TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani kembali ditetapkan sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2024-2029. Keputusan tersebut diumumkan dalam sidang paripurna perdana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa, 1 Oktober 2024.

Dengan demikian, Puan menjadi Ketua DPR RI untuk periode kedua setelah menjabat pada periode sebelumnya 2019-2024. Lantas, berapa harta kekayaan putri bungsu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tersebut?

Harta Kekayaan Puan Maharani

Melansir laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara elektronik (e-LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Puan terpantau pertama kali menyampaikan jumlah hartanya ketika menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014. Total kekayaannya kala itu sebesar Rp 147.192.132.044 per 31 Desember 2012.

Selanjutnya, Puan kembali berkewajiban menyerahkan LHKPN saat ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Kabinet Kerja Presiden Jokowi periode 2014-2019. Jumlah hartanya selama menjabat sebagai Menko PMK, yaitu Rp 162.560.854.638 per 31 Oktober 2014, Rp 302.770.864.868 per 31 Desember 2017, dan Rp 363.790.695.900 per 31 Desember 2018.

Kemudian, Puan kembali menyampaikan total kekayaannya saat menjabat sebagai Ketua DPR RI periode 2019-2024. Adapun jumlah hartanya selama empat tahun berturut-turut sebesar Rp 364.499.738.968 per 31 Desember 2019, Rp 382.409.147.741 per 31 Desember 2020, Rp 397.569.636.588 per 31 Desember 2021, dan Rp 495.004.890.387 per 31 Desember 2022.

Selanjutnya: Terbaru, total kekayaan Puan yang disampaikan ke KPK....

<!--more-->

Terbaru, total kekayaan Puan yang disampaikan ke KPK sebesar Rp 552.887.740.518 per 31 Maret 2024 dengan rincian sebagai berikut:

-Tanah dan bangunan: Rp 273.183.277.100.

-Alat transportasi dan mesin: Rp 1.530.000.000.

-Harta bergerak lainnya: Rp 5.000.000.000.

-Surat berharga: Rp 235.998.518.139.

-Kas dan setara kas: Rp 84.369.638.334.

-Harta lainnya: -

-Utang: Rp 47.193.693.055.

Dalam LHKPN-nya, Puan mengaku memiliki 97 bidang tanah dan/atau bangunan yang tersebar di Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Depok (Jawa Barat), Bogor (Jawa Barat), serta beberapa wilayah di Bali, seperti Denpasar, Gianyar, Tabanan, Klungkung, Badung, dan Bangli. Aset properti itu mempunyai luas bervariasi, mulai dari 58 hingga 24.050 meter persegi.

Puan diketahui juga mengoleksi sepuluh unit kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat. Alat transportasinya terdiri dari mobil VW Beetle Sedan (2000), mobil Toyota Land Cruiser Jeep (2008), motor Harley Davidson (2003), mobil VW Karmann Ghia Sedan (1961), mobil Daihatsu Taruna Minibus (2002), dua unit motor Harley Davidson (2002), dua unit mobil Mercedes Benz Sedan (1969 dan 1976), serta mobil Mercedes Benz 260 CE (1982).

Gurita Bisnis Suami Puan

Kekayaan Puan tidak sepenuhnya berasal dari gajinya sebagai Ketua DPR RI. Suaminya, Hapsoro Sukmonohadi atau Happy Hapsoro dikenal sebagai pebisnis ulung. Happy tercatat sebagai pemilik perusahaan energi, yaitu PT Rukun Raharja Tbk. yang berdiri pada 1993.

Melansir laman Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Happy diketahui memegang sekitar 1,3 miliar lembar saham PT Rukun Raharja berdasarkan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Perusahaan lain yang turut dikendalikan Happy, yaitu PT Sentosa Bersama Mitra dengan kepemilikan saham sebanyak 51 ribu lembar. Jejak bisnis suami Puan juga terendus di PT Basis Utama Prima (BUP) atau Basis Investment, dengan kepemilikan saham mayoritas sebanyak 75.924 lembar.

Nandito Putraberkontribusi dalam penulisan artikel ini

TEMPO.CO, Bangkok - Direktur Utama Siam Cement Group (SCG) Thammasak Sethaudom menyebut pentingnya ada kolaborasi antara sektor bisnis dan pemerintah untuk mempercepat transisi menuju masyarakat rendah karbon. Saat berpidato di ESG SYMPOSIUM 2024: Driving Inclusive Green Transition pada 30 September 2024, Thammasak memaparkan sejumlah upaya yang dilakukan perusahaannya dalam mempromosikan transisi hijau yang inklusif menuju ekonomi rendah karbon.

“Selama dua bulan terakhir, lebih dari 3.500 perwakilan dari semua sektor telah menyatukan upaya dan ide mereka untuk mengidentifikasi strategi guna mendorong Thailand menuju masyarakat rendah karbon,” kata Thammasak.Beberapa langkah yang diambil dan dijalankan sejak beberapa tahun belakangan menurutnya sudah membuahkan hasil dan bisa jadi momentum untuk melakukan beberapa tindakan baru ke depan.

Dalam Simposium ESG 2024 tersebut, setidaknya Thammasak menyebut dua rekomendasi utama kepada pemerintah Thailand untuk mempercepat perwujudan masyarakat rendah karbon yakni lewat transisi ke energi bersih sambil mempromosikan ekonomi sirkular serta memanfaatkan Saraburi Sandbox, sebuah kota model rendah karbon pertama di Thailand. “Bisa jadi area percontohan untuk mengatasi tantangan kebijakan, sistem industri, dan infrastruktur hijau sambil memastikan tidak ada yang tertinggal,” kata dia.

