Protes masyarakat kepada pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Ulumbu di Poco Leok, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), bisa berdampak pada investasi energi baru terbarukan. Investor akan menilai pembangunan pembangkit energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia sarat akan ketidakpastian.

"Jelas (berpengaruh). Apapun isu yang memunculkan ketidakpastian, itu pasti akan memberikan pengaruh," ujar Peneliti Purnomo Yusgiantoro Center, Farida Zed, ketika ditanya wartawan mengenai dampak protes pembangunan PLTP Ulumbu pada bauran energi. Farida menjadi pembicara dalam agenda Katadata bertajuk Indonesia Future Policy Dialogue di Jakarta, Rabu (9/10).

Dia mengatakan, pemerintah membutuhkan investor dalam membangun pembangkit listrik EBT berkapasitas besar seperti pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP). Di sisi lain, risiko pembangunan listrik tersebut sangat besar. Karena itu, investor akan mempertimbangkan adanya kepastian hukum dan regulasi yang diterapkan oleh pemerintah pusat dan daerah.

"Jadi kepastian hukum, kemudian regulasi, komitmen pemerintah di dalam pencapaian target-target itu, itu memang harus disupport dengan aspek-aspek lain," ujar mantan Direktur EBT Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tersebut.

Farida mengatakan, keraguan investor selanjutnya akan berdampak pada sulit tercapainya bauran energi baru terbarukan di Indonesia.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), warga Poco Leok menolak perluasan proyek PLTP Ulumbu ke wilayahnya karena khawatir proyek itu akan menghilangkan lahan dan ruang hidup masyarakat. Selain itu, mata air yang menjadi tumpuan utama warga untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari bisa rusak.

Perizinan

Selain kepastian hukum dan regulasi, Farida mengatakan, investor juga membutuhkan kepastian waktu dalam hal proses perizinan. Pengajuan proses izin yang tidak memiliki kepastian waktu, akan sangat berpengaruh terhadap modal yang telah dikeluarkan oleh investor.

Menurut Farida, pemerintah juga harus memastikan kesediaan PLN menampung listrik yang dihasilkan dari pembangkit swasta. Ia berharap proses power purchase agreement (PPA) atau perjanjian pembelian listrik antara perusahaan swasta yang membangun pembangkit EBT dengan PLN berlangsung secara cepat atau tidak berlarut-larut.

"Negosiasi dengan PLN ini mungkin juga memerlukan waktu untuk dilakukan kepastian, jangan sampai PPA itu sekarang berlarut-larut, sehingga ini juga merupakan burden bagi dunia usaha," ujarnya.

Untuk mencapai target bauran EBT, Farida mengatakan, Indonesia tidak dapat hanya bergantung terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, dunia usaha atau swasta diperlukan untuk membantu mempercepat capaian tersebut di tengah terbatasnya anggaran pemerintah.

"Dengan keterbatasan dana, pemerintah memiliki tugas lain ya, tidak hanya menyelesaikan masalah energi, tapi kan ada pendidikan, ada kesehatan, ada lain-lain yang harus diselesaikan, karena itu peran swasta ini sangat kita perlukan, saya pikir itu yang penting," ucapnya.

Dewan Energi Nasional (DEN) menyatakan target bauran energi baru terbarukan (EBT) Indonesia sebesar 23% pada 2025 tidak akan tercapai. Anggota DEN, Abadi Poernomo, mengatakan Indonesia akan sulit mencapai target bauran EBT sebesar 23% pada 2025 karena capaian saat ini baru mencapai 14%.

"Kita (DEN) sudah hitung bahwa pencapaian energi terbarukan di tahun 2025 itu tidak akan lebih dari 17 persen," ujar Abadi saat ditemui di sela acara Katadata Forum, di Jakarta, Rabu (9/10).

Abadi mengatakan, terdapat beberapa hal yang mempengaruhi capaian dari bauran energi di Indonesia. Salah satunya adalah pandemi Covid-19 yang mempengaruhi pertumbuhan Industri di Indonesia. Kondisi tersebut membuat produksi listrik yang dihasilkan dari pembangkit baru tidak mampu diserap secara maksimal oleh industri akibat pandemi.

Menurutnya, pandemi membuat Indonesia mengalami kelebihan pasokan listrik hingga 30% dan akan sangat berbahaya jika memaksakan untuk menambah listrik yang bersumber dari EBT.

"Kalau kita masukkan pembangkit baru ini malah jadi bumerang bagi pembangkit kita, jadi akhirnya terhambat. Jadi dengan covid kemarin pertumbuhan kebutuhan energi Indonesia agak stagnan," ungkapnya.

Abadi mengatakan, DEN merancang Revisi Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) untuk membantu mencapai target bauran EBT sebesar 70% pada 2060. Dalam peraturan tersebut, DEN menggeser target 23% bauran energi pada 2026.

Sebelumnya, Kementerian ESDM melalui DEN tengah merevisi target bauran energi baru terbarukan (EBT) pada 2025 dari sebelumnya 23% menjadi 17-19%, melalui pembaharuan Kebijakan Energi Nasional (KEN).

