih lanjut, Bagus menyebut bahwa metode peningkatan kapabilitas, sebagai bagian dari program YDBA, langsung dirasakan manfaatnya oleh PT Arkha Industries Indonesia.

Hal ini terlihat dari pemenuhan order dari PT Astra Komponen Indonesia, yang dapat mencapai 100%. Bagus juga mengungkapkan, kapasitas produksi internal perusahaan mengalami peningkatan dan kemampuan untuk membuat produk menjadi lebih bervariasi.

Peningkatan kapabilitas ini, kata Bagus, berdampak positif terhadap omset perusahaan per tahun. Di 2023, Bagus menyebut bahwa omset perusahaan terkerek sebesar 10% berkat program-program yang diterapkan PT Arkha Industries Indonesia dari YDBA.

“Kemudian di 2024, kita ada kenaikan omset sebesar 7%. Jadi total untuk kenaikan omset dari dua tahun kebelakang kita 17%,” ungkapnya.

Manfaat lain yang dirasakan perusahaan adalah dari sisi pembiayaan. Bagus menuturkan, perusahaan mendapat akses finansial dan pembiayaan dari program YDBA. Pembiayaan ini telah membantu mengembangkan internal dan meningkatkan kapasitas perusahaan.

Purchasing and Administration Division Head PT Astra Komponen Indonesia, Calvin Mayrs, menambahkan, perusahaannya tidak hanya fokus pada pengadaan penyediaan dari suplai komponen, tapi juga komitmen untuk mengembangkan dan mendevelop secara kompetensi, kualitas, dan delivery dari IKM tersebut.

“Jadi pengembangan IKM ini, memang manfaatnya karena kita develop bukan hanya terlihat para IKM tersebut, tapi kita punya tier 1 juga mendapatkan manfaatnya,” tuturnya.

Menurutnya, PT Arkha Industries Indonesia merupakan salah satu IKM yang berhasil membuat perubahan dan improvement secara kualitas dan delivery, yang tidak lepas dari bimbingan dan pendampingan oleh PT Astra Honda Motor dan YDBA.

Dia mengharapkan, kinerja positif ini akan terus berjalan dan berkembang lebih baik kedepannya. Mengingat, kebutuhan permintaan sparepart khususnya kendaraan roda dua semakin meningkat, baik di dalam maupun luar negeri.

Sementara itu, Ketua Pengurus Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA) Rahmat Samulo mengungkapkan bahwa Astra beserta anak-anak perusahaannya memiliki semacam kebijakan untuk membina IKM. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong IKM untuk masuk ke rantai pasok.

“Kita bina dulu supaya QCD-nya (Quality Cost Delivery) masuk. Setelah itu baru dia bisa suplai, ini penting sekali,” kata Rahmat.

Selanjutnya, YDBA akan mendidik para IKM agar dapat naik kelas, dan kualitas produknya sesuai dengan standar kualitas anak perusahaan Astra. Lalu, tugas IKM adalah menjaga keberlanjutannya agar kinerja perusahaan terus meningkat.

Adapun hingga saat ini, YDBA telah membina sekitar 13.000 UMKM, termasuk IKM, yang tersebar di seluruh Indonesia. Setidaknya, sebanyak 1.300 UMKM akan mendapat pembinaan dari YDBA tahun ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah kembali menggelar Indonesia International Sustainability Forum (ISF) untuk kedua kalinya pada 5-6 September 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengharapkan gelaran ISF 2024 dapat menghasilkan beberapa pemikiran baru yang dapat ditindaklanjuti.

“Kita mau membuat Indonesia International Sustainability Forum ini menjadi agenda tahunan, agenda tahunan yang kita harapkan akan bisa menghasilkan berbagai macam pemikiran yang dapat ditindaklanjuti,” kata Luhut dalam konferensi pers jelang ISF 2024, Kamis (29/8/2024).

Di tempat yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) Rachmat Kaimuddin mengatakan, gelaran ISF 2024 bakal menjadi acara sustainabilty atau berkelanjutan terbesar kedua se-Asia Pasifik.

“Dari sisi peserta akan menjadi acara sustainability atau climate relate nomor dua terbesar di Asia Pasifik setelah COP 29 di Azerbaijan,” ucap Rachmat.

