TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Teguh Arifiyadi menyebutkan data terbaru transaksi perjudian daring atau judi online hampir menyentuh Rp 400 triliun. Adapun jumlah pemain judi online telah meningkat tajam menjadi tiga juta orang.

Kementerian Kominfo, kata Teguh, terus mengambil tindakan tegas terhadap penyedia jasa yang terindikasi terlibat dalam praktik judi online. Langkah yang dilakukan di antaranya mulai dari mewajibkan penyelenggara sistem khususnya barang dan jasa serta transaksi keuangan untuk melakukan pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Jika penyelenggara tidak mendaftar, maka Kominfo berwenang untuk memutuskan akses.

“Jika ada indikasi pelanggaran, kami akan memberikan teguran pertama. Namun, jika tidak terdaftar (PSE) dan ada indikasi digunakan sebagai sarana judi online kami akan melakukan pemutusan secara langsung tanpa teguran," ungkap Teguh dalam keterangan resmi, dikutip Selasa, 20 Agustus 2024.

Di sisi pencegahan, Kominfo menyebut telah melakukan upaya pemberantasan secara masif. Ada tiga strategi utama yang digunakan Satgas Judi Online untuk mencegah penyebaran judi online alias judol.

Pertama, menggunakan mesin web crawler berbasis Artificial Intelligence (AI) untuk mendeteksi situs-situs judi. Kedua, melakukan patroli manual untuk menemukan anomali yang luput dari deteksi mesin. Ketiga, melakukan tindakan lanjutan berdasarkan pengaduan dari masyarakat.

“Kita sudah melakukan pemutusan akses terhadap berbagai situs dan aplikasi, tetapi Kementerian Kominfo tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada dukungan dari hulu hingga hilir," tutur Teguh.

Lebih lanjut, Teguh mengatakan bahwa selama tujuh tahun terakhir, Kominfo telah memblokir 3,8 juta aplikasi yang terindikasi terlibat judi online. Dua juta di antaranya berhasil diblokir dalam satu tahun terakhir.

Meski demikian, lanjut Teguh, para bandar judi online semakin pintar dalam menutupi jejak mereka. Setiap kali satu situs diblokir, muncul metode baru yang digunakan para pelaku untuk menghindari pemblokiran. “Biasanya masyarakat ini akan melaporkan tren-tren judol terbaru sehingga kita bisa meng-upgrade mesin kita untuk mendeteksi celah judol,” ucapnya.

“Tidak hanya terus memperbarui keyword, mereka bahkan meretas situs-situs resmi, seperti website dengan domain go.id dan ac.id. Kami terus mempelajari modus operandi mereka dan selalu siap dengan tim yang dedicated untuk menangani kasus ini,” ungkap Teguh.

Teguh juga menekankan edukasi menjadi hal terpenting dalam upaya pemberantasan judi online. Sebab, kata dia, semasif apapun pemblokiran yang dilakukan Kominfo, perjudian online akan terus berlanjut jika literasi masyarakat tidak ditingkatkan.

“Sebagai contoh, tak jarang masyarakat yang kerap tak bisa membedakan antara judi online dan game online. Padahal ciri utama dari judi online, adanya sistem deposit dan cash out, baik langsung maupun tidak langsung,” jelasnya.

Teguh menambahkan, upaya pemberantasan judi online ini memerlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan penyedia layanan digital. Selain itu, peningkatan literasi digital dan tindakan tegas terhadap para pelaku, diharapkan mampu menekan praktik judi online ke depannya.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengungkapkan underground economy atau ekonomi bawah tanah menjadi hambatan Indonesia untuk menjadi negara maju. Banyak barang-barang impor yang masuk Indonesia tak terdata sehingga menimbulkan kerugian negara.

Menurut Zulhas, jumlah barang impor ilegal yang tak terdata itu mencapai 35–40 persen. Dengan masuk tak melalui jalur resmi, negara kehilangan pemasukan pajak dari aktivitas impor itu. Menurut dia, hal itu yang mengakibatkan rasio pajak Indonesia tergolong rendah.

“Kalau tax ratio kecil, pendapatan negara sedikit, bagaimana kita membangun?” kata Zulhas saat membuka Forum Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perdagangan Pusat dan Daerah di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu, 21 Agustus 2024.

Karena itu, Zulhas bersama sejumlah kementerian/lembaga terkait dan asosiasi pengusaha membentuk Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor. Sejak terbentuk satu bulan silam, satgas ini telah tiga kali mengungkap temuan impor ilegal.

Zulhas mencontohkan negara-negara lain di Asia yang telah menjadi negata maju. Menurut dia, Jepang, Korea Selatan, dan Cina tak mungkin membiarkan impor ilegal memasuki kawasan mereka. Karena mampu menjaga pasar domestiknya dari serbuan impor ilegal, negara-negara itu menjadi maju.

"Kalau rumah kita kemasukan, kebobolan banyak, bagaimana kita bisa maju?” kata dia.

Dalam pemusnahan impor ilegal di kantornya, Senin, 19 Agustus 2024, Zulhas menuturkan penyitaan barang impor ilegal akan terus dilakukan untuk mendukung target presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni pertumbuhan ekonomi 7–8 persen dan peningkatan rasio pajak.

Untuk mencapai target itu, dia mengatakan negara harus membenahi ekonomi bawah tanah. Menurut Zulhas, persentase barang-barang ilegal yang dia sebut ekonomi bawah tanah itu mencapai 35–40 persen. “Kalau ini bisa kita atasi, bisa kita tertibkan, maka peneapatan negara akan meningkat, tax ratio kita akan meningkat,” kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Rabu siang, 20 Agustus 2024 dimulai dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) membuka 500 formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2024.

Kemudian informasi mengenai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai transformasi digital di sektor perbankan tak akan mengurangi tenaga kerja.

Selain itu berita tentang Forest Watch Indonesia atau FWI menilai pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara menggeser masyarakat adat dan merusak lingkungan. Berikut ringkasan ketiga berita tersebut:

1. Daftar Formasi CPNS BRIN 2024 dan Persyaratan Pendidikannya

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) membuka 500 formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2024. Kesempatan diberikan kepada lulusan doktor (S3) untuk mengisi jabatan fungsional Peneliti Ahli Muda.

Mengutip Surat Pengumuman Sekretaris Utama BRIN Nomor: B-19477/II.2/KP.01.01/8/2024 tentang Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2024, terdapat sebanyak 263 formasi kebutuhan umum, 75 kebutuhan khusus lulusan terbaik, 10 formasi penyandang disabilitas, 125 formasi diaspora, 2 formasi putra dan putri Papua, serta 25 formasi putra dan putri Kalimantan yang disediakan.

Peneliti Ahli Muda BRIN bertugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun rentang penghasilan yang akan diperoleh CPNS BRIN 2024 sebesar Rp7.000.000 hingga Rp11.000.000 per bulan.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

2. OJK Sebut Digitalisasi Perbankan Tak Akan PHK Karyawan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai transformasi digital di sektor perbankan tak akan mengurangi tenaga kerja. Langkah ini diklaim justru membutuhkan banyak tenaga kerja yang terampil dan memiliki skill.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Dian Ediana Rae mengatakan logika digitalisasi akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja atau PHK itu keliru. “Tidak seperti itu logikanya. Contohnya, suatu bank yang mengembangkan super apps, tenaga kerja yang diperlukan itu mungkin hampir 300-400 untuk menangani masalah itu,” kata Dian usai meluncurkan buku Panduan Resiliensi Digital di Hotel Four Season, Jakarta Selatan, pada Selasa, 20 Agustus 2024.

Dian mengatakan dalam transformasi digital industri perbankan justru membutuhkan tenaga kerja yang terampil di bidang IT. Dia mengatakan saat ini para pegawai perbankan juga bisa dilatih IT agar lebih adaptif di era digital.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

3. Forest Watch: IKN Menggusur Masyarakat Adat dan Merusak Lingkungan, Hutan Mangrove Dibabat

Forest Watch Indonesia atau FWI melayangkan kritik pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Proyek yang digagas Presiden Joko Widodo itu dinilai menggeser masyarakat adat dan merusak lingkungan.

Manajer Kampanye dan Intervensi Kebijakan Forest Watch Indonesia (FWI) Anggi Putra Prayoga, mengatakan penggeseran masyarakat itu terjadi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP IKN. "IKN mengeksklusi masyarakat adat dan lokal," kata Anggi kepada Tempo, Selasa, 20 Agustus 2024.

Dia mencontohkan, di Desa Bukit Harapan, kini kawasan pusat pemerintahan IKN, warga sudah tak bisa tinggal di situ. Bahkan mereka sudah tak bisa membangun rumah. "Ladang dan sawah mereka rusak. Padahal itu sumber penghidupan bagi masyarakat," tutur dia.