Koordinator Investasi dan Kerja Sama Bioenergi, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE), Kementerian ESDM, Trois Dilisusendi, mengatakan revisi tersebut dilakukan karena melihat rata-rata pertumbuhan dan posisi bauran EBT saat ini.

Trois menjelaskan, bauran EBT baru mencapai 13,1% pada 2023. Sehingga membutuhkan setidaknya 12% untuk mencapai target 2025. Kondisi tersebut dinilai sangat sulit dengan rata-rata pertumbuhan kapasitas energi terbarukan yang hanya 1-2% per tahun.

"Angka (bauran EBT) kita 13,53%. At least, kalau (pertumbuhan) rata-rata 2%, angka (bauran) kita bakal 17% pada 2025," ujar Trois dalam dalam acara Katadata Sustainability Action For The Future Economy (SAFE) 2024, Rabu (7/8).

Meski begitu, Trois mengatakan bahwa penyesuaian target bauran EBT tersebut masih dalam pembahasan bersama dengan DPR dan akan mempertimbangkan situasi yang ada.

Peta jalan dekarbonisasi untuk sembilan sektor industri segera rampung. Industri selanjutnya akan bertanggung jawab terhadap tiga sektor penyumbang gas rumah kaca.

“Pak menteri inginnya sebelum pergantian kabinet beberapa minggu ini sudah rampung, tapi kami tidak tahu di lapangan,” kata Ketua Tim Program Pengembangan Industri Hijau Kementerian Perindustrian, Ahmad Taufik, saat konferensi Nasional Mineral Kritis Indonesia di Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (9/10).

Sembilan sektor tersebut adalah industri semen, baja, pulp dan kertas, tekstil, keramik, pupuk, petrokimia, serta makanan dan minuman, ditambah sektor alat transportasi (otomotif).

Dia mengatakan, peta jalan tersebut mengatur bahwa setiap industri akan bertanggung jawab terhadap tiga sektor gas rumah kaca. Tiga sektor tersebut adalah energi yang digunakan untuk industri, penggunaan produk dalam proses industri, serta pengolahan limbah industri.

“Nanti harus ada strateginya apa, teknologinya seperti apa, dan investasinya berapa,” ujar Taufik.

Dia mengatakan, salah satu yang diatur dalam peta jalan tersebut adalah penggunaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara captive. PLTU captive adalah pembangkit listrik tenaga uap batu bara yang dioperasikan oleh industri untuk memenuhi kebutuhan listrik mereka sendiri, di luar jaringan listrik PLN. Namun, dia belum bisa membocorkan lebih jauh mengenai aturan PLTU tersebut karena masuk dalam ranah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Menurut Taufik, peta jalan dekarbonisasi tersebut juga akan menekankan pada penggunaan energi baru terbarukan. Aturan terkait penggunaan EBT tersebut akan menyesuaikan dengan regulasi nasional seperti target bauran energi.

Industri Lahap Energi

Sebelumnya, Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan sembilan sektor industri tersebut dipilih karena paling banyak menggunakan energi.

“Sektor-sektor ini yang disebut dengan industri lahap energi,” katanya di Jakarta, Kamis, 12 Oktober tahun lalu.

Sebanyak sembilan sektor itu ditentukan dalam Rapat Kerja Kementerian Perindustrian Penyusunan Rencana Aksi Dekarbonisasi Sektor Industri Menuju Target Net Zero Emission (NZE) Tahun 2050 yang digelar Rabu (11/10).

Agus menegaskan, pihaknya siap menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian dalam mendukung proses dekarbonisasi. Permenperin ini antara lain akan mengatur tentang rencana aksi dan peta jalannya.

“Apalagi, saat ini kami sudah punya 35 standar industri hijau, sehingga sambil menunggu kesiapan industri agar bisa memitigasi,” terangnya.

Agus optimistis target net zero emission (NZE) di sektor industri bisa tercapai pada 2050, lebih cepat 10 tahun dari target net zero emission nasional pada 2060. Optimisme tersebut didasarkan pada tingkat emisi gas rumah kaca (GRK) sektor industri di Indonesia dari 2015-2022 yang hanya sebesar 8-20 persen dari total emisi GRK nasional.

Sementara jika dilihat dari sumber emisi sektor industri tahun 2022, komponen emisi dari kategori penggunaan energi di industri menyumbang 64 persen, emisi dari limbah industri 24 persen dan proses produksi dan penggunaan produk atau Industrial Process And Product Use (IPPU) sebesar 12 persen.

Kebun Binatang Panzhihua di Provinsi Sichuan, Cina dituduh membuat hewan buas menjadi kelebihan berat badan atau obesitas oleh netizen. Tuduhan tersebut muncul setelah beredarnya video beruang dan macan tutul yang terlihat kelebihan berat badan viral di media sosial.

Video tersebut viral lantaran kedua hewan pemangsa tersebut terlihat sangat gemuk dan jauh dari citra yang tertanam di macan dan beruang dengan citra gesit.

