TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto berharap Indonesia bisa menjadi anggota BRICS. Alasannya, keanggotaan di kelompok kerja sama ekonomi yang 'non-Barat' ini, diperlukan agar Indonesia berada di semua tempat dan tidak condong pada blok tertentu.

"Kami ambil keputusan atau kami melihat bahwa saya kira Indonesia perlu juga punya kehadiran di tempat itu. Supaya kita baik di semua tempat. Indonesia ini kan tidak boleh ikut blok-blokan tapi kita mau berada di mana-mana," katanya, Senin, 28 Oktober 2024.

Indonesia saat ini menjadi anggota G-20, yang terdiri dari 20 kekuatan ekonomi terbesar dunia, dengan motor negara-negara Barat.

Prabowo mengatakan, keanggotaan Indonesia dalam BRICS akan memperluas kemitraan secara global. "BRICS kita lihat ekonomi-ekonomi besar, India, Brasil, Tiongkok, Afrika Selatan, sudah di situ dan negara-negara tetangga kita banyak yang sudah ke situ,” kata eks Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) itu.

Keinginan Indonesia bergabung dengan BRICS disampaikan Menlu Sugiono dalam pertemuan KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia. Dengan pengumuman tersebut, maka proses Indonesia untuk bergabung menjadi anggota BRICS telah dimulai.

Mewakili Presiden RI, Menteri Luar Negeri RI Sugiono sebagai Utusan Khusus menyampaikan pesan Presiden Prabowo tentang anti-penjajahan dan anti-penindasan. Secara khusus, Menlu Sugiono menekankan solidaritas dan komitmen terhadap perdamaian global dan menggaris-bawahi krisis yang berlangsung di Palestina dan Lebanon.

BRICS merupakan organisasi kerja sama ekonomi dunia yang namanya diambil dari negara pendirinya: Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan (South Africa).

BRIC semula didirikan untuk menyoroti peluang investasi di antara negara anggota pada 2006. Menggelar KTT pertama pada 2009 dan berubah nama menjadi BRICS setelah bergabungnya Afrika Selatan pada 2011.

Dalam perjalanannya, anggota penuh bertambah, dengan bergabungnya UEA, Iran, Mesir, dan Ethiopia.

Negara-negara tetangga dengan perekonomian besar ada di dalam BRICS, seperti Thailand dan Malaysia telah menyatakan berminat untuk bergabung dengan organisasi itu. Arab Saudi belum bergabung secara resmi, tetapi berpartisipasi dalam kegiatan BRICS sebagai negara yang diundang.

Jika digabungkan, negara anggota BRICS mencakup sekitar 30% permukaan bumi dan 45% populasi global. Afrika Selatan memiliki ekonomi terbesar di Afrika, sedangkan Brasil, India, dan Cina termasuk di antara 10 negara terbesar di dunia berdasarkan populasi, luas wilayah, dan produk domestik bruto (PDB) nominal.

Seperti Indonesia, lima pendiri BRICS adalah anggota G20, dengan PDB nominal gabungan sebesar US$28 triliun (sekitar 27% dari produk dunia bruto), total PDB sekitar US$65 triliun (33% dari PDB PPP global), dan diperkirakan US$5,2 triliun dalam cadangan devisa gabungan (per 2024).

BRICS mengumpulkan dana $75 miliar untuk meningkatkan kekuatan pinjaman pada Dana Moneter Internasional (IMF). Namun, pinjaman ini bergantung pada reformasi pemungutan suara IMF yang dikuasai negara-negara Barat.

Hal ini membuat tekad anggota BRICS untuk mendirikanNew Development Bank dengan modal US$100 miliar dan cadangan mata uang senilai lebih dari US$100 miliar.Lembaga keuangan ini menyediakan pendanaan bagi pasar negara berkembang terutama untuk proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan.

Jokowi Tak Ingin Tergesa-gesa Masuk BRICS

Presiden Jokowi pernah menghadiri undangan KTTBRICS di Sandton Convention Centre, Johannesburg, Afrika Selatan, pada 24 Agustus 2023.

Kehadiran Presiden Jokowi di KTT BRICSdalam kapasitas Indonesia yang sedang memegang keketuaan ASEAN, sehingga tidak berkaitan dengan keanggotaan Indonesia di BRICS.

Jokowi waktu itu mengatakan, bahwa Indonesia tidak akan tergesa-gesa terkait status keanggotaannya dalam aliansi BRICS. Meskipun saat ini BRICS telah mencakup seperempat perekonomian global dan merupakan rumah bagi lebih dari 40 persen populasi dunia, tetapi Jokowi menegaskan bahwa Indonesia masih akan mengkaji dan mempertimbangkan keikutsertaan menjadi anggota aliansi BRICS.

“Kita ingin mengkaji terlebih dahulu, mengkalkulasi terlebih dahulu, kita tidak ingin tergesa-gesa,” ujar Jokowi usai menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-15 di Johannesburg, Afrika Selatan.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto berencana mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) yang akan memberikan pemutihan utang petani, dan pelaku usaha mikro. Langkah ini bertujuan untuk memperbaiki akses kredit bank ke berbagai sektor usaha, termasuk di kalangan UMKM, petani, dan nelayan.

