JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 70 nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) masih menolak restrukturisasi atau pengalihan polis asuransi ke IFG Life.

Mereka menuntut Jiwasraya untuk mengembalikan dana simpanan dengan total nilai Rp 205 miliar.

Perwakilan 70 nasabah tersebut, Otto Cornelis Kaligis atau OC Kaligis mengatakan, dirinya telah mengirimkan surat sebanyak dua kali kepada Presiden Prabowo Subianto.

SHUTTERSTOCK/SUNHAJI Ilustrasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Dalam surat tersebut, OC Kaligis meminta kepada Prabowo untuk memerintahkan Jiwasraya mengembalikan dana para nasabah yang tidak menandatangani program restrukturisasi Jiwasraya.

"Sebelum tanggal 20 Oktober, saya coba tulis surat (ke Prabowo), saya kirim ke Kartanegara. Setelah 21 Oktober saya kirim ke Sekretariat Presiden," ujar dia dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Akan tetapi, surat tersebut belum mendapatkan respons. Sebelumnya, OC Kaligis sudah pernah mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebanyak 23 kali, tapi juga tidak mendapatkan balasan.

"Saya sudah 23 kali lebih tulis surat ke Jokowi, rupanya diabaikan," katanya.

Lebih lanjut, pengacara kawakan itu bilang, dirinya sebenarnya telah mengirimkan surat somasi kepada Ketua Tim Percepatan Restrukturisasi Jiwasraya sekaligus Direktur IFG Life, Hexana Tri Sasongko.

Namun, Hexana justru meminta kepada OC Kaligis dan 70 nasabah berkoordinasi dengan manajemen Jiwasraya.

Sehubungan dengan hal tersebut, dia menyampaikan pihaknya lantas kembali mensomasi Hexana untuk mengembalikan uang milik 70 nasabah Jiwasraya.

SHUTTERSTOCK/SEWCREAMSTUDIO Ilustrasi asuransi jiwa.

Menurutnya, tindakan yang dilakukan Hexana telah merugikan nasabah secara materiil dan immaterial, serta merupakan tindakan sebagai dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menurutnya, Jiwasraya memiliki aset yang cukup untuk membayarkan dana 70 pemegang polis sebesar Rp 205 miliar.

OC Kaligis menyebutkan, berdasarkan data laporan keuangan perusahaan, Jiwasraya memiliki aset sebesar Rp 6,77 triliun sampai dengan kuartal I-2023.

"Dia punya aset, lelang saja kalau punya itikad baik," ucap Otto.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong Jiwasraya untuk menyelesaikan penanganan penyelamatan pemegang polis secara komprehensif.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menjelaskan, hingga saat ini mayoritas pemegang polis atau sekitar 99,7 persen menyetujui skema restrukturisasi polis dan telah dialihkan polisnya kepada PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life).

"Guna mengatasi ketidakmampuan Jiwasraya memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, OJK telah meminta manajemen Jiwasraya sejak 2020 untuk menyusun Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang telah mendapatkan persetujuan pemegang saham dengan melibatkan kementerian atau lembaga terkait," kata dia dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner, Jumat (6/9/2024).

Ia menambahkan, RPK dimaksud telah disesuaikan terakhir melalui Rencana Tindak yang disampaikan kepada OJK pada 2023.

"Dengan pertimbangan pada aspek pelindungan pemegang polis," imbuh dia.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Jiwasraya R Mahelan Prabantarikso bilang, demi mengajak pemegang polis yang belum mengikuti Program Restrukturisasi Jiwasraya, manajemen Jiwasraya telah menyiapkan tim khusus berupa Tim Operasional dan Pelayanan Pascarestrukturisasi (OPPR).

Manajemen pun telah menyediakan berbagai kanal komunikasi yang dapat diakses untuk mengetahui informasi rinci tentang manfaat dan tata cara mengikuti Program Restrukturisasi Jiwasraya. Langkah ini diambil untuk memudahkan pemegang polis yang belum bergabung.

“Langkah tersebut juga diambil untuk melindungi para pemegang polis dari potensi kerugian besar. Ini mengingat kondisi likuiditas perseroan yang semakin tertekan dan adanya wacana pencabutan izin usaha serta pembubaran perusahaan dalam waktu dekat. Kami optimistis jumlah peserta akan terus bertambah,” tutur Mahelan dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (22/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto direncanakan meluncurkan Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada 8 November 2024 mendatang.

Badan ini akan menjadi lembaga pengelola investasi Indonesia dengan cakupan yang lebih luas dari dana anggaran pemerintah.

Muliaman Darmansyah Hadad, yang telah ditunjuk sebagai Kepala BP Investasi Danantara, menyebutkan bahwa badan ini akan menangani investasi pemerintah di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan aset negara dengan skala besar dan koordinasi yang lebih baik.

