Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menyebut Indonesia menargetkan nilai transaksi minimal US$150 juta atau sekitar Rp2 triliun lebih pada keikutsertaan pengembang gim di ajang Gamescom Jerman 2024 yang berlangsung pada 21-25 Agustus 2024.

Sandi menyebut, ini merupakan kali kelima pengembang gim lokal Indonesia berpartisipasi dalam ajang gim terbesar di dunia itu. Dia juga melihat potensi yang sangat luar biasa dari bursa gim terbesar dunia ini.

“Ini sebagai tindak lanjut dari Perpres No. 19/2024, dimana kami ingin gim-gim lokal ini bisa mendapatkan best practice-nya dari sini [Gamescom],” kata Sandi dalam keterangan resminya, Kamis (22/8/2024).

Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Federal Jerman Arif Havas Oegroseno menambahkan, nilai transaksi terus mengalami peningkatan sejak pertama kali Indonesia berpartisipasi dalam Gamescom. Di 2022, dia mengungkapkan bahwa nilai transaksi dari keikutsertaan Indonesia sebesar US$70 juta dan di 2023 meningkat hingga US$115 juta.

“Jadi ada angka yang terus meningkat,” ujarnya.

Lebih lanjut dia menyampaikan, banyak negara, provinsi, atau pemerintah daerah yang mendukung industri gim daerahnya dalam ajang tersebut. Hal ini diharapkan menjadi inspirasi bagi provinsi di Indonesia yang menjadi pusat-pusat game development.

Apalagi, Arif menyebut bahwa Indonesia sudah dilihat sebagai salah satu games market dunia.

Untuk diketahui, keikutsertaan Gamescom 2024 merupakan hasil kolaborasi dan dukungan antara Kemenparekraf bersama dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), serta Asosiasi Gim Indonesia.

Bursa gim terbesar dunia ini pertama kali digelar pada 2009 dan merupakan salah satu event gim bisnis (B2B) dan konsumen (B2C) dunia. Gamescom selalu masuk ke dalam kalender event yang diikuti oleh developer dan publisher gim tingkat dunia setiap tahunnya.

Adapun tahun ini sebanyak 10 perusahaan gim lokal telah terkurasi. Sepuluh perusahaan itu yakni Agate, Berangin Creative, Fat Raccoon Games, Frame Rats Digital, Gambir Studio, Gingersun, Glory Jam, Klapanom, Niji Games, dan Plexus Studio & Oray Studio.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan segera merampungkan aturan pembatasan penerima bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi Pertalite dan Solar. Rencananya dalam waktu 3 minggu regulasi tersebut akan terbit.

Sekjen Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan regulasi tersebut masih dalam pembahasan dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Namun, dia menargetkan aturan tersebut selesai pada pertengahan September 2024.

"Kita lagi finalisasi dari segi regulasinya mungkin dalam 3 mingguan lagi selesai," kata Dadan di Kementerian ESDM, Kamis (22/8/2024).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan skema penyaluran BBM bersubsidi untuk lebih tepat sasaran akan disahkan oleh Menteri ESDM baru Bahlil Lahadalia.

"Ya ini kan kita lihat baru ada transisi Menteri ESDM. Kita tunggu saha kebijakan BBM subsidi," tuturnya.

Hal ini juga dibenarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, pemerintah terus mengebut penyelesaian revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 yang mengatur ihwal Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM).

Adapun, revisi beleid itu bakal menjadi acuan anyar untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, Pertalite dan Solar. Luhut menuturkan, saat ini pembahasan mengenai batasan kriteria penerima bahan bakar subsidi tersebut masih berjalan di pemerintahan.

"Oh iya, kita sedang jalan [pembahasan],” kata Luhut saat ditemui di JCC Senayan, Rabu (14/8/2024).

Luhut menegaskan bakal merampungkan penyelesaian revisi beleid tersebut sebelum periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selesai.

"Kita akan coba selesai semua sebelum pemerintah berikutnya. Menurut saya itu penting karena tadi menyangkut pada air quality tadi," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menggelar bursa kerja atau job fair Naker Fest 2024 yang akan memfasilitasi 110.000 lowongan kerja di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pada 23-25 Agustus 2024.

