Bisnis.com,JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menyampaikan regulasi Dana Pariwisata atau Indonesia Quality Tourism Fund (IQTF) rampung Agustus 2024.

Sandiaga menyatakan bahwa Dana Abadi Pariwisata atau IQTF akan dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Sandiaga menyampaikan, arahan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas di Istana Negara, Senin (8/7/2024).

“Arahan Bapak Presiden [Jokowi] yaitu Indonesia Quality Tourism Fund akan dibentuk dan di bulan Agustus di rampungkan dari segi regulasi,” kata Sandiaga di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Mantan Wakil Gubernur Jakarta itu menuturkan, anggaran awal dana abadi pariwisata sebesar Rp2 triliun akan dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja (RAPBN) 2025.

Sandiaga menyebut IQTF nantinya akan dikelola oleh BLU di bawah naungan Kemenkeu. Pengelolaan dana tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk mendanai event-event yang mampu berdampak positif terhadap ekonomi nasional, meningkatkan pergerakan wisatawan, serta memiliki aspek keberlanjutan dan positif terhadap nation branding Indonesia.

Selain itu, event-event yang didukung adalah event-event yang memiliki emisi karbon yang sangat rendah hingga pengelolaan sampah yang baik.

Dalam rapat tersebut, lanjut Sandi, juga diputuskan bahwa event yang didanai oleh IQTF adalah event yang mendapat arahan langsung dari Presiden.

“Nanti list daripada event itu diajukan kepada Presiden untuk Bapak Presiden yang akan menentukan event-event mana yang akan didanai, tentunya di 2025,” ujarnya.

Sandiaga mengharapkan, Indeks Pariwisata Indonesia terus meningkat, dengan lama tinggal kunjungan pariwisata lebih lama dan berkualitas.

“Kita harapkan Indonesia terus membangun pariwisatanya dan meningkatkan kunjungan pariwisata yang berkualitas menuju Indonesia emas,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin akan meresmikan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung Seksi 2B pada sore hari ini, Selasa (9/7/2024). Dengan demikian, jaringan ruas Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR 2) resmi akan tersambung penuh.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menjelaskan proses peresmian direncanakan akan dilakukan pada sore hari usai Wapres Ma'ruf Amin melakukan peresmian Bendungan Cipanas, atau tepatnya sekitar pukul 15.30 WIB.

“Jadi Pak Wapres besok meresmikan Bendungan Cipanas, dari sana langsung ke Cibitung, meresmikan Tol Cibitung,” jelas Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Senin (8/7/2024).

Sebagai informasi, ruas Tol Cimanggis – Cibitung memiliki total Panjang 26,18 kilometer (Km). Tol ini mulai dibangun sejak 2015, artinya konstruksi rangkaian Tol Cimanggis – Cibitung mencapai 9 tahun.

Adapun, Pembangunan Jalan Tol Cimanggis – Cibitung dikelola oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Cimanggis Cibitung Tollways yang saat ini saham mayoritasnya dimiliki oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan porsi mencapai 55%, PT Wakita Toll Road 35% dan PT Bakrie & Brothers dan PT Bakrie Toll Road masing-masing sebesar 5%.

Perinciannya, ruas Tol Cimanggis – Cibitung terdiri dari 2 Seksi, yaitu Seksi 1A Juction Cimanggis – Jatikarya sepanjang 3,17 km telah beroperasi sejak 26 Oktober 2020.

Kemudian, Seksi 2A ruas Jatikarya – SS Cikeas sepanjang 3,50 km yang telah fungsional sejak 16 April 2023 dan Seksi 2B ruas Cikeas – Cibitung sepanjang 19,8 km yang bakal diresmikan pada hari ini.

Jalan Tol ini terkoneksi langsung ke Jalan Tol Cibitung - Cilincing yang saat ini telah beroperasi hingga Seksi 3, kemudian menjadi akses penghubung dari Cibubur ke Jalan Tol Jagorawi, dan terkoneksi ke 5 ruas lainnya tergabung dalam Jalan Tol JORR 2.

Beroperasinya Jalan Tol Cimanggis - Cibitung akan menambah kapasitas jalan yang melintasi empat wilayah, yaitu Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan informasi yang dibagikan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), jalan tol ini dapat memangkas waktu tempuh berkendara yang sebelumnya dari akses jalan Transyogi / Alternatif Cibubur via Tol Jagorawi dan sebaliknya dapat memakan waktu lebih dari 30 menit, menjadi hanya sekitar 5-10 menit perjalanan saja.

Dengan demikain, jaringan Tol JORR 2 yang terdiri dari Jalan Tol Cengkareng - Batu Ceper - Kunciran (14,2 Km), Jalan Tol Kunciran - Serpong (11,4 Km), Jalan Tol Serpong - Cinere (10,1 Km), Jalan Tol Cinere - Jagorawi (14,6 Km), Jalan Tol Cimanggis - Cibitung (26,47 Km), dan Jalan Tol Cibitung - Cilincing (34 Km) resmi tersambung penuh.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin, bakal meresmikan Bendungan Cipanas pada hari ini, Selasa (9/7/2024). Bendungan ini memakan waktu konstruksi mencapai 7 tahun lamanya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menjelaskan peresmian Bendungan Cipanas bakal dilakukan pada siang hari, sebelum Ma’ruf Amin melanjutkan rangkaian untuk meresmikan Jalan Tol Cimanggis – Cibitung.

“Pak Wapres besok meresmikan Bendungan Cipanas, dari sana langsung ke Cibitung,” jelas Basuki saat ditemui di kantornya, Senin (9/7/2024).

