TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan, jaringan air bersih dan listrik sudah masuk Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada pertengahan Juli ini. Menurut Basuki, pemerintah bakal melakukan commissioning atau uji kelayakan air pada 15 Juli 2024.

“Saya memastikan, air InshaAllah sudah oke,” ucap Basuki ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 10 Juli 2024.

Mengenai listrik, Menteri PUPR mengatakan bahwa pihaknya sudah berkontak dengan Telkom dan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Dia mendapat laporan, listrik 10 megawatt dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya di IKN sudah siap.

Di sisi lain, perkembangan pembangunan dua infrastruktur ini menjadi sorotan usai Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Kepala Negara mengungkapkan belum ada rencana untuk berkantor di IKN pada bulan Juli ini. Hal tersebut karena sejumlah infrastruktur pendukung, seperti air dan listrik yang belum siap.

“Airnya sudah siap, belum? Listriknya sudah siap, belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalo siap, pindah,” ujar Jokowi usai menyerahkan bantuan kemanusiaan di Lanud Halim Perdanakusuma pada Senin, 8 Juli 2024.

Berdasarkan laporan Majalah Tempo berjudul “Tumpukan Masalah IKN yang Terungkap Setelah Bambang Susantono Mundur,” pada Juni 2024, dijelaskan bahwa akses terhadap air bersih untuk makan dan mandi masih menjadi salah satu persoalan di kawasan inti IKN.

Bahkan, minimnya ketersediaan air di kawasan ibu kota baru itu tertuang dalam kajian dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang menggaet konsultan McKinsey & Company. Dalam kajiannya, McKinsey turut memperhitungkan ketersediaan air di IKN.

Menurut dua narasumber Tempo di lingkaran Istana, pemerintah berencana membeli air bersih dari Balikpapan untuk menyuplai kebutuhan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP. Pemerintah juga bermaksud membangun jaringan pipa ke Balikpapan, yang sebetulnya juga mengalami krisis air bersih.

Bagi pekerja dan penduduk sekitar IKN, ketersediaan air bersih merupakan persoalan sehari-hari. Menurut Ariefin, salah satu penjual air di dekat Desa Bumi Harapan, Penajam Paser, masalah itu mencuat bahkan sejak proyek IKN belum ada.

“Karena sekarang banyak proyek, kebutuhan air makin bertambah,” kata dia.

Sejak ada proyek IKN, truk tangki atau pikap bermuatan tandon ulang-alik di kawasan inti calon ibu kota. Tandon tersebut berkapasitas 1.000-5.000 liter. Seribu liter air dibanderol seharga Rp 20 ribu dengan air berwarna kuning.

Untuk mengatasi persoalan air di IKN, pemerintah sebenarnya membangun Bendungan Sepaku Semoi. Waduk yang terletak 12 kilometer dari KIPP itu baru diresmikan Jokowi pada Selasa, 4 Juni 2024. Dibangun dengan biaya mencapai Rp 836 miliar, waduk itu diklaim dapat memenuhi kebutuhan air di IKN dengan debit mencapai 2.000 liter per detik.

Namun warna air waduk tersebut kuning keruh. Meski begitu, Kepala Satuan Kerja Bendungan Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Julaidi menyatakan air waduk berkualitas baik. “Secara kualitas dan kuantitas, air bendungan sudah memenuhi,” ujarnya kepada Tempo pada Kamis, 6 Juni 2024.

Selengkapnya Baca: Tumpukan Masalah IKN yang Terungkap Setelah Bambang Susantono Mundur,

RADEN PUTRI

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN). Sebanyak 16 perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan mendapat dana segar sebesar Rp 44,24 Triliun untuk tahun depan. Dari belasan BUMN tersebut, PT Hutama Karya mendapat modal paling besar yaitu Rp 13,86 Triliun. Modal tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan jalan tol Trans Sumatera fase 2 dan 3. Seperti diketahui, pembangunan jalan tol itu dilanjutkan.

Erick Thohir, Menteri BUMN menyatakan, PMN kali ini berdasarkan dividen BUMN, bukan berdasarkan utang. "Ini pertama kali PMN yang diodorng Kementerian BUMN tidak berdasar utang negara, karena dividen lebih besar dari PMN,” kata Erick,saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu malam.

Sepanjang 2020–2024, BUMN menyetor total dividen ke negara mencapai Rp 279,8 triliun. Sementara, suntikan PMN pada periode itu sebesar Rp 217,9 triliun. Dengan begitu, ada selisih sebesar Rp 61,9 triliun. Menurut Erick Thohir, ini memberi kepastian untuk penyehatan dan transformasi komitmen BUMN mengerjakan penugasan pemerintah di berbagai bidang termasuk infrastruktur.

Seperti diketahui pembangunan infrastruktur seperti jalan tol merupakan penugasan pemerintah yang dikerjakan PT Hutama Karya. Alhasil untuk mengerjakan proyek tersebut, perlu dana segar PMN.

Profil PT Hutama Karya

Dilansir dari hutamakarya.com, PT Hutama Karya merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang jasa konstruksi, pengembangan, dan penyedia jasa tol.

Berdasarkan laporan tahunan yang dirilis pada 2023, pada masa kolonial Belanda, PT Hutama Karya merupakan perusahaan swasta bernama Hollandsche Beton Maatschappij yang selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 61/1961 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 14 tahun 1971 menjadi Perusahaan Negara dan berganti nama menjadi Perusahaan Negara Hutama Karya. Perusahaan ini memulai kegiatan usaha komersialnya pada tanggal 29 Maret 1961.