Kepala Pusat Ekonomi Digital dan UKM dari INDEF, Eisha Maghfiruha Rachbini, menyarankan agar pemerintah berhati-hati dalam menjalankan kebijakan ini, mengingat adanya risiko moral hazard. Ia menyatakan bahwa program pemutihan sebaiknya lebih diutamakan bagi UMKM yang belum pernah mendapatkan akses pembiayaan. Selain itu, untuk memastikan bantuan mencapai target yang tepat, pelaku usaha mikro perlu dievaluasi kemampuan usahanya. Bagi usaha kelas menengah, lanjut Eisha, kebijakan akses pembiayaan juga harus ditinjau agar risiko moral hazard bisa diminimalkan.

Dari perspektif lain, ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyebut bahwa rencana pemutihan utang ini akan membutuhkan penyesuaian regulasi, terutama karena perubahan aturan semacam ini membutuhkan waktu. Ia menjelaskan bahwa penghapusan utang dari lembaga konvensional, seperti bank, memerlukan regulasi khusus untuk memastikan implementasinya berjalan sesuai hukum. Menurutnya, meskipun pemerintah sudah memiliki peraturan terkait penghapusan kredit macet untuk UMKM, penerapannya untuk sektor pertanian masih perlu dikaji lebih lanjut.

Yusuf menambahkan bahwa UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebut bahwa penghapusan tagihan dianggap sebagai kerugian negara, sehingga perlu kehati-hatian dalam menerapkan kebijakan ini agar tidak melanggar regulasi yang ada.

Drajad Hari Wibowo menegaskan bahwa program pemutihan utang untuk petani dan nelayan tidak akan mencakup nasabah pinjaman online yang bersifat konsumtif, karena hal itu berisiko menimbulkan moral hazard. Ia menyatakan bahwa pemutihan difokuskan pada utang produktif, seperti Kredit Usaha Produktif (KUP), yang bertujuan membantu petani dan nelayan yang kesulitan dalam pelunasan utang. Meskipun ada kemungkinan evaluasi terhadap utang pada platform fintech P2P lending, pemerintah ingin memastikan bahwa pemutihan ini hanya menyasar mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan.

Ketua Serikat Petani Indonesia, Henry Saragih, menyampaikan bahwa ketimpangan dalam kepemilikan lahan pertanian di Indonesia telah mencapai kondisi yang sangat serius. Menurutnya, sebagian besar petani di Indonesia adalah petani gurem, dengan jumlah mencapai sekitar 16,8 juta jiwa. Masalah utama yang dihadapi petani bukan hanya utang, tetapi keterbatasan lahan yang sangat mendesak. Tingkat ketimpangan kepemilikan tanah juga dinilai sangat tinggi, mencapai 0,7 persen, menunjukkan bahwa sebagian besar lahan dikuasai oleh segelintir pihak.

Selain kepemilikan lahan yang minim, biaya sewa lahan untuk bercocok tanam juga tergolong tinggi dan menjadi salah satu komponen biaya terbesar dalam usaha tani. Henry menyebutkan bahwa harga sewa tanah per hektar berkisar antara 10 hingga 20 juta rupiah, dan hal ini semakin memberatkan petani gurem dalam usaha mereka.

Menurut Henry, upaya pemutihan utang petani atau kemudahan akses kredit tidak akan signifikan dalam meningkatkan kondisi petani jika ketimpangan kepemilikan tanah tidak diatasi. Distribusi lahan kepada petani dianggap sebagai langkah mendasar yang perlu dilakukan untuk membangun sektor pertanian dan pangan di Indonesia. Ia berpendapat bahwa redistribusi tanah tidak hanya penting untuk produktivitas pertanian tetapi juga sebagai upaya mengurangi kemiskinan di desa, mengingat karakter agraris masyarakat pedesaan. Peningkatan hasil pertanian akan sulit tercapai jika mayoritas petani masih termasuk dalam kategori petani gurem.

INFO BISNIS – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus berupaya untuk mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) meningkatkan kapasitas usaha dan penjualan produknya. Salah satunya dilakukan dengan menyelenggarakan Bazaar UMKM BRILiaN di Kantor Pusat BRI, Jakarta, Jumat, 18 Oktober 2024.

Berbagai UMKM yang tergabung dalam klaster binaan BRI turut serta meramaikan acara. Klaster Usaha, kata Direktur Bisnis Mikro BRI Supari, merupakan pemberdayaan kepada kelompok usaha yang terbentuk berdasarkan kesamaan usaha dalam satu wilayah. “Sehingga tercipta keakraban dan kebersamaan dalam peningkatan maupun pengembangan usaha para anggotanya.”

Hingga September 2024 terdapat lebih dari 33.800 klaster usaha binaan BRI yang tergabung dalam program Klasterku Hidupku. BRI secara proaktif telah melakukan lebih dari 2.300 pemberdayaan berupa pelatihan dan bantuan sarana prasarana produksi telah diberikan.

Salah satu yang mendapatkan pemberdayaan BRI dan ikut pada ajang Bazaar UMKM BRILiaN adalah Kelompok Tani Jaya Lestari dari Desa Kutambaru, Kabupaten Karo Sumatera Utara. Kelompok ini memiliki produk unggulan berupa salak pondoh.

