TEMPO.CO, Jakarta - Gaji dan tunjangan menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan pelamar seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024. Oleh karena itu, pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencantumkan informasi mengenai rentang penghasilan yang diterima sesuai dengan kelas jabatan di portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN).

Lantas, apa sajakah instansi yang menawarkan tunjangan kinerja (tukin) tertinggi?

Daftar Instansi CPNS 2024 dengan Tunjangan Tertinggi

Dirangkum dari berbagai sumber, berikut beberapa instansi kementerian dan lembaga negara (K/L) serta pemerintah daerah (pemda) yang membuka seleksi penerimaan CPNS 2024 dan memiliki tunjangan tertinggi:

1. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta

Di antara semua pemda di Indonesia, Pemprov DKI Jakarta menawarkan tunjangan tertinggi. Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Pergub Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), TPP Beban Kerja PNS terendah diraih oleh kepala subbagian SMAN/SMKN dengan nominal Rp 2.125.000 per bulan, sedangkan TPP Prestasi Kerja tertinggi diterima sekretaris daerah (sekda), yaitu Rp 127.710.000 dengan kelas jabatan 17.

2. Direktorat Jenderal Pajak (DJP atau Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Ditjen Pajak Kemenkeu dikenal memiliki tunjangan kinerja tertinggi di antara instansi kementerian yang lain. Mengacu pada Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, tukin terendah diraih oleh jabatan pelaksana dengan peringkat jabatan 4, yaitu Rp 5.361.800, sedangkan tukin terbesar diterima pejabat struktural (eselon I) dengan peringkat jabatan 27, yaitu Rp 117.375.000.

3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)

Selanjutnya, ada Kemenkumham yang juga mempunyai tunjangan tertinggi. Mengutip Peraturan Menkumham Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Permenkumham Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tukin terendah diraih oleh jabatan pramubakti (kelas jabatan 3), yaitu Rp 2.898.000, sedangkan menteri menerima tukin sebesar Rp 49.860.000.

4. Kemenkeu

Pada seleksi CPNS 2024, Kemenkeu membuka total 1.230 formasi. Adapun besaran tukin di Kemenkeu berkisar antara Rp 2.575.000 (kelas jabatan 1) hingga Rp 46.950.000 (kelas jabatan 27) sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 156 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan.

5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

Kementerian PUPR membutuhkan 26.319 calon aparatur sipil negara (CASN) pada 2024. Adapun besaran tukin PNS di Kementerian PUPR mencapai Rp 2.575.000 (kelas jabatan 1) hingga Rp 41.550.000 (kelas jabatan 17) sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 35 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

6. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

BPKP termasuk salah satu instansi yang menawarkan tukin tinggi, yaitu Rp 2.575.000 hingga Rp 41.550.000 sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 34 Tahun 2023 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Adapun pada 2024, BPKP menyediakan total 831 formasi CPNS.

7. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Berikutnya, BPK memberikan kesempatan kepada lulusan sarjana terapan (D4) dan sarjana (S1) dengan menyediakan total 154 formasi CPNS 2024. Berdasarkan Perpres Nomor 188 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan, tukin di BPK sebesar Rp 1.540.000 (kelas jabatan 1) hingga Rp 41.550.000 (kelas jabatan 17).

8. Mahkamah Agung (MA)

Mahkamah Agung menyediakan total 4.940 formasi CPNS pada 2024. Adapun besaran tukin PNS MA mencapai Rp 1.938.000 (kelas jabatan 1) hingga Rp 37.560.000 sebagaimana tercantum dalam Perpres Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Bank sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve (The Fed) diprediksi memangkas suku bunga acuan bulan depan. Direktur Eksektutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan suku bunga yang diperkirakan turun pertanda kurang baik.

“Itu indikasi kurang bagus, karena justru mengindikasikan AS sebentar lagi ada ancaman resesi, sehingga bank sentral buru-buru memotong suku bunganya untuk menggerakkan perekonomian,” ujarnya ditemui usai diskusi Celios di Jakarta, Kamis 22 Agustus 2024.

Bhima mengatakan jika resesi benar-benar terjadi, ekspor RI pasti akan terkena dampaknya juga. Karena itu, ia menambn Indonesia seharusnya tidak terlena dengan rally di pasar modal atau kenaikan IHSG yang cepat. Begitupun pasar valas yang memperkuat rupiah dalam jangka sangat pendek. Jadi hal tersebut menurut dia tidak bisa menjadi acuan kondisi sedang aman.

Masuknya dana asing sekarang ini menurut dia sangat temporer. “Bukan karena fundamental kita itu sedang bagus. Sekarang, pertumbuhan ekonomi era APBN tahun 2025 saja cuma 5,2 persen jauh di atas (target) Prabowo yang mental 8 persen,” kata dia.

Menguatnya mata uang rupiah saat ini menurut dia tidak bisa dijadikan konklusi karena tekannannya baru akan terasa pada 2025. Tahun depan diprediksi ekonomi Cina juga melambat ditambah ada ancaman resesi AS. Belum lagi perubahan perekonomian jika Donald Trump terpilih lagi pada November mendatang. Bekas Presiden AS tersebut kemungkinan akan memperketat beberapa kebijakan dagang dengan Cina juga kemungkinan mengubah aturan terkait kendaraan listrik yang berdampak pada harga nikel dunia.

