TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membongkar tindak pidana pertanahan di Kota dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan kasus ini telah mengakibatkan kerugian masyarakat dan negara senilai Rp 3,65 triliun.

“Yang pertama, kita menyelamatkan masyarakat dari ketidakadilan. Yang kedua, mencegah semakin berkembangnya situasi yang tidak menentu. Dampaknya bukan hanya ekonomi, tapi juga sosial,” kata AHY dalam konferensi pers yang berlangsung di Mapolda Jawa Barat, pada Jumat, 18 Oktober 2024, seperti dikutip dalam keterangan tertulis.

AHY mengatakan lokasi tanah yang menjadi target mafia ini sangat strategis. Dia mengatakan tanah ini bisa bernilai tinggi kalau dikembangkan.

Tak hanya itu, AHY menyebut kasus di Dago Elos, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan modus operandi pemalsuan surat dan/atau memasukan keterangan palsu ke dalam suatu Akta Otentik. Lokasi objek bidang tanah yang menjadi persoalan ini merupakan bagian wilayah metropolitan dan salah satu wilayah strategis, sehingga total kerugian yang diselamatkan pada kasus ini sebesar Rp 3,6 triliun.

Kasus lainnya terjadi di Kabupaten Bandung dengan modus operandi pemalsuan surat, penipuan, dan penggelapan jasa pengurusan perizinan pembangunan perumahan. Lokasi objek bidang tanah akan dibangun sejumlah 264 unit rumah, sehingga total kerugian yang dapat diselamatkan pada kasus ini sebesar Rp 51,3 miliar

Pemberantasan mafia tanah telah dilaksanakan di berbagai daerah oleh Kementerian ATR/BPN melalui Satgas Anti-Mafia Tanah yang berkolaborasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, serta pemerintah daerah (Pemda), serta peran aktif masyarakat.

Selanjutnya: “Bagi kami, satu rupiah pun harus dipertanggungjawabkan...."

• 1
• 2
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terpopuler ekonomi dan bisnis hingga Jumat malam, 18 Oktober 2024 dimulai dari dalam tiga hari ini, dua politisi top sama-sama meraih gelar doktor di Sekolah Kajian Strategic dan Global (SKSG) Universitas Indonesia. Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadila, meraih gelar doktor pada Rabu, 16 Oktober 2024, sementara Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto lulus program doktoral pada Jumat.

Disusul, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri pembacaan sumpah jabatan lima Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Kelima anggota BPK terpilih periode 2024-2029 mengucapkan sumpah jabatan pada Kamis, 17 Oktober 2024 di Gedung Mahkamah Agung.

Selanjutnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut akan menambah kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) rumah model Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). Penambahan kuota menurutnya bakal didongkrak hingga sekitar 36 ribu unit rumah KPR jenis FLPP.

Berikutnya, sebanyak 70 nasabah korban PT Asuransi Jiwasraya yang tergabung dalam Konsolidasi Nasional Nasabah Korban Jiwasraya (Konsolnas Jiwasraya) mengajukan somasi kedua kepada Direktur Utama IFG Life, Hexana Tri Sasongko pada Rabu,16 Oktober 2024.

Terakhir, Center of Economic and Law Studies (Celios) membuat laporan soal gambaran gaji dan tunjangan para menteri, wakil menteri, maupun kepala badan di kabinet Prabowo-Gibran. Berdasarkan laporan tersebut, Celios menaksir, kabinet baru bisa menghabiskan dana hingga Rp 777 miliar per tahunnya. Lantaran Prabowo membentuk kabinet gemuk.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Sama-sama Lulus dari SKSG UI, Kenapa Gelar Doktor Bahlil Disorot....

<!--more-->

1. Sama-sama Lulus dari SKSG UI, Kenapa Gelar Doktor Bahlil Disorot sedangkan Hasto Tidak?

Dalam tiga hari ini, dua politisi top sama-sama meraih gelar doktor di Sekolah Kajian Strategic dan Global (SKSG) Universitas Indonesia. Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadila, meraih gelar doktor pada Rabu, 16 Oktober 2024, sementara Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto lulus program doktoral pada Jumat.

Bahlil, yang kini menjadi Menteri ESDM dan bakal kembali masuk kabinet dalam pemerintahannya Presiden Prabowo, menulis disertasi bertajuk “Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Bekerkelanjutan di Indonesia”.

Bahlil mengatakan ia menemukan masyarakat lokal di sekitar tambang belum mendapatkan manfaat dari hilirisasi.

“Memang penelitian saya, hilirisasi itu yang mendapat manfaat paling besar sekarang ini adalah investor dan pemerintah pusat,” kata Bahlil saat memberi kuliah di Universitas Paramadina, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 27 Juli 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Pesan Sri Mulyani ke Lima Anggota BPK Terpilih: Pastikan Tiap-tiap Rupiah APBN untuk Menyejahterakakan Rakyat

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri pembacaan sumpah jabatan lima Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Kelima anggota BPK terpilih periode 2024-2029 mengucapkan sumpah jabatan pada Kamis, 17 Oktober 2024 di Gedung Mahkamah Agung.

Bendahara negara mengucapkan selamat mengemban amanah dalam menjaga keuangan. "Mari terus berkolaborasi dan bersinergi dalam memastikan tiap-tiap rupiah APBN digunakan sebaik-baiknya untuk membangun, menjaga dan menyejahterakan rakyat," tulis Sri Mulyani di akun instagram resminya, Kamis, 17 Oktober 2024.

Pembacaan sumpah dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Sunarto. Menyitir laman resmi BPK, pengucapan sumpah dilakukan di Gedung MA. Pengucapan sumpah dilakukan sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Sri Mulyani Sebut akan Tambah Kuota Rumah KPR bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah....

<!--more-->

3. Sri Mulyani Sebut akan Tambah Kuota Rumah KPR bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut akan menambah kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) rumah model Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). Penambahan kuota menurutnya bakal didongkrak hingga sekitar 36 ribu unit rumah KPR jenis FLPP.

