TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto targetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dalam kurun waktu dua sampai tiga tahun pemerintahannya. Pemerintah optimistis target itu dapat tercapai sesuai skenario Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RJPN) Indonesia Emas 2045.

Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN, Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan, pemerintah mendatang akan percepat pertumbuhan ekonomi sebesar 8-8,3 persen pada tahun ketiga dan 7,8 persen pada tahun keempat sehingga reratanya di angka 7,7 persen selama lima tahun. Target itu akan dilakukan melalui rencana jangka pendek dan jangka panjang. "Jangka pendeknya, program Makan Bergizi Gratis bisa mengerek pertumbuhan ekonomi karena menyerap produk-produk masyarakat lokal sehingga memicu permintaan agregat," katanya dalam keterangan tertulis pada, Rabu 16 Oktober 2024.

Ketua Pengembangan Industri Logam dan Alat transportasi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) I Made Dana Tangkas mengatakan pemerintah perlu memberikan perhatian terhadap 5 industri, yakni industri manufaktur, perdagangan, pertanian, pertambangan dan konstruksi. Menurutnya, pelaku usaha bisa menerapkan strategi kunci untuk mendorong industrialisasi, salah satunya strategi kolaborasi. “Strategi kolaborasi dengan pemerintah dalam pemanfaatan insentif dan pembangunan infrastruktur,” katanya.

Pendiri dan ekonom senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Hendri Saparini berpendapat, pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen tidak cukup untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan nilai tambah yang besar. “Semua negara yang masuk ke negara maju mereka mempunyai lompatan ekonomi. Ada lompatan pendapatan per kapita. Sementara Indonesia sangat minimal dalam pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Hendri mengatakan, ada tiga pendekatan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas agar bisa keluar dari jebakan negara menengah (middle income trap). Pertama, implementasi pendekatan ekonomi Pancasila. "Ekonomi Pancasila itu adalah ekonomi kerakyatan. Ini pesan dari founding fathers untuk melakukan kegiatan ekonomi secara bersama-sama. Artinya, harus ada demokrasi ekonomi," kata Hendri.

Kedua, merevitalisasi industri. Hendri mengatakan, revitalisasi industri adalah kunci agar ekonomi Indonesia bisa melompat tinggi. Revitalisasi industri ini bisa dilakukan dengan membangun industri dasar dan menggerakan semua sektor di semua daerah. Ketiga, Hendri mengusulkan pemerintah perlu melakukan strategi dan kebijakan industri yang lebih canggih (sophisticated) dan inovatif di tengah perubahan global.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Pabowo Subianto telah memanggil total 49 tokoh yang digadang-gadang akan membantunya dalam kabinet pemerintahan mendatang untuk menemuinya di kediaman miliknya di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta Selatan, pada Senin, 14 Oktober 2024.

Esok harinya atau pada Selasa, 15 Oktober 2024, Prabowo juga diketahui telah memanggil 59 calon menteri, wakil menteri, hingga kepala badan yang berasal dari ragam profesi mulai dari petinggi partai politik, pensiunan militer, akademisi, agamawan, pengusaha, hingga selebriti.

Dengan begitu, Prabowo secara total telah berbincang dengan 108 tokoh dalam upaya menjaring orang yang akan mengisi kabinet pemerintahannya nanti. Pos-pos kementerian itu rencananya ada yang akan diisi oleh lebih dari satu wakil menteri. Itu sebabnya calon wakil menteri yang diundang ke Kertanegara cukup banyak.

Kabinet bentukan Prabowo sebelumnya santer disebut-sebut akan memiliki total 46 Kementerian. Sebanyak lima sampai enam di antaranya adalah Kementerian Koordinator.

Berikut daftar total 108 nama calon Menteri, Wakil Menteri, dan Kepala Badan yang menemui Prabowo di Kertanegara:

1. Prasetyo Hadi, Ketua DPP Gerindra

2. Sugiono, Wakil Ketua Umum Gerindra

3. Widiyanti Putri Wardhana, Pengusaha dan istri mantan Direktur Utama Indika Energy Wishnu Wardhana

4. Natalius Pigai, Mantan Komisioner Komnas HAM

5. Yandri Susanto, Wakil Ketua Umum PAN

6. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon

7. Nusron Wahid, Politikus Golkar

8. Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Sekretaris Jenderal PBNU sekaligus Menteri Sosial sekarang

9. Maruarar Sirait, Politikus Partai Gerindra

10. Abdul Kadir Karding, Politikus PKB

11. Wihaji, Wakil Ketua Umum Golkar

12. Teuku Riefky Harsya, Sekjen Partai Demokrat

13. Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Demokrat sekaligus Menteri ATR/BPN sekarang

14. Arifatul Choiri Fauzi, Sekretaris Pusat Muslimat NU

15. Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri

16. Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Perdagangan sekarang

17. Satryo Soemantri Brodjonegoro, Akademisi ITB

18. Yassierli, Akademisi ITB

19. Yusril Ihza Mahendra, Pakar Hukum Tata Negara dan Mantan Ketua Umum PBB

20. Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar dan Menteri ESDM sekarang

21. Abdul Mu'ti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah

22. Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB

23. Komjen Agus Andrianto, Wakil Kepala Kepolisian RI

24. Raja Juli Antoni, Sekretaris Jenderal PSI sekaligus Wakil Menteri ATR/BPN sekarang

25. Agus Gumiwang, Menteri Perindustrian sekarang

26. Pratikno, Menteri Sekretaris Negara sekarang

27. Ribka Haluk, Pj Gubenur Papua Tengah

28. M Iftitah Sulaeman Suryanagara, Politikus Demokrat

29. Maman Abdurrahman, Politikus Golkar

30. Rachmat Pambudy, Politikus Gerindra dan Akademisi IPB

31. Budi Santoso, Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan

32. Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan

33. Dody Hanggodo, Sekjen Kementerian PUPR

34. Hanif Faisol Nurofiq, Direktur Jenderal Planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

35. Sultan Bachtiar Najamudin, Ketua DPD RI terpilih

36. Nazarudin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal

37. Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian sekarang

38. Erick Thohir, Menteri BUMN sekarang

39. Dito Ariotedjo, Menteri Pemuda dan Olahraga sekarang

40. Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan sekarang

Selanjutnya: 41. Airlangga Hartarto, Menteri Kooordinator....

