Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan energi terbarukan asal Uni Emirat Arab (UEA), Masdar, dikabarkan berminat untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Ibu Kota Nusantara (IKN). Perusahaan ini disebut sedang melakukan studi kelayakan guna membangun fasilitas PLTS di ibu kota baru.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa perusahaan energi terbarukan milik Uni Emirat Arab (UEA) Masdar tertarik untuk berinvestasi di IKN.

Dia mengatakan raksasa energi itu ingin melakukan investasi energi hijau di Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui proyek PLTS terapung di ibu kota baru.

"Ada yang energi dari UEA. Floating, tenaga surya. [Namun] belum [ditentukan] lokasinya," katanya kepada wartawan usai menghadiri undangan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno bersama dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) pada Selasa (6/8/2024) sore.

Basuki yang juga Plt. Kepala Otorita IKN itu mengaku telah bertemu dengan perwakilan Masdar dengan hasil bahwa perusahaan tersebut tengah melakukan feasibility study atau studi kelayakan dalam merealisasikan proyek PLTS terapung di IKN.

Lantas, seperti apa profil Masdar dan rekam jejak perusahaan asal UEA tersebut?

Masdar nyatanya sudah lama berkecimpung di sektor energi terbarukan. Bahkan, Masdar menjadi salah satu perusahaan energi bersih terbesar di bidangnya dan memiliki posisi yang baik untuk memimpin industri dalam skala global.

Melansir laman resminya, masdar.ae, Rabu (7/8/2024), Masdar merupakan perusahaan energi terbarukan yang berpusat di Abu, Dhabi, UEA.Perusahan ini mengembangkan pembangkit listrik skala utilitas, proyek jaringan komunitas, penyimpanan energi, sistem yang berfokus pada efisiensi, dan proyek demonstrasi teknologi.

Pada 2006, pemerintah UEA mendirikan Abu Dhabi Future Energy Company PJSC (Masdar) guna memanfaatkan serta membangun keahlian dan kepemimpinan UEA di sektor energi global sekaligus mendukung diversifikasi ekonomi dan sumber energinya untuk kepentingan generasi mendatang.

Didirikan oleh Sultan Ahmed Al Jaber, Masdar telah mencatatkan beragam capaian di sektor energi terbarukan seperti peresmian pembangkit listrik tenaga surya terkonsentrasi pertama di Timur Tengah, Shams 1, dan pengembangan salah satu ladang angin lepas pantai terbesar di dunia, London Array.

Masdar kemudian memasuki babak baru dalam sejarahnya. Tepatnya pada Desember 2021, Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA) dan Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) mengumumkan akan bergabung dengan Mubadala Investment Company sebagai pemegang saham Masdar untuk menciptakan pusat energi bersih yang mendunia.

Kemitraan ini kemudian menghadirkan pengalaman yang luas dalam energi terbarukan yang dimiliki oleh TAQA, Mubadala, dan Masdar, bersama dengan pengalaman ADNOC dalam hidrogen dan infrastruktur, kemampuan perdagangan global, dan jaringan logistik.

Lalu di Desember 2022, struktur kepemilikan saham baru mulai berlaku, melahirkan Masdar baru. The New Masdar merupakan pusat energi bersih yang akan mempelopori inisiatif strategis Net Zero UEA pada 2050, sekaligus memperkuat peran UEA sebagai pemimpin global dalam ekonomi hidrogen hijau.

Adapun hingga saat ini, Masdar diketahui telah mengembangkan proyek di lebih dari 40 negara di enam benua dan telah maupun berkomitmen untuk berinvestasi dalam proyek-proyek di seluruh dunia. Tercatat, nilai gabungannya mencapai lebih dari US$30 miliar atau setara Rp482 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan populasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bakal dibatasi hanya 300.000 orang saja.

Direktur Pembangunan Jalan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian PUPR, Wida Nurfaida, menjelaskan bahwa secara perencanaan wilayah IKN terbagi menjadi 3 area.

Perinciannya, tahap awal pemindahan populasi akan difokuskan di area KIPP seluas 6.671 hektare, Kawasan Wilayah IKN seluas 56.181 hektare dan Kawasan Pengembangan IKN seluas 256.142 hektare

"Populasinya diharapkan di IKN sendiri sampai dengan tahun 2045 untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan dan Kawasan IKN sendiri diharapkan populasi tidak banyak, hanya 180 (ribu) sampai dengan 300 (ribu) orang," kata Wida di Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (7/8/2024).

