Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa peluang untuk menerbitkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2025 selalu terbuka.

Sri Mulyani menjelaskan, peraturan perundang-undangan yang berlaku mengizinkan penerbitan APBN-P. Oleh sebab itu, dia tidak bisa menutup kemungkinan perombakan APBN pada tahun depan terutama akibat dinamika tata pemerintahan belakangan ini.

"Karena adanya kementerian/lembaga yang baru dalam hal ini, maupun kalau ada terjadi perubahan dari sisi program," jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

Kendati demikian, bendahara negara tersebut menegaskan bahwa penerbitan APBN-P harus disetujui oleh DPR. Selain itu, Sri Mulyani mengaku tidak terlalu mau fokus ke persoalan APBN-P.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sambungnya, sedang fokus untuk melaksanakan UU APBN 2025 yang sudah disetujui DPR dan pemerintah. Dia mencontohkan, Kemenkeu harus menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) berdasarkan UU APBN 2025 pada akhir November ini.

"Jadi dalam tiga minggu ke depan kita akan sangat-sangat sibuk untuk bekerja bersama seluruh kementerian dan lembaga, dan Bappenas untuk bisa menerjemahkan APBN 2025 dalam bentuk dokumen Perpres, daftar dari rincian anggaran per kementerian/lembaga," ujar Sri Mulyani.

Kode Penerbitan APBN-P 2025

Sebelumnya, isyarat penerbitan APBN-P 2025 susah sempat disampaikan oleh mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Golkar M. Sarmuji dalam rapat kerja dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (12/9/2024).

Sarmuji sendiri merupakan sekretaris jenderal Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung utama Prabowo-Gibran.

Pada rapat tersebut, Komisi VII DPR menyetujui alokasi anggaran Kementerian Investasi senilai Rp681,88 miliar pada 2025 atau turun signifikan sebesar 44,53% dari anggaran 2024 senilai Rp1,22 triliun).

Sarmuji pun mengaku prihatin dengan besaran anggaran Kementerian Investasi tersebut.

Kendati demikian, dia mengungkapkan bahwa pemerintah juga sudah menyiapkan dana cadangan yang diperlukan untuk tambahan anggaran kementerian/lembaga ketika APBN-P diterbitkan pada pertengahan tahun depan.

"Saya mendengar dari perbincangan-perbincangan informal, ada anggaran yang masih disimpan di BUN [pos dana cadangan Bendahara Umum Negara] yang memang dialokasikan untuk penyesuaian-penyesuaian dalam APBN-P ke depan," ungkap Sarmuji dalam rapat tersebut.

Oleh sebab itu, dia meminta Rosan untuk terus tetap berusaha agar ke depan anggaran Kementerian Investasi bisa bertambah sesuai kebutuhan. Dengan demikian, lanjutnya, target-target investasi bisa tercapai dan berdampak positif ke pertumbuhan ekonomi.

"Jadi saya memberikan support moral kepada Pak Menteri untuk terus berusaha sampai anggaran yang dibutuhkan secara memadai tercapai terutama nanti kalau ada APBN Perubahan," tutup Sarmuji.

DPR Dorong APBN-P 2024

Ketua DPR Puan Maharani juga mendorong agar Prabowo menerbitkan APBN-P 2025. Alasannya, karena APBN 2025 disusun pada masa transisi pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo.

"Presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Rencana Kerja Pemerintah [RKP] dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN [APBN-P]," ujar Puan ketika berikan Pidato Sidang Paripurna Ke-1 Tahun Sidang 2024–2025, Jumat (16/8/2024).

Sejalan dengan pernyataan Puan, Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR turut mendorong pemerintahan Prabowo nantinya untuk menerbitkan APBN-P 2025.

Perwakilan Fraksi PDIP DPR Adisatrya Suryo Sulisto menekankan bahwa RUU APBN 2025 disusun oleh pemerintahan Jokowi.

Namun, dia mengingatkan pihak yang akan menjalankan serta mempertanggungjawabkan tetap pemerintahan Prabowo.

