Bisnis.com, JAKARTA — Negara-negara di kawasan Asia Tenggara perlu meningkatkan investasi energi terbarukan atau ramah lingkungan hingga US$190 miliar pada 2035, sekitar lima kali lipat dari jumlah saat ini, untuk mencapai tujuan iklimnya.

Laporan dari International Energy Agency (IEA) menyebut, peningkatan investasi energi perlu dibarengi dengan strategi untuk mengurangi emisi dari pembangkit listrik tenaga batu bara yang masih relatif baru di kawasan ini.

"Ekspansi ekonomi yang cepat diperkirakan akan menimbulkan tantangan bagi ketahanan energi dan tujuan iklim di Asia Tenggara," tulis IEA dalam laporan tersebut, Selasa (22/10/2024), dikutip dari Reuters.

Namun, upaya untuk menutup pembangkit listrik tenaga batu bara di pasar negara berkembang, yang didukung oleh negara-negara kaya di Barat, mengalami penundaan setelah tenggat waktu pada bulan Juli berlalu tanpa adanya kesepakatan mengenai penutupan awal proyek percontohan di Indonesia.

Laporan tersebut memaparkan, permintaan listrik di Asia Tenggara diperkirakan akan tumbuh sebesar 4% per tahun di tahun-tahun mendatang. Sumber energi ramah lingkungan seperti angin dan matahari, serta bioenergi modern dan tenaga panas bumi, diproyeksikan akan memenuhi lebih dari sepertiga pertumbuhan permintaan energi di kawasan ini pada 2035.

Namun, hal ini tidak akan cukup untuk mengendalikan emisi karbon dioksida (CO₂) yang terkait dengan energi, yang diperkirakan akan meningkat sebesar 35% antara saat ini dan pertengahan abad ini.

"Teknologi energi ramah lingkungan tidak berkembang cukup cepat dan ketergantungan yang tinggi terhadap impor bahan bakar fosil membuat negara-negara sangat rentan terhadap risiko di masa depan," kata Direktur Eksekutif IEA Fatih Birol.

Kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan hanya menarik 2% dari investasi energi bersih global meskipun menyumbang 6% dari PDB global, 5% dari permintaan energi global dan menjadi rumah bagi 9% populasi dunia.

IEA menyebut, untuk memperluas dan memodernisasi jaringan listrik Asia Tenggara untuk mendukung penggunaan energi terbarukan yang lebih besar akan membutuhkan investasi tahunan yang meningkat dua kali lipat hingga hampir US$30 miliar pada 2035.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Center of Reform on Economics atau Core Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai bahwa postur kabinet pemerintahan baru, dengan adanya perubahan nomenklatur kementerian dan lembaga (K/L), berpotensi meningkatkan anggaran belanja K/L.

Menurutnya, postur kabinet pemerintahan baru agak berbeda dengan semangat efisiensi yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya.

Dia menjelaskan, dalam dua periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), beberapa proses efisiensi dilakukan, di mana terdapat beberapa lembaga yang dihilangkan atau ditutup dengan harapan bahwa kebijakan tersebut bisa memberikan efek efisiensi yang bisa berdampak positif terhadap anggaran pendapatan dan belanja (APBN) secara umum.

Komposisi kabinet dengan jumlah wakil menteri lebih dari satu menurutnya juga menimbulkan tanda tanya mengingat kementerian sudah memiliki komposisi administratif yang bisa menunjang kerja dari menteri, misalnya inspektorat jenderal atau sekretaris jenderal.

"Inspektorat jenderal ataupun sekretaris jenderal di kementerian bisa sebenarnya dimanfaatkan untuk membantu kerja para menteri, meskipun nanti ditambah dengan tupoksi ataupun tanggung jawab baru," katanya, dikutip pada Selasa (22/10/2024).

Gemuknya kabinet ini dikhawatirkan akan berdampak pada penambahan anggaran di tengah potensi defisit APBN yang melebar, imbas dari program baru pemerintah dan jadwal jatuh tempo utang pemerintah yang akan terjadi dalam 5 tahun mendatang.

Terkait sejumlah target yang telah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Yusuf mengatakan pemerintah perlu terus melakukan evaluasi, terutama program-program yang sifatnya baru, untuk melihat apakah program tersebut sudah sesuai dengan tujuan awal dari pembentukan program.

"Proses evaluasi juga menjadi penting terutama untuk melihat apakah kebijakan pemerintah itu masih relatif aman untuk ditanggung APBN yang menghadapi tantangan lain," jelasnya.