Baca berita selengkapnya di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah merilis daftar formasi kebutuhan calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2024. Terdapat total 300 formasi yang disediakan untuk lulusan sekolah menengah atas (SMA), diploma tiga (D3), sarjana terapan (D4), sarjana (S1), dan magister (S2).

Daftar Formasi CPNS KKP 2024

Mengutip Surat Pengumuman Sekretaris Jenderal KKP Nomor B.955/SJ/KP.310/VIII/2024 tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024, berikut daftar nama jabatan, jumlah formasi, kualifikasi pendidikan, dan kisaran gaji setiap bulan CPNS KKP 2024:

1. Analis Akuakultur Ahli Pertama

- Formasi umum: 9.

- Formasi putra dan putri Kalimantan: 1.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Analis Kimia, D4 Biologi, D4 Teknologi Akuakultur, S1 Akuakultur, S1 Manajemen Sumber Daya Perairan, S1 Budidaya Perairan, S1 Budidaya Perikanan, S1 Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya, S1 Kimia, S1 Biologi, S1 Sosial Ekonomi Perikanan, S1 Lingkungan, S1 Agrobisnis Perikanan, S1 Agribisnis Perikanan, S1 Ilmu Perikanan, S1 Bioteknologi, S1 Perikanan Budidaya, S1 Sumber Daya Perairan, S1 Sains Perikanan, atau S1 Sumber Daya Akuatik.

- Rentang penghasilan: Rp 7.600.000 - Rp 8.300.000.

2. Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama

- Formasi umum: 3.

- Formasi putra dan putri Kalimantan: 2.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Kelautan, D4 Perikanan, S1 Kelautan, atau S1 Perikanan.

- Rentang penghasilan: Rp 7.800.000 - Rp 8.200.000.

3. Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama

- Formasi umum: 7.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Sosial Ekonomi Perikanan, D4 Geografi, D4 Biologi, D4 Antropologi, D4 Oseanografi, D4 Kewirausahaan, D4 Manajemen Sumber Daya Alam, D4 Pariwisata, D4 Kimia, D4 Sosiologi, D4 Arkeologi, D4 Ilmu Kelautan, D4 Perencanaan Wilayah, D4 Ilmu Lingkungan, D4 Manajemen atau Pengelolaan Sumber Daya Perairan, D4 Pengelolaan Sumber Daya Alam, D4 Sains Lingkungan, atau D4 Teknik Rekayasa Kelautan.

- D4 Teknik Rekayasa Lingkungan, D4 Teknik Rekayasa Sipil, S1 Ilmu Lingkungan, S1 Perencanaan Wilayah, S1 Kewirausahaan, S1 Ekonomi Sumber Daya, S1 Manajemen Sumber Daya Alam, S1 Ilmu Kelautan, S1 Kimia, S1 Oseanografi, S1 Pariwisata, S1 Manajemen atau Pengelolaan Sumber Daya Perairan, S1 Antropologi, atau S1 Arkeologi.

- S1 Sosiologi, S1 Biologi, S1 Geografi, S1 Sosial Ekonomi Perikanan, S1 Sains Lingkungan, S1 Pengelolaan Sumber Daya Alam, S1 Teknik Rekayasa Kelautan, S1 Teknik Rekayasa Lingkungan, S1 Teknik Rekayasa Sipil, atau D4 Ekonomi Sumber Daya.

- Rentang penghasilan: Rp 7.600.000 - Rp 7.800.000.

4. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Administrasi Publik, D4 Studi Kebijakan Publik, D4 Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik, D4 Ilmu Administrasi Negara, S1 Administrasi Negara, S1 Teknik Informatika, S1 Manajemen, S1 Studi Pemerintahan, S1 Administrasi Publik, S1 Ilmu Pemerintahan, atau S1 Manajemen dan Kebijakan Publik.

- Rentang penghasilan: Rp 7.600.000 - Rp 7.800.000.

5. Arsiparis Terampil

- Formasi umum: 4.

- Kualifikasi pendidikan: D3 Administrasi Perkantoran, D3 Administrasi Bisnis, D3 Kearsipan, D3 Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, D3 Teknologi Komputer, D3 Teknologi Informasi, D3 Perpustakaan, D3 Sistem Informasi, D3 Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, D3 Ilmu Informasi, D3 Sekretaris, D3 Kesekretariatan, D3 Manajemen Administrasi, atau D3 Manajemen Perkantoran.

- Rentang penghasilan: Rp 6.400.000 - Rp 6.700.000.

6. Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama

- Formasi umum: 1.

- Formasi lulusan terbaik (cumlaude): 1.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Psikologi.

- Rentang penghasilan: Rp 7.600.000 - Rp 7.900.000.

7. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil

- Formasi umum: 17.

- Kualifikasi pendidikan: D3 Perikanan, D3 Biologi, D3 Ilmu Gizi, D3 Teknologi Pangan dan Gizi, D3 Teknologi Pangan, atau D3 Kimia.

- Rentang penghasilan: Rp 6.000.000 - Rp 6.400.000.

8. Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Terampil

- Formasi umum: 2.

- Kualifikasi pendidikan: D3 Perikanan, D3 Biologi, D3 Ilmu Gizi, D3 Teknologi Pangan dan Gizi, D3 Teknologi Pangan, atau D3 Kimia.

- Rentang penghasilan: Rp 6.000.000 - Rp 6.400.000.

9. Auditor Ahli Pertama

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Teknik Informatika, S1 Teknik Sipil, atau S1 Hukum.

- Rentang penghasilan: Rp 7.800.000 - Rp 8.200.000.

10. Auditor Terampil

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: D3 Akuntansi, D3 Manajemen, atau D3 Administrasi Bisnis.

- Rentang penghasilan: Rp 6.200.000 - Rp 6.500.000.

11. Dokter Gigi Ahli Pertama - Dokter Gigi (Umum)

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: Profesi Dokter Gigi.

- Rentang penghasilan: Rp 8.400.000 - Rp 8.700.000.

12. Dosen Asisten Ahli

- Formasi umum: 16.

- Kualifikasi pendidikan: S2 Ilmu Kelautan, S2 Teknologi Penangkapan Ikan, S2 Ilmu Perikanan, S2 Teknologi Hasil Perairan, S2 Manajemen Sumber Daya Perairan, S2 Pengelolaan Sumber Daya Perairan, S2 Teknologi Perikanan Laut, S2 Pariwisata Berkelanjutan, S2 Pariwisata, S2 Teknik Elektro, S2 Teknik Mesin, S2 Teknik Perkapalan, S2 Teknologi Penangkapan Ikan, S2 Rekayasa Mesin, S2 Rekayasa Perkapalan, S2 Rekayasa Sistem Perkapalan, atau S2 Teknik Industri.

- Rentang penghasilan: Rp 8.000.000 - Rp 8.500.000.

13. Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama

- Formasi umum: 20.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Biologi, D4 Teknologi Pangan, D4 Ilmu Gizi, D4 Biokimia, D4 Perikanan, D4 Kimia, D4 Teknologi Pangan dan Gizi, D4 Bioteknologi, D4 Mikrobiologi Pangan, D4 Nutrisi Pangan, D4 Teknologi Pangan dan Gizi, S1 Ilmu Gizi, S1 Perikanan, S1 Kimia, S1 Biokimia, S1 Biologi, S1 Teknologi Pangan, S1 Bioteknologi, S1 Mikrobiologi Pangan, atau S1 Nutrisi Pangan.

- Rentang penghasilan: Rp 7.100.000 - Rp 7.700.000.

14. Juru Minyak Kapal Kelas I

- Formasi umum: 15.

- Kualifikasi pendidikan: Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Nautika Perikanan Laut, SUPM Penangkapan Ikan, SUPM Mesin Perikanan, SUPM Pengolahan Hasil Perikanan, atau SUPM Nautika Kapal Penangkapan Ikan.

- Rentang penghasilan: Rp 5.000.000 - Rp 5.900.000.

15. Juru Minyak Kapal Kelas II

- Formasi umum: 3.

- Kualifikasi pendidikan: SUPM Nautika Perikanan Laut, SUPM Penangkapan Ikan, SUPM Mesin Perikanan, SUPM Pengolahan Hasil Perikanan, SUPM Nautika Kapal Penangkapan Ikan SUPM Teknika Perikanan Laut, SUPM Mesin Perikanan, atau SUPM Teknika Kapal Penangkap Ikan.

- Rentang penghasilan: Rp 5.600.000 - Rp 5.900.000.

16. Juru Minyak Kapal Kelas III

- Formasi umum: 2.

- Kualifikasi pendidikan: SUPM Nautika Perikanan Laut, SUPM Penangkapan Ikan, SUPM Mesin Perikanan, SUPM Pengolahan Hasil Perikanan, atau SUPM Nautika Kapal Penangkapan Ikan.

- Rentang penghasilan: Rp 5.600.000 - Rp 5.900.000.

17. Juru Mudi Kapal Kelas I

- Formasi umum: 7.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Teknologi Penangkapan Ikan atau D4 Nautika.