Sebagai informasi, Bendungan Cipanas masuk ke dalam daftar proyek andalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disebut sebagai proyek strategis nasional (PSN) dengan total nilai konstruksi mencapai Rp2,03 triliun.

Pembangunan Bendungan Cipanas dikerjakan mulai 2016 dan rampung pada 2023. Artinya, pembangunan bendungan tersebut telah berjalan selama 7 tahun.

Penyelesaian pembangunan bendungan ini molor dari target awal rampung pada 2022. Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meminta agar pembangunan Bendungan Cipanas di Kabupaten Sumedang selesai lebih cepat.

Progres pekerjaan fisik Bendungan Cipanas saat ini mencapai 59,72 persen dengan target penyelesaian yang dipercepat yaitu pada akhir 2022.

"Berdasarkan laporan jadwal pelaksanaan, bendungan direncanakan selesai tahun 2023. Namun, hari ini saya minta agar pelaksanaan pekerjaan bisa dipercepat dan diselesaikan lebih cepat yakni pada tahun 2022," kata Basuki melalui siaran pers, Rabu (1/7/2020).

Adapun, pembangunan bendungan tersebut dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana PT Wijaya Karya - PT Jaya Konstruksi (KSO) yang fokus pada pembangunan tubuh bendungan dan PT Brantas Abipraya (Persero) untuk pembangunan infrastruktur pendukung.

Bendungan ini memiliki kapasitas mencapai 250,81 juta meter kubik (m3) yang dapat dimanfaatkan untuk tampungan air guna mendukung irigasi pertanian dan sumber air baku di kawasan segitiga Cirebon-Patimban-Kertajati (Rebana) yang berada di Kabupaten Indramayu dan Sumedang.

Selanjutnya Bendungan Cipanas diproyeksikan bakal menambah suplai air irigasi pertanian di Kabupaten Sumedang dan Indramayu seluas 9.273 hektare, khususnya di Daerah Irigasi (DI) Cipanas, Cikawung, dan Cibunut. Bendungan Cipanas juga diharapkan dapat memenuhi air baku sebesar 850 liter/detik bagi kawasan industri Rebana dan kawasan permukiman, termasuk Bandara Kertajati.

Bendungan ini juga telah didesain untuk mamasok air bersih untuk kawasan industri di Kabupaten Sumedang sebesar 650 liter/detik dan kebutuhan air minum masyarakat di Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu sebesar 200 liter/detik.

Secara teknis, Bendungan Cipanas dibangun setinggi 71,60 meter dengan tipe urugan inti tegak. Bendungan ini memiliki luas genangan 1.315,95 hektare yang juga dapat dimanfaatkan sebagai tampungan air pengendali banjir untuk wilayah Indramayu dan sekitarnya karena mampu mengurangi debit banjir sebesar 487,75 m3/detik, serta potensi sebagai sumber pembangkit listrik sebesar 3 MW.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin, bakal meresmikan Bendungan Cipanas pada hari ini, Selasa (9/7/2024). Bendungan ini memakan waktu konstruksi mencapai 7 tahun lamanya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menjelaskan peresmian Bendungan Cipanas bakal dilakukan pada siang hari, sebelum Ma’ruf Amin melanjutkan rangkaian untuk meresmikan Jalan Tol Cimanggis – Cibitung.

“Pak Wapres besok meresmikan Bendungan Cipanas, dari sana langsung ke Cibitung,” jelas Basuki saat ditemui di kantornya, Senin (9/7/2024).

Sebagai informasi, Bendungan Cipanas masuk ke dalam daftar proyek andalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disebut sebagai proyek strategis nasional (PSN) dengan total nilai konstruksi mencapai Rp2,03 triliun.

Pembangunan Bendungan Cipanas dikerjakan mulai 2016 dan rampung pada 2023. Artinya, pembangunan bendungan tersebut telah berjalan selama 7 tahun.

Penyelesaian pembangunan bendungan ini molor dari target awal rampung pada 2022. Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meminta agar pembangunan Bendungan Cipanas di Kabupaten Sumedang selesai lebih cepat.

Progres pekerjaan fisik Bendungan Cipanas saat ini mencapai 59,72 persen dengan target penyelesaian yang dipercepat yaitu pada akhir 2022.

"Berdasarkan laporan jadwal pelaksanaan, bendungan direncanakan selesai tahun 2023. Namun, hari ini saya minta agar pelaksanaan pekerjaan bisa dipercepat dan diselesaikan lebih cepat yakni pada tahun 2022," kata Basuki melalui siaran pers, Rabu (1/7/2020).

Adapun, pembangunan bendungan tersebut dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana PT Wijaya Karya - PT Jaya Konstruksi (KSO) yang fokus pada pembangunan tubuh bendungan dan PT Brantas Abipraya (Persero) untuk pembangunan infrastruktur pendukung.

Bendungan ini memiliki kapasitas mencapai 250,81 juta meter kubik (m3) yang dapat dimanfaatkan untuk tampungan air guna mendukung irigasi pertanian dan sumber air baku di kawasan segitiga Cirebon-Patimban-Kertajati (Rebana) yang berada di Kabupaten Indramayu dan Sumedang.

Selanjutnya Bendungan Cipanas diproyeksikan bakal menambah suplai air irigasi pertanian di Kabupaten Sumedang dan Indramayu seluas 9.273 hektare, khususnya di Daerah Irigasi (DI) Cipanas, Cikawung, dan Cibunut. Bendungan Cipanas juga diharapkan dapat memenuhi air baku sebesar 850 liter/detik bagi kawasan industri Rebana dan kawasan permukiman, termasuk Bandara Kertajati.