<!--more-->

41. Airlangga Hartarto, Menteri Kooordinator Bidang Perekonomian sekarang

42. Sri Mulyani Indrawatri, Menteri Keuangan sekarang

43. Veronica Tan, Pengusaha dan mantan istri Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok

44. Dudy Purwagandhi, Komisaris PT PLN dan CEO Jhonlin Air

45. Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum dan HAM sekarang

46. Donny Ermawan Taufanto, Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan

47. Rosan Roeslani, Menteri Investasi/BKPM sekarang

48. M Herindra, Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan)

49. Meutya Hafid, Ketua DPP Golkar

50. Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelora

51. Dzulfikar Ahmad Tawalla, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah

52. Bima Arya, Ketua DPP PAN

53. Christina Aryani, Ketua DPP Golkar

54. Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Umum PAN

55. Isyana Bagoes Oka, Sekretaris Jenderal PSI

56. Budiman Sudjatmiko, Aktivis 98 dan Mantan Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD)

57. Arrmanatha Nasir, Duta Besar RI untuk PBB

58. Dony Oskaria, Direktur Utama InJourney (BUMN)

59. Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menteri BUMN sekarang

60. Immanuel Ebenezer, Ketua Umum Jokowi Mania dan Prabowo Mania (relawan)

61. Angga Raka Prabowo, Wakil Sekretaris Jenderal Gerindra sekaligus Wakil Menteri Kominfo sekarang

62. Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora

63. Todotua Pasaribu, Pengusaha dan bagian TKN Prabowo-Gibran

64. Yuliot Tanjung, Wakil Menteri Investasi sekarang

65. Romo Muhammad Syafi'I, Politisi Gerindra

66. Diana Kusumastuti, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR

67. Nezar Patria, Wakil Menteri Kominfo sekarang

68. Ossy Dermawan, Politikus Demokrat

69. Aminnudin Maruf, TKN Prabowo-Gibran

70. Giring Ganesha, Anggota Dewan Pembina PSI

71. Helvi Yuni Moraza, Komisaris LEN

72. Fajar Riza Ulhaq, Ketua LKKS PP Muhammadiyah

73. Juri Ardiantoro, Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) dan Wakil Ketua Umum TKN Prabowo-Gibran

74. Afriansyah Noor, Politisi PBB

75. Otto Hasibuan, Advokat dan Kuasa Hukum Tim Prabowo-Gibran

76. Diaz Hendropriyono, Mantan Ketua Umum Partai PKPI dan Staf Khusus Presiden Jokowi

77. Agus Jabo Priyono, Ketua Umum Partai Prima

78. Silmy Karim, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM

79. Taufik Hidayat, Eks Pebulutangkis

80. Dahnil Anzar Simanjuntak, Juru Bicara Prabowo Subianto

81. Faisol Riza, Wakil Ketua Umum PKB

82. Stella Christie, Akademisi dan Guru Besar Ching Hua University

83. Budi Arie Setiadi, Menteri Komunikasi dan Informasi sekarang

84. Didit Herdiawan, Purnawirawan TNI dan Asisten Khusus Menteri Pertahanan Bidang Matra Laut

85. Bambang Eko Suhariyanto, Purnawirawan TNI dan Staf Ahli Menteri Pertahanan

86. Mugiyanto Sipin, Tenaga Ahli Madya Kedeputian V Kantor Staf Presiden (KSP) dan Aktivis 1998

87. Sulaiman Umar, TKD Prabowo-Gibran Kalimantan Selatan

88. Ahmad Riza Patria, Ketua DP Gerindra DKI Jakarta

89. Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Menteri Hukum dan HAM sekarang

90. Dyah Roro Esti, Wakil Bendahara Umum Golkar

91. Dudung Abdurachman, Purnawirawan TNI dan Eks KSAD

92. Raffi Ahmad, Selebriti dan Wakil Ketua Kadin

93. Gus Miftah, Tokoh Agama

94. Mardiono, Plt Ketua Umum PPP

95. Ahmad Ridha Sabana, Ketua Umum Garuda

96. Komjen Purn Suntana, Purnawirawan Polri dan Eks Kabaintelkam

97. Lodewijk F Paulus, Politisi Golkar

98. Atip Latifulhayat, Akademisi Universitas Padjajaran

99. Komjen Purn Purwadi Arianto, Purnawirawan Polri dan Eks Kepala Lemdiklat Polri

100. Thomas Djiwandono, Bendahara Umum Gerindra sekaligus Wakil Menteri Keuangan sekarang

101. Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan sekarang

102. Yovie Widianto, Artis

103. Gus Irfan Yusuf, Politisi Gerindra dan Tokoh NU

104. Anggito Abimanyu, Akademisi UGM dan Eks Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF)

105. Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/Presidential Communication Office (PCO)

106. Haikal Hassan Baras, Tokoh Agama

107. Fauzan, Eks Rektor Universitas Muhammadiyah Malang dan Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran

108. Iwan Bomba, Pengusaha

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Pabowo Subianto telah memanggil total 49 tokoh yang digadang-gadang akan membantunya dalam kabinet pemerintahan mendatang untuk menemuinya di kediaman miliknya di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta Selatan, pada Senin, 14 Oktober 2024.

Esok harinya atau pada Selasa, 15 Oktober 2024, Prabowo juga diketahui telah memanggil 59 calon menteri, wakil menteri, hingga kepala badan yang berasal dari ragam profesi mulai dari petinggi partai politik, pensiunan militer, akademisi, agamawan, pengusaha, hingga selebriti.

Dengan begitu, Prabowo secara total telah berbincang dengan 108 tokoh dalam upaya menjaring orang yang akan mengisi kabinet pemerintahannya nanti. Pos-pos kementerian itu rencananya ada yang akan diisi oleh lebih dari satu wakil menteri. Itu sebabnya calon wakil menteri yang diundang ke Kertanegara cukup banyak.

Kabinet bentukan Prabowo sebelumnya santer disebut-sebut akan memiliki total 46 Kementerian. Sebanyak lima sampai enam di antaranya adalah Kementerian Koordinator.

Berikut daftar total 108 nama calon Menteri, Wakil Menteri, dan Kepala Badan yang menemui Prabowo di Kertanegara:

1. Prasetyo Hadi, Ketua DPP Gerindra

2. Sugiono, Wakil Ketua Umum Gerindra

3. Widiyanti Putri Wardhana, Pengusaha dan istri mantan Direktur Utama Indika Energy Wishnu Wardhana

4. Natalius Pigai, Mantan Komisioner Komnas HAM

5. Yandri Susanto, Wakil Ketua Umum PAN

6. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon

7. Nusron Wahid, Politikus Golkar

8. Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Sekretaris Jenderal PBNU sekaligus Menteri Sosial sekarang

9. Maruarar Sirait, Politikus Partai Gerindra

10. Abdul Kadir Karding, Politikus PKB

11. Wihaji, Wakil Ketua Umum Golkar

12. Teuku Riefky Harsya, Sekjen Partai Demokrat

13. Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Demokrat sekaligus Menteri ATR/BPN sekarang