Bhima juga menilai target rupiah yang dipatok Rp 16.100 per dolar AS pada APBN tahun depan cukup moderat. Angka tersebut memang lebih tertinggi dibanding yang tercantum pada Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) sebelumnya yang ditargetkan berada pada rentang Rp 15.300 - Rp 15.900 terhadap dolar AS.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan asumsi rupiah tersebut ditetapkan sebagai langkah antisipasi. “Rp 16.100 mencerminkan antisipatif dan kita konservatif, kita memantau kondisi global sekarang, kita bersyukur dalam jangka pendek ini kita dapat banyak capital inflow,” kata Febrio ditemui usai rapat dengan Komisi XI DPR, Rabu, 21 Agustus 2024.

Febrio menambahkan masuknya aliran modal asing saat ini merupakan ceminan dari fiskal RI yang lebih baik dibanding banyak negara lain yang menghadapi tantangan global. Namun, capaian tersebut dalam jangka pendek. Pemerintah, menurut dia, tetap harus menyiapkan langkah antisipatif untuk menjaga batasannya dari guncangan global.

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 21 Agustus 1998, Pemerintah Indonesia mengumumkan rencana untuk menasionalisasi Bank Central Asia (BCA), bank swasta terbesar di Indonesia, sebagai bagian dari upaya restrukturisasi sektor perbankan. BCA, yang didirikan pada 21 Februari 1957, sebelumnya merupakan bagian dari Salim Group.

PT Bank Central Asia Tbk didirikan pada 10 Agustus 1955 dengan nama NV Perseroan Dagang dan Industrie Semarang Knitting Factory, yang awalnya bergerak di bidang tekstil di Semarang. Perusahaan ini kemudian beralih menjadi bank pada 12 Oktober 1956 dengan nama NV Bank Asia, yang selanjutnya berubah menjadi Central Bank Asia pada 13 Februari 1957, dan akhirnya menjadi NV Bank Centraal Asia.

Pada 2 September 1975, nama NV Bank diubah menjadi PT Bank Central Asia (BCA), yang mulai memperluas jaringan cabangnya melalui merger dengan bank lain. Salah satu merger penting adalah dengan Bank Gemari, milik Yayasan Kesejahteraan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang membuat BCA menjadi Bank Devisa pada 1997.

Status baru ini dimanfaatkan oleh BCA untuk mengembangkan usahanya lebih jauh dengan mengajukan izin kepada Bank Indonesia untuk mengeluarkan dan mengedarkan kartu kredit BCA yang dapat digunakan secara internasional.

Kilas balik nasionalisasi bank BCA

Kepemilikan Salim Group atas Bank BCA harus berakhir pada akhir 1990-an akibat berbagai krisis. Tanda-tanda kejatuhan ini sudah mulai terlihat pada akhir 1997. Ketika krisis moneter atau finansial Asia 1997 mulai melanda Indonesia, pada 14 November 1997, tepat dua minggu setelah likuidasi 16 bank, beredar rumor dari Medan bahwa Liem Sioe Liong, pengendali BCA, telah meninggal dunia dan bahwa cabang BCA di Singapura ditutup.

Akibatnya, masyarakat yang masih trauma akibat likuidasi bank sebelumnya, bergegas menyerbu cabang-cabang BCA untuk menarik dana mereka, menyebabkan terjadinya bank run sebesar Rp 500 miliar. Untuk membantah rumor tersebut, Liem, yang saat itu berada di Singapura, kembali ke Jakarta dan tampil dalam peluncuran produk baru Indomobil. Ia muncul di televisi untuk meyakinkan masyarakat bahwa ia dalam kondisi sehat.

Setelah rumor itu reda, Salim Group mulai merencanakan konsolidasi bank untuk menghadapi krisis moneter. Pada hari yang sama ketika rumor palsu tentang kematian Liem beredar, putranya, Anthony, menyepakati pembelian 19 persen saham Bank Danamon dengan rencana meningkatkan kepemilikan guna menyehatkan keuangan bank tersebut. Ada juga pembicaraan tentang kemungkinan merger antara BCA dengan beberapa anak perusahaannya di sektor perbankan, seperti Bank Windu Kentjana, Bank Multicor, Bank Risjad Salim Internasional, dan Bank Yama.

Namun, rencana ini tidak pernah terwujud, dan upaya untuk meningkatkan kepemilikan saham di Bank Danamon terpaksa dibatalkan karena bank tersebut mengalami masalah likuiditas dan harus diambil alih oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada April 1998.

Citra BCA sebagai bank kuat akhirnya hancur bersamaan dengan jatuhnya Presiden Soeharto pada Mei 1998, yang merupakan sekutu dekat Liem. Kerusuhan Mei 1998 mengakibatkan banyak cabang BCA dirusak, dibakar, dan dijarah—diperkirakan sebanyak 122 cabang dan 150 ATM rusak, dengan kerugian mencapai Rp 3 miliar.

Tak lama setelah itu, BCA mengalami gelombang penarikan dana besar-besaran (rush) kedua yang lebih dahsyat daripada yang terjadi pada November 1997, dimulai pada 18 Mei dan semakin membesar sejak 21 Mei 1998. Dalam beberapa hari, 12 persen dari simpanan BCA ditarik secara massal oleh nasabahnya.

Akhirnya, pada 28 Mei 1998, pemerintah mengambil alih kendali BCA sebagai Bank Take Over (BTO). Sebelumnya, sejak 25 Mei, BCA telah ditempatkan di bawah pengawasan BPPN sebagai bank dalam penyehatan. Liem merasa pengambilalihan tersebut tidak adil karena mereka tidak diberikan kesempatan untuk menyelamatkan aset penting mereka.

Namun, pengambilalihan oleh pemerintah ini berhasil memulihkan kepercayaan nasabah terhadap BCA. Pada Desember 1998, dana pihak ketiga telah kembali ke tingkat sebelum krisis, dan asetnya mencapai Rp 67,93 triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan Desember 1997 yang sebesar Rp 53,36 triliun.