“FLPP ini sekali lagi untuk masyarakat berpendapatan atau berpengadilan rendah, kuotanya naik dari 166 ribu unit rumah, naik menjadi 200 ribu unit rumah,” ucap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK IV Tahun 2024, Jumat, 18 Oktober 2024 di Gedung Bank Indonesia (BI).

Kebijakan tersebut, kata Sri Mulyani, dilakukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa mendapatkan tempat tinggal atau rumah layak huni. Selain itu, hal ini juga diharapkan bisa menjadi stimulus untuk menaikkan angka penjualan dan menjaga inflasi. “Kebijakan tersebut tentu di dalam rangka untuk memberikan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah,” ujarnya.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. 70 Korban Jiwasraya Kirim Somasi Kedua ke Dirut IFG Life, Tuntut Pengembalian Dana Rp205 Miliar

Sebanyak 70 nasabah korban PT Asuransi Jiwasraya yang tergabung dalam Konsolidasi Nasional Nasabah Korban Jiwasraya (Konsolnas Jiwasraya) mengajukan somasi kedua kepada Direktur Utama IFG Life, Hexana Tri Sasongko pada Rabu,16 Oktober 2024. Perwakilan tim hukum Konsolnas Jiwasraya, Otto Cornelis (OC) Kaligis, mengatakan pihaknya kembali menuntut pengembalian uang sebesar Rp205,78 miliar.

“Pada 30 September 2024, kami telah mengirimkan somasi dan surat tersebut telah diterima berdasarkan tanda terima. Akan tetapi, hingga saat ini tidak ada tanggapan atas somasi tersebut,” kata OC Kaligis, dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Kamis, 17 Oktoberfest 2024.

OC Kaligis menegaskan, jiwa dalam waktu tujuh hari tidak ada pembayaran senilai tuntutan, pihanya akan menempuh jalur hukum. Selain itu, juga mengajukan permohonan penyitaan terhadap aset-aset sebagai jaminan pembayaran kepada 70 korban.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Ekonom Sebut Kabinet Gemuk Prabowo akan Habiskan Rp 777 Miliar....

<!--more-->

5. Ekonom Sebut Kabinet Gemuk Prabowo akan Habiskan Rp 777 Miliar per Tahun untuk Gaji dan Tunjangan

Center of Economic and Law Studies (Celios) membuat laporan soal gambaran gaji dan tunjangan para menteri, wakil menteri, maupun kepala badan di kabinet Prabowo-Gibran. Berdasarkan laporan tersebut, Celios menaksir, kabinet baru bisa menghabiskan dana hingga Rp 777 miliar per tahunnya. Lantaran Prabowo membentuk kabinet gemuk.

“Semakin banyaknya wakil menteri yang diangkat berarti akan meningkatkan belanja negara, termasuk gaji para staf pendukung, pengadaan mobil dinas, fasilitas kantor, hingga pembayaran gaji pensiun bagi menteri dan wakil menteri tersebut,” kata Peneliti Celios, Galau D. Muhammad, dalam laporan yang diterima Tempo pada Jumat, 18 Oktober 2024.

Dalam laporan tersebut, Celios mengasumsikan gaji dan tunjangan menteri sebesar Rp 150 juta per bulan. Sedangkan, gaji dan tunjangan wakil menteri sebesar Rp 100 juta per bulan. Celios mengasumsikan anggaran operasional per orang di kabinet Rp 500 juta per bulannya, maka, dalam 5 tahun mendatang peningkatan anggaran bisa mencapai Rp 1,95 triliun.

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terpopuler ekonomi dan bisnis hingga Jumat malam, 18 Oktober 2024 dimulai dari dalam tiga hari ini, dua politisi top sama-sama meraih gelar doktor di Sekolah Kajian Strategic dan Global (SKSG) Universitas Indonesia. Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadila, meraih gelar doktor pada Rabu, 16 Oktober 2024, sementara Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto lulus program doktoral pada Jumat.

Disusul, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri pembacaan sumpah jabatan lima Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Kelima anggota BPK terpilih periode 2024-2029 mengucapkan sumpah jabatan pada Kamis, 17 Oktober 2024 di Gedung Mahkamah Agung.

Selanjutnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut akan menambah kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) rumah model Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). Penambahan kuota menurutnya bakal didongkrak hingga sekitar 36 ribu unit rumah KPR jenis FLPP.

Berikutnya, sebanyak 70 nasabah korban PT Asuransi Jiwasraya yang tergabung dalam Konsolidasi Nasional Nasabah Korban Jiwasraya (Konsolnas Jiwasraya) mengajukan somasi kedua kepada Direktur Utama IFG Life, Hexana Tri Sasongko pada Rabu,16 Oktober 2024.

Terakhir, Center of Economic and Law Studies (Celios) membuat laporan soal gambaran gaji dan tunjangan para menteri, wakil menteri, maupun kepala badan di kabinet Prabowo-Gibran. Berdasarkan laporan tersebut, Celios menaksir, kabinet baru bisa menghabiskan dana hingga Rp 777 miliar per tahunnya. Lantaran Prabowo membentuk kabinet gemuk.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Sama-sama Lulus dari SKSG UI, Kenapa Gelar Doktor Bahlil Disorot....

<!--more-->

1. Sama-sama Lulus dari SKSG UI, Kenapa Gelar Doktor Bahlil Disorot sedangkan Hasto Tidak?

Dalam tiga hari ini, dua politisi top sama-sama meraih gelar doktor di Sekolah Kajian Strategic dan Global (SKSG) Universitas Indonesia. Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadila, meraih gelar doktor pada Rabu, 16 Oktober 2024, sementara Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto lulus program doktoral pada Jumat.

Bahlil, yang kini menjadi Menteri ESDM dan bakal kembali masuk kabinet dalam pemerintahannya Presiden Prabowo, menulis disertasi bertajuk “Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Bekerkelanjutan di Indonesia”.

