TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mengungkapkan data muatan 26.415 kontainer yang sempat tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak dalam surat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ke Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada Jumat, 2 Agustus 2024. Dalam surat yang ditandatangi Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani, Bea Cukai membagi penyampaian isi dari 26.415 kontainer berdasarkan Board Economic Category (BEC) atau klasifikasi produk internasional.

Dengan kategorisasi tersebut, Askolani mengurai isi kontainer itu menjadi bahan baku dan penolong sebanyak 21.166 kontainer (80,13 persen), barang-barang konsumsi sebanyak 3.356 kontainer (12.7 persen), dan barang-barang modal sejumlah 1.893 kontainer (7,17 persen). Di lampiran surat, Bea Cukai membagi lagi isi kontainer itu menjadi 10 besar jenis barang.

Ketika dikonfirmasi, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nirwala Dwi Heryanto membenarkan informasi itu. "Betul, data dari isi kontainer tersebut kami golongkan berdasarkan Broad Economic Category yaitu penggolongan barang impor menurut penggunaan ekonominya," kata dia saat dihubungi Tempo, Senin, 5 Agustus 2024.

Namun, Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan data yang disampaikan Bea Cukai dalam surat itu tidak bisa mereka gunakan untuk memitigasi dampak pelolosan puluhan ribu kontainer kepada industri. Musababnya, data itu tidak cukup detail dan hanya memuat sebagian data. "Kesannya ada data isi dari puluhan ribu kontainer tersebut yang ‘disembunyikan’,” kata Febri dalam keterangan tertulis, Senin, 5 Agustus 2024.

Setelah Permendag Nomor 8 Tahun 2024 bergulir, Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman mengatakan barang-barang impor tidak lagi dibatasi. Hal ini diperparah dengan relaksasi yang membuat Bea Cukai membongkar 26.415 kontainer tertahan di pelabuhan. Dia menduga, 40 persen di antara kontainer itu merupakan produk jadi. Walhasil, 70 persen dari sekitar 3.000 industri konveksi anggota IPKB kini terpaksa mengurangi produksi.

TEMPO.CO, Jakarta - Seorang pilot helikopter berkebangsaan Selandia Baru, Glen Malcolm Conning, tewas ditembak di Papua Tengah, Senin, 5 Agustus 2024.

Kepala Humas Operasi Damai Cartenz, Komisaris Besar Bayu Suseno, mengatakan bahwa seorang saksi menyebutkan pasukan kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) mencegat pilot dan penumpang dengan menggunakan senjata api.

"Kelompok bersenjata itu langsung membunuh Glen Malcolm Conning," katanya dalam pernyataan tertulis.

"Semua penumpang selamat karena mereka adalah warga Alama."

Kelompok pemberontak yang menamakan diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) mengatakan pihaknya belum menerima laporan insiden yang dikutip oleh polisi dan tidak dapat segera mengonfirmasi pembunuhan pilot tersebut pada hari Senin, demikian menurut Reuters.

Conning, 50 tahun, merupakan pilot pesawat milik PT. Intan Angkasa Air Service. Menurut New Zealand Herald, ia merupakan penerbang berpengalaman yang dikenal di kalangan penerbangan Selandia Baru.

Pria asal Motueka itu tewas oleh pemberontak separatis di wilayah paling timur Indonesia, Papua, setelah mendarat di daerah terpencil, kata polisi setempat.

Conning, seorang pilot helikopter berpengalaman dari Pulau Selatan yang membantu memadamkan kebakaran di Christchurch, Port Hills baru-baru ini, terbang untuk perusahaan penerbangan Indonesia, Intan Angkasa Air Service.

Kombes Bayu mengatakan Polri, TNI, dan Polres Mimika masih mengejar kelompok bersenjata yang bertanggung jawab atas kematian Conning.

Peristiwa ini terjadi hampir 18 bulan setelah penculikan oleh pemberontak terhadap pilot lain asal Selandia Baru, Phillip Mehrtens, yang masih ditawan.

Kepala Operasi Damai Cartenz 2024 Brigjen Pol. Faizal Ramadhani dalam siaran pers yang diterima ANTARA di Jayapura, Senin, mengatakan OPM juga membakar Helikopter Jenis IWN, MD.500 ER PK di Distrik Alama, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah pada pukul 10.00.

Faizal mengatakan, serangan itu terjadi saat helikopter tiba di Distrik Alama Kabupaten Mimika dengan membawa empat penumpang yakni dua orang tenaga kesehatan dan satu bayi serta satu anak dari Bandara Moses Kilangin Timika tujuan Distrik Alama.

Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz Kombes Pol. Bayu Suseno mengatakan informasi yang diterima oleh saksi berinisial D menjelaskan pada saat helikopter tiba di Distrik Alamanpara penumpang dan pilot langsung dihadang oleh OPM.