SUKMA KANTHI NURANI | VIVIA AGARTA FEBRIANTI

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N. Suparman mendukung penerapan putusan MK terkait ambang batas pencalonan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah yang demokratis dan kompetitif diharapkan berdampak pada keberhasilan pembangunan di daerah.

Selain itu Herman menilai putusan MK tersebut membatasi praktik dinasti politik. Menurutnya daerah yang dipimpin oleh dinasti politik cenderung tertinggal dari segi pembangunan dan perekonomian.

"Selama ini daerah yang dipimpin oleh dinasti politik adalah daerah yang punya kantong kemiskinan yang luar bisa," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Jumat, 23 Agustus 2024.

Lebih lanjut, kata Herman, kepala daerah yang berkapasitas akan muncul lewat pemilihan yang kompetitif dan demokratis. Dari sejumlah daerah yang melalui proses pemilihan yang ketat, kata Herman, lahir kepala daerah yang membawa dampak terhadap perbaikan ekonomi di tingkat lokal.

"Sehingga kebijakan yang lahir di tingkat lokal dapat sejalan dengan kemudahan berinvestasi, misalnya. Termasuk perbaikan desain kelembagaan dan kemudahan dalam perizinan yang transparan," kata dia.

Tidak hanya lewat pemilihan yang kompetitif, menurut Herman proses kaderisasi di partai politik juga berkontribusi melahirkan calon kepala daerah yang kompeten. “Salah satu variabel pengelolaan perekonomian daerah ditentukan oleh kapasitas dan integritas kepala daerah, yang ditentukan salah satunya adalah sistem pemilihan berkualitas,” kata Herman.

MK mengabulkan sebagian gugatan judicial review UU Pilkada yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Dalam putusan 60/PUU-XXII/2024, MK menyebut partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon kepala daerah walaupun tidak memiliki kursi di DPRD.

Dengan putusan itu ambang batas pencalonan daerah tidak lagi sebesar 25 persen perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik hasil Pileg DPRD atau 20 persen kursi DPRD.

MK memutuskan ambang batas pencalonan ditentukan berdasarkan perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik yang dikaitkan dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 di masing-masing daerah. Ada empat klasifikasi besaran suara sah yang ditetapkan MK, yaitu; 10 persen, 8,5 persen, 7,5 persen dan 6,5 persen, sesuai dengan besaran DPT di daerah terkait.

Selain itu Mahkamah Konstitusi juga mengeluarkan putusan mengenai batas usia calon kepala daerah.Bahwa aturan syarat batas usia 30 tahun berlaku sejak penetapan calon.

Seperti diketahui, Mahkamah Agung sempat memerintahkan KPU untuk mengubah syarat batas usia calon gubernur dan wakil gubernur. Mahkamah Agung meminta agar syarat usia 30 tahun bagi calon gubernur dan calon wakil gubernur itu dihitung berdasarkan waktu pelantikan pemenang pemilihan kepala daerah, bukan pada waktu penetapan calon kepala daerah seperti yang selama ini berlaku.

Keputusan Mahkamah Agung itu menuai polemik karena dinilai hanya akan menguntungkan Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Kaesang berencana maju sebagai calon gubernur pada pemilihan kepala daerah 2024. Namanya masuk dalam bursa calon Gubernur Jawa Tengah. Namun usia Kaesang masih 29 tahun, dia baru berulang tahun ke-30 pada 25 Desember 2024 saat pendaftaran calon kepala daerah sudah ditutup.

Belakangan, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa batas usia 30 tahun tersebut berlaku sejak penetapan calon, bukan pada saat pelantikan kepala daerah terpilih.

Satu hari setelah putusan MK tersebut, tiba-tiba Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat yang bertujuan untuk merevisi UU Pilkada. Revisi UU Pilkada artinya akan mementahkan putusan Mahkamah Konstitusi dan membuka kembali peluang Kaesang maju sebagai calon gubernur.

Sikap DPR itu memicu gelombang protes masyarakat. Aksi demonstrasi meledak di berbagai daerah meminta DPR membatalkan revisi UU Pilkada.

TEMPO.CO, Jakarta - AirAsia Indonesia merupakan bagian integral dari jaringan penerbangan AirAsia yang lebih luas. Di bawah payung PT AirAsia Indonesia Tbk, perusahaan ini mengoperasikan penerbangan komersial berjadwal dengan jangkauan yang luas di seluruh Indonesia. Meskipun nama AirAsia sudah sangat familiar, banyak orang mungkin belum menyadari bahwa perusahaan ini memiliki struktur organisasi yang kompleks dan jaringan operasi yang meluas di berbagai kota di Tanah Air.

Menurut buku Duel Baru Lion vs AirAsia: Persaingan Bisnis Penerbangan, karya PDAT (2021), PT AirAsia Indonesia Tbk, melalui anak perusahaannya PT Indonesia AirAsia (IAA), fokus pada penerbangan komersial berjadwal. Dengan satu kantor pusat dan 16 kantor pelayanan serta penjualan di 12 kota besar di Indonesia, perusahaan ini telah membangun profilnya dengan tujuan memberikan layanan penerbangan yang terjangkau kepada semua orang.

Indonesia AirAsia, sebelumnya dikenal sebagai Air Wagon International (AWAIR), muncul sebagai maskapai penerbangan dengan fokus pada biaya rendah. Didirikan pada 1999 oleh Abdurrahman Wahid, maskapai ini mengudara pada 2000 dengan pesawat Airbus 300/310. Setelah menghentikan operasinya pada Maret 2002, AWAIR beroperasi kembali pada Desember 2004 sebagai bagian dari AirAsia.