Sementara itu, Yusuf mengatakan, pemerintah juga perlu tancap gas agar bisa mengejar target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, salah satunya dengan melakukan konsolidasi antar kementerian untuk menciptakan kebijakan yang selaras dan tidak tumpah tindih dengan aturan kebijakan kementerian yang ada.

Bisnis.com, PEKANBARU — Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) menargetkan program rehabilitasi mangrove di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, yang mencakup 30 desa pada 2025 mendatang.

Manager PPIU M4CR BRGM Riau Muhammad Arif Fachrurozi mengatakan rehabilitasi mangrove di Bengkalis dilakukan dalam kerangka program Mangrove for Coastal Resilience (M4CR), yang didanai oleh Bank Dunia dan berfokus pada pemulihan ekosistem pesisir.

"Program ini akan dimulai secara efektif pada tahun 2025 dan menargetkan rehabilitasi mangrove di empat provinsi prioritas, yaitu Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara, dengan total luas rehabilitasi mencapai 75.000 hektar hingga 2027," ungkapnya Selasa (22/10/2024).

Dia menyebut pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan program ini. Menurutnya rehabilitasi mangrove harus melibatkan semua pihak, termasuk kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, untuk memastikan keberlanjutan program ini.

Selain itu, dia menyarankan pembuatan Peraturan Desa terkait perlindungan mangrove agar program ini terus berjalan dalam jangka panjang.

Sementara itu DMPM Specialist BRGM, Yuni Mustani, menjelaskan bahwa Kabupaten Bengkalis memiliki ekosistem mangrove yang luas, namun kondisi sebagian besar mangrove sudah rusak akibat eksploitasi.

"Untuk memulihkan ekosistem mangrove yang rusak, diperlukan perencanaan restorasi yang matang dengan dukungan data dan informasi yang kuat," ujar Yuni.

Program rehabilitasi ini bertujuan tidak hanya untuk memulihkan ekosistem mangrove yang kritis, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan mengurangi dampak perubahan iklim.

Selanjutnya BRGM akan melakukan sosialisasi perencanaan dan perlindungan mangrove di Bengkalis, bekerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga akademis, dan masyarakat lokal.

Pjs Bupati Bengkalis, Akhmad Sudirman Tavipiyono, menyambut baik rencana BRGM dan menyatakan apresiasinya atas dukungan teknis yang diberikan.

"Dengan adanya dukungan dari BRGM, kami semakin optimis bisa mencapai target rehabilitasi mangrove di Kabupaten Bengkalis," ungkapnya.

Dia juga berharap sosialisasi yang akan dilakukan pada November 2024 mendatang dapat berjalan efektif dan tepat waktu, dengan koordinasi yang lebih intens antara semua pihak.

Pihaknya berharap program rehabilitasi mangrove ini menjadi langkah penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir di Bengkalis, sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan dan ekonomi masyarakat setempat.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan baru di Indonesia diharapkan mampu menggerakkan perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejumlah program yang akan dijalankan di antaranya adalah pembangunan infrastruktur, pengembangan lumbung pangan, serta inisiatif makan bergizi gratis bagi anak sekolah.

Pelaksanaan program-program ini tidak hanya mempengaruhi sektor ekonomi secara langsung, tetapi juga membuka peluang besar bagi industri asuransi untuk ikut berperan aktif.

Praktisi manajemen risiko sekaligus Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi), Wahyudin Rahman, mengatakan industri asuransi memiliki potensi untuk tumbuh seiring dengan besarnya nilai proyek pemerintahan baru.

"Program makan siang, lumbung pangan, dan pembangunan infrastruktur tentu saja diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan industri asuransi melalui korelasi berbagai produk asuransi," kata Wahyudin saat dihubungi Bisnis, Selasa (22/10/2024).

Wahyudin mengungkapkan setidaknya ada tiga strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan asuransi untuk memanfaatkan potensi tersebut. Pertama, penguatan permodalan, di mana program-program pemerintah biasanya memiliki nilai yang fantastis, sehingga perusahaan asuransi perlu memperkuat permodalan untuk mendukung program-program tersebut.

Peningkatan permodalan ini juga akan berdampak pada peningkatan kapasitas reasuransi, khususnya untuk produk-produk yang terkait dengan pengangkutan makanan atau stok pangan.

"Permodalan meningkat, kinerja dan rasio keuangan juga otomatis meningkat yang mana sebagai syarat administrasi tender," kata Wahyudin.

Selain itu, perusahaan asuransi juga perlu memperkuat jaringan ke pemerintahan. Terlebih informasi tender menjadi kunci penting bagi perusahaan asuransi yang ingin terlibat dalam proyek pemerintah.

"Akan sangat sulit mendapat potensi jika tidak mendapat informasi tender," imbuhnya.