Rachmat menyampaikan, sampai saat ini pihaknya mencatat peserta yang telah mendaftar untuk mengikuti gelaran ISF 2024 telah lebih dari 8.000 orang dari 50 negara.

Dirinya menjelaskan, dalam perhelatan ISF 2024 akan dibagi menjadi beberapa kegiatan mulai dari pertemuan tingkat tinggi antarpimpinan negara di dunia, sesi tematik, dan pameran.

"Beberapa high level prenary yang kita siapkan kemudian ada 10 kemudian 15 tematik sesion dan ada 7 roundtables event dengan mencakup berbagai hal," ujarnya.

Adapun, ISF 2024 merupakan ajang resmi pemerintah Indonesia yang mengumpulkan para pemimpin dunia dari berbagai sektor dan negara untuk bertukar pikiran, menawarkan solusi, dan berbagi praktik terbaik dalam aksi iklim. Forum ini akan menyoroti lima pilar utama, yakni ekonomi hijau, transisi energi, konservasi alam dan keanekaragaman hayati, gaya hidup berkelanjutan, dan ekonomi kelautan.

Beberapa tokoh yang akan menjadi pembicara utama dalam ISF 2024, antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Keamanan Nasional Singapura Teo Chee Hean, Wakil Perdana Menteri Malaysia Fadillah Yusof, Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kelautan Peter Thomson, Penasihat Khusus Aksi Iklim dari Kementerian Luar Negeri Prancis Kevin Magron, dan CEO of Bezos Earth Fund Andrew Steers.

ISF 2024 diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang akan diselenggarakan pada 5-6 September 2024 di Jakarta.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) mengungkap progres 5 proyek jalan tol yang saat ini tengah digarap. Tidak tanggung-tanggung, bila diakumulasikan total panjang 5 jalan tol tersebut mencapai 449,3 kilometer (Km).

Direktur Pengembangan Usaha Jasa Marga, Mohamad Agus Setiawan, menjelaskan bahwa 5 tol yang tengah dikonstruksi itu sepenuhnya berlokasi di wilayah Jawa.

“Tol Japek II Selatan itu satu dari lima ruas tol yang saat ini sedang dalam tahap konstruksi, di samping itu ada jalan tol Akses Patimban. Kemudian Jalan Tol Yogyakarta - Solo, Yogyakarta - Bawen dan satu lagi terakhir di timur [Jawa] itu Jalan Tol Probolinggo sampai Besuki,” kata Agus dalam Public Expose Live, Rabu (28/9/2024).

Secara lebih terperinci, proyek Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Selatan memiliki panjang 64 km. Kemudian, Tol Akses Patimban panjangnya mencapai 37,05 km dan Tol Yogyakarta – Bawen sepanjang 75,82 km.

Selanjutnya, Tol Yogyakarta-Solo sepanjang 96,57 km dan Tol Probolinggo – Banyuwangi menjadi proyek terpanjang JSMR yang saat ini tengah dalam tahap konstruksi mencapai 175,9 km.

Mengacu pada paparan yang dibagikan, berikut progres dari 5 proyek JSMR tersebut:

1. Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II Selatan

Fase 1 ruas Sukabungah – Sadang (31,25 km) progres konstruksinya mencapai 86,08 sedangkan progres pembebasan lahan mencapai 97,95%.

Fase II ruas Setu – Sukabungah (23,5km), konstruksinya dibagi ke dalam 2 paket, Seksi II A Setu – Sukabungah progres pembebasan lahan 77,95% sedangkan konstruksinya baru 19,34%. Kemudian, Seksi II B ruas Sukaragam – Sukabungah progres pembebasan lahan 95,82% dan progres konstruksi mencapai 33,53%.

2. Akses Patimban

Jalan tol akses Patimban menjadi satu-satunya yang belum memasuki tahap konstruksi. Namun, JSMR melaporkan bahwa progres pembebasan lahan untuk proyek ini telah mencapai 75,74%.

3. Yogyakarta – Bawen

Seksi 1 ruas Yogyakarta – SS Banyurejo (8,25km) progres pembebasan lahannya mencapai 94,96% sedangkan progres konstruksi sebesar 64,71%.

Kemudian, Seksi 6 Ambarawa – Bawen (5,21km) progres pembebasan lahan 74,78% dan progres konstruksi 28,56%.

4. Tol Yogyakarta – Solo

Seksi 1A Kartasura – Klaten (22,3km) progres pembebasan lahan 96,3% dan progres konstruksi 97,03%.