Pada 1 Desember 2005, AWAIR resmi mengubah namanya menjadi Indonesia AirAsia dan menyediakan layanan perjalanan di wilayah tersebut. Seiring dengan pengembangan usahanya, AirAsia mengakuisisi Batavia Air pada 2012, yang awalnya menimbulkan kontroversi tetapi akhirnya menghasilkan rencana aliansi ground handling.

AirAsia Group, yang meliputi beberapa anak perusahaan seperti AirAsia Malaysia, Indonesia, Filipina, Thailand, India, dan Jepang, telah berhasil membangun jaringan rute yang luas dengan total 293 destinasi. Dari jumlah tersebut, 90 rute unik hanya dapat dinikmati melalui jaringan AirAsia Group.

Pada 2017, AirAsia memperkuat posisinya sebagai pemimpin industri penerbangan dengan menerbangkan 435 juta penumpang dan meningkatkan armadanya dari 2 pesawat pada 2001 menjadi 205 pesawat pada akhir 2017.

AirAsia telah meraih sejumlah prestasi, termasuk penghargaan sebagai maskapai penerbangan tarif rendah terbaik di Asia dan dunia. Rute perjalanan yang disediakan meliputi berbagai wilayah di Indonesia, seperti Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, serta destinasi internasional seperti Australia, Malaysia, Thailand, dan Singapura.

Keberadaan AirAsia tidak bisa dipisahkan dari sosok Tony Fernandes, yang tidak hanya menjabat sebagai CEO tetapi juga merupakan pendiri maskapai tersebut. Fernandes berhasil mengubah lanskap pasar penerbangan di Malaysia ketika ia membeli AirAsia dari pemerintah. Selain itu, ia juga merambah bisnis lain, termasuk mendirikan jaringan hotel hemat dan memiliki tim Formula Satu, Caterham Lotus, yang sukses.

Setelah mengakuisisi AirAsia, Fernandes benar-benar mengubah nasib maskapai ini. Ia berhasil mentransformasi AirAsia menjadi perusahaan publik dan memperkenalkan konsep penerbangan murah pertama yang sangat sukses di Malaysia.

Untuk mendukung kesuksesan bisnisnya, Tony Fernandes melakukan berbagai upaya strategis, termasuk melobi pemerintah Malaysia agar menandatangani perjanjian langit terbuka dengan Indonesia, Singapura, dan Thailand pada 2003. Tidak berhenti di situ, pada 2009, Fernandes menjalin kerja sama dengan Richard Branson untuk menyediakan penerbangan jarak jauh berbiaya rendah antara London dan Kuala Lumpur.

MICHELLE GABRIELA | ANGELINA TIARA PUSPITALOVA | DELFI ANA HARAHAP

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut Izin Usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi PT Indosterling Aset Manajemen. Keputusan ini usai OJK memeriksa atas kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal oleh perusahaan tersebut.

“Menetapkan sanksi Administratif Berupa Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Efek Sebagai Manajer Investasi kepada PT Indosterling Aset Manajemen,” tulis OJK dalam keterangan resminya pada Kamis, 22 Agustus 2024.

OJK mencabut izin PT Indosterling Aset Manajemen ini karena perusahaan tersebut terbukti melanggar peraturan di sektor Pasar Modal. Aturan itu termaktub dalam angka 7 huruf a butir 2 juncto huruf f butir 1) huruf a, b, c, dan d Peraturan Nomor V.A.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep 479/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Perizinan Perusahaan Efek.

Dalam aturan ini perusahaan yang dicabut izinnya karena beberapa alasan, yaitu kantor tidak ditemukan, tidak memiliki pegawai untuk menjalankan fungsi-fungsi Manajer Investasi, tidak dapat memenuhi hal-hal yang diperintahkan OJK setelah kesempatan dan jangka waktu yang diberikan terlewati, tidak memenuhi minimum komposisi Direksi dan Dewan Komisaris. Selain itu, perusahaan juga tidak memiliki Independen, Komisaris tidak memenuhi persyaratan fungsi-fungsi Manajer Investasi, tidak memenuhi kecukupan minimum Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) dipersyaratkan, dan tidak memenuhi penyampaian laporan Otoritas Jasa Keuangan.

Setelah mencabut izin ini, OJK melarang PT Indosterling Aset Manajemen berkegiatan sebagai Manajer Investasi dan diwajibkan untuk menyelesaikan kewajiban kepada nasabah.

Selain itu, OJK juga diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Sistem Informasi Penerimaan Otoritas Jasa Keuangan (SIPO). Senyampang itu, OJK juga meminta perusahaan dibubarkan.

“Diwajibkan untuk melakukan pembubaran Perusahaan Efek paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah surat keputusan ini ditetapkan,” tulis OJK.

Pembubaran ini disebut telah diatur dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. Selain itu, perusahaan juga dilarang menggunakan nama dan logo Perseroan untuk tujuan dan kegiatan apapun, selain untuk kegiatan yang berkaitan dengan pembubaran Perseroan Terbatas.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen, yang berlaku per 1 Januari 2025. Namun, ada sejumlah barang dan jasa yang tidak akan terdampak PPN 12 persen meskipun terdapat kenaikan tarif tahun depan. Dalam Undang-undah Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menjelaskan brang kebutuhan pokok berupa pendidikan, kesehatan, dan trasportasi tentunya tidak akan terkena ppn. Apa saja barang tersebut?