Bendungan ini juga telah didesain untuk mamasok air bersih untuk kawasan industri di Kabupaten Sumedang sebesar 650 liter/detik dan kebutuhan air minum masyarakat di Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu sebesar 200 liter/detik.

Secara teknis, Bendungan Cipanas dibangun setinggi 71,60 meter dengan tipe urugan inti tegak. Bendungan ini memiliki luas genangan 1.315,95 hektare yang juga dapat dimanfaatkan sebagai tampungan air pengendali banjir untuk wilayah Indramayu dan sekitarnya karena mampu mengurangi debit banjir sebesar 487,75 m3/detik, serta potensi sebagai sumber pembangkit listrik sebesar 3 MW.

Bisnis.com, JAKARTA - Belakangan ini tiada hari berlalu tanpa pemberitaan mengenai impor TPT (Tekstil dan Produk Tekstil) murah dari China yang berdampak signifikan terhadap keberlanjutan industri tekstil nasional.

Dampak tersebut di antaranya adalah penurunan produksi dan pendapatan industri lokal karena tidak mampu bersaing dengan harga produk impor yang lebih murah, dan akhirnya berbuntut pada penurunan utilisasi kapasitas pabrik, PHK massal bahkan penutupan pabrik.

Muncul kemudian wacana Pemerintah untuk mengenakan bea masuk dengan besaran hingga 200% terhadap produk impor asal negeri tirai bambu tersebut untuk melindungi industri dalam negeri.

Bagaimana kita menyikapi perkembangan ini dalam spektrum yang lebih luas? Apakah ada jaminan bahwa pengenaan bea masuk tinggi akan menyelesaikan permasalahan?

Pengenaan bea masuk impor tinggi dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap daya saing industri dalam negeri. Dampak positifnya adalah memberikan perlindungan dari persaingan asing dengan meningkatkan harga barang impor agar tidak kompetitif di pasar domestik sehingga membantu industri dalam negeri mempertahankan pangsa pasarnya. Tarif bea masuk tinggi juga menghasilkan penerimaan pemerintah yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan.

Namun, dampak negatif dari penerapan tarif bea masuk tinggi ini adalah ‘pembebanan’ kepada konsumen dalam bentuk harga barang yang lebih tinggi dengan kualitas yang belum tentu lebih baik, dan berujung pada menurunnya belanja konsumen dan melambatnya perputaran roda ekonomi dalam negeri.

Kemungkinan ini cukup meresahkan di tengah menurunnya daya beli masyarakat akhir-akhir ini. Tarif tinggi juga menciptakan inefisiensi perekonomian nasional karena menciptakan kondisi di mana perusahaan domestik dapat mempertahankan harga tinggi dan varian produknya di pasar tanpa persaingan dari produk impor yang mungkin saja lebih cost-effective dan berkualitas.

Hal ini dapat menyebabkan tidak saja menurunnya inovasi industri yang bersangkutan tetapi juga berkurangnya pilihan bagi konsumen dalam negeri dan menjadi insentif bagi mereka yang mampu untuk berbelanja murah di negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand.

Dalam konteks wacana penerapan bea masuk tinggi terhadap impor TPT dari China ini maka Pemerintah perlu mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, Indonesia dan China terikat dalam pakta perdagangan Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) yang berlaku efektif sejak tahun 2010.

Perjanjian yang menghapuskan tarif untuk 94,6% ekspor asal Indonesia ke China ini juga mencakup preferensi bea masuk impor tekstil dari China ke Indonesia menjadi 0%—5% untuk bahan baku tekstil (kapas, benang dan bahan kimia), produk tekstil (pakaian, tas dan peralatan rumah tangga), dan mesin-mesin.

Tujuan pemerintah Indonesia saat ikut merundingkannya bersama anggota Asean lainnya sejak tahun 2001 adalah untuk meningkatkan kemampuan industri tekstil nasional guna bersaing dengan produk impor di dalam negeri dan membuka akses pasar ke China. Dapat dipastikan, peningkatan tarif secara unilateral oleh satu pihak dalam pakta ini akan mengundang reaksi keras dari anggota yang lain.

Kedua, potensi reaksi Beijing dapat sangat bervariasi, mulai dari yang paling lunak berupa permintaan klarifikasi hingga yang paling keras berupa tindakan balasan. Tindakan balasan dapat berbentuk tambahan hambatan tarif maupun non-tarif seperti kuota, lisensi, standar teknis dan larangan/pembatasan ekspor ke Indonesia dan impor dari Indonesia.

Tindakan balasan ini dapat diterapkan untuk berbagai produk yang menjadi kepentingan Indonesia dan tidak terbatas pada produk serupa yang dikenai larangan/pembatasan oleh Indonesia.

Ketiga, konsekuensi dari hambatan dagang tersebut akan berdampak negatif terhadap kelancaran ekspor Indonesia ke China yang kini menjadi tujuan utama ekspor Indonesia menggantikan pasar tradisional Indonesia seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Sebagai catatan, China kini adalah mitra dagang utama Indonesia, dengan nilai ekspor pada tahun 2023 mencapai US$64,94 miliar, atau 25,09% dari total ekspor Indonesia ke dunia.

Selain itu, hambatan perdagangan dari kedua pihak akan berdampak langsung pada industri nasional berorientasi ekspor yang bahan bakunya diimpor dari China dengan harga yang kompetitif. Hal ini dapat mengakibatkan menurunnya daya saing Indonesia di pasar internasional sehingga ekspor menurun dan berujung pada pengurangan lapangan kerja.