- Rentang penghasilan: Rp 6.000.000 - Rp 6.300.000.

18. Juru Mudi Kapal Kelas III

- Formasi umum: 7.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Teknologi Penangkapan Ikan atau D4 Nautika.

- Rentang penghasilan: Rp 6.000.000 - Rp 6.300.000.

19. Kelasi Kapal Kelas I

- Formasi umum: 15.

- Kualifikasi pendidikan: SUPM Nautika Perikanan Laut, SUPM Penangkapan Ikan, SUPM Mesin Perikanan, SUPM Pengolahan Hasil Perikanan, atau SUPM Nautika Kapal Penangkapan Ikan.

- Rentang penghasilan: Rp 5.600.000 - Rp 5.900.000.

20. Kelasi Kapal Kelas II

- Formasi umum: 7.

- Kualifikasi pendidikan: SUPM Nautika Perikanan Laut, SUPM Penangkapan Ikan, SUPM Mesin Perikanan, SUPM Pengolahan Hasil Perikanan, atau SUPM Nautika Kapal Penangkapan Ikan.

- Rentang penghasilan: Rp 5.600.000 - Rp 5.900.000.

21. Kelasi Kapal Kelas IV

- Formasi umum: 23.

- Kualifikasi pendidikan: SUPM Nautika Perikanan Laut, SUPM Penangkapan Ikan, SUPM Mesin Perikanan, SUPM Pengolahan Hasil Perikanan, atau SUPM Nautika Kapal Penangkapan Ikan.

- Rentang penghasilan: Rp 5.600.000 - Rp 5.900.000.

22. Kepala Kamar Mesin Kapal Kelas IV

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Permesinan Perikanan.

- Rentang penghasilan: Rp 6.500.000 - Rp 6.700.000.

23. Masinis I Kapal Kelas IV

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: D3 Mekanisasi Perikanan, D3 Mesin dan Peralatan Perikanan, atau D3 Mesin Perikanan.

- Rentang penghasilan: Rp 6.000.000 - Rp 6.300.000.

24. Masinis III Kapal Kelas II

- Formasi umum: 2.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Teknologi Penangkapan Ikan atau D4 Nautika.

- Rentang penghasilan: Rp 6.000.000 - Rp 6.300.000.

25. Mualim I Kapal Kelas II

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Teknologi Penangkapan Ikan.

- Rentang penghasilan: Rp 6.000.000 - Rp 6.300.000.

26. Mualim I Kapal Kelas IV

- Formasi umum: 2.

- Kualifikasi pendidikan: D3 Teknologi Penangkapan Ikan atau D3 Teknik Penangkapan Ikan.

- Rentang penghasilan: Rp 6.000.000 - Rp 6.300.000.

27. Nahkoda Kapal Kelas IV

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Teknologi Penangkapan Ikan.

- Rentang penghasilan: Rp 7.900.000 - Rp 8.300.000.

28. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama

- Formasi umum: 2.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Biologi, D4 Teknologi Pangan, D4 Kelautan, D4 Ilmu Gizi, D4 Perikanan, D4 Kimia, D4 Ilmu Pangan, S1 Kelautan, S1 Ilmu Gizi, S1 Perikanan, S1 Kimia, S1 Biologi, atau S1 Ilmu Pangan.

- Rentang penghasilan: Rp 7.600.000 - Rp 7.800.000.

29. Penata Kelola Kelautan dan Perikanan

- Formasi umum: 74.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Permesinan Perikanan atau D4 Teknologi Penangkapan Ikan.

- Rentang penghasilan: Rp 7.600.000 - Rp 7.800.000.

30. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama

- Formasi umum: 6.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Geografi, D4 Planologi, D4 Perikanan, D4 Lingkungan, D4 Ilmu Kelautan, S1 Ilmu Kelautan, S1 Perikanan, S1 Geografi, S1 Lingkungan, atau S1 Planologi.

- Rentang penghasilan: Rp 7.600.000 - Rp 7.800.000.

31. Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Pertama

- Formasi umum: 4.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Farmasi, D4 Analis Kimia, D4 Biologi, D4 Teknologi Akuakultur, S1 Akuakultur, S1 Kedokteran Hewan, S1 Manajemen Sumber Daya Perairan, S1 Farmasi, S1 Budidaya Perairan, S1 Budidaya Perikanan, S1 Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya, S1 Kimia, S1 Biokimia, S1 Biologi, S1 Lingkungan, S1 Perikanan Budidaya, atau S1 Sumber Daya Perairan.

- Rentang penghasilan: Rp 7.700.000 - Rp 8.300.000.

32. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama

- Formasi umum: 1.

- Formasi putra dan putri Kalimantan: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Mesin, atau S1 Teknik Elektro.

- Rentang penghasilan: Rp 7.700.000 - Rp 8.300.000.

33. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Hukum.

- Rentang penghasilan: Rp 7.700.000 - Rp 8.300.000.

34. Perekam Medis Terampil

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: D3 Perekam Medis dan Informasi Kesehatan, D3 Perekam Medik dan Informasi Kesehatan, D3 Rekam Medik, D3 Ilmu Rekam Medis, D3 Rekam Medik dan Informasi Kesehatan, atau D3 Rekam Medis.

- Rentang penghasilan: Rp 6.000.000 - Rp 6.700.000.

35. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Desain Grafis, D4 Hubungan Masyarakat, D4 Desain Komunikasi Visual, D4 Manajemen Produksi Siaran, D4 Komunikasi Massa, D4 Manajemen Produksi Berita, D4 Manajemen Informasi dan Komunikasi, S1 Sistem dan Teknologi Informasi, S1 Sistem Informasi, S1 Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, S1 Manajemen Komunikasi, S1 Periklanan, S1 Komunikasi Pembangunan, S1 Pendidikan Komputer, S1 Desain Komunikasi Visual, S1 Ilmu Komputer, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Jurnalistik, S1 Komunikasi Massa, S1 Hubungan Masyarakat, atau S1 Administrasi Publik.

- Rentang penghasilan: Rp 8.000.000 - Rp 8.500.000.

36. Pranata Keuangan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Terampil

- Formasi umum: 2.

- Formasi penyandang disabilitas: 1.

- Kualifikasi pendidikan: D3 Akuntansi, D3 Perbankan dan Keuangan, D3 Manajemen, D3 Manajemen Keuangan, D3 Sistem Informasi Akuntansi, atau D3 Manajemen Pajak.

- Rentang penghasilan: Rp 7.000.000 - Rp 7.400.000.

37. Pranata Komputer Ahli Pertama

- Formasi umum: 2.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Keamanan Sistem Informasi, D4 Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis, D4 Kecerdasan Buatan dan Robotik, D4 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika, D4 Rekayasa Keamanan Siber, S1 Ilmu Komputer, atau S1 Teknologi Informasi.

- Rentang penghasilan: Rp 7.900.000 - Rp 8.300.000.

38. Pranata Komputer Terampil

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: D3 Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi atau D3 Teknik Informatika.

- Rentang penghasilan: Rp 6.300.000 - Rp 6.800.000.

39. Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil

- Formasi umum: 3.

- Kualifikasi pendidikan: D3 Mekanisasi Perikanan, D3 Perikanan Tangkap, D3 Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan, D3 Teknologi Budidaya Perikanan, D3 Biologi, D3 Kimia, D3 Permesinan Kapal, D3 Perikanan tangkap, D3 Teknologi Pengolahan Hasil Laut, D3 Teknik Budidaya Perikanan, atau D3 Teknik Penangkapan Ikan.

- Rentang penghasilan: Rp 6.000.000 - Rp 6.700.000.

40. Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil

- Formasi: 3.

- Kualifikasi pendidikan: D3 Kesekretariatan, D3 Manajemen, D3 Administrasi Perkantoran, D3 Manajemen Sumber Daya Manusia, D3 Administrasi Negara, D3 Administrasi Publik, D3 Manajemen Informatika, D3 Manajemen Perkantoran, D3 Manajemen Personalia, D3 Teknologi Komputer, D3 Teknologi Informasi, D3 Sistem Informasi, D3 Teknik Informatika, atau D3 Teknik Komputer.

- Rentang penghasilan: Rp 6.300.000 - Rp 6.800.000.

41. Pustakawan Ahli Pertama

- Formasi 3.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Perpustakaan Digital, S1 Ilmu Perpustakaan, S1 Ilmu Informasi dan Perpustakaan, S1 Ilmu Perpustakaan dan Informasi,S1 Perpustakaan dan Sains Informasi, atau S1 Perpustakaan dan Ilmu Informasi.

- Rentang penghasilan: Rp 8.000.000 - Rp 8.400.000.

42. Statistisi Ahli Pertama

- Formasi umum: 2.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Sains Data Terapan, S1 Matematika, S1 Statistika, atau S1 Sains Data.