Seperti lembaga investasi serupa di negara lain, BP Investasi Danantara berpotensi menjadi katalis utama investasi Indonesia ke depan.

Fungsi dan Tugas BP Investasi Danantara

Muliaman menjelaskan, Danantara akan mengelola berbagai aset pemerintah yang tersebar di sejumlah kementerian dan lembaga untuk kemudian dikonsolidasikan dan dioptimalkan secara strategis.

Tujuan akhirnya adalah menciptakan pengelolaan investasi yang lebih efisien dan terpadu, dengan mencontoh model pengelolaan investasi seperti Temasek di Singapura.

Ia menyebut bahwa BP Investasi Danantara akan bersifat lebih besar dan mencakup cakupan yang lebih luas dibandingkan Indonesia Investment Authority (INA), yang saat ini bertindak sebagai sovereign wealth fund Indonesia.

“Sesuai namanya, badan pengelola investasi ini bertujuan untuk mengelola aset di luar APBN secara bertahap,” ujar Muliaman, pada Selasa (23/10).

Pembentukan Badan dengan Dasar Hukum Baru

Pembentukan BP Investasi Danantara membutuhkan landasan hukum yang solid, dengan revisi pada Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi bagian dari agenda utama.

Langkah ini diperlukan untuk mendukung kewenangan Danantara dalam mengelola investasi pemerintah secara mandiri dan profesional.

Dengan demikian, pemerintah akan mendiskusikan lebih lanjut perihal undang-undang tersebut dengan berbagai kementerian terkait agar dapat diselesaikan secara bertahap.

Muliaman juga menegaskan pentingnya diskusi antar kementerian dalam tahap awal pendirian lembaga ini.

Hal ini bertujuan untuk menyatukan aset-aset pemerintah yang saat ini tersebar dan mengkoordinasikan arah kebijakan investasi nasional yang lebih komprehensif.

Kesiapan BP Investasi Danantara dalam Memulai Operasional

Sebagai badan investasi baru, BP Investasi Danantara akan menerima dukungan anggaran operasional dari APBN 2025.

Meski belum ada target waktu rampung, Muliaman mengonfirmasi bahwa koordinasi lintas kementerian akan segera dimulai agar BP Investasi Danantara dapat beroperasi secepat mungkin.

Badan ini juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia dalam pengelolaan aset strategis.

Mengambil contoh dari sovereign wealth fund global seperti Temasek, BP Investasi Danantara didesain untuk menjadi pusat pengelolaan investasi yang mandiri dan bertujuan membawa imbal hasil tinggi bagi pemerintah Indonesia.

KUPANG, KOMPAS.com - Galeri Investasi Digital Syariah pertama di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), berdiri di Sekolah Tinggi Agama Islam Kota Kupang.

Acara peresmian galeri itu dihadiri Kepala Divisi Pasar Modal Syariah-PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Irwan Abdalloh, Kepala Perbankan Syariah-Anggota DSN-MUI Kanny Hidaya dan Ketua STAI Kupang Bachtiar Leu, serta Kepala Bagian Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi Pelindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis OJK Provinsi NTT Polantoro dan Kepala Kantor Perwakilan BEI NTT Adevi Sabath.

Kepala Divisi Pasar Modal Syariah-PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Irwan Abdalloh, menjelaskan, hingga tanggal 25 Oktober 2024, terdapat 643 saham syariah atau sebesar 68 persen saham yang tercatat di BEI.

SHUTTERSTOCK/JIRAPONG MANUSTRONG Ilustrasi saham, pasar saham, transaksi saham.

Dari sisi transaksi, per 25 Oktober 2024, secara year-to-date, rata-rata harian volume transaksi dari saham yang masuk ke dalam indeks Saham Syariah Indonesia adalah sebesar 76,7 persen dari total volume transaksi di BEI.

Rata-rata nilai transaksi harian saham syariah adalah sebesar 58,9 persen dari total nilai transaksi di BEI.

Kemudian, rata-rata harian frekuensi transaksi dari saham syariah adalah sebesar 71,7 persen.

Sementara kapitalisasi pasar dari saham yang masuk ke dalam Indeks Saham Syariah Indonesia mencapai 56,4 persen dari total kapitalisasi pasar seluruh saham di BEI.

"Hal ini menunjukkan bahwa saham syariah diminati investor," ujar Irwan.

Dari sisi jumlah investor lanjut dia, berdasarkan data yang dihimpun dari AB-SOTS, jumlah investor saham syariah memiliki pertumbuhan yang sangat signifikan.

Jumlah investor saham syariah dalam lima tahun terakhir sejak tahun 2018 telah meningkat 254 persen dari 44.536 investor, menjadi 157.499 investor pada September 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dijadwalkan membayar utang sebesar Rp 100 triliun kepada Bank Indonesia (BI) pada tahun 2025.