Keempat, kajian dari Bank Dunia pada tahun 2019 menyimpulkan bahwa terdapat korelasi positif antara tarif bea masuk yang tinggi dengan peningkatan biaya impor, pengurangan konsumsi domestik, peningkatan inflasi, dan peningkatan penyelundupan.

Dengan beberapa catatan di atas, apa yang dapat dilakukan Pemerintah untuk melindungi pasar domestik dari gempuran impor TPT murah? Pertama, Pemerintah melalui Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) dapat menyiapkan instrumen legal berbentuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) untuk melindungi industri TPT dari lonjakan impor atau Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk menghentikan praktik dumping oleh eksportir China (melalui proses pembuktian sesuai perjanjian di WTO).

Kedua, mengintensifkan kembali program peremajaan mesin-mesin industri dan relaksasi pajak guna membantu meningkatkan efisiensi industri tekstil nasional melalui pengurangan biaya produksi dan peningkatan produktivitas. Ketiga, segera mengkaji penerapan kembali instrumen pertimbangan teknis dan melakukan penyesuaian aturan impor produk TPT dan yang terkait dengan produksi TPT.

Keempat, memperketat penerapan Standar Nasional Indonesia wajib guna mencegah beredarnya produk-produk yang tidak memenuhi standar. Kelima, meningkatkan pelatihan vokasi, pendidikan ketrampilan, dan program upskilling bagi para pekerja di sektor ini agar mampu beradaptasi dengan tuntutan pasar yang berubah-ubah dan penerapan teknologi baru termasuk artificial intelligence.

Keenam, mengintensifkan program-program yang mendukung konsumsi TPT domestik, seperti kampanye “Bangga Buatan Indonesia.” Hal ini dapat membantu meningkatkan permintaan produk tekstil dalam negeri dan mengurangi kecenderungan pada barang impor.

Terakhir, tak kalah penting, adalah meningkatkan pengawasan atas upaya penghindaran (circumvention) BMAD dan BMTP, importasi ilegal dan parallel import.

Catatan akhir adalah bahwa pengenaan tarif tinggi secara unilateral mungkin dapat memberikan perlindungan sementara bagi industri dalam negeri, tetapi juga berpotensi menimbulkan sengketa dagang dengan China, sekaligus beresiko menciptakan kondisi inefisiensi dan penurunan daya saing dalam jangka panjang.

Penting bagi Pemerintah untuk mewujudkan keseimbangan antara tugas melindungi industri dalam negeri, menjaga komitmen internasional yang mengikat secara legal, mempertahankan perekonomian yang kompetitif, dan menjaga ketersediaan kebutuhan konsumen akhir.

Saran langkah aksi di atas diharapkan mampu melindungi industri tekstil dalam negeri sekaligus memperkuat daya saing industri dan menjaga stabilitas ekonomi Indonesia dalam menghadapi tantangan global.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengumumkan kebijakan bebas visa kunjungan akan selesai sebelum masa pemerintahan Presiden Joko Widodo berakhir pada Oktober 2024. Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur kebijakan ini sudah memasuki tahap finalisasi.

“Target terbitnya Perpres bebas visa kunjungan sudah mendapat sinyal bahwa ini akan selesai sebelum akhir masa pemerintahan,” kata Sandiaga dalam Weekly Brief di Kantor Kemenparekraf, Senin (8/7/2024).

Selain 10 negara ASEAN, Sandiaga menyebut pihaknya telah mengusulkan 20 negara tambahan untuk mendapatkan akses bebas visa ke Indonesia. Meski belum bisa mengungkapkan nama-nama negara tersebut karena belum diresmikan, ia memastikan bahwa negara-negara yang diusulkan adalah yang memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi nasional melalui pariwisata.

Dalam salah satu pasal Perpres, Sandiaga menjelaskan bahwa daftar negara bebas visa akan dievaluasi setiap enam bulan. Evaluasi ini memungkinkan adanya penambahan atau pengurangan negara dan akan diatur melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham).

Pada Desember 2023, Kemenparekraf sempat mengusulkan sejumlah negara untuk mendapatkan fasilitas bebas visa kunjungan karena menjadi penyumbang wisatawan terbanyak. Beberapa negara lainnya dipilih berdasarkan asas timbal balik atau kerja sama antar negara. Faktor seperti pendapatan per kapita negara asal wisatawan dan pengeluaran selama berkunjung di Indonesia juga menjadi pertimbangan dalam menetapkan daftar negara penerima bebas visa.

Negara-negara yang diusulkan antara lain Australia, China, India, Korea Selatan, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Jepang, Rusia, Taiwan, Selandia Baru, Italia, Spanyol, Arab Saudi, Qatar, Persatuan Emirat Arab, dan beberapa negara Timur Tengah lainnya.

“Lama tinggal, rata-rata pengeluaran wisatawan selama mengunjungi destinasi di Indonesia, jumlah outbound wisatawan dari negara asal, dan faktor lainnya menjadi pertimbangan,” ujar Sandiaga dalam Weekly Brief, Senin (18/12/2023). Kala itu, ia menyebut kebijakan bebas visa kunjungan akan diputuskan pada akhir 2023 atau awal 2024.

Bisnis.com, BATAM - Kepala BP Batam, Muhammad Rudi menghadiri penyampaian hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2023, di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Acara tersebut, dihadiri langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi); Wakil Presiden RI, K.H. Ma'ruf Amin; Pimpinan Lembaga Negara; para Menteri Kabinet Indonesia Maju; Kepala Daerah dan Ketua DPRD dari seluruh tanah air.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan penghargaan, apresiasi dan terima kasih kepada BPK RI yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dan terus meningkatkan profesionalismenya dalam fungsi pemeriksaan.

