Bisnis.com, JAKARTA - Satuan Tugas (Satgas) BAKTI Kominfo melaporkan keberhasilan dalam memberi rekomendasi penyelesaian masalah terkait pembangunan infrastruktur base tranceiver station (BTS) 4G dan hot backup satellite (HBS), seiring akan berakhirnya masa jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Budi Arie Setiadi.

Pada program BTS 4G, Ketua Satgas BAKTI Sarwoto Atmosutarno menyampaikan bahwa Satgas telah mengawal penyelesaian total proyek 5.618 BTS 4G bernilai capex Rp12,045 triliun dan opex sebesar Rp144,878 miliar per bulan.

Per 18 Oktober 2024, dari target pembangunan 5.618 lokasi BTS 4G (sejumlah 628 BTS di antaranya yang berada dalam keadaan kahar terus diselesaikan), BAKTI telah berhasil menyelesaikan 5.321 lokasi on-air. Sejumlah 297 lokasi lainnya dalam tahap pembangunan karena terkendala masalah kahar keamanan di wilayah Papua.

Untuk program HBS, sesuai dengan pertimbangan dan usulan dari manajemen BAKTI, Satgas merekomendasikan pengakhiran kontrak HBS dengan pengembalian 100% dan nilai cost of money sebesar Rp3,5 triliun.

“Kami telah menyelesaikan tugas kami dengan paripurna, terutama menyangkut dua isu besar di BAKTI Kominfo, yaitu BTS 4G dan HBS," ujar Sarwoto melalui siaran pers, Jumat (18/10/2024).

Untuk BTS 4G, Satgas memberi beberapa rekomendasi tentang keberlanjutan kontrak capex maupun kontrak operasional dan pemeliharaan, serta rekomendasi solusi atas penyelesaian daerah kahar keamanan dan geografis.

Sementara itu, untuk satelit HBS, Satgas merekomendasikan pengakhiran kontrak karena peluncuran satelit utama SATRIA 1 telah berjalan sesuai skenario dan anggarannya direalokasikan untuk penyediaan remote terminal ground segment SATRIA 1 sehingga tidak membebani APBN rupiah murni.

Selain itu, dalam masa-masa akhir pendampingan oleh Satgas, BAKTI baru-baru ini juga meraih penghargaan Best Transition Leader dalam ajang “GCG Awards 2024” yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan CNBC Indonesia. Ini menunjukkan perubahan signifikan yang dilakukan BAKTI dalam tata kelola dan praktik good corporate governance.

Menkominfo Budi Arie mengapresiasi Satgas BAKTI Kominfo yang telah menyelesaikan tugas dengan sukses. Menurutnya, berkat pendampingan dan kerja keras dari Satgas, BAKTI dapat melakukan efisiensi anggaran dan penerimaan negara meningkat signifikan.

"Saya berharap bahwa format satgas ini dapat dipakai sebagai model atau acuan pembelajaran untuk debottleneck dan penyelesaian proyek-proyek di pemerintahan dan lembaga yang memerlukan koordinasi lintas lembaga dalam rangka minimalisasi risiko sekaligus mendapatkan solusi yang mengedepankan good governance,” kata Budi Arie.

Direktur Utama BAKTI Fadhilah Mathar menambahkan bahwa asistensi Satgas BAKTI membuat proyek BTS 4G berhasil dilanjutkan dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 2023.

“Kami merasa sangat dibantu oleh rekomendasi-rekomendasi Satgas BAKTI yang beranggotakan unsur-unsur yang kompeten dalam bidangnya masing-masing di pemerintahan," kata Fadhilah.

Satgas BAKTI Kominfo dibentuk melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 472 Tahun 2023, tanggal 12 Oktober 2023. Satuan tugas ini dibentuk dalam rangka percepatan penyelesaian dan optimalisasi program penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan informasi di BAKTI Kominfo.

Dalam pertimbangan Menkominfo, diperlukan koordinasi, sinkronisasi, dan rekomendasi untuk menyelesaikan berbagai kendala yang
bersifat strategis maupun operasional di bidang hukum dan kebijakan operasional, dalam rangka percepatan penyelesaian dan optimalisasi program infrastruktur telekomunikasi dan informasi.

Satgas dengan nama lengkap 'Satuan Tugas Percepatan Penyelesaian dan Optimalisasi Program Penyediaan Infrastruktur Telekomunikasi dan Informasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika' ini bertugas untuk menyelesaikan kendala yang ada, melanjutkan, dan menyelesaikan program-program dengan tepat waktu.

Bisnis.com, JAKARTA - Satuan Tugas (Satgas) BAKTI Kominfo menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika RI (Menkominfo) Budi Arie Setiadi.

Satgas yang diketuai oleh Sarwoto Atmosutarno ini menyampaikan keberhasilan untuk memberi rekomendasi penyelesaian masalah, terutama terkait pembangunan infrastruktur base tranceiver station (BTS) 4G dan hot backup satellite (HBS).

Pada program BTS 4G, Satgas telah mengawal penyelesaian total proyek 5.618 BTS 4G bernilai capex Rp12,045 triliun dan opex sebesar Rp144,878 miliar per bulan. Per 18 Oktober 2024, dari target pembangunan 5.618 lokasi BTS 4G (628 BTS di antaranya yang berada dalam keadaan kahar terus diselesaikan) BAKTI telah berhasil menyelesaikan 5.321 lokasi on-air.

Sejumlah 297 lokasi lainnya dalam tahap pembangunan karena terkendala masalah kahar keamanan di wilayah Papua. Adapun untuk program HBS, sesuai dengan pertimbangan dan usulan dari manajemen BAKTI, Satgas merekomendasikan pengakhiran kontrak HBS dengan pengembalian 100% dan nilai cost of money sebesar Rp3,5 triliun.

