Bisnis.com, JAKARTA - Hak guna usaha (HGU) hingga 190 tahun dianggap belum cukup menarik minat investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN). Pelaku usaha ungkap hal yang dibutuhkan calon investor.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Franky Sibarani mengatakan bahwa pelaku usaha di sektor produksi tentunya memerlukan kepastian pasar atau sumber daya (resource) untuk menanamkan modalnya di IKN. Sementara IKN sebagai pusat pemerintahan, kata dia, lebih condong kepada investasi di sektor pelayanan.

"Kalau untuk investasi di IKN itu tidak hanya soal HGU, investor itu kan pada dasarnya kalau dia produsen pasti lihat market atau resources-nya," ujar Franky saat ditemui di Kementerian Dalam Negeri, Kamis (25/7/2024).

Kendati begitu, menurutnya hal yang lebih krusial ditunggu oleh para calon investor adalah komitmen pemerintah dalam melanjutkan proyek IKN. Ketegasan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk melanjutkan megaproyek rintisan Joko Widodo (Jokowi) dianggap dapat memberikan kepastian dan kepercayaan kepada calon investor untuk masuk ke IKN.

Musababnya, kata Franky, selama ini pernyataan yang kerap muncul dipublik yaitu justru prioritas Presiden Prabowo kepada program lainnya dibandingkan IKN.

"Yang perlu kita dengarkan dari Pak Prabowo adalah komitmen untuk keberlanjutan IKN, itu yang paling penting," ucap Franky.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Selasa (2/7/2024), Anggota Dewan Pakar Tim Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming serta kakak ipar Prabowo Subianto, Soedradjad Djiwandono lebih memilih program makan siang gratis ketimbang proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diusung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Gubernur Bank Indonesia (BI) Periode 1993-1998 itu menjelaskan dirinya bukan tidak setuju terhadap program IKN. Menurutnya, wacana perpindahan ibukota sudah lama berkembang. Namun, dia mengingatkan proyek IKN membutuhkan perencanaan pembiayaan yang matang.

"Sekarang kalau kita mau utang terus-terusan, kita mau membangun ibu kota [IKN] dengan minjem?" katanya setelah acara Mid Year Banking and Economic Outlook Infobank di Jakarta, Selasa (2/7/2024).

Pernyataan ipar Prabowo itu pun didukung oleh Anggota Komisi XI DPR-RI Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Rabu (3/7/2024), Hendrawan Supratikno menilai pernyataan Sudrajad itu lebih realistis untuk dijalankan atau direalisasikan dalam jangka pendek. Pasalnya, Hendrawan menjelaskan proyek IKN merupakan proyek jangka panjang. Menurutnya, penyelesaian membangun wilayah menjadi sebuah kota membutuhkan waktu 15 hingga 20 tahun.

Dengan demikian, Hendrawan menilai memprioritaskan program makan siang gratis yang bisa direalisasikan dalam jangka pendek lebih realistis dan mendesak. Hal ini mengingat juga bahwa separuh dari penduduk Indonesia tidak dapat mengakses makanan bergizi.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Indomobil Finance Indonesia (IMFI) memiliki obligasi yang akan jatuh tempo pada 19 November 2024. Obligasi Berkelanjutan IV Indomobil Finance Tahap II Tahun 2021 Seri B tersebut memiliki nilai emisi Rp52,8 miliar.

Executive Board Indomobil Finance Gunawan Effendi mengatakan IMFI bakal memakai kas internal perusahaan untuk melunasi obligasi yang akan jatuh tempo tersebut.

"IMFI akan menggunakan kas internal yang berasal dari collection dan fasilitas kredit yang dimiliki," kata Gunawan kepada Bisnis, Kamis (25/07/2024).

Gunawan menjelaskan pihaknya tahun ini belum ada rencana untuk menerbitkan obligasi baru dan sumber dana yang dimiliki sekarang sudah bisa untuk melunasi obligasi yang jatuh tempo di semester II/2024 tersebut.

"Masih banyak fasilitas kredit lain yang bisa digunakan," kata dia.

IMFI mencatatkan total aset Rp16,07 triliun di akhir 2023. Sementara itu, laba tahun berjalan di Desember 2023 tercatat sebesar Rp273,41 miliar.

Pada semester I/2024, nilai penerbitan surat utang oleh industri multifinance mencapai Rp13,24 triliun. Angka itu menjadi yang paling besar dibandingkan industri lainnya seperti Pulp dan Kertas dan Lembaga Keuangan Khusus yang masing-masing nilainya Rp12,75 triliun dan Rp7,68 triliun.

Meski memimpin, nilai penerbitan surat utang industri multifinance tersebut turun 12% (year-on-year/yoy) dibandingkan semester I/2023 mencapai Rp15,11 triliun.