"Pemerintahan yang baru tetap memiliki ruang yang luas untuk menyempurnakan RKP [rencana kerja pemerintah] dan APBN 2025 melalui mekanisme APBN-P," jelas Adi dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024).

Sejalan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga mendorong agar pemerintah menerbitkan APBN-P 2025. Anggota Komisi XI DPR Fraksi PKS Anis Byarwati menjelaskan, banyak program pemerintahan baru yang membutuhkan anggaran lebih.

Oleh sebab itu, dia melihat perlunya reformulasi ulang APBN. Dengan demikian, berbagai program pemerintahan Prabowo bisa berjalan lancar.

“Jadi mungkin harus mengajukan APBN Perubahan dan saya kira Undang-undang APBN memungkinkan untuk pemerintahan baru mengajukan APBN Perubahan. Kalau menterinya tetap tentu Bu Sri Mulyani tentu lebih mengetahui tentang apa yang harus dilakukan,” ujar Anis dalam keterangannya, Rabu (23/10/2024).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan tidak ada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) Tahun Anggaran 2025. Meski, di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terjadi banyak perubahan nomenklatur Kementerian dan Lembaga (K/L).

Di era Prabowo, jumlah kementerian bertambah menjadi 48, atau naik cukup banyak dibanding kementerian di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebanyak 34.

"Tidak perlu melakukan APBN Perubahan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (8/11/2024).

Sri Mulyani mengatakan penyusunan APBN 2025 sudah atas konsultasi Prabowo. Dia menyebut program-program prioritas nasional sudah diakomodasi di dalamnya.

Hanya saja yang ditekankan Prabowo adalah terkait efisiensi dan kebocoran anggaran yang tinggi. Untuk itu, Sri Mulyani menyebut tinjauan (review) APBN 2025 lebih kepada arahan untuk perbaikan tersebut.

"Presiden Prabowo telah menyampaikan di berbagai kesempatan agar seluruh kementerian/lembaga betul-betul memperhatikan APBN ini terutama dengan berbagai feedback mengenai efisiensi, itu ditunjukkan dengan ICOR yang tinggi, kemudian kebocoran, maupun korupsi. Ini harus ditangani oleh seluruh kementerian/lembaga. Oleh karena itu kalau akan dilakukan review terhadap APBN, adalah lebih pada menekankan direction dari Bapak Presiden Prabowo," tutur Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyebut dalam UU APBN 2025 sudah ada klausul yang memungkinkan terjadinya perubahan, termasuk karena adanya K/L baru. Meski begitu, hal-hal perubahan yang harus disampaikan kepada DPR disebut akan tetap dilakukan.

Sri Mulyani menyebut target penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) akan dilakukan pada awal Desember 2024 dan untuk perpresnya akan dilakukan akhir November 2024.

"Jadi dalam tiga minggu ke depan kita akan sangat-sangat sibuk untuk bekerja bersama seluruh kementerian/lembaga dan Bappenas untuk bisa menerjemahkan APBN 2025 dalam bentuk dokumen, perpres, rincian daftar dari rincian anggaran per kementerian/lembaga," jelas Sri Mulyani.

Saksikan juga video: Belajar dari Covid-19, Menkes Dorong Industri Kesehatan Dalam Negeri

[Gambas:Video 20detik]

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memutuskan untuk menurunkan batas maksimal kumulatif defisit dan pembiayaan utang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 75 Tahun 2024, batas maksimal defisit APBD 2025 ditetapkan hanya sebesar 0,20% dari Produk Domestik Bruto (PDB), atau sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan batas tahun ini yang mencapai 0,24% dari PDB.

"Bahwa berdasarkan ketentuan (...) Menteri Keuangan mempunyai kewenangan untuk menetapkan batas maksimal kumulatif defisit APBD, batas maksimal defisit APBD masing-masing daerah yang dibiayai dari pembiayaan utang daerah, dan jumlah kumulatif pembiayaan utang daerah," bunyi ayat pertimbangan dalam beleid tersebut.