Pada 1970 disebut menjadi tanda dimulainya teknologi Beton pra-tekan di Indonesia, dimana PN. Hutama Karya menjadi yang pertama kali mengenalkan sistem prategang BBRV dari Swiss. Pada dekade ini pula, Hutama Karya berubah status menjadi PT Hutama Karya (Persero).

Memasuki tahun 2000-an, dimana dinamika perekonomian semakin pesat, Hutama Karya merevitalisaasi diri dengan melakukan pengembangan usaha untuk sektor-sektor swasta melalui pembangunan High Rise Building (Bakrie Tower dan Apartemen-Apartemen) maupun infrastruktur lainnya seperti jalan tol.

Seiring dengan perkembangan tersebut, kualitas dan mutu tetap menjadi perhatian, yang dibuktikan dengan diraihnya sertifikat ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 dan OHSAS 18001:2007.

Pada 2014, Hutama Karya resmi menerima penugasan pemerintah Indonesia untuk mengembangkan Jalan Tol Trans-Sumatera. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 100 Tahun 2014 yang kemudian diperbarui menjadi Perpres Nomor 117 Tahun 2015, Hutama Karya diberi tanggungjawab mengembangkan 2.770 kilometer jalan tol di Sumatera dengan prioritas 8 ruas pertama.

Hingga tahun ini, Hutama Karya berhasil mengerjakan penugasan pemerintah dengan mengoperasikan kurang lebih sekira 740 Km. Jalan Tol Trans Sumatera akan terus dibangun untuk menghubungkan wilayah Lampung hingga Aceh.

SUKMASARI | ADIL AL HASAN | ILONA ESTHERINA

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) Danang Prasta Danial mengatakan instansinya memerlukan waktu paling sedikit satu tahun untuk membuktikan perusahaan asing telah melakukan dumping ke Indonesia. Penyelidikan itu menjadi dasar pemberlakuan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) yang diteken oleh Menteri Keuangan.

“Secara prosedur sendiri, paling tidak memerlukan satu tahun untuk menyelidiki (dugaan dumping). Bisa diperpanjang lagi enam bulan,” ujar Danang saat ditemui Tempo di kantornya di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Juli 2024.

Bersama Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI), KADI disebut Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas tengah menyelidiki data impor selama tiga tahun terakhir. Bila KADI merekomendasikan BMAD, KPPI merekomendasikan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) kepada Menteri Perdagangan, yang berkoordinasi dengan kementerian-kementerian terkait. Bea masuk ini bertujuan memagari Indonesia dari banjir impor, terutama tekstil dan produk tekstil (TPT).

Danang menjelaskan, lamanya durasi penyelidikan itu disebabkan KADI harus jeli memeriksa satu per satu perusahaan asing. Kepada perusahaan-perusahaan itu, KADI membagikan kuesioner untuk membuktikan ada atau tidaknya praktik dumping. Bila terbukti melakukan dumping, sebuah perusahaan bisa dikenakan BMAD. Besaran bea masuk tergantung, yang antara lain ditentukan dari selisih harga jual mereka di pasar domestik dan di Indonesia.

"Harus hati-hati banget. Enggak berani kita tiba-tiba (mengenakan dumping). (Jangan sampai) kita kenakan, ternyata ada yang terdampak di hilirnya," kata dia.

Namun, Danang mengingatkan, secara prosedur KADI harus mengumpulkan data impor yang mengindikasikan adanya dumping sebelum memulai penyelidikan. Data itu didapat dari berbagai sumber, antara lain Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan dan asosiasi. Bila data telah lengkap, baru KADI menyelidiki perusahaan-perusahaan asing itu.

Berbeda dengan BMAD yang menyasar perusahaan, BMTP ditujukan secara global kepada sebuah negara. Berapa pun besar ekspornya ke Indonesia, seluruh perusahaan di negara itu akan dikenakan safeguard yang sama. KPPI bekerja merumuskan rekomensasi BMTP dengan menyelidiki lonjakan impor selama tiga tahun terakhir.

Danang menilai, karena sifatnya yang lebih luas, BMTP lebih cocok digunakan untuk memperbaiki kondisi industri dalam negeri secara cepat yang tengah mengeluhkan dugaan dumping, terutama TPT. “Kalau benar-benar butuh remedi saat ini, dalam dua tiga bulan, saya melihat (solusinya) memang BMTP,” kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Para menteri Kabinet Presiden Jokowi tidak satu suara tentang pembatasan pembelian BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024.

Adalah Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang mengemukakan pembatasan akan dilakukan pemerintah mulai 17 Agustus 2024.

Namun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan bahwa belum ada pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi pada 17 Agustus 2024.

"Nggak ada batasan di 17 Agustus, masih belum (ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi) ini kok," kata Arifin di Jakarta, Jumat, 12 Juli 2024.

Dia mengatakan, pihaknya masih mempertajam data dan kendaraan yang berhak menerima, sehingga jika kebijakan itu diterapkan maka benar-benar tepat sasaran.

"Kita lagi mempertajam dulu datanya. Nggak ada yang berubah, nggak ada yang naik. Kita kan mau tepat sasaran, (jadi) kita perdalam lagi (datanya)," kata Arifin.

Lebih lanjut Menteri ESDM menuturkan bahwa saat ini pemerintah masih memproses revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.

Ia menyebutkan, revisi Perpres itu masih dalam pembahasan di tiga kementerian yaitu Kementerian ESDM, Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Skema pembatasan nantinya akan diatur lebih lanjut melalui peraturan menteri tentang jenis kendaraan yang bisa menggunakan BBM subsidi.

"Ya nanti kan kita ajuin melalui Permen, tapi kan memang harus tepat sasaran, mana yang memang (harus terima), kendaraan jenis apa yang dapat," ujarnya.

