Bisnis.com, JAKARTA - Emiten tekstil, PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex (SRIL) resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang lewat putusan PN Semarang atas perkara nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg.

Dikutip dari situs resmi SIPP PN Semarang, Kamis (24/10/2024), pemohon yaitu PT Indo Bharat Rayon mengajukan pembatalan perdamaian dengan pihak termohon lantaran lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

Adapun, pihak termohon tak hanya Sritex, tetapi juga anak perusahaan lainnya yaitu, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya.

Dalam perkara ini, PT Indobharat meminta PN Niaga untuk membatalkan putusan PN Semarang No. 12/Pdt.Sus PKPU/2021.PN.Niaga.Smg pada 25 Januari 2022 terkait Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi).

"Menyatakan PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Sinar Pantja Djaja, PT Biratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya pailit dengan segala akibat hukumnya," tulis pernyataan dalam putusan terbaru.

PN Niaga Semarang juga telah menyatakan bahwa para termohon telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada Pemohon berdasarkan Putusan Homologasi tanggal 25 Januari 2022.

Diberitakan sebelumnya, pada Juni 2024, SRIL telah mengungkap beban berat yang ditanggung perseroan dikarenakan tekanan pasar domestik sejak pandemi dan akibat gempuran produk tekstil impor. Terlebih, pasar ekspor yang masih tertekan imbas konflik geopolitik global.

Direktur Utama SRIL Iwan Kurniawan Lukminto mengatakan kondisi tersebut yang akhirnya membuat perseroan harus melakukan peneyesuaian kapasitas produksi dan efisiensi karyawan lantaran turunnya pesanan. Perseroan mulai mencatat penurunan kinerja sejak pandemi berlangsung.

"Kami harapkan dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai masuknya barang-barang impor itu juga bisa melihat dari sisi kami produsen di dalam negeri ini yang mengalami kesulitan bersaing dengan produk-produk impor yang merajalela di pasaran," kata Iwan dalam Public Expose SRIL, Selasa (25/6/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membuka peluang dalam menjajaki keanggotaan bersama kelompok Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan atau dikenal dengan BRICS.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Prabowo Subianto telah memberikan arahan terkait hal tersebut. Di mana akan menjajaki semua blok yang ada.

“BRICS kan salah satu dari arahan bapak presiden, karena jelas dalam pidatonya, kita non blok, maka semua blok kita monitor dan kita jajaki,” ujarnya di kantor Kemenko Perekonomian, dikutip Rabu (22/10/2024).

Untuk itu, Prabowo mengutus Menteri Luar Negeri Sugiono untuk hadir dalam agenda Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-6 BRICS di Kazan, Rusia, pada 23-24 Oktober 2024.

Dalam KTT BRICS ini, Sugiono akan bertemu dengan sejumlah kepala negara anggota BRICS serta negara undangan lainnya, termasuk Presiden China Xi Jinping.

Sugiono pun membawa misi khusus dalam KTT ke-16 BRICS di Rusia ini. Ia akan menyuarakan pesan penting terkait perdamaian

“Indonesia akan menyuarakan pesan penting perdamaian serta menyerukan pentingnya negara-negara berkembang dan Global South untuk bersatu, meningkatkan solidaritas. Serta, memainkan peran pentingnya dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih inklusif, adil, dan setara,” kata Kemlu RI dalam penyataan resminya pada Rabu (23/10).

Kunjungan ini adalah menjadi yang perdana dilakukan Menlu Sugiono setelah resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri RI.

“Kehadiran Menlu Sugiono di forum ini menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam forum-forum internasional. Dan, memperkuat hubungan dengan seluruh negara termasuk negara-negara anggota BRICS,” demikian pernyataan Kemlu.

BRICS atau OECD?

Upaya Prabowo menjajaki untuk bergabung dengan BRICS berbeda arah dengan rencana Presiden Jokowi. Pada masa pemerintahannya, Jokowi memastikan bahwa Indonesia terus berkomitmen menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam waktu tiga tahun mendatang.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai mendampingi Kepala Negara menerima Sekjen OECD Mathias Cormann di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (28/5/2024).

Airlangga mengaku bahwa upaya bergabung dengan OECD menyandang peranan penting dalam mendorong transformasi ekonomi menuju tercapainya Visi Indonesia Emas 2045.

Dia mengatakan upaya penguatan kerja sama internasional yang dilakukan Pemerintah melalui penyampaian intensi untuk bergabung dalam keanggotaan OECD kian menunjukkan kepastian dengan berbagai tahapan yang berlangsung dengan optimal.