Kepala Biro Humas Kemnaker Chairul Fadhly Harahap menyampaikan, 110.000 lowongan kerja ini berasal dari 110 perusahaan, termasuk di dalamnya 15 perusahaan internasional.

“Kami berharap banyak pencari kerja yang mendapat informasi tentang kesempatan karir dari 110.000 lowongan kerja yang tersedia di job fair ini,” kata Chairul dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/8/2024).

Lowongan kerja di Naker Fest 2024 terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya alias gratis. Selain itu, masyarakat dapat mengajukan pertanyaan langsung kepada perwakilan perusahaan, dan bahkan mengajukan lamaran pekerjaan dan seleksi secara langsung di lokasi.

Dia mengharapkan, para pencari kerja yang hadir dalam Naker Fest 2024 dapat menemukan pekerjaan yang sesuai dengan impian dan potensinya. “Ayo temukan pekerjaan idealmu di Naker Fest 2024,” ujarnya.

Adapun hadirnya Naker Fest 2024 ini bertujuan untuk menjadi platform bagi perusahaan dan pencari kerja untuk bertemu dan berinteraksi secara langsung.

Dalam event ini, Kemenaker juga menyediakan layanan Sistem Informasi Pasar Kerja (SIAPkerja) salah satunya Skillhub.

Melalui skillhub, pengunjung dapat mencari tahu mengenai layanan pelatihan, baik untuk meningkatkan kompetensi (upskilling), maupun memperbarui kompetensi (reskilling).

Layanan ini disediakan agar kompetensi angkatan kerja Indonesia semakin meningkat, sehingga dapat memenuhi kriteria kebutuhan tenaga kerja, baik dari sektor industri maupun sektor lainnya

“Kami berharap banyak pencari kerja yang mendapat informasi tentang kesempatan karir dari 110.000 lowongan kerja yang tersedia di job fair ini,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengumumkan sebanyak 4.345 kendaraan angkutan barang melanggar aturan termasuk kendaraan milik PT Batavia Prosperindo Trans Tbk. (BPTR) dan PT Adi Sarana Armada Tbk. (ASSA).

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Risyapudin Nursin mengatakan hingga saat ini pihaknya telah memeriksa sebanyak 8.096 kendaraan dan ditemukan sebanyak 4.345 kendaraan atau 53,66% melakukan pelanggaran ketentuan.

“Pengawasan dan gakkum ini dilakukan mulai tanggal 19 hingga 24 Agustus nanti. Setelah tiga hari dilakukan pengawasan secara intensif ditemukan sebagian besar kendaraan barang masih melakukan pelanggaran,” kata Risyapudin, Kamis (22/8/2024).

Adapun dari jenis-jenis pelanggaran yang ada, kendaraan paling banyak melanggar ketentuan daya angkut atau overloading yaitu sebanyak 2.067 kendaraan atau 47,57%. Disusul oleh pelanggaran dokumen kendaraan sebanyak 2.060 atau 47,41%.

Sementara untuk persyaratan teknis laik jalan kendaraan masih ada yang melanggar sebanyak 96 kendaraan atau 2,21%. Sisanya yaitu pelanggaran pada dimensi kendaraan sebesar 1,20% dan tata cara muat kendaraan sebesar 1,61%.

Pihaknya mengatakan untuk kendaraan-kendaraan yang melakukan pelanggaran diberikan sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan seperti sanksi peringatan hingga tilang oleh kepolisian sehingga diharapkan akan menimbulkan efek jera baik bagi pemilik barang, pemilik kendaraan maupun pengemudi.

Sementara itu, data Kemenhub juga menyebutkan sepuluh perusahaan yang paling banyak melakukan pelanggaran termasuk ASSA dan BPTR. Secara lebih jelas yaitu PT Indomarco Pristama, PT Erasakti Wiraforestama, PT Adi Sarana Armada Tbk. (ASSA), PT Seino Indomobil, PT Serasi Autoraya, PT Siba Surya, PT Bali Indoraya, CV. teman Setia, PT. Batavia P Trans, Tbk. (BPTR) dan CV Star Medan Jaya.

Bisnis.com, JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berencana memanggil travel-travel haji dan jemaah haji khusus usai adanya laporan mengenai penyelewengan penggunaan kuota haji khusus di 2024.