Presiden Joko Widodo juga menyampaikan selamat, kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan tahun ini.

"WTP adalah kewajiban kita semua, kewajiban (untuk) menggunakan APBN dan APBD secara baik. Ini uang rakyat, ini uang negara, kita harus merasa bahwa setiap tahun pasti di audit, pasti diperiksa," ujar Presiden Joko Widodo.

Sementara itu, Kepala BP Batam Muhammad Rudi optimis, BP Batam bisa kembali meraih predikat WTP atas Laporan Keuangan Tahun 2023. Sebab, Muhammad Rudi selalu meminta kepada jajarannya untuk mengelola keuangan negara secara tertib dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta, selalu menerapkan transparansi yang efektif dan efisien.

"Sejak tahun 2017, BP Batam telah memperoleh predikat WTP dari BPK. Tentunya kita berharap, predikat WTP ini dapat terus dipertahankan," ujar Muhammad Rudi saat ditemui usai acara.

Harapan BP Batam dalam meraih predikat WTP tentu bukan suatu yang tidak serius. Apalagi BP Batam sudah meraih opini WTP hingga tujuh kali.

Dimana predikat WTP terakhir, diraih BP Batam pada Juli 2023 lalu. Raihan ini, memperbesar semangat dan motivasi bagi BP Batam, untuk mengejar WTP ke delapan kalinya.

"BP Batam akan selalu bekerjasama, berusaha dan berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel," tegas Muhammad Rudi. (*)

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memperkirakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan melebar menjadi 2,7% dari produk domestik bruto (PDB) atau mencapai Rp609,7 triliun pada akhir 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bakal tambah utang baru?

Proyeksi defisit tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan target awal dalam APBN 2024 yang sebesar Rp522,8 triliun atau setara dengan 2,29% dari PDB.

Defisit tersebut dikarenakan belanja negara yang diperkirakan melonjak mencapai sebesar Rp3.412,2 triliun pada akhir 2024, dari pagu awal sebesar Rp3.325,1 triliun.

Sementara itu, pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp2.802,5 triliun pada akhir 2024, naik tipis dari target awal Rp2.802,3 triliun.Dengan perkembangan tersebut, pembiayaan anggaran untuk menutup tambahan defisit tersebut diperkirakan sebesar Rp609,7 triliun.

Lantas, apakah pemerintah akan menambah utang baru untuk menutup selisih defisit tersebut?

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kebutuhan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dilakukan melalui tambahan penggunaan saldo anggaran lebih (SAL) sebesar Rp100 triliun, bukan lewat utang baru.

Dengan penggunaan SAL itu, Sri Mulyani memastikan penerbitan Surat berharga Negara (SBN) hingga akhir 2024 akan tetap rendah.

“Jadi dalam hal ini meski defisit naik, penerbitan SBN tidak naik, malah justru lebih rendah Rp214,6 triliun,” katanya saat rapat dengan Gubernur Bank Indonesia dan Komisi XI DPR RI, Senin (8/7/2024).

Menurutnya, pemerintah pada 2022 dan 2023 mampu mengumpulkan SAL yang cukup besar sehingga dapat dimanfaatkan saat ini, di tengah kondisi suku bunga global yang cenderung tinggi.

“Kami mengajukan pada DPR untuk menggunakan SAL Rp100 triliun tambahan dari yang Rp51 triliun yang sudah kita usulkan dalam UU APBN. Hal ini bermanfaat sehingga kita tidak perlu masuk ke market terlalu besar dan tetap bisa menjaga kinerja dari SBN,” jelas Bendahara Negara tersebut.

Realisasi Penerbitan Utang

Kemenkeu mencatat realisasi pembiayaan utang pada semester I/2024 sebesar Rp214,7 triliun atau setara dengan 33,1% dari target dalam APBN 2024 sebesar Rp648,1 triliun.

Dari jumlah tersebut, pembiayaan utang melalui penerbitan SBN pada semester I/2024 mencapai Rp206,2 triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan semester I/2023 yang sebesar Rp157,9 triliun.

Meski secara nominal lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, Sri Mulyani menegaskan penerbitan SBN pada semester I/2024 masih tetap on track. Stabilitas pasar SBN juga tetap terjaga dengan kenaikan yield yang terkendali di tengah dinamika pasar keuangan.

“Pembiayaan defisit melalui utang akan terus dikelola dengan sangat hati-hati terutama dalam lingkungan global yang sangat dinamis. Kita selalu menggunakan pendekatan yang oportunistik, tapi di sisi lain juga melihat berbagai risiko maupun kesempatan yang muncul dr sisi timing penerbitan maupun komposisi dari SBN, baik dari sisi maturity, tenor, maupun dari sisi nilai tukarnya,” tuturnya.

Adapun, utang pemerintah tembus Rp8.353,02 triliun hingga akhir Mei 2024. Sementara itu, rasio utang pemerintah per akhir Mei 2024 naik ke level 38,71% terhadap produk domestik bruto (PDB) jelang berakhirnya masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). posisi

Posisi utang pemerintah saat ini meningkat jika dibandingkan dengan posisi pada bulan sebelumnya (month-to-month/mtm) yang sebesar Rp8.338,43 triliun atau dengan rasio 38,64% terhadap PDB.

"Rasio utang hingga Mei 2024 ini tetap konsisten terjaga di bawah batas aman 60% dari PDB sesuai dengan UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara," tulis Kemenkeu dalam Buku APBN Kita Edisi Juni 2024 seperti dikutip Selasa (2/7/2024).