Pada bulan Maret tahun ini, salah satu leopard kebun binatang tersebut menjadi viral karena penampilannya yang "chubby". Netizen membandingkannya dengan Clawhauser, seekor cheetah yang kelebihan berat badan dari film "Zootopia."

Tak lama setelah itu, beruang hitam yang kelebihan berat badan juga menarik perhatian online, dengan tanda putih di dadanya yang memberinya julukan beruang Nike.

Ilmuwan dari World Animal Protection, Sun Quanhui, menjelaskan macan tutul adalah kucing besar yang biasanya berkeliaran di area seluas puluhan kilometer persegi di alam liar. Dengan kondisi ruang terbatas di kebun binatang menyulitkan untuk memenuhi kebutuhan latihan mereka.

"Di kebun binatang, leopard tidak perlu mengeluarkan energi untuk berburu makanan atau khawatir tentang kelaparan, yang dapat dengan mudah menyebabkan kelebihan nutrisi dan kenaikan berat badan berlebihan," ujar Sun dikutip dari Newsflare, Rabu (9/10).

Beberapa netizen mengungkapkan kekhawatiran tentang kesehatan hewan-hewan yang kelebihan berat badan ini. Mereka menanyakan apakah fungsi fisik hewan-hewan tersebut mungkin menurun dan apakah mereka lebih rentan terhadap penyakit.

Merespon tanggapan miring netizen, Kebun Binatang Panzhihua menjelaskan bahwa hewan-hewan tersebut memiliki ruang terbatas untuk bergerak karena ukuran kebun binatang yang kecil. Dengan lebih banyak makanan dan aktivitas yang kurang, hewan-hewan tersebut secara bertahap menjadi kelebihan berat badan.

Kebun binatang juga menegaskan bahwa mereka tidak mengizinkan pengunjung memberi makan hewan. Mereka memasang tanda-tanda yang menyatakan, "Jangan memberi makan hewan," dan petugas yang mengingatkan pengunjung.

Selain itu, staf kebun binatang meyakinkan bahwa hewan-hewan tersebut menjalani pemeriksaan rutin oleh dokter hewan yang khusus dan memiliki diet seimbang.

"Makanan mereka tidak monoton, terdiri dari sayuran, buah-buahan, biji-bijian utuh, dan suplemen. dan dalam pemeriksaan kesehatan terbaru, hewan-hewan tersebut dalam kondisi yang cukup baik," klaim staf kebun binatang.

Untuk meningkatkan aktivitas hewan, kebun binatang telah memperluas kandang leopard dengan menggabungkan dua bagian menjadi satu. Selain itu, penjaga berusaha mendorong pergerakan dengan menggantung daging lebih tinggi sehingga leopard harus melompat untuk mencapainya.

Namun, kebun binatang sampai dengan saat ini masih mencari dana untuk dapat memperluas lahan tempat tinggal hewan buas.

Sebagaimana diketahui, Biaya masuk kebun binatang adalah 2 yuan atau setara dengan Rp 4.400 per orang pada hari biasa dan 3 yuan atau setara dengan Rp 6.600 saat hari libur, dan belum ada kenaikan harga sejak 2008.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melepas alat operasional meteorologi maritim berupa drifter di sekitar Kepulauan Seribu untuk memperkuat layanan informasi meteorologi maritim. Alat tersebut diharapkan bisa membantu melakukan observasi perairan Laut Jawa.

Plt. Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, mengatakan drifter tersebut dilepaskan agar terus hanyut bergerak menuju Selat Sunda, dan akhirnya keluar ke perairan Samudera Hindia.

"Kami memohon doa agar upaya ini berhasil, sehingga jumlah titik observasi di laut Indonesia dapat meningkat, yang pada akhirnya akan memperkuat keselamatan pelayaran," ujar Dwikorita dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (9/10).

Dwikorita mengatakan, pelepasan drifter merupakan upaya BMKG dalam mendukung peningkatan layanan informasi meteorologi di sektor maritim. Jaringan observasi yang semakin kuat dan luas dapat memberikan data yang lebih akurat dan terperinci mengenai kondisi cuaca maritim.

Menurut dia, pemilihan perairan Laut Jawa Bagian Barat di dekat Kepulauan Seribu sebagai lokasi pelepasan drifter karena daerah tersebut merupakan salah satu jalur pelayaran yang cukup padat, baik untuk transportasi umum maupun sektor pariwisata.

"Kegiatan maritim yang intensif di wilayah tersebut memerlukan layanan meteorologi yang andal dan presisi tinggi, sehingga kehadiran drifter diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam memantau kondisi cuaca dan laut secara real-time," ujarnya.

Pelepasan drifter tersebut merupakan salah satu rangkaian dari proyek Maritime Meteorological System (MMS)-1 yang telah berjalan selama empat tahun. Proyek tersebut akan menjadi payung dari berbagai inisiatif untuk memperkuat sistem informasi meteorologi maritim di Indonesia.

Adapun, salah satu elemen utama dari proyek ini adalah penguatan kerapatan jaringan observasi, termasuk melalui pelepasan drifter, yang dapat mengukur arah arus laut, suhu permukaan laut, dan tekanan udara.