Anggota Pansus Haji Luluk Nur Hamidah menyampaikan, pemanggilan ini dilakukan agar Pansus dapat melakukan pendalaman penggunaan kuota haji khusus terhadap penyelenggara perjalanan haji, termasuk jemaah haji khusus.

“Jadi beberapa pihak travel kita panggil dan juga beberapa jemaah yang berangkat yang menggunakan akses kuota haji khusus,” kata Luluk saat ditemui di Ruang Rapat Banggar, DPR RI, Kamis (22/8/2024).

Menurut laporan yang diterimanya, terdapat beberapa calon jemaah yang membayar dengan nominal tertentu ke travel haji agar bisa berangkat lebih cepat alias tidak sesuai antrian. Padahal, calon jemaah ini baru mendaftar tahun lalu.

Luluk menyebut, kasus ini tidak hanya terjadi pada jemaah haji khusus tapi juga jemaah reguler. Dia mengungkap, terdapat beberapa jemaah haji reguler yang baru mendaftar sekitar lima tahun tetapi sudah bisa berangkat haji tahun ini dan mengambil porsi kuota tambahan.

Menurutnya, tindakan tersebut telah menyalahi aturan yang telah disepakati, di mana baik haji reguler maupun khusus harus berangkat sesuai dengan antriannya.

Oleh karena itu, pihaknya turut berencana memanggil jemaah haji reguler untuk melakukan verfiikasi terhadap laporan-laporan yang masuk ke lembaganya.

“Kira-kira bener nggak yang tadi karena adanya sejumlah uang yang mereka bayarkan sehingga membuat mereka bisa berangkat dan mengambil porsi yang kuota tambahan itu,” tuturnya.

Untuk diketahui, kuota haji Indonesia 2024 telah disepakati sebanyak 241.000 jemaah. Jumlah itu terdiri dari 221.000 jemaah kuota resmi 2024 dan 20.000 jemaah untuk kuota tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi.

Dengan alokasi tersebut, DPR menilai bahwa kuota untuk haji reguler seharusnya mencapai 221.720 jemaah dan 19.280 jemaah untuk kuota haji khusus. Mengingat, kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8% dari kuota haji Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No.8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Namun, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengubah komposisi pembagian kuota haji menjadi 213.320 untuk jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menag pada 13 Maret 2024.

Hal tersebut lantas menjadi pembahasan dalam rapat Pansus pada Rabu (21/8/2024). Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief yang hadir sebagai saksi dalam rapat tersebut lantas dihujani dengan berbagai pertanyaan, mulai dari pembagian kuota haji khusus 2024 hingga dasar hukum pengalihan kuota.

Sejumlah Anggota Pansus Haji sempat mempertanyakan siapa yang memiliki ide untuk mengubah kuota haji dan cara menentukan travel yang memberangkatkan jemaah haji khusus.

“Bagaimana cara menentukan travel yang memberangkatkan jemaah haji khusus? Bagaimana menentukan jumlah jemaah yang diutus per travel?”

“Apakah bapak mengenal adanya kuota percepatan? Mekansimenya gimana?”

Anggota Pansus Haji John Kenedy Azis juga menanyakan apakah benar ada jemaah haji yang berangkat tidak berdasarkan Sistem Informasi dan Komputerasi Haji Terpadu (Siskohat).

“Apakah betul ada pemberangkatan jemaah haji itu reguler/khusus tidak berdasarkan Siskohat padahal kuota haji khusus sudah antri 7 tahun, landasan hukumnya? Darimana kok bisa tiba-tiba berangkat?” tanya dia, Rabu (22/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) melakukan pengalihan rute dari arah Pluit dan Arah Pinang Ranti akibat aksi demo yang semakin tidak kondusif.

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Kusuma Wardhani menjelaskan mengingat pendemo di depan DPR MPR sudah tidak kondusif dan tol diblokade mahasiswa sekitar jam 15:50 WIB, maka dari itu di ambil tindakan pengalihan jalur VIA KOR 1.

Secara lebih rinci yaitu arah pluit di mana bus selepas pelayanan di semanggi ambil kiri turun ke bawah ke jalur kor 1 - TL Sarinah keluar jalur -TL Bank Indonesia belok kiri - Jln. Kebon Sirih - Hotel Millenium belok kiri - Jln. Fachrudin - Jati Baru Lurus - Jln. Cideng Barat - TL Tarakan belok Kiri-Tomang - Tanjung Duren.