"Dan saat itu juga pilot Mr. Glen Malcolm Conning langsung dibunuh oleh OPM," katanya.

Dia menjelaskan kejadian berawal sekitar pukul 09:30 WIT ketika Helikopter Jenis IWN, MD.500 ER PK, milik PT. Intan Angkasa Air Service dengan pilot Glen Malcolm Conning membawaempat penumpangdari bandara Mosez Kilangin Timika menuju Distrik Alama, Kabupaten Mimika.

Sesampainya di Distrik Alama, dicegat OPM menggunakan senjata api selanjutnya pilot dan penumpang diturunkan dari helikopter dan dikumpulkan di lapangan.

"Setelah itu OPM langsung melakukan pembunuhan terhadap pilot dan jenazahnya dibawa ke helikopter kemudian dibakar bersamaan dengan helikopter," ujarnya.

Dia menambahkan Conning merupakan warga Selandia Baru kelahiran 23 Februari 1974 dengan nomor passport LM096455 merupakan pilot helikopter milik PT. Intan Angkasa Air Service yangberalamat di Timika.

"Untuk identitas penumpang sesuai dengan informasi dari lapangan bahwa seluruh penumpang dalam keadaan selamat," katanya.

Saat ini TNI-Polri serta jajaran Polres Mimika telah melakukan upaya penegakan hukum dan pengejaran terhadap OPM yang melakukan aksi penyanderaan dan penembakan terhadap pilot berkebangsaan Selandia Baru tersebut.

"Kami akan terus melakukan upaya penegakan hukum terhadap OPM yang melakukan gangguan kamtibmas di wilayah hukum Polda Papua," ujarnya.

Presiden Jokowi Diminta Beri Akses Komnas HAM

Jaringan Damai Papua (JDP) mengecam aksi kelompok kriminal bersenjata yang menembak mati pilot berkebangsaan Selandia Baru tersebut.

Juru Bicara JDP Yan Christian Warinussy di Manokwari, Papua Barat, Senin malam, mengatakantuduhan bahwa korban Glen Malcolm Conning merupakan agen intelijen atau mata-mata tidak mendasar, sepihak, dan bersifat sesat.

"JDP sangat menyesalkan tindakan main hakim sendiri yang menewaskan pilot asal Selandia Baru," kata Yan Warinussy.

Menurut Yan, aparat kepolisian harus segera melakukan investigasi multipihak yang melibatkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia guna memastikan pemenuhan unsur kejahatan kemanusiaan (crime againts humanity).

Investigasi dimaksud diharapkan dipimpin langsung Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo karena kasus penembakan yang menewaskan pilot berkebangsaan Selandia Baru itu menjadi sorotan dunia internasional.

"JDP meminta Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberi akses bagi Komnas HAM untuk turut menyelidiki peristiwa pembunuhan di luar hukum tersebut," ucap Yan Warinussy.

Ia mengatakan JDP akan mengawal seluruh rangkaian investigasi kriminal dan dugaan pelanggaran HAM atas peristiwa penembakan yang menewaskan pilot Glen Malcolm Conning setelah mendaratkan helikopter.

Seorang juru bicara TPNPB pada hari Sabtu, 3 Agustus 2024, mengatakan pihaknya telah setuju untuk membebaskan Mehrtens, yang diculik pada tanggal 7 Februari 2023 setelah ia mendaratkan pesawat komersial kecil di daerah pegunungan terpencil di Nduga.

Pemerintah Selandia Baru telah berulang kali menyerukan agar ia segera dibebaskan dan kelompok tersebut telah merilis video dirinya beberapa kali yang mencari mediasi dalam pembicaraan, salah satunya dengan dikelilingi oleh pejuang Papua.

Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Selndia Baru (MFAT) mengatakan bahwa pihaknya mengetahui laporan dari Papua.

"Kedutaan Besar kami di Jakarta sedang mencari informasi lebih lanjut dari pihak berwenang dan kami belum dapat memberikan komentar lebih lanjut pada tahap ini."

ANTARA | REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terpopuler ekonomi dan bisnis hingga Senin malam, 5 Agustus 2024 dimulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan rencana kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) tahun 2025 akan diumumkan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Disusul, Presiden Joko Widodo melakukan rapat terbatas membahas Rancangan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 di kantornya hari ini, Senin 5 Agustus 2024.

Selanjutnya, anggota Komisi VII DPR Mulyanto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan permainan tambang nikel milik Wali Kota Medan Bobby Nasution di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku.