Terakhir, Wahyudi menyebut bahwa perusahaan asuransi juga harus melakukan diverifikasi produk. Pasalnya potensi asuransi dari program pemerintah baru juga memberikan tantangan tersendiri dengan munculnya risiko baru yang belum tercakup oleh produk-produk asuransi yang ada.

Misalnya saja, program karbon kredit yang akan digalakkan pemerintah memunculkan kebutuhan baru akan asuransi karbon kredit. Wahyudin menegaskan bahwa perusahaan asuransi harus siap menyediakan produk-produk inovatif untuk mengakomodasi risiko-risiko baru ini.

Sementara itu, Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi (STIMRA), Abitani Taim, juga menyampaikan pandangannya mengenai potensi dukungan industri asuransi terhadap program-program pemerintahan baru.

"Semua program pemerintahan baru tentu saja akan menggerakkan perekonomian masyarakat. Industri asuransi umum tentu akan proaktif dalam menopang kegiatan ekonomi tersebut dengan produk-produk yang tepat demi suksesnya program pemerintah," katanya.

Abitani meyakini bahwa meskipun saat ini operasional program-program pemerintah belum sepenuhnya jelas, industri asuransi umum akan mampu menyesuaikan dan mendukung di setiap tingkatan pelaksanaan. Dia mencontohkan program makan siang gratis yang berpotensi meningkatkan pembelian bahan pangan, distribusi, pengolahan, dan pengelolaannya.

"Asuransi dapat berperan di segala tingkatan pelaksanaan program tersebut," katanya.

Bisnis.com, MALANG — Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak Kemenkeu memenangkan kasus gugatan perpajakan yang diajukan oleh PT Arion Indonesia terkait sengketa pemeriksaan perpajakan.

Putusan Pengadilan Pajak ini mengukuhkan bahwa seluruh proses pemeriksaan yang dilakukan oleh DJP telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Kasus ini bermula dari laporan PT Arion Indonesia kepada Ombudsman Republik Indonesia atas dugaan adanya maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Namun, berdasarkan Notulensi Rapat Mediasi Ombudsman Republik Indonesia pada 4 Oktober 2023, Ombudsman menyatakan bahwa tidak terjadi pelanggaran oleh DJP.

Ombudsman juga menegaskan bahwa DJP, melalui Pemeriksa Pajak, hanya memberikan toleransi waktu kepada wajib pajak, yang kemudian disalahartikan oleh PT Arion Indonesia sebagai alasan pelanggaran hukum.

PT Arion Indonesia melanjutkan perkaranya dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak pada bulan Oktober 2023. Gugatan tersebut terkait 15 Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) beserta pembetulannya. Proses persidangan atas gugatan tersebut telah dimulai pada 11 Januari 2024 dan berakhir pada 27 Juni 2024.

"Selama persidangan, PT Arion Indonesia bahkan mengunggah hasil rekaman sidang di media sosial dengan dalih untuk mengedukasi wajib pajak. Namun, DJP menegaskan bahwa edukasi harus berbasis pada kebenaran hukum dan fakta yang sah," ujar Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Timur III Vincentius Sukamto, dikutip pada Selasa (22/10/2024).

Hingga akhirnya pada 27 September 2024 Pengadilan Pajak memutuskan untuk menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh PT Arion Indonesia. Putusan ini memperkuat Kesimpulan Ombudsman bahwa DJP telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

Putusan Pengadilan Pajak bersifat final dan mengikat (inkracht), menandakan bahwa seluruh objek sengketa telah memiliki kekuatan hukum tetap.

"Kemenangan DJP dalam kasus ini menunjukkan bahwa kami selalu berpedoman pada peraturan yang berlaku dan senantiasa transparan dalam setiap proses pemeriksaan,” katanya.

Menurutnya, putusan ini adalah bukti nyata bahwa DJP telah bertindak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kami berharap hasil ini bisa menjadi edukasi bagi wajib pajak lain agarlebih patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Selain itu, Vincent juga menekankan komitmen DJP dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai perpajakan yang benar, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam proses pemenuhan kewajiban pajak. (K24)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) menyampaikan kesepakatan terbaru mengenai akta perjanjian restrukturisasi atau Master Restructuring Agreement (MRA) dengan sejumlah bank.

Direktur Utama Waskita Karya Muhammad Hanugroho menjelaskan WSKT telah menandatangani MRA perubahan antara perseroan dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR), PT Bank SMBC Indonesia Tbk. (SMBC), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), dan PT Bank Permata Tbk. (BNLI). Lalu PT Bank Pan Indonesia Tbk. (PNBN), PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP), PT Bank Resona Perdania, PT Bank BNP Paribas Indonesia, dan PT Bank Shinhan Indonesia.