Sementara arah Pinang Ranti yaitu bus selepas pelayanan di halte tanjung duren di TL tomang belok kiri - RS Tarakan- belok kanan Jalan Cideng Barat - Jati Baru - Jalan Kebon Sirih - ambil jalur kor 1- Semanggi & pelayanan awal di halte Widya Candra arah pinang ranti.

Ayu menjelaskan Pelayanan Pluit-Pinang Ranti (9) dialihkan dari pluit via koridor 1. Sementara itu Pelayanan Grogol-PGC (9A) Perdanan dialihkan dari pinang ranti via koridor 1.

Sebelumnya, terdapat beberapa informasi pengalihan yang terus dilakukan Transjakarta di platform X. Beberapa di antaranya adalah pemendekan rute beberapa koridor hingga pengalihan rute.

Seperti yang diketahui, sejumlah kelompok dari berbagai elemen masyarakat sipil menggelar aksi unjuk rasa guna menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada usai Baleg DPR menyepakati revisi tersebut pada Rabu (21/8) dan rencananya RUU akan disahkan DPR pada Kamis (22/8).

Para aktivis ini menyuarakan bahwa ada dugaan revisi UU Pilkada sebagai upaya untuk menganulir dua putusan MK terkait pilkada, yaitu Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII oleh Badan Legislasi DPR RI dan pemerintah lewat revisi UU Pilkada.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali membuka program konversi sepeda motor berbahan bakar fosil menjadi motor listrik sebanyak 1.000 unit, khusus masyarakat Jabodetabek.

Adapun, program konversi motor listrik untuk 1.000 unit ini digelar yang kedua kalinya setelah sebelumnya dilakukan pada 2022 lalu untuk mendongkrak minat masyarakat.

Sekjen Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan program kali ini menggandeng berbagai pihak, termasuk badan usaha sebagai pemberi sponsorship dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) hingga pemasok komponen konversi sepeda motor listrik.

"Saya sampaikan dengan mengucap bismillah konversi sepeda motor konvensional menjadi sepeda motor listrik secara gratis 1.000 unit bagi masyarakat Jabodetabek dimulai," kata Dadan di Kementerian ESDM, Kamis (22/8/2024).

Sejumlah badan usaha yang ikut dalam pendanaan program konversi motor listrik tahun ini yaitu PT PLN (Persero), PT Freeport Indonesia, PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Amman Mineral Nusa Tenggara, PT Vale Indonesia.

Selain itu, PT Adaro Energy Indonesia, PT Antam (Persero), PT Timah (Persero), PT Bukit Asam, Harita Nickel, dan badan usaha baik itu swasta maupun BUMN lainnya.

Selain Program Konversi Gratis untuk SMK, Kementerian ESDM juga telah meluncurkan Program Konversi Gratis bagi masyarakat umum di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, tahap 1 sebanyak 500 unit dan selanjutnya 500 unit untuk tahap 2 untuk tahun 2024.

Untuk diketahui, dukungan dari sejumlah perusahaan berupa pemberian dana CSR sebesar Rp 6 juta/unit sepeda motor untuk mengurangi biaya konversi.

"Saya kira ini menjadi salah satu inisiatif yang sangat baik dan kita yang ada di ruangan ini mungkin umumnya kan bukan pengguna, tapi punya kapasitas untuk mendorong supaya ini bisa berjalan lebih cepat," ujarnya.

Dadan menuturkan sebelumnya, pemerintah telah memberikan anggaran Rp350 miliar namun masih tidak laku karena insentif atau subsidi yang diberikan ke konsumen sebesar Rp7 juta dinilai kurang.

"Sehingga tadi dimumkan bahwa sekarang angkanya Rp10 juta. Tapi itu angkanya Rp10 juta ternyata tidak banyak dari sisi APBN untuk tahun ini," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memproyeksikan nilai belanja perpajakan (insentif pajak) sebesar Rp445,5 triliun pada 2025 atau tahun pertama pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. Kendati demikian, insentif pajak jumbo tersebut diyakini tak akan efektif tanpa adanya kepastian hukum.