Fixed Income Analis Pefindo Ahmad Nasrudin mengatakan penurunan penerbitan surat utang multifinance di semester I/2024 ini karena faktor kenaikan suku bunga

"Suku bunga tinggi meningkatkan kupon yang perlu dibayarkan oleh emiten. Investor juga meminta premi yang lebih tinggi karena suku bunga tinggi meningkatkan leverage keuangan perusahaan multifinance," kata Ahmad.

Faktor kedua, yakni pelemahan permintaan jasa multifinance. Ahmad mengatakan, suku bunga tinggi membuat pinjaman menjadi lebih mahal, sehingga mendorong rumah tangga dan bisnis yang selama ini mengandalkan pembiayaan dari multifinance untuk menunda pembelian.

"Jadi, maklum saja ketika suku bunga lebih tinggi, pendanaan multifinance melalui surat uang juga lebih rendah. Mereka mungkin lebih mengoptimalkan pendanaan melalui modal internal," kata dia.

Bisnis.com, CIREBON- Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI Sandiaga Salahuddin Uno menyebutkan, jumlah desa wisata di Indonesia sebanyak 6.016 desa.

Sandiaga mengatakan, dari ribuan desa wisata yang ada di tanah air, ada beberapa yang sudah diakui oleh dunia. Dua desa tersebut adalah Desa Penglipuran, Kabupaten Bangli, Bali dan Desa Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul, DIY Yogyakarta.

Menurutnya, keberhasilan dua desa itu diharapkan menjadi contoh untuk desa wisata lain di Indonesia agar terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan maupun fasilitasnya.

"Saya berharap di akhir pemerintahan Pak Jokowi ini desa wisata akan menorehkan lebih tinggi prestasinya di dunia," kata Sandiaga di Kabupaten Kuningan, kemarin (23/7/2024).

Kemenparekraf RI saat ini terus berupaya memfasilitasi setiap kabupaten dan kota di Indonesia membentuk desa wisata yang mengangkat keunikan destinasi berbasis kearifan lokal setempat.

Salah satu caranya melalui penyelenggaraan Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024. Jawa Barat menjadi salah satu provinsi yang didorong menyumbangkan desa-desa wisata terbaiknya.

"Untuk bisa melakukan itu, desa wisata harus bisa menerapkan konsep berkelanjutan dan berkelas dunia," tuturnya.

Ditambahkan Sandiaga, ada beberapa aspek yang harus ditempuh untuk menjadikan desa wisata. Pertama, menambah atraksi dengan menyelenggarakan pertunjukkan seni budaya.

Aspek lainnya, desa wisata harus menyediakan akomodasi untuk para wisatawan, mulai dari homestay atau penginapan dalam jumlah banyak.

“Kami optimis kalau aspek tadi terpenuhi, maka jumlah desa wisata berkelas dunia di Indonesia semakin banyak," ujarnya.

Bisnis.com, BATAM - Setelah 22 tahun dikelola PT Synergy Tharada, pengelolaan Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre akan segera diambil oleh pemenang tender, PT Metro Nusantara Bahari.

Masa kontrak pengelolaan Synergy Tharada sendiri akan berakhir pada 1 Agustus 2024 mendatang. Namun hingga saat ini belum ada klarifikasi dari pemilik pelabuhan, Badan Pengusahaan (BP) Batam terkait prosedur peralihan dan masa transisi dari pengelola lama ke pengelola yang baru.

Metro Nusantara Bahari sendiri ditetapkan menjadi pemenang berdasarkan pengumuman hasil pelelangan pemilihan mitra kerja sama pemanfaatan dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk pembangunan, penoperasian dan pengembangan Terminal Ferry Internasional Batam Centre nomor 22/PP.PBC/7/2024 tanggal 17 Juli 2024 kemarin.

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait mengatakan Metro mendapatkan jangka waktu konsesi pengelolaan selama 25 tahun.

"Diperkirakan sekitar Agustus mulai beroperasi," katanya melalui pesan singkat, Kamis (25/7/2024).

Mengenai prosedur peralihan dan masa transisi, Ariastuty menyebut jika pihaknya belum bisa memberikan pernyataan resmi. "Nanti saya koordinasikan dulu dengan unit terkait," ungkapnya.

Nilai investasi yang akan digelontorkan Metro sebesar Rp81,24 miliar, dengan kontribusi tetap sebesar Rp16 miliar.

Adapun pembagian keuntungan nanti, Metro akan mendapatkan 29% dari pendapatan bruto area hijau, 29% dari pendapatan bruto pass penumpang, 29% dari pendapatan bruto parkir, dan 25% dari pendapatan bruto sewa/retail.

