Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Triono Junoasmono membeberkan sejumlah proyek tol yang bakal dilelang di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tol tersebut tersebar di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Pulau Jawa dan Bali.

Salah satu yang disinggung Triono adalah Tol Gilimanuk-Mengwi di Bali. Menurut Triono saat ini progres lelang tol tersebut sudah masuk tahap prakualifikasi.

"Sekarang ada tol Gilimanuk-Mengwi yang lagi proses prakualifikasi. Terus mudah-mudahan ini lagi sedang exercisetarget kita mudah-mudahan di pemerintahan yang baru awal, kita bisa melaksanakan Getaci, Gedebage-Tasik itu kita kerjakan," katanya di Kementerian PU, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

Untuk proyek tol yang baru ada beberapa dalam proses lelang, misalnya Tol Bogor-Serpong via Parung yang tinggal memasuki penetapan pemenang. Dalam waktu dekat juga akan dilelang Tol Sentul Selatan-Karawang.

"Jalan tol Bogor-Serpong via Parung Ini udah proses lelang tinggal penetapan pemenang. Terus juga mudah-mudahan dalam waktu dekat juga nanti kita coba akan kerjakan yang Sentul Selatan-Karawang Barat. Jadi ini kalau saya bilang Bogor-Sepong sisi barat, yang sisi timurnya namanya Sentul Selatan-Karawang Barat," ujarnya.

Adapun nilai proyek Tol Bogor-Serpong adalah sekitar Rp 8,9 triliun untuk proyek tol sepanjang 31,12 km. Sementara Tol Sentul Selatan-Karawang Barat adalah Rp 33,3 triliun untuk proyek sepanjang 60,36 km.

Triono menargetkan proses lelang tersebut selesai dan dieksekusi tahun 2025. Terkait Tol Dalam Kota Bandung, Triono menyebut proyek tersebut bakal lanjut dan sedang dilakukan tahap feasibility study.

"Fix lanjut, cuma nanti ada trase-trase yang perbaikan-perbaikan dari trase yang lama," tutupnya.

Pemerintah berencana melanjutkan program bantuan pangan beras sampai 2025. Hal ini dikatakan oleh Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Rabu (6/11) kemarin.

Berikut 3 Fakta Bantuan Beras Lanjut di 2025:

1. Bantuan Beras Januari-Februari 2025

Saat rapat bersama Komisi IV DPR, Arief meminta dukungan Komisi IV DPR RI agar anggaran Badan Pangan Nasional bertambah demi melanjutkan program bantuan pangan beras. Dalam waktu dekat, pihaknya telah mengusulkan penyaluran bantuan pangan beras akan dilakukan pada Januari-Februari 2025 sebanyak 300 ribu ton.

"Kalau berkenan, untuk bulan Januari-Februari 2025 kami mengajukan juga untuk dialokasikan dana stabilisasi SPHP itu 150 ribu ton kali dua (300 ribu ton), kemudian juga dengan dimulai bantuan pangan 2025. Karena dalam rapat terakhir ini tidak mendapat persetujuan," kata Arief dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Ditemui usai rapat, Arief mengatakan penyaluran bantuan beras untuk Januari-Februari 2025 anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 5,1 triliun.

"Kalau nggak salah (anggarannya) Rp 5,1 triliun untuk dua bulan. Sisanya nanti akan komunikasikan lagi," ucapnya.

2. Penerima Diturunkan

Arief mengatakan perbedaan penyaluran bantuan beras dari sebelumnya yakni jumlah penerimanya. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan beras pada 2025 turun menjadi 16 juta keluarga dari sebelumnya 22 juta KPM.

"Perubahan jumlah penerimanya saja, penerimanya tadinya 22 juta menjadi 16 juta KPM," ungkapnya.

Penurunan jumlah penerima bantuan beras ini karena tahun depan sudah ada program bantuan lain seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara jumlah penyalurannya masih tetap 10 kilogram (kg) per KPM.

3. Bakal Dilaporkan ke Prabowo

Untuk keberlanjutan program ini, pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas). Dia meyakini usulan tersebut akan segera disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Pak Menko akan menyampaikan sebelum Pak Presiden ke luar negeri, mungkin akan disampaikan. Paralel bagaimana pun kita harus juga melaporkan ke Komisi IV," tuturnya.