Dalam masa-masa akhir pendampingan oleh Satgas, BAKTI baru-baru ini juga meraih penghargaan Best Transition Leader dalam ajang “GCG Awards 2024” yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan CNBC Indonesia. Ini menunjukkan perubahan signifikan yang dilakukan BAKTI dalam tata kelola dan praktik good corporate governance.

“Kami telah menyelesaikan tugas kami dengan paripurna, terutama menyangkut dua isu besar di BAKTI Kominfo, yaitu BTS 4G dan HBS. Untuk BTS 4G kami memberi beberapa rekomendasi tentang keberlanjutan kontrak capex maupun kontrak operasional dan pemeliharaan," ujar Sarwoto dalam siaran pers, Jumat (18/10/2024).

Satgas, sambungnya, juga rekomendasi solusi atas penyelesaian daerah kahar keamanan dan geografis. Untuk satelit HBS, Satgas merekomendasikan untuk mengakhiri kontrak karena peluncuran satelit utama SATRIA 1 telah berjalan sesuai skenario dan anggarannya direalokasikan untuk penyediaan remote 2 terminal ground segment SATRIA 1. Tujuannya adalah agar tidak membebani APBN rupiah murni.

Sementara itu, Menkominfo Budi menyampaikan bahwa penyelesaian program BTS 4G menjadi salah satu tugas yang diamanahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepadanya.

Menurutnya, capaian ini merupakan hasil nyata kepemimpinan Presiden Jokowi untuk memastikan keberhasilan pembangunan infrastruktur di Tanah Air.

"Oleh karenanya saya menyampaikan apresiasi kepada Satgas BAKTI Kominfo yang telah menyelesaikan tugas dengan sukses. Kepercayaan yang saya berikan kepada Satgas terbukti menghasilkan keberhasilan dan kemanfaatan untuk masyarakat. Efisiensi anggaran dan peningkatan penerimaan negara yang signifikan diperoleh BAKTI, juga antara lain berkat pendampingan dan kerja keras dari Satgas,” jelasnya.

Budi berharap bahwa format satgas ini dapat dipakai sebagai model atau acuan pembelajaran untuk debottleneck dan penyelesaian proyek-proyek di pemerintahan dan lembaga yang memerlukan koordinasi lintas-lembaga dalam rangka minimalisasi risiko sekaligus mendapatkan solusi yang mengedepankan good governance.

Direktur Utama BAKTI Fadhilah Mathar ikut memuji kinerja Satgas Bakti yang menurutnya sangat membantu lewat sejumlah rekomendasi dari unsur-unsur yang kompeten dalam bidangnya masing-masing di pemerintahan.

"Proyek BTS 4G berhasil dilanjutkan dan puncaknya diresmikan oleh Presiden Joko Widodo akhir tahun 2023 lalu, salah satunya juga berkat rekomendasi dari Satgas,” ujarnya.

Dia pun menyampaikan apresiasi kepada Menkominfo dan Wamen Kominfo yang telah dengan cemerlang menginisiasi Satgas BAKTI.

"Juga penghargaan yang sangat tinggi kepada Bapak Ketua dan seluruh anggota Satgas yang mengawal dengan cerdas kelanjutan dan strategi bisnis proyek-proyek infrastruktur BAKTI Kominfo,” imbuhnya.

Adapun, Satgas BAKTI Kominfo dibentuk melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 472 Tahun 2023, pada 12 Oktober 2023. Satuan tugas ini dibentuk dalam rangka percepatan penyelesaian dan optimalisasi program penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan informasi di BAKTI Kominfo.

Dalam pertimbangan Menkominfo, diperlukan koordinasi, sinkronisasi, dan rekomendasi untuk menyelesaikan berbagai kendala yang
bersifat strategis maupun operasional di bidang hukum dan kebijakan operasional, dalam rangka percepatan penyelesaian dan optimalisasi program infrastruktur telekomunikasi dan informasi.

Satgas dengan nama lengkap “Satuan Tugas Percepatan Penyelesaian dan Optimalisasi Program Penyediaan Infrastruktur Telekomunikasi dan Informasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika” ini bertugas untuk menyelesaikan kendala yang ada, melanjutkan, dan menyelesaikan program-program dengan tepat waktu.

Tugas Satgas BAKTI Kominfo

1. Memastikan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informasi yang memfasilitasi penyediaan akses internet di wilayah 3T oleh BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi pembangunan BTS, penyediaan jaringan serat optik Palapa Ring,
penyediaan HBS dan pengoperasian SATRIA-1 untuk diselesaikan dan dioperasikan dengan tepat waktu, tepat program sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Menyelesaikan secara cepat dengan solusi strategis terhadap permasalahan dan hambatan (debottlenecking) di bidang hukum, kebijakan pelaksanaan dan keuangan, serta dilaksanakan dengan proses yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Memberikan arahan kebijakan penyelesaian dan rekomendasi tindakan kepada BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk pelaksanaan kerja dan kerja sama dengan para pihak

4. Memberikan arahan dan rekomendasi strategis kepada BAKTI Kominfo untuk perbaikan model kegiatan dan proses bisnisnya.

Susunan Satgas BAKTI

Pengarah:

• Budi Arie Setiadi, Menteri Komunikasi dan Informatika;
• Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika;

Ketua:

• Sarwoto Atmosutarno, Staf Khusus Menkominfo;

Wakil Ketua:

• Fadhilah Mathar, Direktur Utama BAKTI Kominfo;

Sekretaris:

• Sudarmanto, Plt. Direktur Sumber Daya dan Administrasi, BAKTI Kominfo;

Anggota:

• Danny Januar Ismawan, Direktur Infrastruktur, BAKTI Kominfo;
• Marvels Parsaoran Situmorang, Direktur Pengembangan Pita Lebar, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan dan Pos Informatika, Kominfo;
• Ivan Santoso, Inspektur I, Inspektorat Jenderal Kominfo;
• Hermanto, Direktur Perdata pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Agung RI;
• Arif Wibawa, Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
• Sutrisno, Direktur Investigasi II pada Deputi Bidang Investigasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
• Emin A. Muhaemin, Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Umum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
• Raden Ari Widianto, Direktur Penanganan Permasalahan Hukum, Lembaga Kebijakan Pengadaan

Bisnis.com, JAKARTA - Satuan Tugas (Satgas) BAKTI Kominfo menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika RI (Menkominfo) Budi Arie Setiadi.