- Rentang penghasilan: Rp 8.000.000 - Rp 8.400.000.

43. Teknisi Akuakultur Pemula

- Formasi umum: 2.

- Kualifikasi pendidikan: SMA IPA, SMK Agribisnis Perikanan, SMK Budidaya Ikan Air Tawar, SMK Budidaya Air Payau dan Laut, SMK Budidaya Ikan Laut, atau SMK Budidaya Kelautan.

- Rentang penghasilan: Rp 5.300.000 - Rp 5.800.000.

44. Teknisi Akuakultur Terampil

- Formasi umum: 4.

- Kualifikasi pendidikan: D3 Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya, D3 Perikanan Budidaya, D3 Budidaya Kelautan, D3 Teknologi Budidaya Perairan, D3 Budidaya Perikanan, D3 Lingkungan, D3 Biologi, D3 Budi Daya Ikan, D3 Teknologi Perikanan Budidaya, atau D3 Kimia.

- Rentang penghasilan: Rp 6.000.000 - Rp 6.700.000.

45. Teknisi Kesehatan Ikan Pemula

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: SMA IPA, SMK Agribisnis Perikanan, SMK Farmasi, SMK Analis Kimia, SMA Perikanan Budidaya, SUPM Perikanan Budidaya, SMK Budidaya Ikan Air Tawar, SMK Budidaya Air Payau dan Laut, SMK Budidaya Ikan Laut, SMK Budidaya Kelautan, atau SMK Kimia Analisis.

- Rentang penghasilan: Rp 5.300.000 - Rp 5.800.000.

46. Teknisi Kesehatan Ikan Terampil

- Formasi umum: 6.

- Kualifikasi pendidikan: D3 Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya, D3 Teknik Penanganan Patologi Perikanan, D3 Perikanan Budidaya, D3 Budidaya Kelautan, D3 Kesehatan Lingkungan, D3 Teknologi Budidaya Perikanan, D3 Budidaya Perikanan, D3 Lingkungan, D3 Analis Kimia, D3 Biologi, D3 Budi Daya Ikan, D3 Teknologi Perikanan Budidaya, atau D3 Kimia.

- Rentang penghasilan: Rp 6.000.000 - Rp 6.700.000.

47. Widyaiswara Ahli Pertama

- Formasi umum: 4.

- Formasi penyandang disabilitas: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S2 Administrasi Publik, S2 Ilmu Pemerintahan, atau S2 Manajemen.

- Rentang penghasilan: Rp 8.000.000 - Rp 8.500.000.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menyebutkan ada dua strategi menggenjot penerimaan pajak pada tahun 2025. “(Strateginya) ekstensifikasi dan intensifikasi yang jelas,” katanya di Jakarta, Selasa, 20 Agustus 2024, seperti dikutip dari Antara.

Pemerintah sebelumnya lewat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025 mematok target penerimaan pajak Rp 2.189,3 triliun. Angka ini naik 10,07 persen dari target APBN 2024 yang sebesar Rp 1.988,8 triliun.

Dalam Buku II Nota Keuangan, disebutkan target penerimaan pajak itu mempertimbangkan proyeksi kinerja ekonomi dan keberlanjutan reformasi pajak.

Adapun penerimaan pajak penghasilan (PPh) ditargetkan tumbuh sebesar 13,8 persen dari proyeksi 2024, yakni mencapai Rp 1.209,3 triliun. Penerimaan PPh terdiri dari PPh migas Rp 62,8 triliun dan PPh nonmigas Rp 1.146,4 triliun.

“PPh itu melihat dinamika ekonomi. Tahun ini harga komoditas turun, harapannya tahun depan akan meningkat,” ucap Suryo.

Berikutnya, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) diperkirakan mencapai Rp 945,1 triliun, pajak bumi dan bangunan (PBB) ditargetkan Rp 27,1 triliun, dan pajak lainnya dipatok sebesar Rp 7,8 triliun.

Namun demikian, Suryo menyatakan target penerimaan pajak tahun anggaran 2025 masih akan dibahas lebih lanjut dengan DPR. “Belum dibahas (lebih lanjut). Sekarang baru Sidang Paripurna untuk tahun anggaran 2023,” tuturnya.

Pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp 2.996,9 triliun atau lebih tinggi dari proyeksi APBN 2024 yang sebesar Rp 2.802,5 triliun. Angka tersebut terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.490,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 505,4 triliun.

Selain itu, pemerintah menetapkan belanja negara sebesar Rp 3.613,1 triliun. Dengan begitu, target defisit dalam RAPBN 2025 sebesar Rp 616,2 triliun atau 2,53 persen.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan rendahnya defisit APBN Tahun 2023 sebesar 1,61 persen menjadi bekal payung ekonomi untuk tahun 2024. “Istilah APBN 2023 telah menyediakan payung sebelum hujan itu tepat sekali,” katanya saat Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR di Jakarta, Selasa.

Sebab, menurut Sri Mulyani, ada banyak gejolak ekonomi yang terjadi di 2024, seperti kenaikan suku bunga The Fed di kisaran 5,25-5,5 persen. Di saat yang sama, berbagai harga komoditas menurun, termasuk batu bara dan minyak sawit mentah (CPO).

Untuk itu, defisit APBN sebesar Rp 337,3 triliun atau 1,61 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) memberikan ruang yang memadai untuk membuat APBN menjadi bantalan gejolak (shock absorber) pada tahun anggaran berikutnya. Realisasi defisit itu lebih rendah dari target APBN 2023 yang sebesar 2,27 persen.

Sri Mulyani mencontohkan saat musim hujan, harga komoditas jeblok dan ini akan menimbulkan guncangan. "Namun, kita telah menyediakan payung di 2023."

Adapun realisasi pendapatan negara sebesar Rp 2.774,3 triliun, atau tumbuh 5,3 persen dari realisasi tahun anggaran 2022 yang sebesar Rp 2.635,8 triliun. Realisasi itu setara dengan 105,2 persen dari target Perpres Nomor 75 Tahun 2023 yang sebesar Rp 2.637,2 triliun.

Sementara itu, realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp 3.121,2 triliun atau 100,13 persen dari pagu 2023. Realisasi ini meningkat Rp 24,9 triliun atau 0,81 persen dari realisasi 2022.

“Ini menunjukkan pada saat kita menghadapi penerimaan yang tinggi, kita tetap menjaga momentum belanja tanpa menimbulkan kenaikan yang cukup besar,” ucap Sri Mulyani.

Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2023 tercatat keseimbangan primer mencatat positif pertama kali sejak tahun 2012. Selanjutnya, adanya surplus laporan operasional yang baru pertama kali tercapai sejak penerapan basis accrual accounting pada 2015.

Selain itu, pemerintah berhasil mencapai kenaikan ekuitas negara tanpa melalui revaluasi. Kinerja positif tersebut juga yang pertama kali terjadi sejak 2015. Defisit fiskal dan rasio utang pun tercatat turun masing-masing menjadi 1,61 persen dan 39,2 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Tingkat pengangguran terbuka tercatat turun dari 5,86 persen pada 2022 menjadi 5,32 persen pada 2023. Sedangkan angka kemiskinan menurun dari 9,54 persen menjadi 9,36 persen dan indeks pembangunan manusia naik dari 73,77 menjadi 74,39.

Pada tahun 2023, pengelolaan transaksi APBN juga membaik. "Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) mencapai nilai terendah yaitu hanya Rp 19 triliun. Sejak tahun 2008 ini adalah SILPA terendah,” kata Sri Mulyani.

TEMPO.CO, Jakarta - PT AirAsia Indonesia Tbk. mengumumkan jajaran direksi baru hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). RUPSLB yang berlangsung kemarin, Selasa 20 Agustus 2024 membahas mengenai pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris baru.

"Adanya perubahan di jajaran direksi dan Dewan Komisaris PT AirAsia Indonesia Tbk," ujar Direktur Utama Indonesia AirAsia, Veranita Yosephine dalam keterangan tertulis.

Veranita mengatakan dengan adanya perubahan di jajaran direksi dan dewan komisaris ini, maskapaipenerbangan ini akan tetap fokus pada peningkatan kinerja dan berkomitmen untuk menjaga kualitas layanan kepada pelanggan serta menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

Pergantian jajaran direksi dan dewan komisaris ini berawal dari pengunduran diri Jurry Soeryo Wiharko sebagai Direktur dan Tharumalingam Kanagalingam sebagai Komisaris Utama. Perusahaan menerima surat pengunduran diri Jurry pada 1 Juli 2024.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33/POJK.04/2014 dan Anggaran Dasar Perseroan, pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris harus melalui persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam RUPSLB ini, Perseroan mengangkat Luh Gede Mega Putri Tjatera sebagai Direktur dan Ahmad Al Farouk Bin Ahmad Kamal sebagai Komisaris Utama. Usulan ini didasarkan pada rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi yang diterbitkan pada 15 Juli 2024.