Untuk diketahui, program bantuan pangan beras diinisiasi pada pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Bantuan berupa beras 10 kilogram (kg) per bulan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Penyaluran bantuan beras tahap pertama adalah Maret, April, Mei 2023. Tahap II dilakukan pada September, Oktober, dan November.

Program itu kemudian berlanjut dari Desember 2023 sampai Maret 2024. Kemudian pada menuju akhir masa jabatan, Jokowi melanjutkan program tersebut sampai akhir tahun.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo didampingi Wamen PU Diana Kusumastuti bertemu Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono. Pertemuan ini dilakukan usai pelantikan Basuki sebagai Kepala OIKN.

Dalam pertemuan itu, mereka membahas tentang keberlanjutan megaproyek IKN. Ditargetkan pada 2027 pembangunan Tahap I IKN bisa tuntas.

"Dalam pertemuan hangat yang penuh suasana kekeluargaan tersebut, Kepala OIKN menyampaikan akan melanjutkan program-program pembangunan IKN hingga tuntas tahap l pada 2027," bunyi keterangan pada unggahan di akun Instagram @kementerianpu, Rabu (6/11/2024).

Selain itu, juga disebutkan bahwa Basuki meminta dukungan penguatan Otorita IKN dengan tambahan personel dari Kementerian PU. Hal ini juga disambut baik oleh Dody.

"Menteri Dody menegaskan komitmennya untuk keberlanjutan pembangunan IKN dan siap mendukung OlKN agar penyelesaian seluruh ekosistem IKN berjalan lancar," bunyi keterangan tersebut.

[Gambas:Instagram]

Manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) masih membuka kesempatan bagi para pemegang polis yang belum mengikuti Program Restrukturisasi Jiwasraya untuk segera mendaftarkan polisnya.

Kesempatan ini masih diberikan, sebelum Jiwasraya masuk ke tahap likuidasi atau fase pembubaran perusahaan. Ini sesuai dengan rencana yang telah disetujui pemegang polis dan regulator.

"Hal ini dikarenakan sifat dari Program Restrukturisasi Jiwasraya bersifat equal treatment, sebelum akhirnya perusahaan masuk ke fase pembubaran," kata R. Mahalen Prabantarikso, Direktur yang melaksanakan tugas sebagai Direktur Utama Jiwasraya dalam keterangan terulis di Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Mahelan menjelaskan jika tidak ada halangan, fase pembubaran Jiwasraya diproyeksikan mulai pada Desember 2024. Oleh karena itu, ia berharap para pemegang polis yang belum ikut Program Restrukturisasi Jiwasraya untuk bisa segera menghubungi Tim Layanan Khusus atau Tim Operasional dan Pelayanan Pasca Restrukturisasi (OPPR).

Mahelan juga menekankan manajemen telah menyiakan sejumlah saluran komunikasi, mulai dari call center (021) 5098 7151, WhatsApp +62 811-1465031, hingga surel customer_service@jiwasraya.co.id yang bisa dihubungi oleh pemegang polis Jiwasraya untuk mendaftarkan polisnya.

"Jika sampai batas waktu akhir para pemegang polis tidak bersedia ikut, maka status polisnya akan tetap berada di Jiwasraya. Di mana penerimaan manfaatnya akan menunggu hasil dari proses likuidasi dan disesuaikan dengan sisa aset perusahaan," terang Mahelan.

Proses Pembubaran Jiwasraya

Sebagaimana informasi menjelang fase pembubaran perusahan terdapat penambahan angka yang signifikan mengenai jumlah peserta Program Restrukturisasi Jiwasraya.

Pada periode September 2024, diketahui terdapat 648 polis yang awalnya menyatakan diri tidak bersedia, akhirnya memutuskan untuk mengikuti Program Restrukturisasi Jiwasraya.

Mahelan mengungkapkan, penambahan jumlah peserta Program Restrukturisasi Jiwasraya di periode September 2024 berasal dari kelompok pemegang polis kategori bancassurance mencapai 128 polis dan pemegang polis kategori korporasi sebanyak 11 polis.

Sedangkan penambahan angka dari pemegang polis kategori ritel, jumlahnya mencapai 545 polis.