Utang tersebut berasal dari pembelian Surat Berharga Negara (SBN) oleh BI dari skema bagi-bagi beban (burden sharing) selama pandemi Covid-19.

Hal ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

FREEPIK/FREEPIK Utang pemerintah Indonesia turun sebesar Rp 40,76 triliun per akhir Agustus 2024.

Dalam LHP itu disebutkan, dari penerbitan SBN dalam rangka Surat Keputusan Bersama (SKB) II dan SKB III, terdapat SBN berupa surat utang negara (SUN) seri Variable Rate (VR) yang khusus dijual kepada BI di Pasar Perdana dalam rangka SKB II dan SKB III dengan total nilai sebesar Rp 612,56 triliun.

Untuk penerbitan SBN itu, pemerintah memiliki kewajiban membayar utang jatuh tempo SUN seri VR kepada BI selama 2025-2029 dengan besaran yang bervariasi setiap tahunnya. Untuk tahun depan, besarannya Rp 100 triliun.

"Jatuh Tempo SUN seri VR tersebut adalah tahun 2025 sebesar Rp 100 triliun, 2026 sebesar Rp 154,50 triliun, 2027 sebesar Rp 154,50 triliun, 2028 sebesar Rp 152,06 triliun, 2029 sebesar Rp 51,50 triliun," tulis LHP LKPP Tahun 2021 dari BPK, dikutip Selasa (29/10/2024).

Alhasil, kewajiban pembayaran utang pemerintah pada 2025 menjadi bertambah. Selain utang ke BI itu, pemerintah juga harus membayar utang jatuh tempo sekitar Rp 800 triliun.

Kenapa pemerintah utang ke BI?

Dalam LHP LKPP Tahun 2021 yang ditulis BPK dijelaskan, sejak 2020, pemerintah merespons pandemi Covid-19 dengan memberikan tambahan alokasi belanja yang sangat signifikan untuk Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).

PEXELS/AHSANJAYA Ilustrasi uang rupiah

Di sisi lain, terdapat penurunan kapasitas penerimaan negara sebagai dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan peningkatan defisit APBN dan peningkatan kebutuhan pembiayaan, baik dari utang maupun non-utang.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, pemerintah berkoordinasi dengan BI untuk pemenuhan pembiayaan melalui utang. Dukungan pembiayaan utang tersebut dilakukan melalui penerbitan SKB I.

Dalam SKB I yang ditetapkan terdapat hak BI untuk dapat membeli SBN pada pasar perdana melalui lelang, lelang tambahan atau Green Shoe Option (GSO) dan penawaran langsung atau Private Placement (PP).

Pada 2021, total pembelian SBN oleh BI sesuai SKB I mencapai Rp 143,32 triliun yang terdiri dari SUN sebesar Rp 97,89 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 45,44 triliun.

Dukungan BI juga berlanjut melalui mekanisme burden sharing antara pemerintah dan BI yang disepakati dalam SKB II dengan menerbitkan SBN untuk pemenuhan pembiayaan Public Goods dan Non Public Goods.

Penerbitan SBN sesuai SKB II hanya dilakukan pada 2020, yaitu 8 kali private placement dengan nilai Rp 397,56 triliun untuk Public Goods dan 9 kali lelang dengan nilai Rp 177,03 triliun untuk Non Public Goods.

Selanjutnya, pemenuhan pembiayaan utang pada 2021 masih menghadapi tantangan-tantangan di tengah ketidakpastian pasar keuangan.

Munculnya varian baru virus Covid-19 mengharuskan pemerintah berlakukan PPKM sehingga berdampak pada membengkaknya pembiayaan utang pemerintah.

Merespons hal tersebut, pada 2021 pemerintah kembali melanjutkan kerja sama dengan BI melalui SKB III. Penerbitan SBN pemenuhan pendanaan Anggaran Penanganan Kesehatan dan Kemanusiaan sesuai SKB III dapat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan sebesar Rp 215 triliun.

Dari penerbitan SBN dalam rangka SKB II dan SKB III tersebut, terdapat SBN berupa SUN seri VR yang khusus dijual kepada BI di Pasar Perdana dalam rangka SKB II dan SKB III dengan total nilai sebesar Rp 612,56 triliun.

SHUTTERSTOCK/OK-PRODUCT STUDIO Kupon adalah bunga yang dibayarkan kepada pemegang obligasi secara berkala.

SUN seri VR tersebut bersifat tradable dan marketable alias dapat digunakan untuk kepentingan operasi moneter.

BPK menyebut, SUN seri VR tersebut diperkirakan akan dipertahankan sampai dengan jatuh tempo.

Sebab, tingkat bunga yang digunakan ialah tingkat suku bunga reverse repo BI tenor tiga bulan berdasarkan rata-rata tertimbang dalam lelang terakhir.