Sebelumnya Kepala Pusat Perencanaan Program Strategis BP Batam, Fesly Paranoan pernah menjelaskan pada Mei 2024 kemarin, bahwa investasi pengembangan pelabuhan utama Batam tersebut sebesar Rp3,4 miliar.

Nilai investasi triliunan itu akan meliputi pembangunan gedung baru yang kapasitasnya lebih luas, pengoperasian dan pengembangan Terminal Ferry Internasional Batam Center. Tidak hanya itu, nilai investasi itu juga akan meliputi area komersial. Dari luas 2,9 hektare saat ini, nantinya akan diperluas hingga kurang lebih 24 hektare.

Dalam area pelabuhan tersebut, juga terdapat area komersil seperti hotel hingga mal. Termasuk kegiatan reklamasi yang akan dilakukan kedepannya.

"Kalau hitungan pengembalian modal Rp500 miliar itu, jika pelabuhannya seperti yang sekarang ini. Tapi nanti kita akan membuat terminal yang baru, yang kapasitasnya lebih besar. Karena kalau sekarang sudah over kapasitas, jadi butuh bangunan yang lebih besar lagi kapasitasnya dan lebih modern," jelasnya.

Ia menambahkan, dalam kerjasama pembangunan, pengoperasian hingga pengembangan Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center ini sepenuhnya juga berasal dari pemenang tender. (K65)

Bisnis.com, JAKARTA -- Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Iskandar merespons soal keputusan Muhammadiyah yang memutuskan untuk menerima izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah.

Anwar mengatakan, penerimaan izin tambang oleh organisasi masyarakat (ormas) itu seharusnya tidak perlu menjadi persoalan. Sebab, pemberian IUP ini merupakan tanda balas jasa pemerintah untuk ormas.

"Ya secara filosofis kan baik, ya jadi pemerintah itu ingin membalas budi kepada ormas-ormas yang nyata-nyata telah berjasa kepada negara ini, terutama perang kemerdekaan dulu," ujarnya di kantor Kemenkominfo, Kamis (25/7/2024).

Namun demikian, dia menekankan bahwa ormas yang menerima izin tambang harus bisa menjaga kelestarian lingkungan di area tambang. Sementara itu, dari pemerintah harus terjun mengawasi pengguna IUP agar bisa mengembalikan kondisi pertimbangan dengan baik.

"Ada aturan yang mewajibkan para pengelola itu kemudian bisa mengembalikan lagi dengan baik. Kedua, tidak merugikan masyarakat sekitar, jangan sampai membuat miskin masyarakat sekitar tambang itu," pungkasnya.

Sekadar informasi, Kepala Negara belum lama ini menerbitkan Perpres yang mengizinkan pendistribusian Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sudah dicabut kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, termasuk Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, dan koperasi.

Ketentuan itu dimuat dalam Perpres Nomor 76 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi. Salah satunya tertuang dalam ketentuan distribusi IUP kepada kelompok masyarakat tercantum dalam Pasal 5A ayat (1).

"Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang berasal dari wilayah eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan," demikian petikan pasal tersebut.

Bisnis.com, SURABAYA – Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), pegawai grup usaha BUMN PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo, bersama pelajar, dan masyarakat memperingati Hari Mangrove Sedunia, 26 Juli, dengan aksi kolaborasi konservasi bakau di kawasan wisata pesisir Romokalisari, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (25/7). Tak kurang dari 200 peserta lintas instansi, korporasi, dan organisasi tersebut mengikuti kegiatan ‘Gerakan Penanaman Mangrove TNI AL bersama Pelindo dan Masyarakat Pesisir’ yang diinisiasi oleh Pusat Pendidikan Intelejen Maritim TNI AL di destinasi wisata baru di Kota Pahlawan, Adventure Land Romokalisari.

Wakil Komandan Komando Pendidikan Operasi Laut Kolonel Laut (P) Edhi Supriyono, dalam amanatnya selaku Inspektur Upacara pembukaan kegiatan, menyebutkan bahwa semangat kolaborasi sangat dibutuhkan dalam konservasi lingkungan pesisir. Karena banyaknya pemangku kepentingan yang menggantungkan penghidupan dan mengambil manfaat ekonomi di kawasan garis pantai.

“Terima kasih pada Pelindo group yang telah mendukung gerakan ini, sehingga bisa terlaksana dan juga melibatkan pelajar dan masyarakat pesisir. Harapannya ke depan TNI AL yang telah menerima Pembinaan Potensi Maritim (Binpotmar) bisa lebih banyak lagi menginisiasi kolaborasi pengembangan kawasan pesisir, antara lain dengan Pembinaan Desa Pesisir (Bindesir), penyuluhan materi Kampung Bahari Nusantara (KBN), Program Laut Bersih (Prolasih), dan lainnya,” jelasnya.