Dengan batas maksimal kumulatif defisit APBD yang menurun, batas maksimal defisit APBD per daerah juga ikut diturunkan.

Bagi daerah dengan kapasitas fiskal daerah sangat tinggi, defisit APBD 2025 dibatasi maksimal sebesar 3,75% dari pendapatan daerah. Angka ini lebih rendah dibandingkan defisit APBD 2024 sebesar 4,65% dari pendapatan daerah.

Kemudian, bagi daerah dengan kapasitas fiskal daerah tinggi, defisit APBD 2025 dibatasi maksimal 3,65% dari pendapatan daerah. Sementara, bagi daerah dengan kapasitas fiskal daerah sedang, defisit APBD 2025 dibatasi maksimal 3,55% dari pendapatan daerah.

Kemudian, bagi daerah dengan kapasitas fiskal daerah rendah, maka defisit APBD 2025 dibatasi maksimal 3,45% dari pendapatan daerah. Dan terakhir, bagi daerah yang memiliki kapasitas daerah fiskal sangat rendah, maka defisit APBD 2025 dibatasi maksimal 3,35% dari pendapatan daerah.

"Batas maksimal defisit APBD tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud (...) menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menetapkan APBD tahun anggaran 2025," bunyi Pasal 4 beleid tersebut.

Di sisi lain, batas maksimal kumulatif pembiayaan utang daerah 2025 ditetapkan sebesar 0,20% dari proyeksi PDB yang digunakan dalam penyusunan APBN tahun anggaran 2025. Pembiayaan utang daerah ini termasuk pembiayaan utang daerah yang digunakan untuk mendanai pengeluaran pembiayaan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sri Mulyani mencatat sejarah sebagai satu-satunya menteri keuangan yang melayani tiga presiden Indonesia.

Sebelumnya, ia menjabat sebagai menteri keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan dua periode masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Selanjutnya pada 21 Oktober 2024, Sri Mulyani resmi dilantik jadi Menteri Keuangan Kabinet Merah PutihPrabowo-Gibran.

Hebat ya. Tapi yang jadi pertanyaan, mengapa Presiden Prabowo masih membutuhkan Sri Mulyani sebagai menteri keuangan dalam kabinetnya?

Serta, mengapa pula Prabowo menugaskan tiga wakil menteri keuangan sekaligus untuk membantu Sri Mulyani? Apa pula peran trio wakil menteri keuangan ini?

Simak selengkapnya dalam program Filonomics 11, tayang perdana pada Sabtu (02/11/2024) jam 19.00 WIB, klik link YouTube ini.

Produser Eksekutif: Sabrina Asril
Produser: Aprillia Ika
Host: Erlangga Djumena
Video Editor: Banatias Nadhira
Videografer: M Rizki Fauzan, Noah Zacharya Immanuel, Andhika Dwi Prasetyo

JAKARTA, KOMPAS.com - Sri Mulyani mencatat sejarah sebagai satu-satunya menteri keuangan yang melayani tiga presiden Indonesia.

Sebelumnya, ia menjabat sebagai menteri keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan dua periode masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Selanjutnya pada 21 Oktober 2024, Sri Mulyani resmi dilantik jadi Menteri Keuangan Kabinet Merah PutihPrabowo-Gibran.

Hebat ya. Tapi yang jadi pertanyaan, mengapa Presiden Prabowo masih membutuhkan Sri Mulyani sebagai menteri keuangan dalam kabinetnya?

Serta, mengapa pula Prabowo menugaskan tiga wakil menteri keuangan sekaligus untuk membantu Sri Mulyani? Apa pula peran trio wakil menteri keuangan ini?

Simak selengkapnya dalam program Filonomics 11, tayang perdana pada Sabtu (02/11/2024) jam 19.00 WIB, klik link YouTube ini.