Pemerintah, menurut dia, harus mempercepat liberalisasi perdagangan energi bersih melalui modernisasi jaringan listrik, sehingga semua sektor dapat lebih mudah mengakses energi bersih. Sistem penyimpanan energi harus diwajibkan untuk meningkatkan stabilitas kepada proyek-proyek energi bersih berskala besar.

Langkah berikutnya, menurut dia pemerintah juga harus menyusun undang-undang induk yang komprehensif tentang ekonomi sirkular, yang mencakup seluruh sistem untuk mendorong konsumsi berkelanjutan. Hal ini termasuk mendorong produsen untuk mendesain produk dengan menggunakan bahan alternatif atau bahan daur ulang dan mengelola limbah secara efektif.

Berikutnya, sejumlah langkah insentif, seperti pengurangan pajak atau subsidi, harus diimplementasikan bersamaan dengan dukungan untuk penelitian dan pengembangan inovasi terkait. Thammasak melanjutkan, pemerintah harus mempromosikan kebijakan ‘prioritas hijau’ yang menekankan penggunaan produk ramah lingkungan, mulai dari pengadaan barang dan jasa di sektor publik untuk mendorong adopsi produk ramah lingkungan dan menciptakan ekosistem yang kuat.

Promosi akses ke keuangan hijau pun menurutnya jangan sampai luput. Pemerintah harus mendukung alokasi anggaran pengembangan sumber daya manusia dalam bisnis agar mereka dapat memperoleh standar sertifikasi karbon internasional. Selain itu, lembaga-lembaga dalam negeri harus dibentuk untuk memberikan sertifikasi sehingga dapat membantu mengurangi biaya yang terkait dengan kredit karbon. “SCG siap bertindak sebagai mentor, memberikan dukungan dan menjadi penghubung untuk membina kerja sama antara berbagai sektor,” kata Thammasak.

Berikutnya, ia juga menyarankan agar pemerintah mendukung penggunaan dan pengembangan sistem penyimpanan energi, seperti baterai panas, untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi terbarukan. “Infrastruktur yang ada harus ditingkatkan dan infrastruktur hijau harus dimanfaatkan semaksimal mungkin, seperti menggunakan kembali ruang yang tidak terpakai untuk produksi energi bersih.”

Menurut dia, infrastruktur jaringan listrik juga harus ditingkatkan untuk mendukung transisi ke energi bersih. Selain itu, upaya-upaya meningkatkan sistem logistik hijau yang komprehensif juga perlu digenjot yang berfokus pada pemberian solusi yang bersih dan hemat energi, mengurangi biaya dan waktu. Contohnya dengan mengoptimasi rute dan sistem pemuatan kargo yang tepat.

Pemilahan sampah yang efisien juga menurut dia harus ditingkatkan dengan mempromosikan pemisahan sampah basah dan kering. Hal ini menurutnya bisa tercapai dengan membangun tempat pemilahan dan pengelolaan sampah yang menggabungkan teknologi pemilahan sampah dan sistem pengolahan sampah.

Terakhir, adalah memperkuat kemampuan adaptasi usaha kecil menengah. Menurut dia, upaya-upaya yang dilakukan harus berfokus pada pengembangan pengetahuan dan pemahaman tenaga kerja soal energi bersih untuk mengurangi biaya. Lalu juga mendorong adopsi inovasi dan teknologi, seperti kecerdasan buatan dan otomasi. “Membangun jaringan kolaboratif antara berbagai sektor juga penting untuk meningkatkan daya saing UKM,” tutupnya.

Di forum yang sama, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Ekonomi dan Masyarakat Digital, Prasert Jantararuangtong mengatakan pemerintah akan mempertimbangkan saran-saran tersebut dan mengimplementasikannya. “Pemerintah akan melakukannya sesegera mungkin dan mencari kerja sama lebih lanjut, jika diperlukan, dengan semua pemangku kepentingan."

Simposium ESG 2024 forum inisiasi SCG dalam rangkaian Sustainability Expo 2024 yang mengusung tema Menggerakkan Transisi Hijau yang Inklusif. Kegiatan ini digelar diQueen Sirikit National Convention Center, Bangkok.

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menduga rencana pemerintah memberikan bantuan sosial (bansos) untuk kelas menengah sebagai kompensasi pembatasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Apalagi rencana pembatasan yang semula dijadwalkan per 1 Oktober 2024 ternyata belakangan dibatalkan.

Kemudian, Bhima berujar, ada rencana perubahan skema penyaluran subsidi energi yang semula untuk barang menjadi subsidi tunai langsung kepada penerima. Sementara, tidak sedikit penerima subsidi energi yang berasal dari golongan kelas menengah.

Oleh sebab itu, ia menduga, rencana perluasan bansos untuk kelas menengah kemudian dihembuskan pemerintah untuk mencegah penurunan daya beli.

“Kalau bansos ini diambil dari penghematan subsidi energi, mungkin masih bisa dimaklumi,” ujar Bhima kepada Tempo, Selasa, 1 Oktober 2024. “Tapi, kalau sudah ada kompensasi untuk penghematan subsidi BBM ke cash transfer lalu ada program tambahan bansos, anggaran pemerintah harus dicek lebih dulu.”