Sementara itu, untuk Kawasan Pengembangan Ibu Kota Nusantara sendiri diharapkan populasinya dapat mencapai 1,8 juta hingga 2 juta orang.

Bukan tanpa alasan, pembatasan penduduk di wilayah KIPP dilakukan lantaran kawasan ini bakal difokuskan sebagai pusat pemerintahan semata.

Lebih rinci, Kawasan KIPP sendiri, terbagi menjadi tiga zona. Pertama adalah Zona A yang terdiri dari Kawasan Inti Pemerintahan, di mana terdapat Istana Negara dan Istana Garuda.

Kemudian, Zona 1B sendiri merupakan Pusat Pemerintahan untuk Edukasi. di mana terdapat Universitas berstandar internasional dan juga Pusat Olahraga.

"Untuk Zona 1C sendiri merupakan Pusat Pemerintahan di bidang kesehatan. Di mana terdapat rumah sakit, baik rumah sakit pemerintah, rumah sakit internasional, maupun perumahan," pungkas Wida.

Sementara itu, hingga saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menandatangani Keputusan Presiden (Kepres) terkait dengan pemindahan IKN.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin memastikan bahwa penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara bakal terjadi sebelum pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih periode 2024–2029 pada Oktober mendatang.

Ngabalin mengatakan bahwa pekan depan KSP akan kembali melakukan diskusi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas mengenai perkembangan dari Keppres tersebut.

“Jadi Selasa [6/8/2024] atau Rabu [7/8/2024] kami bicarakan atau diskusi, yang gini-gini saya tanya ke Presiden. [Hasil pertemuan] itu nanti mungkin tata cara ada DIM, bagaimana DIM dengan DPR ke pemerintah dilihat dibagi kemudian langkah apa yang dilakukan,” tuturnya kepada wartawan, Sabtu (3/8/2024).

Di sisi lain, Kepala KSP Moeldoko telah menyampaikan usulan agar Keppres mengenai pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Nusantara bisa segera rampung.

Dia menyebut telah melayangkan surat kepada Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) agar dokumen tersebut rampung sebelum agenda pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.

“Kami sedang mengusulkan itu ya, memo kepada Pak Mensesneg supaya pengertiannya, bahwa nanti kan ada presiden dan wakil presiden akan dilantik di Ibu Kota. Ya ini saya sudah menyampaikan surat kepada pak mensesneg tentang itu,” kata Moeldoko kepada wartawan di Kantor KSP, Bina Graha, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) tidak mempermasalahkan langkah Menteri ESDM yang ingin memberikan subsidi harga gas dari hulu untuk pemanfaatan jaringan gas (jargas) rumah tangga.

Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro menyampaikan, jika memang subsidi jargas untuk rumah tangga dibutuhkan untuk mengurai impor LPG. Maka, pihak SKK Migas akan mensuport rencana tersebut.

“Kalau dari pemerintah sendiri salah satu yang melihat dibutuhkan [subsidi] supaya mengurangi misalnya konsumsi dari LPG, impor LPG dan lain-lain itu dibutuhkan jargas, ya kita akan support,” kata Hudi saat ditemui di Gedung SKK Migas, Rabu (7/8/2024).

Terkait dengan harga jargas untuk rumah tangga, Hudi menuturkan pemerintah sudah menetapkan harga yang akan dipakai. Namun, dirinya belum mengetahui berapa harga yang akan dipatok dan skema pensubsidian nantinya akan seperti apa.

“Nah, terkait dengan harga seinget saya itu sudah ada ketetapan dari pemerintahnya sendiri. Sudah ada penetapan harga dari Pak Menteri [ESDM],” tutur Hudi.

Lebih lanjut, Hudi mengatakan perlu adanya perhatian untuk harga gas yang nantinya tersalurkan di masyarakat. Sebab, Hudi sempat mendapatkan laporan adanya jargas yang masih mahal.

Dirinya menjelaskan, untuk SKK sendiri tidak dapat mengontrol harga gas yang nantinya tersalurkan ke masyarakat. Karena, kontrol dari SKK hanya dari lifting hingga kepada titik serah.

“Nggak mungkin itu dari hulu dong karena kan hulu harganya udah dipatok. Ya kan, berarti yang harus ditanyakan midstream ke hilirnya,” ujarnya.

Adapun, Kementerian ESDM tengah menggodok kebijakan pemberian subsidi harga gas dari hulu untuk pemanfaatan jaringan gas (jargas) rumah tangga.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, pemberian subsidi tersebut agar harga gas untuk pengguna jargas rumah tangga dapat lebih terjangkau.