"Ini merupakan pertemuan kedua antara Presiden Joko Widodo dan Sekjen Cormann terkait dengan Proses Aksesi Indonesia," ujar Ketua Pelaksana Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD (Tim Nasional OECD) dalam sesi konferensi pers di Istana Bogor, Selasa (28/5/2024).

Menjelang akhir masa jabatan Jokowi, pemerintah mengungkapkan sedang mengerjakan sederet tugas sebagai syarat untuk aksesi menjadi anggota OECD

Airlangga yang juga menjadi Ketua Tim Nasional OECD menyampaikan tugas berupa perbaikan-perbaikan public service tersebut sebagai upaya agar standar pelayanan dapat setara dengan negara maju, sesuai dengan standar OECD.

“Kami berharap bahwa proses ini yang akan kita kerja sama antar-Kementerian/Lembaga, kita kerja sama juga dengan masyarakat, dengan institusi termasuk di sini dari KPK,” tuturnya dalam usai Rapat Koordinasi Tim Nasional OECD dan Peluncuran Portal Aksesi OECD, Kamis (3/10/2024).

Pemerintah pun terus melakukan benchmarking atau tolok ukur dengan negara-negara yang telah menjadi anggota OECD.

Bisnis.com, JAKARTA—Industri manufaktur menyimpan harapan besar pada pemerintahan baru yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, di tengah lesunya daya beli masyarakat dan performa ekspor yang terpuruk.

Artikel bertajuk Menanti Langkah Penyelamatan Manufaktur Kabinet Prabowo menjadi salah satu berita pilihan editor BisnisIndonesia.id. Selain berita tersebut, sejumlah berita menarik lainnya turut tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id.

Berikut ini sorotan utama Bisnisindonesia.id, Kamis (24/4/2024):

1. Menanti Langkah Penyelamatan Manufaktur Kabinet Prabowo

Industri manufaktur menyimpan harapan besar pada pemerintahan baru yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, di tengah lesunya daya beli masyarakat dan performa ekspor yang terpuruk.

Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia yang diterbitkan S&P Global berada di zona kontraksi selama 3 bulan berturut-turut. Hal itu menggambarkan industri manufaktur sedang menghadapi tekanan baik eksternal dan internal.

Ditambah lagi dengan rapor ekspor sampai September yang masih landai. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor sektor industri pengolahan turun 6,38% secara bulanan (month-to-month/MtM) pada September 2024.

Industri tekstil yang masih merana setelah rentetan PHK massal pabrik di berbagai daerah terjadi akibat produk impor murah menggempur produk lokal.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza menjanjikan kebijakan khusus sebagai bentuk perlindungan terhadap industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

2. Kala Buruh Mendamba Upah Lebih Layak

Penyesuaian upah minimum provinsi (UMP) yang lebih layak selalu menjadi harapan para pekerja, setidaknya setiap menjelang pergantian tahun. Reaksi keras dari buruh hingga demonstrasi besar-besaran biasanya mulai menggema pada akhir Oktober, menyikapi wacana upah minimum tahun berikutnya.

Pun tahun ini, kendati tren kenaikan UMP Indonesia selama dipimpin oleh Presiden Joko Widodo tidak pernah menyentuh level dua digit sejak 2017, para buruh menaruh harapan besar pada pemerintahan Prabowo Subianto—Gibran Rakabuming Raka.

Kaum pekerja ini menantikan formula UMP 2025 dari Kabinet Merah Putih yang lebih layak dari yang sudah-sudah, dengan persentase kenaikan dua digit. Adapun, keputusan kenaikan upah minimum 2025 bakal diputuskan pada 21 November 2024.

Menjelang penetapan pada November tersebut, pembahasan terkait dengan penetapan upah minimum 2025 sudah berjalan dan terus berproses. Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) disebut-sebut merekomendasikan pelonggaran formula pengupahan pada 2025, yaitu menyangkut indeks tertentu yang disimbolkan dalam bentuk alfa.

Sementara itu, formula yang digunakan untuk penetapan upah minimum pada tahun depan disebut-sebut juga masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 51/2023 tentang Pengupahan.

3. Menilik Rencana Program Hunian Murah Prabowo Awal 2025

Program 3 juta unit rumah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal mulai direalisasikan pada Januari 2025.

Adapun rencananya, program 3 juta rumah per tahun ini terdiri dari 2 juta di desa dan 1 juta di perkotaan. Di desa dalam bentuk rumah tapak, sedangkan di perkotaan dalam bentuk hunian vertikal untuk mengatasi keterbatasan tanah.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan saat ini kementerian PKP yang baru dibentuk setelah berpisah dengan Kementerian Pekerjaan Umum tengah melakukan proses administrasi terlebih dahulu.

“Saat ini kan sekretaris jenderal (Sekjen) cuma satu kan harus jadi dua. Dirjennya nanti akan dipecah sesuai dengan kebutuhan masing-masing,” ujarnya Selasa (22/10/2024) malam.