Lebih lanjut, rasio utang terus menunjukkan tren penurunan dari angka rasio utang terhadap PDB 2021 atau era pandemi Covid-19 yang sempat tercatat 40,74%, 2022 di 39,70% dan 2023 di 39,21%.

Kemenkeu mengatakan rasio utang saat ini lebih baik dari yang telah ditetapkan melalui Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah 2024-2027 yang ditetapkan di kisaran 40%.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali proyek-proyek yang dinilai bersifat kejar tayang yang tidak memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi.

Hal ini disampaikannya dalam rapat kerja penyampaian laporan semester I APBN 2024 dengan Menteri Keuangan, Senin (8/7/2024)

Said mengatakan, pertimbangan ulang proyek-proyek itu terutama karena transisi peralihan pemerintahan, agar tidak membebani keuangan negara ke depannya.

“Pimpinan Banggar DPR berpandangan di tengah transisi peralihan pemerintahan, sebaiknya proyek-proyek kejar tayang yang tidak terlalu signifikan untuk menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja, hendaknya pelaksanaannya dipertimbangkan ulang,” kata Said.

Dia mengatakan, langkah tersebut guna memastikan uang fiskal tetap sehat, khususnya di tengah sentimen eksternal yang kurang menguntungkan.

“Serta tidak mewariskan beban keuangan bagi pemerintahan berikutnya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Said juga mengingatkan agar pemerintah berhati-hati mengingat prognosis defisit APBN yang lebih besar dari target yang ditetapkan dalam APBN 2024.

Defisit APBN hingga akhir 2024 diperkirakan melebar menjadi 2,7% dari produk domestik bruto (PDB) atau setara dengan Rp609,7 triliun. Tingkat defisit ini lebih tinggi dari target awal pemerintah sebesar 2,29% dari PDB.

Peningkatan ini terutama didorong oleh potensi pembengkakan belanja negara dari rencana awal sebesar Rp3.325,1 menjadi Rp3.412,2 triliun.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Kacaribu, menyampaikan bahwa pemerintah akan terus memastikan program atau proyek yang telah tertuang dalam prognosis hingga akhir 2024 berjalan optimal.

“Jangan sampai programnya sudah ada, tapi pelaksanaannya tidak optimal, karena semuanya dampaknya langsung ke perekonomian,” tutur Febrio.

Bisnis.com, JAKARTA- Pelaku industri petrokimia ketar-ketir seiring banjir impor produk hilir tekstil maupun plastik dari China. Hal ini bakal menghambat penguatan industri petrokimia hulu, karena penyerapan pasar kian berkurang.

Ketua Asosiasi Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono mengemukakan bahwa pemeritah perlu memahami betul mengenai tantangan yang sedang dihadapi oleh industri dalam negeri, termasuk di sektor petrokimia.

Apalagi, industri petrokimia merupakan salah satu sektor yang mendapat prioritas pengembangan karena memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian nasional.

“Mengingat industri petrokimia tergolong berskala besar, sehingga juga menyangkut hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, pemerintah harus membuat kebijakan yang holistik yang dapat membantu tumbuh kembangnya industri mulai dari hulu seperti sektor petrokimia, kemudian di intermediate ada industri polyester dan filament, serta untuk sektor hilir terdapat industri tekstil dan plastik,” paparnya pada diskusi dengan Forum Wartawan Industri (Forwin) di Jakarta, Senin (8/7/2024).

Mirisnya, suplai bahan baku dan barang jadi plastik saat ini didominasi oleh produk impor dari Negeri Tirai Bambu.

“China sangat agresif dalam membangun fasilitas produksi petrokimia sebagai bahan baku plastik selama pandemi Covid-19. Namun, permintaan dari pasar domestik tidak cukup tinggi untuk menyerap produksi tersebut, sehingga kelebihan pasokan tidak dapat dihindari,” paparnya.

China juga sedang mengalami kesulitan dalam mengekspor produk bahan baku atau barang jadi plastik ke pasar utama seperti Amerika Serikat karena sanksi perang dagang. Akibatnya, China mengalihkan ekspornya ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

“Bahan baku dan barang jadi plastik asal China mudah masuk karena para eksportir di sana mendapat insentif dari pemerintah setempat,” ungkap Fajar.

Produk impor tersebut semakin sulit dibendung setelah pemerintah merelaksasi kebijakan importasi melalui pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024.

“Para produsen plastik lokal pun kesulitan bersaing dengan produk impor dari China. Akibatnya, tingkat utilisasi produsen lokal terus menyusut hingga mencapai 50% saat ini,” tandasnya.

Jika peredaran bahan baku dan barang jadi plastik impor terus berlanjut, bukan tidak mungkin pabrik-pabrik produksi plastik lokal akan banyak yang tutup.

Hal ini tentu merugikan industri-industri lain yang banyak memanfaatkan produk plastik, seperti makanan-minuman, peralatan rumah tangga, otomotif, dan lainnya.

Fajar berpendapat, masalah banjir produk impor China tersebut bisa teratasi jika pemerintah segera memperbaiki peraturan importasi yang ada. "Permendag No 36 Tahun 2023 harus diterapkan kembali untuk membatasi produk impor plastik dari China," tegasnya.

Inaplas pun sudah pernah mengajukan beberapa instrumen perlindungan industri dalam negeri dari ancaman impor kepada pemerintah, antara lain Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindak Pengamanan (BMTP) untuk bahan baku plastik seperti Polypropylene (PP) dan Linear Low Density Polyethylene (LLDPE).