Selanjutnya, realisasi kontribusi yang dibayarkan oleh BI kepada pemerintah, diakui serta dicatat oleh pemerintah sebagai pengurang belanja bunga sebagaimana tujuan skema burden sharing.

BI memberikan kontribusi untuk menanggung sebagian belanja bunga yang ditanggung pemerintah dengan nilai sebesar Rp 19,12 triliun, terdiri dari kontribusi BI untuk Public Goods sebesar Rp 13,39 triliun dan untuk non public goods sebesar Rp 5,73 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dijadwalkan membayar utang sebesar Rp 100 triliun kepada Bank Indonesia (BI) pada tahun 2025.

Utang tersebut berasal dari pembelian Surat Berharga Negara (SBN) oleh BI dari skema bagi-bagi beban (burden sharing) selama pandemi Covid-19.

Hal ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

FREEPIK/FREEPIK Utang pemerintah Indonesia turun sebesar Rp 40,76 triliun per akhir Agustus 2024.

Dalam LHP itu disebutkan, dari penerbitan SBN dalam rangka Surat Keputusan Bersama (SKB) II dan SKB III, terdapat SBN berupa surat utang negara (SUN) seri Variable Rate (VR) yang khusus dijual kepada BI di Pasar Perdana dalam rangka SKB II dan SKB III dengan total nilai sebesar Rp 612,56 triliun.

Untuk penerbitan SBN itu, pemerintah memiliki kewajiban membayar utang jatuh tempo SUN seri VR kepada BI selama 2025-2029 dengan besaran yang bervariasi setiap tahunnya. Untuk tahun depan, besarannya Rp 100 triliun.

"Jatuh Tempo SUN seri VR tersebut adalah tahun 2025 sebesar Rp 100 triliun, 2026 sebesar Rp 154,50 triliun, 2027 sebesar Rp 154,50 triliun, 2028 sebesar Rp 152,06 triliun, 2029 sebesar Rp 51,50 triliun," tulis LHP LKPP Tahun 2021 dari BPK, dikutip Selasa (29/10/2024).

Alhasil, kewajiban pembayaran utang pemerintah pada 2025 menjadi bertambah. Selain utang ke BI itu, pemerintah juga harus membayar utang jatuh tempo sekitar Rp 800 triliun.

Kenapa pemerintah utang ke BI?

Dalam LHP LKPP Tahun 2021 yang ditulis BPK dijelaskan, sejak 2020, pemerintah merespons pandemi Covid-19 dengan memberikan tambahan alokasi belanja yang sangat signifikan untuk Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).

PEXELS/AHSANJAYA Ilustrasi uang rupiah

Di sisi lain, terdapat penurunan kapasitas penerimaan negara sebagai dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan peningkatan defisit APBN dan peningkatan kebutuhan pembiayaan, baik dari utang maupun non-utang.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, pemerintah berkoordinasi dengan BI untuk pemenuhan pembiayaan melalui utang. Dukungan pembiayaan utang tersebut dilakukan melalui penerbitan SKB I.

Dalam SKB I yang ditetapkan terdapat hak BI untuk dapat membeli SBN pada pasar perdana melalui lelang, lelang tambahan atau Green Shoe Option (GSO) dan penawaran langsung atau Private Placement (PP).

Pada 2021, total pembelian SBN oleh BI sesuai SKB I mencapai Rp 143,32 triliun yang terdiri dari SUN sebesar Rp 97,89 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 45,44 triliun.

Dukungan BI juga berlanjut melalui mekanisme burden sharing antara pemerintah dan BI yang disepakati dalam SKB II dengan menerbitkan SBN untuk pemenuhan pembiayaan Public Goods dan Non Public Goods.

Penerbitan SBN sesuai SKB II hanya dilakukan pada 2020, yaitu 8 kali private placement dengan nilai Rp 397,56 triliun untuk Public Goods dan 9 kali lelang dengan nilai Rp 177,03 triliun untuk Non Public Goods.

Selanjutnya, pemenuhan pembiayaan utang pada 2021 masih menghadapi tantangan-tantangan di tengah ketidakpastian pasar keuangan.

Munculnya varian baru virus Covid-19 mengharuskan pemerintah berlakukan PPKM sehingga berdampak pada membengkaknya pembiayaan utang pemerintah.

Merespons hal tersebut, pada 2021 pemerintah kembali melanjutkan kerja sama dengan BI melalui SKB III. Penerbitan SBN pemenuhan pendanaan Anggaran Penanganan Kesehatan dan Kemanusiaan sesuai SKB III dapat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan sebesar Rp 215 triliun.