Satgas yang diketuai oleh Sarwoto Atmosutarno ini menyampaikan keberhasilan untuk memberi rekomendasi penyelesaian masalah, terutama terkait pembangunan infrastruktur base tranceiver station (BTS) 4G dan hot backup satellite (HBS).

Pada program BTS 4G, Satgas telah mengawal penyelesaian total proyek 5.618 BTS 4G bernilai capex Rp12,045 triliun dan opex sebesar Rp144,878 miliar per bulan. Per 18 Oktober 2024, dari target pembangunan 5.618 lokasi BTS 4G (sejumlah 628 BTS di antaranya yang berada dalam keadaan kahar terus diselesaikan) BAKTI telah berhasil menyelesaikan 5.321 lokasi on-air.

Sejumlah 297 lokasi lainnya dalam tahap pembangunan karena terkendala masalah kahar keamanan di wilayah Papua. Adapun untuk program HBS, sesuai dengan pertimbangan dan usulan dari manajemen BAKTI, Satgas merekomendasikan pengakhiran kontrak HBS dengan pengembalian 100% dan nilai cost of money sebesar Rp3,5 triliun.

Dalam masa-masa akhir pendampingan oleh Satgas, BAKTI baru-baru ini juga meraih penghargaan Best Transition Leader dalam ajang “GCG Awards 2024” yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan CNBC Indonesia. Ini menunjukkan perubahan signifikan yang dilakukan BAKTI dalam tata kelola dan praktik good corporate governance.

“Kami telah menyelesaikan tugas kami dengan paripurna, terutama menyangkut dua isu besar di BAKTI Kominfo, yaitu BTS 4G dan HBS. Untuk BTS 4G kami memberi beberapa rekomendasi tentang keberlanjutan kontrak capex maupun kontrak operasional dan pemeliharaan," ujar Sarwoto dalam siaran pers, Jumat (18/10/2024).

Satgas, sambungnya, juga rekomendasi solusi atas penyelesaian daerah kahar keamanan dan geografis. Untuk satelit HBS, Satgas merekomendasikan untuk mengakhiri kontrak karena peluncuran satelit utama SATRIA 1 telah berjalan sesuai skenario dan anggarannya direalokasikan untuk penyediaan remote 2 terminal ground segment SATRIA 1. Tujuannya adalah agar tidak membebani APBN rupiah murni.

Sementara itu, Menkominfo Budi menyampaikan bahwa penyelesaian program BTS 4G menjadi salah satu tugas yang diamanahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepadanya.

Menurutnya, capaian ini merupakan hasil nyata kepemimpinan Presiden Jokowi untuk memastikan keberhasilan pembangunan infrastruktur di Tanah Air.

"Oleh karenanya saya menyampaikan apresiasi kepada Satgas BAKTI Kominfo yang telah menyelesaikan tugas dengan sukses. Kepercayaan yang saya berikan kepada Satgas terbukti menghasilkan keberhasilan dan kemanfaatan untuk masyarakat. Efisiensi anggaran dan peningkatan penerimaan negara yang signifikan diperoleh BAKTI, juga antara lain berkat pendampingan dan kerja keras dari Satgas,” jelasnya.

Budi berharap bahwa format satgas ini dapat dipakai sebagai model atau acuan pembelajaran untuk debottleneck dan penyelesaian proyek-proyek di pemerintahan dan lembaga yang memerlukan koordinasi lintas-lembaga dalam rangka minimalisasi risiko sekaligus mendapatkan solusi yang mengedepankan good governance.

Direktur Utama BAKTI Fadhilah Mathar ikut memuji kinerja Satgas Bakti yang menurutnya sangat membantu lewat sejumlah rekomendasi dari unsur-unsur yang kompeten dalam bidangnya masing-masing di pemerintahan.

"Proyek BTS 4G berhasil dilanjutkan dan puncaknya diresmikan oleh Presiden Joko Widodo akhir tahun 2023 lalu, salah satunya juga berkat rekomendasi dari Satgas,” ujarnya.

Dia pun menyampaikan apresiasi kepada Menkominfo dan Wamen Kominfo yang telah dengan cemerlang menginisiasi Satgas BAKTI.

"Juga penghargaan yang sangat tinggi kepada Bapak Ketua dan seluruh anggota Satgas yang mengawal dengan cerdas kelanjutan dan strategi bisnis proyek-proyek infrastruktur BAKTI Kominfo,” imbuhnya.

Adapun, Satgas BAKTI Kominfo dibentuk melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 472 Tahun 2023, pada 12 Oktober 2023. Satuan tugas ini dibentuk dalam rangka percepatan penyelesaian dan optimalisasi program penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan informasi di BAKTI Kominfo.

Dalam pertimbangan Menkominfo, diperlukan koordinasi, sinkronisasi, dan rekomendasi untuk menyelesaikan berbagai kendala yang
bersifat strategis maupun operasional di bidang hukum dan kebijakan operasional, dalam rangka percepatan penyelesaian dan optimalisasi program infrastruktur telekomunikasi dan informasi.

Satgas dengan nama lengkap “Satuan Tugas Percepatan Penyelesaian dan Optimalisasi Program Penyediaan Infrastruktur Telekomunikasi dan Informasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika” ini bertugas untuk menyelesaikan kendala yang ada, melanjutkan, dan menyelesaikan program-program dengan tepat waktu.