Dwikorita mengatakan, BMKG berkomitmen untuk meningkatkan pemahaman dan pelayanan meteorologi maritim guna mendukung keselamatan dan kesejahteraan masyarakat yang beraktivitas di laut.

Sebagai informasi, BMKG telah melepas 73 drifter di seluruh perairan Indonesia sejak 2023, bekerja sama dengan Pusat Meteorologi Maritim dan mitra seperti PT Pelni, PT DLU, ASDP, dan PT CLS Indonesia.

Drifter ini berperan dalam mengumpulkan data cuaca laut yang krusial untuk prediksi cuaca maritim. Selain drifter disiapkan pula akan terpasang 10 buah radar maritim (High Frequency Type Array) dan penguatan tulang punggung sistem processing meteorologi maritim yang diperkuat dengan artificial intelligence (AI), machine learning dan big data.

Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah mengantongi sejumlah data pengusaha nakal di sektor kelapa sawit yang tidak membayar pajak. Prabowo akan mengejar pengemplang pajak yang membuat negara kehilangan potensi penerimaan Rp 300 triliun.

Berkaitan dengan hal itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP membenarkan adanya temuan itu. Meskipun begitu, Kepala BPKP Yusuf Ateh belum bisa merinci detai mengenai hasil temuannya karena masih dalam proses audit.

“Masih dalam proses diaudit sekarang,” kata Yusuf kepada Katadata.co.id, Jumat (11/10).

Potensi Pendapatan Negara dari Pengemplang Pajak

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo mengungkapkan masih banyak penerimaan pajak yang belum terkumpul dari para pengusaha nakal dan sumber lain. “Kebetulan kita menemukan dari pajak-pajak yang tidak terkumpulkan dan sumber-sumber yang belum tergali,” kata Drajad dalam acara Katadata Forum bertajuk Indonesia Future Policy Dialogue di Jakarta, Rabu (10/9).

Drajad mengatakan pajak-pajak yang belum terkumpulkan itu bisa untuk menambah kebutuhan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN pada 2025. Diketahui, alokasi belanja negara pada 2025 mencapai Rp 3.613,1 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.693,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 919,9 triliun.

“Rencananya belanja negara di level Rp 3.600 triliun, tapi yang kita butuhkan itu minimal Rp 3.900 triliun. Jadi kurang Rp 300 triliun,” ujar Drajad.

Kekurangan pajak itu akan diperoleh dari tiga sumber. Pertama dari kasus-kasus pajak yang sudah inkrah. Dalam kasus tersebut terdapat wajib pajak yang kalah di pengadilan dan tidak bisa mengajukan Peninjauan Kembali (PK) namun belum disetor ke negara.

Kedua, praktik kecurangan pajak dengan melakukan manipulasi atau transfer pricing. Ini juga akan menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang akan diincar Prabowo.

Adapuan transfer pricing adalah penentuan harga yang sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi yang dilakukan antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa.

“Jadi sudah tidak ada lagi peluang mereka, Mahkamah Agung sudah memutuskan selesai, tapi mereka tidak bayar. Ada yang 10 tahun belum bayar, ada yang 15 tahun belum bayar. Itu jumlahnya juga sangat besar,” ujar Drajad.

Ketiga, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo sebelumnya mengungkapkan sejumlah pengusaha nakal yang tidak melunasi pembayaran pajak. Pemerintah ingin yang semua pihak memenuhi kewajiban pajak.

Bahkan, Prabowo sudah memegang data yang mengungkap indikasi pengusaha nakal yang tak bayar pajak. Data tersebut diperoleh langsung dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang merupakan pengusaha dari industri perkebunan kelapa sawit.

“Dikonfirmasi dari Kementerian LHK ada jutaan hektare kawasan hutan di okupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar,” kata Hashim, Senin (7/10).

Alat kelengkapan dewan (AKD) dan susunan komisi di Dewan Perwakilan Rakyat RI tengah difinalisasi. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, susunan lengkap akan diumumkan pada Senin (14/10).

"Sekarang tahap finalisasi, dan diharapkan besok sudah selesai. Kami umumkan pada Senin depan," kata Dasco di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/10).

Beredar bocoran susunan Komisi DPR RI. Berdasarkan dokumen berjudul 'Gambaran Nomenklatur Mitra AKD' yang diterima Katadata.co.id, berikut rincian komisi DPR beserta mitra kerjanya:

Komisi I : Pertahanan, Luar Negeri, dan Informatika
1. Kementerian Luar Negeri
2. Kementerian Pertahanan
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika
4. Panglima TNI/Mabes TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU
5. Badan Intelijen Negara (BIN)
6. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
7. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
8. Badan Keamanan Laut (Bakamla)
9. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)
10. Dewan Pers
11. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
12. Komisi Informasi Pusat (KIP)
13. Lembaga Sensor Film (LSF)

Komisi II : Pemerintahan Dalam Negeri, Pertanahan, dan Pemberdayaan Aparatur

1. Kementerian Dalam Negeri
2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
4. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
5. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI (DKPP)
6. Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu)
7. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
8. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
9. Lembaga Administrasi Negara (LAN RI)
10. Lembaga Administrasi Negara (ANRI)
11. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
12. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)
13. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)