Produser Eksekutif: Sabrina Asril
Produser: Aprillia Ika
Host: Erlangga Djumena
Video Editor: Banatias Nadhira
Videografer: M Rizki Fauzan, Noah Zacharya Immanuel, Andhika Dwi Prasetyo

TEMPO.CO, Jakarta - Anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) untuk tahun 2025, alias APBN 2025, mengalami peningkatan jika dibandingkan rancangan anggaran sebelumnya.

Hal ini sesuai hasil rapat kerja terbaru di Gedung DPR RI bulan September lalu. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata, menjelaskan bahwa anggaran belanja K/L mengalami kenaikan dari sebelumnya sebesar Rp1.094,65 triliun menjadi Rp1.160,08 triliun, atau bertambah sebesar Rp65,43 triliun.

Perubahan anggaran ini disepakati setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono. Dari seluruh kementerian dan lembaga, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) memperoleh porsi anggaran terbesar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Kemenhan menerima alokasi sebesar Rp166,26 triliun. Lantas bagaimana dengan Kementerian dan Lembaga dengan anggaran terendah:

Kementerian dan Lembaga dengan Anggaran Terkecil

Meski sejumlah kementerian menerima peningkatan anggaran, terdapat 10 kementerian dan lembaga yang mendapatkan alokasi anggaran terkecil dalam Rancangan APBN 2025, antara lain:

1. Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPK Sabang) sebesar Rp53,49 miliar
2. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) sebesar Rp54,67 miliar
3. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebesar Rp105,37 miliar
4. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) sebesar Rp156,72 miliar
5. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebesar Rp160,52 miliar
6. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebesar Rp166,71 miliar
7. Komisi Yudisial RI sebesar Rp184,53 miliar
8. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) sebesar Rp187,08 miliar
9. Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebesar Rp223,87 miliar
10. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebesar Rp229,92 miliar

TEMPO.CO, Jakarta - Anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) untuk tahun 2025, alias APBN 2025, mengalami peningkatan jika dibandingkan rancangan anggaran sebelumnya.

Hal ini sesuai hasil rapat kerja terbaru di Gedung DPR RI bulan September lalu. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata, menjelaskan bahwa anggaran belanja K/L mengalami kenaikan dari sebelumnya sebesar Rp1.094,65 triliun menjadi Rp1.160,08 triliun, atau bertambah sebesar Rp65,43 triliun.

Perubahan anggaran ini disepakati setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono. Dari seluruh kementerian dan lembaga, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) memperoleh porsi anggaran terbesar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Kemenhan menerima alokasi sebesar Rp166,26 triliun. Lantas bagaimana dengan Kementerian dan Lembaga dengan anggaran terendah:

Kementerian dan Lembaga dengan Anggaran Terkecil

Meski sejumlah kementerian menerima peningkatan anggaran, terdapat 10 kementerian dan lembaga yang mendapatkan alokasi anggaran terkecil dalam Rancangan APBN 2025, antara lain:

1. Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPK Sabang) sebesar Rp53,49 miliar
2. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) sebesar Rp54,67 miliar
3. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebesar Rp105,37 miliar
4. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) sebesar Rp156,72 miliar
5. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebesar Rp160,52 miliar
6. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebesar Rp166,71 miliar
7. Komisi Yudisial RI sebesar Rp184,53 miliar
8. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) sebesar Rp187,08 miliar
9. Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebesar Rp223,87 miliar
10. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebesar Rp229,92 miliar

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2025 menjadi UU APBN 2025 dalam rapat paripurna yang berlangsung di Jakarta, Kamis 19 September 2024 lalu.

Pengesahan ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Seperti informasi yang tertuang dalam laman Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Menkeu menyampaikan bahwa pendapatan negara pada 2025 diproyeksikan mencapai Rp3.005,1 triliun.

Anggaran ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Pendapatan tersebut ditopang oleh penerimaan pajak sebesar Rp2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp513,6 triliun. “Ini adalah pertama kalinya pendapatan negara menembus angka Rp3.000 triliun, suatu pencapaian besar yang diharapkan dapat meningkatkan pembangunan dan pelayanan masyarakat,” ujar Sri Mulyani.