Namun, Bhima mendukung rencana perluasan bansos untuk kelas menengah karena akan bermanfaat. Apalagi data Badan Pusat Statistik menunjukkan adanya penurunan jumlah kelas menengah ke kelas lebih rendah, yakni dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024.

Tanpa bantuan agar bisa memenuhi biaya hidup minimum, menurut Bhima, kelas menengah rentan masuk golongan miskin. Lagipula, bansos yang diberikan pemerintah untuk kelas menengah tidak akan lari ke luar negeri.

Menurut Bhima, bansos untuk kelas menengah akan berputar di dalam negeri dan menggerakkan ekonomi di dalam negeri. “Saya lebih mendukung ini ketimbang insentif, seperti pengampunan pajak untuk orang kaya, yang sebenarnya merupakan bansos tidak tepat sasaran,” tuturnya.

Hanya saja, Bhima mewanti-wanti agar bansos untuk kelas menengah harus tepat sasaran dan diawasi secara ketat. Ia mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mesti dilibatkan.

Begitu pula dengan masyarakat, yang aduannya mesti didengar. Pasalnya, sejumlah penyelewengan telah terjadi dalam penyaluran bansos selama ini. “Apalagi pada momen kritis menjelang pemilihan umum,” kata Bhima.

Selain itu, Bhima menambahkan, pemerintah mesti memperhatikan kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Menurutnya, pemerintahperlu melakukan refocusing dan realokasi anggaran untuk tahun depan.

Misalnya, dengan mengurangi anggaran untuk program makan bergizi gratis, pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan megaproyek infrastruktur lainnya. Ia berujar, presiden terpilih Pilpres 2024 Prabowo Subianto masih memiliki waktu untuk mengotak-atik anggaran dengan APBN perubahan pada kuartal 1 tahun 2025.

“Tambahan bansos tanpa realokasi signifikan di APBN akan memberatkan dari sisi ruang fiskal. Apalagi kalau bansos dibiayai utang baru, sementara rasio pajak masih rendah,” ujar Bhima

Sebelumnya, rencana perluasan bansos untuk kelas menengah disampaikan Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul. Ia berujar hal ini sedang didiskusikan. “Kami lagi mendalami, meskipun APBN diketok,” kata Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 30 september 2024.

Gus Ipul juga akan lebih dulu memastikan ketepatan sasaran penerima bansos. Musababnya, data di lapangan yang sifatnya dinamis. Karenanya, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu pun berharap kerja sama dengan pemerintah daerah untuk sinkronisasi data penerima bansos.

“Apakah mungkin (penerima bansos) meninggal atau mungkin ada yang sudah tidak masuk lagi dalam kategori memperoleh bantuan,” ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menuding Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas melindungi monopoli avtur di dalam negeri. Begini penjelasan lengkap anggota Komite BPH Migas, Saleh Abdurrahman.

Saleh menegaskan bahwa BPH Migas selalu bekerja sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Persaingan Usaha No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

“Kami memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, dan sesuai ketentuan Undang-Undang,” kata Saleh melalui aplikasi perpesanan kepada Tempo pada Selasa malam, 1 Oktober 2024.

Saleh mengatakan BPH Migas memiliki peraturan yang membuka akses pasar bagi pelaku usaha lain yang memenuhi persyaratan dalam penyediaan avtur. Regulasi ini tertuang dalam Peraturan BPH Migas Nomor 13/P/BPH Migas/IV/2008. Menurut Saleh, peraturan itu menyediakan berbagai kerja sama. “Termasuk di antaranya dalam bentuk co-mingling dan penggunaan fasilitas penyimpanan bersama yang terbuka bagi semua pelaku usaha yang memenuhi syarat,” ujarnya.

Karena itu, Saleh menyebut pasar avtur di Indonesia sudah bersifat terbuka dan multiprovider. Pertamina, kata dia, juga bukan satu-satunya badan usaha yang memiliki izin usaha niaga produk avtur. “Ada PT AKR Corporindo Tbk, PT Dirgantara Petroindo (AKR-BP) dan PT Fajar Putra Indo,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menuding BPH Migas melindungi monopoli avtur di Tanah Air ketika membahas perkara mahalnya harga tiket pesawat domestik. Ia mengatakan hal ini di acara “Konferensi Pers Capaian Kinerja Sektor Transportasi selama 10 Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo” di Gedung Kemenhub, Selasa sore, 1 Oktober 2024.

Budi Karya mengatakan monopoli avtur menjadi salah satu penyebab harga tiket pesawat domestic sulit turun. “Satu provider memonopoli dan harga monopoli itu dilindungi BPH Migas (Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas)” ujar Budi Karya.

Selain monopoli avtur, Budi Karya berujar, tingginya harga tiket pesawat domestik terjadi lantaran ada beban pajak suku cadang atau sparepart. Menurut dia, kebijakan ini berbeda dengan negara lain seperti Singapura dan Malaysia.

Namun, Budi Karya memastikan pemerintah sedang mengupayakan penurunan harga tiket pesawat hingga 10 persen pada bulan ini. Menurut dia, pemerintah sedang mendiskusikan soal pengurangan pajak pada tiket pesawat. Ia juga mengklaim pemerintah akan segera menerbitkan aturan soal ini.