Bahlil mengatakan ia menemukan masyarakat lokal di sekitar tambang belum mendapatkan manfaat dari hilirisasi.

“Memang penelitian saya, hilirisasi itu yang mendapat manfaat paling besar sekarang ini adalah investor dan pemerintah pusat,” kata Bahlil saat memberi kuliah di Universitas Paramadina, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 27 Juli 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Pesan Sri Mulyani ke Lima Anggota BPK Terpilih: Pastikan Tiap-tiap Rupiah APBN untuk Menyejahterakakan Rakyat

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri pembacaan sumpah jabatan lima Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Kelima anggota BPK terpilih periode 2024-2029 mengucapkan sumpah jabatan pada Kamis, 17 Oktober 2024 di Gedung Mahkamah Agung.

Bendahara negara mengucapkan selamat mengemban amanah dalam menjaga keuangan. "Mari terus berkolaborasi dan bersinergi dalam memastikan tiap-tiap rupiah APBN digunakan sebaik-baiknya untuk membangun, menjaga dan menyejahterakan rakyat," tulis Sri Mulyani di akun instagram resminya, Kamis, 17 Oktober 2024.

Pembacaan sumpah dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Sunarto. Menyitir laman resmi BPK, pengucapan sumpah dilakukan di Gedung MA. Pengucapan sumpah dilakukan sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Sri Mulyani Sebut akan Tambah Kuota Rumah KPR bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah....

<!--more-->

3. Sri Mulyani Sebut akan Tambah Kuota Rumah KPR bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut akan menambah kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) rumah model Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). Penambahan kuota menurutnya bakal didongkrak hingga sekitar 36 ribu unit rumah KPR jenis FLPP.

“FLPP ini sekali lagi untuk masyarakat berpendapatan atau berpengadilan rendah, kuotanya naik dari 166 ribu unit rumah, naik menjadi 200 ribu unit rumah,” ucap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK IV Tahun 2024, Jumat, 18 Oktober 2024 di Gedung Bank Indonesia (BI).

Kebijakan tersebut, kata Sri Mulyani, dilakukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa mendapatkan tempat tinggal atau rumah layak huni. Selain itu, hal ini juga diharapkan bisa menjadi stimulus untuk menaikkan angka penjualan dan menjaga inflasi. “Kebijakan tersebut tentu di dalam rangka untuk memberikan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah,” ujarnya.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. 70 Korban Jiwasraya Kirim Somasi Kedua ke Dirut IFG Life, Tuntut Pengembalian Dana Rp205 Miliar

Sebanyak 70 nasabah korban PT Asuransi Jiwasraya yang tergabung dalam Konsolidasi Nasional Nasabah Korban Jiwasraya (Konsolnas Jiwasraya) mengajukan somasi kedua kepada Direktur Utama IFG Life, Hexana Tri Sasongko pada Rabu,16 Oktober 2024. Perwakilan tim hukum Konsolnas Jiwasraya, Otto Cornelis (OC) Kaligis, mengatakan pihaknya kembali menuntut pengembalian uang sebesar Rp205,78 miliar.

“Pada 30 September 2024, kami telah mengirimkan somasi dan surat tersebut telah diterima berdasarkan tanda terima. Akan tetapi, hingga saat ini tidak ada tanggapan atas somasi tersebut,” kata OC Kaligis, dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Kamis, 17 Oktoberfest 2024.

OC Kaligis menegaskan, jiwa dalam waktu tujuh hari tidak ada pembayaran senilai tuntutan, pihanya akan menempuh jalur hukum. Selain itu, juga mengajukan permohonan penyitaan terhadap aset-aset sebagai jaminan pembayaran kepada 70 korban.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Ekonom Sebut Kabinet Gemuk Prabowo akan Habiskan Rp 777 Miliar....

<!--more-->

5. Ekonom Sebut Kabinet Gemuk Prabowo akan Habiskan Rp 777 Miliar per Tahun untuk Gaji dan Tunjangan

Center of Economic and Law Studies (Celios) membuat laporan soal gambaran gaji dan tunjangan para menteri, wakil menteri, maupun kepala badan di kabinet Prabowo-Gibran. Berdasarkan laporan tersebut, Celios menaksir, kabinet baru bisa menghabiskan dana hingga Rp 777 miliar per tahunnya. Lantaran Prabowo membentuk kabinet gemuk.

“Semakin banyaknya wakil menteri yang diangkat berarti akan meningkatkan belanja negara, termasuk gaji para staf pendukung, pengadaan mobil dinas, fasilitas kantor, hingga pembayaran gaji pensiun bagi menteri dan wakil menteri tersebut,” kata Peneliti Celios, Galau D. Muhammad, dalam laporan yang diterima Tempo pada Jumat, 18 Oktober 2024.

Dalam laporan tersebut, Celios mengasumsikan gaji dan tunjangan menteri sebesar Rp 150 juta per bulan. Sedangkan, gaji dan tunjangan wakil menteri sebesar Rp 100 juta per bulan. Celios mengasumsikan anggaran operasional per orang di kabinet Rp 500 juta per bulannya, maka, dalam 5 tahun mendatang peningkatan anggaran bisa mencapai Rp 1,95 triliun.

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta -Kementerian Pertanian lagi-lagi tersandung kasus korupsi. Kali ini, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mencopot tiga pegawai dengan jabatan eselon II dan III karena meminta komisi hingga Rp10 miliar dari proyek-proyek yang masuk ke Kementerian Pertanian (Kementan).

Dikutip dari Antara, Amran menjelaskan bahwa ketiga oknum tersebut meminta komisi 25 persen dari pengusaha apabila proyek yang ditawarkan berhasil masuk Kementan. "Hari ini kami copot yang bersangkutan. Non aktif, bisa saja pemecatan," kata Amran usai menghadiri Coffee Morning bersama media di Kantor Kementan Jakarta, Kamis, 17 Oktober 2024.