14. Arifatul Choiri Fauzi, Sekretaris Pusat Muslimat NU

15. Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri

16. Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Perdagangan sekarang

17. Satryo Soemantri Brodjonegoro, Akademisi ITB

18. Yassierli, Akademisi ITB

19. Yusril Ihza Mahendra, Pakar Hukum Tata Negara dan Mantan Ketua Umum PBB

20. Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar dan Menteri ESDM sekarang

21. Abdul Mu'ti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah

22. Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB

23. Komjen Agus Andrianto, Wakil Kepala Kepolisian RI

24. Raja Juli Antoni, Sekretaris Jenderal PSI sekaligus Wakil Menteri ATR/BPN sekarang

25. Agus Gumiwang, Menteri Perindustrian sekarang

26. Pratikno, Menteri Sekretaris Negara sekarang

27. Ribka Haluk, Pj Gubenur Papua Tengah

28. M Iftitah Sulaeman Suryanagara, Politikus Demokrat

29. Maman Abdurrahman, Politikus Golkar

30. Rachmat Pambudy, Politikus Gerindra dan Akademisi IPB

31. Budi Santoso, Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan

32. Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan

33. Dody Hanggodo, Sekjen Kementerian PUPR

34. Hanif Faisol Nurofiq, Direktur Jenderal Planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

35. Sultan Bachtiar Najamudin, Ketua DPD RI terpilih

36. Nazarudin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal

37. Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian sekarang

38. Erick Thohir, Menteri BUMN sekarang

39. Dito Ariotedjo, Menteri Pemuda dan Olahraga sekarang

40. Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan sekarang

Selanjutnya: 41. Airlangga Hartarto, Menteri Kooordinator....

<!--more-->

41. Airlangga Hartarto, Menteri Kooordinator Bidang Perekonomian sekarang

42. Sri Mulyani Indrawatri, Menteri Keuangan sekarang

43. Veronica Tan, Pengusaha dan mantan istri Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok

44. Dudy Purwagandhi, Komisaris PT PLN dan CEO Jhonlin Air

45. Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum dan HAM sekarang

46. Donny Ermawan Taufanto, Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan

47. Rosan Roeslani, Menteri Investasi/BKPM sekarang

48. M Herindra, Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan)

49. Meutya Hafid, Ketua DPP Golkar

50. Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelora

51. Dzulfikar Ahmad Tawalla, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah

52. Bima Arya, Ketua DPP PAN

53. Christina Aryani, Ketua DPP Golkar

54. Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Umum PAN

55. Isyana Bagoes Oka, Sekretaris Jenderal PSI

56. Budiman Sudjatmiko, Aktivis 98 dan Mantan Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD)

57. Arrmanatha Nasir, Duta Besar RI untuk PBB

58. Dony Oskaria, Direktur Utama InJourney (BUMN)

59. Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menteri BUMN sekarang

60. Immanuel Ebenezer, Ketua Umum Jokowi Mania dan Prabowo Mania (relawan)

61. Angga Raka Prabowo, Wakil Sekretaris Jenderal Gerindra sekaligus Wakil Menteri Kominfo sekarang

62. Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora

63. Todotua Pasaribu, Pengusaha dan bagian TKN Prabowo-Gibran

64. Yuliot Tanjung, Wakil Menteri Investasi sekarang

65. Romo Muhammad Syafi'I, Politisi Gerindra

66. Diana Kusumastuti, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR

67. Nezar Patria, Wakil Menteri Kominfo sekarang

68. Ossy Dermawan, Politikus Demokrat

69. Aminnudin Maruf, TKN Prabowo-Gibran

70. Giring Ganesha, Anggota Dewan Pembina PSI

71. Helvi Yuni Moraza, Komisaris LEN

72. Fajar Riza Ulhaq, Ketua LKKS PP Muhammadiyah

73. Juri Ardiantoro, Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) dan Wakil Ketua Umum TKN Prabowo-Gibran

74. Afriansyah Noor, Politisi PBB

75. Otto Hasibuan, Advokat dan Kuasa Hukum Tim Prabowo-Gibran

76. Diaz Hendropriyono, Mantan Ketua Umum Partai PKPI dan Staf Khusus Presiden Jokowi

77. Agus Jabo Priyono, Ketua Umum Partai Prima

78. Silmy Karim, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM

79. Taufik Hidayat, Eks Pebulutangkis

80. Dahnil Anzar Simanjuntak, Juru Bicara Prabowo Subianto

81. Faisol Riza, Wakil Ketua Umum PKB

82. Stella Christie, Akademisi dan Guru Besar Ching Hua University

83. Budi Arie Setiadi, Menteri Komunikasi dan Informasi sekarang

84. Didit Herdiawan, Purnawirawan TNI dan Asisten Khusus Menteri Pertahanan Bidang Matra Laut

85. Bambang Eko Suhariyanto, Purnawirawan TNI dan Staf Ahli Menteri Pertahanan

86. Mugiyanto Sipin, Tenaga Ahli Madya Kedeputian V Kantor Staf Presiden (KSP) dan Aktivis 1998

87. Sulaiman Umar, TKD Prabowo-Gibran Kalimantan Selatan

88. Ahmad Riza Patria, Ketua DP Gerindra DKI Jakarta

89. Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Menteri Hukum dan HAM sekarang

90. Dyah Roro Esti, Wakil Bendahara Umum Golkar

91. Dudung Abdurachman, Purnawirawan TNI dan Eks KSAD

92. Raffi Ahmad, Selebriti dan Wakil Ketua Kadin

93. Gus Miftah, Tokoh Agama

94. Mardiono, Plt Ketua Umum PPP

95. Ahmad Ridha Sabana, Ketua Umum Garuda

96. Komjen Purn Suntana, Purnawirawan Polri dan Eks Kabaintelkam

97. Lodewijk F Paulus, Politisi Golkar

98. Atip Latifulhayat, Akademisi Universitas Padjajaran

99. Komjen Purn Purwadi Arianto, Purnawirawan Polri dan Eks Kepala Lemdiklat Polri

100. Thomas Djiwandono, Bendahara Umum Gerindra sekaligus Wakil Menteri Keuangan sekarang

101. Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan sekarang

102. Yovie Widianto, Artis

103. Gus Irfan Yusuf, Politisi Gerindra dan Tokoh NU

104. Anggito Abimanyu, Akademisi UGM dan Eks Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF)

105. Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/Presidential Communication Office (PCO)

106. Haikal Hassan Baras, Tokoh Agama

107. Fauzan, Eks Rektor Universitas Muhammadiyah Malang dan Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran

108. Iwan Bomba, Pengusaha

TEMPO.CO, Karanganyar - PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah (JBT) melakukan inspeksi mendadak (sidak) dengan sasaran bisnis laundry atau binatu dan restoran di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Selasa, 15 Oktober 2024. Dari sidak itu masih ditemukan penggunaan gas LPG 3 kg oleh pelaku usaha yang sebenarnya tidak berhak.