Indonesia AirAsia, kata Veranita, percaya bahwa keputusan yang diambil dalam RUPSLB ini akan memperkuat struktur organisasi dan kinerja perusahaan. "Dengan komitmen untuk terus berinovasi, Indonesia AirAsia optimis mampu menghadapi tantangan industri di masa depan dan memberikan layanan terbaik kepada seluruh pemangku kepentingan," kata Veranita.

TEMPO.CO, Jakarta -Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI merilis 10 nama terbaik calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI periode 2024-2029 berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).

Wakil Ketua Komite IV DPD RI Elviana mengungkapkan ke-10 nama tersebut yakni Mukhamad Misbakhun, Budi Prijono, Daniel Lumban Tobing, Akhsanul Khaq, Jon Erizal, Laodi Nusriadi, Fathan, Habi Anshory, Hendra Susanto, dan Izhari Mawardi.

"Pertimbangan ini disusun secara berurutan berdasarkan penilaian dari peraih nilai tertinggi," ujar Elviana dalam keterangan tertulis resmi di Jakarta, Rabu, 14 Agustus 2024 seperti dikutip dari Antara.

Elviana menyebut hasil uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon anggota BPK tersebut akan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Nantinya DPR akan turut melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap 75 calon Anggota BPK.

Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan mengamanatkan pertimbangan tertulis yang memuat semua nama calon secara lengkap dari DPD akan diserahkan kepada DPR dalam jangka waktu paling lama satu bulan terhitung sejak DPD menerima surat permintaan pertimbangan dari pimpinan DPR. Adapun DPD menerima surat dari pimpinan DPR perihal Penyampaian Nama-Nama Calon Anggota BPK pada 16 Juli 2024. Oleh karena itu, Komite IV DPD meminta Sidang Paripurna ke-13 DPD RI mengesahkan hasil uji kepatutan dan kelayakan calon anggota BPK tersebut sebagai keputusan DPD.

Elviana menuturkan DPD telah melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan terhadap 72 dari 75 kandidat anggota BPK pada Senin dan Selasa (12 dan 13 Agustus 2024). Selanjutnya, lembaga para senator membuat pertimbangan tentang bakal calon anggota BPK berdasarkan penilaian hasil uji kepatutan dan kelayakan.

“DPD memberikan penilaian dan pertimbangan kepada 72 calon yang mengikuti fit and proper test yang hadir secara fisik dan didapat 10 nama teratas,” kata Elviana.

Sebagai informasi, Mukhamad Misbakhun saat ini menjabat sebagai Anggota DPR, Budi Prijono merupakan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI, Daniel Lumban Tobing merupakan Anggota II BPK (petahana), Akhsanul Khaq merupakan Auditor Utama Keuangan Negara I BPK, serta Jon Erizal merupakan Anggota DPR.

Kemudian, Laodi Nusriadi merupakan Auditor Utama Keuangan Negara VI, Fathan merupakan Anggota DPR, Habi Anshory merupakan Anggota DPR, Hendra Susanto merupakan Wakil Ketua BPK (petahana), dan Izhari Mawardi merupakan Politikus Partai Golkar.

TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Partai Buruh Bidang Ekonomi, Gede Sandra, mengungkapkan salah satu dampak terbesar yang dialami buruh akibat Undang-undang Cipta Kerja adalah menurunnya daya beli. Hal ini terjadi karena UU Cipta Kerja mengembalikan konsep upah minimum menjadi upah murah yang mengancam kesejahteraan buruh.

"Yang paling jadi masalah di kalangan anggota kita, terutama kelas pekerja, adalah menurunnya daya beli mereka," kata Gede saat dihubungi Tempo, Selasa, 20 Agustus 2024.

Gede menjelaskan, dalam beberapa tahun terakhir, kenaikan upah buruh hanya sekitar satu persen per tahun, sementara tingkat inflasi berkisar antara 3 sampai 4 persen. "Artinya, secara riil, pendapatan kelas pekerja, teman-teman buruh ini menurun dari tahun ke tahun."

Penurunan daya beli ini diperparah oleh kondisi kontrak kerja yang semakin tidak menentu. Gede menyebut UU Cipta Kerja memungkinkan sistem kontrak diperpanjang tanpa batas waktu sehingga buruh kehilangan jaminan untuk menjadi pekerja tetap. "Sistem kontrak kerja yang berulang-ulang dan semakin meluasnya praktik outsourcing ini benar-benar menggerus stabilitas kerja buruh," ucapnya.

Selain itu, masalah pesangon yang diatur dalam UU Cipta Kerja juga menjadi salah satu sorotan utama. Menurut Gede, pesangon yang diterima buruh sekarang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan aturan sebelumnya. "Dulu, kita bisa mendapatkan pesangon hingga 12 atau bahkan 16 kali gaji, sekarang paling cuma 3 sampai 6 kali gaji. Ini sangat tidak adil," ujarnya.

Gede mengatakan situasi ini tidak bisa dibiarkan terus berlanjut. Partai Buruh mendesak pemerintah segera meninjau kembali kebijakan dalam UU Cipta Kerja yang dinilai tidak berpihak pada kesejahteraan buruh.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI dan Partai Buruh sebelumnya menggelar aksi unjuk rasa serempak di seluruh Indonesia pada Selasa, 20 Agustus 2024.

Aksi mereka dilakukan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dengan titik kumpul di kawasan Patung Kuda, Monas. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan jumlah massa aksi yang hadir mencapai dua ratus orang.

Ada dua isu yang diangkat dalam aksi ini. Pertama, mereka mendesak dicabutnya UU Cipta Kerja. Kedua, mendukung Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan judicial review Partai Buruh perihal batas usia calon kepala daerah yang diatur dalam UU Pilkada.

Said menjelaskan setidaknya ada sembilan alasan buruh mengajukan judicial review UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi:

1. Konsep upah minimum yang kembali pada upah murah: UU Cipta Kerja mengembalikan konsep upah minimum menjadi upah murah, mengancam kesejahteraan buruh dengan kenaikan upah yang kecil dan tidak mencukupi.

2. Outsourcing tanpa batasan jenis pekerjaan: Tidak ada batasan jenis pekerjaan yang boleh di-outsourcing, sehingga menghilangkan kepastian kerja bagi buruh. Ini sama saja menempatkan negara sebagai agen outsourcing.

3. Kontrak yang berulang-ulang: UU Cipta Kerja memungkinkan kontrak kerja berulang-ulang tanpa jaminan menjadi pekerja tetap, hal ini mengancam stabilitas kerja.

4. Pesangon yang murah: Pesangon yang diberikan hanya setengah dari aturan sebelumnya, merugikan buruh yang kehilangan pekerjaan.

5. PHK yang dipermudah: Proses PHK dipermudah, membuat buruh tidak memiliki kepastian kerja dan selalu berada dalam posisi rentan.

6. Pengaturan jam kerja yang fleksibel: Jam kerja yang tidak menentu menyulitkan buruh untuk mengatur waktu antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.

7. Pengaturan cuti: Tidak adanya kepastian upah selama cuti, khususnya bagi buruh perempuan, menambah kerentanan dan diskriminasi di tempat kerja.

8. Tenaga kerja asing: Peningkatan jumlah tenaga kerja asing tanpa pengawasan ketat menimbulkan kekhawatiran di kalangan buruh lokal.

9. Hilangnya sanksi pidana: Penghapusan sanksi pidana bagi pelanggaran hak-hak buruh memberikan kelonggaran bagi pengusaha untuk melanggar tanpa konsekuensi hukum berat.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, hidup dan tinggal di Ibu Kota Nusantara (IKN), menambah panjang usia minimal 10 tahun karena lingkungan dan udara di sana masih bersih serta terjaga sehingga dapat menambah umur seseorang.

"Hidup di IKN Insya Allah akan bertambah panjang (usia) minimal 10 tahun," ujar Basuki di Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa, 20 Agustus 2024.

"Lifetimekita akan bertambah panjang karena polusinya nol, airnya bagus, lingkungan (enviroment) untuk bekerja hanya berjarak 10 menit dari rumah ke kantor," katanya.

Basuki juga menyampaikan bahwa lingkungan dan udara di IKN yang asri dan terbebas dari polusi juga sangat sehat khususnya bagi anak-anak.

"Anak-anak kita sekarang di Jakarta ini rentan penyakit karena polusinya yang sudah tinggi sekali," ujarnya.

Berdasarkan Lampiran Rencana Induk IKN dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menyatakan bahwa prinsip dasar pengembangan kawasan dalam IKN didasarkan pada delapan prinsip pembangunan IKN yang mengedepankan alam, teknologi, dan keberlanjutan lingkungan.

Perencanaan IKN dijalin dengan konsep berkelanjutan untuk menyeimbangkan ekologi alam, lingkungan terbangun, dan sistem sosial secara harmonis. Selain itu, prinsip dasar pengembangan IKN juga menjaga kemungkinan buruknya dampak urbanisasi serta cuaca ekstrem yang dapat meningkatkan risiko terjadinya bencana, seperti banjir dan kekurangan air baku.