Seksi 1B Kalten – Purwomartani (20,08km) progres pembebasan lahan 94,97% dan progres konstruksi 54,65%.

Seksi 2.2B Trihanggo – JC Sleman (3,25km) progres pembebasan lahan 71,96% dan progres konstruksi 33,17%.

5. Probolinggo – Banyuwangi

Fase 1 Gending – Besuki:

Seksi 1 Gending – Krakasan progres pembebasan lahan 97,69% dan progres konstruksi 65,88%.

Seksi 2 Krakasan – Paiton progres pembebasan lahan 97,17% dan progres konstruksi 47,76%.

Seksi 3 Paiton – Besuki progres pembebasan lahan 98,72% dan progres konstruksi 42,22%.

Bisnis.com, JAKARTA — Target pertumbuhan ekonomi China tahun ini semakin berada di area abu-abu dari angka 5% yang dipatok Beijing. UBS AG menambah serangkaian pemangkasan perkiraan pertumbuhan ekonomi Negeri Panda baru-baru ini, karena belanja konsumen melambat dan pemerintah Xi Jinping menghindari stimulus besar.

Bank tersebut kini memperkirakan produk domestik bruto (PDB) China hanya akan tumbuh 4,6% tahun ini, turun dari perkiraan sebelumnya sebesar 4,9%, dengan momentum ekonomi tetap lemah di tengah penurunan sektor properti dan kebijakan fiskal yang ketat. Untuk tahun depan, UBS memperkirakan pertumbuhan sebesar 4%, turun dari 4,6% sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Produksi industri manufaktur nasional disebut mengalami kontraksi pada Agustus 2024. Hal ini ditenggarai biaya input bahan baku yang meningkat disebabkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang melemah.

Hal tersebut tampak dari Indeks Kepercayaan Industri (IKI) yang stagnan di level 52,40 pada Agustus 2024. Namun, variabel produksi mengalami kontraksi 2,90 poin menjadi 46,54. Sementara itu, variabel pesanan baru dan persediaan produk masih di ambang batas ekspansi.

Ekonom Center Reform on Economic (Core) Yusuf Rendy Manilet mengatakan, tertahannya produksi pada awal kuartal ketiga tahun ini juga disebabkan tidak adanya dorongan dari konsumsi masyarakat sehingga industri lebih memilih untuk menahan produksi.

"Dalam jangka pendek terutama rentan beberapa bulan ke depan memang ruang gerak pemerintah dalam menyediakan stimulus akan relatif terbatas," kata Yusuf kepada Bisnis, Kamis (29/8/2024).

Tak hanya itu, Yusuf juga melihat upaya pemerintah dalam menekan angka impor dalam tujuan untuk meningkatkan daya saing industri itu masih menemui beberapa tantangan.

Salah satunya terlihat dari indsutri tekstil yang masih dalam fase kontraksi dalam 3 bulan berturut-turut. Padahal, menurut Yusut, subsektor industri tekstil merupakan salah satu subsektor industri yang strategis, terutama jika dengan kontribusi ke perekonomian secara umum.

"Jika upaya pemerintah dalam menahan laju impor ilegal bisa berhasil dalam sisa bulan sampai Oktober nanti saya kira momentum Pilkada juga bisa dijadikan sebagai momentum untuk mendorong kinerja produksi dari industri tekstil dan produk turunannya," tuturnya.

Momentum Pilkada 2024 dinilai akan menjadi angin segar bagi manufaktur nasional. Industri makanan dan minuman, tekstil, hingga kertas dan percetakan menjadi sebagian subsektor yang akan menadah berkah perputaran ekonomi selama agenda tersebut berlangsung.

"Kami kira untuk Oktober nanti di mana momentum pilkada diselenggarakan akan menjadi faktor yang bisa mendorong aktivitas dari industri secara umum," imbuhnya.

Dalam hal ini, subsektor industri makanan dan minuman juga merupakan salah satu subsektor industri yang berpotensi meningkatkan kapasitas produksinya selama peralatan Pilkada serentak mendatang.

Namun, upaya menjaga daya beli masyarakat dengan mempertahankan level harga untuk komoditas yang sifatnya strategis akan ikut mempengaruhi secara tidak langsung kinerja industri dalam beberapa bulan ke depan.