“Kebijakan instrumen pengamanan seperti BMAD dan BMTP memang tidak mudah diterapkan karena membutuhkan data dan kajian mendalam yang memakan waktu lama. Oleh karena itu, kami akan bertemu dengan Kemenperin menjelaskan kondisi industri petrokimia saat ini, termasuk sektor plastik secara mendetail,” ucapnya.

Kepastian hukum menjadi salah satu faktor penting yang dapat memacu kinerja industri manufaktur di Indonesia. Oleh sebab itu, Kementerian Perindustrian konsisten untuk turut menciptakan iklim usaha yang kondusif di tanah air sehingga produktivitas sektor industri manufaktur tetap berjalan baik.

“Optimisme para pelaku industri menurun karena dipengaruhi oleh regulasi yang kurang mendukung. Hal ini tercemin dari melemahnya PMI manufaktur Indonesia dan Indeks Kepercayaan Industri (IKI), meskipun kedua indikator itu masih dalam fase ekspansi,” kata Plt. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, Reni Yanita di Jakarta, Senin (8/7/2024).

Adapun regulasi yang dinilai oleh pelaku industri tidak probisnis, yaitu penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Peraturan tersebut merelaksasi impor barang-barang dari luar negeri yang sejenis dengan produk-produk yang dihasilkan di dalam negeri.

“Dampak dari pemberlakukan Permendag 8/2024, antara lain menurunnya minat investasi karena terlalu cepatnya perubahan regulasi tersebut,” ungkap Reni.

Padahal, di sektor IKFT, terdapat beberapa investor yang berencana merealisasikan modalnya untuk memproduksi bahan baku plastik (BBP).

“Namun dikarenakan regulasi yang bertujuan mengontrol impor dicabut, yakni Permendag 36/2023, membuat investor berpikir kembali untuk melakukan investasi di Indonesia,” imbuhnya. Pada Permendag 36 tahun 2023, sebanyak 12 pos tarif untuk komoditas BBP diusulkan pengaturan impornya. Sedangkan, pada Permendag 8 Tahun 2024, pengaturan impor untuk komoditas BBP dikurangi jumlahnya menjadi satu pos tarif.

Pada tahun 2023, total impor produk petrokimia sebesar 8,5 juta ton, naik dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 7,75 juta ton. Oleh karena itu, Kemenperin fokus untuk menjalankan kebijakan substitusi impor dan terus meningkatkan investasi di industri petrokimia agar memperkuat strukturnya di dalam negeri sehingga terintegrasi dari hulu sampai hilir.

“Saat ini, kapasitas pasokan untuk komoditi Polivinil klorida (PVC), Polietilen tereftalat (PET) dan Polistirena (PS) sudah dapat mencukupi kebutuhan dalam negeri. Sementara, kapasitas pasokan Polietilena (PE) dan Polipropilena (PP) masih belum mecukupi kebutuhan dalam negeri, namun saat ini sedang dalam tahap pengembangan,” tandasnya

Kemenperin memprediksi, sejumlah proyek industri kimia di Indonesia sampai tahun 2030, total nilai investasinya akan mencapai US$31.415 juta. Adapun para investor tersebut, di antaranya dari PT. Chandra Asri Perkasa, PT. Lotte Chemical Indonesia, PT. Sulfindo Adiusaha, proyek olefin TPPI Tuban, dan proyek GRR Tuban.

Reni mengemukakan, guna memitigasi dampak regulasi yang tidak berpihak pada pelaku industri kimia, diperlukan upaya peninjauan kembali regulasi tersebut khususnya mengenai pengaturan impor untuk produk bahan baku plastik terutama LLDPE ataupun PET.

“Selain itu perlu dukungan dan fasilitasi pemerintah untuk menjamin iklim usaha industri terhadap investasi sektor industri kimia hulu khususnya komoditi petrokimia,” tegasnya.

Sementara itu, Peneliti INDEF, Ahmad Heri Firdaus menilai penerapan Permendag 8/2024 berimplikasi pada banjirnya produk petrokimia impor. “Apabila impor produk hilir petrokimia itu tinggi, maka industri hulunya akan sulit bersaing. Apalagi, terjadinya ketidakpastian harga bahan baku petrokimia karena fluktuasi harga minyak global,” tuturnya.

Bahkan, pengenaan PPN bahan baku petrokimia yang naik dari 11 persen menjadi 12 persen, berpotensi meningkatkan biaya modal. “Hal-hal yang sifatnya fiskal ini juga masih menjadi tantangan tersendiri ya buat industri petrokimia,” imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin dijadwalkan meresmikan Bendungan Cipanas di Sumedang Jawa Barat dan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung Seksi 2B Nagrak – Cibitung pada hari ini, Selasa (9/7/2024).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa konstruksi kedua proyek infrastruktur tersebut sudah rampung dan siap diresmikan.

“Besok. Besok Pak Wapres meresmikan Tol Cibitung,” kata Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Peresmian Jalan Tol Cimanggis – Cibitung akan dilakukan usai Basuki dan Ma’ruf Amin meresmikan Bendungan Cipanas yang berlokasi di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

“Jadi Pak Wapres besok meresmikan Bendungan Cipanas, dari sana langsung ke Cibitung, meresmikan Tol Cibitung,” pungkasnya.

Sebelumnya, pada momentum mudik Lebaran 2024, ruas Tol Cimanggis – Cibitung telah dioperasikan secara fungsional mulai dari Segmen Simpang Susun Cikeas sampai dengan Cibitung Junction sepanjang 19,65 kilometer (Km).

Jalan Tol Cimanggis – Cibitung sendiri terdiri atas 2 seksi yakni Seksi 1A Junction Cimanggis – Jatikarya dan Seksi 2A ruas Jatikarya – Nagrak yang keduanya telah beroperasi saat ini.