“Insyaallah 10 hari lagi jadi prestasi saya. Kalau tidak, (Menteri Perhubungan) yang baru dapat rezeki itu,” ujar Budi Karya.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menuding Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas melindungi monopoli avtur di dalam negeri. Begini penjelasan lengkap anggota Komite BPH Migas, Saleh Abdurrahman.

Saleh menegaskan bahwa BPH Migas selalu bekerja sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Persaingan Usaha No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

“Kami memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, dan sesuai ketentuan Undang-Undang,” kata Saleh melalui aplikasi perpesanan kepada Tempo pada Selasa malam, 1 Oktober 2024.

Saleh mengatakan BPH Migas memiliki peraturan yang membuka akses pasar bagi pelaku usaha lain yang memenuhi persyaratan dalam penyediaan avtur. Regulasi ini tertuang dalam Peraturan BPH Migas Nomor 13/P/BPH Migas/IV/2008. Menurut Saleh, peraturan itu menyediakan berbagai kerja sama. “Termasuk di antaranya dalam bentuk co-mingling dan penggunaan fasilitas penyimpanan bersama yang terbuka bagi semua pelaku usaha yang memenuhi syarat,” ujarnya.

Karena itu, Saleh menyebut pasar avtur di Indonesia sudah bersifat terbuka dan multiprovider. Pertamina, kata dia, juga bukan satu-satunya badan usaha yang memiliki izin usaha niaga produk avtur. “Ada PT AKR Corporindo Tbk, PT Dirgantara Petroindo (AKR-BP) dan PT Fajar Putra Indo,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menuding BPH Migas melindungi monopoli avtur di Tanah Air ketika membahas perkara mahalnya harga tiket pesawat domestik. Ia mengatakan hal ini di acara “Konferensi Pers Capaian Kinerja Sektor Transportasi selama 10 Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo” di Gedung Kemenhub, Selasa sore, 1 Oktober 2024.

Budi Karya mengatakan monopoli avtur menjadi salah satu penyebab harga tiket pesawat domestic sulit turun. “Satu provider memonopoli dan harga monopoli itu dilindungi BPH Migas (Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas)” ujar Budi Karya.

Selain monopoli avtur, Budi Karya berujar, tingginya harga tiket pesawat domestik terjadi lantaran ada beban pajak suku cadang atau sparepart. Menurut dia, kebijakan ini berbeda dengan negara lain seperti Singapura dan Malaysia.

Namun, Budi Karya memastikan pemerintah sedang mengupayakan penurunan harga tiket pesawat hingga 10 persen pada bulan ini. Menurut dia, pemerintah sedang mendiskusikan soal pengurangan pajak pada tiket pesawat. Ia juga mengklaim pemerintah akan segera menerbitkan aturan soal ini.

“Insyaallah 10 hari lagi jadi prestasi saya. Kalau tidak, (Menteri Perhubungan) yang baru dapat rezeki itu,” ujar Budi Karya.

INFO BISNIS – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI memiliki salah satu program untuk memberikan pendampingan dan pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yakni Klaster Usaha ‘Klasterku Hidupku’. Melalui program ini, para UMKM diharapkan dapat lebih tangguh dan naik kelas.

“Tidak hanya berupa modal usaha saja, tapi juga berupa pelatihan-pelatihan usaha dan program pemberdayaan lainnya sehingga UMKM dapat terus tumbuh dan naik kelas,” kata Direktur Bisnis Mikro BRI Supari, belum lama ini. Hingga akhir Agustus 2024 tercatat BRI memiliki 32.449 klaster usaha yang diberdayakan di seluruh Indonesia.

Strategi bisnis mikro BRI di 2024 pun fokus pada pemberdayaan berada di depan pembiayaan. BRI sebagai bank yang berkomitmen kepada pelaku UMKM telah memiliki kerangka pemberdayaan yang dimulai dari fase dasar, integrasi, hingga interkoneksi. Hal tersebut akan menjadi tulang punggung pelaksanaan program-program pemberdayaan yang digagas BRI, seperti Desa BRILiaN, KlasterkuHidupku, Figur Inspiratif Lokal (FIL), dan LinkUMKM (platform pemberdayaan online).

Salah satu kelompok UMKM binaan BRI dalam program Klasterku Hidupku yang bergerak di industri pengolahan hasil pertanian khususnya buah pisang adalah Kelompok Pisang Sale Mades. Produk dari klaster ini memiliki tiga varian utama, yakni keripik pisang sale, keripik ubi talas, dan keripik singkong.

Supari berharap usaha yang dijalankan Kelompok Petani ini bisa mendorong perputaran ekonomi di sektor pertanian. “Tentunya jadi kisah inspiratif yang bisa direplika oleh pelaku usaha lainnya,” ujar dia.

Ketua Kelompok Pisang Sale Mades Ni Made Suryani mengatakan, awalnya pada 2015 dia memiliki ide ingin memanfaatkan kearifan lokal melalui pengolahan buah pisang. Hal ini dikarenakan, buah pisang banyak ditemukan di sekitar tempat tinggalnya di daerah Kabupaten Parigi, Sulawesi Tengah.

“Buah pisang waktu itu terkesan kurang dimanfaatkan oleh masyarakat, bahkan seperti hanya dibuang-buang saja,” ujarnya. Misalnya jika tidak habis dikonsumsi, maka dibiarkan saja di matang di pohon lalu menjadi makanan burung-burung. Di samping itu, jika pasokannya melimpah, maka buah pisang tersebut hanya dipotong-potong dijadikan makan untuk ternak masyarakat.