"MRA perubahan ini ditandatangani pada 16 Agustus 2024," ujar Haugroho, Selasa (22/10/2024).

Dia melanjutkan, WSKT melakukan restrukturisasi kembali atas utang bank dengan jumlah pokok keseluruhan sebesar Rp26,2 triliun.

Lebih lanjut, utang bank akan dibagi dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan perjanjian menjadi fasilitas kredit sebesar Rp24,15 triliun kepada bank konvensional, dengan fasilitas kredit tranche A sebesar Rp3,95 triliun, dan fasilitas kredit trance B sebesar Rp20,2 triliun.

Lalu fasilitas pembiayaan syariah sebesar Rp2,05 triliun, dengan trance A sebesar Rp336,7 miliar, dan tranche B sebesar Rp1,72 triliun.

Manajemen juga menjelaskan pada 3 Oktober 2024 WSKT menandatangani akta perubahan dan pernyataan kembali perjanjian kredit sindikasi No. 03 antara perseroan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), BJBR, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara.

Pernyataan kembali tersebut mengatur kredit modal kerja bersifat bergulir transaksional kepada debitur sebesar sampai dengan Rp8,07 triliun, dengan sublimit cash loan sampai dengan Rp6,26 triliun, dan supplier financing sampai dengan Rp6,26 triliun.

"Yang mana telah dilakukan penarikan oleh WSKT sebesar Rp11,34 triliun dan pada tanggal perjanjian amendemen memiliki jumlah pokok terutang sebesar Rp5,28 triliun," ujar manajemen.

Selanjutnya, pada 7 Oktober 2024 telah dilakukan penandatanganan akta perjanjian antar bank perubahan antara WSKT dengan BJB, PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI), BNI, BRI, Mandiri, SMBC, PT Bank CTBC Indonesia (“CTBC”), Panin, Shinhan, Resona Perdania, BNP Paribas, Permata, PT Bank SBI Indonesia (SBI) dan Bank of China (Hong Kong) Limited – Cabang Jakarta.

Kemudian Akta Perjanjian Perubahan Induk II Fasilitas Pembiayaan Konvensional No. 05 (MAA Konvensional Perubahan) antara WSKT dengan BJB, Panin, SMBC, BOC, Permata, Resona Perdania, Shinhan, CTBC, SBI, BNI, BRI, Mandiri dan BNP Paribas.

Lalu Akta Perjanjian Perubahan Induk II Fasilitas Pembiayaan Syariah No. 06 (MAA Syariah Perubahan) antara Perseroan dengan BSI, BNI, BRI dan Mandiri.

WSKT juga menyampaikan telah dilakukan aksesi oleh bank-bank yang belum menandatangani perjanjian-perjanjian tersebut di atas.

“MRA Perubahan dilakukan sampai dengan 6 September 2024, Perjanjian Antar Bank Perubahan dilakukan sampai dengan 10 Oktober 2024, MAA Konvensional Perubahan dilakukan sampai dengan 11 Oktober 2024, serta MAA Syariah Perubahan dilakukan pada 10 Oktober 2024," tulis manajemen.

Lebih lanjut, WSKT juga menerangkan BBNI selaku agen bersama telah menyampaikan syarat efektif yang berlaku pada MRA Perubahan dan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Sindikasi Fasilitas KMK Penjaminan telah terpenuhi.

Dengan demikian, MRA Perubahan dan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Sindikasi Fasilitas KMK Penjaminan telah berlaku efektif terhitung sejak 17 Oktober 2024.

Selain itu, WSKT juga memohonkan dan menyetujui pengesampingan ketentuan Perjanjian Pengelolaan Rekening dan Kas No. 39 pada 25 Oktober 2021 yang berlaku sejak 17 Oktober 2024 sampai dengan 24 Oktober 2026.

"Sampai dengan saat ini nilai outstanding jumlah pokok keseluruhan sebesar Rp26,21 triliun termasuk dengan alokasi pada masing-masing tranches masih dalam tahap finalisasi rekonsiliasi dengan seluruh kreditur. Kami akan menyampaikan kembali informasi tersebut ketika nilai sudah bersifat final," ucapnya.

Adapun dengan diterimanya pernyataan efektif MRA Perubahan dan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Sindikasi Fasilitas KMK Penjaminan, maka ketentuan yang diubah berdasarkan Perubahan Perjanjian Restrukturisasi Induk dan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Sindikasi KMK Penjaminan menjadi efektif dan dapat dijalankan oleh WSKT dan para kreditur terkait.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perindustrian atau Kemenperin masih menargetkan pertumbuhan industri pengolahan nonmigas atau manufaktur tumbuh positif hingga akhir tahun, di tengah kontraksi sektor industri.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pihaknya telah mengusulkan sejumlah regulasi yang dinilai dapat mendukung pertumbuhan industri, seperti Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri, revisi relaksasi impor, dan pengalihan pelabuhan impor ke wilayah timur Indonesia.