Sales Branch Manager Yogyakarta VII Gas, Hanif Pradipta Nur Shalih, mengonfirmasi hal itu, Rabu, 16 Oktober 2024.

"Kegiatan ini adalah bagian dari komitmen Pertamina dengan dinas terkait untuk menerapkan surat Edaran Ditjen Migas terkait 8 sektor yang dilarang menggunakan LPG 3 kg," ungkap Hanif.

Pada inspeksi kali ini, Pertamina Patra Niaga menemukan masih ada usaha yang dilarang menggunakan LPG 3 kg seperti restoran dan binatu tetap menggunakan LPG 3 kg.

"Terhadap temuan ini, kami memberikan edukasi dan melakukan Program Trade-In atau penukaran tabung LPG 3 kg ke Bright Gas secara langsung," kata Hanif.

Dia mengatakan, berdasarkan hasil tinjauan langsung di lapangan sudah ada juga usaha yang mematuhi aturan surat Edaran Ditjen Migas dengan menggunakan Bright Gas dalam usahanya.

Kepala Bidang Perdagangan, Harjanto, mengatakan sesuai aturan, bisnis laundry dan restoran tidak seharusnya menggunakan LPG 3 kg yang bersubsidi.

“Kami mengimbau dan mengedukasi bisnis laundry dan restoran untuk menggunakan LPG sesuai peruntukan, seperti Bright Gas," ujar Harjanto.

Sesuai Perpres 104/2007 & 38/2019, ia menegaskan LPG 3 kg adalah untuk rumah tangga miskin, usaha mikro, petani sasaran (petani kecil), dan nelayan sasaran (nelayan kecil). Selain itu, sesuai surat edaran Dirjen Migas No B-2461/MG.05/DJM/2022, usaha yang dilarang membeli adalah restoran, hotel, peternakan, pertanian (di luar petani sasaran), tani tembakau, jasa las, batik, dan binatu (laundry).

Dalam sidak itu, Pertamina Patra Niaga Jawa Bagian Tengan menggandeng Dinas Perdagangan Kabupaten Karanganyar, Dinas Perekonomian Kabupaten Karanganyar, Dinas ESDM Karanganyar, Satuan Polisi Pramong Praja (Satpol PP) Kabupaten Karanganyar, Polisi Resor Kabupaten Karanganyar, serta Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak & Gas Bumi (Hiswana Migas).

TEMPO.CO, Karanganyar - PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah (JBT) melakukan inspeksi mendadak (sidak) dengan sasaran bisnis laundry atau binatu dan restoran di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Selasa, 15 Oktober 2024. Dari sidak itu masih ditemukan penggunaan gas LPG 3 kg oleh pelaku usaha yang sebenarnya tidak berhak.

Sales Branch Manager Yogyakarta VII Gas, Hanif Pradipta Nur Shalih, mengonfirmasi hal itu, Rabu, 16 Oktober 2024.

"Kegiatan ini adalah bagian dari komitmen Pertamina dengan dinas terkait untuk menerapkan surat Edaran Ditjen Migas terkait 8 sektor yang dilarang menggunakan LPG 3 kg," ungkap Hanif.

Pada inspeksi kali ini, Pertamina Patra Niaga menemukan masih ada usaha yang dilarang menggunakan LPG 3 kg seperti restoran dan binatu tetap menggunakan LPG 3 kg.

"Terhadap temuan ini, kami memberikan edukasi dan melakukan Program Trade-In atau penukaran tabung LPG 3 kg ke Bright Gas secara langsung," kata Hanif.

Dia mengatakan, berdasarkan hasil tinjauan langsung di lapangan sudah ada juga usaha yang mematuhi aturan surat Edaran Ditjen Migas dengan menggunakan Bright Gas dalam usahanya.

Kepala Bidang Perdagangan, Harjanto, mengatakan sesuai aturan, bisnis laundry dan restoran tidak seharusnya menggunakan LPG 3 kg yang bersubsidi.

“Kami mengimbau dan mengedukasi bisnis laundry dan restoran untuk menggunakan LPG sesuai peruntukan, seperti Bright Gas," ujar Harjanto.

Sesuai Perpres 104/2007 & 38/2019, ia menegaskan LPG 3 kg adalah untuk rumah tangga miskin, usaha mikro, petani sasaran (petani kecil), dan nelayan sasaran (nelayan kecil). Selain itu, sesuai surat edaran Dirjen Migas No B-2461/MG.05/DJM/2022, usaha yang dilarang membeli adalah restoran, hotel, peternakan, pertanian (di luar petani sasaran), tani tembakau, jasa las, batik, dan binatu (laundry).

Dalam sidak itu, Pertamina Patra Niaga Jawa Bagian Tengan menggandeng Dinas Perdagangan Kabupaten Karanganyar, Dinas Perekonomian Kabupaten Karanganyar, Dinas ESDM Karanganyar, Satuan Polisi Pramong Praja (Satpol PP) Kabupaten Karanganyar, Polisi Resor Kabupaten Karanganyar, serta Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak & Gas Bumi (Hiswana Migas).

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI proaktif melakukan edukasi kepada masyarakat, termasuk di lingkungan sivitas akademika, terkait pentingnya perlindungan data pribadi dan perlindungan konsumen. Langkah ini dilakukan guna mengantisipasi aktivitas keuangan ilegal.

Bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BNI dan beberapa lembaga keuangan mengadakan aktivitas edukasi literasi keuangan di lingkungan sivitas akademika Fakultas Ekonomi Trisakti.

Direktur Network and Services BNI Ronny Venir mengungkapkan, perubahan perilaku masyarakat yang saat ini serba digital menjadi tantangan tersendiri dalam memerangi berbagai modus kejahatan berkedok penipuan yang sering kali terjadi.

“Modus penipuan banyak sekali, tidak melihat status mulai dari pejabat negara hingga ibu rumah tangga, banyak yang terkena dan kebobolan, data yang bersifat pribadi harus dilindungi seperti OTP, User ID, Password, PIN, CVC/CVV dan jangan lupa mengganti PIN secara berkala serta mengaktifkan fitur notifikasi transaksi keuangan,” ucap Ronny saat mengisi seminar Literasi Keuangan di Kampus Universitas Trisakti, Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2024, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Rabu, 16 Oktober 2024.

Sivitas akademika juga diajak untuk berkontribusi dalam memerangi kejahatan finansial agar tidak mudah diiming-imingi keuntungan fantastis yang tidak wajar dalam berinvestasi, apalagi bila tidak terdaftar di OJK. Tak kalah penting, mahasiswa juga harus proaktif untuk menjaga data pribadi agar tidak mudah disalahgunakan oleh pihak lain.

Saat ini, melalui implementasi perlindungan konsumen, BNI secara aktif dan berkala selalu memberikan edukasi kepada nasabah dan masyarakat untuk berhati-hati dan sadar terhadap ancaman berbagai modus penipuan.