Penyelesaian administrasi kementerian baru ini akan sejalan dan paralel dalam program pembangunan rumah yang ada. Pada sisa 2024, Kementerian PKP akan menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai digarap oleh Ditjen Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebelumnya.

Adapun Kementerian PUPR era Pemerintahan Joko Widodo memiliki program sejuta rumah. Hingga bulan September 2024, realisasi pembangunan program sejuta rumah tersebut baru mencapai 700.000 unit.

4. Momentum Industri Asuransi di Pemerintahan Era Prabowo

Pelaksanaan berbagai program startegis yang di tawarkan pemerintahan baru Prabowo Subianto tidak hanya mempengaruhi sektor ekonomi secara langsung, melainkan juga membuka peluang bagi industri asuransi untuk ikut berperan aktif.

Dari industri asuransi jiwa, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mengaku optimistis memasuki masa pemerintahan baru. Keyakinan tersebut didorong oleh peluang besar untuk berkolaborasi dalam program prioritas pemerintah.

Direktur Eksekutif AAJI, Togar Pasaribu menyebut industri siap memperkenalkan produk-produk yang relevan dan meningkatkan literasi asuransi sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

Tidak hanya sampai disitu, industri asuransi jiwa juga siap berkolaborasi dengan pemerintah dan stakeholder lainnya untuk menyediakan produk asuransi yang selaras dengan transformasi sistem kesehatan dan inisiatif sosial.

“Kemitraan ini diharapkan dapat memperkuat sistem perlindungan kesehatan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan asuransi jiwa,” kata Togar saat dihubungi Bisnis dikutip Rabu (23/10/2024).

Togar menambahkan salah satu kontribusi penting yang dapat diberikan industri asuransi jiwa adalah melalui produk asuransi jiwa kredit, yang menawarkan perlindungan bagi nasabah dalam hal pelunasan kredit jika terjadi risiko meninggal dunia atau ketidakmampuan total. Inovasi ini mendukung program pemerintah dalam menyediakan hunian yang aman melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

5. Berkah Emiten dari Janji Swasembada Energi Prabowo

Rencana swasembada energi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dapat menjadi katalis positif bagi saham emiten batu bara, minyak kelapa sawit (CPO), geotermal, hingga mineral logam.

Presiden Prabowo Subianto dalam pidato perdananya pada Minggu (20/10/2024) optimistis Indonesia mampu melakukan swasembada energi. Menurut Prabowo, Indonesia memiliki tanaman-tanaman seperti kelapa sawit yang dapat menghasilkan solar dan bensin.

Selain itu, Indonesia memiliki energi bawah tanah geotermal yang cukup, batu bara, serta sumber energi air yang sangat besar. “Pemerintah yang saya pimpin nanti akan fokus untuk mencapai swasembada energi,” tegasnya.

Associate Director of Research Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus menjelaskan rencana swasembada energi akan memberikan sentimen positif bagi emiten terkait, bahkan hingga sektor logam mineral.

“Kalau menilik swasembada, kami melihat ada potensi batu bara, emas, tembaga, timah, dan nikel,” ujar Nico, Selasa (22/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Nasib IKN di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sempat menjadi teka-teki.

Namun akhirnya, teka-teki tersebut dijawab oleh Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo yang sekaligus adik Presiden Prabowo.

Menurut Hashim, Prabowo Subianto tetap berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

"Komitmennya tetap," ujar Hashim seperti dilansir dari Antaranews.

Hashim menyampaikan pembangunan IKN akan terus berjalan di era pemerintahan Presiden Prabowo.

Salah satu buktinya yakni dengan akan ditunjuknya mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita IKN.

Menurut Hashim, pembangunan IKN ini akan dilanjutkan dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai, sebelum benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan.

"Jadi IKN akan diteruskan, yang akan diteruskan dengan sarana-sarana dulu yang harus dilengkapi. Soalnya kemarin, ternyata sarana-sarana dan prasarana belum lengkap," kata Hashim.

Pada Agustus 2024 lalu, Prabowo yang saat itu masih berstatus sebagai Menhan juga telah menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Saya bertekad juga untuk tegaskan di sini bahwa kita akan lanjutkan. Kalau bisa kita percepat," ujar Prabowo dalam keterangan resminya, Selasa (13/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan indikasi adanya kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp5,82 triliun berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat alias LKPP 2023.

Indikasi tersebut diungkapkan BPK dalam dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024. IHPS I Tahun 2024 itu sendiri sudah diserahkan BPK kepada DPR pada Selasa (22/10/2024).