"Saya lihat dengan berbagai macam challenge dan berbagai tantangannya, sektor industri masih tumbuh, challenge itu kadang-kadang lebih susah yang berasal dari dalam negeri," kata Agus di Kantor Kemenperin, Selasa (22/10/2024).

Menurut dia, regulasi-regulasi yang berkaitan dengan Kementerian/Lembaga lain yang seringkali tidak menentu. Dalam hal ini, dia menyebutkan terkait Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8/2024 terkait relaksasi impor.

Sejak relaksasi impor untuk sejumlah komoditas diberlakukan, PMI manufaktur mengalami penurunan dalam 3 bulan terakhir. Padahal indeks yang mencakup variabel produksi, pesanan, hingga pasokan barang industri bertahan ekspansi dalam 34 bulan sebelumnya.

"Saya tidak kaget karena belum ada regulasi yang ditunggu pelaku industri yang bisa menumbuhkan optimisme bagi mereka, regulasinya bukan di kami," ujarnya.

Untuk diketahui, Kemenperin menargetkan industri manufaktur tumbuh 5,80% hingga akhir tahun ini. Sementara itu, pertumbuhan manufaktur sepanjang 2023 mencapai 4,69% lebih rendah dari target yang dicanangkan sebesar 4,81%.

Merujuk data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan industri pengolahan nonmigas terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 4,63% (year on year/YoY) pada triwulan II/2024.

"Jadi dengan berbagai macam challenge di sektor industri kami masih optimistis akan tumbuh kembali," jelasnya.

Bisnis.com, MEDAN — PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU) atau TPL mengungkap alasan aktivitas pabrik pulp perseroan berhenti sementara hingga 1 November 2024.

Manager Corporate Communication TPL Salomo Sitohang mengatakan, terhentinya aktivitas salah satu pabrik bubur kertas yang berpusat di Medan, Sumatra Utara ini lantaran ketiadaan bahan baku kayu.

"Saat ini operasional pabrik kami sedang berhenti sementara sehubungan dengan kekurangan supply bahan baku," kata Salomo kepada Bisnis, Selasa (22/10/2024).

Sebagai perusahaan terbuka, TPL juga telah mempublikasikan kondisi terkini mereka lewat laman resmi perseroan. Dari keterbukaan informasi tersebut diketahui bahwa terhentinya aktivitas pabrik Toba Pulp Lestari terjadi sejak Kamis, 17 Oktober 2024.

Disebutkan, berkurangnya pasokan bahan baku kayu dari sebagian wilayah kegiatan operasional PBPH (perizinan berusaha pemanfaatan hutan) perseroan berkaitan dengan klaim atas tanah oleh sekelompok masyarakat.

"Akibat adanya klaim-klaim tanah yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat di wilayah operasional PBPH perseroan," tulis Direksi INRU dalam keterbukaan informasi emiten yang diunggah pada Kamis (17/10/2024).

Dengan penghentian sementara kegiatan operasional TPL, pendapatan perseroan disebut akan berkurang karena kehilangan hasil produksi kurang lebih selama 2 minggu, terhitung sejak 17 Oktober—1 November 2024.

Ekonomi masyarakat di sekitar operasional perseroan juga disebut akan terdampak, terutama yang di Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba.

Sebagai informasi, Toba Pulp Lestari merupakan industri pulp yang dimiliki taipan Sukanto Tanoto. Emiten dengan kode INRU ini beberapa kali terlibat sengketa dengan masyarakat adat di wilayah operasionalnya akibat hutan konsesi yang tumpang tindih dengan tanah ulayat.

Dari laman resminya, TPL diketahui mendapat gugatan terkait sengketa pelaksanaan perjanjian kerja sama perkebunan kayu rakyat di Pengadilan Negeri Tarutung, Tapanuli Utara, Sumatra Utara pada 22 Agustus 2024. (K68)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Reasuransi Maipark Indonesia melihat peluang industri asuransi dan reasuransi dapat bertumbuh di bawah pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Terlebih Kabinet Merah Putih menargetkan ekonomi sebanyak 8% supaya Indonesia dapat keluar dari middle income trap. Direktur Utama Maipark Kocu Andre Hutagalung mengatakan secara umum optimisme pertumbuhan ekonomi akan menciptakan harapan pertumbuhan premi baru untuk asuransi.