Wulan, sebagai anggota kelompok mengungkapkan salak pondoh tumbuh subur di Desa Kutambaru dan menjadi produk penjualan utama bagi para warga. Salak pun menjadi salah satu faktor penting dalam peningkatan perekonomian masyarakat desa di sana.

“Berawal pada tahun 2005 di kampung kami mayoritas orang-orang menanam salak. Seiring berjalannya waktu, hampir satu kampung menjadi petani salak semua,” ujarnya.

Salak yang terkenal manis ini menjadi sebuah keberhasilan budidaya dan memberikan dampak positif, menjadikan perekonomian Desa Kutambaru semakin baik. Salak pondoh yang dikembangkan oleh kelompok ini tidak hanya membantu para petani, tetapi juga menciptakan peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Dengan harga jual Rp15.000- Rp18.000 per kilogram, produk salak pondoh dari Desa Kutambaru kini semakin dikenal dan diminati di pasar lokal maupun luar daerah.

Peminat yang paling banyak yakni konsumen dalam negeri, misalnya Aceh. Tetapi salak dari kelompok ini juga diekspor keMalaysia dan Thailand. Adapun panen dilakukan setiap 2 minggu sekali dengan hasil mencapai 1-1,5 ton sehingga omzet yang dihasilkan mencapai Rp30 juta per bulan.

Wulan bercerita, awal mula klaster tersebut mengenal BRI yakni pada 2010 saat meminjam Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan terus berangsur meningkat hingga saat ini. Pinjaman tersebut menjadi modal awal yang membuat usahanya semakin berkembang.

Wulan juga menuturkan, selama ini BRI hadir dalam rangka pendampingan, atau memantau perkembangan klaster dibarengidengan penyuluhan informasi produk-produk BRI. Ia pun berharap, pendampingan dan pemberdayaan dari BRI terus berlanjut. “Semoga kedepan peminjaman modal semakin mudah karena kami para petani salak masih membutuhkan modal,” ujarnya. (*)

INFO BISNIS – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus berupaya untuk mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) meningkatkan kapasitas usaha dan penjualan produknya. Salah satunya dilakukan dengan menyelenggarakan Bazaar UMKM BRILiaN di Kantor Pusat BRI, Jakarta, Jumat, 18 Oktober 2024.

Berbagai UMKM yang tergabung dalam klaster binaan BRI turut serta meramaikan acara. Klaster Usaha, kata Direktur Bisnis Mikro BRI Supari, merupakan pemberdayaan kepada kelompok usaha yang terbentuk berdasarkan kesamaan usaha dalam satu wilayah. “Sehingga tercipta keakraban dan kebersamaan dalam peningkatan maupun pengembangan usaha para anggotanya.”

Hingga September 2024 terdapat lebih dari 33.800 klaster usaha binaan BRI yang tergabung dalam program Klasterku Hidupku. BRI secara proaktif telah melakukan lebih dari 2.300 pemberdayaan berupa pelatihan dan bantuan sarana prasarana produksi telah diberikan.

Salah satu yang mendapatkan pemberdayaan BRI dan ikut pada ajang Bazaar UMKM BRILiaN adalah Kelompok Tani Jaya Lestari dari Desa Kutambaru, Kabupaten Karo Sumatera Utara. Kelompok ini memiliki produk unggulan berupa salak pondoh.

Wulan, sebagai anggota kelompok mengungkapkan salak pondoh tumbuh subur di Desa Kutambaru dan menjadi produk penjualan utama bagi para warga. Salak pun menjadi salah satu faktor penting dalam peningkatan perekonomian masyarakat desa di sana.

“Berawal pada tahun 2005 di kampung kami mayoritas orang-orang menanam salak. Seiring berjalannya waktu, hampir satu kampung menjadi petani salak semua,” ujarnya.

Salak yang terkenal manis ini menjadi sebuah keberhasilan budidaya dan memberikan dampak positif, menjadikan perekonomian Desa Kutambaru semakin baik. Salak pondoh yang dikembangkan oleh kelompok ini tidak hanya membantu para petani, tetapi juga menciptakan peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Dengan harga jual Rp15.000- Rp18.000 per kilogram, produk salak pondoh dari Desa Kutambaru kini semakin dikenal dan diminati di pasar lokal maupun luar daerah.

Peminat yang paling banyak yakni konsumen dalam negeri, misalnya Aceh. Tetapi salak dari kelompok ini juga diekspor keMalaysia dan Thailand. Adapun panen dilakukan setiap 2 minggu sekali dengan hasil mencapai 1-1,5 ton sehingga omzet yang dihasilkan mencapai Rp30 juta per bulan.

Wulan bercerita, awal mula klaster tersebut mengenal BRI yakni pada 2010 saat meminjam Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan terus berangsur meningkat hingga saat ini. Pinjaman tersebut menjadi modal awal yang membuat usahanya semakin berkembang.