BPK menjelaskan, transaksi penerimaan pajak dalam Modul Penerimaan Negara tidak ditemukan dan/atau terindikasi memiliki nilai berbeda dengan Surat Pemberitahuan (SPT), Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sehingga terindikasi kurang disetor serta terdapat potensi sanksi administrasi belum dikenakan.

“Akibatnya, terdapat potensi dan/atau indikasi kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp5,82 triliun dan sanksi administrasi sebesar Rp341,8 miliar,” tulis laporan BPK.

Lembaga tersebut pun telah merekomendasikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku wakil pemerintah agar mengevaluasi dan menyempurnakan sistem informasi perpajakan.

“Sehingga terdapat keterhubungan antar sub sistem dan menghasilkan data yang valid,” lanjut laporan BPK.

Lebih lanjut, secara total BPK juga telah melakukan pemeriksaan atas 83 laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL) dan satu laporan keuangan bendahara umum negara (LKBUN) tahun 2023.

Hasilnya, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas 79 LKKL dan 1 LKBUN serta opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas 4 LKKL. Dengan demikian, secara keseluruhan capaian opini WTP mencapai 95%.

Meski angka tersebut telah mencapai target kegiatan prioritas reformasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 (95%), namun cenderung menurun. Pada 2019, BPK memberikan opini WTP mencapai 97%.

Bisnis.com, JAKARTA — Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) Jahen Fachrul Rezki meyakini, percepatan transfer teknologi dan ilmu dari luar negeri menjadi salah satu kunci agar jumlah kelas menengah Indonesia kembali tumbuh.

Jahen menjelaskan, beberapa tahun belakangan jutaan kelas menengah turun 'kasta'. Sejalan dengan itu, daya beli kelas menengah juga turun sehingga terus melakukan penghematan.

Dia berpendapat, pandemi memang kurang banyak berpengaruh ke penurunan jumlah kelas menengah. Kendati demikian, ada faktor yang lebih mendasar yaitu 10 tahun terakhir perekonomian Indonesia bergerak ke sektor jasa dengan cepat.

Masalahnya, sambung Jahen, perubahan terjadi ketika industri pengelolaan alias manufaktur Indonesia belum mapan. Akibatnya, kontribusi sektor manufaktur ke produk domestik terus menurun: dari sekitar 25% pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi sekitar 19% pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Jadi ada penurunan kontribusi sektor manufacturing. Padahal sektor manufacturing kan sangat padat karya ya. Banyak masyarakat yang bisa dipekerjakan di sektor itu," ujar Jahen dalam Indonesia Industry Outlook 2025 Conference di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Selain itu, dia menjelaskan bahwa pemerintah seakan tidak memberikan kebijakan afirmasi ke kelas menengah selama era Jokowi. Pemerintah hanya memberi insentif ke kelas bawah seperti bantuan sosial dan kelas atas seperti amnesti pajak.

Oleh sebab itu, Jahen melihat dalam jangka pendek pemerintah Presiden Prabowo Subianto harus melakukan percepatan tranformasi teknologi dan ilmu dari luar negeri ke Indonesia. Menurutnya, beberapa tahun belakangan seakan tidak ada peningkatan produktivitas dari pekerja Indonesia.

"Jadi kalau dibandingkan dengan negara lain seperti Vietnam, even [bahkan] seperti Malaysia dan yang lainnya, kita belum bisa menghasilkan barang yang lebih banyak. Apa implikasinya? Investor pasti akan mencari negara yang bisa menghasilkan barang lebih dengan input yang sama," ungkapnya.

Dia pun menekankan pentingnya kebijakan perekonomian yang lebih inklusif sehingga kualitas hidup kelas menengah meningkatkan bahkan naik kelas.

Jahen mencontohkan, pemerintah perlu memastikan agar sektor-sektor yang punya value added alias penambahan nilai tinggi mampu menyerap lebih banyak pekerja.

"Mungkin butuh transfer teknologi, transfer knowledge [ilmu] yang lebih cepat agar nanti produktivitas dari sektor industri itu akan semakin tinggi, semakin banyak orang bisa bekerja dan semakin banyak ataupun semakin tinggi gaji yang muncul," jelasnya.

Kelas Menengah Turun Kasta

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa setidaknya 9,4 juta penduduk kelas menengah telah turun kasta ke kelompok aspiring middle class alias menuju kelas menengah selama 2019 sampai dengan 2024.

Angka penurunan tersebut disampaikan oleh Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (28/8/2024).

Berdasarkan penjelasan Amalia, kategori kelas menengah adalah penduduk dengan konsumsi per kapita 3,5—17 kali garis kemiskinan. Dalam konteks Indonesia pada 2024, yang masuk kategori kelas menengah adalah penduduk yang pengeluarannya Rp2.040.262—9.909.844 per bulan.