Dari penerbitan SBN dalam rangka SKB II dan SKB III tersebut, terdapat SBN berupa SUN seri VR yang khusus dijual kepada BI di Pasar Perdana dalam rangka SKB II dan SKB III dengan total nilai sebesar Rp 612,56 triliun.

SHUTTERSTOCK/OK-PRODUCT STUDIO Kupon adalah bunga yang dibayarkan kepada pemegang obligasi secara berkala.

SUN seri VR tersebut bersifat tradable dan marketable alias dapat digunakan untuk kepentingan operasi moneter.

BPK menyebut, SUN seri VR tersebut diperkirakan akan dipertahankan sampai dengan jatuh tempo.

Sebab, tingkat bunga yang digunakan ialah tingkat suku bunga reverse repo BI tenor tiga bulan berdasarkan rata-rata tertimbang dalam lelang terakhir.

Selanjutnya, realisasi kontribusi yang dibayarkan oleh BI kepada pemerintah, diakui serta dicatat oleh pemerintah sebagai pengurang belanja bunga sebagaimana tujuan skema burden sharing.

BI memberikan kontribusi untuk menanggung sebagian belanja bunga yang ditanggung pemerintah dengan nilai sebesar Rp 19,12 triliun, terdiri dari kontribusi BI untuk Public Goods sebesar Rp 13,39 triliun dan untuk non public goods sebesar Rp 5,73 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri-menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo menyatakan ketertarikannya untuk menggunakan Maung sebagai mobil dinas.

Mobil Maung merupakan kendaraan taktis ringan 4x4 produksi PT Pindad.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan dukungannya apabila kebijakan itu diterapkan.

KOMPAS.COM/NUR ZAIDI Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, usai peluncuran pilot project Model Pengembangan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Morodemak, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, Jumat (11/10/2024). (KOMPAS.COM/NUR ZAIDI).

“Enggak apa-apa memang harus didukung. Saya mau pakai Maung juga,” ujarnya usai melakukan pertemuan dengan Menteri-menteri dan Kepala Badan Pangan di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Bahkan Trenggono akan mengarahkan jajaran di kementeriannya untuk ikut menggunakan mobil Maung sebagai mobil dinas menteri hingga pejabat Eselon I.

“Ini supaya benar-benar punya kemampuan untuk produksi kendaraan Indonesia dan lainnya harus kita dukung,” ungkap Trenggono.

Hal ini juga diamini oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Rencana ini menurut dia menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mendukung produksi dalam negeri.

“Kita mendukung rencana program pemerintah dan kami mendukung bagaimana produksi dalam negeri harus ditingkatkan,” ujarnya.

Erick menyebutkan sejauh ini PT Pindad, sebagai perusahaan pelat merah yang memproduksi mobil maung itu, sudah menyiapkan pesanan dari Kementerian Pertahanan kurang lebih 4.600 unit selama 2 tahun ke depan.

Jumlah itu pun menurut dia akan terus bertambah sesuai dengan adanya rencana penggunaan mobil maung menjadi mobil dinas kementerian.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri-menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo menyatakan ketertarikannya untuk menggunakan Maung sebagai mobil dinas.

Mobil Maung merupakan kendaraan taktis ringan 4x4 produksi PT Pindad.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan dukungannya apabila kebijakan itu diterapkan.

KOMPAS.COM/NUR ZAIDI Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, usai peluncuran pilot project Model Pengembangan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Morodemak, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, Jumat (11/10/2024). (KOMPAS.COM/NUR ZAIDI).

“Enggak apa-apa memang harus didukung. Saya mau pakai Maung juga,” ujarnya usai melakukan pertemuan dengan Menteri-menteri dan Kepala Badan Pangan di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Bahkan Trenggono akan mengarahkan jajaran di kementeriannya untuk ikut menggunakan mobil Maung sebagai mobil dinas menteri hingga pejabat Eselon I.

“Ini supaya benar-benar punya kemampuan untuk produksi kendaraan Indonesia dan lainnya harus kita dukung,” ungkap Trenggono.

Hal ini juga diamini oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Rencana ini menurut dia menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mendukung produksi dalam negeri.

“Kita mendukung rencana program pemerintah dan kami mendukung bagaimana produksi dalam negeri harus ditingkatkan,” ujarnya.

Erick menyebutkan sejauh ini PT Pindad, sebagai perusahaan pelat merah yang memproduksi mobil maung itu, sudah menyiapkan pesanan dari Kementerian Pertahanan kurang lebih 4.600 unit selama 2 tahun ke depan.

Jumlah itu pun menurut dia akan terus bertambah sesuai dengan adanya rencana penggunaan mobil maung menjadi mobil dinas kementerian.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mobil dengan segmen MPV (Multi Purpose Vehicle) saat ini masih menjadi kendaraan keluarga yang paling diminati di pasaran otomotif Indonesia.

