Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) buka suara usai dua kementerian, Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) saling lempar bola ihwal kebijakan dan pengaturan impor yang tertuang dalam Permendag No.8/2024.

Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta mengatakan, permasalahan utama sebetulnya ada di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

“Ini kita banyak diributkan terkait aturan ini itu sampai para menteri ribut dan terlihat berselisih saling menyalahkan. Padahal masalah utamanya ada di Bea Cukai karena impor ilegal yang menjadi biang kerok,” kata Redma kepada Bisnis, Selasa (9/7/2024).

Menurutnya, selama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati tidak mampu menindak oknum-oknum di Bea Cukai, polemik ini akan terus terjadi kedepannya.

Oleh karena itu, dia mengharapkan Bendahara Negara itu segera membersihkan oknum-oknum yang melakukan jual-beli kuota impor serta perusahaan importir dan logistik yang terlibat dalam persekongkolan impor ilegal.

Redma mengatakan, keresahan ini sebetulnya sudah disampaikan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan APSyFI ke pihak Kemenkeu melalui surat. Asosiasi sudah beberapa kali bersurat ke Kemenkeu, tetapi hingga saat ini tidak pernah ditanggapi.

Untuk diketahui, Permendag No.8/2024 menjadi perbincangan hangat lantaran disebut sebagai salah satu penyebab utama banyaknya penutupan pabrik dan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut bahwa pihaknya telah mengusulkan agar Permendag No.8/2024 direvisi lantaran berpotensi mematikan industri nasional.

Dia mengatakan, usulan tersebut sudah mendapatkan persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, dia juga memberikan usulan lain dengan membuat beleid baru jika revisi sulit untuk dilakukan.

“Saya usulkan kepada Pak Presiden agar Permendag 8/2024 tidak perlu direvisi maka disusun Permendag baru yang khusus mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan pokok sandang, pangan, dan papan dan dia harus merupakan padat karya,” ujar Agus di Kantor Kemenperin, Selasa (9/7/2024).

Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menegaskan, bahwa pihaknya tidak akan merevisi kembali kebijakan dan pengaturan impor itu.

Menurutnya, pihaknya telah bekerja dengan optimal untuk membentuk peraturan impor. “Usulan dari Menteri Perindustrian agar pertek masuk lagi dan Permendag diubah lagi saya bilang saya keberatan, kalau gitu bikin peraturan sendiri, jangan Permendag terus kan saya yang jelek," ujar Zulhas saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR-RI, Senin (8/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) atau PGN masih mengkaji rencana pemerintah untuk menerapkan wajib pasok domestik atau domestic market obligation (DMO) gas sebesar 60% untuk industri dalam negeri.

Pj Sekretaris Perusahaan PGN Susiyani Nurwulandari mengatakan perseroan prinsipnya mendukung setiap kebijakan pemerintah yang bakal diambil terkait dengan DMO gas tersebut.

“Kami intinya mendukung kebijakan pemerintah, tapi untuk detail teknis dan strategi tentunya harus kami kaji secara internal,” kata Susi saat dikonfirmasi, Selasa (9/7/2024).

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyetujui rencana kewajiban pasok domestik atau DMO gas bumi sebesar 60% untuk kebutuhan industri manufaktur dan kelistrikan domestik.

Selain itu, harga wajib pasok gas domestik itu juga nantinya bakal dibarengi dengan ketetapan harga kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang lebih rigid, mulai dari sisi kepala sumur (wellhead) sampai dengan di titik serah (plant gate) dengan industri pengguna.

Aturan itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan dalam Negeri. Rancangan aturan itu didorong Kementerian Perindustrian sejak 2 tahun terakhir.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menuturkan, rancangan beleid setingkat peraturan pemerintah itu telah disetujui Jokowi dalam rapat terbatas terkait dengan HGBT di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7/2024) kemarin.

“Berita baik bagi kita semua, Bapak Presiden dalam ratas kemarin menyetujui pembentukan RPP Gas Bumi untuk kebutuhan domestik,” kata Agus dalam acara peluncuran PP No.20 Tahun 2024 Tentang Perwilayahan Industri, Selasa (9/7/2024).