Direktur Utama Terminal Teluk Lamong, David Pandapotan Sirait, pada kesempatan terpisah, menyampaikan hal senada. Sebagai operator terminal bongkar muat Pelindo yang ramah lingkungan dan berlokasi berseberangan dengan destinasi wisata pesisir Romokalisari. Menurutnya vegetasi bakau juga sangat bermanfaat dalam implementasi konsep green port (pelabuhan ramah lingkungan) Pelindo.

“Konservasi vegetasi bakau memberikan banyak manfaat ekonomi. Bukan hanya menjadi latar atraksi destinasi wisata pesisir yang menarik dan menjadi habitat beraneka biota laut yang bisa dipanen secara bertanggungjawab oleh nelayan. Namun dalam konsep green port, bakau juga mereduksi emisi, meningkatkan kualitas udara dan air, serta menjaga garis pantai. Karenanya Terminal Teluk Lamong juga memiliki Program TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) prioritas lingkungan, yakni bantuan dan pendampingan pembibitan bakau untuk penduduk sekitar Romokalisari. Termasuk seribuan bibit bakau varian akar tunjang untuk kegiatan hari ini dipasok dari hasil program ini,” paparnya.

Sementara itu ditemui di sela kegiatan penanaman bakau, Direktur Utama Pelindo Marine Warsilan, yang hadir bersama Direktur Operasi dan Teknik BJTI Port Noor Budiwan dan Direktur Pelindo Daya Sejahtera Sumargo, mengungkapkan bahwa puluhan pegawai grup usaha BUMN Pelindo juga turut mengikuti gerakan penanaman bakau tersebut sebagai wujud Employee Social Responsibility (ESR) Pelindo, yang berhubungan erat dengan implementasi green port.

“ESR Pelindo sangat tepat dalam mendukung inisiatif TNI AL untuk menggalang kolaborasi pengembangan masyarakat dan kawasan pesisir Indonesia. Karena ESR menguatkan relasi insan Pelindo, sebagai agen pembangunan BUMN Indonesia, dengan masyarakat dan pemangku kepentingan pesisir lainnya yang merupakan mitra dalam aktivitas bisnis Pelindo sebagai operator pelabuhan. Semangat green port termasuk melibatkan kemitraan dengan komunitas lokal untuk mempromosikan kesadaran pelestarian lingkungan dan praktik sustainability (keberlanjutan) yang penting demi generasi mendatang,” ungkap Warsilan.

Perbesar

Kolaborasi Konservasi Bakau. Direktur Operasi dan Teknik BJTI Port Noor Budiwan (paling kiri), Direktur Pelindo Daya Sejahtera Sumargo (ketiga dari kiri), Wakil Komandan Komando Pendidikan Operasi Laut Kolonel Laut (P) Edhy Supriyono (keempat dari kiri), Direktur Utama Pelindo Marine Warsilan (kelima dari kiri), Sekretaris Perusahaan Terminal Teluk Lamong Syaiful Anam (keenam dari kiri), memulai penanaman bibit bakau dalam gerakan kolaborasi konservasi yang diinisiasi oleh TNI AL di kawasan pesisir Romokalisari, Surabaya, Kamis (25/7). Inisiatif employee social responsibility Pelindo mewujudkan pelabuhan ramah lingkungan dengan melibatkan kemitraan lintas pemangku kepentingan dan komunitas lokal untuk mempromosikan kesadaran pelestarian lingkungan dan praktik keberlanjutan.

Perbesar

Kolaborasi Konservasi Bakau. Direksi grup usaha Pelindo, bersama TNI AL, siswa sekolah menengah kejuruan, dan pramuka dalam penanaman bibit bakau dalam gerakan kolaborasi konservasi yang diinisiasi oleh TNI AL dan BUMN Pelindo di kawasan pesisir Romokalisari, Surabaya, Kamis (25/7). Inisiatif employee social responsibility Pelindo mewujudkan pelabuhan ramah lingkungan dengan melibatkan kemitraan lintas pemangku kepentingan dan komunitas lokal untuk mempromosikan kesadaran pelestarian lingkungan dan praktik keberlanjutan.

Perbesar

Kolaborasi Konservasi Bakau. Pegawai BUMN bersama siswa sekolah menengah kejuruan dan pramuka dalam penanaman bibit bakau dalam gerakan kolaborasi konservasi yang diinisiasi oleh TNI AL dan BUMN Pelindo di kawasan pesisir Romokalisari, Surabaya, Kamis (25/7). Inisiatif employee social responsibility Pelindo mewujudkan pelabuhan ramah lingkungan dengan melibatkan kemitraan lintas pemangku kepentingan dan komunitas lokal untuk mempromosikan kesadaran pelestarian lingkungan dan praktik keberlanjutan.