Hal ini terlihat dari berbagai produsen mobil di Tanah Air yang menyediakan varian MPV dengan harga yang variatif dan juga kompetitif untuk para konsumennya.

Tidak hanya mobil baru, pasaran mobil bekas pun kerap menjadi sasaran untuk mendapatkan mobil pilihan mereka. Selain karena harganya jauh lebih murah, modelnya juga lebih beragam berdasarkan tahun.

Salah satu model yang banyak diminati oleh konsumen mobil bekas adalah Toyota Avanza lawas.

Namun, sebelum membeli pemulik kendaraan sebaiknya melakukan pengecekan pada beberapa komponen mengingat usianya yang sudah tidak muda lagi. Hal ini penting untuk dilakukan agar konsumen tidak mengalami kerugian di kemudian hari.

Muchlis, Pemilik Bengkel Spesialis Toyota Mitsubishi, Garasi Auto Service mengatakan, ada beberapa komponen yang bisa di cek oleh calon konsumen sebelum membeli Avanza lawas.

Tangkapan layar Avanza generasi pertama banyak diburu masyarakat

“Pertama bisa dilihat dari bodi, tidak ada bekas kecelakaan. Kemudian pada area mesin tidak ada kebocoran dan area kaki-kaki tidak ada bunyi abnormal,” kata Muchlis, saat dihubungi Kompas.com, Senin (28/10/2024).

Muchlis melanjutkan, untuk pemeriksaan area mesin, biasanya bisa dilihat apakah ada rembesan oli atau tidak.

“Untuk area mesin, biasanya seal seal oli mulai keras, oli rembes,” kata Muchlis.

Sementara kerusakan pada bagian kaki-kaki pada Avanza lawas biasanya ditandai dengan bunyi tidak normal dan setir yang tidak stabil.

Adapun untuk kerusakan pada bagian kaki-kaki Avanza lawas umumnya meliputi penggantian peredam kejut depan dan belakang, bushing arm, stabilizer dan bearing roda.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri BUMNErick Thohir memastikan koordinasi terus dilakukan dengan berbagai pihak terkait penurunan biaya logistik di sektor transportasi.

Hal ini untuk mendukung program swasembada pangan, swasembada energi dan hilirisasi yang menjadi program utama Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu ditekankan Erick Thohir saat menyambangi Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin (29/10/2024).

Dok. Thinkstock Ilustrasi logistik.

"Sejauh ini Indonesia sudah mampu menekan biaya logistik hingga 13 sampai 14 persen, tapi itu masih tinggi dibanding negara-negara lain. Karena itu, sesuai arahan Presiden Prabowo untuk mendukung program swasembada pangan, energi, dan hilirisasi, maka hari ini saya melanjutkam koordinasi dengan Menteri Pehubungan agar biaya itu bisa ditekan lagi," ujarnya usai pertemuan dengan Menteri Perhubungan.

Erick menilai dengan kemajuan yang dicapai perusahaan BUMN yang bergerak di bidang transportasi, seperti Injourney Airports, merger Pelindo, KAI, hingga Jasa Marga, pihaknya optimistis biaya logistik nasional bisa terus dikurangi secara bertahap.

"Kami juga ingin meningkatkan integrasi moda trasportasi dan infrastruktur pendukungnya sehingga mampu meningkatkan pelayanan dan meningkatkan kunjungan baik wisatawan lokal maupun international," lanjutnya.

Selain itu, menjelang liburan akhir tahun 2024, Erick menyatakan Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan memiliki best practise untuk mengantisipasi lonjakan wisata di libur Natal dan tahun baru.

"Artinya, best practise telah kami lakukan, kini tinggal terus memperbaiki hal-hal kecil, seperti kebersihan, kelancaran, dan ketertiban sehingga tidak terjadi penumpukan atau kerumunan. Hal itu yang perlu terus kita antisipasi. Jika infrastruktur, menurut saya, sudah siap dan lebih rapi sehingga masyarakat bisa berlibur dengan lancar dan nyaman," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Erick menjelaskan Kementerian BUMN dan Perhubungan sepakat untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan terus memangkas praktik-praktik pemborosan dan korupsi di sektor transportasi.

"Kami masing-masing punya tupoksi untuk memangkas pemborosan agar lebih efisien, serta korupsi sehingga pelayanan terhadap masyarakat atau pengguna jasa transportasi tetap optimal," jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengingatkan kepada para pengusaha agar tidak membawa calo dalam melalukan pengadaan barang di Kementerian Pertanian (Kementan).

Wanti-wanti itu disampaikan Amran saat membuka Penandatanganan Komitmen Pakta Integritas di kantor Kementan, Jakarta Selatan, Selasa (29/10/2024).

Amran mengatakan bahwa dirinya sedang membereskan internal di Kementan. Hal ini sejalan dengan permintaan Presiden Prabowo Subianto yanh menginginkan pemberantasan korupsi.