Dari situlah kemudian ia bersama beberapa warga lainnya mengobservasi untuk memanfaatkan pengolahan pisang agar lebih menambah nilai guna. “Setelah percobaan mengolahnya menjadi kue, keripik, kemudian saya dan warga lain juga mencoba mengolah pisangnya menjadi pisang sale,” tambahnya.

Pisang Sale Mades memiliki keunikan, yakni rasa manis yang didapat dari hasil fermentasi pisang, yakni madunya sehingga terasa enak, gurih, dan lembut. Dengan omzet yang mencapai puluhan juta per bulan, produk dari Klaster Pisang Sale Mades tidak hanya dikenal di tingkat lokal, tetapi juga telah berhasil menembus pasar berbagai kota di Indonesia.

Keberhasilan ini pun tidak terlepas dari upaya kelompok dalam menjaga kualitas produk dan inovasi yang terus dilakukan. Selain itu, produk-produk mereka sering tampil dalam pameran-pameran, baik di tingkat regional maupun nasional. Partisipasi dalam pameran-pameran tersebut memberikan kesempatan bagi kelompok untuk memperluas jaringan pemasaran dan memperkenalkan produk mereka kepada khalayak yang lebih luas

Proses perkembangan ini tak terlepas dari dukungan BRI yang melakukan pemberdayaan terhadap kelompok UMKM. “Tentunya setelah saya dan pembuat pisang sale lainnya menjadi binaannya BRI, banyak ilmu yang saya dapatkan. Kami merasa diperjuangkan oleh BRI untuk membantu memasarkan produk. Misalnya ada event tertentu, BRI mengikutsertakan produk saya dalam pameran atau bahkan bingkisan suvernir,” kata Ni Made.

Menurutnya, banyak kemudahan didapatkan dan pengalaman pelatihan dari BRI sehingga pemasaran produk Pisang Sale semakin luas dikenal masyarakat. Ia pun berharap, penjualannya semakin besar hingga ekspor ke luar negeri. (*)

INFO BISNIS – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menghadirkan BRImo FSTVL 2024 dengan ratusan ribu hadiah mulai dari hadiah undian hingga hadiah langsung (direct gift). Hadiah undian BRImo FSTVL terdiri dari 5 BMW 520i M Sport, 15 Unit Hyundai Tucson, 50 Unit Vespa Primavera, 75 Iphone 16 Pro Max serta 1.000 Tabungan Emas merupakah hadiah grand prize yg diperoleh melalui pengendapan dan peningkatan saldo di rekening tabungan BRI.

Selain itu untuk hadiah langsung (direct gift) diperoleh dengan menukarkan BRIpoin menjadi beragam voucher atau barang dari berbagai kategori mulai dari food & beverage, games & hobbies, fashion, groceries, lifedata-style, home appliance hingga gadget & electronic.

Untuk memenangkan hadiah undian BRImo FSTVL caranya sangat mudah, yakni dengan terus meningkatkan rata - rata saldo selama periode program minimal Rp 10 juta, maka nasabah akan otomatis mendapatkan satu kupon undian dari setiap kelipatan rata - rata saldo tersebut. Selain itu nasabah wajib memiliki akumulasi jumlah poin minimal 1.290 poin yang bersumber dari transaksi menggunakan BRImo, Kartu Debit dan Kartu Kredit.

Tak hanya ribuan hadiah undian, BRImo FSTVL tahun ini juga memberikan beragam hadiah langsung dengan total lebih dari 100.000 item yang dapat diikuti oleh seluruh nasabah pengguna BRImo setiap hari Jumat Pukul 09:00 WIB yang akan dimulai pada tanggal 11 Oktober 2024 dengan menukarkan poin yang dimiliki menjadi beragam voucer dan barang sesuai dengan jumlah poin yang dimiliki.

Spesial untuk nasabah baru pengguna BRImo (NEW CIF), selama periode program BRImo FSTVL akan mendapatkan welcoming poin sebesar 5.000 poin dan tambahan poin lainnya yang bersumber dari transaski bayar, pembelian, dan top up menggunakan BRImo akan mendapatkan poin transaksi 5x lipat sebesar 150 poin per transaksi serta transaksi lainnya seperti pembelian produk investasi berupa tabungan emas akan mendapatkan 1.500 poin, dan berbagai transaksi menarik lainnya.

Direktur Retail Funding and Distribution BRI Andrijanto mengatakan, BRImo FSTVL merupakan bagian dari langkah strategis BRI dalam mendukung transformasi digital di sektor perbankan. “BRI terus berinovasi dengan memanfaatkan teknologi untuk menciptakan layanan perbankan yang lebih inklusif, efisien, dan memberikan nilai tambah bagi nasabah,” ujarnya.

Melalui BRImo FSTVL, BRI ingin mengajak seluruh nasabah untuk merasakan pengalaman perbankan digital yang mudah, aman, dan penuh keuntungan. Program yang dimulai dari 1 Oktober 2024 sampai 31 Maret 2025 ini dengan puncak kegiatan dari program yaitu undian berhadiah diselenggarakan pada April 2025 diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan kepercayaan seluruh nasabah BRI terhadap layanan digital BRI, serta memberikan apresiasi dengan ratusan ribu hadiah menarik bagi nasabah setia BRI. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Harga minyak dunia dilaporkan mengalami kenaikan sekitar tiga persen setelah Iran melancarkan serangan rudal ke Israel. Mengutip Reuters, kondisi saat ini membuka kemungkinan meningkatkan prospek perang yang lebih luas antara kedua negara itu.