Perbesar

Kolaborasi Konservasi Bakau. Anggota TNI AL mendampingi siswa sekolah menengah kejuruan dan pramuka dalam penanaman bibit bakau dalam gerakan kolaborasi konservasi yang diinisiasi oleh TNI AL dan BUMN Pelindo di kawasan pesisir Romokalisari, Surabaya, Kamis (25/7). Inisiatif employee social responsibility Pelindo mewujudkan pelabuhan ramah lingkungan dengan melibatkan kemitraan lintas pemangku kepentingan dan komunitas lokal untuk mempromosikan kesadaran pelestarian lingkungan dan praktik keberlanjutan.

Bisnis.com, BALIKPAPAN –– Kota Bontang dinilai sebagai daerah dengan penurunan stunting paling lambat di Kalimantan Timur.

Kota Bontang, yang sekaligus menjadi tuan rumah Hari Keluarga Nasional (Harganas) Kaltim tahun ini, bahkan mengalami peningkatan angka prevalensi stunting sebesar 6,4%, diikuti oleh Kabupaten Kutai Timur dengan 4,3%, dan Kabupaten PPU dengan 2,8%.

Sedangkan, untuk penurunan stunting paling baik dicatatkan oleh Pemkab Kutai Kartanegara meraih angka penurunan 9,5%, diikuti oleh Kabupaten Paser dengan 2,5%, dan Kabupaten Kutai Barat dengan 1,1%.

"Selamat kepada daerah yang telah menerima penghargaan hari ini. Ini adalah apresiasi atas kerja keras yang telah dilakukan," ujar Penjabat (Pj) Gubernur Akmal Malik di Bontang, Kamis (25/7/2024).

Kendati demikian, Akmal mengimbau kepada kepala daerah dengan penurunan stunting yang masih rendah untuk tidak merasa malu. “Tugas kita adalah segera melakukan perbaikan," tegasnya.

Menurut Akmal, rendahnya penurunan angka stunting dan meningkatnya prevalensi stunting bisa disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kesalahan survei dan kurangnya sinergi dalam pembangunan daerah.

Sebagaimana diketahui, prevalensi stunting adalah jumlah keseluruhan permasalahan stunting yang terjadi pada waktu tertentu di sebuah daerah.

Akmal turut menekankan pentingnya meritokrasi yang mencakup penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).

Akmal menjelaskan, data akurat tentang kondisi stunting di daerah akan mendukung program yang tepat sasaran. "Sangat penting bagi daerah memiliki data yang akurat, lengkap, dan mudah diakses untuk memudahkan distribusi anggaran dan sumber daya manusia," jelasnya.

Sementara itu, Wali Kota Bontang Basri Rase, mengaku bangga daerahnya dipercaya menjadi tuan rumah Harganas Tingkat Provinsi Kaltim tahun ini dan sependapat dengan Pj Gubernur untuk mengumumkan tiga peringkat terendah.

"Saya tidak tersinggung. Justru ini menjadi pemicu agar kami bisa lebih baik," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Performa laptop kerap kali dipengaruhi oleh cache yang menumpuk dan jarang dibersihkan. Pahami bagaimana cara membersihkan cache di laptop untuk meningkatkan performa dan kinerja laptop secara maksimal.

Cache adalah data sementara yang disimpan oleh perangkat untuk mempercepat akses ke situs web, aplikasi, dan file yang sering digunakan. Namun, seiring berjalannya waktu, cache dapat menumpuk dan memakan ruang penyimpanan di perangkat.

Jika ruang penyimpanan menipis karena cache, hal itu akan membuat laptop menjadi lemot dan kurang responsif.

Cara membersihkan cache di laptop agar tidak lemot sebaiknya dilakukan secara teratur dan berkala. Hal itu agar dapat membantu menjaga performa laptop tetap optimal dan tidak lemot.

Cara membersihkan cache di laptop bisa Anda lakukan tanpa perlu aplikasi pihak ketiga. Selain itu Anda dapat menggunakan aplikasi pembersih disk pihak ketiga untuk menghapus cache di laptop dan file sampah lainnya secara otomatis.

Pastikan Anda melakukan backup data penting sebelum menghapus cache. Sebab, menghapus cache dapat menyebabkan beberapa situs web dimuat lebih lambat saat pertama kali dikunjungi setelah dihapus.

Menghapus cache login dan cookie juga dapat membuat Anda keluar dari situs web dan layanan yang digunakan.

Cara Menghapus Cache di Laptop Windows 11

• Buka "Pengaturan" > "Sistem" > "Penyimpanan".
• Di bawah "File sementara", klik "File sementara".
• Centang kotak di samping "Cache" dan klik "Hapus".