Keputusan Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah untuk menerima izin tambang untuk ormas keagamaan menuai polemik. Sejumlah pihak dari kalangan internal menolak sikap tersebut. Mereka menilai kegiatan tambang ekstraktif memiliki banyak mudarat. Bahkan Izin Pengelolaan Tambang (IUP) itu dinilai sarat kepentingan politik transaksional.

Terakhir, Kementerian Sekretariat Negara menyewa sekitar 1.000 unit kendaraan roda empat atau mobil untuk kebutuhan pergerakan tamu negara dan very very important person (VVIP) pada perayaan HUT RI ke-79 di ibu kota negara (IKN) Nusantara.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Sri Mulyani: Kenaikan Gaji PNS 2025 Diumumkan Presiden Terpilih Prabowo....

<!--more-->

1. Sri Mulyani: Kenaikan Gaji PNS 2025 Diumumkan Presiden Terpilih Prabowo

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan rencana kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) tahun 2025 akan diumumkan presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Nanti juga presiden terpilih akan menyampaikan ya," kata Sri Mulyani saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden Jakarta, Senin.
Adapun Sri Mulyani menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi meminta penyusunan rancangan APBN Tahun 2025 dapat mengakomodasi program yang dicanangkan presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Paparkan Isi Rapat RAPBN 2025 dengan Jokowi Hari Ini, Sri Mulyani Dapat Arahan Akomodasi Seluruh Program Prioritas Prabowo

Presiden Joko Widodo melakukan rapat terbatas membahas Rancangan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 di kantornya hari ini, Senin 5 Agustus 2024.

Usai pertemuan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan arahan Jokowi, yakni mengakomodasi seluruh program prioritas Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam APBN tahun depan.

Sri Mulyani mengatakan anggaran 2025 sudah dilaporkan kepada presiden saat ini dan presiden terpilih lewat dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF). Postur APBN diperkirakan tidak akan mengalami perubahan banyak, namun karena diminta menampung program prioritas, maka dilakukan penghitungan lagi.

“Jadi kami mulai menghitung program-program yang sering disebut seperti Makan Bergizi Gratis, kemudian juga beberapa program inisitif baru yang sekarang ini sedang difinalkan dengan tim dari presoden terpilih,” ujar Sri Mulyani usai rapat di Istana Negara yang disiarkan langsung dalam YouTube Sekretariat Presiden pada Senin, 5 Agustus 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Legislator PKS Minta Dugaan Permainan Tambang Anak Mantu Jokowi Diusut....

<!--more-->

3. Legislator PKS Minta Dugaan Permainan Tambang Anak Mantu Jokowi Diusut: Kalau Benar, Menambah Runyam Dunia Pertambangan

Anggota Komisi VII DPR Mulyanto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan permainan tambang nikel milik Wali Kota Medan Bobby Nasution di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku. Sebelumnya, hal ini terungkap dalam persidangan mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba yang digelar di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu, 31 Juli 2024.

"Kalau keterangan ini benar, menambah runyam dunia pertambangan minerba yang sudah memprihatinkan," kata Mulyanto melalui keterangan tertulis, Senin, 5 Agustus 2024.

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti keterangan dalam persidangan itu. Sebab, Mulyanto berujar, kasus ini sangat penting lantaran melibatkan sosok spesial dari keluarga Istana yang dekat dengan pusat kekuasaan. "Bila terbukti, harus ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku," ujarnya.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Ramai-ramai Internal Muhammadiyah Tolak Konsesi Izin Tambang Pemerintah

Keputusan Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah untuk menerima izin tambang untuk ormas keagamaan menuai polemik. Sejumlah pihak dari kalangan internal menolak sikap tersebut. Mereka menilai kegiatan tambang ekstraktif memiliki banyak mudarat. Bahkan Izin Pengelolaan Tambang (IUP) itu dinilai sarat kepentingan politik transaksional.

Sebelumnya, pada Rabu, 24 Juli 2024, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas blak-blakan menjelaskan alasan pihaknya menerima izin tambang. Salah satunya, kata Anwar, agar Muhammadiyah bisa mengelola tambang dengan baik dan benar, sesuai dengan yang nilai-nilai dari ajaran agama.

“Semestinya ormas keagamaan ini diberi kesempatan mengelola tambang. Agamanya dibawa dalam proses pengolahan tambang,” ujarnya saat dihubungi Tempo pada Rabu malam.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Pemerintah Sewa 1.000 Unit Mobil untuk HUT RI di IKN....

<!--more-->

5. Pemerintah Sewa 1.000 Unit Mobil untuk HUT RI di IKN, Harga Sewa Melonjak 100 Persen

Kementerian Sekretariat Negara menyewa sekitar 1.000 unit kendaraan roda empat atau mobil untuk kebutuhan pergerakan tamu negara dan very very important person (VVIP) pada perayaan HUT RI ke-79 di ibu kota negara (IKN) Nusantara.