Wulan juga menuturkan, selama ini BRI hadir dalam rangka pendampingan, atau memantau perkembangan klaster dibarengidengan penyuluhan informasi produk-produk BRI. Ia pun berharap, pendampingan dan pemberdayaan dari BRI terus berlanjut. “Semoga kedepan peminjaman modal semakin mudah karena kami para petani salak masih membutuhkan modal,” ujarnya. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Lukman F. Laisa, mengatakan pada Haji 2024 terdapat 553 kloter penerbangan, baik untuk keberangkatan maupun kepulangan. Dari total keseluruhan, setidaknya ada 157 kloter penerbangan haji yang mengalami keterlambatan atau delay.

Lukman merinci, On Time Performance (OTP) pada penerbangan haji tahun ini sebesar 86,98 persen dengan jumlah kloter yang delay sebanyak 72 kloter pada fase 1 atau keberangkatan. Sementara pada fase dua atau kepulangan, OTP sebesar 84,63 persen dengan jumlah keterlambatan sebanyak 85 kloter.

"Secara keseluruhan dapat kami sampaikan bahwa On Time Performance haji tahun 2024 ini pada kedua fase pemulangan sebesar 85,80 persen," ujar Lukman dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 28 Oktober 2024.

Ia membeberkan penyebab keterlambatan penerbangan haji pada tahun ini. Di antaranya adalah permasalahan teknis pesawat udara seperti engine terbakar, kebocoran fuel di pesawat, penggantian roda pesawat, Aircraft Auxiliary Power Unit yang bermasalah, hingga Air Conditioner (AC) pesawat yang bermasalah.

"Sehingga menyebabkan efek domino pada jadwal penerbangan selanjutnya, serta terdapat permasalahan operasional, yaitu keterlambatan yang menyebabkan perubahan slot time pada penerbangan selanjutnya," kata dia.

Ia juga menyebut bahwa selain masalah teknis, kendala operasional turut menjadi faktor penyebab keterlambatan penerbangan haji pada tahun 2024. "Rotasi pesawat, sistem makarov, gate limitation, proses keimigrasian, masalah cuaca, masalah kru, ATC clearance, jemaah sakit, seremonial, reroute dan sebagainya," tuturnya.

Karena masih terdapat 157 kloter yang mengalami keterlambatan penerbangan haji, Lukman menyampaikan beberapa evaluasi yang akan dilakukan Kementerian Perhubungan. Ia berujar akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan operator penerbangan, Kementerian Agama, dan juga Kerajaan Arab Saudi guna meningkatkan pelayanan haji di tahun berikutnya.

"Besar harapan kami atas masukan serta dukungan dari Bapak Ketua, para Wakil Ketua, dan seluruh anggota Komisi VIII DPR RI demi peningkatan pelaksanaan pelayanan angkutan haji Indonesia di tahun-tahun mendatang," katanya.

INFO BISNIS – Salak pondoh tumbuh subur di Desa Kutambaru, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Salak pondoh menjadi produk penjualan utama bagi para warga. Salak pun menjadi salah satu faktor penting dalam peningkatan perekonomian masyarakat desa di sana.

“Berawal pada tahun 2005 di kampung kami mayoritas orang-orang menanam salak. Seiring berjalannya waktu, hampir satu kampung menjadi petani salak semua UAK.” Kata Wulan, anggota Kelompok Tani Jaya Lestari.

Salak yang terkenal manis ini menjadi sebuah keberhasilan budidaya dan memberikan dampak positif, menjadikan perekonomian Desa Kutambaru semakin baik. Salak pondoh yang dikembangkan oleh kelompok ini tidak hanya membantu para petani, tetapi juga menciptakan peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Dengan harga jual Rp15.000- Rp18.000 per kilogram, produk salak pondoh dari Desa Kutambaru kini semakin dikenal dan diminati di pasar lokal maupun luar daerah.

Peminat yang paling banyak yakni konsumen dalam negeri, misalnya Aceh. Tetapi salak dari kelompok ini juga diekspor keMalaysia dan Thailand. Adapun panen dilakukan setiap 2 minggu sekali dengan hasil mencapai 1-1,5 ton sehingga omzetyang dihasilkan mencapai Rp30 juta per bulan.

Wulan bercerita, awal mula klaster tersebut mengenal BRI yakni pada 2010 saat meminjam Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan terus berangsur meningkat hingga saat ini. Pinjaman tersebut menjadi modal awal yang membuat usahanya semakin berkembang.

Wulan juga menuturkan, selama ini nyuluhan inforBRI hadir dalam rangka pendampingan, atau memantau perkembangan klaster dibarengidengan pemasi produk-produk BRI. Ia pun berharap, pendampingan dan pemberdayaan dari BRI terusberlanjut. “Semoga kedepan peminjaman modal semakin mudah karena kami para petani salak masih membutuhkan modal,” ujarnya.

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan bahwa Klaster Usaha merupakan pemberdayaan kepada kelompok usaha yang terbentuk berdasarkan kesamaan usaha dalam satu wilayah, sehinggatercipta keakraban dan kebersamaan dalam peningkatan maupunpengembangan usaha para anggotanya.

Hingga September 2024 terdapat lebih dari 33.800 klaster usahabinaan BRI yang tergabung dalam program Klasterku Hidupku. BRI sendiri secara proaktif telah melakukan lebih dari 2.300 pemberdayaan berupa pelatihan dan bantuan sarana prasaranaproduksi telah diberikan. (*)

INFO BISNIS – Salak pondoh tumbuh subur di Desa Kutambaru, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Salak pondoh menjadi produk penjualan utama bagi para warga. Salak pun menjadi salah satu faktor penting dalam peningkatan perekonomian masyarakat desa di sana.