Cara Menghapus Cache di MacOS

• Buka "Finder" dan klik "Go" > "Computer".
• Klik kanan pada hard drive dan pilih "Get Info".
• Klik tab "File System".
• Klik "Use Disk" di bawah "Cache".
• Pilih jenis cache yang ingin dihapus (misalnya, cache pengguna, cache web).
• Klik "Delete".

Menghapus cache di laptop Windows tanpa menggunakan aplikasi tambahan bisa dilakukan dengan beberapa cara. Berikut adalah beberapa metode yang bisa Anda coba:

Cara Hapus Cache Laptop via Disk Cleanup

• Buka menu 'Search' dan ketik 'Disk Cleanup'.
• Pilih opsi 'Disk Cleanup' dan klik pada drive (C:) atau drive yang ingin dibersihkan.
• Aplikasi akan mulai kalkulasi cache yang bisa dihapus.
• Pilih file cache yang ingin dihapus dan klik 'OK' untuk memulai pembersihan.

Menghapus Cache di Laptop secara Manual

• Buka File Explorer dan ketik %temp% di address bar.
• Hapus semua file yang ada di dalam folder temporary tersebut.
• Lakukan hal yang sama dengan mengetik temp di address bar File Explorer dan hapus semua file dalam folder tersebut.

Menghapus Cache Laptop Menggunakan Storage Sense

• Buka menu 'Start Window', pilih 'Settings'.
• Pilih 'System' dan pilih 'Storage'.
• Aktifkan 'Storage Sense' untuk menghapus file temporary secara otomatis atau klik 'Configure Storage Sense or run it now' untuk pengaturan lebih lanjut.

Cara Menghapus Cache Laptop dengan Aplikasi CCleaner

• Unduh dan instal CCleaner dari situs resmi.
• Buka aplikasi CCleaner.
• Pilih tab 'Cleaner' di sidebar kiri.
• Pilih jenis file yang ingin dihapus, seperti cache browser, cache sistem, dll.
• Klik 'Run Cleaner' untuk menghapus file cache yang dipilih.

Cara Menghapus Cache Browser Laptop

Chrome

• Buka Chrome, klik ikon tiga titik di kanan atas.
• Pilih "Setelan" > "Privasi dan Keamanan" > "Hapus Data Penjelajahan".
• Pilih rentang waktu data yang ingin dihapus (misalnya, 24 jam terakhir, semua waktu).
• Centang kotak di samping "Gambar dan file dalam cache" dan "Cookie dan data situs lainnya".
• Klik "Hapus data".

Microsoft Edge

• Buka Microsoft Edge dan klik ikon tiga titik di kanan atas.
• Pilih "Setelan" > "Privasi, penelusuran, dan layanan".
• Di bawah "Hapus data penelusuran", klik "Pilih apa yang ingin Anda hapus".
• Centang kotak di samping "Gambar dan file yang disimpan dalam cache" dan "Cookie dan data situs lainnya".
• Klik "Hapus Sekarang".

Firefox

• Buka Firefox dan klik ikon tiga garis horizontal di kanan atas.
• Pilih "Riwayat" > "Hapus Riwayat Peramban Baru".
• Di bawah "Jangka Waktu untuk Dihapus", pilih rentang waktu data yang ingin dihapus (misalnya, 24 jam terakhir, semua waktu).
• Centang kotak di samping "Cache" dan "Cookie".
• Klik "Hapus Sekarang".

Itulah beberapa cara menghapus cache di laptop Windows dan Mac OS tanpa menggunakan aplikasi maupun menggunakan aplikasi pihak ketiga.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) belum menerima pengajuan permohonandari Muhammadiyah untuk mendapatkan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) yang ditawarkan pemerintah.

Adapun, pemerintah menawarkan WIUPK bekas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Wakil Menteri Investasi Yuliot Tanjung menyampaikan bahwa sampai saat ini pihaknya belum menerima surat permohonan pengajuan IUPK dari pihak Muhammadiyah.

“Muhammadiyah baru keputusan PP [Pimpinan Pusat], sementara belum mengajukan permohonan ke Ketua Satgas,” kata Yuliot saat dikonfirmasi Bisnis, Kamis (25/7/2024).

Viral di media sosial isu yang menyebut jika Muhammadiyah akhirnya menerima izin tambang yang ditawarkan pemerintah.Dalam sebuah artikel di situs PWM Muhammadiyah Jateng membuat viral dan jadi pembahasan. Saat Bisnis mencoba cek, artikel sudah dihapus.

Namun, isi dari artikel itu bisa dilihat dari judul yang terlihat di linknya yakni"Muhammadiyah Terima Izin Pertambangan dari Pemerintah, Apa Dampaknya".