Sementara itu, belanja kementerian/lembaga atau K/L tahun 2025 direncanakan mencapai Rp1.160,1 triliun. Anggaran ini akan diarahkan pada program-program prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, serta pengarusutamaan gender.

Berikut 10 daftar Kementerian atau Lembaga yang mendapat anggaran belanja tertinggi pada RAPBN 2025:

1. Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Rp166,26 triliun
2. Kepolisian RI (Polri) Rp126,62 triliun
3. Kementerian PUPR Rp116,22 triliun
4. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Rp105,64 triliun
5. Kemendikbud Ristek Rp93,6 triliun
6. Kementerian Sosial (Kemensos) Rp79,58 triliun
7. Kementerian Agama (Kemenag) Rp79,16 triliun
8. Badan Gizi Nasional Rp71 triliun
9. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rp53,2 triliun
10. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Rp31,46 triliun.

KEMENKEU

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2025 menjadi UU APBN 2025 dalam rapat paripurna yang berlangsung di Jakarta, Kamis 19 September 2024 lalu.

Pengesahan ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Seperti informasi yang tertuang dalam laman Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Menkeu menyampaikan bahwa pendapatan negara pada 2025 diproyeksikan mencapai Rp3.005,1 triliun.

Anggaran ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Pendapatan tersebut ditopang oleh penerimaan pajak sebesar Rp2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp513,6 triliun. “Ini adalah pertama kalinya pendapatan negara menembus angka Rp3.000 triliun, suatu pencapaian besar yang diharapkan dapat meningkatkan pembangunan dan pelayanan masyarakat,” ujar Sri Mulyani.

Sementara itu, belanja kementerian/lembaga atau K/L tahun 2025 direncanakan mencapai Rp1.160,1 triliun. Anggaran ini akan diarahkan pada program-program prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, serta pengarusutamaan gender.

Berikut 10 daftar Kementerian atau Lembaga yang mendapat anggaran belanja tertinggi pada RAPBN 2025:

1. Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Rp166,26 triliun
2. Kepolisian RI (Polri) Rp126,62 triliun
3. Kementerian PUPR Rp116,22 triliun
4. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Rp105,64 triliun
5. Kemendikbud Ristek Rp93,6 triliun
6. Kementerian Sosial (Kemensos) Rp79,58 triliun
7. Kementerian Agama (Kemenag) Rp79,16 triliun
8. Badan Gizi Nasional Rp71 triliun
9. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rp53,2 triliun
10. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Rp31,46 triliun.

KEMENKEU

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Koperasi berpotensi akan dilibatkan dalam program makan bergizi gratis (MBG) yang bakal dimulai awal tahun depan.
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyebut koperasi mampu menjadi pelaksana yang baik dalam memasok kebutuhan program makan bergizi gratis. Bahkan, menurutnya susu yang akan juga dibagikan untuk anak-anak dan ibu hamil nantinya bisa dipenuhi oleh koperasi di sektor usaha itu.

"Jadi susu kalau bisa jangan impor, lebih baik dikonsolidasikan koperasi di seluruh Indonesia," ujarnya kepada Kontan.co.id, Rabu (30/10).

Budi menyebut koperasi memiliki banyak sektor usaha di bidang pangan. Tak hanya susu, ia mengatakan koperasi juga bisa memenuhi untuk kebutuhan daging yang dipasok dari peternak kecil.

Dengan begitu, tambahnya, tujuan program MBG untuk mendorong ekonomi kemasyarakatan dapat dicapai.

"Jangan impor, kalau untuk pengusaha besar, terus manfaatnya apa bagi kita, kan kita pengen memanfaatkan ekonomi rakyat," ujar Budi.

Walau begitu, Budi menegaskan bahwa hal ini masih sedang dalam pembahasan bersama lintas Kementerian dan Lembaga. Yang terang, pihaknya siap jika koperasi turut dilibatkan dalam program ambisius ini.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memastikan program Makan Bergizi Gratis bisa mulai dijalankan pada 2 Januari 2025.