Pernyataan Arifin senada dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo belum memutuskan mengenai pembatasan bahan bakar minyak (BBM). Ia mengatakan pemerintah akan membahas wacana itu lebih lanjut.

Airlangga mengatakan pemerintahan Jokowi akan melakukan rapat soal pembatasan subsidi BBM ini. “Tentu ada perhitungan dan konsekuensi fiskal juga ada,” kata Airlangga Hartarto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 10 Juli 2024.

Sebelumnya, Luhut mengatakan bahwa pemerintah menargetkan pengetatan penggunaan subsidi bahan bakar minyak pada 17 Agustus, sehingga dapat mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak.

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika membahas permasalahan penggunaan bahan bakar minyak yang berhubungan dengan defisit APBN 2024.

Ia meyakini, dengan pengetatan penerima subsidi, pemerintah dapat menghemat APBN 2024.

Selain memperketat penyaluran BBM bersubsidi, Luhut juga mengungkapkan bahwa pemerintah sedang berencana untuk mendorong alternatif pengganti bensin melalui bioetanol.

Luhut meyakini bahwa penggunaan bioetanol tidak hanya mampu mengurangi kadar polusi udara. Tingkat sulfur yang dimiliki bahan bakar alternatif ini juga tergolong rendah.

DPR Setuju Pembatasan BBM Bersubsidi

Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno setuju pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai 17 Agustus mendatang. Sebelumnya, sinyal pembatasan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Namun, Eddy meminta pemerintah melakukan sosialisasi dengan baik ke masyarakat.

"Perlu dikomunikasikan dengan baik. Jangan sampai masyarakat resah karena seakan-akan subsidi dibatasi, termasuk untuk mereka yang membutuhkan dan berhak mendapatkan, seperti angkot, UMKM, ojek online," kata Eddy ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis, 11 Juli 2024.

Soal pembatasan, Eddy setuju karena penyaluran BBM subsidi selama ini tidak tepat sasaran. Masih ada kalangan mampu yang membeli BBM bersubsidi. "80 persen pengguna Pertalite dan solar subsidi adalah masyarakat yang tidak berhak," ujar Eddy.

Padahal, biaya subsidi BBM yang dikeluarkan pemerintah angkanya besan. Tahun ini saja, kata Eddy, mencapai Rp 163 triliun. Artinya, boros anggaran ketika mayoritas pengguna BBM subsidi adalah masyarakat yang berhak. "80 persen dari Rp 163 triliun kan besar sekali. Ini dananya bisa dialokasikan untuk sektor pembangunan ekonomi lain atau menguatkan bantuan sosial," tutur politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Abdul Halim sebelumnya mengungkapkan bahwa terdapat dua usulan terkait pembatasan penggunaan Pertalite. Pertama, melarang semua kendaraan pelat hitam membeli BBM bersubsidi Pertalite.

Kemudian, skenario kedua, yaitu hanya mobil di bawah 1.400 cc yang boleh mengonsumsi Pertalite. Sementara untuk motor, hanya dengan kapasitas di bawah 150 cc yang nantinya tidak dilarang.

“Dari sisi JBKP (jenis BBM khusus penugasan) itu ada pembatasan, khususnya motor, semuanya kecuali di atas 150 cc, itu skenario-skenarionya. Selanjutnya, mobil pelat hitam ada dua skenario, semua mobil pelat hitam akan dilarang atau pilihan kedua, mobil dengan kapasitas maksimal 1.400 cc. Nah ini revisi yang kita ajukan opsinya,” ucap Abdul, seperti dikutip dari tribratanews.polri.go.id, Kamis, 11 Juli 2024.

MELINDA DWI PUSPITA | MICHELLE GABRIELA | RIRI RAHAYU | DANIEL A FAJRI | ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Para menteri Kabinet Presiden Jokowi tidak satu suara tentang pembatasan pembelian BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024.

Adalah Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang mengemukakan pembatasan akan dilakukan pemerintah mulai 17 Agustus 2024.

Namun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan bahwa belum ada pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi pada 17 Agustus 2024.

"Nggak ada batasan di 17 Agustus, masih belum (ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi) ini kok," kata Arifin di Jakarta, Jumat, 12 Juli 2024.

Dia mengatakan, pihaknya masih mempertajam data dan kendaraan yang berhak menerima, sehingga jika kebijakan itu diterapkan maka benar-benar tepat sasaran.

"Kita lagi mempertajam dulu datanya. Nggak ada yang berubah, nggak ada yang naik. Kita kan mau tepat sasaran, (jadi) kita perdalam lagi (datanya)," kata Arifin.

Lebih lanjut Menteri ESDM menuturkan bahwa saat ini pemerintah masih memproses revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.

Ia menyebutkan, revisi Perpres itu masih dalam pembahasan di tiga kementerian yaitu Kementerian ESDM, Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Skema pembatasan nantinya akan diatur lebih lanjut melalui peraturan menteri tentang jenis kendaraan yang bisa menggunakan BBM subsidi.

"Ya nanti kan kita ajuin melalui Permen, tapi kan memang harus tepat sasaran, mana yang memang (harus terima), kendaraan jenis apa yang dapat," ujarnya.

Pernyataan Arifin senada dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo belum memutuskan mengenai pembatasan bahan bakar minyak (BBM). Ia mengatakan pemerintah akan membahas wacana itu lebih lanjut.

Airlangga mengatakan pemerintahan Jokowi akan melakukan rapat soal pembatasan subsidi BBM ini. “Tentu ada perhitungan dan konsekuensi fiskal juga ada,” kata Airlangga Hartarto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 10 Juli 2024.

Sebelumnya, Luhut mengatakan bahwa pemerintah menargetkan pengetatan penggunaan subsidi bahan bakar minyak pada 17 Agustus, sehingga dapat mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak.