Ronny menjelaskan bahwa BNI fokus terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU Nomor 27 Tahun 2022) yang segera diimplementasikan secara penuh pada 17 Oktober 2024.

Selanjutnya: Melalui penerapan aturan tersebut, para oknum tidak bisa lagi mengakses data....

<!--more-->

Melalui penerapan aturan tersebut, para oknum tidak bisa lagi mengakses data nasabah untuk menawarkan produk keuangan tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan.

“Setelah undang-undang ini diberlakukan, kebocoran data bisa diminimalisir,” ujar Ronny

Ronny menjelaskan, BNI terus memberikan edukasi secara masif baik di dalam maupun luar negeri, melalui keberadaan kantor perwakilan di luar negeri, agar masyarakat Indonesia dapat terhindar dari kejahatan cyber yang kini semakin marak seiring dengan perkembangan teknologi digital.

Di lingkungan kampus, BNI menghadirkan BNI Digital Banking Cafe sebagai salah satu channel edukasi dan ruang diskusi bagi segenap sivitas akademika dalam meningkatkan edukasi dan literasi keuangan.

Di Universitas Trisakti Kampus A, BNI Digital Banking Cafe hadir sebagai bagian dari konsep Outlet Thematic yang menyediakan akses free wifi dan coffee shop dengan desain ruangan yang berbeda sehingga Nasabah dapat bertransaksi perbankan dengan aman, cepat dan nyaman.

"Saat ini, keberadaan banking hall sebagai layanan sudah digantikan dengan mesin, sehingga keberadaan petugas di Outlet dapat dioptimalisasi untuk area bisnis lainnya,” papar Ronny.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi turut berkunjung langsung ke BNI Banking Cafe yang ada di Universitas Trisakti Kampus A.

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN), Prabowo-Gibran Muhammad Sirod menyebut, Andi Amran Sulaiman akan menjabat lagi sebagai Menteri Pertanian (Mentan) di kabinet baru presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Insyaallah Pak Mentannya Pak Amran lagi, ya,” ujar Sirod dalam acara Dialog Industri PSR dan Petani Plasma Katalisator Sawit Indonesia Emas 2045, Rabu, 16 Oktober 2024 di Hotel Oria, Jakarta.

Sirod menyebut, kemampuan manajerial dan kepemimpinan Amran di Kementerian Pertanian menjadi alasan Prabowo mendapuknya sebagai Menteri Pertanian lagi. Ia mengklaim, saat Amran kembali menjadi Menteri Pertanian di periode pemerintahan kedua Joko Widodo menggantikan Syahrul Yassin Limpo (SYL), Amran banyak membenahi kondisi kementerian tersebut. “Begitu Pak Amran didapuk menjadi menteri lagi menggantikan menteri yang lama (SYL), itu langsung dibenerin masalah pupuk, semprotan. Jadinya naik lagi grafiknya,” kata dia.

Oleh karena itu, ia mengatakan, terpilihnya lagi Amran Sulaeman menjadi Menteri Pertanian seharusnya jadi momen yang dinanti-nanti para petani. Sebab, menurut dia, Amran tidak hanya memperhatikan kelangsungan komoditas tani saja, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan petaninya.

Sebelumnya, presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil Amran Sulaiman bersama sejumlah tokoh lainnya ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta, pada Senin, 14 Oktober 2024. Adapun tokoh-tokoh yang dipanggil Prabowo ini, digadang-gadang akan mengisi kabinet pemerintahan baru Prabowo-Gibran.

Amran Sulaiman merupakan Menteri Pertanian dalam periode pertama Presiden Joko Widodo pada 2014 hingga 2019. Di periode selanjutnya, ia kembali didapuk Joko Widodo menjadi Menteri Pertanian menggantikan Syahrul Yasin Limpo yang terjerat kasus dugaan korupsi unsuk sisa masa jabatam 2019 hingga 2024.

Pria kelahiran Bone, Sulawesi Selatan, pada 27 April 1968 tersebut dulunya pernah memimpin Tiran Group. Perusahaan konglomerat bermarkas di Makassar yang sebagian besar beroperasi di Indonesia Timur ini membawahi 9 perusahaan bidang pertanian.

Sebelum menjadi menteri, selama 15 tahun lebih Amran telah berkecimpung usaha perkebunan dan perdagangan selama 15 tahun. Amran sebelum di pemerintahan telah memulai kariernya sebagai pegawai PT Perkebunan Nusantara XIV.

Hendrik Khoirul Muhidberkontribusi dalam artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terpopuler ekonomi dan bisnis hingga Rabu malam, 16 Oktober 2024 dimulai dari Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia selesai menjalani Sidang Terbuka Promosi Doktor yang digelar oleh Kajian Stratejik dan Global di Universitas Indonesia (UI), Depok, 16 Oktober 2024.

Disusul, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia resmi menyandang gelar doktor dengan predikat cumlaude dari Universitas Indonesia (UI) Rabu, 16 Oktober 2024.

Selanjutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ikut dipanggil presiden terpilih Prabowo Subianto ke Kertanegara. Sri Mulyani, yang akrab disapa Ani, mengatakan presiden terpilih Prabowo sudah memintanya untuk lanjut bertugas di kabinet berikutnya sebagai Menteri Keuangan. Para analis mengatakan kabar ini menjadi sentimen positif bagi pasar.

Berikutnya, presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto berencana memasang tiga wakil menteri keuangan (wamenkeu) untuk membantu Sri Mulyani Indrawati yang ditugaskan kembali di kabinet pemerintahan barunya.

Terakhir, Survei Persepsi Petani 2024 yang dilakukan terhadap 304 petani di seluruh Indonesia pada 10-20 September 2024 menghasilkan pesimisme yang makin parah terhadap kemajuan pertanian.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Bahlil Lahadalia Resmi Sandang Gelar Doktor dengan Predikat Cumlaude....

<!--more-->

1. Bahlil Lahadalia Resmi Sandang Gelar Doktor dengan Predikat Cumlaude dari Universitas Indonesia

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia selesai menjalani Sidang Terbuka Promosi Doktor yang digelar oleh Kajian Stratejik dan Global di Universitas Indonesia (UI), Depok, 16 Oktober 2024. Adapun judul disertasi yang diujikan adalah "Kebijakan, Kelembapan dan Tata Kelola Hirilisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia".

I Ketut Surajaya, Ketua Program Studi Kajian Wilayah Jepang UI sekaligus ketua sidang promosi doktor, mengatakan Bahlil Lahadalia dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar doktor dari Universitas Indonesia.