Harga minyak mentah Brent naik sebesar 2,6 persen, menjadi 73,56 USD per barel, sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat naik sebesar 2,4 persen menjadi 69,83 USD. Sebelumnya, pada hari yang sama, kedua harga minyak mentah itu naik lebih dari 5 persen.

Seorang analis di PVM, Tamas Barga buka suara soal dampak serangan ini terhadap pasokan minyak.

“Kini ada ketakutan nyata bahwa pasokan minyak akan terdampak, dan perdagangan yang penuh kegelisahan dan volatilitas diantisipasi hingga gambarannya menjadi jelas,” kata Tamas Varga.

Seorang ahli strategi risiko politik independen, Clay Seigle, buka suara soal potensi serangan militer yang dilakukan Israel akibat serangan ini.

"(Israel) tidak akan ragu untuk memperluas serangan militernya untuk menyerang Iran secara langsung. Dan aset minyak Iran kemungkinan besar masuk dalam daftar target,” kata Seigle.

Dalam keterangannya, Seigle mengatakan bahwa serangan Israel terhadap fasilitas produksi atau ekspor minyak Iran dapat menyebabkan gangguan material produksi minyak.

Sebelumnya, pada April lalu, Iran sempat mengirimkan serangan rudal ke Israel. Akan tetapi, serangan tersebut berhasil digagalkan oleh bantuan militer Amerika Serikat dan negara sekutu lain dengan menembak jatuh rudal tersebut.

Israel kemudian mulai melancarkan serangan udara terhadap Lebanon sejak 23 September 2024. Akibat serangan itu, pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah dan sejumlah tokoh penting lainnya tewas terbunuh oleh bom buatan Amerika Serikat.

Serangan tersebut merupakan bagian dari apa yang disebut Israel sebagai "fase baru" perang. Israel mengalihkan fokusnya dari Gaza ke Lebanon, yang didahului oleh serangan pager Israel di Lebanon dan Suriah minggu lalu.

Buntut serangan tersebut, Iran berjanji untuk membalas setelah serangan Israel yang menewaskan pimpinan tertinggi sekutunya Hizbullah di Lebanon, termasuk pemimpin kelompok itu Hassan Nasrallah, yang merupakan tokoh penting dalam jaringan pejuang Iran di seluruh wilayah.

Pada Selasa, 1 Oktober 2024, Iran meluncurkan rudal balistik ke Israel sebagai pembalasan atas serangan Israel terhadap pembunuhan pimpinan Hizbullah Hassan Nasrallah di Lebanon pekan lalu.

Menyusul serangan tersebut, Garda Revolusi Iran turut memberikan ancaman apabila Israel membalasnya. “Lebih menghancurkan dan merusak,” sebagai respons Teheran, dikutip dari Reuters.

TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) turut mengucapkan selamat atas pelantikan atas pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang dilaksanakan pada Selasa, 1 Oktober 2024. AMAN juga menyatakan bahwa pihaknya akan terus berkomitmen untuk memantau dan mengawasi kinerja DPR RI dan DPD RI periode 2024-2029 untuk menunjukkan dedikasi dan keberpihakannya pada masyarakat adat.

“Dan berharap para anggota dewan yang baru dilantik dapat menunjukkan dedikasi dan keberpihakan yang tulus kepada masyarakat adat dan seluruh rakyat Indonesia, demi mewujudkan bangsa Indonesia yang berdaulat, mandiri dan bermartabat,” ujar Sekretaris Jenderal AMAN, Rukka Sombolinggi dalam pernyataan sikap AMAN yang diterimaTempopada Selasa, 1 Oktober 2024.

Menurut Rukka, pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang telah menjadi pembahasan oleh dewan legislasi periode sebelumnya sudah lama tertunda. Akibatnya, masyarakat adat tidak memiliki perlindungan hukum yang kuat. Sehingga, masyarakat adat kerap tersisih dan menjadi korban.

AMAN mencatat, dalam 10 tahun terakhir terjadi 687 konflik agraria yang merampas 11,7 juta hektare wilayah adat. Hal itu mengakibatkan 925 warga masyarakat adat dikriminalisasi. Sebanyak 60 orang warga masyarakat adat mengalami kekerasan dan luka-luka. Bahkan ada yang meninggal karena mempertahankan tanah adat mereka.

"Untuk itu menjadi sangat penting untuk ada sebuah Undang-Undang yang mengakui, melindungi, dan memajukan hak-hak masyarakat adat," ujar Rukka.

AMAN mendesak DPR RI dan DPD RI untuk segera membahas dan mengesahkan Undang-Undang Masyarakat Adat yang telah gagal disahkan pada periode 2019-2024. “Supaya regulasi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kehendak dan kebutuhan Masyarakat Adat di Indonesia,” lanjut Rukka.

Rukka berharap, anggota dewan yang dilantik hari ini dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan tegas dan tanpa kompromi terhadap praktik-praktik yang dapat merugikan kepentingan rakyat, terutama masyarakat adat. "Kami menolak segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan atau kolusi, korupsi dan nepotisme yang dapat merusak kepercayaan rakyat," ujarnya.