Tugas Satgas BAKTI Kominfo

1. Memastikan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informasi yang memfasilitasi penyediaan akses internet di wilayah 3T oleh BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi pembangunan BTS, penyediaan jaringan serat optik Palapa Ring,
penyediaan HBS dan pengoperasian SATRIA-1 untuk diselesaikan dan dioperasikan dengan tepat waktu, tepat program sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Menyelesaikan secara cepat dengan solusi strategis terhadap permasalahan dan hambatan (debottlenecking) di bidang hukum, kebijakan pelaksanaan dan keuangan, serta dilaksanakan dengan proses yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Memberikan arahan kebijakan penyelesaian dan rekomendasi tindakan kepada BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk pelaksanaan kerja dan kerja sama dengan para pihak

4. Memberikan arahan dan rekomendasi strategis kepada BAKTI Kominfo untuk perbaikan model kegiatan dan proses bisnisnya.

Susunan Satgas BAKTI

Pengarah:

• Budi Arie Setiadi, Menteri Komunikasi dan Informatika;
• Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika;

Ketua:

• Sarwoto Atmosutarno, Staf Khusus Menkominfo;

Wakil Ketua:

• Fadhilah Mathar, Direktur Utama BAKTI Kominfo;

Sekretaris:

• Sudarmanto, Plt. Direktur Sumber Daya dan Administrasi, BAKTI Kominfo;

Anggota:

• Danny Januar Ismawan, Direktur Infrastruktur, BAKTI Kominfo;
• Marvels Parsaoran Situmorang, Direktur Pengembangan Pita Lebar, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan dan Pos Informatika, Kominfo;
• Ivan Santoso, Inspektur I, Inspektorat Jenderal Kominfo;
• Hermanto, Direktur Perdata pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Agung RI;
• Arif Wibawa, Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
• Sutrisno, Direktur Investigasi II pada Deputi Bidang Investigasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
• Emin A. Muhaemin, Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Umum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
• Raden Ari Widianto, Direktur Penanganan Permasalahan Hukum, Lembaga Kebijakan Pengadaan

Bisnis.com, JAKARTA - PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) menyiapkan 55 Base Transceiver Station (BTS) teknologi mutakhir 5G dan 4G di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Termasuk, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan wilayah pendukung lainnya.

Dengan kehadiran infrastruktur terdepan tersebut, Telkomsel mencatatkan lonjakan trafik data hingga 650% dengan total payload per harinya rerata mencapai 37.4 Terabyte.

Peningkatan trafik ini dipicu oleh makin tingginya aktivitas digital dari para pekerja, masyarakat, dan pengunjung yang beraktivitas di IKN.

Direktur Network Telkomsel Indra Mardiatna mengatakan optimalisasi jaringan broadband yang dilakukan perusahaan menjamin kenyamanan akses komunikasi serta mendukung transformasi digital di berbagai sektor di IKN yang ditargetkan memiliki kapabilitas smart city.

"Langkah ini selaras dengan visi dan misi Telkomsel menghadirkan layanan terdepan yang memberdayakan masyarakat, mendukung pemerintah dalam pemerataan pembangunan dan penyediaan infrastruktur sebagai penggerak ekonomi RI secara berkelanjutan," kata Indra via siaran pers, Rabu (14/8/2024).

Lebih dari itu, sambungnya, Telkomsel memastikan konektivitas bagi para pelanggan yang akan memasuki wilayah IKN dengan mengoptimalkan jaringan di dua kota penyangga, yakni Balikpapan dan Samarinda.

Upaya tersebut mencakup 10 area khusus, seperti bandara, pusat perbelanjaan, penginapan, dan jalan utama yang menghubungkan kedua kota dengan IKN.

Untuk mendukung kelancaran komunikasi dan memberikan pengalaman digital yang optimal, perusahaan menyiapkan sejumlah produk dan layanan digital dengan menghadirkan pusat layanan pelanggan di area kedatangan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan dan GraPARI Nusantara yang terletak di Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) IKN.

Titik layanan pelanggan tersebut menyediakan berbagai layanan mulai dari pembelian paket data, pembelian voucher fisik, isi ulang pulsa, pembelian SIM card prabayar dan eSIM, penggantian kartu hilang atau rusak, upgrade kartu uSIM 4G/LTE.

Kemudian, pendaftaran baru pelanggan Telkomsel Halo (pascabayar), pembelian modem Orbit dan layanan IndiHome, penukaran Telkomsel Poin, aktivasi jaringan 5G, hingga kebutuhan produk dan layanan Telkomsel lainnya yang dirancang untuk memberikan kemudahan akses bagi seluruh pelanggan dalam memenuhi beragam kebutuhan komunikasinya.

"Semua inisiatif, mulai dari kesiapan jaringan broadband terdepan hingga berbagai produk dan layanan inovatif, kami berharap dapat memberikan pengalaman komunikasi yang lancar dan efisien dalam memenuhi kebutuhan digital seluruh pelanggan di IKN, sekaligus menunjukkan kesiapan IKN sebagai pusat pemerintahan masa depan untuk mewujudkan Nusantara Baru Indonesia Maju," kata Indra.

Bisnis.com, PENAJAM PASER UTARA – Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) memastikan infrastruktur telekomunikasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga Kalimantan Timur (Kaltim) secara keseluruhan telah siap untuk digunakan.

Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Bakti Kominfo) Fadhilah Mathar menyebut pihaknya menyiapkan Akses Internet di 261 lokasi di Kaltim serta 54 menara pemancar atau base transceiver station (BTS) 4G.

Akses Internet merupakan salah satu program Bakti dalam menghadirkan internet berbasis satelit ke daerah rural atau terpencil yang sulit dijangkau serat optik. Seluruh infrastruktur tersebut telah siap mendukung layanan data menjelang HUT RI.

“Per Agustus 2024, sejumlah akumulasi 261 lokasi akses internet dan 54 BTS 4G sudah on air di Provinsi Kaltim,” katanya dalam siaran pers, dikutip Minggu (11/8/2024).

Fadhilah memaparkan, Program Akses Internet Bakti Kominfo secara nasional telah melayani total 18.712 lokasi di seluruh Indonesia. Sebanyak 4.078 di antaranya telah dilayani Satria-1 yang memiliki kapasitas 150 gigabyte per second (gbps) untuk konektivitas internet lebih luas dan cepat.