"Sehingga, sampai dengan awal Oktober 2024 ini Program Restrukturisasi Jiwasraya telah diikuti oleh 313.775 pemegang polis atau setara 2,4 juta orang," ungkap Mahelan.

Program Restrukturisasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) merupakan program penyelamatan manfaat polis dalam rangka menghindari potensi kerugian besar yang akan dialami pemegang polis dan negara.

Hal ini dilakukan menyusul kondisi likuiditas perusahaan yang terus tertekan sejak beberapa tahun terakhir.

IDXChannel - Pembangunan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Ciamis (Getaci) tetap dilanjutkan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, setelah beberapa kali mengalami gagal lelang, pemerintah akan memecah pembangunan tol tersebut dalam beberapa tahap.

"Tadinya memang sampai Ciamis, ada wacana kita pendekkan sedikit sampai Tasikmalaya. (Sehingga dibangun) Bertahap, jadi kita kerjakan dulu sampai Tasik, baru beberapa tahun kemudian kita lanjut lagi," ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum, Triono Junoasmono saat ditemui di Gedung DPRusai menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi V, Selasa (29/5/2024).

Triono menambahkan, proyek tol tersebut ditargetkan kembali masuk lelang pada 2025. Sehingga, fase konstruksi diharapkan bisa dilakukan pada 2026.

"Kemungkinan baru 2026 (pengerjaan fisik). Karena itu kan prosesnya begitu kita lelangkan, harus penyiapan detail desainnya, lalu pembebasan lahan, baru fisik," tuturnya.

Triono mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan kalkulasi terkait kebutuhan dana untuk mengerjakan proyek tol Gedebage-Tasikmalaya sebelum dilelang kembali.

"Belum (kita hitung proyeksi kebutuhan dana Gedebage-Tasikmalaya). Ini yang lagi kita kaji, akhir tahun nanti kita siapkan," kata dia.

Pada rencana awal, Tol Getaci terdiri dari 4 seksi yakni Seksi 1 Junction Gedebage-Garut Utara (45,20 km), seksi 2 Garut Utara-Tasikmalaya (50,32 km), seksi 3 Tasikmalaya-Patimuan (76,78 km), dan seksi 4 Patimuan-Cilacap (34,35 km).

Sebelum diubah skema, pembangunan jalan tol dengan nilai investasi Rp56 triliun itu awalnya dibagi menjadi dua tahap.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA, investor.id – Destinasi hiu paus di Desa Botubarani, Kabupaten Bone Bolango, adalah salah satu destinasi unggulan di Provinsi Gorontalo. Untuk mendukung potensi daya tarik wisata tersebut maka dibutuhkan rumpon plankton attractor (rumpon).

Untuk itu, PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo memberikan bantuan corporate social responsibility (CSR) berupa pembuatan rumpon untuk menunjang atraksi hiu paus di Desa Botubarani.

Fasilitas Rumpon tersebut berfungsi sebagai sumber makanan bagi hiu paus, karena plankton yang melimpah menjadi santapan favorit mereka. Dengan demikian, rumpon tidak hanya meningkatkan populasi plankton, tetapi juga jumlah hiu paus yang berkunjung ke perairan Botubarani.

Adapun simbolis CSR bantuan tersebut diberikan langsung oleh Direktur Pelaksana and Chief Investment Officer IIF Mohammad Ramadhan Harahap kepada Penjabat Gubernur Gorontalo Rudy Salahuddin, di Gorontalo, Sabtu (26/10/2024).

Idhan menyampaikan, bantuan CSR tersebut merupakan bentuk kepedulian IIF untuk terus menjaga dan memelihara konservasi biodiversitas/keanekaragaman hayati.

“Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan potensi pengembangan ekonomi di wilayah Gorontalo, karena dengan meningkatnya jumlah pengunjung/wisatawan yang tertarik untuk melihat hiu paus, hal tersebut dapat memicu pertumbuhan ekonomi lokal, seperti peningkatan pendapatan masyarakat dari sektor pariwisata, perikanan,dan UMKM,” jelas dia dalam keterangan tertulis, Senin (28/10/2024).

Pada kesempatan itu, Rudy Salahuddin menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas bantuan CSR yang diberikan oleh IIF.