“Berawal pada tahun 2005 di kampung kami mayoritas orang-orang menanam salak. Seiring berjalannya waktu, hampir satu kampung menjadi petani salak semua UAK.” Kata Wulan, anggota Kelompok Tani Jaya Lestari.

Salak yang terkenal manis ini menjadi sebuah keberhasilan budidaya dan memberikan dampak positif, menjadikan perekonomian Desa Kutambaru semakin baik. Salak pondoh yang dikembangkan oleh kelompok ini tidak hanya membantu para petani, tetapi juga menciptakan peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Dengan harga jual Rp15.000- Rp18.000 per kilogram, produk salak pondoh dari Desa Kutambaru kini semakin dikenal dan diminati di pasar lokal maupun luar daerah.

Peminat yang paling banyak yakni konsumen dalam negeri, misalnya Aceh. Tetapi salak dari kelompok ini juga diekspor keMalaysia dan Thailand. Adapun panen dilakukan setiap 2 minggu sekali dengan hasil mencapai 1-1,5 ton sehingga omzetyang dihasilkan mencapai Rp30 juta per bulan.

Wulan bercerita, awal mula klaster tersebut mengenal BRI yakni pada 2010 saat meminjam Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan terus berangsur meningkat hingga saat ini. Pinjaman tersebut menjadi modal awal yang membuat usahanya semakin berkembang.

Wulan juga menuturkan, selama ini nyuluhan inforBRI hadir dalam rangka pendampingan, atau memantau perkembangan klaster dibarengidengan pemasi produk-produk BRI. Ia pun berharap, pendampingan dan pemberdayaan dari BRI terusberlanjut. “Semoga kedepan peminjaman modal semakin mudah karena kami para petani salak masih membutuhkan modal,” ujarnya.

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan bahwa Klaster Usaha merupakan pemberdayaan kepada kelompok usaha yang terbentuk berdasarkan kesamaan usaha dalam satu wilayah, sehinggatercipta keakraban dan kebersamaan dalam peningkatan maupunpengembangan usaha para anggotanya.

Hingga September 2024 terdapat lebih dari 33.800 klaster usahabinaan BRI yang tergabung dalam program Klasterku Hidupku. BRI sendiri secara proaktif telah melakukan lebih dari 2.300 pemberdayaan berupa pelatihan dan bantuan sarana prasaranaproduksi telah diberikan. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Center of Reform on Economic (CORE), Eliza Mardian, menilai bahwa selama ini proyek lumbung pangan atau food estate hanya menambah beban keuangan negara. Ia menilai food estate belum memberikan dampak ekonomi positif yang signifikan. Bahkan, cenderung membebani keuangan negara dengan hasil yang kurang sepadan.

“Sejauh ini keberadaan food estate belum mempengaruhi peningkatan produksi pangan, pendapatan petani dan perekonomian lokal karena belum ada yang berhasil,” ujar Eliza ketika dihubungi pada Senin, 28 Oktober 2024.

Proyek food estate yang terus-menerus gagal ini, menurut Eliza, disebabkan oleh perencanaan yang tidak serius. Ia menyebut, bila tidak ada perubahan dalam hal perencanaan, maka kemungkinan besar food estate akan gagal kembali.

“Persoalannya ini uang rakyat harus digunakan secara bijak. Jika dalam pembangunan food estate masih tidak mengikuti kaidah ilmiah, sudah dapat dipastikan akan gagal lagi,” kata dia.

Menurut dia, anggaran food estate sebaiknya dialihkan untuk hal lain yang jauh lebih terlihat dampaknya bagi sektor pertanian. Ia mencontohkan dana alokasi khusus (DAK) tahun 2024 untuk irigasi di seluruh Indonesia dianggarkan sebesar Rp1,68 triliun. Sementara untuk jalan food estate saja sudah dianggarkan Rp1,1 triliun.

“Sebaiknya anggaran difokuskan untuk hal-hal yang memang akan signifikan meningkatkan produksi (pertanian) karena irigasi ini kunci,” ucapnya.

Senada dengan Eliza, Direktur Eksekutif Sustain (Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia), Tata Mustasya, menilai bahwa dampak dari kegagalan food estate selama ini menimbulkan kerugian ekonomi. Pada akhirnya, negara lah yang mau tidak mau menanggung beban kerugian tersebut.

“Masih ada opsi yang lebih baik bagi Indonesia untuk meningkatkan produksi pangan tanpa harus merusak lingkungan dengan ongkos yang besar,” kata akademisi UPN Veteran Jakarta tersebut ketika dihubungi, Senin, 28 Oktober 2024.

Tata juga menyebutkan, menganggap food estate sebagai jalan keluar untuk menuju kedaulatan pangan adalah kekeliruan dalam berpikir. Ia menilai, untuk mencapai kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani, model produksi pangan yang terdesentralisasi adalah pilihan yang jauh lebih baik dibanding food estate yang sentralistis.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan tetap dilanjutkan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Diana Kusumastuti, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Cipta Karya di Kementerian PUPR, menyampaikan bahwa arahan untuk melanjutkan proyek ibu kota baru tersebut merupakan arahan kepala negara.