Menurut Agus, selama ini kewajiban pasok atau ketersediaan gas untuk industri manufaktur tidak diatur secara tegas.

Konsekuensinya, pasokan gas untuk industri dari lapangan kelolaan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tidak berkelanjutan dan belakangan harga gas justru naik hampir dua kali lipat dari amanat HGBT di level awal US$6 per MMBtu.

“Kalau kita lihat sekarang dalam neraca dari total produksi gas nasional, sekarang yang diperuntukkan atau yang dialokasikan untuk manufaktur dan termasuk pupuk baru 40%, ini terjadi secara alamiah seperti itu belum ada regulasi,” kata Agus.

Di sisi lain, dia menambahkan, pemerintah turut membuka opsi impor gas untuk memenuhi keperluan industri manufaktur domestik. Dia menegaskan, nantinya beleid itu bakal membuka lebar kompetisi harga antara gas produksi di dalam negeri dengan harga impor.

Dia menilai aturan ini terbilang krusial di tengah proyeksi peningkatan kebutuhan gas domestik untuk industri manufaktur. Dia memperkirakan kebutuhan gas untuk industri naik dua kali lipat pada 2030 mendatang jika dibandingkan dengan neraca tahun ini.

“RPP Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri ini juga mendorong sektor hulu gas bisa sehat, ada kompetisi, tidak lagi monopoli,” kata dia.

Sementara itu, SKK Migas mencatat adanya pertumbuhan realisasi lifting gas bumi untuk keperluan domestik pada periode Januai-Mei 2024 sebesar 3.719 billion british thermal unit per day (BBtud) atau mengambil porsi 70% dari total produksi nasional.

Realisasi itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya di level 3.718 BBtud atau 68% dari total produksi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah akan mulai membatasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang selama ini tidak tepat sasaran.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa pembatasan akan mulai dilakukan pada 17 Agustus 2024.

Hal ini diberlakukan sebagai upaya pemerintah untuk mendorong penyaluran subsidi yang tepat sasaran. Pengimpelementasian kebijakan ini pun sedang disiapkan oleh PT Pertamina (Persero).

“Pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya, Pertamina sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi, itu akan bisa kita kurangi,” katanya melalui unggahan di akun Instagram miliknya @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7/2024).

Hal ini disampaikannya mengingat defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) diperkirakan meningkat pada akhir 2024, seiring dengan belanja negara yang meningkat, sementara pendapatan negara berpotensi tidak tercapai.

Untuk diketahui, defisit APBN hingga akhir tahun diperkirakan naik menjadi sebesar Rp609,7 triliun atau setara dengan 2,7% dari PDB. Perkiraan defisit tersebut naik dari target sebelumnya yang sebesar Rp522,8 triliun atau 2,29% dari PDB.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menyampaikan bahwa anggaran subsidi dan kompensasi energi berpotensi bertambah hingga akhir tahun dari target yang telah ditetapkan dalam APBN 2024 sebelumnya.

Sri Mulyani mengatakan pembengkakan anggaran subsidi dan kompensasi energi terjadi sebagai akibat dari pergerakan harga minyak yang masih tinggi dan nilai tukar rupiah yang melemah.

“Subsidi energi dalam hal ini diperkirakan akan mengalami kenaikan dengan beberapa parameter perubahan harga minyak, maupun dari sisi lifting dan nilai tukar,” kata dia.

Secara keseluruhan, belanja negara diperkirakan naik Rp87,1 triliun hingga akhir tahun. Sementara itu, dampak dari depresiasi rupiah juga mendorong tambahan subsidi dan kompensasi energi.

Sepanjang semester I/2024, pemerintah telah menyalurkan anggaran subsidi untuk 7.167.700 kiloliter BBM atau hampir sama dengan tahun lalu dengan penyaluran volumenya 7.164.200 kiloliter BBM atau turun 0,05%.

Sementara penyaluran LPG 3 kg meningkat 1,4% (yoy) menjadi sepanjang Januari hingga Juni 2024. Untuk penyaluran listrik bersubsidi, tercatat adanya peningkatan jumlah pelanggan dari 39,2 juta pelanggan tahun lalu, tahun ini mencapai 40,6 juta pelanggan.