Dalam dunia pajak ada istilah BKP. Barang Kena Pajak (BKP) adalah segala bentuk barang yang secara hukum dapat berupa barang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, serta barang tidak berwujud, yang dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN).

Dalam UU PPN, cakupan BKP diatur dengan pendekatan negative list, yang berarti bahwa semua barang pada dasarnya dianggap sebagai BKP dan dikenakan PPN, kecuali barang-barang tertentu yang secara eksplisit dikecualikan dan ditetapkan sebagai barang yang tidak dikenai PPN.

Sementara itu, Jasa Kena Pajak (JKP) mencakup semua kegiatan pelayanan yang dilakukan berdasarkan perjanjian atau tindakan hukum yang menyediakan barang, fasilitas, kemudahan, atau hak untuk digunakan. Ini termasuk juga jasa yang diberikan untuk memproduksi barang sesuai pesanan atau permintaan dengan bahan dan/atau instruksi dari pemesan, yang dikenakan pajak sesuai dengan UU PPN.

Seperti halnya BKP, cakupan JKP juga menggunakan prinsip negative list. Artinya, semua jenis jasa dianggap sebagai JKP dan dikenakan PPN, kecuali jika jasa tersebut secara khusus dikecualikan dari pengenaan PPN.

Pendekatan negative list dalam pengaturan BKP dan JKP ini dirancang untuk memastikan bahwa sebanyak mungkin jenis barang dan jasa masuk dalam cakupan objek pajak, dengan tujuan memperluas basis penerimaan negara dari PPN.

Adapun barang-barang yang tidak dikenai PPN atau termasuk dalam kategori non-BKP meliputi:

1. Barang hasil pertambangan, penggalian, dan/atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.

2. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat, seperti beras, gabah, sagu, jagung, dan kedelai; garam (baik beryodium maupun tidak); daging segar yang belum diolah, namun telah melalui proses tertentu seperti penyembelihan dan pengemasan; telur tanpa olahan; susu perah yang tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya; buah-buahan dan sayur-sayuran segar yang telah diproses minimal seperti pencucian dan pengemasan.

3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, warung, dan sejenisnya, dengan pengecualian makanan yang didistribusikan oleh usaha jasa boga atau katering.

4. Uang, emas batangan, dan surat berharga seperti saham dan obligasi.

5. Minyak mentah (crude oil).

6. Gas bumi, kecuali yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat seperti elpiji.

7. Panas bumi.

8. Berbagai jenis mineral dan batu seperti asbes, batu permata, granit, pasir kuarsa, dan lain-lain.

9. Berbagai bijih mineral seperti bijih besi, emas, timah, nikel, tembaga, perak, dan bauksit.

Sedangkan jasa yang tidak dikenai PPN atau termasuk dalam kategori non-JKP antara lain:

- Jasa pelayanan kesehatan medis.
- Jasa pelayanan sosial.
- Jasa pengiriman surat dengan perangko.
- Jasa asuransi.
- Jasa keuangan.
- Jasa pendidikan.
- Jasa keagamaan.
- Jasa kesenian dan hiburan.
- Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan.
- Jasa angkutan umum di darat, air, serta jasa angkutan udara dalam negeri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.
- Jasa tenaga kerja, termasuk jasa perhotelan, penyediaan tempat parkir, layanan pemerintah dalam rangka melaksanakan pemerintahan secara umum, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, jasa boga atau katering, dan jasa pengiriman uang dengan wesel pos.

Pengaturan ini memberikan kejelasan mengenai barang dan jasa yang dikenai atau dikecualikan dari PPN, sehingga pelaku usaha dan masyarakat dapat lebih memahami kewajiban perpajakan mereka serta berkontribusi terhadap penerimaan negara dengan cara yang lebih transparan dan akuntabel.

MICHELLE GABRIELLA | ILONA ESTHERINA | ANNISA FEBIOLA

TEMPO.CO, Jakarta -Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diproyeksikan akan meningkat menjadi 12 persen pada tahun depan, naik dari tarif sebelumnya yang sebesar 11 persen. Kenaikan tarif ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Dalam Pasal 7 ayat 1 UU HPP, disebutkan bahwa tarif PPN sebesar 12 persen akan mulai berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025. Ajib Hamdani, seorang Analis Kebijakan Ekonomi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), menjelaskan bahwa penerapan tarif pajak yang baru ini adalah langkah strategis yang dilakukan pemerintah untuk menjalankan fungsi fiskal, dengan tujuan utama meningkatkan penerimaan negara.

Ajib menambahkan bahwa kenaikan PPN ini tidak hanya bertujuan untuk menyeimbangkan anggaran negara, tetapi juga untuk memberikan ruang bagi pemerintah dalam melanjutkan program pembangunan yang membutuhkan dana besar.

Dalam konteks ekonomi yang semakin kompleks, penyesuaian tarif pajak seperti ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap stabilitas fiskal negara, sekaligus memastikan keberlanjutan berbagai inisiatif pembangunan yang telah direncanakan. Para pelaku usaha diharapkan untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan ini, mengingat dampaknya yang cukup signifikan terhadap harga barang dan jasa di pasar.

Barang Kena Pajak (BKP) adalah segala bentuk barang yang secara hukum dapat berupa barang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, serta barang tidak berwujud, yang dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN).

Dalam UU PPN, pengaturan mengenai cakupan BKP menggunakan pendekatan negative list. Artinya, pada dasarnya, semua barang dianggap sebagai BKP dan dikenakan PPN, kecuali barang tersebut secara khusus dikecualikan dan ditetapkan sebagai barang yang tidak dikenai PPN.