"Kami dan Kemensetneg tanda tangani nota kesepahaman pengadaan 1.000 unit mobil untuk perayaan kemerdekaan," ungkap Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Indonesia (Asperda) Kalimantan Timur Damun Kiswanto di Kota Balikpapan, Provinsi Kaltim, Ahad, 4 Agustus 2024.

Dia mengatakan permintaan pengadaan mobil sekitar 1.000 unit itu sudah dibayar uang muka 50 persen dari nilai kontrak. Namun, untuk memenuhi permintaan Kemensetneg, DPD Asperda Kaltim harus menambah unit mobil dari luar daerah karena keterbatasan unit mobil rental di wilayah itu.

Dalam memenuhi keterbatasan unit mobil tersebut DPD Asperda Kaltim melakukan koordinasi dengan DPP Asperda Indonesia yang sepakat memberikan dukungan sejumlah unit mobil untuk dikirimkan ke Kalimantan Timur. "Unit mobil didatangkan dari Surabaya, Jakarta, Sidoarjo, Semarang, Solo, Makassar, Bali, dan Palu, dan diperjalanan menuju Kaltim," jelasnya.

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono memastikan penanganan masalah pertanahan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, dilakukan tanpa merugikan masyarakat dan tidak akan menghambat pembangunan.

"Artinya kita berharap permasalahan tanah, termasuk dengan masyarakat ini, bisa diselesaikan dengan baik karena memang kita tidak ingin pembangunan (IKN) itu terhambat," kata AHY, sapaan akrab Menteri ATR, di Jakarta, Senin, 5 Agustus 2024.

Dia menyampaikan hal itu juga menjadi penekanan dari Presiden Joko Widodo untuk menggunakan pendekatan yang baik dalam menghadapi atau menangani situasi yang ada di IKN sehingga tidak ada yang menjadi korban."Ini pesan dari Bapak Presiden Joko Widodo, menangani masyarakat juga harus pas, tidak boleh kemudian ada yang tersakiti," ujarnya.

Menteri ATR juga tidak menampik bahwa masih ada sejumlah permasalahan soal lahan yang ada di IKN, namun tidak menjelaskan lebih rinci mengenai hal itu.AHY hanya menegaskan hal itu akan ditangani secara baik tanpa ada pihak yang dirugikan."Terkait dengan IKN, urusan tanahnya memang masih ada beberapa masalah, tetapi bukan berarti tidak ada progresnya," ucapnya.

Dia juga mengatakan setiap hari terus memantau perkembangan masalah pertanahan di IKN.AHY juga terus mendapat laporan mengenai hal itu melalui Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN sekaligus Pelaksana Tugas Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Raja Juli Antoni.

"Kebetulan Wamen ATR/BPN juga ditunjuk sebagai Plt. Wakil Kepala OIKN sehingga secara day to day bisa mengikuti perkembangan di lapangan dan juga melaporkan kepada kami dalam urusan pertanahan," jelasnya.

Selain itu, Menteri ATR juga menekankan pentingnya penyelesaian ganti rugi yang adil dan sesuai dengan ketentuan agar hak-hak masyarakat terjamin.Dia juga menyinggung perlunya penanganan dampak sosial yang komprehensif bagi warga terdampak pembangunan IKN."Kami mencari titik temunya dalam skema misalnya penggantian rugi, termasuk juga penanganan dampak sosial kemasyarakatan. Ini yang terus kami lakukan. Kami berharap pembangunan IKN juga bisa terus dijalankan dengan baik," kata Menteri ATR.

TEMPO.CO, Jakarta -Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menepis kabar soal rencana pembangunan kasino bertaraf internasional di Bali.“Pertama yang kasino tidak ada itu, jadi langsung saja tegas tidak ada rencana seperti itu,” ujar Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno dalam jumpa pers mingguan yang digelar, di Jakarta, Senin, 5 Agustus 2024.

Senada, Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf Nia Niscaya mengatakan, kegiatan judi yang ada dalam kasino merupakan tindakan yang melanggar hukum dan dilarang keras dihadirkan di Indonesia yang merupakan negara hukum.“Judi kasino pasti tidak (dibangun) karena secara undang-undang juga jelas itu sesuatu yang dilarang. Kita negara hukum jadi itu tidak bisa,” ujar Nia menegaskan.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tjok Bagus Pemayun menyebut, terkait adanya usulan pembangunan kasino di Pulau Dewata, sampai saat ini belum memungkinkan dan tidak bisa direalisasikan karena judi dilarang dalam KUHP."Usulan itu (pembangunan kasino, Red) belum memungkinkan karena KUHP masih berlaku," kata Tjok Pemayun ditemui usai Rapat Paripurna DPRD Bali, di Denpasar, Senin.