Dia menunjukkan, pada 2019 tercatat ada 57,33 juta kelas menengah atau 21,45% dari total penduduk Indonesia. Kini pada 2024, jumlah kelas menengah menjadi 47,85 juta atau 17,13% dari total penduduk Indonesia.

Pada periode yang sama, terjadi peningkatan jumlah dan persentase kelompok penduduk rentan miskin (dari 54,97 juta menjadi 67,69 juta atau dari 20,56% menjadi 24,23%) dan menuju kelas menengah (dari 128,85 juta menjadi 137,50 juta atau dari 48,2% menjadi 29,22%).

Artinya, 9,4 juta penduduk kelas menengah yang hilang selama 2019—2024 mengalami turun kasta, bukannya naik kasta. Amalia menilai, pandemi covid-19 pada 2020 menjadi salah satu alasan utama penurunan kasta jutaan kelas menengah tersebut.

"Kami mengidentifikasi masih ada scaring effect dari pandemi Covid-19 terhadap ketahanan kelas menengah," jelasnya dalam rapat.

Daya Beli Kelas Menengah Anjlok

Sementara itu, survei terbaru dari Investure bertajuk Indonesia Industry Outlook 2025 menunjukkan 49% kelas menengah mengakui alami penurunan daya beli.

Founding Chairman Indonesia Industry Outlook Yuswohady menjelaskan, survei menunjukkan bahwa tiga alasan utama penurunan daya beli kelas menengah karena kenaikan harga kebutuhan pokok (85%), mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan (52%), dan pendapatan yang stagnan (45%).

"Saya kira angka yang sangat besar 49%, [kelas menengah] daya belinya menurun," ujar Yuswohady dalam konferensi pers secara daring, Rabu (23/10/2024).

Sejalan dengan itu, kelas menengah harus memangkas anggaran ke sejumlah pos pengeluaran. Survei menunjukkan, tiga pos pengeluaran yang paling banyak dipangkas kelas menengah adalah produk skincare premium (SK-II, Laneige, dll), renovasi rumah dan membeli furniture baru, serta pengeluaran untuk membership atau langganan (gym, Netflix, Spotify, dll).

Tak sampai situ, survei juga menanyakan rencana masa depan yang harus ditunda kelas menengah di tengah data beli yang menurun. Hasilnya, tiga pengeluaran yang paling banyak ditunda yaitu membeli kendaraan (70%), membeli atau renovasi rumah (68%), dan investasi atau tabungan non-emergency (56%).

Sebagai informasi, riset ini dilakukan terhadap 450 responden yang terdiri dari kelas menengah generasi Milenial dan Gen Z dengan metode wawancara tatap muka pada September 2024. Survei dilakukan di lima kota besar yaitu Jabodetabek, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengawali era pemerintahan baru dengan melakukan restrukturisasi terhadap Rencana Kerja Anggaran K/L (RKAKL) dan DIPA untuk sisa TA 2024 dan TA 2025.

Sri Mulyani menuturkan hal tersebut dilakukan sejalan dengan adanya perubahan dan munculnya Kementerian/Lembaga (K/L) baru pada Kabinet Merat Putih yang dipimpin Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.

“Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi K/L saat ini yang harus segera diselesaikan dalam kurun waktu sangat singkat. Kita berupaya agar berbagai program dari Presiden dan Wakil Presiden dapat segera berjalan dengan tetap mempertahankan prinsip tata kelola yang baik,” ungkapnya dalam unggahan Instagram @smindrawati, Rabu (23/10/2024).

Oleh karena itu, dirinya meminta agar komunikasi dan koordinasi terus ditingkatkan dengan kementerian terkait, yakni Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB).

Bendahara Negara menegaskan bahwa Kementerian Keuangan bersama Bappenas dan Kemenpan-RB akan terus bersinergi sehingga restrukturisasi dari Kementerian/Lembaga dapat dilaksanakan dengan baik.

“Terima kasih kepada seluruh perwakilan K/L yang telah hadir. Mari kita mulai pekerjaan ini dengan niat baik dan pikiran yang terbuka. Mengabdi untuk membangun Indonesia secara kuat agar bisa maju, berdaulat, adil, makmur, dan bermartabat,” tuturnya.

Adapun, kegiatan ini menjadi penting dilakukan dalam rangka menyelaraskan program-program baru dengan visi kepemimpinan nasional. Dalam kegiatan itu pula, turut menjadi pembahasan yakni penataan Barang Milik Negara K/L.

Sebagaimana diketahui, saat ini jumlah kementerian koordinator mengalami perubahan dari sebelumnya empat, kini menjadi tujuh. Sementara secara total, jumlah kementerian kini semakin gemuk dari 34 menjadi 48 kementerian.