Oleh karena itu, prinsip dasar pengembangan Kawasan IKN akan memadukan tiga konsep kegiatan perkotaan, yaitu IKN sebagai kota hutan atauforest city, kota spons atausponge city,dan kota cerdas atausmart city.

Pengembangan Kawasan IKN dan ketiga konsep perkotaan tidak dapat dilepaskan dari kota-kota mitra di sekitar IKN dan tidak akan berhasil tanpa dukungan kota-kota di sekitarnya. Dengan demikian, penerapan IKN sebagai kota hutan, kota spons, dan kota cerdas harus mengedepankan kerja sama yang harmonis dengan kota-kota mitra di sekitarnya.

IKN yang akan dibangun adalah IKN yang salah satunya merepresentasikan kota yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan. Kota yang mengelola sumber dayanya secara efisien, serta memberikan layanan yang efektif.

Hal ini dicapai melalui efisiensi penggunaan air dan sumber daya energi, pengolahan limbah, moda transportasi terpadu, lingkungan yang sehat, serta sinergi antara lingkungan alami dan buatan.

IKN Dituding Membabat Hutan

Forest Watch Indonesia atau FWI menilai pembangunan IKN telah menggeser masyarakat adat dan merusak lingkungan.

Manajer Kampanye dan Intervensi Kebijakan Forest Watch Indonesia (FWI) Anggi Putra Prayoga, mengatakan penggeseran masyarakat itu terjadi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP IKN. "IKN mengeksklusi masyarakat adat dan lokal," kata Anggi kepada Tempo, Selasa, 20 Agustus 2024.

Dia mencontohkan, di Desa Bukit Harapan, kini kawasan pusat pemerintahan IKN, warga sudah tak bisa tinggal di situ. Bahkan mereka sudah tak bisa membangun rumah. "Ladang dan sawah mereka rusak. Padahal itu sumber penghidupan bagi masyarakat," tutur dia.

Masyarakat di pesisir terkena dampak pembangunan proyek IKN terutama pembabatan hutan mangrove, yang menyebabkan laut tercemar, hasil tangkapan berkurang. "Hutan mangrovenya dibabat, diganti dengan proyek pelabuhan logistik, jalan tol, dan lainnya. Spekulan tanah, klaim sepihak, bermunculan mengkavling hutan dan lahan yang tadinya mangrove," ujar dia.

Dari pembabatan itu, kata Anggi, tidak ada lagi 'rumah' yang nyaman bagi masyarakat pesisir, bahkan untuk pesut, bekantan, rangkong, pasca-pembangunan IKN. "Habitat satwa terfragmentasi. Padahal nelayan memanfaatkan keberadaan pesut sbg tanda tempat ikan berkumpul," ujarnya.

Berdasarkan data FWI, sepanjang 2018-2019 terjadi deforestasi hutan seluas 2.601 hektare. Pada 2019-2020 hutan yang digundul seluas 6.102 hektare. Meningkat pada 2020-2021 seluas 9.299 hektare. Pada 2021-2022 deforestasi lagi luas hutan sebesar 4.860 hektare. Sementara pada 2022-2023 ada penebangan hutan seluas 897,94 hektare. Adapun 2023-2024 deforestasi hutan sebesar 357,18 hektare. Total deforestasi hingga saat ini mencapai 22.861 hektare.

Kepala Divisi Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi Fanny Tri Jambore Christanto, mengatakan, di tengah berjalannya proyek IKN muncul kenyataan yang menunjukkan berbagai problem timbul di sana. "Ada konflik sosial, perampasan sumber-sumber kehidupan, pelanggaran hak asasi manusia," kata Fanny, melalui aplikasi perpesanan, Senin, 19 Agustus 2024.

Dampak lain dari proyek yang digagas Presiden Jokowi itu, menurut Fanny, menurunnya keanekaragaman hayati, terutama pada Teluk Balikpapan. Keanekaragaman hayati yang terkikis berujung pada ancaman kerusakan dan kehancuran di wilayah tersebut.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) telah merilis daftar formasi pengadaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2024. Terdapat total sebanyak 392 formasi yang tersedia, baik untuk kebutuhan umum, kebutuhan khusus putra dan putri Kalimantan, maupun penyandang disabilitas.

Daftar Formasi CPNS Kemenparekraf 2024

Mengutip Pengumuman Kemenparekraf Nomor PEM/4/KP.04/S/2024 tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun Anggaran 2024, berikut rincian nama jabatan, formasi, kualifikasi pendidikan, dan rentang penghasilan setiap bulan CPNS Kemenparekraf 2024:

1. Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama

- Formasi umum: 21.

- Formasi putra dan putri Kalimantan: 3.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Animasi, S1 Sejarah, S1 Seni Murni, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Desain Komunikasi Visual, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Manajemen, S1 Teknik Industri, S1 Hukum, S1 Ekonomi, S1 Pariwisata, D4 Pariwisata, S1 Arsitektur, S1 Sejarah, S1 Seni Murni, S1 Teknik Industri, D4 Destinasi Pariwisata, S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, serta D4 Arsitektur Bangunan Gedung.

- Rentang penghasilan: Rp 8.101.650 - Rp 8.841.650.

2. Analis Data Ilmiah Ahli Pertama

- Formasi umum: 3.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Ilmu Komputer, S1 Perpustakaan dan Sains Informasi, S1 Teknik Komputer, serta S1 Matematika.

- Rentang penghasilan: Rp 8.101.650 - Rp 8.841.650.

3. Analis Hukum Ahli Pertama

- Formasi umum: 10.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Hukum.

- Rentang penghasilan: Rp 8.101.650 - Rp 8.841.650.

4. Analis Kebijakan Ahli Pertama

- Formasi umum: 22.

- Formasi putra dan putri Kalimantan: 2.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Hukum, S1 Ilmu Komunikasi, D4 Usaha Perjalanan Wisata, S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, S1 Ilmu Komputer, S1 Teknik Industri, S1 Sistem Informasi, S1 Manajemen, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Administrasi Publik, S1 Desain Komunikasi Visual, S1 Pariwisata, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Hubungan Internasional, S1 Arsitektur, S1 Ilmu Informatika, D4 Usaha Perjalanan Wisata, D4 Destinasi Pariwisata, S1 Matematika, S1 Administrasi Bisnis, D4 Manajemen Pemasaran Internasional, S1 Teknik Lingkungan, S1 Sains Informasi Geografi, S1 Teknik Sipil, serta D4 Pengelolaan Usaha Rekreasi.

- Rentang penghasilan: Rp 8.101.650 - Rp 8.841.650.

5. Analis Pengelolaan Keuangan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)

- Formasi umum: 13.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Ekonomi, S1 Administrasi Publik, D4 Manajemen Keuangan Sektor Publik, dan D4 Akuntansi Perpajakan.

- Rentang penghasilan: Rp 8.101.650 - Rp 8.841.650.

6. Analis Pengembangan Kompetensi ASN (Aparatur Sipil Negara) Ahli Pertama

- Formasi umum: 2.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Manajemen, S1 Administrasi Publik, S1 Psikologi, S1 Ilmu Pemerintahan, D4 Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik, dan S1 Manajemen Pendidikan.

- Rentang penghasilan: Rp 8.101.650 - Rp 8.841.650.

7. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama

- Formasi umum: 4.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Administrasi Negara, S1 Administrasi Publik, S1 Ilmu Informatika, S1 Manajemen, S1 Studi Kebijakan Publik, D4 Ilmu Administrasi Negara, S1 Ilmu Pemerintahan, D4 Studi Kebijakan Publik, dan S1 Sistem Informasi.

- Rentang penghasilan: Rp 8.101.650 - Rp 8.841.650.

8. Arsiparis Ahli Pertama

- Formasi umum: 6.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Kearsipan, S1 Manajemen, S1 Ekonomi, S1 Ekonomi Pembangunan, D4 Kearsipan dan Informasi Digital, D4 Kearsipan Digital, Sastra Indonesia, serta S1 Administrasi Bisnis.

- Rentang penghasilan: Rp 8.081.650 - Rp 8.821.650.

9. Arsiparis Terampil

- Formasi umum: 4.

- Kualifikasi pendidikan: D3 Ilmu Administrasi Perkantoran, D3 Ilmu Kesekretariatan, D3 Kesekretariatan Bk. Perpustakaan, D3 Manajemen Kearsipan, D3 Administrasi Perkantoran, D3 Manajemen, D3 Kearsipan, serta D3 Teknologi Perkantoran.

- Rentang penghasilan: Rp 6.507.600 - Rp 7.247.600.

10. Auditor Ahli Pertama

- Formasi umum: 4.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Teknik Sipil.

- Rentang penghasilan: Rp 8.101.650 - Rp 8.841.650.