Lebih lanjut, Amran menyebut masalah ini sudah diserahkan ke pihak berwenang. Ia juga mengungkapkan ketiga orang tersebut ternyata sudah berulang kali melakukan penyelewengan di lingkungan Kementan.

Amran yang menjabat sebagai Mentan sejak 2023 itu menegaskan bahwa pihaknya tidak akan pernah berkompromi dengan pegawai yang melakukan korupsi di Kementan. Ia juga mengaku selalu membawa surat dengan format pemecatan atau pemberhentian dan skorsing yang dapat langsung diberikan bila terjadi pelanggaran serupa.

"Nggak ada kompromi bagi yang melakukan korupsi di Kementerian Pertanian selama kami masih ditakdirkan di sini. Itu nggak ada kompromi bagi dia seperti dulu saat kami menjabat 5 tahun lalu," ujarnya.

Amran pun menekankan kasus yang terjadi saat ini tidak berkaitan dengan korupsi mantan Menteri Pertanian sebelumnya, Syahrul Yasin Limpo. "Dia tidak berhubungan dengan kasus-kasus kemarin, dia berdiri sendiri dan dia rupanya sudah lama melakukan. Menurut pengakuan dia," ucap Amran Sulaiman.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) banyak disorot karena kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) dalam perkara kasus pemerasan di Kementerian Pertanian. Ia pun telah divonis 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta dengan ketentuan jika tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan 4 bulan. SYL Hakim juga diharuskan membayar uang pengganti Rp 44,2 miliar dan uang senilai US$ 30 ribu sesuai tuntutan Jaksa KPK di perkara korupsi Kementan.

Tak hanya itu, per 12 Agustus 2024 lalu KPK juga telah memulai penyidikan untuk dugaan korupsi di Kementan untuk pengadaan X-ray statis, mobile X-ray, dan X-ray trailer atau kontainer pada Badan Karantina Pertanian pada 2021.

TEMPO.CO, Jakarta -Kementerian Pertanian lagi-lagi tersandung kasus korupsi. Kali ini, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mencopot tiga pegawai dengan jabatan eselon II dan III karena meminta komisi hingga Rp10 miliar dari proyek-proyek yang masuk ke Kementerian Pertanian (Kementan).

Dikutip dari Antara, Amran menjelaskan bahwa ketiga oknum tersebut meminta komisi 25 persen dari pengusaha apabila proyek yang ditawarkan berhasil masuk Kementan. "Hari ini kami copot yang bersangkutan. Non aktif, bisa saja pemecatan," kata Amran usai menghadiri Coffee Morning bersama media di Kantor Kementan Jakarta, Kamis, 17 Oktober 2024.

Lebih lanjut, Amran menyebut masalah ini sudah diserahkan ke pihak berwenang. Ia juga mengungkapkan ketiga orang tersebut ternyata sudah berulang kali melakukan penyelewengan di lingkungan Kementan.

Amran yang menjabat sebagai Mentan sejak 2023 itu menegaskan bahwa pihaknya tidak akan pernah berkompromi dengan pegawai yang melakukan korupsi di Kementan. Ia juga mengaku selalu membawa surat dengan format pemecatan atau pemberhentian dan skorsing yang dapat langsung diberikan bila terjadi pelanggaran serupa.

"Nggak ada kompromi bagi yang melakukan korupsi di Kementerian Pertanian selama kami masih ditakdirkan di sini. Itu nggak ada kompromi bagi dia seperti dulu saat kami menjabat 5 tahun lalu," ujarnya.

Amran pun menekankan kasus yang terjadi saat ini tidak berkaitan dengan korupsi mantan Menteri Pertanian sebelumnya, Syahrul Yasin Limpo. "Dia tidak berhubungan dengan kasus-kasus kemarin, dia berdiri sendiri dan dia rupanya sudah lama melakukan. Menurut pengakuan dia," ucap Amran Sulaiman.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) banyak disorot karena kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) dalam perkara kasus pemerasan di Kementerian Pertanian. Ia pun telah divonis 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta dengan ketentuan jika tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan 4 bulan. SYL Hakim juga diharuskan membayar uang pengganti Rp 44,2 miliar dan uang senilai US$ 30 ribu sesuai tuntutan Jaksa KPK di perkara korupsi Kementan.

Tak hanya itu, per 12 Agustus 2024 lalu KPK juga telah memulai penyidikan untuk dugaan korupsi di Kementan untuk pengadaan X-ray statis, mobile X-ray, dan X-ray trailer atau kontainer pada Badan Karantina Pertanian pada 2021.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut akan menambah kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) rumah model Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). Penambahan kuota menurutnya bakal didongkrak hingga sekitar 36 ribu unit rumah KPR jenis FLPP.

“FLPP ini sekali lagi untuk masyarakat berpendapatan atau berpengadilan rendah, kuotanya naik dari 166 ribu unit rumah, naik menjadi 200 ribu unit rumah,” ucap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK IV Tahun 2024, Jumat, 18 Oktober 2024 di Gedung Bank Indonesia (BI).

Kebijakan tersebut, kata Sri Mulyani, dilakukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa mendapatkan tempat tinggal atau rumah layak huni. Selain itu, hal ini juga diharapkan bisa menjadi stimulus untuk menaikkan angka penjualan dan menjaga inflasi. “Kebijakan tersebut tentu di dalam rangka untuk memberikan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah,” ujarnya.

Sri Mulyani juga menyebutkan ada kebijakan lain yang dibuat untuk mempermudah masyarakat agar bisa mendapatkan rumah. Pemerintah, kata Sri Mulyani, akan memberikan relaksasi pajak pembelian rumah dengan Pajak Ditanggung Pemerintah atau PTP akan ditanggung pemerintah 100 persen. “DTP PPN-nya untuk sektor perumahan ini yang tadinya hanya 50 persen dari harga beli rumah, sekarang ditanggung pemerintahnya adalah 100 persen sampai dengan akhir 2024,” kata eks Direktur Bank Dunia tersebut.