Bisnis.com,JAKARTA – Pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp500 miliar pada semester II/2024 untuk insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa insentif tersebut diperuntukkan pembelian rumah tapak dan satuan rumah susun.

“Untuk pajak yang ditanggung pemerintah, untuk fasilitas penjualan rumah tapak dan satuan rumah susun kita menambahkan anggaran Rp500 miliar," katanya dalam rapat kerja di Badan Anggaran DPR RI, dikutip Selasa (9/7/2024).

Pada kesempatan berbeda, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyampaikan bahwa insentif tersebut untuk melanjutkan program PPN DTP perumahan yang berlaku hingga akhir 2024.

“Diestimasi semester II itu nilainya setengah triliun dan itu melanjutkan yang 50% PPN DTP. Kalau yang sampai Juni kemarin kan 100%, nah ini kita lanjutkan setengahnya,” katanya.

Febrio menjelaskan anggaran Rp500 miliar tersebut disiapkan untuk PPN DTP pembelian rumah hingga 10.000 unit pada semester II/2024.

“Sekitar di atas 10.000 unit untuk yang paruh kedua. Jadi itu memang salah satu yang kita harapkan untuk juga memberikan manfaat, itu terutama untuk kelas menengah,” jelasnya.

Febrio menambahkan, pemberian insentif DTP perumahan juga diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 5,2% tahun ini.

Untuk diketahui, pemerintah sebelumnya memberlakukan PPN DTP 100% untuk harga rumah Rp2 miliar hingga Rp5 miliar, berlaku bagi serah terima rumah mulai 1 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2024.

Sementara itu, mulai 1 Juli 2024 hingga akhir tahun ini, pemerintah hanya akan menanggung PPN terutang sebesar 50%.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengungkap, masih ada ribuan barang pekerja migran Indonesia (PMI) yang masih tertahan di kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

Kepala BP2MI Benny Rhamdani menyampaikan, dari total 60.723 dos barang kiriman PMI sebanyak 7.000 dos masih tertahan di kawasan tersebut.

Dia pun menyayangkan hal tersebut mengingat pemerintah telah merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, di mana barang kiriman PMI dari luar negeri dibebaskan dari pemenuhan perizinan impor, tidak dibatasi jenis dan jumlah barang, serta dapat diimpor, baik dalam keadaan baru maupun bekas.

“Permendag ini direvisi, tapi ini tidak berbanding lurus dengan pergerakan keluarnya barang. Jadi terakhir saya sidak dari 60.723 dos itu tinggal 7.000-an,” kata Benny usai menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Selasa (9/7/2024).

Benny menyampaikan, barang-barang yang tertahan itu bahkan ada yang sudah tertahan selama 8 bulan di kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Hal ini diungkapkan Benny setelah melakukan pengecekan di gudang penyimpanan barang di kawasan tersebut beberapa waktu lalu.

Oleh karena itu, dia telah meminta pihak pelabuhan untuk segera mengeluarkan barang-barang PMI dari kawasan pelabuhan.

“Kita ultimatum minggu ini harus keluar,” tegasnya.

Adapun, pemerintah pada Mei 2024 melakukan perubahan terhadap Permendag No.36/2023 jo. 3/2024 jo. 7/2024 serta menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan yang menetapkan kembali daftar barang yang terkena larangan pembatasan impor.

Melalui beleid teranyar itu, pemerintah memberikan relaksasi perizinan impor terhadap tujuh kelompok barang yang sebelumnya dilakukan pengetatan impor seperti elektronik, alas kaki, pakaian jadi, aksesoris, kosmetik dan perbekalan rumah tangga, tas, hingga katup.

Melansir laman ekon.go.id, Selasa (9/7/2024), Permendag No.36/2023 yang memuat pengetatan impor dan penambahan persyaratan perizinan impor berupa pertimbangan teknis telah memicu hambatan pada proses perizinan impor dan mengakibatkan penumpukan kontainer di sejumlah pelabuhan utama, termasuk Pelabuhan Tanjung Priok.