KOMPAS.com/NIRMALA MAULANA A Mentan Andi Amran Sulaiman saat konferensi pers di kantor Kementan, Jakarta Selatan, Senin (28/10/2024).

“Bagi Bapak yang di luar menggoda Kementerian Pertanian, harus balance, fair saya. Kamu lapor, ‘ini pengusaha goda saya’. Aku blacklist Bapak. Enggak boleh ikut di sini,” kata Amran.

“Sampai afiliasinya aku blacklist. Setuju? Setuju enggak pengusaha?” tanya Amran kepada para pengusaha yang hadir di lokasi.

Amran mengatakan bahwa perintah Presiden Prabowo agar Indonesia bisa mencapai swasembada. Hal itu dimulai dari pengadaan.

“Bagi pengusaha yang bawa calo, aku blacklist. Bapak menggunakan calo, Bapak berakhir di sini. Enggak boleh,” tutur Amran.

“Ini bikin susah kita. Kami ditarget suatu swasembada. Jangan masalah pengadaan saja kita yang bikin susah,” kata dia.

Amran juga mengaku sudah menerima 100 laporan terkait penerimaan fee proyek di Kementan.

“Ini sudah ada 100 laporan lagi masuk. Aku buka nomor SMS. Laporan masuk ini ada 100. Sudah tujuh korbannya,” kata Amran.

Terbaru, Mentan Amran mencopot salah satu direktur di Kementan karena menerima fee proyek senilai Rp 700 juta.

KOMPAS.com - Di era digital, konsep keamanan finansial mengalami perluasan makna. Tidak hanya tentang punya tabungan cukup atau investasi menguntungkan, konsep tersebut juga mencakup kemampuan seseorang untuk melindungi aset keuangannya dari berbagai ancaman kejahatan siber (cyber crime).

Salah satu kejahatan siber yang perlu diwaspadai adalah phishing. Pelakunya umumnya menyamar sebagai institusi tepercaya untuk mendapatkan informasi sensitif, seperti data login atau nomor kartu kredit.

Modus itu sering dilakukan melalui tautan (link) palsu yang dikirim lewat WhatsApp atau email, seolah-olah berasal dari lembaga resmi.

Ketika korban memasukkan data pada halaman palsu yang menyerupai situs asli, informasi tersebut dicuri dan digunakan untuk tindakan kriminal. Dengan data ini, pelaku juga dapat mengambil alih akun korban dan melakukan tindakan merugikan lainnya.

Menurut laporan Indonesia Anti-Phishing Data Exchange (IDADX) yang dikutip dari Kompas.id, Senin (15/4/2023), terdapat 69.117 laporan phishing berupa domain .id dari 2018 hingga triwulan I-2023.

Khusus triwulan I 2023, jumlah laporan yang masuk mencapai 26.675 atau meningkat 220 persen dari triwulan IV 2022. Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam upaya phishing di Indonesia.

Kerugian akibat phishing

Mudah untuk memahami seberapa besar risiko phishing terhadap keamanan keuangan melalui berbagai pemberitaan media massa. Salah satu kasus yang menimpa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klungkung, Bali, I Wayan Misna (56), menjadi contoh nyata.

Dikutip dari Kompas TV, Jumat (3/2/2023), Wayan menjadi korban dan kehilangan uang sebesar Rp 654 juta dari rekeningnya.

Kejadian itu bermula ketika ia mengeklik tautan palsu di Facebook yang mengaku berasal dari bank tempat ia menyimpan uangnya. Tautan tersebut membawa Wayan ke situs palsu yang menirukan tampilan situs resmi bank sehingga ia tanpa sadar memberikan data login yang digunakan pelaku untuk menguras rekeningnya.

Phishing tidak hanya berdampak pada kerugian finansial langsung, seperti yang dialami oleh anggota DPRD tersebut, tetapi juga membawa konsekuensi jangka panjang bagi kesehatan mental dan fisik korban.

Dikutip dari Mind Body Green, Kamis (21/3/2024), stres yang ditimbulkan oleh masalah keuangan, termasuk dari penipuan online seperti phishing, terbukti dapat mempercepat penuaan, menurunkan fungsi kognitif, dan meningkatkan kadar protein peradangan dalam tubuh.

Melihat besarnya dampak ancaman siber terhadap keamanan finansial dan kesehatan, penyedia layanan keuangan digital DANA turut ambil bagian dalam upaya edukasi dan perlindungan pengguna.

Melalui campaign #AwasJebakanBadman, DANA mengajak masyarakat untuk lebih waspada terhadap modus penipuan yang memanfaatkan nama besar perusahaan.

dok. DANA Agar terhindar dari modus link palsu pemulihan akun DANA, pengguna dapat melakukan monitor, konfirmasi, dan lapor.