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika membahas permasalahan penggunaan bahan bakar minyak yang berhubungan dengan defisit APBN 2024.

Ia meyakini, dengan pengetatan penerima subsidi, pemerintah dapat menghemat APBN 2024.

Selain memperketat penyaluran BBM bersubsidi, Luhut juga mengungkapkan bahwa pemerintah sedang berencana untuk mendorong alternatif pengganti bensin melalui bioetanol.

Luhut meyakini bahwa penggunaan bioetanol tidak hanya mampu mengurangi kadar polusi udara. Tingkat sulfur yang dimiliki bahan bakar alternatif ini juga tergolong rendah.

DPR Setuju Pembatasan BBM Bersubsidi

Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno setuju pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai 17 Agustus mendatang. Sebelumnya, sinyal pembatasan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Namun, Eddy meminta pemerintah melakukan sosialisasi dengan baik ke masyarakat.

"Perlu dikomunikasikan dengan baik. Jangan sampai masyarakat resah karena seakan-akan subsidi dibatasi, termasuk untuk mereka yang membutuhkan dan berhak mendapatkan, seperti angkot, UMKM, ojek online," kata Eddy ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis, 11 Juli 2024.

Soal pembatasan, Eddy setuju karena penyaluran BBM subsidi selama ini tidak tepat sasaran. Masih ada kalangan mampu yang membeli BBM bersubsidi. "80 persen pengguna Pertalite dan solar subsidi adalah masyarakat yang tidak berhak," ujar Eddy.

Padahal, biaya subsidi BBM yang dikeluarkan pemerintah angkanya besan. Tahun ini saja, kata Eddy, mencapai Rp 163 triliun. Artinya, boros anggaran ketika mayoritas pengguna BBM subsidi adalah masyarakat yang berhak. "80 persen dari Rp 163 triliun kan besar sekali. Ini dananya bisa dialokasikan untuk sektor pembangunan ekonomi lain atau menguatkan bantuan sosial," tutur politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Abdul Halim sebelumnya mengungkapkan bahwa terdapat dua usulan terkait pembatasan penggunaan Pertalite. Pertama, melarang semua kendaraan pelat hitam membeli BBM bersubsidi Pertalite.

Kemudian, skenario kedua, yaitu hanya mobil di bawah 1.400 cc yang boleh mengonsumsi Pertalite. Sementara untuk motor, hanya dengan kapasitas di bawah 150 cc yang nantinya tidak dilarang.

“Dari sisi JBKP (jenis BBM khusus penugasan) itu ada pembatasan, khususnya motor, semuanya kecuali di atas 150 cc, itu skenario-skenarionya. Selanjutnya, mobil pelat hitam ada dua skenario, semua mobil pelat hitam akan dilarang atau pilihan kedua, mobil dengan kapasitas maksimal 1.400 cc. Nah ini revisi yang kita ajukan opsinya,” ucap Abdul, seperti dikutip dari tribratanews.polri.go.id, Kamis, 11 Juli 2024.

MELINDA DWI PUSPITA | MICHELLE GABRIELA | RIRI RAHAYU | DANIEL A FAJRI | ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat adat di Kampung Wailen, Distrik Salawati Tengah, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya menolak dua perusahaan yang bergerak di perkebunan kelapa dalam dan perdagangan karbon. Penolakan masuknya perusahaan itu disampaikan secara langsung pada 8 Juli 2024.

"Orang-orang tua adat dari dua marga sudah kasih tahu ke pihak perusahaan, mereka menolak perusahaan melakukan perkebunan kelapa dalam di wilayah adat mereka," kata Samuel Moifilit, perwakilan pemuda adat marga Moifilit dan Kalapain saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Jumat, 12 Juli 2024.

Dua marga adat, Moifilit dan Kalapain—dari Pulau Salawati—menolak PT Pesona Karya Alam, yang bergerak dalam penanaman komoditi perkebunan kelapa dalam; dan PT Perkasa Bumi Hijau Unit I, yang akan membuka lahan usaha perdagangan karbon berupa jasa lingkungan.

Samuel mengatakan, Pesona Karya Alam telah bersosialisasi membuka hutan sekitar 4.300 hektare. Sedangkan Perkasa Bumi Hijau berencana menggarap hutan seluas 69.768 hektare. Sosialisasi dua perusahaan ini berlangsung sejak 2023. Saat sosialisasi, masyarakat adat setempat sudah menyatakan menolak perusahaan ini beroperasi.

"Tapi mereka datang terus," ujar pemuda 23 tahun itu. Hingga terakhir pada 6 Juli lalu, para orang tua adat di Moifilit dan Kalapain duduk bersama. Musyawarah mereka memutuskan tetap menolak aktivitas perusahaan di atas tanah adat mereka.

Samuel mengatakan, hasil musyawarah itu disampaikan di hadapan perwakilan kedua perusahaan tersebut di Balai Kampung Wailen, Distrik Salawati Tengah, 8 Juli 2024.

“Saat ini kami hanya ingin melindungi wilayah adat kami dari ancaman perusahaan serta menjaga hutan dan tanah nenek moyang kami sebagai bagian dari mitigasi krisis iklim dunia,” ujar Samuel, mahasiswa studi akhir di Universitas Muhammadiyah Sorong, itu.

Menurut Samuel, bagi masyarakat adat Moifilit, tanah adat adalah bagian dari darahnya. Tanah adalah tempat berpijak yang melahirkan berbagai unsur kebudayaan serta simbolisme antropologis dan religius. Menurut warga Moifilit juga, tanah menjadi jaminan bagi kehidupan masyarakat serta bagian integral dan krusial bagi hidup manusia dan makhluk hidup di Pulau Salawati.