“Jadi kita sedang mengkaji opsi untuk pemerintah menyubsidi gas hulu untuk jaringan gas. Sekarang ini kan yang disubsidi kan LPG, kata Arifin di Ditjen Migas Kementerian ESDM, Jumat (2/8/2024).

Langkah tersebut sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan pemanfaatan jargas rumah tangga dan menekan impor LGP. Arifin menuturkan bahwa Indonesia saat ini masih mengimpor LPG hingga 6 juta ton per tahun.

Arifin menyampaikan, saat ini kebijakan tersebut masih dikaji lebih dalam oleh pemerintah.

“Hemat devisa impor. Nah, ini kita juga lagi mengelola kebijakannya bagaimana harga gas hulu itu bisa murah sehingga memang masyarakat penerima jargas di rumah itu juga daya belinya tidak terganggu,” ujar Arifin.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi memperluas kewenangan Direktur Jenderal atau Dirjen Pajak untuk menentukan praktik penipuan yang bertujuan hindari kewajiban menyampaikan informasi keuangan.

Perluasan wewenang Dirjen Pajak itu tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 47/2024 tentang Akses Informasi Keuangan yang ditandatangani Sri Mulyani dan diundangkan pada Selasa (6/8/2024).

Dalam aturan lama, Pasal 2 ayat (1) PMK No. 70/2017, wewenang utama Dirjen Pajak hanya untuk mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari lembaga jasa keuangan (LJK), LJK lainnya, dan/atau entitas lain.

Meski demikian, kini aturan baru memperluas wewenang Direktur Jenderal Pajak. Dalam Pasal 30A ayat (3) PMK No.47/2024 disebutkan:

Direktur Jenderal Pajak berwenang:

a. menentukan kesepakatan dan/atau praktik sebagai suatu kesepakatan dan/atau praktik dengan maksud dan tujuan untuk menghindari kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan; dan

b. memperoleh informasi keuangan, termasuk keterangan dan/atau informasi lainnya, yang berkaitan dengan kesepakatan dan/atau praktik sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Artinya, selain berwenang mendapatkan akses informasi keuangan dari LJK, kini Direktur Jenderal Pajak bisa menentukan praktik penipuan dari LJK yang tidak kooperatif untuk memberikan akses informasi keuangannya.

Sejalan, Dirjen Pajak juga bisa meminta klarifikasi kepada LJK atau entitas lain apabila terdapat indikasi pelanggaran atas pemenuhan ketentuan penyampaian laporan rekening keuangan

Dirjen Pajak kemudian dapat menyampaikan teguran tertulis apabila tidak terdapat klarifikasi atau tidak memenuhi ketentuan setelah 14 hari diterimanya permintaan klarifikasi. Apabila teguran tertulis tidak diindahkan, Dirjen Pajak dapat melakukan pemeriksaan.

Dalam pertimbangannya, beleid terbaru Kementerian Keuangan ini dibuat untuk penyesuaian terhadap ketentuan mengenai petunjuk teknis akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Lebih lanjut, PMK No. 47/2024 bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi LJK atau entitas lain dalam menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Selain itu, agar ada ketentuan mengenai anti penghindaran sesuai dengan standar pelaporan umum.

Bisnis.com, JAKARTA — Destry Damayanti yang baru saja dilantik sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) untuk periode kedua, mengungkapkan soal dampak dari ancaman resesi di Amerika Serikat terhadap Tanah Air.

Destry meyakini Indonesia masih akan tetap resilien di tengah ekonomi AS yang terancam menghadapi resesi.

"Saya rasa kita masih bisa punya daya tahan menghadapi goncangan, tapi paling tidak kita akan lebih pasti," ujarnya usai dilantik sebagai Deputi Gubernur Senior BI di Mahkamah Agung, Rabu (7/8/2024).

Hal tersebut tercermin dari kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terjaga di kisaran 5%. Teranyar pada kuartal II/2024, ekonomi Indonesia tumbuh 5,05% (year-on-year/YoY).

Menurutnya, ekonomi Tanah Air yang kuat ini ditopang oleh sektor keuangan yang cukup stabil. Selain itu, konsumsi masyarakat terpantau relatif baik serta kinerja investasi yang terus tumbuh mendorong ekonomi Indonesia stabil di atas 5%.