Sebelumnya, dalam kesempatan terpisah, Ketua satuan tugas (satgas) perumahan pemerintahan Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, menyebutkan, ada sekitar 27 juta rumah tidak layak huni (RTLH) yang ditinggali oleh masyarakat Indonesia. Rumah-rumah tersebut, kata Hashim, terlihat seperti gubuk yang kumuh. Tidak ada lantai, tidak ada air bersih, dan tidak ada listrik.

Prabowo Subianto sendiri sebelumnya juga pernah menjanjikan adanya proyek tiga juta rumah setiap tahun pada masa pemerintahannya. Dua juta unit rumah akan dibangun di pedesaan dan satu juta unit apartemen di perkotaan. Program tersebut diperkirakan akan menyedot anggaran sebesar Rp 60 triliun.

M. Rizki Yusrial ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia akan menggratiskan biaya jasa atau merchant discount rate (MDR) untuk transaksi Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS bagi pedagang, hingga Rp 500 ribu. Hal itu disampaikan Gubernur BI, Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati di Gedung BI.

Perry mengatakan alasan penerapan kebijakan tersebut untuk memperkuat perluasan akseptasi digitalisasi. “Kami arahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan konsumsi masyarakat,” ujarnya di Gedung Bank Indonesia, Jumat, 18 Oktober 2024.

Mulanya penerapan nol persen biaya MDR QRIS hanya untuk transaksi Rp 100 ribu, kini nilainya ditingkatkan. Artinya, untuk transaksi di atas Rp 500 ribu baru dikenakan biaya merchant. Perry mengatakan bebas biaya bagi Usaha Mikro (UMI) ini berlaku efektif mulai 1 Desember 2024, untuk menopang daya beli masyarakat kelas menengah bawah.

Bank Indonesia menurut Perry, saat ini sedang mengkaji kebijakan-kebijakan penggunaan QRIS untuk segmen-segmen usaha lain. Biaya untuk transaksi pembayaran retail akan dbuat murah. “Sehingga kemudian mempermudah, memperlancar dan mendorong konsumsi tadi, itulah kebijakan pricing di sistem pembayaran,” ujarnya.

Kebijakan di sistem pembayaran digital lain adalah memastikan infrastruktur pembayaran retail melaui BI Fast maupun juga whole-sale Real Time Gross Settlement atau RTGS, tetap aman dan melayani masyarakat. Jasa digitalisasi sistem pembayaran juga diarahkan untuk terus mendukung elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah termasuk kartu kredit indonesia segmen pemerintah yang diperluas dengan nirsentuh dan elektronisasi program-program perlinsos oleh pemerintah.

Bank Indonesia mencatat transaksi QRIS terus tumbuh pesat. Pada triwulan III 2024, transaksi tumbuh sebesar 209,61 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Jumlah penggunanya mencapai 53,3 juta dan jumlah merchant 34,23 juta. Sementara dari pengelolaan uang Rupiah, jumlah Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) tumbuh 9,96 persen yoy menjadi Rp 1.057,4 triliun.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, belum mau memberikan jawaban soal kemungkinan dirinya kembali menjadi Menteri Keuangan (Menkeu). Padahal, setelah dirinya mendatangi kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara pada Senin, 14 Oktober lalu, pasar menyambutnya dengan sentimen positif.

“Saya berharap teman-teman media tetap sabar saja ya untuk beberapa pertanyaan yang menyangkut kabinet karena itu pada tempatnya nanti yang disampaikan oleh Bapak Prabowo,” ucapnya dalam sesi tanya jawab Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK IV Tahun 2024, Jumat, 18 Oktober 2024 di Gedung Bank Indonesia (BI).

Kepastian soal kabar tersebut, menurut Sri Mulyani, akan segera diketahui setelah Prabowo dan Gibran dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden yang baru. Menurut Sri Mulyani, pengumuman kabinet akan dilangsungkan pada malam setelah pelantikan atau esoknya pada Senin, 21 Oktober 2024. “Sabar sedikit aja ya, (mungkin) Ahad malam dan Senin (diumumkan),” ucapnya.

Jumat kemarin, Sri Mulyani kembali berpamitan dengan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) lainnya, yaitu Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Lantaran, agenda hari itu merupakan agenda terakhir dari KSSK di masa kepemimpinan presiden Joko Widodo. “Nanti pertemuan KSSK selanjutnya yang dijadwalkan pada Januari, tentu dengan kabinet baru, Menteri Keuangan baru,” ujarnya,

Saat nama Sri Mulyani mencuat bakal kembali menjabat sebagai mneteri keuangan, pasar menyambut positif. Chief Economist & Head of Research Mirae Asset Sekuritas, Rully Arya Wisnubroto, mengatakan pemanggilan kembali Sri Mulyani untuk mengisi pos Menkeu dalam kabinet Prabowo-Gibran adalah suatu kejutan yang positif.

Potensi kembalinya Sri Mulyani dalam kabinet juga mendapat respon positif dari pasar, baik pasar uang maupun pasar saham. Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto, mengatakan Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG akan kembali menguat menyusul peluang kembalinya Sri Mulyani.

Analis sekaligus Direktur PT Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi, juga memprediksi penguatan nilai tukar rupiah akan terus berlanjut, meskipun beberapa mata uang lain cenderung melemah. Hal ini, kata Ibrahim, dipengaruhi oleh momen pemanggilan Sri Mulyani oleh Prabowo Subianto yang menunjukkan tanda-tanda dirinya kembali dipercaya sebagai Menkeu.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, belum mau memberikan jawaban soal kemungkinan dirinya kembali menjadi Menteri Keuangan (Menkeu). Padahal, setelah dirinya mendatangi kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara pada Senin, 14 Oktober lalu, pasar menyambutnya dengan sentimen positif.