Benny Kalapain, perwakilan masyarakat adat marga Kalapain, mengatakan sebagai pemilik hak ulayat mereka tak ingin anak cucu menderita karena hutan adat marga Moifilit dan Kalapain diubah menjadi lahan tanaman kelapa.

Benny meminta supaya pemerintah menghargai dan menghormati tatanan kehidupan sosial marga Moifilit dan Kalapain. Karena seluruh kehidupannya bergantung kepada ekosistem gunung, lembah, bukit, dan sungai. “Hai kaum penguasa, perusahaan, dan orang-orang yang hanya memikirkan keuntungan dan uang, sadarlah terhadap manusia lain," kata Benny, dalam keterangan tertulis, pada Jumat, 12 Juli 2024.

Soraya Do, salah satu perempuan adat Suku Moi, sekaligus aktivis Gerakan Malamoi, yang bergabung dalam Gerakan Selamatkan Manusia Tanah dan Hutan Malamoi, mengatakan penolakan masyarakat atas rencana aktivitas perusahaan, itu merupakan bagian dari masyarakat adat melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Komite Anti Dumping Indonesia (KADI), Danang Prasta Danial, menjelaskan kriteria sebuah perusahaan asing bisa dikenai Bea Masuk Anti-dumping (BMAD). Kriteria itu secara global mengacu kepada aturan World Trade Organization (WTO).

Di Indonesia, pemerintah menerjemahkannya dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tindakan Anti-dumping Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

Danang menjelaskan, dugaan dumping dilihat antara lain dari perbedaan harga jual komoditas di negara tujuan ekspor. Bila harga jual ke Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan harga jual ke negara lain yang jataknya kurang lebih sama, itu sudah menjadi indikasi adanya dumping.

Meski begitu, kata Danang, perbandingan tidak cukup dengan satu negara. Harus ada beberapa negara tujuan ekspor lain sebagai pembanding.

Danang mencontohkan, sebuah negara mengekspor produk ke Malaysia, Thailand, dan Vietnam seharga US$ 14. Begitu diselidiki, negara itu ternyata mengekspor produk yang sama ke Indonesia seharga hanya US$ 6. Kondisi itu merupakan indikasi adanya dumping.

Namun, KADI juga tak sembarangan merekomendasikan BMAD. Sebelum menginisasi penyelidikan, Danang mengatakan instasinya akan mengumpulkan data, baik harga dan volume impor maupun kondisi industri dalam negeri.

Menurut dia, harus ada bukti kausalitas antara dugaan dumping itu dengan kondisi industri. Untuk membuktikannya, ada sejumlah indikator yang digunakan KADI, antara lain pangsa pasar, produksi, dan kapasitas penjualan.

“Kalau sudah ada dua data itu (impor dan kondisi industri dalam negeri), nanti dilihat apakah ada hubungannya,” kata Danang, ditemui di kantornya di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Juli 2024.

Setelah terbukti ada kausalitas, Danang mengatakan baru KADI akan menghitung besaran bea masuk yang akan dikenakan. Menurut dia, penghitungan besaran bea masuk itu kompleks. Kepada Tempo, Danang menunjukkan sejumlah buku tebal. Buku itu merupakan acuan penghitungan dan penerapan anti dumping. “Harus benar-benar teliti,” kata dia.

Selama ini, Danang menyebut besaran bea masuk bervariasi. Dia membenarkan perusahaan yang tidak kooperatif dalam penyelidikan akan dikenai bea masuk yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain.

Bea masuk itu, dia mengatakan, bisa sampai 400 persen seperti berlaku di Amerika Serikat. Tapi menurut dia, berdasarkan penyelidikan KADI, pemerintah belum pernah menerapkan bea masuk sampai ratusan persen.

Bersama Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI), KADI disebut Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas tengah menyelidiki data impor. Bila KADI merekomendasikan BMAD, KPPI merekomendasikan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) kepada Menteri Perdagangan, yang berkoordinasi dengan kementerian-kementerian terkait. Bea masuk ini bertujuan memagari Indonesia dari banjir impor, terutama tekstil dan produk tekstil (TPT).

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian atau Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi belum memutuskan mengenai pembatasan bahan bakar minyak (BBM). Airlangga mengatakan pemerintah akan membahas wacana itu lebih lanjut.

Airlangga mengatakan pemerintahan Jokowi akan melakukan rapat soal pembatasan subsidi BBM ini. “Tentu ada perhitungan dan konsekuensi fiskal juga ada,” kata Airlangga Hartarto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 10 Juli 2024.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menkomarinves) Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya mengharapkan, pembelian BBM bersubsidi bakal dibatasi mulai 17 Agustus 2024. Luhut mengatakan pemerintah sedang melakukan efisiensi untuk meningkatkan penerimaan negara. Salah satunya adalah dengan mengatur penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran.

Melalui akun Instagram pada Selasa, 8 Juli 2024, Luhut mengatakan bahwa Pertamina sudah menyiapkan aturan soal pemberian subsidi yang tidak tepat itu. “Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi. Kita hitung di situ," kata Luhut.

Profil Airlangga Hartarto

Airlangga Hartarto dikenal sebagai ketua umum partai Golkar dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia periode 2019-2024 di Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo-K.H Ma’ruf Amin. Airlangga lahir pada 1 Oktober 1962, Surabaya. Ia adalah anak dari Ir Hartarto, seorang yang pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian pada Kabinet Pembangunan IV dan V.