Direktur Eksekutif MUC Tax Research Institute Wahyu Nuryanto menilai, selama ini kebijakan insentif pajak sudah sangat menggiurkan. Pada tahun ini, outlook belanja perpajakan senilai Rp399,9 triliun.

Kendati demikian, Wahyu melihat secara umum dampaknya belum terlalu besar untuk pertumbuhan ekonomi. Fasilitas insentif pajak yang ditawarkan kepada sektor-sektor yang bisa menjadi sumber baru pertumbuhan ekonomi belum banyak digunakan.

Menurutnya, besaran insentif bukan menjadi isu. Oleh sebab itu, yang ada merupakan permasalahan administratif seperti ketidakpastian hukum.

"Mungkin penyebabnya adalah karena masih ada keraguan dari investor. Dengan kata lain, isunya adalah kepastian hukum atas fasilitas insentif yang ditawarkan," jelas Wahyu kepada Bisnis, Kamis (22/8/2024).

Lebih lanjut, dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 dijelaskan insentif perpajakan banyak diarahkan untuk pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yang diperkirakan mencapai Rp265,6 triliun, diikuti pajak penghasilan (PPh) yang sebesar Rp144,7 triliun.

Wahyu menganggap, alokasi tersebut cukup relevan karena PPN dan PPnBM adalah jenis pajak yang melekat dengan transaksi barang serta jasa. Jika target pemerintah ingin menggenjot daya beli masyarakat maka intensif untuk PPN dan PPnBM dirasa sudah tepat.

"Persoalannya adalah saya melihat pemberian insentif harus mempertimbangkan kegiatan atau sektor ekonomi yang memberikan dampak lanjutan lebih besar," ujarnya.

Dia menerangkan, data Belanja Perpajakan yang dirilis BKF Kemenkeu pada 2022 mengestimasikan belanja perpajakan tahun depan sebagian besar diberikan untuk pelaku usaha UMKM senilai Rp61 triliun dan penyerahan barang pokok sebesar Rp52 triliun.

Jumlah tersebut, sambungnya, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan insentif PPN dan PPnBM untuk sektor konstruksi yang hanya Rp368 miliar padahal efek penggandanya (multiplier effect) terhadap ekonomi lebih besar. Dia menyimpulkan, terjadi ketimpangan besar antara insentif untuk menjaga daya beli dengan insentif yang berorientasi pada sektor-sektor yang memiliki efek pengganda.

"Tapi perlu dicatat, hal ini bukan berarti insentif untuk UMKM dan sembako dikurangi, melainkan insentif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dioptimalkan," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal melelang 3 Seksi Jalan Tol Akses Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada semester I/2025.

Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja menuturkan bahwa 3 seksi Tol IKN itu akan rampung pada akhir tahun ini.

“Ya pertengahan tahun depan [lelangnya], kan tahun ini baru selesai konstruksi,” tuturnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Kamis (22/8/2024).

Endra merinci, bila konstruksi 3 ruas Tol IKN itu rampung masih akan dilakukan primary hand over (PHO). Kemudian, masih akan memasuki masa pemeliharaan selama 6 bulan untuk mengecek hasil konstruksi.

Apabila tahapan-tahap tersebut telah terpenuhi, Endra menegaskan bahwa barulah proses lelang bakal dilakukan.

“Sesudah 6 bulan itu harus dipindahkan ke operator. Itu sudah tanggung jawab operator nanti. Nah untuk sampai ke situ apakah nanti operatornya Jasa Marga ataukah Hutama Karya apakah Waskita Karya atau yang lain ya lelang,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono juga sempat menjelaskan lelang tersebut bakal dilakukan apabila proses konstruksi jalan tol di IKN telah sepenuhnya rampung dikerjakan.

Dia menuturkan, lelang dilakukan untuk mencari badan usaha jalan tol (BUJT) yang bakal melakukan pengelolaan dan operasional jalan tol di IKN.

“Iya akan dilelang ke Badan Usaha Jalan Tol untuk operasionalnya nanti,” kata Basuki saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (20/6/2024).

Adapun, tiga seksi utama yang tengah dilakukan percepatan pembangunannya rata-rata mencapai 90%. Dengan perincian, Akses Tol 3A Karang Joang - KKT Kariangau sepanjang 13,4 kilometer (km) mencapai 83%.