"Melaporkan hasil sidang tertutup dan capaian publikasi artikel ilmiah hasil riset saudara (Bahlil). Maka, berdasarkan semua ini, tim penguji memutuskan untuk mengangkat saudara Bahlil Lahadalia menjadi doktor," ujar Surajaya di Universitas Indonesia, Rabu 16 Oktober 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Cerita Bahlil Lahadalia Bisa Dapat Gelar Doktor Kurang dari Dua Tahun

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia resmi menyandang gelar doktor dengan predikat cumlaude dari Universitas Indonesia (UI) Rabu, 16 Oktober 2024. Ia mengangkat judul disertasi Kebijakan, Kelembapan dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia di Program Studi Kajian Stratejik dan Global (SKSG).

Ketua Umum Partai Golkar itu, mampu menyelesaikan program doktoralnya kurang dari dua tahun tepatnya, 1 tahun 8 bulan. Bahlil mengaku prosesnya mendapatkan gelar doktor dalam waktu singkat cukup sulit. Namun, menurutnya, ia sudah biasa memaksimalkan waktu semenjak kuliah di S1. Alasan Bahlil bisa mendapat gelar doktor di waktu yang cepat adalah dengan fokus dan rela mengalokasikan waktu di antara banyak kesibukan.

“Saya dalam proses tidak pernah ada pemberian atau cuma-cuma. Semuanya perjuangan,” ucapnya saat ditemui usai melakukan Sidang Terbuka Promosi Doktor di UI.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Sri Mulyani Diminta Jadi Menkeu Lagi, Analis Sebut....

<!--more-->

3. Sri Mulyani Diminta Jadi Menkeu Lagi, Analis Sebut Berdampak Positif pada Pasar

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ikut dipanggil presiden terpilih Prabowo Subianto ke Kertanegara. Sri Mulyani, yang akrab disapa Ani, mengatakan presiden terpilih Prabowo sudah memintanya untuk lanjut bertugas di kabinet berikutnya sebagai Menteri Keuangan. Para analis mengatakan kabar ini menjadi sentimen positif bagi pasar.

Pengamat mata uang dan komoditas Lukman Leongarga mencatat ada respons yang cukup positif, baik di pasar ekuitas maupun rupiah. “Dampak jangka pendek lumayan besar, rupiah terpantau masih bisa bertahan dan menguat terhadap dolar AS yang juga masih menguat,” kata Lukman kepada Tempo, Rabu, 16 Oktober 2024.

Namun, ia melanjutkan, dampak jangka panjang juga ditentukan oleh faktor kebijakan Bank Indonesia yang penting dalam memengaruhi arah pergerakan rupiah.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Profil 3 Calon Wamenkeu Sri Mulyani, Ada yang Tersandung Kasus Dugaan Plagiat-Rekening Mencurigakan

Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto berencana memasang tiga wakil menteri keuangan (Wamenkeu) untuk membantu Sri Mulyani Indrawati yang ditugaskan kembali di kabinet pemerintahan barunya.

Tiga nama itu terdiri dari Thomas Djiwandono, Suahasil Nazara, dan Anggito Abimanyu.

“Jadi, kami ini trio diberi tugas untuk membantu menteri keuangan. Tadi pesannya (Prabowo) sudah cukup banyak, salah satunya adalah optimalisasi penerimaan negara,” kata Thomas di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara. Lantas, bagaimana sosok ketiga calon wamenkeu?

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Survei Persepsi Petani 2024: Makin Pesimistis....

<!--more-->

5. Survei Persepsi Petani 2024: Makin Pesimistis Kedaulatan Pangan Bisa Terwujud

Survei Persepsi Petani 2024 yang dilakukan terhadap 304 petani di seluruh Indonesia pada 10-20 September 2024 menghasilkan pesimisme yang makin parah terhadap kemajuan pertanian.

Kemuraman itu berbentuk konflik agraria yang semakin membara, guremisasi lahan petani semakin parah, dan kedaulatan pangan semakin sulit terwujud.

Berdasarkan survei itu, saat ini 30,6 persen petani tidak mengalami perbaikan akses irigasi, 35,9 persen petani kesulitan mendapat akses pupuk, 43,8 persen petani tidak mendapatkan permodalan yang layak, serta 47 persen petani tidak mendapatkan akses lahan yang mencukupi untuk digarap.

Survei ini dilaksanakan oleh LaporIklim, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Tani dan Nelayan Center (TNC), dan Gerakan Petani Nusantara (GPN).

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta -Peneliti Paramadina Public Policy Institute, Septa Dinata, menyebut ada kemungkinan fungsi terkait penerimaan negara akan menjadi domain dari salah satu Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu). Hal ini menurutnya bisa menjadi jalan tengah setelah masa depan Badan Penerimaan Negara ataupun Kementerian Penerimaan Negara yang menemui jalan buntu.

“Mungkin jalan tengahnya ada Wamenkeu yang memang khusus berbicara tentang atau fokus soal pendapatan negara ini,” ujar Dosen Universitas Paramadina tersebut dalam diskusi publik bertajuk Koalisi Gemuk dan Antisipasi Kebocoran Anggaran pada Rabu, 16 Oktober 2024.

Septa menjelaskan, di beberapa negara lain memang ada yang memisahkan tugas pokok dan fungsi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan Kementerian yang mengurusi fungsi pendapatan atau pun penerimaan negara. Hal tersebut, kata Septa, ada plus minusnya sendiri. Jika dipisah, menurut dia, masing-masing kementerian bisa lebih fokus dengan tupoksinya masing-masing.

“Kalau digabung mungkin antara penerimaan dengan pengeluaran itu akan ada sinkronisasi yang lebih realistis. Lebih visible pengeluaran karena didasarkan atas pendapatan,” ujarnya.

Apalagi menurut Septa, dua dari tiga calon wamenkeu merupakan orang lama yang sudah paham seluk beluk dari kementerian keuangan. Anggito Abimanyu dan Suahasil Nazara, keduanya pernah menjadi Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Sedangkan satu calon wamenkeu lainnya adalah keponakan presiden terpilih Prabowo Subianto, Thomas Djiwandono. Septa memandang para calon wamenkeu tersebut sudah teruji.

Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menempatkan tiga wakil menteri untuk mendampingi Sri Mulyani Indrawati yang bakal kembali menjabat sebagai menteri keuangan dalam kabinetnya. Tiga wamenkeu tersebut adalah Thomas Djiwandono, Suahasil Nazara serta Anggito Abimanyu. Rencana formasi tersebut disampaikan oleh Thomas Djiwandono setelah dirinya, Suahasil dan Anggito dipanggil Prabowo ke kediamannya di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta pada Selasa, 15 Oktober 2024.

Prabowo juga menugaskan langsung Sri Mulyani Indrawati untuk kembali mengisi kursi menteri keuangan. Hal itu terungkap setelah Sri Mulyani mendatangi kediaman Prabowo pada Senin, 14 Oktober 2024, bersamaan dengan para calon Menteri lainnya. Sri Mulyani menyebutkan diskusinya dengan Prabowo juga membahas APBN, penguatan Kementerian Keuangan, belanja negara, dan pengelolaan penerimaan negara termasuk pajak.