Berikut adalah linknya: https://pwmjateng.com/muhammadiyah-terima-izin-usaha-pertambangan-dari-pemerintah-apa-dampaknya/

Mengacu pada alasan ini, isu tentang Muhammadiyah ikuti jejak NU dengan menerima izin pertambangan pun viral.

Sebelumnya, PP Muhammadiyah menyatakan tidak akan tergesa-gesa mengambil keputusan terkait konsesi tambang yang ditawarkan oleh pemerintah.

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti menjelaskan organisasinya akan mengukur kemampuan diri agar pengelolaan tambang tidak menimbulkan masalah bagi organisasi, masyarakat, bangsa, dan negara.

“Kalau ada penawaran resmi pemerintah kepada Muhammadiyah akan dibahas dengan saksama,” kata Mu’ti dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Senin (3/6/2024)

Menurut dia, kemungkinan ormas keagamaan dapat mengelola tambang merupakan wewenang pemerintah. “Kemungkinan ormas keagamaan mengelola tambang tidak otomatis karena harus memenuhi persyaratan,” tutur Mu’ti.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali mengingatkan pengelola bandara dan operator ground handling terkait dengan proses penanganan bagasi tercatat untuk meningkatkan pelayanan penumpang.

Sekretaris Ditjen Perhubungan Udara (Hubud) Kemenhub, Sigit Hani mengatakan berdasarkan data Contact Center 151, sepanjang 2023 terdapat 891 keluhan terkait dengan penanganan bagasi oleh maskapai.

Peran dan fungsi Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Hubud menjadi sangat penting dalam mengomunikasikan kepada operator penerbangan dan mitra kerja terkait proses penanganan bagasi tercatat oleh BUAU sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

“Melihat jumlah keluhan dari penumpang terkait penanganan bagasi, maka dirasa perlu untuk kembali mengingatkan kepada operator bandara sebagai pemilik baggage handling system, dan juga operator ground handling tentang peraturan terkait penanganan bagasi tercatat khususnya penanganan bagasi tercatat,” kata Sigit dalam siaran pers, Kamis (25/7/2024).

Dia menuturkan pelayanan bagasi tercatat telah diatur dalam Permenhub PM 30/2021 tentang Peraturan Penanganan Bagasi Tercatat dan Permenhub PM 77/2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.

Berdasarkan data Ditjen Hubud jumlah penumpang angkutan udara niaga berjadwal sepanjang 2023 sebanyak 95,1 juta penumpang yang terdiri dari penumpang domestik dan internasional. Adapun, total jumlah rute penerbangan pada 2023 sebesar 301 rute dalam negeri serta 120 rute internasional.

“Dari data tersebut dapat dilihat banyaknya jumlah penumpang transportasi udara, sehingga selain harus memastikan keselamatan dan keamanan melalui peraturan-peraturan teknis," ujarnya.

Ditjen Hubud sudah memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan memaksimalkan penggunaan media sosial untuk membuka kanal-kanal pengaduan dari penumpang angkutan udara apabila terdapat keluhan terkait keselamatan, keamanan maupun pelayanan yang diberikan oleh operator penerbangan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Angkutan Udara, Putu Cahyadhi juga mengajak pihak operator untuk meningkatkan edukasi dan sosialiasi kepada pengguna jasa transportasi udara terkait pengangkutan bagasi tercatat.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) mengungkapkan aksi vandalisme dan gangguan kelompok kriminal bersenjata (KKB) selama ini berdampak kepada lambatnya penggelaran jaringan internet bagi masyarakat yang berada di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T) di wilayah Papua.

Bakti lantas mengambil langkah dengan merelokasi titik layanan agar masyarakat dapat memperoleh akses internet secepatnya.

Plt Direktur Sumber Daya dan Administrasi Bakti Kemenkominfo Tri Haryanto mengatakan sejauh ini kerugian yang terbesar akibat dari vandalisme /gangguan kelompok bersenjata terhadap infrastruktur dan tim yang membangun jaringan 4G di daerah Papua adalah waktu penggelaran (time to value) yang molor.

“Seharusnya masyarakat papua dapat segera menerima manfaat dari layanan telekomunikasi namun karena adanya vandalisme menjadi tertunda,” kata Tri kepada Bisnis, Kamis (25/7/2024).

Tri menambahkan menghadapi kekerasan tersebut, Bakti bekerja sama dengan TNI untuk melakukan pengamanan selama penggelaran jaringan internet. Kemudian, untuk daerah yang sudah sangat sulit untuk dibangun, Bakti memutuskan untuk merelokasi. Bakti tak ingin, baik karyawan maupun mitra, terancam jiwanya dalam upaya pembangunan ini.

“Relokasi dilakukan mengingat upaya untuk meneruskan pembangunan sudah mentok. Umumnya relokasi ini disebabkan oleh situasi keamanan, dan juga geografis, yang sudah tidak dapat dikompromikan lagi,” kata Tri.