Sampai dengan akhir 2024, sambungnya, Bakti berencana untuk menyelesaikan pemasangan akses internet yang terhubung dengan Satria-1 hingga 20.000 lokasi di akhir tahun ini.

Adapun khusus di sekitar daerah IKN, Bakti secara khusus telah mengoperasikan layanan Bakti Akses Internet VSat dari Satria-1 pada 15 titik lokasi.

Sebanyak 15 titik lokasi itu sudah dilengkapi dengan Remote Terminal Ground Segment (RTGS) atau alat penangkap sinyal Satelit Satria, per awal Agustus 2024.

RTGS yang disiapkan di 15 titik lokasi publik di sekitar kawasan IKN itu diharapkan bisa memenuhi kebutuhan pendidikan dan layanan publik di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

Kepala Divisi Satelit dan Akses Internet Bakti Kominfo, Harris Sangidun menyebut pihaknya hanya memakan waktu sekitar satu minggu untuk menyelesaikan seluruh pemasangan RTGS Satria-1 sampai dengan on air di 15 titik lokasi sekitar kawasan IKN.

"Seperti di lokasi ini, hanya prosesnya sekitar seminggu untuk membangun 15 lokasi ini," ungkap Harris saat ditemui di salah satu lokasi VSat Bakti di SMP Negeri 6 Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu (10/8/2024).

Harris menyebut Bakti akan memprioritaskan sistem monitoring layanan internet di yang difasilitasi dengan 15 VSat Satria-1 itu. Dengan menggunakan Network Management System (NMS), Bakti akan secara real time mendeteksi apabila ada gangguan.

Harris memaparkan bahwa Bakti tidak hanya membangun RTGS di sekolah, namun juga di sejumlah fasilitas publik seperti puskesmas dan kantor desa. Pemasangan infrastruktur itu sesuai dengan permintaan kebutuhan sebagaimana dipetakan oleh kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah.

"Untuk IKN ini, kami sedang memberikan experience lebih dengan memberikan kapasitas yang lebih besar. Karena situasinya sambil menyambut 17 Agustus nanti pasti akan banyak digunakan saat acara mulai berlangsung. Karena nanti pasti traffic-nya naik," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga menyebut infrastruktur telekomunikasi yang disiapkan itu merupakan bagian dari infrastruktur dasar yang bersifat wajib.

Selain penyiapan infrastruktur telekomunikasi oleh Bakti Kominfo, BUMN dan pemerintah turut menyiapkan infrastruktur dasar air hingga pasokan gas.

"Justru itu basic infrastructure yang disiapkan pemerintah, ya. Listrik oleh PLN dan Kementerian ESDM, lalau internet oleh Kominfo dan Telkom, kemudian air oleh Kementerian PUPR, gas oleh Pertamina. Itu harus siap. Untuk basic infrastructure sesuai amanat undang-undang," jelasnya di Istana Negara, IKN Nusantara.

JAKARTA, investor.id - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan KH Ma’ruf Amin, melalui BLU Bakti, dipastikan tidak akan menuntaskan pembangunan semua perangkat penguat sinyal pada menara telelkomunikasi (base stransceiver station/BTS) 4G di desa area tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) yang menjadi program 2020-2024.

Hingga akhir 2024, hanya 5.618 BTS 4G yang akan bisa dibangun dari total 9.113 unit yang dibutuhkan. Karena itu, masih tersisa 3.495 BTS yang mesti diteruskan pemerintahan berikutnya. Kondisi geografis, anggaran, dan korupsi, menjadi masalah utama yang mengganjalnya.

Dengan data itu, pencapaian total pembangunan BTS 4G di area 3T di Tanah Air pun diproyeksikan akan mencapai 79.723 unit atau 95,8% pada akhir 2024 dari total target 83.218 unit pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Peta Jalan Digital Indonesia tahun 2020-2024. Sementara itu, hingga akhir 2023, pencapaian pembangunannya telah mencapai 79.093 unit BTS 4G atau 95,04% dari total target RPJM.

Sesuai RPJM tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), melalui Badan Layanan Umum Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BLU Bakti), bersama operator telekomunikasi, punya tugas membangun jaringan BTS 4G/LTE pada 12.548 desa. Sebanyak 9.113 BTS di wilayah 3T menjadi tugas Bakti untuk membangunnya dan 3.435 BTS sisanya dibangun oleh operator telekomunikasi karena sudah masuk wilayah yang ekonomis.

RPJM Peta Jalan Digital Indonesia tahun 2020-2024 disusun pada 2019-2020, pada  periode kedua masa pemerintahan Presiden Jokowi dan ketika mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menjabat.

Kebijakan tersebut dibuat karena tekad pemerintah minimal satu desa di Tanah Air punya satu menara BTS 4G/LTE dengan kemampuan internet bagus, atau totalnya mencapai  83.218 BTS di desa area 3T dan non-3T. Walaupun jumlah desa saat ini telah berkembang menjadi sekitar 83.971, sebaran BTS sudah mempertimbangkan jangkauan wilayah yang terbaik.   

Data yang pada ada waktu itu pun menyebutkan, hingga akhir 2020, sebanyak 70.670 BTS 4G sudah dibangun atau 84,92% dari desa yang dipetakan. Karena itu, terdapat sisa 12.548 unit BTS dan desa yang perlu (15,08%) dibangun, dan dijadikan program RPJM Peta Jalan Digital Indonesia 2021-2024. Jumlah BTS yang belum dibangun tersebut pun ditugaskan kepada Bakti 9.113 unit untuk di wilayah 3T dan 3.435 unit menjadi tugas operator telekomunikasi.

Selain proyek BTS pemerintah, empat operator seluler, yakni Telkomsel, Indosat, XL Axiata, dan Smartfren punya total 719.596 BTS guna melayani pelanggannya hingga kuartal I-2024. Jumlahnya meningkat 69.605 unit BTS (10,71%) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya masih 649.991 unit BTS.