“Saya berharap teman-teman media tetap sabar saja ya untuk beberapa pertanyaan yang menyangkut kabinet karena itu pada tempatnya nanti yang disampaikan oleh Bapak Prabowo,” ucapnya dalam sesi tanya jawab Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK IV Tahun 2024, Jumat, 18 Oktober 2024 di Gedung Bank Indonesia (BI).

Kepastian soal kabar tersebut, menurut Sri Mulyani, akan segera diketahui setelah Prabowo dan Gibran dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden yang baru. Menurut Sri Mulyani, pengumuman kabinet akan dilangsungkan pada malam setelah pelantikan atau esoknya pada Senin, 21 Oktober 2024. “Sabar sedikit aja ya, (mungkin) Ahad malam dan Senin (diumumkan),” ucapnya.

Jumat kemarin, Sri Mulyani kembali berpamitan dengan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) lainnya, yaitu Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Lantaran, agenda hari itu merupakan agenda terakhir dari KSSK di masa kepemimpinan presiden Joko Widodo. “Nanti pertemuan KSSK selanjutnya yang dijadwalkan pada Januari, tentu dengan kabinet baru, Menteri Keuangan baru,” ujarnya,

Saat nama Sri Mulyani mencuat bakal kembali menjabat sebagai mneteri keuangan, pasar menyambut positif. Chief Economist & Head of Research Mirae Asset Sekuritas, Rully Arya Wisnubroto, mengatakan pemanggilan kembali Sri Mulyani untuk mengisi pos Menkeu dalam kabinet Prabowo-Gibran adalah suatu kejutan yang positif.

Potensi kembalinya Sri Mulyani dalam kabinet juga mendapat respon positif dari pasar, baik pasar uang maupun pasar saham. Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto, mengatakan Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG akan kembali menguat menyusul peluang kembalinya Sri Mulyani.

Analis sekaligus Direktur PT Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi, juga memprediksi penguatan nilai tukar rupiah akan terus berlanjut, meskipun beberapa mata uang lain cenderung melemah. Hal ini, kata Ibrahim, dipengaruhi oleh momen pemanggilan Sri Mulyani oleh Prabowo Subianto yang menunjukkan tanda-tanda dirinya kembali dipercaya sebagai Menkeu.

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam tiga hari ini, dua politisi top sama-sama meraih gelar doktor di Sekolah Kajian Strategic dan Global (SKSG) Universitas Indonesia. Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadila, meraih gelar doktor pada Rabu, 16 Oktober 2024, sementara Sekretaris Jenderal PDIPHasto Kristiyanto lulus program doktoral pada Jumat.

Bahlil, yang kini menjadi Menteri ESDM dan bakal kembali masuk kabinet dalam pemerintahannya Presiden Prabowo, menulis disertasi bertajuk “Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Bekerkelanjutan di Indonesia”.

Bahlil mengatakan ia menemukan masyarakat lokal di sekitar tambang belum mendapatkan manfaat dari hilirisasi.

“Memang penelitian saya, hilirisasi itu yang mendapat manfaat paling besar sekarang ini adalah investor dan pemerintah pusat,” kata Bahlil saat memberi kuliah di Universitas Paramadina, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 27 Juli 2024.

Dalam sidang promosi doktor Bahlil yang menjadi promotor adalah Profesor Chandra Wijaya dan Kopromotor Profesor Teguh Dartanto dan Profesor Athor Subroto. Sedangkan Ketua Sidang akan diampu oleh Ketua Program Studi Kajian Wilayah Jepang UI yang juga menekuni pembangunan berkelanjutan, I Ketut Surajaya.

Sejumlah akademisi akan bertindak selaku penguji dalam sidang terbuka ini. Mereka yakni Margaretha Hanitha, A. Hanief Saha Ghafur, Didik Junaidi Rachbini, Arif Satria, dan Kosike Mizono.

Dalam paparannya, Bahlil mengatakan dampak ekonomi dari kebijakan hirilisasi nikel telah meningkatkan nilai ekspor yang cukup signifikan. Namun di balik keberhasilan itu, kondisi kesehatan masyarakat daerah justru memprihatinkan. Dalam temuannya, sebesar 54 persen masyarakat di daerah Kabupaten Morowali mengalami gangguan kesehatan infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA.

"Sementara beban tanggung jawab kepada mereka (masyarakat daerah) cukup luar biasa. Kesehatan, lingkungan, jalan-jalan, kemudian sampah, luar biasa sekali," ujar Bahlil dalam presentasi disertasinya.

I Ketut Surajaya, Ketua Program Studi Kajian Wilayah Jepang UI sekaligus ketua sidang promosi doktor, mengatakan Bahlil Lahadalia dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar doktor dari Universitas Indonesia.

Sementara itu, Hasto menulis disertasi berjudul “Kepemimpinan Strategis Politik, Ideologi, dan Pelembagaan Partai serta Relevansinya terhadap Ketahanan Partai: Studi pada PDI Perjuangan”. Pria kelahiran Yogyakarta ini menyebut disertasinya dimulai dari pemikiran soal perubahan partai setelah lengsernya Presiden kedua RI Soeharto.

"Partai berubah menjadi partai elektoral dan terjadi personalisasi serta bercirikan political industrial complex," kata Hasto membuka disertasi.

Dia memaparkan perubahan partai yang mengedepankan elektoral sebagai akibat pergantian regulasi pemilu dan ketatnya kontestasi politik. Menurutnya, kelembagaan partai penting diperkuat untuk membuat parpol bisa bertahan terhadap tantangan zaman.

Hasto dalam disertasi ini diuji empat profesor dari dalam dan luar negeri, yakni Gumilar Rusliwa Somantri, Bambang Shergi Laksmono, Sulistyowati Soewarno, dan Ludger Helms. Sementara itu, Sidang Terbuka Promosi Doktor dipimpin Athor Subroto dan dihadiri promotor Satya Arinanto, Hanief Saha Ghafur, dan Margaretha Hanita.