Kala itu, sebanyak 17.304 kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok lantaran belum bisa mengajukan dokumen impor dan belum mendapat persetujuan impor dan pertimbangan teknis.

“Dengan arahan Pak Presiden kemarin untuk menyelesaikan permasalahan perizinan impor itu telah diterbitkan Permendag 8 Tahun 2024 dan hari ini diharapkan akibat dari Permendag itu kontainer yang tertumpuk 17 ribu ini bisa segera diselesaikan,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat melakukan peninjauan langsung pemberlakuan kebijakan relaksasi impor di Jakarta International Container Terminal, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Sabtu (18/5/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin mengungkap konektivitas jalan bebas hambatan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus bertambah sepanjang tahun.

Hingga saat ini, total panjang ruas tol yang telah beroperasi tercatat mencapai 2.893 kilometer (km). Posisinya meningkat hingga 13% per tahunnya selama pemerintahan Presiden Jokowi.

“Pembangunan tol di Indonesia 9 tahun terakhir meningkat signifikan menjadi 13% per tahun. saat ini panjang tol Indonesia telah mencapai 2.893 km,” jelas Ma’ruf Amin saat meresmikan Tol Cimanggis – Cibitung, Selasa (9/7/2024).

Adapun, pembangunan Tol itu paling masif terjadi pada ruas jaringan Jalan Tol Trans Jawa serta Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS). Kemudian sisanya juga tersebar di wilayah Kalimantan, Sulawesi dan juga Bali.

Ma’ruf Amin menilai, hal itu sangatlah menggembirakan. Pasalnya, dengan luas daratan mencapai 2 juta km2, Indonesia memerlukan tingkat konektivitas yang tinggi.

Dia optimis, pembangunan tol tersebut bakal meningkatkan aksesibilitas, pusat ekonomi, kawasan industri, pertanian hingga pariwisata.

“Ini penting demi mendukung keberlanjutan industri dan meningkatkan daya saing Indonesia,” pungkas Ma’ruf Amin.

Sementara itu, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR mencatat sejak 1978 hingga pertengahan 2024 atau tepatnya 4 bulan menjelang Jokowi lengser, 73 ruas tol telah beroperasi dengan total panjang mencapai 2.893 km.

Dari total 2.893 km jalan tol tersebut, Presiden Jokowi sendiri membangun hingga 2.113 kilometer (km).

Artinya, selama hampir 10 tahun kepemimpinannya, pemerintahan Presiden Jokowi membangun sekitar 72,6% dari panjang ruas tol yang saat ini dimiliki Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pelaku usaha industri penerima manfaat harga gas bumi tertentu (HGBT) menyambut langkah pemerintah yang akan memperpanjang program gas murah tersebut setelah berakhir 2024 mendatang.

Ketua Umum Indonesia Rubber Glove Manufacturer Association (IRGMA) Rudy Ramadhan mengatakan rencana pemerintah tersebut menjadi angin segar bagi industri sarung tangan.

Sebab, harga gas yang digunakan saat ini lebih mahal dari penetapan harga gas murah US$6 per MMBTU, khususnya di wilayah Jawa bagian barat dan Sumatra Utara.

"Harga gas mahal akibat berkurangnya gas pipa sehingga industri volumenya dikenakan kuota oleh PT Perusahaan Gas Negara, akibatnya industri harus menggunakan harga LNG dengan harga US$13,5 per MMBTU untuk penggunaan gas melebihi kuota," kata Rudy kepada Bisnis, Selasa (9/7/2024).

Rudy menyebutkan bahwa saat ini kemampuan daya saing industri sarung tangan karet semakin melemah akibat turunnya permintaan konsumen dan harga lateks yang turun.

Rencana perpanjangan HGBT diyakini dapat menjadi komponen dalam menekan biaya produksi, khususnya biaya energi gas. Dengan demikian, industri sarung tangan karet dapat bertahan hidup.

"Kebijakan yang diambil pemerintah untuk HGBT sangat tepat sebagai economic driver bukan sebagai beban," tuturnya.

Hal ini menyinggung isu bahwa total nilai HGBT yang dikeluarkan termasuk untuk listrik dari 2021-2024 oleh negara mencapai Rp51,04 triliun. Sedangkan, nilai tambahnya bagi perekonomian nasional Rp157,20 triliun atau meningkat hampir 3 kali lipat.