Airlangga selesai menempuh pendidikan menengah akhir di SMA Kanisius pada 1981. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi Universitas Gadjah Mada melalui jurusan Teknik Mesin dan lulus pada 1987. Airlangga meneruskan pendidikan masternya di Universitas Monash dan mendapatkan gelar MBA pada 1996. Bukan hanya itu, setahun kemudian, ia juga mendapat gelar Master of Management Technology dari Universitas Melbourne.

Sejak muda, Airlangga Hartarto dikenal sebagai sosok yang aktif dalam organisasi. Dilansir dari p2k.stekom.ac.id, saat SMA, ia menjadi Wakil Ketua Osis dari SMA Kanisius. Ketika kuliah, ia dipilih menjadi Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Teknik UGM. Selain itu, ia juga menjadi Ketua Barisan Muda KOSGORO 1957.

Sebelum menjadi menteri pada Kabinet Indonesia Maju, Airlangga Hartarto sudah pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla pada 2016-2019. Ia mulai menjabat sebagai Ketua Umum Golkar ke-11 pada 4 Desember 2019 dan menggantikan Setya Novanto.

Riwayat Pekerjaan, Organisasi, dan Politik Airlangga Hartarto

• Presiden Komisaris PT Fajar Surya Wisesa Tbk (1987)
• Presiden Komisaris PT Ciptadana Sekuritas (1994)
• Presiden Direktur PT Bisma Narendra (1994)
• Komisaris PT Sorini Corporation Tbk (2004)
• Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) (2006-2009)
• Ketua Dewan Insinyur PII (2009-2012)
• Anggota Majelis Wali Amanah, Universitas Gadjah Mada dalam 2 periode hingga 2012
• Anggota DPR RI (2004-2009) dan (2009-2014)
• Menteri Perindustrian Indonesia (2018-2019)
• Ketua Umum Partai Golkar (2017-sekarang)
• Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Kabinet Indonesia Maju (2019-2024)

MICHELLE GABRIELA | RIRI RAHAYU | GEZITA INOVA

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian atau Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi belum memutuskan mengenai pembatasan bahan bakar minyak (BBM). Airlangga mengatakan pemerintah akan membahas wacana itu lebih lanjut.

Airlangga mengatakan pemerintahan Jokowi akan melakukan rapat soal pembatasan subsidi BBM ini. “Tentu ada perhitungan dan konsekuensi fiskal juga ada,” kata Airlangga Hartarto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 10 Juli 2024.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menkomarinves) Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya mengharapkan, pembelian BBM bersubsidi bakal dibatasi mulai 17 Agustus 2024. Luhut mengatakan pemerintah sedang melakukan efisiensi untuk meningkatkan penerimaan negara. Salah satunya adalah dengan mengatur penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran.

Melalui akun Instagram pada Selasa, 8 Juli 2024, Luhut mengatakan bahwa Pertamina sudah menyiapkan aturan soal pemberian subsidi yang tidak tepat itu. “Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi. Kita hitung di situ," kata Luhut.

Profil Airlangga Hartarto

Airlangga Hartarto dikenal sebagai ketua umum partai Golkar dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia periode 2019-2024 di Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo-K.H Ma’ruf Amin. Airlangga lahir pada 1 Oktober 1962, Surabaya. Ia adalah anak dari Ir Hartarto, seorang yang pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian pada Kabinet Pembangunan IV dan V.

Airlangga selesai menempuh pendidikan menengah akhir di SMA Kanisius pada 1981. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi Universitas Gadjah Mada melalui jurusan Teknik Mesin dan lulus pada 1987. Airlangga meneruskan pendidikan masternya di Universitas Monash dan mendapatkan gelar MBA pada 1996. Bukan hanya itu, setahun kemudian, ia juga mendapat gelar Master of Management Technology dari Universitas Melbourne.

Sejak muda, Airlangga Hartarto dikenal sebagai sosok yang aktif dalam organisasi. Dilansir dari p2k.stekom.ac.id, saat SMA, ia menjadi Wakil Ketua Osis dari SMA Kanisius. Ketika kuliah, ia dipilih menjadi Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Teknik UGM. Selain itu, ia juga menjadi Ketua Barisan Muda KOSGORO 1957.

Sebelum menjadi menteri pada Kabinet Indonesia Maju, Airlangga Hartarto sudah pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla pada 2016-2019. Ia mulai menjabat sebagai Ketua Umum Golkar ke-11 pada 4 Desember 2019 dan menggantikan Setya Novanto.

Riwayat Pekerjaan, Organisasi, dan Politik Airlangga Hartarto

• Presiden Komisaris PT Fajar Surya Wisesa Tbk (1987)
• Presiden Komisaris PT Ciptadana Sekuritas (1994)
• Presiden Direktur PT Bisma Narendra (1994)
• Komisaris PT Sorini Corporation Tbk (2004)
• Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) (2006-2009)
• Ketua Dewan Insinyur PII (2009-2012)
• Anggota Majelis Wali Amanah, Universitas Gadjah Mada dalam 2 periode hingga 2012
• Anggota DPR RI (2004-2009) dan (2009-2014)
• Menteri Perindustrian Indonesia (2018-2019)
• Ketua Umum Partai Golkar (2017-sekarang)
• Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Kabinet Indonesia Maju (2019-2024)

MICHELLE GABRIELA | RIRI RAHAYU | GEZITA INOVA

TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir, Arya Sinulingga, menjelaskan perihal penyertaan modal negara (PMN) sebesar total Rp 44,24 triliun untuk 16 perusahaan pelat merah. “PMN itu penugasan, (perusahaan) BUMN ditugaskan untuk mengerjakan kebijakan-kebijakan pemerintah,” katanya kepada Tempo, Jumat, 12 Juli 2024.