Sementara itu, Jasa Kena Pajak (JKP) mencakup setiap kegiatan pelayanan yang dilakukan berdasarkan perjanjian atau tindakan hukum yang mengakibatkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk digunakan. Ini juga termasuk jasa yang diberikan untuk memproduksi barang sesuai pesanan atau permintaan dengan bahan dan/atau instruksi dari pemesan, yang dikenakan pajak sesuai dengan UU PPN.

Sama seperti BKP, cakupan JKP juga diatur dengan prinsip *negative list*. Ini berarti bahwa pada dasarnya semua jenis jasa dianggap sebagai JKP dan dikenakan PPN, kecuali jika secara eksplisit ditetapkan sebagai jasa yang tidak dikenai PPN.

Pendekatan *negative list* dalam pengaturan BKP dan JKP ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa sebanyak mungkin jenis barang dan jasa masuk dalam cakupan objek pajak, sehingga memperluas basis penerimaan negara dari PPN.

Adapun jenis barang yang tidak dikenai PPN atau non-BKP, antara lain:

1. Barang hasil pertambangan, penggalian, dan/atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.

2. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak, meliputi:

- Beras, gabah, sagu, jagung, dan kedelai.

- Garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium.

- Daging segar yang tidak diolah, tetapi melalui proses penyembelihan, dikuliti, dipotong, dibekukan, didinginkan, dikemas atau tidak dikemas, dikapur, digarami, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus.

- Telur yang tanpa diolah, termasuk yang dibersihkan, dikemas, atau diasinkan.

- Susu perah baik yang telah melalui proses pemanasan atau pendinginan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan tambahan pangan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas.

- Buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah disortasi, dicuci, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas.

- Sayur-sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.

3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, rumah makan, restoran, warung, dan sejenisnya, tidak termasuk yang didistribusikan oleh usaha jasa boga atau katering.

4. Uang, emas batangan, dan surat berharga, seperti saham dan obligasi.

5. Minyak mentah (crude oil).

6. Gas bumi, tidak termasuk gas bumi yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat, seperti elpiji.

7. Panas bumi.

8. Asbes, batu setengah permata, batu tulis, batu kapur, batu permata, batu apung, dolomit, bentonit, felspar, grafit, granit/andesit, garam batu (halite), gips, kaolin, leusit, kalsit, mika, magnesit, nitrat, marmer, oker, obsidian, pasir kuarsa, perlit, pasir dan kerikil, fosfat, tanah serap, talk, tanah diatom, tawas, tanah liat, tras, zeolit, yarosif, basal, dan trakkit.

9. Bijih besi, biji emas, bijih timah, biji nikel, bijih tembaga, bijih perak, dan bijih bauksit.

Sementara jasa yang tidak dikenai PPN atau non-JKP, yaitu:

- Jasa pelayanan kesehatan medis.

- Jasa pelayanan sosial.

- Jasa pengiriman surat dengan perangko.

- Jasa asuransi.

- Jasa keuangan.

- Jasa pendidikan.

- Jasa keagamaan.

- Jasa kesenian dan hiburan.

- Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan.

- Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang termasuk bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.

- Jasa tenaga kerja, meliputi jasa perhotelan, jasa penyediaan tempat parkir, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan pemerintahan secara umum, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, jasa boga atau katering, dan jasa pengiriman uang dengan wesel pos.

MICHELLE GABRIELLA | ILONA ESTHERINA | MELYNDA DWI PUSPITA

TEMPO.CO, Jakarta -Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diproyeksikan akan meningkat menjadi 12 persen pada tahun depan, naik dari tarif sebelumnya yang sebesar 11 persen. Kenaikan tarif ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Dalam Pasal 7 ayat 1 UU HPP, disebutkan bahwa tarif PPN sebesar 12 persen akan mulai berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025. Ajib Hamdani, seorang Analis Kebijakan Ekonomi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), menjelaskan bahwa penerapan tarif pajak yang baru ini adalah langkah strategis yang dilakukan pemerintah untuk menjalankan fungsi fiskal, dengan tujuan utama meningkatkan penerimaan negara.

Ajib menambahkan bahwa kenaikan PPN ini tidak hanya bertujuan untuk menyeimbangkan anggaran negara, tetapi juga untuk memberikan ruang bagi pemerintah dalam melanjutkan program pembangunan yang membutuhkan dana besar.

Dalam konteks ekonomi yang semakin kompleks, penyesuaian tarif pajak seperti ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap stabilitas fiskal negara, sekaligus memastikan keberlanjutan berbagai inisiatif pembangunan yang telah direncanakan. Para pelaku usaha diharapkan untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan ini, mengingat dampaknya yang cukup signifikan terhadap harga barang dan jasa di pasar.

Barang Kena Pajak (BKP) adalah segala bentuk barang yang secara hukum dapat berupa barang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, serta barang tidak berwujud, yang dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN).

Dalam UU PPN, pengaturan mengenai cakupan BKP menggunakan pendekatan negative list. Artinya, pada dasarnya, semua barang dianggap sebagai BKP dan dikenakan PPN, kecuali barang tersebut secara khusus dikecualikan dan ditetapkan sebagai barang yang tidak dikenai PPN.

Sementara itu, Jasa Kena Pajak (JKP) mencakup setiap kegiatan pelayanan yang dilakukan berdasarkan perjanjian atau tindakan hukum yang mengakibatkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk digunakan. Ini juga termasuk jasa yang diberikan untuk memproduksi barang sesuai pesanan atau permintaan dengan bahan dan/atau instruksi dari pemesan, yang dikenakan pajak sesuai dengan UU PPN.