"Kami akan melanjutkan yang sudah jalan. Kami selesaikan semuanya," kata Diana di Kompleks Istana Kepresidenan usai pelantikan, Senin, 21 Oktober 2024. "Yang baru-baru, nanti akan didiskusikan ke Otorita IKN."

Pembangunan IKN direncanakan berlangsung dalam lima tahap hingga tahun 2045 dan diperkirakan membutuhkan biaya sekitar Rp 466 triliun. Dari total anggaran tersebut, 20 persen berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan 80 persen sisanya dari sumber non-APBN. Hingga saat ini, pada tahap groundbreaking ke VII, investasi yang masuk baru mencapai Rp 58 triliun.

Pertanyaan mengenai kelanjutan proyek IKN sempat muncul karena Presiden Prabowo tidak menyinggungnya dalam pidato kenegaraan usai pelantikannya pada Minggu, 20 Oktober 2024. Namun, menurut Raja Juli Antoni, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia yang ditunjuk oleh Prabowo, presiden berkomitmen kuat untuk menyelesaikan pembangunan IKN.

"Beliau sudah berkali-kali menyampaikan akan meneruskan, bahkan akan menuntaskan," kata Raja Juli.

Sebelumnya, Raja Juli juga pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Ketika ditanya mengenai statusnya di pemerintahan baru, dia enggan memberikan keterangan lebih lanjut. “Nanti akan ada pengumuman dari Pak Presiden,” ujarnya singkat.

Prabowo Pecah Kementerian PUPR

Presiden Prabowo Subianto memecah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dibentuk era Presiden Jokowi. Presiden ke-8 yang baru dilantik Minggu, 20 Oktober 2024 itu lantas membentuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai kementerian baru di luar Kementerian Pekerjaan Umum.

Prabowo juga telah mengumumkan Maruarar Sirait sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman di Istana Negara pada Minggu malam. Maruarar merupakan politikus Partai Gerindra. Selain itu, Prabowo mengumumkan Doddy Hanggodo sebagai Menteri Pekerjaan Umum. Prabowo menyatakan pelantikan anggota kabinet akan dilaksanakan Senin pagi, 21 Oktober 2024.

Rencana Prabowo memecah PUPR dan membentuk Kementerian Perumahan sudah santer terdengar sejak sebelum ia dilantik. Hal ini seiring program Prabowo untuk membangun 3 juta rumah gratis per tahun di perkotaan dan pedesaan.

Dirjen Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Suprijanto mengatakan kementerian baru ini bakal membuat pemerintah lebih fokus menangani perumahan. Terlebih, ia mengklaim, saat bidang perumahan rakyat masih di bawah Kementerian PUPR selama dua periode Presiden Jokowi, pemerintah sudah memiliki tata kelola yang baik.

"Banyak capaian yang berhasil dilakukan. Program sejuta rumah (program Presiden Jokowi) pun tetap mencapai target," kata Iwan di kantornya, Selasa, 15 Oktober 2024.

Dalam kesempatan itu, Iwan juga berharap Kementerian Perumahan bakal diisi kalangan professional. Kalaupun politikus, ia berharap Menteri Perumahan merupakan sosok yang ahli di bidangnya.

MICHELLE GABRIELA | RIRI RAHAYU

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan tiga pedoman terbaru tentang produk perbankan syariah. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae meluncurkan tiga pedoman tersebut dalam agenda puncak Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah 2024 di Banda Aceh, Jumat, 25 Oktober 2024. Penerbitan tersebut bertujuan mengembangkan produk perbankan syariah yang punya nilai tawar lain dari perbankan konvensional.

Tiga pedoman yang diterbitkan adalah Pedoman Produk Pembiayaan Mudarabah, Pedoman Implementasi Shariah Restricted Investment Account (SRIA) dengan Akad Mudharabah Muqayyadah dan Pedoman Implementasi Cash Waqf Linked Deposit (CWLD). Dian menyampaikan langkah ini merupakan salah satu bentuk komitmen OJK menguatkan karakteristik perbankan syariah dengan strategi pengembangan keunikan produk syariah sesuai Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027.

“Pedoman Produk yang telah disusun OJK ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi industri dan pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan produk perbankan syariah sehingga memberikan kesamaan pandang dan pemahaman dalam implementasi,” kata Dian dalam keterangan tertulis pada Ahad, 27 Oktober 2024.

Adapun, produk pembiayaan mudharabah didasarkan pada bentuk kerja sama dengan konsep bagi hasil. Dian menilai karakteristik pembiayaan ini dapat memberikan konsep keadilan bagi bank dan nasabah.

Sedangkan, produk SRIA dengan akad mudharabah muqayyadah merupakan skema investasi dengan risiko ditanggung oleh investor. Dian menyampaikan hal ini adalah tindak lanjut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang membedakan antara produk investasi dan produk simpanan pada perbankan syariah.

Selanjutnya, Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) merupakan produk berbasis wakaf uang temporer. CWLD melibatkan peran nazhir (pengelola harta wakaf) wakaf uang dan bank syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dalam menyusun program wakaf.