Komisi III : Penegakan Hukum
1. Kejaksaan Agung
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
4. Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung
5. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
6. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
7. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
8. Badan Narkotika Nasional (BNN)

Komisi IV : Pertanian, Kehutanan dan Kelautan
1. Kementerian Pertanian
2. Kementerian Kehutanan
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Badan Urusan Logistik (Bulog)
5. Badan Restorasi Gambut (BRGM)
6. Badan Pangan Nasional (Bapanas)
7. Badan Karantina Indonesia

Komisi V : Infrastruktur dan Perhubungan
1. Kementerian Pekerjaan Umum
2. Kementerian Perumahan Rakyat
3. Kementerian Perhubungan
4. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
5. Kementerian Transmigrasi
6. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
7. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)

Komisi VI : Perdagangan, Kawasan Perdagangan dan Pengawasan Persaingan Usaha
1. Kementerian Perdagangan
2. Kementerian BUMN
3. Kementerian Koperasi
4. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
6. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)
7. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)
8. Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)

Komisi VII : Perindustrian, UMKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Sarana Publikasi
1. Kementerian Perindustrian
2. Kementerian Pariwisata
3. Kementerian Ekonomi Kreatif / Barekraf
4. Kementerian UMKM
5. Badan Standarisasi Nasional (BSN)
6. Lembaga Penyiaran Publik RRI
7. Lembaga Penyiaran Publik TVRI
8. Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara

Komisi VIII : Agama, Sosial, dan Perempuan dan Anak
1. Kementerian Agama
2. Kementerian Sosial
3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
6. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)
7. Badan Wakaf Indonesia (BWI)
8. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Komisi IX : Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Jaminan Sosial
1. Kementerian Kesehatan
2. Kementerian Ketenagakerjaan
3. Kementerian Kependudukan dam Pembangunan Keluarga
4. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BNP2TKI
5. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)
8. Badan Gizi Nasional

Komisi X : Pendidikan, Olahraga, dan Riset
1. Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi
2. Kementerian Pendidikan Tinggi
3. Kementerian Kebudayaan
4. Kementerian Pemuda dan Olahraga
5. Perpustakaan Nasional (Perpusnas)
6. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
7. Badan Pusat Statistik (BPS)

Komisi XI : Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Moneter, Sektor Jasa Keuangan
1. Kementerian Keuangan
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Bank Indonesia (BI)
4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Perbankan danLembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)
6. Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
7. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
8. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
9. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
10. BUMN (PMN, Privatisasi)

Komisi XII : Energi & Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup dan Investasi
1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Kementrian Lingkungan Hidup
3. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
4. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)
5. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
6. Dewan Energi Nasional (DEN)
7. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
8. Badan Informasi Geospasial (BIG)

Komisi XIII : Hukum dan HAM
1. Kementerian Hukum
2. Kementerian HAM
3. Kementerian Sekretariat Negara
4. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
5. Komnas HAM
6. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
7. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
8. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
9. Sekretariat Jenderal DPR
10. Sekretariat Jenderal DPD
11. Sekretariat Jenderal MPR
12. Sekretariat Kabinet
13. Kantor Staf Presiden (KSP)

Badan Anggaran
1. Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (terkait Pembahasan RKA/KL)
5. Kementerian Koordinator Bidang Kemasyarakatan

Presiden Joko Widodo kembali bertolak ke Ibu Kota Nusantara atau IKN pada Jumat (11/10). Jokowi dijadwalkan meresmikan Istana Negara dan Istana Garuda, serta rumah sakit.

Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 yang membawa Kepala Negara dan rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta pada pukul 07.00 WIB. Setibanya di Bandara Nusantara, Kawasan IKN, Presiden dan rombongan akan langsung menuju Rumah Sakit Hermina Nusantara.

Jokowi diagendakan untuk melakukan peninjauan sekaligus meresmikan fasilitas kesehatan pertama di kawasan IKN tersebut. Ia juga akan meresmikan Istana Negara dan Istana Garuda.

"Presiden Jokowi juga diagendakan untuk menghadiri Kompas 100 CEO Forum Tahun 2024, yang digelar pertama kali di Istana Garuda, Kawasan IKN," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dikutip dari keterangan tertulisnya.

Jokowi didampingi Iriana dalam penerbangan menuju IKN. Sejumlah pejabat juga turut mendampingi, di antaranya Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Komandan Paspampres Mayjen TNI Achiruddin, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana serta Plh. Sekretaris Militer Presiden Brigjen TNI Heri Purwanto.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menargetkan dapat memperoleh tambah produksi minyak mencapai 200 ribu barel per hari (bph) dalam beberapa tahun ke depan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, target ini akan dicapai melalui strategi pengoptimalan sumur migas tidak aktif atau idle, intervensi teknologi seperti enhanced oil recovery (EOR), dan penetrasi eksplorasi baru.

“Jangan sampai strategi ini ada hambatan karena regulasi, kami harus berikan pemanis yang kompetitif dengan negara lain,” kata Bahlil saat ditemui di Hotel Kempinski Jakarta pada Kamis malam (10/10).