Sama seperti BKP, cakupan JKP juga diatur dengan prinsip *negative list*. Ini berarti bahwa pada dasarnya semua jenis jasa dianggap sebagai JKP dan dikenakan PPN, kecuali jika secara eksplisit ditetapkan sebagai jasa yang tidak dikenai PPN.

Pendekatan *negative list* dalam pengaturan BKP dan JKP ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa sebanyak mungkin jenis barang dan jasa masuk dalam cakupan objek pajak, sehingga memperluas basis penerimaan negara dari PPN.

Adapun jenis barang yang tidak dikenai PPN atau non-BKP, antara lain:

1. Barang hasil pertambangan, penggalian, dan/atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.

2. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak, meliputi:

- Beras, gabah, sagu, jagung, dan kedelai.

- Garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium.

- Daging segar yang tidak diolah, tetapi melalui proses penyembelihan, dikuliti, dipotong, dibekukan, didinginkan, dikemas atau tidak dikemas, dikapur, digarami, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus.

- Telur yang tanpa diolah, termasuk yang dibersihkan, dikemas, atau diasinkan.

- Susu perah baik yang telah melalui proses pemanasan atau pendinginan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan tambahan pangan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas.

- Buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah disortasi, dicuci, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas.

- Sayur-sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.

3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, rumah makan, restoran, warung, dan sejenisnya, tidak termasuk yang didistribusikan oleh usaha jasa boga atau katering.

4. Uang, emas batangan, dan surat berharga, seperti saham dan obligasi.

5. Minyak mentah (crude oil).

6. Gas bumi, tidak termasuk gas bumi yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat, seperti elpiji.

7. Panas bumi.

8. Asbes, batu setengah permata, batu tulis, batu kapur, batu permata, batu apung, dolomit, bentonit, felspar, grafit, granit/andesit, garam batu (halite), gips, kaolin, leusit, kalsit, mika, magnesit, nitrat, marmer, oker, obsidian, pasir kuarsa, perlit, pasir dan kerikil, fosfat, tanah serap, talk, tanah diatom, tawas, tanah liat, tras, zeolit, yarosif, basal, dan trakkit.

9. Bijih besi, biji emas, bijih timah, biji nikel, bijih tembaga, bijih perak, dan bijih bauksit.

Sementara jasa yang tidak dikenai PPN atau non-JKP, yaitu:

- Jasa pelayanan kesehatan medis.

- Jasa pelayanan sosial.

- Jasa pengiriman surat dengan perangko.

- Jasa asuransi.

- Jasa keuangan.

- Jasa pendidikan.

- Jasa keagamaan.

- Jasa kesenian dan hiburan.

- Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan.

- Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang termasuk bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.

- Jasa tenaga kerja, meliputi jasa perhotelan, jasa penyediaan tempat parkir, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan pemerintahan secara umum, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, jasa boga atau katering, dan jasa pengiriman uang dengan wesel pos.

MICHELLE GABRIELLA | ILONA ESTHERINA | MELYNDA DWI PUSPITA

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Dida Gardera mengatakan sawit potensial sebagai bahan bakar alternatif pesawat ramah lingkungan atau sustainable aviation fuel (SAF). Hal itu dipaparkan dalam seminar organiasi penerbangan sipil atau International Civil Aviation Organization (ICAO) 2024 di Bangkok, Thailand.

Dida mengatakan, sebagai produsen minyak kelapa sawit terbesar global, Indonesia memproduksi 3,9 juta ton used cooking oil (UCO) pada 2023. “Dan berencana memproduksi 238 juta liter SAF per tahun pada 2026,” kata dia lewat keterangan resmi Jumat, 23 Agustus 2024.

Dida memaparkan potensi penggunaannya besar di dalam negeri. Indonesia merupakan salah satu pasar industri penerbangan terbesar di dunia dengan 251 bandara yang ada dan 50 bandara baru dalam rencana pembangunan.

Bahan bakar pesawat dari sawit, menurut dia, dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan dianggap sebagai energi bersih. “Namun, penggunaannya secara komersial masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan bahan baku, biaya tinggi, dan infrastruktur belum memadai,” ujarnya.

Pengujian SAF, menurut Dida, telah dilakukan di Indonesia sejak 2020 dengan hasil uji coba yang berhasil termasuk co-process J2.4 dan uji terbang pada berbagai jenis pesawat. Uji terbang terbaru dilakukan pada kuartal ketiga 2023 di Garuda Boeing 737-800. Hasilnya menunjukkan tidak adanya perbedaan kinerja dibandingkan bahan bakar fosil konvensional.

Selain itu, ada potensi dari jenis Palm Kernel Expeller (PKE) atau bungkil sawit, yang merupakan produk sampingan dari proses ekstraksi minyak kelapa sawit. PKE, menurut Dida, dapat diubah menjadi bioethanol yang dapat digunakan sebagai bahan baku SAF.

Adapun satu ton PKE dapat menghasilkan 250 liter bioethanol, dengan potensi PKE yang diperkirakan mencapai 6 juta ton per tahun. Indonesia sedang dalam proses mengusulkan PKE sebagai sumber bahan bakar SAF yang masuk dalam daftar lembaga verifikasi lingkungan hidup global, CORSIA.

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Dida Gardera mengatakan sawit potensial sebagai bahan bakar alternatif pesawat ramah lingkungan atau sustainable aviation fuel (SAF). Hal itu dipaparkan dalam seminar organiasi penerbangan sipil atau International Civil Aviation Organization (ICAO) 2024 di Bangkok, Thailand.