“Kemudian Tol IKN Seksi 3B [KKT Kariangau - Simpang Tempadung sepanjang 7,3 km] progresnya mencapai 96%,” jelasnya dalam rapat kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Rabu (21/8/2024).

Selanjutnya, progres Tol IKN Seksi 5A Simpang Tempadung - Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,7 km saat ini progresnya telah mencapai 91%.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) akan mentransformasi sistem perpajakan menjadi terbuka alias open system sebagai upaya migrasi ke ekosistem digital.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak DJP Iwan Djuniardi menjelaskan bahwa setidaknya ada tiga konsep transformasi yang diterapkan otoritas. Dalam ekosistem digital, lanjutnya, yang paling utama merupakan data.

"Kalau bicara digital, bicara data. Kemudian yang kedua, ini yang tadi kerja sama, kita membuat open system, open and integrated system. Ketiga adalah bagaimana membuat otomasi, artinya auto regulated ecosystem," jelas Iwan seperti yang disiarkan kanal YouTube Direktorat Jenderal Pajak, Kamis (22/8/2024).

Dia mengakui, dengan sistem terbuka tersebut maka muncul potensi kebocoran data pribadi para wajib pajak. Kendati demikian, Iwan menekankan bahwa sudah ada UU Perlindungan Data Pribadi dan Pasal 34 UU HPP yang melindungi data pribadi warga dan melarang DJP sebarkan data wajib pajak.

Tak sampai situ, dia menyatakan DJP juga memakai teknologi enkripsi, two factory authentication (autentikasi dia faktor), dan digital certificate (sertifikasi digital) untuk meminimalisir data wajib pajak tidak bocor. Terakhir, Iwan mengklaim DJP juga sudah mendapatkan sertifikat ISO 27001 yang menjadi standar internasional untuk sistem manajemen keamanan informasi.

"Alhamdulilah dua kali di-assess [dinilai] ternyata dari sisi tata kelola dan teknologi DJP sudah dianggap mampu mengelola data sebanyak itu," katanya.

Lebih lanjut, dia menyatakan DJP akan mempunyai Core Tax Administration System (CTAS) alias Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang dijadwalkan rilis pada akhir 2024.

Apa Itu Core Tax System Pajak?

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan bahwa core tax adalah reformasi sistem teknologi informasi serta manajemen data dan proses bisnis. Setidaknya, terdapat sembilan tujuan dari implementasi core tax sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 40/2018.

"[Pertama], melakukan otomasi dan digitalisasi layanan administrasi perpajakan dari mulai pendaftaran, ekstensifikasi, pembayaran, pelaporan, layanan wajib pajak, data pihak ketiga, pertukaran informasi," tulis Sri Mulyani dalam unggahan Instagram @smindrawati, Kamis (1/8/2024).

Tujuan kedua, meningkatkan data analytics berupa kepatuhan wajib pajak berbasis risiko, business intelligence, pengelolaan akun wajib pajak terdiri dari 3 modul, yaitu revenue accounting system, taxpayer profile, dan potential revenue monitoring.

Ketiga, menciptakan transparansi akun wajib pajak dengan kemampuan melihat seluruh transaksi untuk mempermudah pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan.

Keempat, perbaikan layanan perpajakan yang cepat, dapat diakses dari berbagai saluran dan dapat dimonitor secara real-time oleh wajib pajak.

Kelima, pengawasan dan penegakan hukum yang lebih berkeadilan bagi Wajib Pajak. Keenam, menyediakan data yang lebih kredibel (valid dan terintegrasi) dan memperluas jaringan integrasi data pihak ketiga.

Ketujuh, menciptakan knowledge management for better decision dan menjadikan DJP sebagai data and knowledge driven organization. Terakhir, laporan keuangan DJP yang hati-hati dan akuntabel (Revenue Accounting System).