Di sisi lain, Destry menilai kondisi suku bunga tinggi untuk waktu yang lama atau higher for longer ke depannya terpantau akan segera berakhir. Mengingat, Bank Sentral AS atau Federal Reserve (The Fed) telah memberikan sinyal pemangkasan suku bunga atau Fed Fund Rate (FFR) pada September 2024.

"Kondisi high for longer itu mungkin tidak akan terjadi lagi di global, probabilitasnya menjadi kecil. Tentu ini akan bagus bagi ekonomi domestik kita dan juga termasuk ekonomi di peers grup kita," jelasnya.

Sementara ke depannya dengan adanya pergantian kepemimpinan di Indonesia, Destry menekankan pihaknya akan terus menjaga stabilitas sektor keuangan, utamanya rupiah.

"Tugas kami jelas yang penting stabilitas tetap terjaga stabilitas di sektor keuangan tetap terjaga rupiah terjaga dan siapapun pemerintahnya kita akan bekerja sama untuk membawa Indonesia lebih baik," tegasnya.

Sebagai langkah pertama di periode keduanya, Destry bersama Gubernur BI dan jajaran deputi lainnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas rupiah.

Namun, dirinya melihat hal yang masih menjadi tantangan ke depan dan perlu dilakukan pada periode kedunya, yakni mengakselerasi pertumbuhan di sektor utama penopang ekonomi. Salah satunya, seperti UMKM serta sektor yang menyerap tenaga kerja yang besar.

Adapun, Destry Damayanti ditetapkan sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 74/P Tahun 2024 tanggal 10 Juli 2024. Masa jabatan ini berlaku selama lima tahun atau periode 2024—2029.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahan pasar saham global yang terjadi belakangan ini menambah tekanan bagi bank-bank sentral global, terutama Federal Reserve alias The Fed, untuk segera menurunkan suku bunga acuan.

Salah satu pemicu anjloknya pasar pada Senin (5/8/2024) adalah laporan data tenaga kerja Amerika Serikat (AS) Juli 2024 yang lebih lemah dari perkiraan. Reaksi pasar atas data tersebut memicu narasi bahwa Ketua The Fed Jerome Powell dan pejabat lainnya telah melakukan kesalahan karena tidak menurunkan suku bunga pada pertemuan FOMC pada 30—31 Juli lalu.

Kebijakan pemangkasan suku bunga acuan untuk merespons tren pelemahan ekonomi bukanlah hal baru yang dilakukan oleh bank-bank sentral global, termasuk The Fed. Salah satu tokoh yang kerap menggunakan instrumen ini adalah Gubernur The Fed periode 1987—2006, Alan Greenspan.

Alan Greenspan merupakan Gubernur The Fed yang dilantik oleh Presiden AS kala itu, Ronald Reagan pada 11 Agustus 1987. Secara total, dia menjabat sebagai Gubernur The Fed selama 18 tahun, yakni hingga 31 Januari 2006 sebelum digantikan oleh Ben Bernanke.

Greenspan tercatat memimpin The Fed selama pemerintahan 4 Presiden AS, yakni Ronald Reagan, George H. W. Bush, Bill Clinton, serta George W. Bush.

Tak lama setelah mulai menjabat sebagai Gubernur The Fed, Greenspan langsung dihadapkan pada krisis di pasar saham yang dikenal sebagai Black Monday. Mengutip investopedia, peristiwa yang terjadi pada 19 Oktober 1987 tersebut terjadi di mana pasar saham seluruh dunia mengalami penurunan besar-besaran.

Kala itu, pasar saham AS dibuka dalam kekacauan total setelah melihat anjloknya pasar Asia. Indeks Dow Jones Industrial Average anjlok 22,6% dalam satu sesi perdagangan, sementara indeks S&P 500 melorot hingga sekitar 30%.

Merespons krisis tersebut, Greenspan menyatakan The Fed siap menjadi sumber likuiditas untuk mendukung sistem finansial dan ekonomi. Hal ini juga turut diikuti dengan upaya penurunan suku bunga The Fed.

Mengutip laman Federal Reserve Bank of San Francisco, suku bunga acuan The Fed terpantau turun hingga ke level 6,5% pada November 1987 setelah sempat berada di posisi 7,5% sehari sebelum peristiwa Black Monday.

Setelah krisis tersebut berlalu, suku bunga acuan The Fed tercatat kembali naik ke rata-rata tahunan 7,57% pada 1988 dan kemudian 9,22% pada 1989.