Berdasarkan data OJK, kondisi perbankan syariah saat ini mencerminkan kondisi yang terjaga stabil dan menunjukkan pertumbuhan yang positif. Aset, Pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah masih melanjutkan catatan pertumbuhan dua digit. Per Agustus 2024, aset tumbuh sebesar 10,37 persen year on year (yoy) menjadi Rp902,39 triliun.

Sementara itu, pembiayaan tumbuh sebesar 11,65 persen yoy menjadi Rp620,33 triliun dan DPK juga tumbuh 11,42 persen yoy menjadi Rp705,18 triliun. OJK mengatakan ketahanan perbankan syariah tetap kuat, tercermin dari permodalan (CAR) yang berada di level 25,6 persen. Ketahanan ini, menurut OJK, juga didukung oleh kualitas pembiayaan yang baik dan profitabilitas yang stabil.

TEMPO.CO, Jakarta -Pengadilan Niaga atau PN Kota Semarang memutus pailit PT Sri Rejeki Isman atau Sritex setelah mengabulkan permohonan salah satu kreditur perusahaan tekstil tersebut yang meminta pembatalan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang sudah ada kesepakatan sebelumnya.

Dilansir dari Antara, Juru Bicara Pengadilan Niaga Kota Semarang Haruno Patriadi di Semarang membenarkan putusan yang mengakibatkan PT Sritex pailit, pada Rabu, 23 Oktober 2024.

Menurut dia, putusan dalam persidangan yang dipimpin Hakim Ketua Muhammad Anshar Majid tersebut mengabulkan permohonan PT Indo Bharat Rayon sebagai debitur PT Sritex.

"Mengabulkan permohonan pemohon. Membatalkan rencana perdamaian PKPU pada bulan Januari 2022," katanya, dilansir dari Antara.

Dalam putusan tersebut, kata dia, ditunjuk kurator dan hakim pengawas. "Selanjutnya kurator yang akan mengatur rapat dengan para debitur," ujarnya.

Sebelumnya, pada bulan Januari 2022 PT Sritex digugat oleh salah satu debiturnya, CV Prima Karya, yang mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Pengadilan Niaga Kota Semarang mengabulkan gugatan PKPU terhadap PT Sritex dan tiga perusahaan tekstil lainnya.

Seiring dengan berjalannya waktu, PT Sritex kembali digugat oleh PT Indo Bharat Rayon karena dianggap tidak penuhi kewajiban pembayaran utang yang sudah disepakati.

Apa itu pailit?

Dilansir dari djkn.kemenkeu.go.id, dalam dunia bisnis, istilah pailit atau kepailitan sering muncul saat sebuah perusahaan atau individu mengalami kesulitan finansial yang ekstrem. Secara umum, kepailitan adalah proses hukum yang melibatkan pelaksanaan sita umum terhadap seluruh kekayaan seorang debitur yang dinyatakan tidak mampu memenuhi kewajibannya membayar utang.

Proses kepailitan ini dilaksanakan di bawah pengawasan pengadilan niaga dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK 2004). Dalam UU tersebut, dijelaskan bahwa kepailitan bertujuan mengelola dan menyelesaikan utang debitur secara adil antara semua kreditur yang ada.

Tidak semua orang yang mengalami kesulitan keuangan otomatis dinyatakan pailit. Menurut Pasal 2 ayat (1) UUK 2004, ada dua syarat utama untuk mengajukan pernyataan pailit terhadap debitur:
1. Debitur harus memiliki dua atau lebih kreditur.
2. Debitur tidak mampu melunasi minimal satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh beberapa pihak, termasuk kreditur, debitur itu sendiri, atau pihak lain seperti Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan Jaksa atas nama kepentingan umum. Jika permohonan ini diajukan ke Pengadilan Niaga, pengadilan wajib mengeluarkan putusan selambat-lambatnya 60 hari setelah tanggal pendaftaran.

Kepailitan tidak hanya menghilangkan hak debitur untuk mengelola hartanya sendiri, tetapi juga memberikan dampak hukum besar pada kewenangannya atas aset yang dimiliki. Dalam kasus kepailitan, kewenangan untuk mengurus dan membereskan kekayaan debitur diserahkan sepenuhnya kepada kurator yang bekerja di bawah pengawasan hakim. Kurator bertugas untuk memaksimalkan aset yang ada agar kreditur dapat menerima pembayaran yang adil.

Di sinilah tindakan yang disebut Actio Paulina berperan. Ini adalah tindakan kurator yang dapat meminta pembatalan atas transaksi yang dilakukan debitur pailit jika transaksi tersebut berpotensi merugikan kreditur atau mengurangi aset yang dimiliki.

Pembatalan ini hanya dapat dilakukan jika terbukti bahwa debitur atau pihak lain yang terlibat dalam transaksi tersebut mengetahui bahwa tindakan tersebut dapat merugikan kreditur.

Setelah dinyatakan pailit, debitur hanya dapat melakukan tindakan hukum yang dapat menambah nilai aset atau mendatangkan keuntungan untuk mendukung pelunasan utang. Tindakan yang dianggap merugikan harta pailit atau menguntungkan pihak tertentu tanpa dasar dapat dibatalkan atas permintaan kurator.