Annisa Febiola ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menyatakan pemerintah harus melibatkan masyarakat lokal dan petani kecil jika ingin program food estate berhasil. Menurut dia, permasalahan mendasar dalam implementasi program food estate selama ini lantaran implementasi program ini kerap menitikberatkan pada pendekatan korporasi.

“Pendekatan korporasi dalam pengelolaan lahan cenderung menimbulkan dampak negatif, baik dari sisi sosial maupun lingkungan,” ujarnya saat dihubungi Tempo Ahad, 13 Oktober 2024.

Achmad menjelaskan, korporasi besar seringkali memaksimalkan produksi dengan mengesampingkan aspek keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Dalam beberapa kasus, kata Achmad, pendekatan ini berakibat pada deforestasi dan penurunan kualitas tanah akibat eksploitasi berlebihan. "Hal ini justru memperburuk masalah pangan dalam jangka panjang," ungkapnya.

Selain itu, Achmad mengatakan, keberadaan korporasi besar juga dapat menggusur masyarakat lokal dari tanah yang mereka gunakan selama bertahun-tahun. Sehingga, menurut Achmad, program food estate hanya akan efektif jika masyarakat lokal menjadi inti dari pelaksanaannya. Achmad mendorong agar pemerintah bisa memberdayakan masyarakat lokal dan memberi mereka akses terhadap teknologi modern, pelatihan, dan dukungan infrastruktur yang memadai.

“Dengan memberdayakan petani kecil, produksi pangan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan tanpa harus mengorbankan ekosistem lokal,” ujar Achmad.

Lebih lanjut, Achmad menjelaskan, pelibatan masyarakat juga memungkinkan adanya pengawasan yang lebih baik terhadap praktik pertanian berkelanjutan. Seperti, penggunaan air yang bijak dan pengelolaan hutan yang lebih bertanggung jawab.

Program food estate, menurut Achmad harus dirancang agar manfaatnya tidak hanya dirasakan korporasi besar, tetapi juga petani kecil dan masyarakat sekitar lokasi food estate. Sebab, hal ini tidak hanya akan membantu meningkatkan ketahanan pangan, tetapi juga menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih baik di tingkat lokal. “Tanpa perubahan paradigma ini, program food estate justru berpotensi memperparah ketimpangan ekonomi dan merusak lingkungan, alih-alih memperkuat ketahanan pangan nasional,” ungkapnya.

Pemerintah Indonesia kini tengah menggarap megaproyek food estate atau lumbung pangan di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Terdapat dua proyek lumbung pangan yang sedang digarap di wilayah paling timur Indonesia itu. Keduanya adalah cetak sawah yang diampu oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan perkebunan tebu terpadu yang diawasi langsung oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Tak tanggung-tanggung, dua megaproyek lumbung pangan itu digarap di atas lahan seluas 2,29 juta hektar atau 70 kali luas Jakarta. Dari jumlah itu, seluas 1,11 juta hektare lahan dimanfaatkan untuk membuka perkebunan tebu terpadu, mulai dari kebun tebu, pabrik gula, hingga pabrik bioetanol. Sedangkan, 1,18 juta hektare lahan lainnya digunakan untuk cetak sawah padi.

Sementara itu, klaim yang diberikan pemerintah untuk membangun food estate ini adalah guna mewujudkan swasembada beras pada 2027, serta memenuhi kebutuhan gula dan pabrik bioetanol setahun kemudian.

Penggarapan lumbung pangan itu seiring dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 835 tentang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan seluas 13.540 hektare pada 12 Juli 2024.

Raden Putri Alpadillah Ginanjar berkontribusi dalam berkontribusi dalam artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ikut dipanggil presiden terpilih Prabowo Subianto ke Kertanegara. Sri Mulyani, yang akrab disapa Ani, mengatakan presiden terpilih Prabowo sudah memintanya untuk lanjut bertugas di kabinet berikutnya sebagai Menteri Keuangan. Para analis mengatakan kabar ini menjadi sentimen positif bagi pasar.

Pengamat mata uang dan komoditas Lukman Leongarga mencatat ada respons yang cukup positif, baik di pasar ekuitas maupun rupiah. “Dampak jangka pendek lumayan besar, rupiah terpantau masih bisa bertahan dan menguat terhadap dolar AS yang juga masih menguat,” kata Lukman kepada Tempo, Rabu, 16 Oktober 2024.

Namun, ia melanjutkan, dampak jangka panjang juga ditentukan oleh faktor kebijakan Bank Indonesia yang penting dalam memengaruhi arah pergerakan rupiah.

“Jadi lebih ke sentimen, paling tidak investor mengasumsi tidak akan banyak yang berubah dalam kebijakan keuangan pemerintah apabila menteri yang sama masih menjabat,” ujarnya.

Analis Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, mengatakan sinyal Sri Mulyani kembali menjabat Menkeu dapat menjadi katalis positif untuk pasar saat ini. Sebab, kata Nafan, eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu dipandang sebagai figur yang paling tepat untuk mengisi jabatan tersebut, bukan hanya di kalangan nasional tetapi juga internasional.

“Harapannya para pelaku investor seperti itu. Sebab kredibilitasnya sudah tidak diragukan lagi menurut saya untuk Bu Sri Mulyani. Tentunya ini juga termasuk salah satu katalis positif untuk market saat ini,” kata dia.

Untuk perdagangan sore ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menguat 78,5 poin atau 0,50 persen. Mengutip data kurs mata uang Asia Pasifik dari Bloomberg, rupiah ditutup di level Rp 15.510 per dolar AS.

Sebelumnya, Sri Mulyani mengungkapkan dia kembali dicolek untuk menjadi Menkeu setelah dipanggil ke kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024.

Sri Mulyani tiba sekitar pukul 19.29 dan keluar pada pukul 20.28 WIB. “Saya berdiskusi cukup lama dengan Pak Prabowo, dalam menyusun kabinet, beliau meminta saya untuk untuk menjadi Menteri Keuangan kembali,” kata dia kepada wartawan.

Saat ditanya apakah dia menerima permintaan Prabowo untuk jadi Menkeu lagi, Sri Mulyani tak menjawabnya secara gamblang. Namun, ia mengatakan siap membantu pemerintahan Prabowo ke depannya.

“Tadi kami membicarakan langkah untuk memperkuat Kementerian Keuangan untuk bisa mendukung program-program beliau,” ujar Sri Mulyani.

Nandito Putra berkontribusi dalam penulisan artikel ini

TEMPO.CO, Jakarta - Iuran kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) harus dibayarkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atauBPJS Kesehatansetiap bulan maksimal tanggal 10.