Di samping itu, Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Yustinus Gunawan mengatakan komitmen pemerintah untuk mendukung indsutri manufaktur melalui kelanjutan HGBT telah mengembalikan kepercayaan pelaku dan investor sehingga tidak wait and see.

"Dengan daya saing terjaga karena HGBT berlanjut maka pelaku usaha pasti mengoptimalkan utilisasi, termasuk menggenjot ekspor di tengah perang dagang global di antara aliansi Barat dengan Tiongkok," ujarnya, dihubungi terpisah.

Dalam hal ini, Yustinus juga membeberkan evaluasi pelaksanaan HGBT yang beberapa waktu ke belakang melenceng karena PT PGN yang menerapkan Alokasi Gas Industri Tertentu (AGIT) jauh lebih rendah dari volume yang diamanahkan Permen ESDM 91/2023 sebagai pelaksana Perpres 121/2020.

Untuk itu, dia meminta PT PGN secara detail membuka data realisasi pasokan volume HGBT oleh setiap produsen gas bumi di hulu yang tercantum dalam Kepmen ESDM 91/2023 dibandingkan volume yang diterima oleh PGN dari setiap produsen gas bumi.

Sekaligus, data detail yang dialirkan ke setiap perusahaan penerima HGBT. Dengan demikian ketertelusuran data terjaga utuh tanpa diolah, karena data olahan bisa mengaburkan fakta sebenarnya.

Ketua Umum Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto mengatakan harga gas murah dan kepastian supply gas menjadi penopang daya saing industri keramik, mengingat komponen biaya energi rata-rata 30% dari total biaya produksi.

"Kebijakan perpanjangan HGBT sudah pasti akan memberikan banyak multiplier effect seperti peningkatan tingkat utilisasi kapasitas produksi, menarik investasi baru yang akan menciptakan lapangan kerja baru, peningkatan kontribusi PPn dan PPh Badan, peningkatan kinerja ekspor," jelasnya.

Pelaku usaha juga berharap pemerintah memastikan kebijakan perpanjangan HGBT US$6 per MMBTU dijalankan sepenuhnya sesuai amanat. Pasalnya, sejak pertengahan 2023 lalu harga has naik ke US$6,5 MMBTU untuk batas maksimal 60% dari AGIT.

"Selebihnya dikenakan harga gas super mahal U$13,8 per MMBTU oleh PGN dengan alasan keterbatasan pasokan gas," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkap bocoran tarif ruas Tol Cimanggis – Cibitung Seksi 2B Nagrak – Cibitung yang baru saja diresmikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Miftachul Munir menjelaskan SK penentuan tarif Seksi 2B Tol Cimanggis – Cibitung telah disepakati Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

“Sudah, bapak [menteri] sudah tandatangan. Tarifnya Rp46.000 sekian kalau per kilometer-nya Rp2.065,” jelas Munir saat ditemui di Ruas Tol Cimanggis – Cibitung, Selasa (9/7/2024).

Adapun, panjang ruas Tol Cimanggis – Cibitung memiliki total panjang mencapai 26,18 kilometer (km) dengan total investasi Rp10,6 triliun.

Secara terperinci, ruas Tol Cimanggis – Cibitung terdiri dari 2 Seksi, yaitu Seksi 1A Junction Cimanggis – Jatikarya sepanjang 3,17 km telah beroperasi sejak 26 Oktober 2020.

Kemudian, Seksi 2A ruas Jatikarya – SS Cikeas sepanjang 3,50 km yang telah fungsional sejak 16 April 2023 dan Seksi 2B ruas Cikeas Nagrak – Cibitung sepanjang 19,8 km yang telah diresmikan pada hari ini.

Beroperasinya secara penuh Jalan Tol Cimanggis – Cibitung ini diklaim dapat memangkas waktu tempuh pengendara yang bergerak dari Kabupaten Bogor menuju Cibitung dari 1 hingga 2 jam mencapai 45 menit saja.