Ia mengatakan, sebelumnya dalam suatu sosialisasi dan diskusi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), ada juga pertanyaan terkait rencana pembangunan kasino, dan dinyatakan belum dimungkinkan untuk diwujudkan."Yang jelas memang kita ini basic (dasarnya) budaya, sehingga pariwisata yang dikembangkan adalah pariwisata budaya. Bukan masalah tolak apa, ini pariwisata budaya," ujarnya pula.

Hal itu ia sampaikan berkaitan dengan usulan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bali Agung Bagus Pratiksa Linggih mengusulkan agar kasino dapat dibangun di Bali.Menurutnya, dengan ditutupnya judi online (judol) akan membuat peralihan ke judi offline. “Kasino merupakan judi offline, sehingga merupakan musuh kami judi online,” katanya lagi.

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan tingkat banding yang dikeluarkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta atas perkara izin usaha Kresna Life Insurance. OJK berharap Mahkamah Agung akan berpihak kepada perlindungan masyarakat.

“Berharap keputusannya yang berpihak dan perlindungan hukum di semua sektor jasa keuangan yang terselenggara secara akuntabel dan keberlanjutan. Ini dalam rangka melindungi masyarakat luas,” kata Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara, dalam konferensi pers yang Tempo pantau melalui YouTube OJK pada Senin, 5 Agustus 2024.

Sebelumnya, OJK kalah dalam putusan tingkat banding dengan perkara Nomor 437/3/2023/PTUN.JKT tersebut mengabulkan gugatan bos Kresna Life Insurance, Michael Stevan. Hakim meminta OJK untuk membatalkan sanksi dan perintah tertulis yang dikeluarkan.

"Dari pemeriksaan OJK, Michael Steven terbukti sebagai pemilik manfaat terakhir (ultimate beneficial owner) PT Kresna Asset Management yang meskipun tidak tercantum dalam anggaran dasar, namun melakukan serangkaian intervensi atas kontrak pengelolaan dana dari PT Kresna Asset Management untuk melakukan transaksi demi kepentingan grup Kresna, sehingga merugikan konsumen," kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, Aman Santosa dalam keterangan tertulis, Sabtu, 6 Juli 2024.

Menurut Aman, PTUN mengabulkan gugatan Michael Stevan yang keberatan dengan denda sebesar Rp 57 miliar. Dia juga keberatan atas sanksi berupa larangan sebagai pemegang usaha, pengurus atau pegawai di Lembaga Jasa Keuangan selama lima tahun.

Aman mengatakan OJK mengeluarkan sanksi tersebut guna menghentikan langkah Michael Steven agar tidak mengulangi pelanggarannya di sektor jasa keuangan. Sanksi itu juga bertujuan untuk mencegah munculnya kerugian lebih besar yang dialami konsumen.

Selama proses hukum di PTUN, kata Aman, OJK telah berupaya maksimal untuk mempertahankan sanksi terhadap Stevan. Adapun sanksi yang dijatuhkan kepada Michael Stevan sudah sesuai wewenang, prosedur, dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam persidangan, OJK telah menghadirkan sejumlah bukti, saksi, dan ahli terkait tindakan intervensi Michael Steven dalam penempatan investasi di grup Kresna. OJK juga telah menghadirkan sejumlah akademisi dan ahili untuk memperkuat landasan hukum atas pemberian sanksi terhadap Michael Stevan.

"Para ahli pun sependapat dengan langkah OJK untuk menerbitkan perintah tertulis kepada Michael Steven sebagai upaya penegakkan hukum demi kepentingan konsumen dan masyarakat serta menjaga stabilitas sistem keuangan," ujarnya.

Selain itu, kata Aman, OJK telah menyampaikan kepada Majelis Hakim terkait penetapan Michael Steven sebagai Tersangka oleh Mabes Polri sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukannya di grup Kresna.

"Dengan demikian, upaya hukum kasasi yang telah dilakukan oleh OJK dalam perkara ini diharapkan bisa selesai sehingga konsumen dan masyarakat yang dirugikan oleh perbuatan Michael Steven dapat mendapatkan hak-haknya," kata Aman.

Nandito Putra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan tingkat banding yang dikeluarkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta atas perkara izin usaha Kresna Life Insurance. OJK berharap Mahkamah Agung akan berpihak kepada perlindungan masyarakat.

“Berharap keputusannya yang berpihak dan perlindungan hukum di semua sektor jasa keuangan yang terselenggara secara akuntabel dan keberlanjutan. Ini dalam rangka melindungi masyarakat luas,” kata Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara, dalam konferensi pers yang Tempo pantau melalui YouTube OJK pada Senin, 5 Agustus 2024.