"Harapannya dengan harga yang bisa dikontrol di level yang stabil industri bisa memanfaatkan momentum akhir tahun di mana libur akhir tahun juga bisa ikut menggerek kinerja beberapa subsektor industri," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pelaku industri periklanan menilai larangan pemajangan iklan produk tembakau seperti rokok dalam radius 500 meter dari lokasi pendidikan berisiko menimbulkan dampak PHK hingga menekan pendapatan Pemerintah Daerah (Pemda).

Adapun, aturan tersebut terdapat dalam Pasal 449 pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 17/2023 tentang Kesehatan.

Ketua Umum Asosiasi Media Luar-Griya Indonesia (AMLI), Fabianus Bernadi mengatakan penetapan pasal tersebut tanpa melibatkan partisipasi pemangku kepentingan, sehingga cacat proses dan menimbulkan dampak negatif bagi industri periklanan.

"Dampak negatif tersebut mulai dari penurunan omzet, efisiensi tenaga kerja, hingga menekan pendapatan pemda," kata Fabian dalam keterangannya, Kamis (29/8/2024).

Aturan radius tersebut, lanjutnya, bermasalah dan bisa mematikan bisnis periklanan. Sebanyak 86% anggota AMLI akan terdampak langsung akibat aturan ini.

Dia menjelaskan secara rinci dari angka tersebut, setidaknya 44% akan mengalami dampak negatif yang signifikan karena 50% penghasilannya berasal dari iklan produk tembakau. Lebih parahnya, sebanyak 23% sisanya dipastikan terancam gulung tikar jika aturan ini diberlakukan karena sebanyak 75% penghasilannya berasal dari iklan produk tembakau.

Sementara itu, Ketua Badan Musyawarah Regulasi Dewan Periklanan Indonesia (DPI) sekaligus Anggota Tim Perumus Etika Pariwara Indonesia, Herry Margono, berpendapat keputusan tersebut seakan tidak memahami situasi yang terjadi di lapangan.

“Harusnya, PP itu bisa membuat industri semakin berkembang, bukan malah menekan kami,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sutrisno Iwantono, menilai PP 28/2024 cacat proses sejak awal karena tidak melibatkan pemangku kepentingan yang terdampak.

"Kemunculan peraturan ini telah menimbulkan gejolak yang luar biasa dari lintas sektor, termasuk penolakan secara tegas dari para pengusaha periklanan serta pedagang dan peritel," ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, aturan ini dinilai dapat mengancam serapan tenaga kerja di berbagai sektor yang berkaitan dengan industri tembakau hingga mendorong maraknya peredaran rokok ilegal akibat pelarangan yang sepihak.

Selain penolakan untuk Pasal 449, PP ini juga mendapatkan penolakan yang masif untuk Pasal 434, yang melarang penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak, dari para pedagang dan peritel.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyampaikan komoditas kelapa sawit di era pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto akan dimanfaatkan untuk pengembangan biodiesel dan bahan bakar pesawat avtur hijau atau bioavtur. Hal ini seiring dengan Uni Eropa yang menjegal ekspor pertanian perkebunan, termasuk sawit Indonesia.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan bahwa nantinya pemerintah akan meningkatkan komposisi biodiesel dari 35% (B35) menjadi 50% (B50) sehingga Indonesia tidak perlu khawatir jika Uni Eropa tidak membeli kelapa sawit milik Indonesia.

“Kita nggak usah khawatir, itu sebagian besar soal palm oil. Kita nanti kurang karena nanti Pak Prabowo akan naikin dari B20 sekarang B35, naik ke B40, naik B60, selesai, jadi terima kasih [kalau Uni Eropa tidak ekspor],” kata Zulhas saat ditemui seusai acara Strategi & Optimisme Kebijakan Perdagangan Luar Negeri hingga tantangan di WTO di Auditorium Gedung Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (29/8/2024).

Zulhas menuturkan bahwa tak lama lagi Indonesia akan berinvestasi untuk mengembangkan bahan bakar pesawat (avtur) berbasis kelapa sawit atau bioavtur.Dalam prosesnya, bioavtur itu membutuhkan pasokan bahan baku jutaan kelapa sawit.

“Sebentar lagi investasi untuk pesawat avtur, kalau avtur itu bikin lagi 3 juta [kelapa sawit] lagi kesedot, justru kita sekarang akan perlu banyak dari CPO [crude palm oil],” jelasnya.