“Bantuan CSR ini sangat baik untuk pelestarian lingkungan, di mana di Gorontalo ini masih banyak sekali tempat-tempat wisata yang mungkin nantinya perusahaan-perusahaan lain juga bisa memberikan CSR untuk pelestarian lingkungan hidup,” ungkap dia.

Dia menambahkan, pemberian bantuan CSR Rumpon ini merupakan bukti nyata kerja sama yang baik antara pemerintah dan swasta, dalam hal ini IIF dan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Diharapkan, destinasi wisata Hiu Paus Botubarani dapat semakin berkembang dan menjadi salah satu ikon pariwisata Indonesia yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar, tetapi juga berkontribusi dalam pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati laut.

Editor: Thomas Harefa (thomas@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Provinsi Jawa Barat akan segera bangun tiga jalan tol baru saat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya ada tol Getaci yang akan menjadi Tol terpanjang di Indonesia.

Ketiga jalan tol ini diharapkan menjadi solusi dari kemacetan yang menjadi momok permasalahan di Jawa Barat. Jumlah kendaraan yang terus bertambah menjadi alasan mengapa pembangunan ketiga jalan tol ini harus dilaksanakan.

Berdasarkan Open Data Jabar, dari tahun 2022 ke 2023 jumlah kendaraan di Jawa Barat dilaporkan naik 2,1 persen menjadi 16.930.438 unit angka ini didominasi oleh kendaraan roda dua sekitar 83% dan roda empat 17%. Kota Bandung sebagai wilayah dengan kendaraan terbanyak dengan jumlah 1.562.688 unit.

Melansir Instagram @jabardigitalservice, Rabu (23/10/2024), terdapat 3 tol yang akan dibangun era Prabowo yakni Tol Getaci (Kab Bandung-Garut-Tasikmalaya-Ciamis), Tol Sukabumi-Bandung, dan Tol Dalam Kota Bandung.

Pertama, Tol Bandung-Sukabumi yang meliputi daerah Sukabumi-Cianjur-Padalarang ini kini masih di tahap investasi.

Sedangkan, Tol Getaci (Gedebage-Tasikmalaya-Ciamis) yang rencananya membentang 206 km ini akan menjadi tol terpanjang di Indonesia. Saat ini Tol Getaci sedang proses lelang ulang setelah sempat dua kali gagal mendapat investor.

Mengingat biaya pembangunan Tol Getaci yang cukup besar, Kementerian PUPR lakukan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk menggaet investor agar pembangunannya bisa dimulai tahun 2025 mendatang.

Terakhir, Tol Dalam Kota Bandung rencananya akan mulai dibangun pada tahun 2026. Rutenya dimulai dari Jalan Pasteur-Jalan Pasupati-Gasibu. Alternatif 1 ke Cicaheum dan alternatif 2 masuk ke Jalan Supratman-Antapani.

Lihat juga Video 'Jokowi Sebut Danau Toba Segera Tersambung Tol: Tinggal 40 Km Lagi':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

KAI Divisi LRT Jabodebek mulai mengoperasikan Crowd Detection System di seluruh stasiun dan rangkaian LRT Jabodebek. Ini menjadi langkah maju dalam meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna.

Setelah melalui tahap uji coba, sistem ini kini beroperasi penuh untuk mendukung perjalanan harian seluruh pengguna LRT Jabodebek.

Melalui Crowd Detection System, KAI akan menyediakan informasi real-time mengenai kepadatan di setiap rangkaian dan stasiun. Pengguna dapat mengakses data ini untuk memilih rangkaian yang kurang padat, sehingga perjalanan menjadi lebih nyaman dan efisien.

Manager Public Relations LRT Jabodebek Mahendro Trang Bawono Manager Public menyampaikan bahwa sistem ini adalah bukti komitmen KAI dalam memanfaatkan teknologi demi peningkatan layanan dan keselamatan pengguna.

"Dengan implementasi penuh dari Crowd Detection System, kami berharap pengguna bisa mendapatkan pengalaman perjalanan yang lebih baik. Teknologi ini memungkinkan pengguna untuk menghindari kerumunan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kenyamanan selama menggunakan layanan LRT Jabodebek," ujar Mahendro dalam keterangannya, Selasa (15/10/2024).