Bahlil menyampaikan, peningkatan volume terangkut atau lifting minyak di tengah tren penurunan ini sangat penting dilakukan. Langkah ini dapat menurunkan impor minyak dan meningkatkan pendapatan negara.

“Memperbaiki neraca pembayaran dan menjaga devisa kita,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Presiden Joko Widodo meminta lifting dapat lebih tinggi dari torehan saat ini. Ia melihat, lifting minyak mentah domestik justru cenderung turun.

Menurut Jokowi, kondisi penurunan lifting minyak saat ini dapat memberatkan kondisi keuangan negara. Hal ini karena pemerintah harus menutupi kekurangan produksi dengan mengimpor lebih banyak produk petroleum dari luar negeri.

"Saya titip yang berkaitan dengan lifting minyak, harus naik. Dengan cara apapun harus naik," kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam agenda Peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke 79 di Hotel Kempinski Jakarta pada Kamis (10/10).

Jokowi berharap pemerintahan mendatang bisa meningkatkan lifting minyak dengan berbagai cara. Salah satunya dengan mendorong BUMN seperti Pertamina mengadakan kerja sama dengan perusahaan migas swasta, atau bahkan dengan perusahaan asing. Hal ini, menurut Jokowi, diperlukan agar dapat meningkatkan produksi tanpa membiarkan penurunan lebih lanjut.

"Karena kalau kita hitung kelihatannya hanya turun kecil, hanya turun 100 barel, 50 barel. Tapi kalau dihitung ke uang berarti impor minyak kita, impor gas, bisa ratusan triliun yang harus kita keluarkan. Artinya devisa kita hilang," ujar Jokowi.

Ia juga mengingatkan pentingnya reformasi regulasi untuk mempercepat investasi sektor migas. Menurut dia, penyederhanaan birokrasi dan regulasi meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.

Jokowi menekankan, negara yang mampu bergerak cepat dalam mengakomodasi kebutuhan investor dan meningkatkan efisiensi regulasi akan memiliki keunggulan kompetitif. Kemudahan investasi akan mendatangkan akses lapangan kerja bagi masyarakat.

"Tanpa penyederhanaan izin, tanpa membuat kemudahan regulasi yang kita miliki, sangat sulit kita bersaing dan berkompetisi dengan negara-negara lain," kata Jokowi.

Dua personel penjaga perdamaian asal Indonesia mengalami luka ringan akibat serangan militer Israel terhadap menara observasi di markas UNIFIL di Naqoura, Lebanon, Kamis (10/10) malam.

"Serangan terhadap tower di Naqoura mengakibatkan dua personel yang terluka. Dan kedua penjaga perdamaian tersebut adalah personel dari Indonesia," kata Retno di sela-sela rangkaian kegiatan KTT ke-45 ASEAN di Vientiane, Laos, Jumat.

Berdasarkan penjelasan kronologi serangan yang dihimpun Retno dari UNIFIL, serangan pasukan Israel (IDF) kepada UNIFIL berlangsung sekitar pukul 05.05 waktu setempat. Israel menyerang bangunan menara pengamatan OP-4 di Green Hill, Naqoura. Adapun dua tentara Indonesia penjanga perdamaian terjatuh setelah tank Israel jenis Merkava menembakkan senjatanya ke menara observasi di markas UNIFIL.

"Untungnya kali ini lukanya tidak serius, tetapi mereka masih dirawat di rumah sakit," ujarnya.

Ia memastikan keduanya hanya mengalami luka ringan. Ia pun mengutuk serangan yang dilakukan Israel tersebut.

“Indonesia menegaskan serangan apapun terhadap pasukan penjaga perdamaian adalah pelanggaran berat hukum humaniter internasional dan Resolusi DK PBB 1701 sebagai dasar mandat UNIFIL,” ujar Retno

Ia menegaskan, pangkalan militer UNIFIL yang diserang Israel berada di dalam area “Garis Biru” yang merupakan garis demarkasi antara Lebanon dan Israel. Pasukan perdamaian yang tergabung pada UNIFIL bertugas di bawah mandat DK PBB melalui Resolusi 1701 tersebut untuk mendukung stabilitas Lebanon.

Retno menegaskan bahwa pasukan dan properti UNIFIL, serta keselamatan dan keamanan mereka, harus dihormati siapapun termasuk pasukan Israel. Ia juga menyoroti pernyataan UNIFIL yang mendesak Israel mematuhi kewajibannya dalam memastikan keamanan personel dan premis PBB.

“Indonesia meminta semua pihak untuk menjamin dihormatinya wilayah PBB yang tak dapat dilanggar dalam segala waktu dan keadaan,” kata Retno.

Indonesia juga menyerukan penyelidikan menyeluruh dan supaya pelakunya bertanggung jawab atas serangan yang melanggar hukum internasional ini, ucap Menlu RI tersebut.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan tudingan terjadinya kerja paksa di industri nikel Indonesia tidak benar. Ia memastikan hal tersebut karena selalu mengunjungi lokasi industri nikel setiap bulannya saat masih menjabat sebagai Menteri Investasi.