DANA menerapkan prinsip “Monitor”, “Konfirmasi”, dan “Lapor” sebagai langkah pencegahan yang komprehensif.

Prinsip “Monitor” sendiri mengajak pengguna untuk selalu waspada terhadap aktivitas mencurigakan yang menghubungi mereka. Misalnya, pesan yang mengaku dari DANA tentang pembekuan akun.

Dalam kondisi itu, jika ada yang menghubungi dan berkata bahwa akun DANA sedang dibekukan, sebaiknya jangan langsung panik. Buka akun DANA dan cek terlebih dahulu apakah akun dibekukan atau tidak.

Lalu, “Konfirmasi” mendorong pengguna untuk memverifikasi setiap aktivitas mencurigakan melalui fitur “DANA Protection”. Pengguna dapat memeriksa keaslian link, nomor telepon, atau akun media sosial yang mengatasnamakan DANA.

Sementara, prinsip “Lapor” memfasilitasi pengguna untuk melaporkan oknum mencurigakan melalui fitur “Lapor via Aduan Nomor” di DANA Protection. Laporan akan diteruskan ke layanan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk ditindaklanjuti.

Untuk meningkatkan keamanan pengguna, DANA menyediakan beberapa tip penting.

1. Jangan pernah mengunduh atau menginstal aplikasi DANA dari tautan yang dibagikan di grup pesan instan, seperti WhatsApp atau Telegram.
2. Jika memang benar akun Anda bermasalah, jangan mengeklik tautan atau memberikan informasi apa pun kepada pihak yang menghubungi Anda. Segera blokir dan laporkan nomor tersebut.
3. Untuk bantuan, hubungi DANA Customer Care melalui DIANA (asisten virtual DANA), e-mail resmi help@dana.id, atau call center 1500 445 .
4. Perlu diingat, DANA tidak memiliki layanan customer care melalui WhatsApp atau Telegram.
5. Untuk memastikan keaslian informasi di media sosial, cek apakah akun DANA memiliki tanda centang biru. Jangan terkecoh dengan akun-akun serupa yang tidak terverifikasi.

Hal lain yang perlu diwaspadai adalah semakin banyaknya domain phishing yang menggunakan protokol “HTTPS”. Padahal, protokol ini sering dianggap sebagai indikator keamanan sebuah situs web. Berdasarkan laporan IDADX, pada triwulan I-2023, sebanyak 99 persen domain phishing menggunakan protokol tersebut.

Dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan memanfaatkan fitur keamanan yang disediakan oleh penyedia layanan seperti DANA, keamanan finansial di era digital dapat dicapai.

Ingat, keamanan finansial lebih dari sekadar punya tabungan dan investasi, tapi juga kemampuan melindungi aset dari ancaman kejahatan siber! Yuk, bertransaksi dengan aman pakai DANA.

TANGERANG, KOMPAS.com – BAIC Indonesia menyatakan kesediaannya untuk mendukung pemerintah Indonesia dengan menyediakan kendaraanoperasional bila diminta.

Pernyataan ini disampaikan oleh Chief Operating Officer PT JHL International Otomotif (JIO), Dhani Yahya, yang menjelaskan potensi besar dari segmen kendaraan premium di Indonesia.

Dhani mengungkapkan bahwa dengan kisaran harga Rp 1 miliar hingga 1,5 miliar, BAIC menargetkan pasar yang berpotensi sekitar 2.000-3.000 unit per tahun.

"Kami melihat pasar premium di Indonesia memiliki permintaan sekitar 10.000 unit per tahun. Dengan kehadiran kami, kami yakin bisa bersaing, karena konsumen tahu BAIC adalah bagian dari grup otomotif global yang kredibel," ujarnya di Tangerang, Senin (28/10/2024).

Salah satu fokus utama dari kerjasama ini adalah penyediaan kendaraan yang tangguh dan hemat biaya, sesuai dengan kebutuhan pemerintah, militer, dan kepolisian.

ist BAIC BJ-40 PLUS di GIIAS 2024 Semarang.

Dhani menekankan pentingnya menyediakan kendaraan yang dapat diandalkan untuk kondisi jalan dan infrastruktur di Indonesia.

"Kami ingin BAIC menjadi alternatif yang bisa memenuhi kebutuhan pemerintah dan instansi lainnya yang memerlukan kendaraan yang dapat diandalkan di berbagai medan," kata Dhani.

Lebih lanjut, Dhani menambahkan bahwa BAIC siap menyediakan komponen utama seperti mesin dan transmisi untuk mendukung pengembangan kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan Pindad.

"Kami melihat bahwa kehadiran BAIC dapat memberikan pilihan kendaraan yang all-around, yang dapat digunakan di berbagai situasi," ucap Dhani.