Jalan tol ini akan menjadi akses penghubung dari wilayah Cibubur ke Jalan Tol Jagorawi. Apabila telah resmi beroperasi, Jalan Tol Cimanggis – Cibitung bakal akan tersambung dengan jaringan Jalan Tol JORR 2 lainnya, yakni Jalan Tol Cengkareng Kunciran, Kunciran – Serpong, Serpong – Cinere, Cinere – Jagorawi, serta Cibitung – Cilincing.

Dengan demikian, setelah Jalan Tol Jorr 2 beroperasi maka struktur jaringan di Kawasan Jabodetabek yang telah memiliki Tol Lingkar Dalam Kota dan Tol Jorr 1 akan semakin lengkap.

Sementara itu, Bendungan Cipanas akhirnya siap diresmikan setelah pembangunannya berlangsung selama 2016-2024 atau 8 tahun lamanya.

Sebagai informasi, Bendungan Cipanas memiliki kapasitas mencapai 250,81 juta meter kubik (m3). Bendungan ini difungsikan sebagai tampungan air untuk mendukung irigasi pertanian dan sumber air baku di Kawasan segitiga Cirebon – Patimban – Kertajati (Rebana).

Kapasitas Bendungan Cipanas tersebut bahkan 10 kali lebih besar dari Bendungan Kuningan. Nantinya, Bendungan Cipanas diproyeksi dapat menambah suplai air irigasi pertanian di Kabupaten Sumedang dan Indramayu seluas 9.273 hektare, khususnya untuk Daerah Irigasi (DI) Cipanas, Cikawung dan Cibunut.

Dengan kapasitas tampung yang besar tersebut, Bendungan Cipanas juga diharapkan dapat memenuhi air baku sebesar 850 liter/detik. Adapun, Bendungan Cipanas dibangun setinggi 71,60 meter dengan tipe urugan inti tegak.

Bendungan ini memiliki luas genangan 1.315,95 hektare yang juga dapat dimanfaatkan sebagai tampungan air pengendali banjir untuk wilayah untuk mengurangi debit banjir sebesar 487,75 m3/detik, serta potensi sebagai sumber pembangkit listrik sebesar 3 MW.

Pembangunan Bendungan Cipanas dikerjakan kontraktor pelaksana PT Wijaya Karya - PT Jaya Konstruksi (KSO) yang fokus pada pembangunan tubuh bendungan dan PT Brantas Abipraya (Persero) untuk pembangunan infrastruktur pendukung.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) terpantau turun pada periode Juli 2024, mulai dari Shell hingga BP. Namun,harga BBM di SPBU milik Pertamina masih mempertahankan harganya dari bulan sebelumnya.

Merujuk laman resmi MyPertamina, Selasa (9/7/2024) hingga pukul 08.05 WIB, harga BBM Pertamina tidak mengalami perubahan harga pada Juli 2024.

Untuk wilayah DKI Jakarta, harga Pertamax (RON 92) dibanderol seharga Rp12.950 per liter, sedangkan Pertamax Turbo (RON 98) seharga Rp14.400 per liter. Begitu pun Dexlite seharga Rp14.550 per liter dan Pertamina Dex dibanderol Rp15.100 per liter.

Senada, harga BBM subsidi di SPBU Pertamina juga tidak mengalami perubahan. Hingga saat ini, Pertalite masih dibanderol seharga Rp10.000 per liter dan Biosolar seharga Rp6.800 per liter.

Jika melihat harga BBM di SPBU swasta, terpantau SPBU Shell dan BP menurunkan harga BBM. Di Jakarta, harga Shell Super turun menjadi Rp13.810 per liter, sedangkan bulan lalu dibanderol Rp14.580 per liter.

Berikutnya, Shell V-Power juga turun menjadi Rp14.700 per liter. Pada bulan lalu, BBM RON 95 ini dipatok seharga Rp15.400 per liter.

Lalu, harga Shell V-power Nitro+ (RON 98) turun menjadi Rp14.930 per liter dari bulan sebelumnya seharga Rp15.630 per liter. Sedangkan harga Shell V-Power Diesel turun dari Rp15.340 pada bulan lalu menjadi Rp15.320 per liter.

Sementara itu, SPBU milik BP untuk harga BP 92 menjadi Rp13.450 per liter pada bulan ini untuk wilayah Jabodetabek.

Mengacu pada wilayah yang sama, harga BP Ultimate juga terpantau turun menjadi Rp14.700 per liter, dibandingkan Juni 2024 yang dikenakan Rp15.400 per liter. Selanjutnya, harga BP Ultimate Diesel juga turun menjadi Rp15.320 per liter, dari bulan sebelumnya Rp15.340 per liter.

Berikut daftar harga BBM di SPBU Pertamina, Shell, dan BP per 9 Juli 2024:

Harga BBM SPBU Pertamina

• Pertalite: Rp10.000 per liter
• Pertamax : Rp12.950 per liter
• Pertamax Green 95: Rp13.900 per liter
• Pertamax Turbo: Rp 14.400 per liter
• Pertamina Dex: Rp15.100 per liter
• Dexlite: Rp14.550 per liter
• Biosolar: Rp6.800 per liter

Harga BBM SPBU Shell

• Shell Super: Rp13.810 per liter
• Shell V-Power: Rp14.700 per liter
• Shell V-Power Diesel: Rp15.320 per liter
• Shell V-power Nitro+: Rp14.930 per liter

Harga BBM SPBU BP

• BP Ultimate: Rp14.700 per liter
• BP 92: Rp13.450 per liter
• BP Ultimate Diesel: Rp15.320 per liter