Sebelumnya, AMAN mencatat pada 2020 ada 1.919.708 hektar wilayah adat yang dirampas untuk perizinan sektor pertambangan. AMAN menilai PP Nomor 25 Tahun 2024 ini akan membuat situasi masyarakat adat semakin memburuk.

Tak hanya itu, AMAN juga menyoal sikap pemerintah yang membagi-bagi izin tambang ke ormas keagamaan. Hal tersebut dikhawatirkan bakal membuat posisi masyarakat adat yang selama ini banyak menjadi korban tambang semakin terjepit. Langkah pemerintah tersebut juga bisa menimbulkan konflik horizontal antara masyarakat adat dengan ormas keagamaan.

Kondisi ini semakin buruk, kata AMAN, ketika DPR menunda pengesahan UU Masyarakat Adat yang merupakan payung hukum bagi masyarakat adat. AMAN menyebut dengan UU Masyarakat Adat perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional masyarakat adat akan terjamin.

Adil Al Hasanberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi blak-blakan soal penyebab tiket pesawat domestik mahal. Ia berujar, masalah ini terjadi lantaran adanya monopoli avtur di dalam negeri oleh Pertamina. Menurut dia, hal ini berbeda dengan pengelolaan avtur di luar negeri dilakukan secara multiprovider.

“Satu provider memonopoli dan harga monopoli itu dilindungi BPH Migas (Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas)” ujar Budi Karya dalam konferensi pers capaian kinerja di Kemenhub, Selasa, 1 Oktober 2024.

Selain monopoli avtur, Budi Karya berujar, tingginya harga tiket pesawat domestik terjadi lantaran adanya pajak suku cadang atau sparepart. Lagi-lagi, menurut dia, kebijakan ini berbeda dengan negara lain seperti Singapura dan Malaysia.

Kendati begitu, Budi Karya memastikan pemerintah sedang mengupayakan penurunan harga tiket pesawat hingga 10 persen pada bulan ini. Ia menyebut pemerintah sedang mendiskusikan soal pengurangan pajak pada tiket pesawat. Ia juga mengklaim pemerintah akan segera menerbitkan aturan soal ini.

“Insyaallah 10 hari lagi jadi prestasi saya. Kalau tidak, (Menteri Perhubungan) yang baru dapat rezeki itu,” ujar Budi Karya.

Tempoberupaya mengkonfirmasi pernyataan Budi Karya soal monopoli avtur kepada BPH Migas. Namun, pertanyaan yang disampaikan kepada Anggota Komite BPH Migas, Saleh Abdurrahman, melalui aplikasi perpesanan belum dijawab hingga laporan ini ditulis.

Harga Tiket Pesawat Dikeluhkan Pelaku Wisata

Isu tingginya harga pesawat domestik memang dikeluhkan sejumlah pihak, tak terkecuali pelaku pariwisata di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Bangka Belitung. Budi, salah satu pedagang di Pantai Tanjung Kelayang, Belitung, mengatakan jumlah kunjungan wisata memang merosot sejak pandemi Covid-19. Menurut dia, dari obrolan dengan wisatawan, masalah ini terjadi karena harga tiket melambung tinggi. Pascapandemi, kata dia, jumlah penerbangan juga dikurangi.

“Dulu, sebelum Covid, pesawat banyak masuk. Harga tiketnya juga murah, masih bisa Rp 500 ribuan,” ujar Budi. “Kata wisatawan yang pernah kami bawa, mahal ke sini ketimbang ke Singapura atau Thailand.”

Hal serupa disampaikan penyedia kapal wisata, Joe, yang merasakan hal sama. Pria 29 tahun itu menyewakan kapal kayu berkapasitas 10 orang seharga Rp 500 ribu sekali trip. Sebelum Covid, ia bisa mengangkut wisatawan setiap hari. Sementara kini, ia lebih mengandalkan akhir pekan atau saat lebaran—karena warga lokal turut liburan.

Menurut Joe, harga tiket menjadi satu-satunya kendala dalam menarik wisatawan ke Belitung. “Karena harga tiket pesawat ke Belitung lumayan mahal. Pesawatnya juga saya dengar, cuma sedikit,” ujar Joe ketika ditemui Tempo di Pulau Lengkuas. Saat itu, ia baru saja mengantar wisatawan asing asal Polandia.

Sementara kunjungan wisata sepi, Joe bekerja sampingan sebagai nelayan agar dapurnya tetap ngebul. Apalagi ia juga membutuhkan uang setidaknya Rp 500 ribu per bulan untuk perawatan perahu.

Karena itu, Joe berharap pemerintah segera menyelesaikan persoalan harga tiket pesawat domestik. “Boleh juga itu penerbangan ditambah lagi biar wisatawan banyak lagi yang masuk (ke Belitung)” kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan bahwa Korea Selatan tertarik pada proyek pembangunan tol bawah laut yang akan digarap di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Meski demikian, pihaknya masih merasa perlu untuk melakukan pengkajian sebelum terjalin kerja sama di antara kedua negara.

“Tol bawah laut IKN saya karena tanggung jawab untuk cari (investor), kami terus komunikasi dengan Korea, Korea juga tertarik. Perlu dilakukan studi dan tidak gampang,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Zaenal Fatah saat ditemui di kantor Kementerian PUPR, Jakarta pada Selasa, 1 Oktober 2024.