Sejak Crowd Detection dioperasikan, jumlah pengguna LRT Jabodebek terus meningkat. Mahendro memaparkan pada periode 1 hingga 14 Oktober 2024, tercatat sebanyak 987.338 pengguna telah memanfaatkan layanan LRT Jabodebek.

Dengan rata-rata pengguna pada hari kerja mencapai 82.298, sementara pada akhir pekan rata-rata pengguna adalah 41.091. Angka ini menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap transportasi publik yang aman dan nyaman.

Crowd Detection System sendiri menggunakan teknologi canggih berbasis kamera CCTV dan pemrosesan gambar untuk menghitung jumlah orang di area tertentu secara real-time. Hal ini memungkinkan KAI untuk mengelola arus pengguna dengan lebih baik, menghindari kepadatan yang berlebihan, dan memastikan aliran pengguna yang lancar di seluruh area operasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Kurang dari 3 bulan mendatang, rencana penurunan batas maksimum bunga pinjaman online atau fintech peer-to-peer lending akan berlaku. Rupanya, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK masih melakukan peninjauan komprehensif atas rencana penurunan bunga pinjol pinjol itu.

Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PMVL) OJK Edi Setijawan mengatakan, pihaknya senantiasa membuka komunikasi dan mendengar aspirasi dari industri peer-to-peer (P2P) lending.

Salah satu aspirasi industri adalah meminta OJK unutk mengkaji ulang implementasi penurunan manfaat ekonomi P2P lending, atau familiar disebut sebagai penurunan bunga pinjaman.

Menurut Edi, OJK sedang melakukan peninjauan kebijakan manfaat ekonomi layanan P2P lending tersebut, sejalan dengan masukan para pelaku industri.

"Kelayakan penurunan batas maksimum manfaat ekonomi tentunya perlu mengacu kepada reviu komprehensif yang sedang dilakukan oleh OJK," kata Edi kepada Bisnis, belum lama ini.

Seperti diketahui, penurunan bunga pinjaman secara bertahap tercantum dalam Surat Edaran OJK (SE OJK) Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

OJK telah menetapkan bahwa penurunan bunga pinjaman online (pinjol) secara bertahap dimulai tahun depan. Suku bunga pinjol akan turun menjadi 0,2% pada 2025.

SE OJK mengamanatkan batas maksimum manfaat ekonomi pendanaan sektor konsumtif untuk turun, dari 0,3% per hari sejak 1 Januari 2024, menjadi 0,2% per hari mulai 1 Januari 2025, kemudian mejadi 0,1% per hari kalender mulai 1 Januari 2026.

Lalu, batas maksimum manfaat ekonomi pendanaan sektor harus turun dari 0,1% per hari sejak 1 Januari 2024 menjadi 0,067% per hari mulai 1 Januari 2026.

Menurut Edi, saat ini reviu terhadap pembatasan maksimum manfaat ekonomi tersebut kata dia masih dilakukan pendalaman oleh OJK.

Dalam pendalaman tersebut, OJK mempertimbangkan berbagai aspek antara lain kondisi makroekonomi, kinerja industri, dan pelindungan konsumen.

Edi menegaskan pada dasarnya OJK senantiasa mendorong industri P2P lending untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola, kepatuhan serta manajemen risiko agar dapat menjadi industri yang sehat dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional melalui pembiayaan produktif dan UMKM.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) telah membubarkan 82.000 koperasi sepanjang 2014 sampai 2019. Deputi Bidang Perkoperasian KemenkopUKM Ahmad Zabadi mengatakan pada 2014 koperasi aktif yang tercatat sebanyak 209.000.

"Sekarang 130.119 unit koperasi aktif. Artinya dari sisi jumlah entitas terjadi penurunan karena memang pada tahap periode 2014-2019 kita melalukan pembubaran 82.000 koperasi," kata Ahmad dalam konferensi pers, di Kantor KemenkopUKM, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

Setelah pembubaran, jumlah koperasi aktif hingga 2019 tinggal 127.000. Kemudian terjadi kenaikan jumlah koperasi hingga 2024 mencapai 130.119.

"Yang tidak aktif sudah kita bubarkan pada 2019-2024 sehingga jumlah koperasi 127.000. Hari ini tinggal 130.000. Artinya jumlah koperasi lima tahun terakhir terjadi peningkatan," jelasnya.