Dadan mengatakan pelaksanaan program ini akan dilakukan secara bertahap. Meski begitu, pihaknya enggan menjawab pasti berapa kuota dan sasaran yang akan disiapkan dalam tahap awal pelaksanaan.

"Saya jawab saat usai presentasi saya di kabinet," ujar Dadan kepada Kontan.co.id, Jumat (25/10).

Untuk diketahui, dalam APBN 2025 anggaran program makan bergizi gratis ditargetkan Rp 71 triliun. Nantinya pelaksanaan program makan bergizi gratis ini akan dilakukan bertahap, yakni 3 juta anak pada Januari 2025, meningkat jadi 6 juta anak pada April 2025, dan 15 juta anak pada Juli 2025.

Bila program makan bergizi gratis ini sudah berjalan secara penuh, maka dibutuhkan anggaran sekitar Rp 400 triliun, dengan target penerima program ini kepada 82,9 juta anak.

Bisnis.com, JAKARTA — Segmen SKT PT HM Sampoerna Tbk. (HMSP) dengan lini produk mulai dari Dji Sam Soe hingga Magnum menjadi penopang pertumbuhan penjualan kuartal III/2024.

Berdasarkan laporan keuangan yang dirilis Selasa (29/10/2024), HM Sampoerna membukukan penjualan Rp88,46 triliun pada kuartal III/2024. Realisasi itu naik 1,34% dari Rp87,29 triliun periode yang sama tahun lalu.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Gerindra Rahayu Saraswati Program Makan Bergizi Gratis baru dapat dimulai pada 2025 menunggu kesiapan tim dan anggaran.

Menurut Saras, anggaran dan sinkronisasi tim menjadi penyebab program tersebut baru bisa berjalan pada awal Januari 2025.

Terlebih, lanjut dia, pada Maret hingga April, Prabowo Subianto baru ditetapkan sebagai presiden terpilih masa jabatan 2024-2029 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Anggarannya baru ada untuk tahun depan jadi sesederhana untuk makan bergizi gratis ini dibutuhkan upaya yang sangat besar. Lalu perlu adanya tim sinkronisasi itu tugasnya mereka kemarin itu,” ungkapnya di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (28/10/2024).

Saras menambahkan, dengan demikain Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diajukan pemerintah untuk 2025 harus diubah, menyusul dengan adanya susunan kabinet baru dari pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Dengan kabinet yang baru harus ada adaptasi yang dilakukan perubahan yang dilakukan dari APBN yang kemarin diajukan untuk tahun 2025. Jadi itu sebabnya sangat teknis untuk makan bergizi gratis,” pungkasnya,

Lebih lanjut, Saras juga mengungkapkan pihaknya masih banyak melakukan uji coba dan sosialiasi terkait program MBG, karena kurang lebih menbutuhkan 48 ribu dapur di seluruh Indonesia.

Kemudian, lanjut Saras, harus dilihat dulu dari anggaran yang kemungkinan di tahun pertama tidak bisa mencapai target 82,9 juta penerima.

“Kita sudah menyampaikan itu kemarin selama masa kampanye bahwa tidak langsung 82 juta penerima itu akan menerima di tahun pertama, kita harus memastikan anggaranya bisa ditingkatkan terus untuk kedepannya,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan mulai menjalankan program andalannya ‘Makan Bergizi Gratis’ mulai awal Januari 2025 mendatang.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menekankan bahwa meskipun mulai berjalan pada tahun mendatang, tetapi hingga saat ini pemerintah masih menggodok skema yang tepat.

Hal ini disampaikannya usai melaksanakan Retreat Kabinet Merah Putih bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

“Ya Insyallah, Insyallah doakan januari sudah bisa jalan tetapi karena keterbatasan fiskal belum bisa semuanya, jadi kita akan konsentrasi dulu ke daerah-daerah yang sangat membutuhkan,” ujarnya kepada wartawan.