Sebelumnya, OJK kalah dalam putusan tingkat banding dengan perkara Nomor 437/3/2023/PTUN.JKT tersebut mengabulkan gugatan bos Kresna Life Insurance, Michael Stevan. Hakim meminta OJK untuk membatalkan sanksi dan perintah tertulis yang dikeluarkan.

"Dari pemeriksaan OJK, Michael Steven terbukti sebagai pemilik manfaat terakhir (ultimate beneficial owner) PT Kresna Asset Management yang meskipun tidak tercantum dalam anggaran dasar, namun melakukan serangkaian intervensi atas kontrak pengelolaan dana dari PT Kresna Asset Management untuk melakukan transaksi demi kepentingan grup Kresna, sehingga merugikan konsumen," kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, Aman Santosa dalam keterangan tertulis, Sabtu, 6 Juli 2024.

Menurut Aman, PTUN mengabulkan gugatan Michael Stevan yang keberatan dengan denda sebesar Rp 57 miliar. Dia juga keberatan atas sanksi berupa larangan sebagai pemegang usaha, pengurus atau pegawai di Lembaga Jasa Keuangan selama lima tahun.

Aman mengatakan OJK mengeluarkan sanksi tersebut guna menghentikan langkah Michael Steven agar tidak mengulangi pelanggarannya di sektor jasa keuangan. Sanksi itu juga bertujuan untuk mencegah munculnya kerugian lebih besar yang dialami konsumen.

Selama proses hukum di PTUN, kata Aman, OJK telah berupaya maksimal untuk mempertahankan sanksi terhadap Stevan. Adapun sanksi yang dijatuhkan kepada Michael Stevan sudah sesuai wewenang, prosedur, dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam persidangan, OJK telah menghadirkan sejumlah bukti, saksi, dan ahli terkait tindakan intervensi Michael Steven dalam penempatan investasi di grup Kresna. OJK juga telah menghadirkan sejumlah akademisi dan ahili untuk memperkuat landasan hukum atas pemberian sanksi terhadap Michael Stevan.

"Para ahli pun sependapat dengan langkah OJK untuk menerbitkan perintah tertulis kepada Michael Steven sebagai upaya penegakkan hukum demi kepentingan konsumen dan masyarakat serta menjaga stabilitas sistem keuangan," ujarnya.

Selain itu, kata Aman, OJK telah menyampaikan kepada Majelis Hakim terkait penetapan Michael Steven sebagai Tersangka oleh Mabes Polri sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukannya di grup Kresna.

"Dengan demikian, upaya hukum kasasi yang telah dilakukan oleh OJK dalam perkara ini diharapkan bisa selesai sehingga konsumen dan masyarakat yang dirugikan oleh perbuatan Michael Steven dapat mendapatkan hak-haknya," kata Aman.

Nandito Putra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyiapkan aturan baru terkait bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi yang diharakpan rampung pada 1 September 2024. Sebelumnya, Menteri Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, aturan terkait Pertalite dan Solar, akan diterapkan mulai 17 Agustus 2024.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin mengatakan bahwa aturan tersebut awalnya dijadwalkan dapat diimplementasikan pada 17 Agustus 2024. Namun terpaksa mundur lantaran masih proses finalisasi.

"Waktu itu Pak Luhut (Menko Marves) inginnya seperti itu, tapi ini kayaknya akan digeser sedikit. Harapan kita bisalocksemuanya 1 September, peraturannya segala macam," ujar Rachmat dalam diskusi media Kebijakan Baru Subdisi BBM di Jakarta, Senin, 5 Agustus 2024.

Rachmat mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih terus mempersiapkan aturan-aturan dan tata laksana pembelian BBM bersubsidi.

Menurut dia, apabila tidak dapat selesai pada Pemerintahan Presiden Jokowi, maka akan diteruskan oleh pemerintahan baru.

"Kita ingin coba mempersiapkan itu. Mudah-mudahan ini bisa jadi sesuatu yang kita kerjakan di pemerintahan ini, tapi bisa jadi 'oleh-oleh' di pemerintahan baru," katanya.

Lebih lanjut, Rachmat menekankan bahwa aturan baru ini bukan membatasi pembelian BBM bersubsidi.

Ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memastikan bahwa BBM bersubsidi diterima oleh yang membutuhkan atau tepat sasaran.

"Saya terus terang sih kurang menyukai bahasa pembatasan, karena kalau pembatasan itu, nanti orang pikir enggak boleh beli. Sebenarnya kita memastikan bahwa orang-orang yang membutuhkan itu bisa mendapatkan akses, intinya subsidi yang lebih tepat sasaran," ujar Rachmat.

Data Distribusi BBM

Subsidi energi pada 2023 sebesar Rp 159,6 triliun, terdiri atas subsidi BBM dan LPG Rp 95,6 triliun, dan subsidi listrik Rp 64 triliun.