Menurut Ahmad, selama KemenkopUKM membubarkan koperasi puluhan ribu itu, tidak ada yang protes.

"Artinya yang dibubarkan benar-benar mati. Pada waktu itu, koperasi tercatat tidak berbadan hukum, sebagai koperasi tidak pernah dilakukan verifikasi terhadap yang masih aktif atau tidak aktif," pungkasnya.

Sumber: TribunNews.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap berharap hakim yang memutus peninjauan kembali Mardani H Maming bersikap independen.

"Harus bisa tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Dan tidak meringankan hukuman. Hal ini penting agar PK tidak dijadikan solusi bagi pelaku tindak pidana korupsi sebagai ajang coba coba mendapatkan keringanan hukuman,” kata Yudi kepada wartawan, Sabtu (21/9/2024).

Yudi optimistis para Hakim Agung yang menangani peninjauan kembali atau PK Mardani H Maming ini masih independen.

“Kita lihat saja, karena kan ada musyawarah diantara hakim PK mereka independen dalam memutuskan. Tapi sekali lagi saya berharap Mahkamah Agung atau MA menolak PK (Mardani H Maming),” ungkap Yudi.

Yudi menyayangkan proses peninjauan kembali (PK) yang diajukan terpidana korupsi tidak dapat memperberat hukuman.

Yudi mengaskan proses peninjauan kembali atau PK hanya akan menghasilkan keputusan hukuman yang sama, ringan atau bahkan vonis bebas.

“Cuma kalau PK tidak mungkin berat, PK itu hukumannya sama atau lebih ringan. Bahkan bisa bebas,” tandasnya.

PK yang diajukan Mardani H Maming bernomor 784/PAN.PN/W15-U1/HK2.2/IV/2024. Dalam ikhtisar proses perkara itu disebutkan Majelis Hakim yang memimpin Peninjauan Kembali (PK) Mardani H Maming ialah Ketua Majelis DR. H. Sunarto, SH. MH, Anggota Majelis 1 H. Ansori, SH, MH dan Anggota Majelis 2 Dr. PRIM Haryadi, S, M.H.

Sementara Panitera Pengganti dalam proses Peninjauan Kembali (PK) Mardani H Maming ialah Dodik Setyo Wijayanto, S.H. Dilansir dari laman Kepaniteraan MA, permohonan PK Mardani Maming teregister dengan nomor perkara: 1003 PK/Pid.Sus/2024.

Saat ini PK Mardani H Maming berstatus proses pemeriksaan Majelis Hakim Mahkamah Agung atau MA.

Divonis 12 Tahun Penjara

Sekadar mengingatkan, Mardani awalnya divonis 10 tahun penjara oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor Banjarmasin pada 10 Februari 2023 terkait perkara suap pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) saat masih menjabat sebagai Bupati Tanahbumbu.

Selain itu, Majelis Hakim yang diketuai oleh Heru Kuntjoro juga menjatuhkan denda sebesar Rp 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan.

Tidak hanya itu, terdakwa Mardani H Maming juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 110.601.731.752 (Rp 110,6 M).

Jika tidak membayar dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, harta bendanya akan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Kemudian jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama dua tahun.

Tak terima atas putusan tersebut, Mardani pun mengajukkan banding, dan Jaksa KPK pun tak mau kalah, karena juga ikut mengajukkan banding ke PT Banjarmasin.

Oleh PT Banjarmasin, hukuman Mardani pun justru diperberat melalui putusan dengan nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM menjadi 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta oleh PT Banjarmasin.

Mardani pun melalui penasihat hukumnya mengajukkan kasasi, dan dalam putusannya MA menolaknya.

Masih tidak puas atas putusan tersebut, Mardani dan penasihat hukumnya pun rupanya mengajukkan PK.

Adapun permohonan PK diajukkan karena pemohon menilai adanya kekhilafan dan juga pertentangan dalam putusan Majelis Hakim.

Jaksa KPK Greafik Lioserte sebelumnya meminta agar Mahkamah Agung (MA) menolak PK tersebut.