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) memutuskan untuk merelokasi Base Transceiver Station (BTS) di wilayah kahar, imbas tidak adanya jaminan keselamatan para pekerja.

Direktur Utama Bakti Fadhilah Mathar mengatakan bahwa membangun BTS memerlukan biaya yang tidak sedikit, terutama di wilayah kahar yang penuh dengan risiko keselamatan pekerja.

“Dengan berat hati kami memohon maaf karena berencana untuk merelokasi BTS di wilayah kahar karena tidak ada jaminan keselamatan. Dari 623 BTS di wilayah kahar, 140 BTS sudah selesai terbangun,” kata Fadhilah dalam keterangan tertulis, Kamis (18/7/2024).

Fadhilah menjelaskan bahwa membangun BTS berbeda dengan akses internet. Untuk membangun BTS, lanjut dia, memerlukan lahan.

Di sisi lain, Fadhilah menerangkan bahwa akses internet tidak memerlukan lahan, melainkan membutuhkan konfirmasi wilayah yang dibangun tidak ada akses internet, tidak ada fixed broadband, dan harus dialiri listrik.

Lebih lanjut, Fadhilah meminta dukungan pemerintah daerah untuk membantu Bakti dalam pengajuan lokasi pembangunan yang valid. Meski adanya relokasi, Fadhilah meminta agar semua kantor utama harus terpasang aliran listrik.

Apalagi, tahun ini BAKTI akan membangun 20.000 titik akses internet di layanan publik menggunakan RTGS (Remote Terminal Ground Segment) SATRIA-1. Adanya RTGS ini dapat mewujudkan digitalisasi dalam memberikan pelayanan publik yang efisien dan efektif.

Sementara itu, Bakti juga telah menggandeng pemerintah daerah (pemda) dari 30 kabupaten di Indonesia dalam penandatanganan dokumen pinjam pakai lahan BTS Bakti yang belum terselesaikan.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% mulai Januari 2025. Apakah kebijakan pajak ini akan berdampak ke daya beli masyarakat?

Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menyampaikan kebijakan tersebut sangat mungkin diterapkan alias feasible untuk Indonesia saat ini.

“[Kenaikan tarif PPN menjadi 12%] tidak berdampak signifikan dan secara kebijakan menjadi feasible untuk dilaksanakan,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Kamis (25/7/2024).

Dia mengungkapkan jika berkaca dari kenaikan PPN dari 10% menjadi 11% pada 2022 lalu, daya beli masyarakat tidak terlalu terganggu dengan kenaikan 1% tersebut.

Hal itu tercermin dari kebijakan kenaikan PPN yang mendorong inflasi sebesar 0,4% kala itu.

“Mengapa? karena masih banyak ‘lubang’ dari kebijakan PPN kita baik dari kebijakan fasilitas pengecualian atau pembebebasan serta ambang batas PKP PPN yang tinggi [Rp4,8 miliar],” jelasnya.

Mulai 1 April 2022, tarif pajak pertambahan nilai (PPN) naik dari 10% menjadi 11%. Kenaikan tersebut diatur melalui Undang Undang No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Sementara ketentuan kenaikan PPN menjadi 12% tersebut juga tertuang dalam beleid yang sama, yang sesuai aturan tersebut akan mulai pada 1 Januari 2025.

Fajry menyampaikan tarif PPN tahun depan otomatis naik, kecuali pemerintah melakukan intervensi dan membahasnya dengan DPR untuk dibatalkan. Kenaikan tarif PPN jadi 12% akan terlihat dalam asumsi pemerintah dalam melakukan penganggaran.

Dengan demikian, sangat wajar jika Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggunakan asumsi kenaikan tarif PPN 12% dalam proyeksi penerimaan PPN mengingat secara hukum akan otomatis naik 12% di Januari 2025.

"Tinggal nanti Menteri Keuangan selanjutnya mau membatalkan atau tidak?" tegas Fajry.

Adapun, pemerintah belum memberikan kejelasan terkait naik atau tidaknya PPN pada tahun depan.Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerahkan sepenuhnya ketetapan tersebut kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Dalam masa transisi ini, Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menuturkan pemerintah membuat beberapa asumsi yang menjadi dasar target penerimaan pajak tahun depan, termasuk soal kenaikan tarif PPN menjadi 12%.

Susi menjelaskan pihaknya belum mengetahui apakah pemerintah selanjutnya akan menerapkan tarif PPN 12% atau tidak. Namun, pemerintah petahana telah membuat target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan pertimbangan tersebut.

“Semua asumsi semua antisipasi apapun sudah dijadikan dasar dalam membuat postur [APBN]. Jadi sebenarnya memang sudah dihitung semua,” tuturnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (25/7/2024).