Tren pemangkasan suku bunga era Greenspan kemudian kembali terjadi pada periode 1991—1992. Kebijakan pemangkasan tersebut dilakukan The Fed menyusul terjadinya resesi ekonomi AS yang dimulai pada Agustus 1990.

Perbesar

Mengutip laporan dari Federal Reserve Bank of Richmond, Greenspan memangkas suku bunga acuan The Fed dari level 6,75% pada Januari 1991 ke level 3% pada September 1992.

Pada periode 1990-an, Greenspan juga beberapa kali melakukan pemangkasan suku bunga yang disebut sebagai insurance cuts. Hal tersebut dilakukan The Fed untuk memberikan dorongan ekstra pada perekonomian, bukan untuk melawan resesi.

Mengutip bankrate.com, kebijakan ini terjadi beberapa kali pada tahun 1995, 1996, dan 1998, ketika sistem keuangan menghadapi tantangan mulai dari gagal bayar utang di Rusia hingga keruntuhan lembaga dana lindung nilai (hedge fund) besar-besaran.

Pemangkasan suku bunga secara agresif kembali dilakukan Greenspan pada awal era 2000-an setelah pecahnya gelembung ekonomi perusahaan teknologi atau dot com bubble burst. Kala itu, Greenspan juga harus menghadapi pelemahan ekonomi akibat serangan teroris di AS pada 11 September 2001.

Berdasarkan data The Fed, pemangkasan suku bunga dilakukan sebanyak 13 kali pada rentang 2001—2003. Pemotongan secara agresif ini berhasil membawa suku bunga The Fed dari 6% pada Januari 2001 ke level 1% pada Juni 2003.

Setelah periode tersebut, besaran suku bunga The Fed terus mengalami kenaikan. Saat Greenspan digantikan oleh Ben Bernanke pada 1 Februari 2006, tingkat suku bunga The Fed sudah kembali naik ke posisi 4,5%.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat kenaikan jumlah penumpang KRL, Kereta Api Lokal, dan LRT Jabodebek periode Januari-Juli 2024 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Vice President Public Relations KAI Anne Purba menjelaskan antusias masyarakat yang tinggi menggunakan kereta api perkotaan, selain alasan murah serta bebas dari kemacetan, kini fasilitasnya juga terus ditingkatkan sehingga penumpang lebih nyaman.

Pada Januari-Juli 2024 volume penumpang Kereta Rel Listrik (KRL) tercatat sebanyak 191.895.323 penumpang atau naik 15,89% dari periode yang sama di 2023 sebanyak 165.581.152 penumpang.

Tren yang sama juga terjadi pada angkutan penumpang KA Lokal. Jumlah penumpang yang berhasil diangkut yaitu 20.694.169 orang pada periode Januari-Juli 2024 atau naik 9,84% dari periode yang sama tahun lalu sebanyak 18.840.027 penumpang.

Kemudian pada layanan KA perkotaan terbaru yaitu LRT Jabodebek untuk aktivitas sehari-hari seperti bekerja, sekolah dan lainnya juga sangat tinggi. Sejak awal diluncurkan pada Agustus 2023 sampai Juli 2024 LRT Jabodebek telah berhasil mengangkut 15.275.593 penumpang.

“Tingginya volume [penumpang] tersebut juga menunjukan kereta perkotaan kini semakin menjadi solusi transportasi bagi masyarakat urban di wilayah Jabodebek,” kata Anne dalam keterangan resmi, Selasa (6/8/2024).

Anne juga menyebutkan beberapa fasilitas baru yang disediakan seperti fasilitas KRL saat ini tersedia Commuter Shelter Bike atau fasilitas parkir sepeda gratis di area stasiun dengan desain yang lebih sporty.

Dia juga mengatakan untuk mendukung integrasi antar moda, dua stasiun KRL juga terkoneksi dengan stasiun LRT Jabodebek yaitu Stasiun LRT Dukuh Atas dengan Stasiun KRL Sudirman serta Stasiun LRT Cikoko dengan Stasiun KRL Cawang.

Selain itu, dalam mendukung program berkelanjutan berbasis lingkungan, di beberapa stasiun KRL, KA Lokal, dan LRT Jabodebek juga sudah tersedia fasilitas drinking water station.

Saat ini, di stasiun-stasiun kereta perkotaan baik KRL, KA Lokal, dan LRT Jabodebek juga tersedia toilet yang bersih, toilet khusus disabilitas, ruang laktasi, eskalator, tangga, lift, musala, ruang kesehatan dan fasilitas lainnya untuk memenuhi kebutuhan penumpang.