Meski demikian, Zulhas menyampaikan bahwa Indonesia akan tetap melakukan ekspor kelapa sawit.

Senada, Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Perdagangan Internasional Kemendag Bara Khrisna Hasibuan mengatakan, nantinya akan terjadi pergeseran dari pengembangan industri CPO. Di mana, sebelumnya Indonesia berorientasi pada kegiatan ekspor kelapa sawit.

Skenarionya, dia menjelaskan pemerintah akan memprioritaskan komoditas kelapa sawit untuk kebutuhan pasar dalam negeri yang dikembangkan untuk biodiesel.

“Tetapi juga pada saat yang sama kita tetap akan ekspor karena tentu saja kebutuhan CPO di luar itu masih sangat besar dan Indonesia sebagai produser CPO terbesar di dunia, tentu kita bisa memanfaatkan itu mendatangkanrevenuebagi kita,” katanya.

Untuk itu, dia menyampaikan bahwa ekspor kelapa sawit tidak akan dihentikan sepenuhnya. “Tetapi mungkin dikurangi karena nanti prioritasnya untuk memenuhi domestik market,” terangnya.

Sebelumnya, dalam acara Penutupan Kongres PAN 2024, presiden terpilih Prabowo Subianto mengaku bersyukur jika Uni Eropa tidak ingin membeli kelapa sawit Indonesia. Prabowo mengatakan bahwa Macron sempat membicarakan terkait kebijakan boikot kelapa sawit Indonesia di Uni Eropa.

Namun, Prabowo mengaku bersyukur jika Uni Eropa tidak ingin membeli kelapa sawit Indonesia. Terlebih, Menteri Pertahanan itu mengungkap kini Indonesia menjadi produsen kelapa sawit terbesar di dunia.

“Oh Yang Mulia, nda-nda, nggak usah, kami merasa justru kalau Eropa tidak mau beli kelapa sawit kita, kita bersyukur, blessing in disguise.’ Agak kaget juga beliau [Macron],” kata Prabowo dalam acara Penutupan Kongres PAN 2024, dikutip pada Minggu (28/8/2024).

Keesokan harinya, Prabowo mengaku dirinya bertemu jajaran pengusaha Prancis dan memahami kebijakan Uni Eropa atas embargo kelapa sawit. Dia menyampaikan bahwa Uni Eropa menuduh Indonesia melakukan perusakan hutan sehingga memboikot kelapa sawit Indonesia.

“Mereka yang datang ke kita, mereka yang rusak hutan, habis itu kita yang disalahkan,” ujarnya.

Alih-alih khawatir, Prabowo justru berterima kasih dengan larangan masuknya kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa. Dengan begitu, akan tercipta swasembada energi, termasuk dari kelapa sawit.

“Kalian mau larang, kalian larang kelapa sawit kita masuk ke Eropa, saya katakan thank you very much, terima kasih. Kami akan gunakan kelapa sawit kami untuk kepentingan rakyat kami, kami akan swasembada energi,” jelasnya.

Menurut Prabowo, setidaknya ada dua kunci yang harus dipegang Indonesia, yaitu pangan dan energi. Prabowo menekankan Indonesia tidak perlu risau jika sudah menggunakan dua kunci itu.

“Kalau kita sudah aman pangan, aman energi, kita tidak perlu takut siapapun di dunia ini. Nggak usah kita khawatir ‘rupiah berapa? Rp16.000.’ Kita amankan pangan kita, kita amankan energi kita, baru kita lakukan hilirisasi,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kesepakatan antara Singapura dan Malaysia untuk membangun zona ekonomi khusus (KEK) di Johor diperkirakan akan ditandatangani pada November 2024 mendatang. Kawasan ini akan menjadi alternatif Kawasan Ekonomi Khusus buatan Indonesia yang menyasar pengusaha Singapura yakni Batam, Rempang dan Galang di Kepulauan Riau.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Menteri Johor Onn Hafiz Ghazi dalam sebuah konferensi di Singapura seperti dikutip dari Bloomberg, Kamis (29/8/2024).

Onn Hafiz menjelaskan bahwa jadwal penandatanganan perjanjian tersebut sempat tertunda karena adanya pertemuan pimpinan di kedua negara. Namun, ia optimistis kesepakatan final akan rampung dalam waktu dekat.