Pembangunan BTS 4G untuk internet yang berkualitas dan merata di seluruh penjuru Tanah Air penting dilakukan. Sebab, akses internet yang bagus dan merata akan menjadi penopang utama dalam transformasi digital di Tanah Air dan menjadi sarana guna mencapai proyeksi pertumbuhan ekonomi digital mencapai US$ 210-360 miliar pada 2030, menurut Google.  

Pakar telekomunikasi Institut Teknologi Bandung M Ridwan Effendi berpendapat, kasus korupsi yang menjerat mantan Menkominfo Johnny G Plate dan Dirut Bakti Anang Ahmad Latief serta daerah rawan keamanan menjadi dua faktor utama penyebab terjadinya keterlambatan pembangunan BTS 4G di area 3T dan tak bisa mencapai target awal.

“Tentu, (sisa BTS 4G yang belum dibangun)  tetap menjadi target pemerintah berikutnya agar terjadi keadilan dan pemerataan transformasi digital. (Internet merata di Tanah Air) akan membuat peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, akses menjadi lebih mudah, dan tentu akan meningkatkan kesejahteraan dan berkeadilan,” ungkap Ridwan kepada Investor Daily, Jumat (9/8/2024).

Wilayah Sulit

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi Badan Usaha Bakti Yulis Widyo Marfiah mengatakan, data hingga pertengahan Juli 2024, terdapat sekitar 630 BTS 4G di daerah 3T yang belum selesai dikerjakan. Area ini banyak dalam kondisi tidak terduga dan punya tantangan untuk menghadirkan infrastruktur BTS 4G.

"Mudah-mudahan, kita, Bakti harapkan bisa selesaikan (630 BTS) akhir 2024 terkait dengan kondisi tadi,” ungkap Yulis di Kantor Kemenkominfo, Jakarta.

Dia menjelaskan, penyelesaian pembangunan BTS 4G di daerah 3T tersebut dibagi dalam beberapa tahap. Tahap pertama, 148 lokasi yang diharapkan dapat segera dbangun dan diselesaikan, kedua, sebanyak 220 lokasi, ketiga, 180 lokasi, dan, tahap terakhir, mencakup 82 lokasi.

Menurut Yulis, tantangan utama dalam penyelesaian pengerjaan infrastruktur itu karena kondisi keamanan dan geografis di daerah timur Indonesia yang sangat menantang, khususnya di pulau Papua.

Karena itu, Bakti telah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memastikan keamanan dan kelancaran pembangunan BTS di daerah-daerah tersebut.

Masalah Anggaran

Selanjutnya, keterbatasan anggaran menjadi alasan lain yang pada akhirnya Bakti  memutuskan tidak akan mampu menuntaskan total 9.113 unit BTS 4G di area 3T sesuai kebutuhan dan RPJM. Bakti pun hanya akan menuntaskan 5.618 BTS 4G atau 61,65% hingga akhir tahun 2024, dan sebanyak 630 unit di antaranya dibangun tahun ini.

Terkini, untuk anggaran 2024 saja, pada September 2023, Kemenkominfo telah ditolak meminta pagu tahun anggaran (TA) 2024 ditambah Rp 5,24 triliun menjadi Rp 20,08 triliun dari yang sudah disetujui oleh Komisi I dan Badan Anggaran (Banggar) DPR senilai Rp 14,84 triliun. Sebagian besar anggaran yang diusulkan untuk penyediaan, operasional, dan maintenance infrastruktur TIK, termasuk BTS 4G.

“Mohon dukungan Komisi I DPR RI terkait usulan anggaran dimaksud. Besar harapan kami agar Pemilu 2024 dapat berjalan lancar, aman, dan damai, serta prioritas-prioritas nasional lainnya yang perlu didukung oleh Kemenkominfo dapat mencapai hasil yang optimal,” kata Menkominfo Budi Arie Setiadi, dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI  untuk Penyesuaian RKA Kemenkominfo RI TA 2024 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.

Masalah Korupsi

Terakhir, pembangunan BTS 4G di area 3T sempat terganggu oleh kasus korupsi yang melibatkan mantan Menkominfo Johnny G Plate dan mantan Dirut Bakti Anang Ahmad Latief.

Johnny G Plate pun sudah divonis 15 tahun, denda Rp 1 miliar, dan uang pengganti Rp 15,5 miliar pada November 2023. Begitu juga, Anang Latief divonis 18 tahun, denda Rp 1 miliar, dan diminta uang pengganti Rp 5 miliar.

Dalam laporan 2022, Kemenkominfo sempat menyebut bahwa Bakti telah membangun BTS 4G di 5.410 desa wilayah 3T pada 2020-2022. Namun, audit BPKP, atas permintaan Kejaksaan Agung (Kejakgung), menyimpulkan, baru terdapat 985 BTS 4G di area 3T yang telah dibangun dan bisa melayani masyakarat pada 2020-Maret 2023.

Kerugian negara pun ditaksir Rp 8,1 triliun, sehingga memidanakan Johnny G Plate dan Anang Latief. Kasus korupsi ini sempat menghentikan proyek BTS 4G di area 3T karena menjadi alat bukti sepanjang akhir 2022 hingga menjelang akhir 2023. Proyek baru bisa dilanjutkan menjelang akhir 2023 pada era Menkominfo Budi Arie Setiadi.

"Karena itu, layanan sinyal dari site BTS yang telah tercatat menjadi aset Bakti agar bisa dinyalakan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara optimal,” ujar Budi Arie pada Desember 2023.

Editor: Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara kepada eks Tenaga Ahli mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Walbertus Natalius Wisang.

Walbertus dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum memberi keterangan tidak benar dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Walbertus Natalius Wisang oleh karena itu dengan pidana penjara selama tiga tahun,” kata Ketua Majelis Hakim Dennie Arsan Fatrika dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (5/8/2024).