Anne mengklaim minat masyarakat yang tinggi menggunakan kereta perkotaan menjadi salah satu motivasi KAI Group untuk terus meningkatkan fasilitas dan layanan. Perkembangan infrastruktur kereta menurutnya juga harus diimbangi dengan lifestyle atau budaya masyarakat agar disiplin bertransportasi untuk kenyamanan bersama.

Bisnis.com, JAKARTA - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyebut wilayah kerja (WK) yang dikelola oleh Mubadala Energy dan Harbour Energy di Andaman akan diusulkan masuk proyek strategis nasional (PSN).

Adapun, Mubadala saat ini sedang mengerjakan proyek di blok South Andaman, sedangkan Harbour sedang mengerjakan proyek di blok Andaman II.

Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Rudi Satwiko mengatakan, saat ini sudah terdapat empat wilayah kerja yang sudah masuk kedalam PSN yaitu Masela, Genting, Geng North, dan BP Tangguh.

“Ada 4 itu yang PSN, tapi sebentar lagi mungkin Mubadala mungkin bakal masuk PSN juga kali ya Mubadala sama Harbour juga,” kata Rudi dalam konferensi pers Supply Chain & National Capacity Summit 2024 di Gedung SKK Migas, Rabu (7/8/2024).

Secara terpisah, Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro menyampaikan, diusulkannya dua wilayah kerja tersebut menjadi PSN dikarenakan adanya impact besar yang akan didapatkan negara.

“Kalau kita kan berharap semua proyek yang skalanya besar, yang punya impact cukup besar terhadap produksi, ya pasti kita akan coba upayakan itu untuk masuk ke PSN,” ucap Hudi.

Meski begitu, Hudi menjelaskan saat untuk menjadikan WK Mubadala dan Harbour menjadi PSN harus menunggu status wilayah tersebut menjadi proyek terlebih dahulu.

Dirinya menjelaskan saat ini keduanya masih dalam tahapappraisal,setelahnya baru mengajukan adanya penentuan status eksplorasi (PSE).

“Begitu PSE-nya selesai, baru itu kan akan di-handover ke fase eksploitasi, ke development-nya. Nah, baru kita akan mulai bicara terkait dengan PSN-nya itu sendiri,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hudi menuturkan bahwa pihaknya terus mendorong dua WK tersebut bisa masuk kedalam PSN dikarenakan cadangannya yang besar.

“Tapi pasti kita akan mendorong ke arah sana. Itu kan gede cadangannya. Ya, kita pasti punya kepentingan untuk bisa mendorong secepat mungkin,” tutur Hudi.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana mengubah fungsi Wisma Atlet Kemayoran yang dulu dibangun dengan uang negara senilai Rp3,9 triliun, menjadi rumah susun atau rusun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemerintah tengah membahas pengelolaan Wisma Atlet, yang sebelumnya juga digunakan untuk Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC)

"Wisma Atlet Kemayoran dibangun tahun 2016—2017 dengan total biaya Rp 3,9 Triliun dan digunakan dalam Asian Games 2018 dan Para Games 2018,” ungkapnya dalam unggahan Instagram @smindrawati, dikutip Rabu (7/8/2024).

Dirinya bersama Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono membahas pengelolaan gedung dengan 10 tower dengan total hunian 7.426 unit tersebut.

Untuk diketahui, status tanah tercatat sebagai Barang Milik Negara (BMN) pada Kementerian Sekretariat Negara dan Status Bangunan tercatat sebagai BMN PUPR. Sementara pemeliharaan Wisma Atlet dilakukan oleh PUPR.

"Kami membahas bagaimana rencana pemanfaatan aset Wisma Atlit Kemayoran, sehingga dapat produktif dan memberi nilai tambah ekonomi," lanjut Bendahara Negara tersebur.

Sri Mulyani menekankan bahwa hal ini guna mendorong aktivitas positif bagi lingkungan dan sekaligus menghindarkan biaya pemeliharaan dan pemilikan asset yang justru membebani negara.

Pembangunan yang pada awalnya diperuntukkan bagi atlet yang bertanding dalam Asian Games 2018 dan Para Games 2018, sebelumnya juga dialihfungsikan sebagai Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) selama 3 tahun (23 Maret 2020 s.d 31 Maret 2023).

Pandemi yang berangsur menuju endemi, per 1 April 2023, RSDC resmi berhenti beroperasi menjadi tempat penanganan pasien Covid-19.