Ini merupakan gelar doktor kedua Hasto, setelah ia menyelesaikan S3-nya di Universitas Pertahanan.

Gelar Bahlil Jadi Sorotan

Bahlil membutuhkan waktu sekitar 1 tahun 8 bulan atau 3 semester untuk bisa mengikuti Sidang Promosi Doktor. Dikutip dari laman Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau pddikti.kemdikbud.go.id, Bahlil menjadi mahasiswa S3 di SKSG UI pada 13 Februari 2023. Umumnya, butuh waktu sekitar 3 tahun atau 6 semester untuk menyelesaikan gelar Doktor.

Cepatnya Bahlil menyelesaikan kuliah S-3 nya ini menjadi sorotan. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago. Ia menilai ada ketidakwajaran dalam pemberian gelar doktor yang diberikan Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) UI kepada Bahlil.

“Saya cuma mau pesan kepada pengelola SKSG dan pihak terkait di UI agar tidak membiasakan yang tidak wajar dan memperlihatkan yang tidak logis ke publik,” kata Andrinof kepada Tempo melalui pesan singkat pada Jumat, 18 Oktober 2024.

Kepala Biro Humas dan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) UI, Amelita Lusia mengatakan, Bahlil tercatat sebagai mahasiswa SKSG UI tahun 2022. Ia mendaftar melalui jalur riset dalam program Doktor UI.

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan tetap menjalankan program Perlindungan Sosial (Perlinsos) untuk sisa tahun ini. Menurutnya, program perlinsos ini penting untuk dapat menjaga bahkan meningkatkan daya beli masyarakat.

“Program-program perlindungan sosial yang merupakan penopang utama aktivitas ekonomi akan tetap dilanjutkan dan dieksekusi pada akhir tahun 2024 ini,” ujarnya dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) IV Tahun 2024 pada Jumat, 18 Oktober 2024 di Gedung Bank Indonesia (BI).

Beberapa bentuk dari program perlinsos tersebut, kata Sri Mulyani, di antaranya, program Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), dan subsidi energi. Selain itu, dilakukan juga upaya stabilisasi harga pangan serta pemberian bantuan alat mesin dan pertanian. “Ini kita harapkan menjaga daya beli rakyat,” katanya.

Program ini menurutnya upaya mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber untuk menjaga stabilitas ekonomi. Apalagi saat ini, menurut Sri Mulyani, saat ini situasi ekonomi global sedang dipenuhi banyak ketidakpastian. Ia mencontohkan dengan adanya eskalasi politik di Timur Tengah.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, menyebutkan bahwa alokasi dana perlinsos untuk tahun 2024 sebesar Rp 490 triliun yang dialokasikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Perlinsos tersebut, kata Muhadjir, termasuk subsidi BBM, subsidi LPG, subsidi listrik, kemudian subsidi pupuk, termasuk juga subsidi untuk bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Program Perlinsos itu semua berada di dalam skema Rp490 triliun itu dan itu tidak semuanya, bahkan sebagian besar tidak untuk orang miskin, ini harus dipertegas," kata Menko Muhadjir Effendy seperti dikutip Tempo dari Antara pada Jumat, 18 Oktober 2024.

Perlinsos sendiri memiliki perbedaan dengan bantuan sosial (bansos), dimana perlinsos tidak diharuskan untuk diberikan kepada orang miskin. Perbedaan lainnya adalah bansos tidak dialokasikan oleh Kemenkeu, namun dialokasikan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Antara ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia resmi meraih gelar doktor bidang Kajian Stratejik dan Global dari Universitas Indonesia (UI) pada Rabu, 16 Oktober 2024. Adapun judul disertainya, yaitu Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia.

Ketua Umum Partai Golongan Karya atau Golkar itu mampu menyelesaikan studi dengan predikatcumlaudehanya dalam durasi 1 tahun 8 bulan. Karena dinilai janggal, sejumlah alumni UI pun membuat petisi kepada rektor UI untuk mengkaji ulang pemberian gelar doktor Bahlil tersebut.“Masa studi untuk program doktor biasanya memerlukan waktu yang lebih panjang demi memastikan kedalaman penelitian dan kualitas akademik yang tinggi,” kata alumnus UI, Harris Muttaqin dalam keterangan yang diterimaTempo,Kamis, 17 Oktober 2024.

Tak hanya terkait gelar doktor, Bahlil tercatat beberapa kali melakukan kontroversi dan melontarkan pernyataan yang kerap menjadi sorotan publik. Apa saja? Berikut daftarnya.

Diduga Minum Miras Seharga Rp 38 Juta

Sebuah foto memperlihatkan sosok mirip Bahlil ditemani dengan minuman keras (miras) sempat viral di media sosial. Dari foto yang dilihatTempodari akun X (Twitter) @yul***** pada Selasa, 24 Agustus 2024, pria berkaus putih dan mengenakan celana jeans tersebut duduk di sebelah meja yang di atasnya terdapat Whiskey Hibiki 21 Year Old seharga Rp 38 jutaan.

Menanggapi foto yang beredar luas, Kader Muda Partai Golkar melaporkan penyebar foto ke Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri). Koordinator Kader Muda Golkar, Lisman Hasibuan menduga ada oknum-oknum atau kelompok internal yang sengaja mensponsori untuk memviralkan foto tersebut.

“Belum tentu juga Pak Bahlil yang minum, bisa saja itu punya orang. Mungkin beliau terima telepon, akhirnya bisa difoto atau dijebak dalam momentum itu,” ucap Lisman di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2024, seperti dikutip dariAntara.

Singgung Sosok Raja Jawa

Kemudian, Bahlil sempat menyinggung “Raja Jawa” ketika berpidato untuk pertama kalinya sebagai Ketum Golkar. Kepada para kadernya, dia mengimbau agar tidak bermain-main dengan “Raja Jawa” tersebut bila tidak ingin celaka.