Di samping itu, ruas tol ini juga bakal terkoneksi langsung dengan ruas Tol Jakarta - Cikampek. Sehingga, diharapkan dapat mengurai kepadatan di ruas Tol Dalam Kota dan Tol JORR 1, pasalnya kendaraan yang bergerak dari Bogor dapat langsung melintas di tol ini tanpa harus masuk ke Tol Dalam Kota.

Sebagai informasi, Jalan Tol Cimanggis – Cibitung dikelola oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Cimanggis Cibitung Tollways yang saat ini saham mayoritasnya dimiliki oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan porsi mencapai 55%, PT Waskita Toll Road 35% dan PT Bakrie & Brothers dan PT Bakrie Toll Road masing-masing sebesar 5%.

Bisnis.com, JAKARTA - Boeing berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan pihak Indonesia menyusul pengakuan bersalah perusahaan atas dua kecelakaan yang melibatkan pesawat 737 Max.

Salah satu kecelakaan tersebut dialami oleh maskapai asal Indonesia, Lion Air pada 2018 lalu.

Dalam keterangan resminya kepada Bisnis pada Selasa (9/7/2024), manajemen Boeing mengonfirmasi pihaknya telah mencapai kesepakatan prinsip (principal agreement) mengenai masalah tersebut dengan Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS). Kesepakatan tersebut juga masih menunggu sejumlah persetujuan persyaratan tertentu.

Adapun, Boeing menyebut akan terus bekerja sama dengan para pelaku dan pemangku kepentingan terkait di Indonesia. Boeing dan Indonesia memiliki hubungan yang kuat selama 75 tahun dan menghubungkan 17.000 pulau di Indonesia dengan dunia.

"Kami akan terus bekerja sama dengan pemasok dan industri Indonesia, lembaga pemerintah, dan universitas untuk memberikan landasan bagi pertumbuhan industri yang tangguh dan berjangka panjang, dengan fokus pada keselamatan dan kualitas terbaik," jelas Boeing dalam keterangan resminya, Selasa (9/7/2024).

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati mengatakan, pihaknya mencermati secara serius pengakuan kesalahan oleh pabrikan pesawat asal AS tersebut atas peristiwa yang menimpa Lion Air JT 610 dan Ethiopia Air pada 2018 dan 2019 yang menewaskan 346 orang.

Adita mengatakan, ke depannya Kemenhub akan terus meningkatkan pengawasan terkait dengan aspek keselamatan dan keamanan pesawat-pesawat yang ada di Indonesia.

"Kami akan terus meningkatkan pengawasan kelaikan pesawat udara, setelah adanya pengakuan bersalah dari Boeing. Hal ini sebagai bagian dari keamanan penerbangan bagi masyarakat," jelas Adita.

Selain itu, Kemenhub juga terus mendorong Boeing untuk secepatnya mengembalikan kepercayaan publik. Hal tersebut mengingat Boeing telah menghadapi krisis kepercayaan terkait catatan keselamatannya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan kesiapannya untuk ikut dalam pembentukan satuan tugas (satgas) pemberantasan impor ilegal atau barang selundupan yang dibentuk oleh Kementerian Perdagangan dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Plt. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, Tekstil (IKFT) Kemenperin Reni Yanita mengatakan, pihaknya belum ada pembicaraan langsung dengan stakeholder terkait. Namun, Kemenperin siap mendukung rencana tersebut.

"Kalau kami sih mendukung, setuju banget. Tapi harus segera diimplementasikan. Dulu-dulu kan ada ya satgas thrifting, kita ikutan. Nggak tau itu sampai di mana," kata Reni di Kantor Kemenperin, Selasa (9/7/2024).

Reni menekankan rencana tersebut harus dilakukan dengan sungguh-sungguh agar tidak menguap seperti satgas thrifting yang digagas bersama Kementerian Koperasi dan UKM tahun lalu.

"Dulu pernah diajak sama Pak Hanung [Kemenkop UKM] mengundang tuh pedagang-pedagang Pasar Senen. Ini nggak ada kalau kelanjutannya," jelasnya.

Satgas thrifting tahun lalu juga menjadi inisiasi dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang guna memberantas baju bekas ilegal hingga ancaman pidana.