Dida mengatakan, sebagai produsen minyak kelapa sawit terbesar global, Indonesia memproduksi 3,9 juta ton used cooking oil (UCO) pada 2023. “Dan berencana memproduksi 238 juta liter SAF per tahun pada 2026,” kata dia lewat keterangan resmi Jumat, 23 Agustus 2024.

Dida memaparkan potensi penggunaannya besar di dalam negeri. Indonesia merupakan salah satu pasar industri penerbangan terbesar di dunia dengan 251 bandara yang ada dan 50 bandara baru dalam rencana pembangunan.

Bahan bakar pesawat dari sawit, menurut dia, dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan dianggap sebagai energi bersih. “Namun, penggunaannya secara komersial masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan bahan baku, biaya tinggi, dan infrastruktur belum memadai,” ujarnya.

Pengujian SAF, menurut Dida, telah dilakukan di Indonesia sejak 2020 dengan hasil uji coba yang berhasil termasuk co-process J2.4 dan uji terbang pada berbagai jenis pesawat. Uji terbang terbaru dilakukan pada kuartal ketiga 2023 di Garuda Boeing 737-800. Hasilnya menunjukkan tidak adanya perbedaan kinerja dibandingkan bahan bakar fosil konvensional.

Selain itu, ada potensi dari jenis Palm Kernel Expeller (PKE) atau bungkil sawit, yang merupakan produk sampingan dari proses ekstraksi minyak kelapa sawit. PKE, menurut Dida, dapat diubah menjadi bioethanol yang dapat digunakan sebagai bahan baku SAF.

Adapun satu ton PKE dapat menghasilkan 250 liter bioethanol, dengan potensi PKE yang diperkirakan mencapai 6 juta ton per tahun. Indonesia sedang dalam proses mengusulkan PKE sebagai sumber bahan bakar SAF yang masuk dalam daftar lembaga verifikasi lingkungan hidup global, CORSIA.

TEMPO.CO, Jakarta -Maskapai penerbangan Indonesia AirAsia, resmi mengumumkan pembukaan rute penerbangan langsung terbaru yang menghubungkan Pulau Dewata, Bali, dengan kota Cairns yang eksotis di Australia. Penerbangan perdana pada Rabu, 14 Agustus 2024.

Sebelumnya, pengumuman ditambahnya rute ini telah disampaikan pada 6 Juni 2024 lalu sekaligus pembukaan pemesanan tiket. Tiket pesawat dari Denpasar ke Cairns sendiri sudah mulai bisa dipesan sejak hari ini, Kamis, 6 Juni 2024. Sementara, penerbangan pertama akan mulai beroperasi pada 14 Agustus 2024 dengan frekuensi terbang sebanyak 3 kali dalam seminggu (Rabu, Jumat, dan Minggu).

Dilansir dari newsroom.airasia.com, Direktur Utama Indonesia AirAsia, Veranita Yosephine yang diwakilkan oleh Head of Indonesia Affairs and Policy, Eddy Krismeidi Soemawilaga berkata,”Kami sangat senang dapat membuka rute terbaru ini, Cairns menawarkan begitu banyak hal kepada jutaan tamu kami dari Bali dan seluruh Asia dengan pemandangan yang menakjubkan, Great Barrier Reef yang terkenal di dunia - salah satu dari tujuh keajaiban dunia, hutan hujan kuno, budaya unik, makanan laut lezat, dan masih banyak lagi.”

Ia melanjutkan, pembukaan rute penerbangan langsung Denpasar-Cairns tidak hanya sekadar menghubungkan dua destinasi wisata populer, namun juga membuka gerbang baru bagi pertumbuhan pariwisata dan ekonomi di kedua wilayah. Dengan konektivitas yang lebih baik, wisatawan Australia dapat dengan mudah menjelajahi keindahan alam Indonesia yang beragam, mulai dari pantai-pantai eksotis di Bali, keindahan bawah laut di Labuan Bajo, hingga pesona budaya di berbagai kota di Indonesia.

Sebaliknya, wisatawan Indonesia juga dapat menikmati keindahan alam dan budaya yang unik di Cairns dan sekitarnya. Peningkatan jumlah wisatawan akan berdampak positif pada perekonomian lokal, menciptakan lapangan kerja baru di sektor pariwisata, perhotelan, dan transportasi.

“Meskipun kami memulai rute Denpasar-Cairns dengan tiga penerbangan mingguan, kami berharap kedepannya dapat meningkatkan jumlah penerbangan, sesuai permintaan” kata Vera.

Menteri Pariwisata Michael Healy mengatakan, “Luar biasa melihat AirAsia dapat memperluas jangkauannya ke Cairns. The Far North tetap menjadi tujuan utama bagi pengunjung yang ingin melihat betapa banyaknya yang ditawarkan Queensland, dan sekarang dengan kedatangan Indonesia AirAsia ke Cairns, akan mendatangkan lebih banyak wisatawan dari seluruh dunia ke daerah yang sangat indah ini.”

“Kerjasama dengan maskapai berbiaya rendah pertama di Asia ini menjadi tonggak sejarah penting lainnya yang berhasil menarik Investasi Penerbangan ke Cairns dan menunjukkan bahwa reputasi Queensland sebagai salah satu tujuan wisata pilihan di Australia sangat kuat,” tambahnya.

Data terbaru dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa wisatawan asal Australia menjadi kontributor terbesar kunjungan wisata ke Bali pada bulan Maret 2024, dengan mencapai 24,28 persen dari total kunjungan. Di sisi lain, data dari Australian Bureau of Statistics juga mencatat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara pengirim wisatawan terbesar ke Australia.