Arya menuturkan, dalam fenomena bisnis acapkali kebijakannya tak begitu bernilai ekonomis di tahap awal sehingga yang mengerjakan dari perusahaan BUMN itu sendiri. “Misalnya bangun jalan tol, itu tak ekonomis untuk tahap awal. Karena marketnya belum ada, sehingga kalau kita tunggu swasta itu bisa lama. Tapi kan butuh pendanaan, di situlah ada penugasan,” ujar Arya.

Ia memberikan contoh seperti PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) atau Askrindo dan Perum Jamkrindo yang meminta modal negara sebesar Rp 3 triliun pada 2025 itu, karena memang harus ada peran asuransi. “Kita butuh asuransi untuk KUR kalau tak bahaya, di situlah dikasih penugasan oleh pemerintah,” katanya.

Begitu juga, kata Arya, untuk PT PLN (Persero) yang mengajukan permintaan PMN sebesar Rp 3 triliun untuk 2025, karena ada penugasan dalam program listrik desa agar pemerintah bisa mewujudkan ketersediaan listrik di seluruh Indonesia. Ia juga mengatakan, kemudian PT Hutama Karya yang mendapatkan PMN paling besar mencapai Rp 13,86 triliun untuk 2025 itu karena membangun jalan tol, seperti Jalan Tol Sumatera.

Sementara diketahui PT Pelni juga mengajukan PMN senilai Rp 2,5 triliun. “Pelni kan kapalnya sudah tua itu ada yang 39 tahun umurnya. Kan butuh peremajaan kapal dan perawatan lebih mahal dari pada beli baru. Dari mana (dananya), ya PMN,” ujarnya.

Ia menuturkan, hampir sekitar 70 persen perusahaan BUMN diberi penugasan di bidangnya masing-masing melalui PMN. “Jadi ini bukan soal sehat tak sehat, tapi penugasan. Jadi BUMN ditugaskan mengerjakan sesuatu yang memang secara ekonomi tak layak, tapi harus dikerjakan BUMN,” katanya.

Sebelumnya, Erick Thohir merespons keputusan Komisi VI DPR menyetujui usulan PMN sebesar total Rp 44,24 triliun untuk 16 perusahaan pelat merah.

Komisi VI DPR sepakat mendukung usulan PMN Rp 44,24 triliun untuk 16 BUMN. Usul itu didukung oleh sembilan fraksi dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Erick Thohir, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juli 2024.

“Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dan menyetujui usulan PMN Tahun Anggaran 2025 dari Kementerian BUMN," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR, Sarmuji.

Ada sejumlah alasan Komisi VI DPR menerima usulan untuk menyetujui insentif itu. Salah satunya, Sarmuji menilai PMN yang diberikan negara saat ini jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan setoran dividen yang disumbangkan BUMN kepada negara.

Sarmuji mengatakan, Komisi VI DPR akan memonitor dan meminta Menteri BUMN memastikan PMN itu digunakan secara produktif, efektif, dan efisien. Tujuannya, kata dia, untuk meningkatkan kinerja korporasi BUMN sesuai prinsip-prinsip good corporate government.

BAGUS PRIBADI | HAN REVANDA PUTRA

TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir, Arya Sinulingga, menjelaskan perihal penyertaan modal negara (PMN) sebesar total Rp 44,24 triliun untuk 16 perusahaan pelat merah. “PMN itu penugasan, (perusahaan) BUMN ditugaskan untuk mengerjakan kebijakan-kebijakan pemerintah,” katanya kepada Tempo, Jumat, 12 Juli 2024.

Arya menuturkan, dalam fenomena bisnis acapkali kebijakannya tak begitu bernilai ekonomis di tahap awal sehingga yang mengerjakan dari perusahaan BUMN itu sendiri. “Misalnya bangun jalan tol, itu tak ekonomis untuk tahap awal. Karena marketnya belum ada, sehingga kalau kita tunggu swasta itu bisa lama. Tapi kan butuh pendanaan, di situlah ada penugasan,” ujar Arya.

Ia memberikan contoh seperti PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) atau Askrindo dan Perum Jamkrindo yang meminta modal negara sebesar Rp 3 triliun pada 2025 itu, karena memang harus ada peran asuransi. “Kita butuh asuransi untuk KUR kalau tak bahaya, di situlah dikasih penugasan oleh pemerintah,” katanya.

Begitu juga, kata Arya, untuk PT PLN (Persero) yang mengajukan permintaan PMN sebesar Rp 3 triliun untuk 2025, karena ada penugasan dalam program listrik desa agar pemerintah bisa mewujudkan ketersediaan listrik di seluruh Indonesia. Ia juga mengatakan, kemudian PT Hutama Karya yang mendapatkan PMN paling besar mencapai Rp 13,86 triliun untuk 2025 itu karena membangun jalan tol, seperti Jalan Tol Sumatera.

Sementara diketahui PT Pelni juga mengajukan PMN senilai Rp 2,5 triliun. “Pelni kan kapalnya sudah tua itu ada yang 39 tahun umurnya. Kan butuh peremajaan kapal dan perawatan lebih mahal dari pada beli baru. Dari mana (dananya), ya PMN,” ujarnya.

Ia menuturkan, hampir sekitar 70 persen perusahaan BUMN diberi penugasan di bidangnya masing-masing melalui PMN. “Jadi ini bukan soal sehat tak sehat, tapi penugasan. Jadi BUMN ditugaskan mengerjakan sesuatu yang memang secara ekonomi tak layak, tapi harus dikerjakan BUMN,” katanya.

Sebelumnya, Erick Thohir merespons keputusan Komisi VI DPR menyetujui usulan PMN sebesar total Rp 44,24 triliun untuk 16 perusahaan pelat merah.