Belum lagi, adanya tambahan lembaga dan badan lainnya yang baru ditetapkan pada hari kemarin.

Melihat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang senilai Rp3.621,3 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat senilai Rp2.701,4 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sejumlah Rp919,87 triliun.

Dalam APBN tersebut, Sri Mulyani baru mengalokasikan anggaran untuk 86 K/L, termasuk yang terbaru Badan Gizi Nasional. Sementara badan lainnya belum mendapatkan jatah anggaran.

Berbeda dengan DPR dan MPR, Sri Mulyani lebih dahulu mengungkapkan telah menyiapkan tambahan anggaran untuk lembaga negara tersebut senilai Rp4,87 triliun.

“Kita memberikan tambahan belanja untuk lembaga-lembaga tinggi negara. Untuk DPR MPR, adanya penambahan anggota dan pimpinan kita antisipasi, jadi kita sudah masukan di situ,” tutur Sri Mulyani di DPR pada September lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo menyebut program makan bergizi gratis (MBG) hingga perumahan yang diusung Presiden Prabowo Subianto akan mengerek pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Hashim meyakini kedua program ini akan dilaksanakan di Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.

“Saya yakin program makan bergizi dan program perumahan itu akan dilaksanakan,” kata Hashim di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Hashim menilai program perumahan menjadi salah satu pengerek ekonomi Indonesia. Langkah ini seperti yang dilakukan China dan Singapura. Bahkan, dia juga menyebut pengusaha Real Estat Indonesia (REI) sudah menargetkan 3 juta unit rumah dalam setahun.

“Mereka targetnya 3 juta unit setahun. 15 juta [unit] untuk 5 tahun. Dan Insyaallah bisa dilanjutkan 10-15 tahun, ini program pro bisnis, pro rakyat, dan bukan benturan, rakyat dan bisnis kita kerja sama ini sesuai dengan Hymne Kadin,” ujarnya.

Hashim juga menyoroti rasio pendapatan (revenue ratio) Indonesia yang sangat rendah dibandingkan negara lain. Di mana, rasio pendapatan Indonesia hanya mencapai 12,7%.

Adapun, rencana Presiden Prabowo dalam Asta Cita menargetkan akan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 23%. Terlebih, Hashim mengungkap, dengan adanya program perumahan juga akan ikut berkontribusi terhadap PDB Indonesia.

“Ini dari perumahan kami sudah hitung bisa tambah 1,1%—1,5%, perumahan merupakan 14% dari GDP kita,” tuturnya.

Untuk itu, adik dari Presiden RI ke-8 itu meyakini program perumahan yang diusung Prabowo Subianto akan menjadi motor penggerak ekonomi Indonesia. Bukan hanya itu, program ini juga disebut akan dilirik sejumlah negara untuk menanamkan investasinya di Tanah Air.

“Untuk perumahan, saya bisa laporkan bahwa saya sudah ketemu pemerintah UAE, kemarin saya ketemu Menteri Toleransi, dia keluarga penguasa dia tertarik untuk membiayai program perumahan. Saya sudah ketemu penguasa dari Qatar, mereka juga [tertarik], dan dari China,” bebernya.

Dengan demikian, sudah ada tiga negara yang akan menjadi ‘lumbung’ dana untuk bisa membiayai program perumahan di Indonesia. “Dana ini kan inflow of investment untuk perumahan, this will stimulate the economy,” sambungnya.

Di sisi lain, dia juga menyebut Kadin menginginkan agar pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai dua digit, tepatnya 10%. Angka ini lebih tinggi dari target Presiden Prabowo sebesar 8%. “Sebetulnya Prabowo bilang 8% itu minim, it’s minimum target, kita mau 10% sebetulnya, tapi kalau kita sebut 8% sudah diejek,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Hashim yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan itu menyebut bahwa program makan bergizi gratis (MBG) merupakan salah satu langkah strategis pemerintah untuk mengerek ekonomi Indonesia.

“Ini program [MBG] sebenarnya investasi. Investasi dalam SDM kita. SDM kita, sumber daya manusia kita adalah anak-anak kita, ibu-ibu kita,” terangnya.

Dia menjelaskan bahwa program MBG yang ditargetkan Prabowo diperuntukkan kepada 78 juta anak, mulai dari anak sekolah dan anak pra sekolah, dan anak-anak yang belum lahir atau ibu hamil.

Bisnis.com, JAKARTA - Damri membuka rute perjalanan dari Trans Studio Mall Bandung menuju Stasiun Kereta Cepat Tegalluar mulai Oktober ini.