“Tidak ada kerja paksa. Hanya kampanye hitam saja, ini geopolitik,” kata Bahlil saat ditemui di Hotel Kempinski Jakarta pada Kamis malam (10/10).

Departemen Ketenagakerjaan Amerika Serikat (AS) atau US Department of Labour (US DOL) mengelompokk Nikel Indonesia dalam daftar barang yang diproduksi melalui kerja paksa.

Laporan yang berasal dari penelusuran Organisasi Non Pemerintah (NGO) Child Labour ini menyebutkan bahwa warga negara asing asal Cina direkrut untuk bekerja di Indonesia. Namun, saat tiba di Indonesia, pekerja justru mendapatkan upah yang lebih rendah dari yang dijanjikan dengan jam kerja yang lebih panjang hingga mendapatkan kekerasan secara verbal dan fisik sebagai hukuman.

Bahlil menilai, tudingan ini perlu disikapi dengan tenang. “Mereka bukan lebih baik dari kita, tapi mereka kompak dalam berita. Yakinlah Indonesia ke depan akan menjadi negara yang pendapatan per kapita tinggi, dan mampu menjadi negara nomor 10 dengan GDP terbaik,” ujarnya.

Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengaku akan menelusuri dugaan kerja paksa di smelter nikel di kawasan industri Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Kemnaker telah mengumpulkan serikat pekerja kawasan industri tersebut yang difasilitasi oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO), untuk mengumpulkan bukti-bukti kondisi tenaga kerja di kawasan tersebut.

Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Kemnaker, Yuli Adiratna mengatakan, Kemnaker perlu melakukan pendalaman karena informasi dari Child Labour itu sangat kini. "Kemarin kita kumpulkan bukti-bukti dugaan tersebut benar gak?" ujarnya di sela acara Konferensi Nasional Mineral Kritis, di Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (9/10).

Dia berharap serikat-serikat pekerja maupun masyarakat dapat melapor apabila menemui kasus kerja paksa maupun kekerasan yang dialami pekerja di perusahaan-perusahaan tambang nikel. Selain itu, para pekerja dan masyarakat juga diharapkan dapat memberitahukan nama atau identitas perusahaan yang melakukan praktik kerja paksa.

Yuli mengatakan, perusahaan nikel bisa mendapatkan sanksi jika isu kerja paksan tersebut terbukti. Namun demikian, menurut dia, wewenang tersebut tidak berada di Kementerian Ketenagakerjaan.

Meski begitu, Yuli mengatakan, yang lebih penting dibahas saat ini adalah bagaimana praktik kerja paksa tak akan terjadi di Indonesia, baik di industri nikel maupun hasil tambang lainnya. Dengan keuntungan besar yang dapat dihasilkan industri nikel, pemerintah juga harus menjaga agar operasional industri dapat berjalan dengan mematuhi hak-hak asasi manusia.

"Jangan sampai terjadi kecelakaan, juga pelanggaran hak asasi manusia seperti kerja paksa, penggunaan pekerjaan anak, diskriminasi. Jangan sampai terjadi. Ini menjadi PR kita bersama," ujarnya.

Presiden terpilih Prabowo Subianto mengincar tambahan pendapatan pajak Rp 300 triliun dari berbagai sumber. Salah satu yang akan menjadi incaran dalah penerimaan pajak dari para pengusaha nakal.

Sumber pajak ini akan mengacu kepada tiga sumber, yakni kasus-kasus pajak yang sudah inkrah, manipulasi transfer pricing, serta pengusaha yang menunggak kewajiban pajak.

Pajak-pajak yang belum terkumpulkan itu bisa untuk menambah kebutuhan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN pada 2025. Diketahui, alokasi belanja negara pada 2025 mencapai Rp 3.613,1 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.693,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 919,9 triliun.

Rencana Prabowo untuk mengincar penerimaan pajak dari pengusaha nakal menjadi salah satu artikel Top News Katadata.co.id. Selain itu, simak juga daftar lengkap kementerian dan lembaga di era Prabowo nanti, serta dua anggota direksi baru BSI.

1. Prabowo Incar Tambahan Pajak Rp 300 Triliun dari Pengusaha Nakal, Ini Sumbernya

Presiden terpilih Prabowo Subianto mengincar tambahan pendapatan pajak sebesar Rp 300 triliun dari berbagai sumber. Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo mengungkapkan masih banyak penerimaan pajak yang belum terkumpul dari para pengusaha nakal dan sumber lain.

“Kebetulan kita menemukan dari pajak-pajak yang tidak terkumpulkan dan sumber-sumber yang belum tergali,” kata Drajad dalam acara Katadata Forum bertajuk Indonesia Future Policy Dialogue di Jakarta, Rabu (9/10).

Drajad mengatakan pajak-pajak yang belum terkumpulkan itu bisa untuk menambah kebutuhan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN pada 2025.

Diketahui, alokasi belanja negara pada 2025 mencapai Rp 3.613,1 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.693,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 919,9 triliun.