Sempat pula muncul wacana gedung tersebut digunakan sebagai Gudang Logistik Pemilu 2024, tetapi rencana tersebut batal.

"Tim Kemensesneg-Kementrian PUPR dan Kemenkeu akan merumuskan langkah dan landasan hukum yang baik dan akuntabel dan tata kelola yang baik, agar aset negara dapat bermanfaat optimal dan ikut mendorong kegiatan ekonomi produktif yang berkelanjutan," tutup Sri Mulyani.

Rencana Penggunaan Wisma Atlet

Sri Mulyani melanjutkan bahwa rencana penggunaan Wisma Atlet tidak terbatas untuk rusun ASN, namun juga dapat menghasilkan profit lainnya (commercially viable) seperti untuk penginapan dari berbagai event internasional.

Dia mengatakan alasan pemerintah ingin memelihara Wisma Atlet Kemayoran secara profitable dengan menggandeng BLU yang berada di bawah Kemensesneg.

Meskipun ada rencana untuk menjadikan aset negara tersebut dalam sebagai penginapan bagi ASN, Sri Mulyani mengatakan tidak ada niat untuk memperjualbelikan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat tinggal.

"Kalau dijual enggak ya, mungkin nanti pemanfaatan aset negara saja," tandas Sri Mulyani.

Sementara Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan untuk saat ini, Wisma Atlet akan direnovasi untuk siap digunakan sebagai aset negara.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki buka suara usai larangan penjualan rokok eceran atau batangan disebut dapat merugikan UMKM seperti pedagang warung kelontong hingga pedagang kaki lima.

Merespons hal tersebut, Teten meminta waktu untuk mempelajari Peraturan Pemerintah (PP) No.28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Kesehatan. Pasalnya, Kementerian Koperasi dan UKM tidak dilibatkan dalam proses penyusunan regulasi tersebut.

“Saya lihat dulu ya, saya belum pelajari betul karena kita nggak dilibatkan dalam proses penyusunan ini. Jadi saya kasih waktu dulu,” kata Teten saat ditemui di Mall Kota Kasablanka, Rabu (7/8/2024).

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menerbitkan PP No.28/2024 sebagai aturan pelaksana dari UU No.17/2023 tentang Kesehatan.

Dalam pasal 434 ayat 1 beleid itu, pemerintah melarang individu menjual produk tembakau dan rokok elektronik secara eceran atau per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.

Pemerintah melalui beleid ini juga melarang penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (Keris), Ali Mahsun, sebelumnya menilai bahwa kebijakan penjualan rokok yang tertuang dalam PP No.28/2024 dapat mengganggu penjualan para pedagang warung kelontong dan pedagang kaki lima, yang berujung pada menurunnya pendapatan.

Pasalnya, Ali menyebut bahwa banyak pedagang kelontong dan kaki lima yang selama ini menggantungkan pendapatannya dari penjualan rokok eceran.

Dia memastikan, adanya larangan ini dapat memperburuk kondisi ekonomi pedagang kelas bawah di tengah melonjaknya harga bahan pokok saat ini.

“Ancamannya adalah meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran di Tanah air,” ujar Ali dalam keterangannya, Sabtu (3/8/2024).

Menurutnya, pemerintah dapat mendorong skala ekonomi pedagang kecil dengan berbagai program pendampingan, daripada harus melarang pedagang kecil untuk menjual rokok eceran.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan biaya pembangunan terowongan tol bawah laut atau immersed tunnel di Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal membutuhkan anggaran mencapai Rp11 triliun.

Direktur Pembagunan Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Wida Nurfaida, menjelaskan bahwa rencananya pembangunan immersed tunnel itu bakal menggandeng pemerintah Korea Selatan.

"Sedangkan untuk biaya tadi yang saya sampaikan perkiraan pembiayaan untuk penyelesaian immersed tunnel kurang lebih sekitar Rp11 triliun atau skitar US$682 juta," kata Wida dalam agenda Indonesia - Korea Technical Exchange Seminar & Business Network, di Jakarta, Rabu (7/8/2024).

Sementara itu, secara keseluruhan total panjang tol akses menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) mencapai 88,54 kilometer (Km). Sedangkan, yang telah terbangun yakni sepanjang 67,65 Km.

Perinciannya, total biaya yang dibutuhkan untuk membangun akses Tol IKN tersebut mencapai Rp6,38 triliun.