Head of Corporate Communication Damri Atikah Abdullah mengatakan inisiatif ini diwujudkan guna menghubungkan dan mempermudah pelanggan Damri mengunjungi salah satu kawasan pusat perbelanjaan di Bandung. Selain itu, perseroan juga menargetkan penumpang perjalanan wisatawan dan pebisnis ke Bandung. Layanan tersebut dioperasikan mulai dari pagi hari sampai malam hari.

"Rute yang dilalui Stasiun Kereta Cepat Tegalluar - Trans Studio Mall Bandung - Pool Damri Kebon Kawung atau yang terletak di seberang Stasiun Kereta Api Bandung," ujarnya melalui keterangan resmi, Rabu (23/10/2024).

Secara rinci dia menjelaskan layanan ini tersedia setiap pukul 07.26 hingga pukul 21.16 dengan headway akan menyesuaikan kedatangan Kereta Cepat.

Adapun perseroan mengenakan tarif untuk perjalanan ini sebesar Rp15.000 dengan pembelian secara offline atau on the spot di titik keberangkatan secara non tunai via QRIS, Emoney, Debit Card, atau Credit Card.

Informasi lebih lanjut, penumpang bisa didapatkan melalui saluran call center di nomor 1500-825, email ke [email protected], dan media sosial @damriindonesia

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan mendorong Pertamina Cs untuk membeli kapal yang diproduksi oleh galangan kapal di dalam negeri. Upaya ini dilakukan untuk mendorong industri dalam negeri.

Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo mengatakan bahwa Pertamina memiliki program untuk memperbarui armada sebanyak 300 kapal. Pasalnya, sudah banyak kapal yang sudah tua dan perlu diganti karena sudah beroperasi selama 20–30 tahun.

“Pak Prabowo sudah katakan dia mau affirmative action, nanti Pertamina akan didorong untuk beli kapal-kapal dari dalam negeri,” ujar Hashim di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Nantinya, semua galangan kapal di Indonesia akan berkesempatan mendapatkan pesanan. Setidaknya ada 80 kapal yang nanti harus dibeli Pertamina dengan ukuran di bawha 17.500 ton. “Itu semua bisa dibangun di Indonesia,” terangnya.

Namun demikian, Hashim juga mengakui kapal-kapal yang dibuat di Indonesia sering kali memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan kapal buatan Korea dan China. Dia pun berharap agar Kadin turut berperan aktif untuk mengurangi biaya produksi.

“Nanti pemerintah akan kasih paling sedikit 80 kapal lah akan diberikan order, itu belum termasuk PELNI, itu hanya Pertamina saja,” tuturnya.

Di samping itu, Hashim juga menyebut terdapat 15 kapal yang berukuran 50.000 ton juga bisa dibangun di Indonesia. Dia menekankan bahwa ini merupakan tekad dari Prabowo Subianto untuk mengerek industri dalam negeri.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo menargetkan agar pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa terkerek hingga 8%.Sebelumnya, akademisi menyarankan agar pemerintahan di kabinet Prabowo Subianto—Gibran Rakabuming Raka bisa meniru pertumbuhan ekonomi dari China hingga Vietnam untuk mencapai angka 8%.

Direktur International Trade Analysis and Policy Studies (ITAPS) FEM IPB University Sahara mengatakan bahwa China dan Vietnam memiliki pertumbuhan ekonomi di rentang 6–9%. Bahkan, dia juga menyebut kedua negara ini bisa menjadi acuan untuk Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi 8%.

Untuk Vietnam, misalnya, memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi di kisaran 6–7%. Sementara itu, China juga memilki pertumbuhan ekonomi yang bertahan di angka 8%.

“China, kami jadikan benchmark untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. China itu 9% [pertumbuhan ekonomi] sudah sering, dan 8% pertumbuhan ekonomi relatif lebih stabil di tahun-tahun yang sebelumnya,” ungkap Sahara dalam acara Gambir Trade Talk bertajuk ‘Peluang dan Tantangan Peningkatan Kompleksitas Ekspor Produk Pertanian Indonesia’ di Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri UMKM baru, Maman Abdurrahman memulai kunjungan pertamanya sebagai menteri, membuka gelaran Pertamina SMEXPO 2024.

Dalam gelaran tersebut, Maman mengaku ingin mengenal lebih jauh UMKM yang merupakan bagian dari binaan Pertamina.

"Sebagai acara pertama yang saya hadiri sebagai menteri, mungkin saya mau fokus kayak mengenal UMKM bersama dengan Pertamina," ungkapnya usai membuka Pertamina SMEXPO 2024.

Setelah berkeliling ke UMKM yang hadir di pameran tersebut, Maman mendapatkan banyak masukan dari beberapa UMKM, misalnya terkait pajak dan pengembangan usaha seperti dengan transfer teknologi.