Walbertus Natalius Wisang dinilai telah melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain pidana badan, dia juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp 200 juga subsidair 3 bulan kurungan.

Atas putusan ini, eks Walbertus menerima putusan majelis hakim, sedangkan jaksa penuntut umum menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut.

Dalam perkara ini, Walbertus dinilai sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, atau menghalangi/merintangi secara langsung atau tidak langsung terkait penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Walbertus ditangkap tim Kejagung di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Selasa (19/9/2023) sore setelah menjadi saksi dalam sidang kasus korupsi menara BTS 4G ini.

JAKARTA, KOMPAS.com – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman lima tahun penjara kepada eks Kepala Divisi Lastmile dan Backhaul Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Muhammad Feriandi Mirza.

Feriandi Mirza dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum turut serta dalam dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 yang dikelola Bakti Kemenkominfo.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Feriandi Mirza oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun,” kata Ketua Majelis Hakim Dennie Arsan Fatrika dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (5/8/2024).

Feriandi Mirza dinilai telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain pidana badan, Feriandi Mirza juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp 1 miliar subsidair empat bulan kurungan serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 300 juta.

“Terhadap uang sejumlah Rp 300.000.000 yang telah dilakukan penyitaan secara sah maka diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti terhadap terdakwa,” kata hakim Dennie.

Atas putusan ini, Feriando Mirza dan jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menyatakan pikir-pikir. Kedua pihak diberikan kesempatan tujuh hari untuk menyatakan sikap atas putusan tersebut.

Dalam perkara ini, Feriandi Mirza didakwa turut sera telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 8,32 triliun.

Feriandi disebut berperan melakukan aksi kongkalikong bersama dengan terdakwa eks Direktur Utama (Dirut) Bakti Kemenkominfo Anang Achmad Latif untuk mengkondisikan perencanaan guna memenangkan penyedia tertentu dalam proyek pengadaan menara BTS 4G ini.

Dalam kasus ini, Kejagung telah membawa belasan orang menjadi terdakwa dan diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Mereka adalah eks Dirut Bakti Kominfo, Anang Achmad Latif; eks Menkominfo Johnny G Plate; eks Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galubang Menak.

Kemudian, eks Tenaga Ahli Human Development (Hudev) Universitas Indonesia Tahun 2020, Yohan Suryanto; eks Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali; dan eks Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan.

Berikutnya, eks Kepala Hudev UI, Moh. Amar Khoerul Umam; Direktur Utama (Dirut) PT Basis Utama Prima, Muhammad Yusrizki dan Direktur Multimedia Berdikari Sejahtera, Windi Purnama

Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Achsanul Qosasi dan seorang swasta bernama Sadikin Rusli juga terjerat kasus ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat telekomunikasi menilai investasi PT Indosat Tbk. (ISAT) pada jaringan 2G kurang menarik jika dibandingkan dengan 4G dan 5G, mengingat sejumlah negara telah memadamkan jaringan tersebut dan masyarakat telah beralih ke komunikasi data.

Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional Mastel Sigit Puspito Wigati Jarot mengatakan bahwa investasi BTS terhadap layanan jaringan 2G dinilai bukan pilihan yang dianjurkan.

“Di masa negara-negara transisi ke 5G, dan cukup banyak yangswitchofflayanan 2G atau 3G seperti sekarang, maka investasi baru ke 2G mungkin bukan pilihan yangpreferable,” kata Sigit kepadaBisnis, Rabu (31/7/2024).

Bahkan, jika ditinjau dari sisi keamanan, Sigit menyebut bahwa jaringan 2G memiliki sengkarut permasalahan. “Secara teknologi [2G] sudah juga tertinggal, alasan keamanan juga banyak masalah, beban buat core network juga mungkin bakal meningkat,” jelasnya.

Untuk itu, Sigit mengimbau agar operator seluler memperbaiki cakupan layanan 4G jika dirasa belum sanggup beralih ke layanan 4G. Namun, beda halnya jika operator hanya merelokasi BTS 2G ke tempat lain.

“Kalau investasi baru, lebih baik 4G atau 5G. Tetapi kalau relokasi kan lain ceritanya,” ujarnya.

Seperti diketahui, emiten telekomunikasi PT Indosat Tbk. (ISAT) atau Indosat Ooredoo Hutchison masih mempertahankan BTS 2G sepanjang enam bulan pertama 2024.

Tercatat, BTS 2G yang dikelola Indosat mencapai 52.149 BTS 2G pada Juni 2024 atau naik 6,7% secara tahunan (year-on-year/yoy) dari 48.860 BTS 2G. Dengan demikian, BTS 2G Indosat bertambah 3.289 unit pada semester I/2024.

Sementara itu, BTS 4G yang dikelola Indosat terpantau naik dua digit sebesar 13% yoy dari 166.536 unit menjadi 188.218 unit. Peningkatan BTS juga terjadi pada jaringan 5G yang naik 14,4% yoy dari 90 BTS menjadi 103 BTS. Secara keseluruhan, Indosat mengalami peningkatan BTS dari 215.486 unit pada Juni 2023 menjadi 240.470 unit pada Juni 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara kepada Direktur PT Sansaine Exindo, Jemy Sutjiawan.

Jemy dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terlibat korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jemy Sutijawan dengan pidana penjara selama 3 tahun,” kata Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2024).

Jemy dinilai telah terbukti melanggar Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Selain pidana badan, Direktur PT Sansaine Exindo itu juga dihukum membayar denda sebesar Rp 500 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan.

Dalam perkara ini, Jemy Sutjiawan dinilai turut serta terlibat dalam dugaan korupsi proyek BTS 4G yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 8,03 triliun.

Jemy adalah owner atau pengendali PT Fiber Home yang ingin dimenangkan untuk menggarap proyek BTS 4G di paket 1 dan 2.