Contohnya, pemberian hibah oleh debitur dapat dibatalkan jika terbukti bahwa tindakan tersebut bisa merugikan kreditur. Selain itu, pembayaran utang yang dilakukan oleh debitur sebelum proses pailit dapat dibatalkan jika terbukti ada niat untuk menguntungkan kreditur tertentu lebih dari kreditur lainnya.

TEMPO.CO, Jakarta -Pengadilan Niaga atau PN Kota Semarang memutus pailit PT Sri Rejeki Isman atau Sritex setelah mengabulkan permohonan salah satu kreditur perusahaan tekstil tersebut yang meminta pembatalan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang sudah ada kesepakatan sebelumnya.

Dilansir dari Antara, Juru Bicara Pengadilan Niaga Kota Semarang Haruno Patriadi di Semarang membenarkan putusan yang mengakibatkan PT Sritex pailit, pada Rabu, 23 Oktober 2024.

Menurut dia, putusan dalam persidangan yang dipimpin Hakim Ketua Muhammad Anshar Majid tersebut mengabulkan permohonan PT Indo Bharat Rayon sebagai debitur PT Sritex.

"Mengabulkan permohonan pemohon. Membatalkan rencana perdamaian PKPU pada bulan Januari 2022," katanya, dilansir dari Antara.

Dalam putusan tersebut, kata dia, ditunjuk kurator dan hakim pengawas. "Selanjutnya kurator yang akan mengatur rapat dengan para debitur," ujarnya.

Sebelumnya, pada bulan Januari 2022 PT Sritex digugat oleh salah satu debiturnya, CV Prima Karya, yang mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Pengadilan Niaga Kota Semarang mengabulkan gugatan PKPU terhadap PT Sritex dan tiga perusahaan tekstil lainnya.

Seiring dengan berjalannya waktu, PT Sritex kembali digugat oleh PT Indo Bharat Rayon karena dianggap tidak penuhi kewajiban pembayaran utang yang sudah disepakati.

Apa itu pailit?

Dilansir dari djkn.kemenkeu.go.id, dalam dunia bisnis, istilah pailit atau kepailitan sering muncul saat sebuah perusahaan atau individu mengalami kesulitan finansial yang ekstrem. Secara umum, kepailitan adalah proses hukum yang melibatkan pelaksanaan sita umum terhadap seluruh kekayaan seorang debitur yang dinyatakan tidak mampu memenuhi kewajibannya membayar utang.

Proses kepailitan ini dilaksanakan di bawah pengawasan pengadilan niaga dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK 2004). Dalam UU tersebut, dijelaskan bahwa kepailitan bertujuan mengelola dan menyelesaikan utang debitur secara adil antara semua kreditur yang ada.

Tidak semua orang yang mengalami kesulitan keuangan otomatis dinyatakan pailit. Menurut Pasal 2 ayat (1) UUK 2004, ada dua syarat utama untuk mengajukan pernyataan pailit terhadap debitur:
1. Debitur harus memiliki dua atau lebih kreditur.
2. Debitur tidak mampu melunasi minimal satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh beberapa pihak, termasuk kreditur, debitur itu sendiri, atau pihak lain seperti Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan Jaksa atas nama kepentingan umum. Jika permohonan ini diajukan ke Pengadilan Niaga, pengadilan wajib mengeluarkan putusan selambat-lambatnya 60 hari setelah tanggal pendaftaran.

Kepailitan tidak hanya menghilangkan hak debitur untuk mengelola hartanya sendiri, tetapi juga memberikan dampak hukum besar pada kewenangannya atas aset yang dimiliki. Dalam kasus kepailitan, kewenangan untuk mengurus dan membereskan kekayaan debitur diserahkan sepenuhnya kepada kurator yang bekerja di bawah pengawasan hakim. Kurator bertugas untuk memaksimalkan aset yang ada agar kreditur dapat menerima pembayaran yang adil.

Di sinilah tindakan yang disebut Actio Paulina berperan. Ini adalah tindakan kurator yang dapat meminta pembatalan atas transaksi yang dilakukan debitur pailit jika transaksi tersebut berpotensi merugikan kreditur atau mengurangi aset yang dimiliki.

Pembatalan ini hanya dapat dilakukan jika terbukti bahwa debitur atau pihak lain yang terlibat dalam transaksi tersebut mengetahui bahwa tindakan tersebut dapat merugikan kreditur.

Setelah dinyatakan pailit, debitur hanya dapat melakukan tindakan hukum yang dapat menambah nilai aset atau mendatangkan keuntungan untuk mendukung pelunasan utang. Tindakan yang dianggap merugikan harta pailit atau menguntungkan pihak tertentu tanpa dasar dapat dibatalkan atas permintaan kurator.

Contohnya, pemberian hibah oleh debitur dapat dibatalkan jika terbukti bahwa tindakan tersebut bisa merugikan kreditur. Selain itu, pembayaran utang yang dilakukan oleh debitur sebelum proses pailit dapat dibatalkan jika terbukti ada niat untuk menguntungkan kreditur tertentu lebih dari kreditur lainnya.