Bisnis.com, JAKARTA - PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter menyiapkan tambahan personil pengamanan di empat stasiun akibat adanya aksi demonstrasi penolakan RUU Pilkada.
VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus mengatakan dalam mengantisipasi rencana kegiatan penyampaian aspirasi oleh kelompok masyarakat di berbagai tempat, KAI Commuter melakukan antisipasi-antisipasi untuk tetap dapat melayani pengguna Commuter Line pada hari ini.
“KAI Commuter melakukan penambahan personil pengamanan di area stasiun, dan jika diperlukan KAI Commuter juga akan melakukan pengaturan pola operasi perjalanan KRL mengikuti situasi di lintas,” jelas Joni dalam keterangan resmi, Kamis (22/8/2024).
Penambahan personil pengamanan terdiri dari internal KAI Commuter dan unsur TNI/POLRI di stasiun-stasiun yang dekat dengan kegiatan penyampaian aspirasi tersebut seperti Stasiun Palmerah, Sudirman dan Stasiun Tanah Abang.
Jumlah petugas yang disiagakan adalah 32 personil pengamanan di Stasiun Palmerah, 17 personil di Stasiun Sudirman dan 28 personil di Stasiun Tanah Abang serta menyiagakan mobil rescue dan mobil ambulans serta tenaga medis untuk dukungan layanan.
Pada pelayanan operasional perjalanan Commuter Line hari ini masih normal dengan mengoperasikan sebanyak 1.048 perjalanan Commuter Line.
“KAI Commuter akan melakukan antisipasi dengan melakukan rekayasa pola operasi secara situasional sesuai dengan kondisi di lintas,” tambah Joni.
Seperti yang diketahui, sejumlah kelompok dari berbagai elemen masyarakat sipil menggelar aksi unjuk rasa guna menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada usai Baleg DPR menyepakati revisi tersebut pada Rabu (21/8) dan rencananya RUU akan disahkan DPR pada Kamis (22/8).
Para aktivis ini menyuarakan bahwa ada dugaan revisi UU Pilkada sebagai upaya untuk menganulir dua putusan MK terkait pilkada, yaitu Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII oleh Badan Legislasi DPR RI dan pemerintah lewat revisi UU Pilkada.

Bisnis.com,JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI batal menggelar rapat Pansus yang sedianya dijadwalkan hari ini, Kamis (22/8/2024) di Ruang Rapat Badan Anggaran, Kompleks Parlemen.

Anggota Pansus Luluk Nur Hamidah menyampaikan, rapat Pansus batal digelar lantaran para anggota termasuk saksi tidak dapat masuk ke lingkungan Parlemen Senayan lantaran akses masuk ditutup oleh aksi demontrasi Rancangan Undang-undang (RUU) Pilkada.

“Kalau yang hari ini [rapat Pansus] batal,” kata Luluk saat ditemui di Ruang Rapat Banggar, DPR RI, Kamis (22/8/2024).

Pihaknya juga mempertimbangkan aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat di luar gedung DPR RI, sehingga memutuskan untuk menunda rapat Pansus Haji hari ini.

Awalnya anggota DPR RI yang tergabung dalam Pansus akan kembali melanjutkan pemeriksaan hari ini, Kamis (22/8/2024). Dalam jadwal yang beredar, Pansus Haji digelar pukul 10.00 WIB dengan agenda pemeriksaan Direktur Bina Haji Khusus dan Umrah, Ditjen PHU Kementerian Agama (Kemenag).

Kemudian pada pukul 13.00 WIB akan dilakukan pemeriksaan terhadap Irjen Kemenag dan 15.30 WIB dengan Kausbdit Data Siskohat Ditjen PHU Kemenag.

Namun, rapat pagi di undur lantaran ada Rapat Paripurna (Rapur) dan dijadwalkan pukul 13.00 WIB. Sayangnya, hingga pukul 16.17 WIB rapat tak kunjung dimulai dan diputuskan untuk dilanjutkan besok, Jumat (23/8/2024).

“Besok kita lanjutin lagi, sebelum Jumatan sekitar jam 10.00 WIB,” ungkap Luluk.

Luluk menuturkan, hari ini Pansus Haji berencana untuk mendalami dan meminta keterangan bagaimana operator sistem haji melakukan tugasnya, termasuk data-data keseluruhan jemaah yang ada dan apakah jemaah haji yang berangkat sesuai dengan urutannya.

Anggota Pansus Haji juga akan melakukan pemeriksaan terhadap Irjen Kemenag, apakah sudah menjalankan tugasnya dengan baik di lapangan.

“Kayak gitu mau kita lihat. Jadi Irjen ini aktif atau pasif,” pungkasnya.