“Rencananya belanja negara di level Rp 3.600 triliun, tapi yang kita butuhkan itu minimal Rp 3.900 triliun. Jadi kurang Rp 300 triliun,” ujar Drajad.

2. Daftar Lengkap Calon Kementerian dan Lembaga Kabinet Prabowo, Sudah Digodok DPR

Dewan Perwakilan Rakyat mulai menggodok nomenklatur kementerian dan lembaga yang akan ada pada kabinet di bawah pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Pembahasan di DPR bergulir seiring dengan penyusunan alat kelengkapan dewan (AKD) yang tengah dilakukan DPR.

Berdasarkan informasi yang diterima Katadata.co.id, nama-nama calon kementerian dan lembaga di era Prabowo itu diterima DPR dari tim transisi pemerintahan Prabowo - Gibran. Dalam daftar itu sejumlah kementerian dan lembaga dipecah menjadi beberapa lembaga.

Sebagai bagian dari penyesuaian terhadap penambahan jumlah kementerian dan lembaga, DPR pun disebut-sebut menambah alat kelengkapan menjadi 13 komisi dan Badan Anggaran dari sebelumnya hanya 11 komisi.

Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal belum mengkonfirmasi kabar itu. Ia hanya mengatakan penentuan jumlah komisi dan kementerian serta lembaga yang akan ada pada pemerintahan nanti masih dalam tahap finalisasi.

3. Pasca Stock Split, Harga Saham Baru ISAT Berlaku Pekan Depan

Nilai nominal lama saham PT Indosat Tbk (ISAT) akan berakhir pada Jumat (11/10) di seluruh pasar setelah perusahaan melaksanakan pemecahan saham (stock split). Harga saham yang baru akan berlaku efektif pada Senin (14/10) di pasar reguler maupun pasar negosiasi.

Berdasarkan pengumuman ISAT di situs keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia atau BEI, peniadaan perdagangan di pasar tunai untuk saham perusahaan berlangsung pada 14 Oktober sampai dengan 15 Oktober 2024.

"Tanggal terakhir penyelesaian transaksi saham dengan nilai nominal lama yaitu 15 Oktober 2024," tulis manajemen Indosat dalam keterangannya, dikutip Kamis (10/10).

Tanggal pencatatan atau recording date jatuh pada Selasa, 15 Oktober 2024. Perlu dicatat, tanggal mulai perdagangan saham dengan nilai nominal baru di pasar tunai adalah Rabu, 16 Oktober 2024.

Sebagai informasi, ISAT melakukan pemecahan nilai saham atau stock split dengan alasan rendahnya likuiditas atas saham perusahaan. Pemecahan nilai saham dilaksanakan dengan rasio 1:4 atas seluruh saham seri B perseroan yang saat ini berjumlah 8,06 juta saham.

4. Harga iPhone 16 jika Beli di Malaysia, Belum Masuk Indonesia karena TKDN

iPhone 16 tak kunjung masuk ke pasar Indonesia, karena masih dalam proses sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri alias TKDN. Berapa harga iPhone 16 jika dibeli di Malaysia dan Singapura?

Apple resmi memperkenalkan seri iPhone 16 yang terdiri dari empat varian pada Senin (9/9). Keempat varian ini yakni iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, dan iPhone 16 Pro Max.

Di Malaysia dan Singapura, iPhone 16 sudah resmi dijual dengan harga beragam, tergantung pada varian dan kapasitas penyimpanan.

Akan tetapi akan ada biaya tambahan untuk WNI yang membeli iPhone 16 dari luar negeri seperti bea masuk, PPN, dan PPh, dengan total pajak dan bea yang harus dibayar tergantung pada kepemilikan NPWP oleh pembeli.

Kementerian Perindustrian Indonesia sedang memproses sertifikasi TKDN untuk iPhone 16 yang berkaitan dengan komitmen investasi Apple, termasuk pembangunan Apple Academy di Indonesia, yang menjadi syarat untuk pemasaran iPhone 16 di Indonesia.

5. Bankir BRI dan Mandiri Diangkat Jadi Direksi Baru BSI

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan persetujuan kepada PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) untuk mengangkat dua anggota direksi baru. Persetujuan ini disampaikan melalui surat OJK nomor SR-443/PB.02/2024 tertanggal 8 Oktober 2024.

Senior Vice President BSI Wisnu Sunandar mengatakan BSI mengangkat Harry Gusti Utama sebagai Direktur Retail Banking, serta Ari Rizaldi sebagai Direktur Treasury & International Banking.

Kedua anggota direksi baru BSI tersebut sebelumnya berkarier sebagai bankir di bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) dan PT Bank Mandiri Tbk (BMRI).

Harry Gusti Utama lahir di Palembang pada 1968. Ia memiliki latar belakang pendidikan dengan gelar Magister Manajemen Agribisnis dari Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Islam Indonesia. Harry memiliki pengalaman panjang di dunia perbankan dan manajemen.

Ari Rizaldi, lahir di Sanggau pada 1970. Ia meraih gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Andalas. Ari memiliki karier yang panjang di sektor perbankan, khususnya dalam bidang treasury.