"Mudah-mudahan akan ditandatangani pada bulan November," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa para pejabat dari kedua negara tengah menyelesaikan rincian perjanjian definitif tersebut. "Semua pihak terkait, para pengambil keputusan, akan hadir untuk memastikan hal ini terjadi," tambahnya.

Sebelumnya, Malaysia dan Singapura telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) pada Januari 2024 untuk mengembangkan zona ekonomi tersebut. Proyek ini bertujuan untuk menciptakan pergerakan bebas barang dan orang antara negara bagian Johor, yang kaya akan sumber daya, dan Singapura, yang terbatas lahan.

Menurut Menteri Ekonomi Malaysia, Rafizi Ramli, pada bulan Juli lalu, kedua negara semula dijadwalkan menandatangani kesepakatan tersebut pada September 2024. Namun, penandatanganan diundur hingga November.

Pejabat Johor mengungkapkan bahwa KEK di Johor ini berpotensi menciptakan hingga 100.000 lapangan kerja baru di negara bagian tersebut dan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian Malaysia sebesar $26 miliar per tahun pada 2030.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) merespons demo ojek online (ojol) dan kurir online dengan mengajak audiensi 8 peserta aksi untuk audiensi.

Wakil Menteri Kominfo II Angga Raka Prabowo akan menerima audiensi kedelapan peserta aksi. Informasi tersebut disampaikan oleh Dirjen IKP Kominfo Prabu Revolusi kepada wartawan.

"Kami akan serap aspirasi dari kawan kawan ojek online dan secara aktif akan meneruskan dan membahas aspirasi kawan-kawan ke kementerian, lembaga dan industri terkait lainnya," kata Prabu kepada wartawan, Kamis (29/8/2024).

Adapun sampai dengan pukul 16.34 WIB, berdasarkan pantauan Bisnis, massa aksi masih memadati kawasan Patung Kuda. Orasi-orasi masih riuh terdengar dari mobil komando.

Sementara itu, Koalisi Ojol Nasional akan mengadakan aksi unjuk rasa di depan Patung Kuda atau Patung Arjuna Wijaya pada Kamis (29/8/2024) dengan enam tuntutan termasuk layanan tarif serta promosi aplikator.

Koalisi Ojol Nasional akan melakukan penyampaian pendapat di muka umum pada pukul 14.00 WIB dengan sasaran aksi Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Penanggung Jawab Aksi Koalisi Ojol Nasional Andi Kristiyanto menyebutkan enam tuntutan aksi dari unjuk rasa yang akan dilaksanakan besok. Ratusan hingga ribuan driver ojol akan memenuhi Patung Kuda.

Titik kumpul aksi yaitu di Sekretariat DPP Koalisi Ojol Nasional yang berlokasi di Jalan Veteran 1 nomor 26 Jakarta Pusat.

Selain driver dari Jabodetabek, demo ojol juga akan dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari Bandung, Jogjakarta, Bali, Lombok, Jambi, Padang, Cirebon, Serang dan Purwakarta.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkap besaran tarif bea masuk antidumping (BMAD) keramik atas perusahaan China yang akan diberlakukan dalam waktu dekat, yakni di kisaran 32%-60%.

Sekretaris Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Kris Sasono Ngudi Wibowo mengatakan, keputusan tersebut telah disepakati bersama oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan pada Rapat Pleno, 6 Agustus 2024 lalu.

"Itu range-nya disepakati Kemendag dan Kementerian Keuangan 6 Agustus lalu dengan range 32%-60%, nah rapat pleno selesai kita menunggu pemberlakuan PMK-nya [Peraturan Menteri Keuangan]," kata Kris dalam konferensi pers, Kamis (29/8/2024).

Kris menerangkan bahwa antidumping tersebut spesifik menyasar pada produk keramik dari sejumlah perusahaan China yang telah terbukti melakukan praktik dumping ke Indonesia.

Kemenperin telah mengusulkan pengenaan BMAD tersebut ke kementerian terkait bersama dengan pelaku usaha sejak 2021. Untuk itu, dia berharap agar kebijakan tersebut segera berlaku.

"Harapannya segera diberlakukan, indsutri keramik sudah mulai merespons, sentimennya mulai bergeliat, semakin cepat dilakukan semakin baik," tuturnya.