"Ini berlaku untuk semua kelas asuransi karena asuransi memberikan perlindungan di hampir semua sektor ekonomi. Untuk reasuransi sendiri walaupun tidak selalu linear pasti akan berdampak positif," kata Kocu saat dihubungi Bisnis, Selasa (22/10/2024).

Namun demikian, Kocu mengatakan untuk asuransi pertumbuhan premi haruslah premi yang sehat. Dia menyebut sehat artinya cukup untuk memenuhi seluruh kewajiban termasuk dalam pembentukan cadangan premi.

"Tugas kita bersama menjaga agar peluang yang dibawa oleh program ekonomi baru dapat membawa manfaat jangka panjang untuk semua," katanya.

Kocu mengungkapkan bahwa kemungkinan pasar reasuransi dalam negeri akan memberikan kelonggaran juga sangat tergantung pada pasokan kapasitas dari pasar global. Dia menyebut sebenarnya kapasitas reasuransi di indonesia memadai, tetapi apakah kemudian perusahaan menggunakannya sangat tergantung pada kebijakan masing-masing.

"Namun, saya yakin risiko-risiko yang bagus tidak akan kesulitan mendapatkan kapasitas," ungkapnya.

Terlebih menurut Kocu, untuk kapasitas reasuransi harus dimulai dari kualitas bisnis atau risikonya. Apabila bisnis atau risiko yang ditawarkan berkualitas baik maka otomatis kapasitas pasti akan datang. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya mengungkap bahwa masih minimnya kapasitas reasuransi untuk menyerap risiko perusahaan asuransi masih menjadi pekerjaan rumah (PR).

Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Iwan Pasila mengatakan ada beberapa upaya untuk menumbuhkan kapasitas reasuransi di Indonesia.

Pertama adalah peningkatan ekuitas untuk memastikan kapasitas bisa optimal, efisien, dan mendorong pengelolaan risiko yang lebih baik. Berdasarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 23 Tahun 2023, ekuitas perusahaan reasuransi akan meningkat menjadi Rp500 miliar dan reasuransi syariah Rp200 miliar pada 2026. Lalu pada 2028, ekuitas perusahaan reasuransi akan dibagi dalam dua kelompok yakni KPPE Rp1 triliun dan reasuransi syariah Rp400 miliar. Sementara KPPE 2 yakni Rp2 triliun dan reasuransi syariah yakni Rp1 triliun.

"Kemudian, mendorong penerapan pelaporan yang lebih baik dalam mengelola risiko dengan pelaporan yang lebih detail per risiko. Serta mendorong pemenuhan tenaga ahli untuk mendukung pengelolaan risiko yang baik," kata Iwan.

Selain ekuitas, OJK juga mendorong penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117 tentang kontrak asuransi paralel. PSAK 117 menyajikan laporan keuangan yang menekankan transparansi keuangan, konsistensi, dan pengelolaan risiko.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Indosat Tbk. mengungkapkan utilisasi graphics processing unit (GPU) milik Nvidia meningkat pesat sejak pertama kali komersial pada Agustus 2024. Emiten berkodesaham ISAT itu memprediksi pada kuartal I/2025, seluruh kapasitas GPU Nvidia yang dipasarkan Indosat akan ludes tersewa.

Director & Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison Danny Buldansyah mengatakan Nvidia masuk ke Tanah Air pada Februari 2024. Indosat dan Nvidia terus mempersiapkan diri hingga akhirnya implementasi pada Agustus 2024, layanan GPU Nvidia dapat dipasarkan di Indonesia bekerja sama dengan Indosat.

Dia mengatakan bahwa utilisasi GPU Nvidia di Indonesia sangat pesat dengan posisi per 22 Oktober 2024 telah mencapai 40% dari total kapasitas 1.000 GPU. Artinya ada 400 GPU yang telah tersewa dan digunakan oleh klien Indosat.

“Kami memasang sekitar 1.000 GPU, kemungkinan besar pada kuartal I/2025 sudah habis terpakai semua. Sekarang saja sudah ada yang memesan 200 GPU sekali memesan,” kata Danny kepada Bisnis, Selasa (22/10/2024).

Danny mengatakan pertambangan menjadi sektor utama yang menyewa kapasitas GPU pada Oktober 2024. Selanjutnya, sektor finansial khususnya perbankan.

Adapun untuk 2025, Indosat bakal membidik klien di sektor pemerintah untuk menggunakan GPU AI Nvidia.

“Kalau habis kami akan order lagi, permintaannya sangat besar sekali,” kata Danny.

Sekadar informasi, Indosat menyiapkan capex hingga Rp12,7 triliun pada 2024. Perseroan mulai serius mengembangkan artificial intelligence (AI) bersama dengan Huawei dan Nvidia.