11. Dokter Ahli Pertama - Dokter Umum

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: sesuai Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan (Dirjen Nakes) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

- Rentang penghasilan: Rp 8.227.050 - Rp 8.967.050.

12. Dosen Asisten Ahli

- Formasi umum: 37.

- Kualifikasi pendidikan: S2 Akuntansi, S2 Pariwisata, S2 Hukum, S2 Pendidikan Bahasa Indonesia, S2 Statistika, S2 Statistika Terapan, S2 Administrasi Publik, S2 Manajemen dan Kewirausahaan, S2 Manajemen, S2 Ilmu Komputer, S2 Bisnis Digital, S2 Sistem Informasi, S2 Ilmu Informatika, S2 Pendidikan Teknologi Informasi, serta S2 Pengelolaan Perhotelan.

- S2 Terapan Pengelolaan Perhotelan, S2 Perencanaan Wilayah, S2 Perencanaan Wilayah dan Kota, S2 Animasi, S2 Desain Komunikasi Visual, S2 Pendidikan Bahasa Indonesia, S2 Linguistik Indonesia, S2 Pendidikan Agama Islam, S2 Bahasa Mandarin, serta S2 Bahasa Prancis.

- Rentang penghasilan: Rp 8.546.100 - Rp 9.286.100.

13. Fasilitator Pemerintahan

- Formasi umum: 127.

- Formasi putra dan putri Kalimantan: 7.

- Formasi penyandang disabilitas: 5.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Ekonomi, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Hukum, S1 Studi Pemerintahan, S1 Administrasi Publik, S1 Ekonomi Pembangunan, D4 Studi Kebijakan Publik, S1 Ekonomi Pembangunan, D4 Akuntansi Perpajakan, D4 Akuntansi Sektor Publik, D4 Akuntansi Bisnis Digital, S1 Pembangunan Sosial, S1 Antropologi Sosial, S1 Hubungan Masyarakat, D4 Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran, D4 Administrasi Pemerintahan Daerah, serta S1 Ilmu Pemerintahan.

- Rentang penghasilan: Rp 6.603.200 - Rp 7.303.200.

14. Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan

- Formasi umum: 2.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Administrasi Negara, S1 Kebijakan Publik, S1 Sosial dan Politik, serta S1 Hukum.

- Rentang penghasilan: Rp 6.603.200 - Rp 7.303.200.

15. Penata Kelola Pemerintahan

- Formasi umum: 6.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Administrasi Pemerintahan Daerah dan S1 Ilmu Pemerintahan.

16. Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi

- Formasi umum: 3.

- Formasi putra dan putri Kalimantan: 1.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Teknologi Rekayasa Komputer, S1 Sistem dan Teknologi Informasi, S1 Rekayasa Komputer, S1 Ilmu Komputer, serta S1 Teknik Komputer.

- Rentang penghasilan: Rp 6.603.200 - Rp 7.303.200.

17. Penata Keprotokolan

- Formasi umum: 3.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Ilmu Komunikasi, S1 Administrasi Negara, S1 Administrasi Publik, dan S1 Hubungan Internasional.

- Rentang penghasilan: Rp 6.603.200 - Rp 7.303.200.

18. Penata Laksana Barang Terampil

- Formasi umum: 8.

- Kualifikasi pendidikan: D3 Manajemen, D3 Sistem Informasi Akuntansi, D3 Akuntansi, D3 Manajemen Keuangan, D3 Manajemen Pajak, dan D3 Manajemen Aset.

19. Penerjemah Ahli Pertama - Penerjemah Bahasa Arab

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Bahasa Arab dan S1 Sastra Arab.

- Rentang penghasilan: Rp 7.936.650 - Rp 8.676.650.

20. Penerjemah Ahli Pertama - Penerjemah Bahasa Inggris

- Formasi umum: 9.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Bahasa Inggris, S1 Sastra Inggris, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, serta S1 Bahasa dan Kebudayaan Inggris.

- Rentang penghasilan: Rp 7.936.650 - Rp 8.676.650.

21. Penerjemah Ahli Pertama - Penerjemah Bahasa Mandarin

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Sastra Tiongkok dan S1 Bahasa Mandarin.

- Rentang penghasilan: Rp 7.936.650 - Rp 8.676.650.

22. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama

- Formasi umum: 9.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Hukum, S1 Ekonomi, S1 Teknik Industri, S1 Akuntansi, dan S1 Ilmu Komunikasi.

- Rentang penghasilan: Rp 8.054.650 - Rp 8.796.650.

23. Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan

- Formasi umum: 2.

- Formasi penyandang disabilitas: 2.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Hukum.

- Rentang penghasilan: Rp 6.603.200 - Rp 7.303.200.

24. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama

- Formasi umum: 2.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Hukum.

- Rentang penghasilan: Rp 8.101.650 - Rp 8.841.650.

25. Perawat Ahli Pertama

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: sesuai SE Dirjen Nakes Kemenkes Nomor PT.01.03/F/570/2024.

- Rentang penghasilan: Rp 8.101.650 - Rp 8.841.650.

26. Perawat Terampil

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: sesuai SE Dirjen Nakes Kemenkes Nomor PT.01.03/F/570/2024.

- Rentang penghasilan: Rp 6.517.600 - Rp 7.257.600.

27. Perencana Ahli Pertama

- Formasi umum: 13.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Ekonomi, S1 Ilmu Administrasi Negara, S1 Akuntansi, S1 Manajemen, S1 Pembangunan Sosial, S1 Analis Tata Ruang, S1 Sosial Ilmu Administrasi Negara, S1 Kesejahteraan Sosial, S1 Manajemen Pariwisata Internasional, S1 Sosial Ilmu Pemerintahan, S1 Sosial dan Politik, S1 Ilmu Hukum dan Sosial, serta S1 Pengembangan Wilayah.

- S1 Ekonomi Umum, S1 Geografi, S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, S1 Planologi, S1 Ilmu Ekonomi Pembangunan, S1 Administrasi Negara, D4 Destinasi Pariwisata, D4 Sosial Politik, S1 Sosial Politik, D4 Ekonomi, S1 Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Ekonomi dan Manajemen, D4 Destinasi Pariwisata, S1 Pariwisata, serta S1 Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota.

- Rentang penghasilan: Rp 8.101.650 - Rp 8.841.650.

28. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Ilmu Komunikasi, S1 Desain Komunikasi Visual, S1 Administrasi Bisnis, D4 Desain Komunikasi Visual, dan S1 Hubungan Masyarakat.

- Rentang penghasilan: Rp 8.101.650 - Rp 8.841.650.

29. Pranata Hubungan Masyarakat Terampil

- Formasi umum: 5.

- Kualifikasi pendidikan: D3 Bahasa Inggris, D3 Komunikasi, D3 Desain Grafis, D3 Hubungan Internasional, D3 Desain Komunikasi Visual, D3 Penyiaran, D3 Komunikasi, dan D3 Hubungan Masyarakat.

- Rentang penghasilan: Rp 6.507.600 - Rp 7.247.600.

30. Pranata Keuangan APBN Terampil

- Formasi umum: 12.

- Kualifikasi pendidikan: D3 Administrasi Publik, D3 Akuntansi, D3 Manajemen, D3 Manajemen Keuangan, D3 Manajemen Aset, D3 Administrasi Bisnis, D3 Sistem Informasi Akuntansi, serta D3 Perbankan dan Keuangan.

- Rentang penghasilan: Rp 6.932.700 - Rp 6.932.700.

31. Pranata Komputer Ahli Pertama

- Formasi umum: 9.

- Formasi putra dan putri Kalimantan: 2.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Teknik Informatika, S1 Ilmu Komputer, S1 Sistem Informasi, S1 Teknologi Informasi, S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Komputer, dan D4 Keamanan Sistem Informasi.

- Rentang penghasilan: Rp 8.101.650 - Rp 8.841.650.

32. Pranata Komputer Terampil

- Formasi umum: 4.

- Kualifikasi pendidikan: D3 Teknik Informatika, D3 Sistem Informasi, D3 Teknologi Komputer Grafis, D3 Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi, dan D3 Teknologi Informasi.

- Rentang penghasilan: Rp 6.517.600 - Rp 7.257.600.

33. Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama

- Formasi umum: 6.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Gizi, S1 Teknik Pangan, serta S1 Ilmu dan Teknologi Pangan.

- Rentang penghasilan: Rp 8.101.650 - Rp 8.841.650.

34. Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: D3 Teknik Tata Boga.

- Rentang penghasilan: Rp 6.200.000 - Rp 6.900.000.

35. Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil

- Formasi umum: 5.

- Kualifikasi pendidikan: D3 Administrasi Perkantoran, D3 Sistem Informasi, D3 Teknologi Informasi, D3 Manajemen, dan D3 Administrasi Negara.

- Rentang penghasilan: Rp 6.517.600 - Rp 7.257.600.