“Kami berkesimpulan tidak terdapat satu pun alasan yang dijadikan sebuah dasar untuk menyatakan bahwa putusan hakim telah terdapat kekhilafan. Baik putusan majelis di tingkat pertama, banding maupun kasasi,” kata Greafik beberapa waktu lalu sebagaimana dikutip dari Banjarmasin Post.

Demikian pula adanya pertentangan PKPU yang diajukan sebagai dalil lain, menurut Greafik sangat lemah. Karena, majelis hakim tidak terikat dengan perkara sebelumnya.

Selanjutnya, Greafik meyakini bahwa keterangan ahli yang dihadirkan pemohon tidak cukup membuktikan kekhilafan yang nyata dalam putusan korupsi Mardani H Maming.

Sehingga, pihaknya meminta agar putusan PK yang diajukan Mardani H Maming justru menguatkan putusan sebelumnya yaitu penjara 12 tahun, serta uang pengganti kerugian negara Rp110 miliar.

“Kami meminta Mahkamah Agung RI yang memeriksanya dan mengadili perkara PK untuk menguatkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi, dan menolak permohonan PK yang diajukan oleh pemohon,” kata Greafik.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Mantan Penyidik KPK Minta Hakim Agung Bersikap Tegas Terhadap PK Mardani Maming", Klik untuk baca: https://m.tribunnews.com/nasional/2024/09/21/mantan-penyidik-kpk-minta-hakim-agung-bersikap-tegas-terhadap-pk-mardani-maming

Bisnis.com, JAKARTA – Salah satu emiten Grup Salim, PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. (AHAP) terus melanjutkan penguatan harga saham. Hal ini sejalan dengan kinerja perusahaan yang mampu membalikan rugi menjadi laba pada semester I/2024.

AHAP mungkin menjadi salah satu emiten Grup Salim yang jauh di bawah radar. Entitas pengelola bisnis asuransi ini hanya memiliki kapitalisasi pasar Rp548,8 miliar, jauh lebih kecil ketimbang emiten-emiten Grup Salim lainnya.

Perseroan dikendalikan Anthoni Salim melalui PT Asuransi Central Asia atau ACA Insurance dengan kepemilikan sebesar 62,57%. Di ACA Insurance, Anthoni menduduki posisi Komisaris Utama dan menggenggam 33% saham perusahaan secara pribadi.

Meski memiliki kapitalisasi yang kecil, pergerakan saham AHAP tidak kalah mencolok. Pada perdagangan Kamis (8/8/2024), saham AHAP ditutup meningkat 6,67% ke level Rp112 per lembar. Mahar ini mencerminkan kenaikan 20,43% year-to-date (YtD).

Sementara itu, AHAP juga mencatatkan penguatan harga saham sebesar 19,15% selama satu bulan. Jika ditarik lebih jauh lagi, saham AHAP telah mengalami peningkatan sebesar 86,67% selama setahun terakhir dan terapresiasi 84,21% dalam tiga tahun.

Berdasarkan laporan keuangan per akhir Juni 2024, AHAP membukukan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp68,68 juta. Capaian ini berbalik dari kinerja tahun sebelumnya yang mengakumulasikan kerugian sebesar Rp6,99 miliar.

Perolehan itu salah satunya dikontribusikan oleh pendapatan premi bersih sebesar Rp129,55 miliar, meningkat 6,66% year-on-year (YoY). Pada saat yang sama, beban underwriting perseroan naik 31,12% secara tahunan menjadi Rp81,10 miliar.

Dengan realisasi tersebut, AHAP meraih hasil underwriting senilai Rp48,45 miliar atau turun 18,73% YoY. Namun, berkat hasil investasi dan pendapatan lain-lain, perseroan mampu mencetak laba sebelum pajak penghasilan senilai Rp68,68 juta.

Dari sisi neraca keuangan, AHAP membukukan total aset Rp1,18 triliun pada semester I/2024 atau naik 18,71% YoY. Liabilitas juga meningkat 23,87% secara tahunan menjadi Rp968,07 miliar, sementara ekuitas senilai Rp216,07 miliar atau tumbuh 0,04% YoY.

Adapun arus kas setara kas perseroan pada akhir periode 2023 tercatat sebesar Rp16,01 miliar, terkoreksi 14,99% secara tahunan dari posisi sebelumnya Rp18,83 miliar.

__________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.