Jika menunggu terlalu lama lagi, Kris mencemaskan produk-produk keramik dari China justru memanfaatkan waktu sebelum kebijakan tersebut berlaku dengan membanjiri pasar domestik dengan barang impor murah.

"Takutnya sentimennya begitu, 1-2 minggu ke depan ini segera diberlakukan dengan cepat, besarannya sudah ditentukan, semua pihak melihat itu sebagai bagian dari penyelamatan dan penataan industri keramik saat ini," pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan menyebut, tarif BMAD keramik impor sebesar 45%-50%. Namun, besaran tersebut dinilai tak efektif membendung banjir impor keramik dari China.

Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Susanto mengatakan, semestinya tarif BMAD impor keramik dari China bisa lebih besar, yakni hingga 80%.

"Jika BMAD antara 70%-80%, kami yakin angka impor bisa turun di atas 50%. Kalau itu terjadi, dampaknya besar sekali ke industri keramik nasional," ujarnya.

Kebijakan antidumping sebesar 40%, menurutnya, belum dapat mendorong daya saing industri keramik lokal untuk melawan keramik impor dari China. Sebab, harga pokok produksi dan harga jual produk impor dari negara tersebut masih lebih kompetitif.

Menurut dia, bea masuk 80% akan menekan harga jual keramik China menjadi US$6,1 per meter persegi, sementara untuk saat ini jual keramik lokal US$6,5 per meter persegi.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestate Indonesia (REI), Joko Suranto menilai implementasi insentif Pajak Pertambahan Nilai Properti Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) perlu dilanjutkan hingga 2025.

Dia menjelaskan, hal itu diperlukan untuk menstimulasi pasar properti tetap bergerak positif. REI berpandangan, PPN DTP yang dapat diterapkan pada 2025 setidaknya cukup sebesar 50% saja.

“Sektor properti tetap membutuhkan stimulus yang memadai sehingga dapat bergerak positif. Terlebih sektor ini diproyeksikan akan mengalami reborn pada semester II/2025, sehingga perlu didorong terus dengan keberadaan PPN DTP di tahun depan, setidaknya sebesar 50%” kata Joko dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (29/8/2024).

Usulan implementasi PPN DTP 50% pada 2025 tersebut melanjutkan keputusan pemerintah yang memperpanjang insentif PPN DTP 100% hingga akhir 2024.

Joko Suranto menilai, keputusan pemerintah memperpanjang pembelian rumah bebas PPN ini diklaim bakal mendorong daya beli masyarakat.

Pasalnya, usai diskon PPN DTP sebesar 100% rampung pada Juli 2024, terjadi penurunan penjualan rumah sekitar 30%-35% dibandingkan dengan periode Januari – Juni yang masih diberlakukan PPN 100%.

Pada saat yang sama, Joko memprediksi penjualan dapat kembali meningkat seperti periode Januari-Juni 2024 lalu dengan rata-rata penyerapan anggaran PPN DTP sekitar Rp160 miliar – Rp170 miliar setiap bulannya.

“Berdasarkan data yang diterima REI, rumah yang paling banyak terserap lewat program PPN DTP adalah rumah seharga di bawah Rp1 miliar dengan persentase sekitar 70%,” jelas Joko.

Sementara sisanya sebesar 30% merupakan rumah di atas Rp1 miliar. Dengan data tersebut, diprediksi pasar hunian di harga Rp1 miliar ke bawah masih akan mendominasi penyerapan PPN DTP.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah kembali memberikan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% untuk pembelian rumah.

Pemberian insentif pemerintah tersebut diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat pada Selasa (27/8/2024).

Notabenenya, insentif PPN DTP 100% untuk pembelian rumah sudah berakhir pada Juni 2024. Meski demikian, Airlangga mengungkapkan insentif tersebut kembali akan berlaku pada 1 September hingga 31 Desember 2024.

Pemberian PPN DTP tersebut akan berlaku untuk unit rumah berharga di bawah Rp5 miliar serta dengan batasan pemberian insensif sebesar Rp2 miliar.

"Insentif PPN DTP akan [kembali] diberikan sebesar 100%, ini sampai dengan bulan Desember 2024 di mana PMK-nya [Peraturan Menteri Keuangan] akan disiapkan Ibu Menteri Keuangan [Sri Mulyani]," jelas Airlangga.