"Rata-rata pembiayaan per kilometer untuk pembiayaan jalan tol sendiri Rp305 miliar untuk penyelesaian yang belum dibangun Rp6,38 triliun," imbuhnya.

Sebelumnya, salah satu badan usaha yang saat ini telah menunjukkan minatnya untuk menggarap proyek tol bawah laut tersebut yakni PT Hutama Karya (Persero) atau HK.

Direktur Operasi I Hutama Karya, Agung Fajarwanto, menjelaskan, atas rencana tersebut, saat ini pihaknya tengah melakukan pematangan terhadap kelayakan studi atas proyek tersebut.

"Kami sedang melakukan inisiasi studi untuk mengajukan prakarsa untuk membangun segmen tol yang salah satunya ada konstruksi immersed tunnel," tuturnya.

Akan tetapi, Agung memberikan gambaran total nilai konstruksi dari proyek terowongan bawah laut perdana di Indonesia tersebut diperkirakan mencapai Rp10 triliun. Sementara itu, total panjang terowongan yakni sekitar 2 kilometer (Km).

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan bahwa beberapa bahan baku yang akan diolah di pabrik anoda baterai lithium milik PT Indonesia BTR Energy Material akan diimpor.

Hal ini dia sampaikan saat meresmikan pabrik bahan anoda baterai lithium milik PT Indonesia BTR Energy Material di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal, Jawa Tengah pada hari ini Rabu (7/8/2024).

“Pabrik bahan anoda baterai ini sebagian memang barangnya kami impor yang untuk natural grafit diimpor dari Afrika, untuk artificial grafit diambil dari kilang Pertamina di Riau terus dijadikan bahan anoda baterai,” katanya dikutip melalui Youtube Sekretariat Presiden.

Lebih lanjut, dia mengatakan lantaran Indonesia belum memiliki lithium, sehingga pemerintah bakal mengambil barang tersebut dari Australia. Adapun, untuk nikel akan bersumber dari Indonesia

“Kalau terintegrasi semuanya dan jadi barang setengah jadi, maka kita akan jadi pemasok masuk ke global supply chain,” ucapnya.

Lebih lanjut, Kepala Negara menekankan bahwa Indonesia memang memiliki rencana yang sudah diputuskan sejak beberapa tahun yang lalu untuk membangun sebuah ekosistem besar kendaraan listrik.

Menurutnya, langkah ini sudah dimulai sejak pemerintah menyetop eksport raw material nikel pada 2020 silam. Apalagi, kebijakan saat itu banyak yang menentang bai dari dalam Negeri hingga luar Negeri, sebab Negara kehilangan kurang lebih US$1,5 juta atau sekitar Rp20 triliun.

“Saya saat itu meyakini nilai tambah akan melompat naik dan tadi seperti dikatakan pak Luhut, sekarang sudah US$34 juta nilai dari ekspor nikel kita. dari yang sebelumnya Rp33 triliun melompat jadi Rp510 triliun. Lompatan sangat besar sekali,” imbuhnya

Dia menjelaskan bahwa saat ini Indonesia telah memiliki smelter nikel dan turunannya di Morowali, di Wedape dan berbagai lokasi lainnya yang sudah mulai berjalan.

Presiden Ke-7 RI itu melanjutkan bahwa industri kendaraan listrik ini akan terus berjalan lantaran pada Agustus dan September, smelter dari Freeport di Sumbawa dan Gresik juga akan berproduksi.

Bahkan, dia menyebut untuk produksi bauksit di Mempawah, Kalimantan Barat akan rampung pada Agustus—September ini untuk memulai percobaan produksi.

“Kalau semuanya jadi ekosistemnya akan terbangun kita akan bisa masuk ke global supply chain yang akan memberikan nilai tambah yang besar baik masalah rekrutmen tenaga kerja maupun pertubuhan ekonomi. Saya sangat menghargai kecepatan pembangunan pabrik ini,” ucapnya.

Dia menjelaskan bahwa BTR telah merampungkan pabrik tahap pertama di KEK Kendal dalam waktu 10 bulan dan saat ini menjadi pabrik anoda terbesar di dunia.

Setelah tahap I dan II selesai, Indonesia diperkirakan juga akan menjadi produsen bahan anoda baterai litium-ion terbesar kedua di dunia dengan total produksi 160.000 ton.

“Baru 10 bulan yang lalu kita tandatangan di Beijing, tahu-tahu pabriknya sudah jadi. Ini yang namanya kecepatan dan negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat dan kita sekarang sudah jadi Negara yang cepat,” pungkas Jokowi.