Subsidi energi pada 2024 ditetapkan sebesar Rp 186,9 triliun, terdiri dari subsidi BBM dan LPG Rp 113,3 triliun dan subsidi listrik Rp 73,6 triliun.

Grafis BBM Bersubsidi Tidak Tepat Sasaran

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyiapkan aturan baru terkait bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi yang diharakpan rampung pada 1 September 2024. Sebelumnya, Menteri Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, aturan terkait Pertalite dan Solar, akan diterapkan mulai 17 Agustus 2024.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin mengatakan bahwa aturan tersebut awalnya dijadwalkan dapat diimplementasikan pada 17 Agustus 2024. Namun terpaksa mundur lantaran masih proses finalisasi.

"Waktu itu Pak Luhut (Menko Marves) inginnya seperti itu, tapi ini kayaknya akan digeser sedikit. Harapan kita bisalocksemuanya 1 September, peraturannya segala macam," ujar Rachmat dalam diskusi media Kebijakan Baru Subdisi BBM di Jakarta, Senin, 5 Agustus 2024.

Rachmat mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih terus mempersiapkan aturan-aturan dan tata laksana pembelian BBM bersubsidi.

Menurut dia, apabila tidak dapat selesai pada Pemerintahan Presiden Jokowi, maka akan diteruskan oleh pemerintahan baru.

"Kita ingin coba mempersiapkan itu. Mudah-mudahan ini bisa jadi sesuatu yang kita kerjakan di pemerintahan ini, tapi bisa jadi 'oleh-oleh' di pemerintahan baru," katanya.

Lebih lanjut, Rachmat menekankan bahwa aturan baru ini bukan membatasi pembelian BBM bersubsidi.

Ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memastikan bahwa BBM bersubsidi diterima oleh yang membutuhkan atau tepat sasaran.

"Saya terus terang sih kurang menyukai bahasa pembatasan, karena kalau pembatasan itu, nanti orang pikir enggak boleh beli. Sebenarnya kita memastikan bahwa orang-orang yang membutuhkan itu bisa mendapatkan akses, intinya subsidi yang lebih tepat sasaran," ujar Rachmat.

Data Distribusi BBM

Subsidi energi pada 2023 sebesar Rp 159,6 triliun, terdiri atas subsidi BBM dan LPG Rp 95,6 triliun, dan subsidi listrik Rp 64 triliun.

Subsidi energi pada 2024 ditetapkan sebesar Rp 186,9 triliun, terdiri dari subsidi BBM dan LPG Rp 113,3 triliun dan subsidi listrik Rp 73,6 triliun.

Grafis BBM Bersubsidi Tidak Tepat Sasaran

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mencatat kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman sebanyak 6.413.201 kunjungan sepanjang Januari-Juni 2024. Dari realisasi ini, terjadi pertumbuhan sebesar 21,02 persen dibanding periode yang sama pada 2023.

"Dulu enam bulan pertama ada 5,299 juta kunjungan," kata Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf, Nia Niscaya, dalam acara The Weekly Brief with Sandi Uno, Senin, 5 Agustus 2024.

Seiring dengan capaian tersebut, Kemenparekraf menyebut rata-rata length of stay atau lama kunjungan wisman di Indonesia tercatat selama 7,13 hari. "Sedangkan rata-rata pengeluaran (wisman) selama triwulan II tahun 2024 tercatat sebesar US$ 1.444 per kunjungan," ujar Nia. Bila dihitung dengan kurs dolar AS senilai Rp 16.183, pengeluaran wisman itu setara Rp 23.368.252 per kunjungan.

Lebih lanjut, selama satu semester ini, Nia menyebut ada lima negara dengan jumlah kunjungan wisman terbanyak, yakni Malaysia, Singapura, Australia, Cina, dan India. Presentasenya, Malaysia sebanyak 16,11 persen; Singapura 13,44 persen; Australia 12,33 persen; Cina 8,40 persen; dan India sebesar 6,43 persen.

"Khusus Juni 2024, ada 1,17 juta kunjungan. Secara month to month, naik 2,05 persen," ungkap Nia.

Adapun sebelumnya, Menparekraf Sandiaga Uno menargetkan kunjungan wisman sebanyak 17 juta selama 2024. Angka tersebut dinaikkan dari target sebelumnya sebanyak 14,3 juta kunjungan.

Mengutip Antara, Sandiaga berujar target ditingkatkan sebagai respons atas tingginya capaian kunjungan wisman ke Tanah Air pada 2023. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat secara kumulatif jumlah wisatawan mancanegara periode Januari-Desember 2023 mencapai 11,68 juta kunjungan. Jumlah tersebut jauh lebih tinggi dibanding kunjungan wisman pada 2022 yang hanya mencapai 5,89 juta kunjungan.