Adapun tol bawah laut adalah bagian dari jalan tol akses IKN yang menghubungkan dengan Balikpapan untuk menyebrang masuk ke IKN. Jalan tol akses IKN mempunyai panjang 47 kilometer dengan acuan dari Bandara Sepinggan, Balikpapan ke ibu kota baru negara yang dapat ditempuh kurang lebih selama 30 menit.

Menurut pemaparan Zaenal, pemerintah sedang dalam tahap mempelajari negara-negara lain, khususnya dalam aspek membangun sebuah kota baru. “Kami juga melatih staf-staf kami juga tentangsmart cities(kota cerdas),” ujar Zaenal.

Sebagai contoh, ia menyebutkan Kota Sejong yang ada di Korea Selatan. Kemudian, ia juga menyebut Australia yang telah dijadikan sebagai salah satu destinasi studi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

“Intinya, kita tidak mengulangi kesalahan yang sama yang dilakukan mereka, makanya bisa lebih cepat,” kata dia.

Sebelumnya, Direktur Pembangunan Jalan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Wida Nurfaida mengatakan terowongan bawah laut atau immersed tunnel yang ada di IKN akan menjadi yang pertama di Indonesia.

Dia mengungkapkan bahwa pembuatan desain immersed tunnel di IKN melibatkan konsultan atau pakar internasional. Hal itu dilakukan karena proyek tersebut merupakan infrastruktur yang benar-benar baru bagi pemerintah Indonesia.

Pembangunan proyek tersebut diperkirakan akan menghabiskan biaya sebesar Rp 11,04 triliun. “Perkiraan biaya untuk penyelesaian immersed tunnel kurang lebih sekitar Rp 11 triliun atau US$ 682 juta,” kata Wida dalam acara Indonesia-Korea Technical Exchange Seminar & Business Networking 2024 yang disiarkan langsung di kanal YouTube Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, Rabu, 7 Agustus 2024.

Andika Dwiberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Tim Kerja Pengawakan Kapal Perikanan, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Mardiana Setyaning mengakui saat ini memang ada beberapa kelemahan dalam mengakomodir jaminan sosial bagi awak kapal ikan. Hal tersebut disampaikan saat mengisi diskusi yang bertajuk "Jaminan Sosial Bagi Pekerja Perikanan, Apa Untung dan Ruginya untuk Semua Pihak?" pada Selasa, 1 Oktober 2024.

Sebelumnya, Ketua Serikat Awak Kapal Perikanan Bersatu (Sakti) Sulawesi Utara, Arnon Hiborang mengatakan sejak 2020 hingga 2024 sudah menerima sebanyak 216 laporan dari Awak Kapal Perikanan (AKP). Adapun laporan tersebut semuanya berkaitan dengan jaminan sosial bagi bekerja.

Selain itu, Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia juga telah menerima banyak pengaduan dari AKP. Sepanjang Juli 2019 hingga Oktober 2021, terdapat 147 aduan yang telah diterima oleh DFW Indonesia. Adapun jenis pengaduan yang diterima juga berkaitan dengan upah, jaminan sosial, kondisi kerja tidak manusiawi, penipuan dan lain sebagainya.

Human Right Manajer, DFW, Miftachul Choir mengatakan 147 aduan tersebut berasal dari 409 korban. Adapun 17 persen di antaranya menyangkut asuransi dan jaminan sosial. "Ini menunjukkan bahwa APK ini masih sangat rentan terhadap insiden-insiden kecelakaan kerja," katanya.

Menanggapi laporan-laporan tersebut, Mardiana mengatakan pemerintah sudah melakukan sosialisasi baik kepada pemilik kapal maupun AKP. Dalam hal ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah melakukan perjanjian kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan jaminan sosial kepada AKP.

"Kami bersama-sama melakukan sosialisasi perjanjian kerja laut, kemudian jaminan sosial, memang kami sarankan pemilik kapal mengasuransikan atau memberikan jaminan perlindungan untuk APK," kata Mardiana.

Selanjutnya, pemerintah juga sedang merancang sebuah aplikasi untuk mengakomodir perjanjian kerja laut elektronik. Pada aplikasi tersebut, diwajibkan bagi pemilik kapal untuk mendaftarkan AKP-nya sebagai peserta penerima upah.

"Nah masih dalam proses yang mudah-mudahan tahun 2025 bisa segera kita laksanakan aplikasi ini," tuturnya.

Selain melakukan sosialisasi, Mardiana mengatakan KKP sedang dalam proses untuk legalisasi agen-agen AKP melalui perekrutan resmi. Sehingga, AKP sebelum terjun melaut, sudah dibekali dengan ilmu pengetahuan tentang kerja-kerja di kapal perikanan.

"AKP juga dipastikan telah defamiliarisasi pekerjaan-pekerjaannya dan juga hak-haknya," imbuhnya.

Karena itu, persoalan perekrutan nantinya diharapkan tidak dilakukan lagi secara ilegal. Menurut Mardiana hal ini juga bisa membantu menguraikan permasalahan dan kendala yang dialami oleh pemilik kapal maupun AKP sedari awal.

Sebagai informasi, terkait jaminan sosial untuk AKP ini juga sudah diatur lewat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 dan Permen KP Nomor 33 Tahun 2021.