Dengan membayar iuran, peserta dapat mengklaim manfaat pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) hingga fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL).

Iuran bagi peserta pekerja penerima upah (PPU) dibayarkan langsung ke BPJS Kesehatan oleh pemberi kerja, sedangkan iuran bagi peserta penerima bantuan iuran (PBI) ditanggung oleh pemerintah.

Sementara peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja (BP) harus membayar iuran setiap bulan secara mandiri.

Namun, terkadang peserta PBPU dan BP lupa membayar iuran. Lantas, bagaimana cara melihat jumlah tagihan bagi peserta mandiri? Berikut informasinya.

Cara Cek Tagihan BPJS Kesehatan di Kantor BPJS Kesehatan

-Datang ke kantor BPJS Kesehatan sambil membawa KIS atau kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

-Selanjutnya, petugas akan memeriksa jumlah tagihan dengan menggunakan nomor kartu (noka) BPJS Kesehatan atau nomor induk kependudukan (NIK).

-Peserta dapat langsung membayar iuran sesuai dengan jumlah tagihan.

Cara Cek Tagihan BPJS Kesehatan di Kantor Pos

-Pergi ke kantor pos terdekat.

-Informasikan noka BPJS Kesehatan atau NIK.

-Petugas selanjutnya akan memberi tahu jumlah tagihan.

-Lakukan pembayaran sesuai dengan nominal yang disampaikan dan biaya admin sebesar Rp2.500 per transaksi.

Cara Cek Tagihan BPJS Kesehatan di Pegadaian

Peserta mandiri juga dapat memeriksa tagihan BPJS Kesehatan dengan mendatangi geraiPegadaianatau menggunakan aplikasi Pegadaian Digital. Berikut langkah-langkah untuk melihat tarif iuran kepesertaan JKN-KIS di aplikasi Pegadaian Digital:

-Masuk ke akun (login) aplikasi Pegadaian Digital dengan menggunakan nomor ponsel dan kata sandi.

-Pilih menu Pembayaran & Top Up.

-Masukkan noka BPJS Kesehatan dan bulan pembayaran.

-Centang bagian “Saya setuju dengan Syarat dan Ketentuan yang berlaku”.

-Periksa rincian tagihan.

-Peserta selanjutnya dapat masuk ke tahap pembayaran.

Cara Cek Tagihan BPJS Kesehatan di Minimarket

Peserta juga dapat melihat tarif iuran BPJS Kesehatan di seluruh geraiminimarketIndomaret, Alfa Grup,supermarket,hingga agen jasa pengiriman barang, seperti JNE. Berikut langkah-langkah untuk melakukannya:

-Datang ke geraiminimarket, supermarket,atau agen jasa pengiriman barang.

-Sampaikan noka BPJS Kesehatan atau NIK kepada kasir.

-Selanjutnya, kasir akan memberi tahu jumlah tagihan.

-Peserta dapat melakukan pembayaran.

Cara Cek Tagihan BPJS Kesehatan via Care Center 165

-Akses laman https://bpjs-kesehatan.go.id/.

-Tekan ikon melayang bertuliskan angka 165.

-Masukkan NIK, nama, alamat surel (email), dan nomor ponsel.

-Centang bagian syarat dan ketentuan.

-Tekan tombol Mulai Panggilan.

-Sampaikan tujuan berupa pemberitahuan informasi mengenai jumlah tagihan kepesertaan JKN-KIS.

Cara Cek Tagihan BPJS Kesehatan via Aplikasi Mobile JKN

-LoginMobile JKN menggunakan NIK atau noka BPJS Kesehatan dan kata sandi yang telah didaftarkan. Jika peserta belum mempunyai akun, maka dapat mendaftar terlebih dahulu dengan menekan tombol Masuk/Daftar pada halaman awal aplikasi.

-Tekan menu Lainnya di halaman beranda.

-Pilih opsi Info Iuran.

-Selanjutnya, sistem akan menampilkan informasi terkait tagihan.

Cara Cek Tagihan BPJS Kesehatan via e-Commerce

Peserta program JKN-KIS juga dapat memantau jumlah tagihan BPJS Kesehatan melalui berbagaie-commerce,seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada. Sebagai contoh, berikut langkah-langkah untuk melakukannya di Tokopedia:

-Loginke Tokopedia.

-Pada halaman beranda, pilih menu Top-Up & Tagihan.

-Tekan tombol BPJS.

-Pilih jenis BPJS dan bulan.

-Masukkan nomor akun virtual.

-Tekan tombol Bayar.

-Selanjutnya, sistem akan menampilkan jumlah yang harus dibayarkan beserta biaya admin sebesar Rp2.500.

Cara Cek Tagihan BPJS Kesehatan di M-Banking

Pemeriksaan jumlah tagihan BPJS Kesehatan juga dapat dilakukan melalui aplikasimobile bankingataum-bankingdari berbagai lembaga perbankan di Indonesia. Sebagai contoh, berikut cara mempraktikkannya di aplikasi myBCA:

-Loginke myBCA.

-Pilih menu Bayar & Isi Ulang.

-Tekan opsi BPJS Kesehatan.

-Pilih sumber dana rekening.

-Masukkan nomor virtual akun BPJS Kesehatan, lalu tekan tombol Lanjut.

-Selanjutnya, sistem akan menampilkan nomor tagihan, nama peserta, dan jumlah tagihan.

Cara Cek Tagihan BPJS Kesehatan di e-Wallet

Peserta juga dapat melihat total tagihan iuran kepesertaan program JKN-KIS di aplikasie-walletatau dompet digital, seperti ShopeePay, GoPay, DANA, OVO, dan LinkAja. Sebagai contoh, berikut untuk melakukannya di aplikasi DANA:

-Loginke aplikasi DANA.

-Pada halaman beranda, pilih opsi View All.

-Pada bagian Bills, pilih menu BPJS Kesehatan.

-Masukkan nomor virtual akun BPJS Kesehatan.

-Apabila tagihan sudah dibayar, maka sistem akan menampilkan notifikasi.

Cara Cek Tagihan BPJS Kesehatan di Aplikasi Ojek Online

Pemeriksaan jumlah tagihan iuran BPJS Kesehatan juga bisa dilakukan melalui aplikasi layanan transportasi ojekonlineatau ojol, seperti Gojek dan Grab. Sebagai contoh, berikut langkah-langkah untuk mencobanya di aplikasi Grab:

-Loginke aplikasi Grab.

-Pada halaman utama, pilih menu Tagihan.

-Pilih opsi BPJS Kesehatan.

-Masukkan nomor pelanggan dan bulan.

-Tekan tombol Enter.

-Selanjutnya, layar akan menampilkan jumlah tagihan BPJS Kesehatan.