Perusahaan melakukan berbagai kerja sama strategis dengan berbagai mitra berskala global, mulai dari peluncuran pusat pameran inovasi, Indosat Marvelous Xperience (MX) Center, hingga kerja sama strategis dalam pengelolaan pusat data berteknologi tinggi.

Melalui kerja sama ini, AI Cloud milik Indosat dan Lintasarta yang didukung oleh Nvidia akan berkembang menjadi pusat data generasi baru yang berkelanjutan, hyper-connected dan dilengkapi kecerdasan buatan.

Teknologi ini nantinya akan diimplementasikan pada pusat data yang dioperasikan oleh BDx Indonesia, sebuah perusahaan patungan Indosat Ooredoo Hutchison, Lintasarta, dan BDx Data Center.

Sebagai technology powerhouse, Indosat bercita-cita menjadi salah satu penggerak utama dari demokratisasi digitalisasi di Tanah Air.

GPU-as-a-Service (Deka GPU) milik Lintasarta menyediakan akses ke kemampuan AI/Machine Learning mumpuni yang didesain khusus untuk pekerjaan komputasi berat, termasuk penyediaan infrastruktur, platform, dan layanan bare metal.

Layanan Bare Metal adalah layanan cloud publik yang pelanggan menyewa sumber daya perangkat keras khusus dari penyedia layanan jarak jauh. Ini menawarkan sumber daya perangkat keras tanpa sistem operasi yang terinstal atau infrastruktur virtualisasi.

Kapabilitas ini akan memastikan layanan supercomputing cloud yang andal, serta memanfaatkan AI untuk menciptakan inovasi bagi penggunanya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menyatakan siap jika skema penyaluran subsidi BBM diubah menjadi bentuk bantuan langsung tunai (BLT).

VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menuturkan, pihaknya siap lantaran sudah mempersiapkan infrastrukturnya, seperti MyPertamina.

Dia menjelaskan, saat ini pendaftaran QR Code untuk pembelian Pertalite dan Solar subsidi terus dilakukan lewat aplikasi MyPertamina. Oleh karena itu, Pertamina memiliki data masyarakat yang berhak mendapat subsidi.

"Nah, ke depan memang jika ada kebijakan seperti itu [penyaluran subsidi jadi BLT], kami tinggal memanfaatkan data yang sudah kami miliki di MyPertamina sehingga nantinya penyaluran subsidi mungkin bisa lebih tepat sasarannya," jelas Fadjar kepada wartawan di Mal Kota Kasablanka, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Fadjar pun menuturkan, saat ini pendataan untuk pembeli Solar di MyPertamina sudah mencapai 100%. Sementara itu, untuk pendaftaran QR Code pembeli Pertalite masih berproses.

Menurutnya, jika pendataan pembeli pertalite sudah mencapai 100%, maka pihaknya kian siap menyalurkan BBM subsidi menjadi BLT berdasarkan data yang dimiliki Pertamina.

"Konsumsi terbesar kan masih di Pertalite ya, nanti ketika memang mungkin sudah 100% penerapan QR Code untuk Pertalite, ya datanya sudah ada, berarti tinggal pelaksanaan," ucap Fadjar.

Presiden Prabowo Subianto berencana untuk memangkas subsidi energi dan mengubah skema penyalurannya menjadi bentuk BLT.

Penasihat ekonomi utama Prabowo, Burhanuddin Abdullah mengatakan bahwa pemerintah baru akan dapat menghemat anggaran hingga Rp200 triliun dengan penyaluran subsidi energi yang tepat sasaran.

“Kami ingin memperbaiki data, sehingga subsidi dapat diberikan dalam bentuk bantuan tunai secara langsung kepada keluarga-keluarga yang layak menerimanya. Itulah yang akan kami lakukan,” kata Burhanuddin, dikutip dari Reuters, Jumat (27/9/2024) lalu.

Dia menuturkan bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, pemerintah telah merancang postur belanja mencapai Rp3.621 triliun. Namun, sebagian besar akan digunakan untuk membayar utang dan kewajiban-kewajiban lainnya

Oleh karena itu, Burhanuddin menuturkan, diperlukan penghematan anggaran untuk mendanai program-program pemerintahan baru.

Bisnis.com, BANDUNG - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat mengadakan acara Members Gathering dan Diskusi Publik Kepastian Hukum Struktur dan Skala Upah, awal pekan ini.

Diskusi menghadirkan antara lain Ketua MAKI Boyamin Saiman, ahli hukum tata negara Ahmad Redi, Kepala BPS Jabar Darwis Sitorus, Dewan Pengupahan Provinsi (DEPEPROV) Jabar.

Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan Gubernur terkait penetapan besaran Struktur dan Skala Upah (SUSU) bagi pekerja menjadi isu krusial di Jawa Barat.

Penerbitan KepGub Jawa Barat No. 561/Kep.874-Kesra/2021 dan KepGub No. 561/Kep.882-Kesra/2022 mengenai Penyesuaian Upah bagi Pekerja dengan Masa Kerja Satu Tahun atau Lebih telah menimbulkan ketidakpastian hukum di kalangan dunia usaha.

Apindo Jabar telah mengambil langkah hukum terhadap kebijakan tersebut. Gugatan terhadap KepGub No. 561/Kep.874-Kesra/2021 telah dimenangkan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA).

Namun, gugatan terhadap KepGub No. 561/Kep.882-Kesra/2022 mengalami kekalahan hingga kasasi, padahal sebelumnya telah diterbitkan KepGub Jabar No. 188.44/Kep.783-Kesra/2023 yang mencabut kedua KepGub tentang SUSU.

Menanggapi hal tersebut, ahli hukum tata negara Ahmad Redi menyampaikan bahwa kedua KepGub tersebut problematik dalam konteks hukum. Dalam UU Cipta Kerja ditegaskan bahwa pengusaha wajib menyusun SUSU.

"Jadi, satu-satunya entitas hukum di Indonesia yang berwenang menyusun SUSU adalah pengusaha. Bukan gubernur, bukan bupati, bukan wali kota, bukan Menteri Tenaga Kerja, bahkan bukan Presiden," kata Ahmad Redi dalam keterangan tertulis, Selasa (22/10/2024).

Hal ini sesuai dengan aturan dalam PP No. 36 Tahun 2021 yang merupakan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja, yang isinya ditegaskan bahwa satu-satunya subjek hukum yang bisa menyusun SUSU, termasuk menentukan persentase, golongan, jabatan, dan indikator penentuannya, adalah pengusaha.

"Peraturan ini dipertegas lagi dalam Permenaker No. 1 Tahun 2017, yang isinya juga secara jelas menyebutkan bahwa SUSU dibuat oleh pengusaha. Sehingga, siapapun di negara ini, selama mengikuti UU Cipta Kerja, PP Pengupahan, dan Permenaker tersebut, maka tidak boleh menegasikan ketentuan ini," tegasnya.

Dia menekankan bahwa tindakan Gubernur saat itu, jelas merupakan penyalahgunaan wewenang. "Tidak ada satu pun aturan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, PP, atau Permenaker yang memberikan kewenangan atributif kepada gubernur untuk membuat struktur dan skala upah."

Ahmad menambahkan bahwa dua KepGub tersebut cacat substansif. Keputusan yang mengatur besaran SUSU sebesar 6,12% hingga 10%, adalah sesat secara substansif karena dalam Permenaker telah diatur bagaimana cara menghitungnya, dan ada formula yang jelas.

"Putusan kasasi tentang gugatan KepGub No. 561/Kep.882-Kesra/2022 yang mengalahkan Apindo itu tidak berlaku, karena kedua KepGub tentang SUSU telah dicabut oleh Pj Gubernur, yang artinya objek hukumnya sudah tidak ada lagi," tambah Ketua MAKI Boyamin Saiman.

Selain itu, KepGub tentang pencabutan 2 KepGub tersebut sampai sekarang belum pernah diuji. Kalaupun diuji sekarang maka sudah terlambat, karena telah melewati batas waktu 90 hari sejak KepGub pencabutan tersebut terbit.

Boyamin menyarankan adanya upaya judicial review terhadap Pasal 90A UU Ciptaker, untuk menegaskan pentingnya melindungi seluruh warga negara, termasuk pengusaha, yang berkontribusi besar dalam menciptakan lapangan kerja dan mendukung perekonomian.

Sementara itu, Ketua Apindo Jabar Ning Wahyu Astutik meyakini langkah gubernur mengeluarkan KepGub SUSU, telah menyalahi aturan.

"Saya mengimbau para pengusaha untuk tidak mengikuti aturan yang salah tersebut. Karena jika aturan ini dipatuhi, maka akan semakin banyak pabrik yang berpotensi tutup," kata Ning.

Dia juga menekankan pentingnya memberikan edukasi dan pemahaman yang jelas mengenai berbagai regulasi kepada para pengambil keputusan dan pembuat kebijakan.

Tanpa upaya ini, dikhawatirkan akan timbul keresahan dan ketidakpastian di kalangan pelaku usaha, yang pada akhirnya dapat mengganggu kelancaran operasional investasi dan kondusivitas dunia usaha.