“Kita harus lebih paten lagi. Soalnya, Raja Jawa ini kalau kita main-main, celaka kita,” ujar Bahlil dalam Musyawarah Nasional (Munas) XI Partai Golkar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Rabu, 21 Agustus 2024.

Namun, dia enggan membeberkan, siapa yang dimaksud sebagai Raja Jawa. “Sudah, waduh ini, sudah banyak, sudah lihat kan, barang ini kan? Ya, tidak perlu saya ungkapkan lah, nggak perlu,” kata Bahlil.

Dituding Rebut Kursi Golkar dari Airlangga Hartarto

Bahlil terpilih sebagai ketum partai berlambang beringin secara aklamasi dalam Munas XI Golkar pada Rabu, 21 Agustus 2024. Sebanyak 38 dewan pimpinan daerah I atau pengurus provinsi menyatakan dukungan kepada mantan Ketum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) itu.

MelansirMajalah Tempoedisi Minggu, 25 Agustus 2024, terpilihnya Bahlil sebagai Ketum Golkar ditengarai tidak lepas dari dukungan Istana. Dukungan dimulai dengan penumbangan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mengundurkan diri pada Sabtu, 10 Agustus 2024.

Usai mundur, Airlangga sempat melemparkan guyonan kepada Bahlil terkait “kursi”. Dalam video yang beredar di kalangan jurnalis Istana, Bahlil terlihat sibuk mencari kursi untuk masuk satuframefoto bersama menteri-menteri Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam sidang kabinet perdana di Ibu Kota Nusantara (IKN), Senin, 12 Agustus 2024.

Pada momen itulah, Airlangga melemparkan sindiran. “Kursinya Pak Kapolri saja diambil sama Pak Bahlil,” ucapnya. Sontak saja, ucapan Airlangga tersebut disambut tawa oleh para menteri.

Dugaan Jual-Beli Izin Tambang

InvestigasiMajalah Tempomenemukan Bahlil diduga tebang pilih dalam membatalkan atau mencabut izin usaha tambang, ketika dirinya masih menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Misalnya, tambang nikel milik PT Meta Mineral Pradana di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara tidak ditutup meski tidak lagi beroperasi sejak 2010.

Di sisi lain, puluhan izin usaha pertambangan (IUP) untuk wilayah konsesi yang berdekatan dengan konsesi PT Meta Mineral Pradana, dia cabut. Belakangan terungkap bahwa pemegang saham utama perusahaan tersebut adalah PT Papua Bersama Unggul, perusahaan milik Bahlil sendiri.

Setelah melaporkan investigasiMajalah Tempoyang berjudul “Tentakel Nikel Menteri Bahlil” ke Dewan Pers, dia memilih wawancara sebagai bentuk hak jawab untuk mengklarifikasi isi artikel edisi 4-10 Maret 2024. Liputan itu mengungkap kewenangan Bahlil sebagai Kepala Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi serta Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi.

Sebut Kualitas Tenaga Kerja Indonesia Kurang

Bahlil juga pernah mengatakan bahwa tenaga kerja lokal masih belum bisa diandalkan untuk berkarier di perusahaan berstandar internasional atau yang mempunyai modal asing. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Senin, 6 Februari 2023.

“Mohon maaf, saya ini kan mantan pengusaha. Kita ini rata-rata, tidak semuanya ya, sebagian wilayah, jam istirahat salat 30 menit, makan 15 menit, total 40 menit katakanlah, tapi kita waktu ngerokok, waktu cerita, habis dua jam, itu baru kerja,” ujar Bahlil.

Tuding Ada Pihak Asing di Balik Konflik Rempang

Bahlil menyebut ada pihak asing yang terlibat dalam konflik Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Pernyataan itu dilontarkannya ketika merespons bentrok warga dengan aparat gabungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri yang pecah pada Kamis, 7 September 2023.

“Saya tahu barang ini, siapa yang ikut main. Saya tahu kok siapa yang (terlibat) di luar negeri,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian Investasi, Jakarta, Senin, 25 September 2023.

Sebut Aplikasi OSS Seperti Mobil Rusak

Bahlil mencetuskan sistem perizinan usaha berbasis aplikasionline single submission(OSS) dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta, pada Jumat, 9 Juni 2023. “Dari aturan yang begitu ribet, OSS hanya (dapat jatah anggaran) Rp 30 miliar. Kami mohon anggaran tambahan, pimpinan,” ucapnya.

Dia mengibaratkan OSS sebagai mobil Avanza rusak karena anggarannya terlalu kecil. Padahal, lanjut dia, investor mengharapkan mobil seperti Mercedes Benz atau Mercy. Jadi, dia menyebut, apabila ada kekurangan pada OSS, maka penyebabnya kemungkinan karena harga yang memang murah.

Klaim Investasi Ratusan Triliun Masuk IKN

Bahlil pernah menuturkan bahwa sejumlah negara telah siap menanamkan modal di IKN, di antaranya Uni Emirat Arab (UEA), Cina, Korea Selatan, dan beberapa negara Eropa.

“Saya enggak boleh ngomong angka pasti ya. Tapi kurang lebih 200 sampai 300 triliun (rupiah) sudah ada yang masuk, sudah komitmen, dan sebagian sudah berjalan,” ujar Bahlil, Jumat, 2 Desember 2023.

Sementara itu, Otorita IKN dalam unggahan di Instagram pada Kamis, 10 Oktober 2024, menyatakan bahwa total investasi yang masuk di IKN sebesar Rp 58,41 triliun, jauh dari target Jokowi sebesar Rp 100 triliun. Nilai investasi tersebut terbagi menjadi delapangroundbreakingatau tahap peletakan batu pertama yang dilaksanakan sejak 2023.

TIM TEMPOberkontribusi dalam penulisan artikel ini.