"Nah nanti coba mau kita luruskan ini, seperti apa sih mekanisme perhitungan pajaknya itu. Lalu bagaimana meningkatkan kualitas karena produk-produknya secara umum sudah bagus, lalu bagaimana sambil berbisnis juga tetap sambil menjaga lingkungan," paparnya.

Sebelumnya, Maman juga mendapat PR dari Presiden Prabowo Subianto untuk bisa meningkatkan ekonomi negara agar tumbuh dari 5% menjadi 8%. Salah satunya dengan mendorong sektor UMKM.

"Karena faktanya di Indonesia kurang lebih tersebar sebanyak 62 juta pelaku UMKM, di mana itu menyumbang serapan tenaga kerja hampir kurang lebih sekitar 95%. Tentunya ini menjadi penting sebagai barrier ataupun buffer zone untuk mengamankan ekonomi negara," imbuhnya.

Melalui Pertamina SMEXPO, Maman juga berharap ke depan akan ada BUMN dan perusahaan lain yang ingin ikut berkolaborasi mendukung UMKM.

"Mari kita peluk, bukan hanya rangkul, saudara-saudara kita, pahlawan-pahlawan kita, pelaku-pelaku UMKM yang pernah menjaga ekonomi negara tidak terpuruk jatuh sampai ke bawah pada saat COVID kemarin," tambahnya.

Pertamina SMEXPO 2024 sendiri akan digelar selama enam hari, mulai 22 sampai 27 Oktober 2024 di Kota Kasablanka Jakarta, menghadirkan 43 UMKM terpilih.

Adapun, Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan target transaksi tahun ini bisa mencapai lebih dari Rp15 miliar, yang merupakan capaian pada 2023.

Bisnis.com, JAKARTA - Pertamina kembali menggelar Pertamina Pertamina Small Medium Enterprise Expo (SMEXPO) 2024, mengundang lebih banyak UMKM dari berbagai bidang.

Tahun ini, SMEXPO diselenggarakan di Palembang, Lampung, Yogyakarta, Makassar, Bandung, dan terakhir di Jakarta pada 22-27 Oktober 2024.

Corporate Secretary PT Pertamina (Persero) Brahmantya Satyamurti mengatakan bahwa pada gelaran yang diselenggarakan selama enam hari ini mengundang total 43 UMKM binaan Pertamina mulai dari segmen fashion, makanan dan minuman, dekorasi rumah, kesehatan, dan produk perawatan tubuh.

Sementara itu, Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan SMEXPO lebih banyak mengundang UMKM yang berbeda-beda setiap tahun dari total 63.000 UMKM binaan Pertamina.

"Jadi kita setiap tahun kan mengajak UMKM yang berbeda-beda, supaya UMKM yang diajak untuk ikut pameran pun juga memiliki kesempatan yang sama untuk eksposur ke banyak orang. Khususnya yang kita bawa ke Jakarta," terangnya.

Selain itu, dengan mengikuti pameran, para pemilik UMKM juga dapat bertemu dengan pembeli potensial dan belajar lebih banyak terkait manajemen bisnis, pemasaran, dan memperluas jaringan.
Adapun, UMKM yang berhasil melaksanakan pameran adalah yang sudah lulus kurasi dan akan mengikuti pembinaan dari Pertamina selama 7 bulan.

"Jadi tentu UMKM-nya kita kurasikan, itu ada kriterianya. Nanti ketika yang memang sudah lulus seleksi, akan kita bina selama 7 bulan. Lalu setelah itu baru mereka bisa on-board menjadi Mitra Binaan UMKM Pertamina," lanjutnya.

Fadjar juga mengungkapkan target transaksi tahun ini bisa mencapai lebih dari Rp15 miliar, yang merupakan capaian pada 2023.

"Tahun lalu itu kita mencatatkan transaksi Rp15 miliar yang bersumber dari penyelenggaraan SMEXPO di 5 kota. Sementara tahun ini kan 6 kota, jadi kita harapkan tahun ini angkanya bisa meningkat," ujarnya usai pembukaan Pertamina SMEXPO 2024 di Kota Kasablanka, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Menteri UMKM Maman Abdurrahman juga berharap dengan Pertamina SMEXPO bisa menjadi contoh bagi BUMN dan perusahaan lain untuk turut mendukung UMKM, untuk mencapai cita-cita Presiden Prabowo meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai 8%.

"Di Pertamina SMEXPO ada 43 pelaku UMKM dari total 63.000 pelaku UMKM di bawah binaan Pertamina. Melihat dari satu koporasi saja, bisa membina segitu banyak. Saya meyakini akan ada banyak Pertamina lainnya yang siap jadi bapak asuh pada UMKM kita, saya meyakini target 8% itu Insyaallah tercapai," ujarnya.