Capaian kunjungan wisman tersebut juga melewati target yang ditetapkan oleh Kemenparekraf pada awal 2023, yakni 7,4 juta dan melewati target yang ditetapkan pada pertengahan 2023, yakni 8,5 juta kunjungan.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengusulkan pemberian tunjangan kinerja (tukin) atau insentif khusus sebesar Rp100 juta untuk pegawai setingkat Eselon I jika mau pindah ke IKN Nusantara, disamakan dengan Pejabat Setingkat Eselon I di Otorita IKN (OIKN).

Dilansir dari laman wantimpres.go.id, usulan ini diajukan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Analis Kebijakan Utama Kedeputian SDM Aparatur Kemenpan RB Arizal mengungkapkan pihaknya terus melobi Kemenkeu untuk memberikan insentif kepada PNS yang mau dipindah.

Arizal menegaskan, semuanya baru sekadar usulan dan Kemenkeu sangat rigid terkait masalah finansial, termasuk insentif. Meski demikian, Kemenpan RB berjanji akan terus memperjuangkan hak-hak PNS tersebut.

Lebih lanjut, dikutip dari laman wantimpres.go.id, Deputi OIKN Alimuddin menyebut dirinya memeroleh sekitar Rp100 juta. Apa yang didapatnya di Otorita jauh lebih besar ketimbang saat 10 kali menjabat sebagai kepala dinas di Kalimantan Timur selama 30 tahun lamanya.

Alimuddin mengklaim ia telah menanyakan langsung gaji anak buahnya yang merupakan pindahan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Sang anak buah menjawab gajinya lebih besar di Otorita ketimbang saat masih berkantor di kementerian.

Bahkan, kata dia, anak buahnya yang lain dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) bisa mendapatkan penghasilan Rp22 juta. Selain itu, ia merinci 35 persen dari total 600 sekian pegawai OIKN merupakan warga lokal. Alimuddin mengatakan ini adalah upaya antisipasi agar tidak adanya gesekan dengan para pendatang.

Sebelumnya, dikutip dari menpan.go.id, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) secara intensif mempersiapkan proses pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, mulai dari SDM hingga ke tata kelola pemerintahannya. Dimana kurang lebih 12 ribu pegawai terdiri dari JPT Madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Fungsional, dan Pelaksana dari 38 Kementerian/lembaga secara bertahap pindah ke IKN sampai dengan Desember 2024.

“Penentuan jumlah Pegawai ASN Instansi Pusat yang akan dipindahkan ke IKN dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan beberapa prinsip, seperti skala prioritas peran atau tugas dan fungsi kementerian/lembaga untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di IKN,” ujar Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, di Jakarta, Senin 18 Februari 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG hari ini, Senin, 5 Agustus 2024 terpantau berada pada level 7.059 atau turun dibanding perdagangan sebelumnya yakni 7.308. Pukul 14.10 WIB siang tadi, IHSG bahkan sempat meluncur ke level 7.004 atau anjlok sekitar 4 persen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto turut merespons kondisi tersebut. Dia mengatakan tidak perlu khawatir karena kondisi pasar saham yang selayaknya naik turun. “IHSG nanti kita lihat, karena itu kan daily-nya fluktuasi, jadi tidak perlu khawatir,” kata dia di kantornya, Senin 5 Agustus 2024.

Politikus Partai Golkar itu mengatakan pemerintah senantiasa mencermati kondisi eksternal perekonomian. Termasuk suku bunga Bank Sentral Amerika yang saat ini ditahan berada pada level 5,25-5,50 persen. Ia berharap tingkat suku bunga dapat turun pada kuartal keempat 2024. “Walaupun belum ada yang menjamin,” ujarnya lagi.

Airlangga memaparkan, saat ini tingkat suku bunga Indonesia juga tinggi. Sementara itu, jika dibanding inflasi gap atau jaraknya juga cukup lebar.

Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji Gusta Utama, menjelaskan sejumlah faktor yang memengaruhi pergerakan IHSG hari ini. Pertama, data Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur yang lesu, baik secara global maupun di Indonesia.

“Data-data manufacturing PMI, misalnya dari global maupun Indonesia khususnya, itu hasilnya di bawah 50. Berarti mulai terjadi kontraksi, padahal sebelumnya terjadi ekspansi," katanya saat dihubungi Tempo pada Senin, 5 Agustus 2024.

Sementara dari dalam negeri lainnya adalah sentimen pertumbuhan ekonomi yang melambat. Hari ini, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2024 hanya 5,05 persen secara tahunan.

Annisa Febiola berkontribusi dalam penulisan artikel ini.