36. Pustakawan Ahli Pertama

- Formasi umum: 3.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Ilmu Perpustakaan, D4 Perpustakaan Digital, S1 Perpustakaan dan Sains Informasi, S1 Ilmu Informasi dan Perpustakaan, serta S1 Ilmu Perpustakaan dan Informasi.

- Rentang penghasilan: Rp 8.081.650 - Rp 8.821.650.

37. Statistisi Ahli Pertama

- Formasi umum: 5.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Statistika, S1 Matematika, S1 Sains Data, dan S1 Sains Data Spasial, D4 Sains Data Terapan.

- Rentang penghasilan: Rp 8.101.650 - Rp 8.841.650.

38. Terapis Gigi dan Mulut Terampil

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: sesuai SE Dirjen Nakes Kemenkes Nomor PT.01.03/F/570/2024.

- Rentang penghasilan: Rp 6.517.600 - Rp 7.257.600.

29. Widyaiswara Ahli Pertama

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S2 Manajemen dan S2 Pariwisata.

- Rentang penghasilan: Rp 8.227.050 - Rp 8.967.050.

INFO BISNIS - Sejalan dengan komitmennya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, BRI meluncurkan program inovatif Zero Waste to Landfill untuk mengurangi jumlah sampah sekaligus mengelola sampah secara bertanggung jawab agar sampah tidak berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang kini semakin terbatas.

Direktur Kepatuhan BRI A. Solichin Lutfiyanto mengatakan, BRI membangun sustainabilityculture yang dimulai dari peningkatan kesadaran dan kapasitas pekerja terkait dampak sampah.

“Melalui peran Green Team di unit kerja BRI, pekerja diajak untuk memahami berbagai jenis sampah, mulai dari sampah organik, anorganik , dan sampah residu,” kata Solichin.

Ia mengatakan, BRI Green Team adalah role model dan akselerator dalam penerapan gaya hidup berkelanjutan di lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Kegiatan BRI Green Team meliputi edukasi dan kampanye isu keberlanjutan. BRI Green Team juga tersebar di seluruh wilayah operasional BRI hingga Regional Office (RO).

Sejalan dengan program edukasi tersebut, BRI menerapkan sistem segregasi sampah di lingkungan perusahaan yang diawali dari Gedung Kantor Pusat BRI Sudirman dan Gedung TSI BRI Ragunan, dengan memisahkan tempat pembuangan sampah sesuai dengan jenisnya. Hal ini memungkinkan sampah bisa dikelola secara terpisah sehingga mempermudah proses daur ulang agar tidak ada sampah yang berakhir di TPA.

BRI juga menyediakan mesin Reverse Vending Machine (RVM) yang berlokasi di gedung Kantor Pusat BRI dan Menara BRILiaN sebagai sarana daur ulang botol plastik. Pekerja yang menyetor sampah botol plastik ke dalam mesin ini akan mendapatkan poin reward yang dapat ditukarkan dengan berbagai hadiah menarik.

Pada tahap awal implementasi pada Juli 2024, RVM telah mengumpulkan lebih dari 3700 botol plastik bekas, dengan potensi penghindaran emisi sebesar 367 kg CO2e. Ini menunjukkan antusiasme pekerja terhadap program keberlanjutan.

Kolaborasi dalam Pengelolaan Sampah

Kolaborasi dengan berbagai stakeholder untuk mendorong kiprah Program Zero Waste to Landfill BRI terus dibutuhkan. Sejalan dengan komitmen jangka panjang untuk memberikan dampak positif pada lingkungan, BRI menjalin kerja sama strategis dengan pihak ketiga yang memiliki keahlian dan fasilitas dalam pengelolaan sampah.

Sepanjang 2023, program Zero Waste to Landfill yang diimplementasikan di lingkungan Kantor Pusat BRI dan gedung TSI BRI telah berhasil mengurangi sampah yang terbuang di TPA hingga 50 ton setiap bulannya, dengan total sampah terdaur ulang sebesar 591 ton, dengan potensi penghindaran emisi sebesar 441 ton CO2e.

Untuk sampah organik, program Zero Waste to Landfill ini mengolahnya menjadi produk maggot dan kompos. Produk maggot yang dihasilkan dari pengumpulan sampah organik perusahaan sebanyak 5 ton dan produk kompos sebanyak 40 ton. Sementara itu, untuk sampah plastik yang berhasil terdaur ulang mencapai 109 ton dan sampah kertas terdaur ulang sebesar 72 ton.

Melalui kolaborasi ini, BRI berhasil mengolah 350 ton sampah residu menjadi sumber energi terbarukan melalui teknologi Refuse Derived Fuel (RDF). Inisiatif ini tidak hanya berkontribusi signifikan dalam pengurangan volume sampah, tetapi juga menghasilkan energi bersih yang berdampak positif terhadap lingkungan.(*)

TEMPO.CO, Solo - Artificial Intelligence atau AI Experience Center pertama di Indonesia hadir di Solo Technopark, Kota Solo, Jawa Tengah. Fasilitas dengan teknologi termutakhir yang didukung konektivitas 5G itu diluncurkan oleh Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) di Solo Technopark, Selasa, 20 Agustus 2024.

Dalam kesempatan itu, Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya, Wijaya Kusumawardhana, hadir mewakili Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Budi Arie Setiadi. Menurut Wijaya, Indosat Ooredoo Hutchison menjadi pionir dalam menghadirkan AI Experience Center pertama di Indonesia ini.

"Inisiatif ini merupakan momentum penting bagi evolusi industri telekomunikasi. Kami percaya bahwa experience center ini akan menjadi katalisator inovasi di berbagai sektor, dan kami secara penuh mendukung kesuksesannya," ujar Wijaya saat peluncuran di Solo Technopark.

President Director and CEO Indosat Ooredoo Hutchison, Vikram Sinha mengatakan AI Experience Center menjadi penanda penting dalam perjalanan Indosat memberdayakan Indonesia melalui teknologi AI.

"Hal ini mempertegas komitmen kami dalam mentransformasi lanskap digital dan telekomunikasi Indonesia. Kami mengapresiasi dukungan dari Pemerintah Indonesia dan mitra strategis yang memiliki kesamaan visi dalam mendorong Indonesia ke panggung global,' kata dia.

Menurut dia, itu baru merupakan permulaan dari berbagai perkembangan menarik lain dalam membuka peluang tanpa batas bagi jutaan masyarakat Indonesia.

Wali Kota Solo, Teguh Prakosa, menyatakan pihaknya mewakili Pemerintah Kota Solo merasa terhormat dengan dipilihnya Kota Solo oleh Indosat sebagai tempat AI Experience Center pertama di Indonesia.

"Fasilitas ini tidak hanya akan meningkatkan keunggulan Solo Technopark tapi juga memicu efek berganda bagi ekonomi lokal dan digitalisasi, membawa manfaat bagi edukasi, pariwisata, dan penciptaan lapangan pekerjaan," ucap dia.

Bermitra dengan perusahaan teknologi global seperti Huawei, Indosat AI Experience Center memamerkan teknologi AI terkini yang dapat diaplikasikan di berbagai sektor, termasuk smart city management yang mengoptimalkan jaringan 5G Indosat, seni, industri makanan, serta industri kreatif.

"Tidak hanya untuk menunjukkan inovasi terkini dari AI, experience center ini juga akan berfungsi sebagai pusat pelatihan yang menawarkan program bagi pelajar, aparatur sipil negara, hingga masyarakat luas untuk mempelajari manfaat AI untuk meningkatkan produktivitas dan membuka peluang baru," kata Vikram.

Lebih lanjut ia menambahkan fasilitas ini akan menjadi awal bagi AI Center of Excellence yang direncanakan didirikan oleh Indosat dalam waktu dekat, yang mana juga akan didukung oleh teknologi 5G.

"Komitmen Indosat dalam memajukan teknologi termutakhir di Solo diawali pada tahun 2021 melalui peluncuran layanan 5G, yang diikuti oleh penetapan Solo Safari sebagai kebun binatang 5G pertama di Indonesia," katanya.

Berlandaskan tujuan besar Indosat dalam memberdayakan Indonesia, ia menyebut AI Experience Center akan menjadi katalis bagi inovasi, memperkuat pengembangan sumber daya manusia (SDM) siap AI, dan membawa manfaat bagi masyarakat dari pemanfaatan AI.

Indosat AI Experience Center tidak hanya hadir sebagai simbol era baru perjalanan revolusi teknologi di Indonesia, namun juga awal perjalanan kebangkitan Indonesia sebagai pemimpin AI.

"Dengan fasilitas ini, Indosat tidak hanya berinvestasi pada teknologi, namun juga bagi masa depan bangsa, memberdayakan seluruh masyarakat Indonesia untuk membuka peluang tanpa batas yang didukung oleh AI dan 5G, serta mendorong masa depan Indonesia yang lebih cerah dan inovatif," tutur dia.