"Ya kepinginan sih kita efektif harusnya sih sungguh-sungguh terus tiap minggu ada laporan," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Perdagangan menggandeng Kadin membentuk satuan tugas (satgas) pemberantas impor ilegal atau barang selundupan.

Rencana itu diumumkan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) usai melakukan pertemuan dengan pimpinan Kadin, Arsjad Rasjid di Kantor Kemendag, Selasa (9/7/2024).

Zulhas membeberkan alasan perlunya dibentuk satgas impor ilegal. Menurutnya, banjir produk impor bukan hanya terjadi baru-baru ini. Banjir produk impor ke Tanah Air dianggap sudah jadi persoalan lama yang belum membaik meskipun beragam kebijakan impor telah dilakukan.

Kemendag dan Kadin, kata Zulhas, melihat titik persoalan dari maraknya produk impor di dalam negeri, yaitu dugaan impor ilegal. Musababnya, ada perbedaan data yang signifikan antara data impor tercatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan data ekspor dari negara asal.

"Kita temukan, data impor kita kalau dari luar dengan data yang ada di dalam negeri bedanya jauh, jomplang. Jadi misalnya impor kita US$100 juta data kita BPS, data dari luar itu bisa US$300 juta, jadi jauh sekali," kata Zulhas.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membeberkan alasan perbedaan data impor komoditas Badan Pusat Statistik (BPS) dengan data ekspor dari negara tertentu yang tercatat laporan trademap.

Plt. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, Tekstil (IKFT) Kemenperin, Reni Yanita mengatakan ketidaksinkronan tersebut dikarenakan karakteristik Indonesia yang merupakan negara kepulauan sehingga banyak pelabuhan tikus

"Banyak pelabuhan, kalau bilangnya sih pelabuhan tikus, padahal besar-besar yang masuk, nah pelabuhan-pelabuhan yang gak tercatat. Banyak data yang gak sinkron, data impor kita dibandingkan dengan data ekspor yang China katanya beda," ujar Reni di Kompleks DPR RI, Selasa (9/7/2024).

Menurut Reni, industri di China mendapatkan stimulus perpajakan berupa tax rebate sebesar 30%. Alhasi, pelaku usaha berbondong-bondong untuk melaporkan seluruh catatan ekspornya. Sedangkan, di Indonesia masih banyak pintu masuk yang tidak terlacak sehingga tidak tercatat.

Dalam hal pengawasan, dia menyebut hal tersebut bukan kewenangan perindustrian melainkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang secara langsung mengawasi alur impor dan ekspor.

"Kalau Kemenperin kan yang diukur jelas, tenaga kerja, PPh badan, PPn, sama tumbuhnya investasi untuk bahan bakunya dengan ekspornya. Tapi kalau yang penerimaan langsung yang Bea Masuk, dia yang harusnya mengawasi," tuturnya.

Sebelumnya, Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) mengungkap temuan data impor ilegal yang mengalami penurunan 23% pada 2023. Meski turun, praktik perdagangan sepatu impor ilegal masih merajalela.

Berdasarkan selisih data impor Badan Pusat Statistik (BPS) dengan data ekspor di International Trade Center (ITC). Data BPS menunjukkan impor sepatu asal China ke RI mencapai US$520,29 juta. Sebaliknya, ekspor China menurut ITC senilai US$961,34 juta, artinya ada selisih US$441 juta pada 2023.

Direktur Eksekutif Aprisindo, Firman Bakrie mengatakan selisih data tersebut diduga merupakan impor ilegal. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, terjadi penurunan selisih data ekspor impor sebesar US$776,3 juta.

Adapun, impor sepatu dari China menurut BPS pada 2022 sebesar US$484,37 juta, sedangkan catatan ITC ekspor China mencapai US$1,2 miliar. Pada tahun tersebut impor ilegal tercatat paling tinggi.

"Kalau secara praktik di lapangan kan banyak, saya bahkan pernah beli sepatu harga Rp80.000, yang secara hitung-hitungan sulit kalau produk dalam negeri," kata Firman kepada Bisnis.

Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyatakan sebagian besar produksi gas bumi saat ini telah dialokasikan untuk konsumen dalam negeri.

Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas Kurnia Chairi mengatakan, serapan domestik untuk produksi gas nasional telah mencapai 3.745 juta kaki kubik per hari (MMScfd) atau 68,2% dari keseluruhan produksi per akhir tahun lalu.

“Prioritas pemanfaatan gas bumi Indonesia adalah untuk domestik, ditunjukkan dengan realisasi gas untuk domestik tahun 2023 sudah mencapai 68% dari keseluruhan porsi gas,” kata Kurnia saat dihubungi Bisnis, Selasa (9/7/2024).

Pemanfaatan gas bumi dalam negeri tersebut mayoritas dialokasikan untuk sektor industri sebesar 1.516 MMscfd, sedangkan untuk jaringan gas (jargas) rumah tangga sekitar 16 MMscfd. Saat ini, jargas yang telah terpasang sekitar 900.000 sambungan rumah (SR).

Adapun, SKK Migas mencatat adanya pertumbuhan serapan gas sepanjang periode Januai-Mei 2024 sebesar 3.719 billion british thermal unit per day (BBtud) atau mengambil porsi 70% dari total produksi nasional.

Serapan itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya di level 3.718 BBtud atau 68% dari total produksi nasional.

Kurnia mengatakan, lembaganya tengah meningkatkan monetisasi lapangan gas untuk mengejar produksi sampai 12 miliar kaki kubik gas per hari pada 2030 mendatang.

Pemerintah belakangan tengah berupaya mencari pembeli untuk memanfaatkan kelebihan pasokan atau oversupply gas dari sejumlah lapangan migas di Jawa Timur.

Sejumlah alternatif yang saat ini tengah dikaji, di antaranya pembangunan kilang mini gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG), compressed natural gas (CNG), hingga diarahkan untuk liquefied petroleum gas (LPG).

Selain itu, pemerintah turut mendorong tumbuhnya industri-industri baru seperti pabrik metanol yang potensial untuk menyerap kelebihan pasokan gas tersebut saat ini.

“SKK akan fokus pada upaya-upaya untuk peningkatan produksi minyak dan gas bumi,” kata Kurnia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyetujui rencana kewajiban pasok domestik atau domestic market obligation (DMO) gas bumi sebesar 60% untuk kebutuhan industri manufaktur dan kelistrikan domestik.

Selain itu, wajib pasok gas domestik itu juga nantinya bakal dibarengi dengan ketetapan harga kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang lebih rigid, mulai dari sisi kepala sumur (wellhead) sampai dengan di titik serah (plant gate) dengan industri pengguna.

Aturan itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan dalam Negeri. Rancangan aturan itu didorong Kementerian Perindustrian sejak 2 tahun terakhir.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menuturkan, rancangan beleid setingkat peraturan pemerintah itu telah disetujui Jokowi dalam rapat terbatas terkait dengan HGBT di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7/2024) kemarin.

“Berita baik bagi kita semua, Bapak Presiden dalam ratas kemarin menyetujui pembentukan RPP Gas Bumi untuk kebutuhan domestik,” kata Agus dalam acara peluncuran PP No.20 Tahun 2024 Tentang Perwilayahan Industri, Selasa (9/7/2024).

Menurut Agus, selama ini kewajiban pasok atau ketersediaan gas untuk industri manufaktur tidak diatur secara tegas.

Konsekuensinya, pasokan gas untuk industri dari lapangan kelolaan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tidak berkelanjutan dan belakangan harga gas justru naik hampir dua kali lipat dari amanat HGBT di level awal US$6 per juta per MMBtu.

“Kalau kita lihat sekarang dalam neraca dari total produksi gas nasional, sekarang yang diperuntukkan atau yang dialokasikan untuk manufaktur dan termasuk pupuk baru 40%, ini terjadi secara alamiah seperti itu belum ada regulasi,” kata Agus.

Di sisi lain, dia menambahkan, pemerintah turut membuka opsi impor gas untuk memenuhi keperluan industri manufaktur domestik. Dia menegaskan, nantinya beleid itu bakal membuka lebar kompetisi harga antara gas produksi di dalam negeri dengan harga impor.