Komisi VI DPR sepakat mendukung usulan PMN Rp 44,24 triliun untuk 16 BUMN. Usul itu didukung oleh sembilan fraksi dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Erick Thohir, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juli 2024.

“Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dan menyetujui usulan PMN Tahun Anggaran 2025 dari Kementerian BUMN," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR, Sarmuji.

Ada sejumlah alasan Komisi VI DPR menerima usulan untuk menyetujui insentif itu. Salah satunya, Sarmuji menilai PMN yang diberikan negara saat ini jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan setoran dividen yang disumbangkan BUMN kepada negara.

Sarmuji mengatakan, Komisi VI DPR akan memonitor dan meminta Menteri BUMN memastikan PMN itu digunakan secara produktif, efektif, dan efisien. Tujuannya, kata dia, untuk meningkatkan kinerja korporasi BUMN sesuai prinsip-prinsip good corporate government.

BAGUS PRIBADI | HAN REVANDA PUTRA

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat menyoroti masalah kesulitan akses tiket kapal penumpang di PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni. DPR menilai sejauh ini masih terus terjadi calon penumpang kesulitan mendapatkan tiket yang dijual di loket milik Pelni.

Anggota DPR Komisi VI, Mufti Aimah Nurul Anam, mengatakan bahwa protes masyarakat kesulitan memperoleh tiket sudah disampaikan sejak 2019. Berikutnya tiket online itu pun tidak berjalan maksimal. "Kenyataannya sejak awal, selama bertahun-tahun, saya konsen soal calo tiket ini, sampai sekarang tidak diatasi," kata Mufti, saat dihubungi pada Jumat, 12 Juli 2024.

Anggota Dewan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, menjelaskan dengan masalah calo tiket itu menyebabkan masyarakat yang akan membeli tiket di loket tak ada. Sementara di luar kantor Pelni yang dijual oleh calo tidak optimal. Sehingga ada banyak kursi di dalam kapal tidak terisi.

Menurut dia, kerugiannya bukan hanya ke masyarakat yang membeli tiket dengan harga mahal. "Kalau di konter harga tiketnya berapa, di luar itu harganya bisa dilur logika," tutur Mufti. Padahal, kata dia, di luar calon penumpang tak bisa berangkat karena mereka tak mendapatkan kepastian mendapatkan tiket.

Mufti mengatakan, saat diselidiki faktanya kepala calo atau broker utama calo memiliki hubungan kekeluargaan dengan petugas internal Pelni. Dalam kasus percaloan ini, bukan soal tak ada kemauan Pelni melakukan perubahan. "Tapi ketika ada perubahan, mungkin akan mengurangi pendapatan oknum-oknum yang ada di dalamnya," ucap dia.

Problem calo itu, menurut dia, merupakan masalah tata kelola di dalam Pelni. Masalah yang perlu dibenahi. Bagaimana perusahaan angkutan pelayaran bisa bermanfaat kepada masyarakat. "Saya melihat belum ada upaya perbaikan," ucap dia. "Maka ketika mereka minta tambahan PMN, kami salah satu yang tidak setuju."

Kementerian Perhubungan menyatakan belum mendapatkan informasi perihal percaloan jual beli tiket di PT Pelni. Kecuali telah terbukti ada petugas tertentu membeli tiket dengan jumlah banyak dan dijual di pelabuhan pada saat kapal akan berangkat. "Kami belum dapat informasi yang valid," kata Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Hasan Sadili, melalui sambungan telepon, Jumat, 12 Juli 2024.

Dia mengatakan, ada 26 kapal melayani penumpang lintas laut dari Sabang sampai Merauke. Dalam melayani trayek pelayaran, Pelni telah memberlakukan pembelian pembelian tiket elektronik. Bahkan tiket elektronik telah diberlakukan bertahun-tahun tanpa masalah. Sehingga masyarakat bisa mudah mengakses pembelian tiket.

Namun, dia mengatakan masih ada masyarakat yang belum mengetahui informasi pembelian tiket secara elektronik. Selain itu ada calon penumpang yang tidak bisa membeli tiket elektronik karena terkendala menggunakan teknologi dan informasi atau IT. "Tapi PT Pelni membuka akses pembelian tiket via situsnya, mereka punya sistem aplikasi e-ticketing," tutur dia.

Dia mengatakan, calon penumpang akan kesulitan mendapatkan tiket ketika karcis itu baru akan dibeli pada hari keberangkatan. "Kadang ada teman meminta bantuan, kami sampaikan ke PT Pelni, biasanya dapat tiketnya, kalau tiba-tiba, mendadak, kemungkinan agak sulit mendapatkan tiket," ucap Sadili.

Direktur Usaha Angkutan Penumpang PT Pelni, Nuraini Dessy, membenarkan masih banyak kasus percaloan dalam penjualan tiket. Dia menyatakan bahwa pihaknya telah memberhentikan sebanyak 24 pegawai tahun ini. Mereka dipecat karena diketahui bekerja sama dengan calo dalam penjualan tiket.

"Isu tentang calo ini masih banyak. Ada 24 orang sudah kami berhentikan. Itu memang tim loket yang bekerja sama dengan calo," kata Nuraini saat berkunjung di kantor Tempo, Jalan Palmerah Barat Nomor 8, Grogol Utara, Jakarta Selatan, Kamis, 11 Juli 2024.

Nuraini mengatakan, sangat diperlukan masyarakat membeli tiket jauh sebelum hari keberangkatan. Menurut dia, Pelni pun telah mendagangkan karcis pelayaran itu jauh hari dari jadwal keberangkatan. Saat ini, dalam catatan Pelni penumpang membeli tiket di loket 35 persen dan pembelian karcis online 65 persen.