Ia bertemu dengan eks Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan. Keduanya merupakan kepanjangan tangan dari eks Direktur Utama (Dirut) Bakti, Anang Achmad Latif.

Pertemuan Jemy dengan Galumbang dan Irwan bertujuan supaya Fiberhome ikut melaksanakan pekerjaan BTS 4G Tahun 2021. Sebab, PT Sansaine Exindo nantinya menjadi subkontrak dari PT Fiberhome.

Jemy disebut memberikan commitment fee sebesar USD 2.500.000 kepada Irwan Hermawan melalui Windi Purnama untuk pekerjaan paket 1 dan 2 BTS 4G tahun 2021 yang dilaksanakan PT Sansaine Exindo.

Selain itu, ia juga disebut telah membiayai sebagian pembayaran hotel tim Kominfo selama melakukan perjalanan dinas luar negeri ke Barcelona, Spanyol, sebesar Rp 452.500.000.

Singkatnya, selaku owner atau pengendali PT Fiber Home, Jemy diduga dimenangkan untuk menggarap proyek BTS 4G di paket 1 dan 2 meskipun tidak memenuhi syarat.

Dalam perkara ini, ada sembilan pihak dan korporasi yang turut menikmati uang proyek yang berasal dari anggaran negara tersebut.

Eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate disebut telah menerima Rp 17.848.308.000. Kemudian, Anang Achmad Latif mendapatkan Rp 5.000.000.000.

Selanjutnya, Irwan Hermawan mendapatkan Rp 119.000.000.000. Lalu, Tenaga Ahli Hudev Universitas Indonesia Tahun 2020 Yohan Suryanto menerima Rp 453.608.400.

Kemudian, Windi Purnama yang merupakan orang kepercayaan Irwan Hermawan mendapatkan Rp 500.000.000.

Lalu, Direktur Utama PT Basis Utama Prima (BUP), Muhammad Yusrizki menerima Rp 50.000.000.000 dan 2.500.000 dollar AS.

Selanjutnya, Konsorsium FiberHome PT Telkominfra PT Multi Trans Data (PT MTD) untuk Paket 1 dan 2 sebesar Rp 2.940.870.824.490.

Kemudian, Konsorsium Lintasarta Huawei SEI untuk paket 3 sebesar Rp 1.584.914.620.955.

Terakhir, Konsorsium IBS dan ZTE Paket 4 dan 5 sebesar Rp 3.504.518.715.600.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) mengungkapkan aksi vandalisme dan gangguan kelompok kriminal bersenjata (KKB) selama ini berdampak kepada lambatnya penggelaran jaringan internet bagi masyarakat yang berada di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T) di wilayah Papua.

Bakti lantas mengambil langkah dengan merelokasi titik layanan agar masyarakat dapat memperoleh akses internet secepatnya.

Plt Direktur Sumber Daya dan Administrasi Bakti Kemenkominfo Tri Haryanto mengatakan sejauh ini kerugian yang terbesar akibat dari vandalisme /gangguan kelompok bersenjata terhadap infrastruktur dan tim yang membangun jaringan 4G di daerah Papua adalah waktu penggelaran (time to value) yang molor.

“Seharusnya masyarakat papua dapat segera menerima manfaat dari layanan telekomunikasi namun karena adanya vandalisme menjadi tertunda,” kata Tri kepada Bisnis, Kamis (25/7/2024).

Tri menambahkan menghadapi kekerasan tersebut, Bakti bekerja sama dengan TNI untuk melakukan pengamanan selama penggelaran jaringan internet. Kemudian, untuk daerah yang sudah sangat sulit untuk dibangun, Bakti memutuskan untuk merelokasi. Bakti tak ingin, baik karyawan maupun mitra, terancam jiwanya dalam upaya pembangunan ini.

“Relokasi dilakukan mengingat upaya untuk meneruskan pembangunan sudah mentok. Umumnya relokasi ini disebabkan oleh situasi keamanan, dan juga geografis, yang sudah tidak dapat dikompromikan lagi,” kata Tri.

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) memutuskan untuk merelokasi Base Transceiver Station (BTS) di wilayah kahar, imbas tidak adanya jaminan keselamatan para pekerja.

Direktur Utama Bakti Fadhilah Mathar mengatakan bahwa membangun BTS memerlukan biaya yang tidak sedikit, terutama di wilayah kahar yang penuh dengan risiko keselamatan pekerja.

“Dengan berat hati kami memohon maaf karena berencana untuk merelokasi BTS di wilayah kahar karena tidak ada jaminan keselamatan. Dari 623 BTS di wilayah kahar, 140 BTS sudah selesai terbangun,” kata Fadhilah dalam keterangan tertulis, Kamis (18/7/2024).

Fadhilah menjelaskan bahwa membangun BTS berbeda dengan akses internet. Untuk membangun BTS, lanjut dia, memerlukan lahan.

Di sisi lain, Fadhilah menerangkan bahwa akses internet tidak memerlukan lahan, melainkan membutuhkan konfirmasi wilayah yang dibangun tidak ada akses internet, tidak ada fixed broadband, dan harus dialiri listrik.

Lebih lanjut, Fadhilah meminta dukungan pemerintah daerah untuk membantu Bakti dalam pengajuan lokasi pembangunan yang valid. Meski adanya relokasi, Fadhilah meminta agar semua kantor utama harus terpasang aliran listrik.

Apalagi, tahun ini BAKTI akan membangun 20.000 titik akses internet di layanan publik menggunakan RTGS (Remote Terminal Ground Segment) SATRIA-1. Adanya RTGS ini dapat mewujudkan digitalisasi dalam memberikan pelayanan publik yang efisien dan efektif.

Sementara itu, Bakti juga telah menggandeng pemerintah daerah (pemda) dari 30 kabupaten di Indonesia dalam penandatanganan dokumen pinjam pakai lahan BTS Bakti yang belum terselesaikan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Feraldy Abraham Harahap menilai banyaknya pertemuan dan kesepakatan antara Direktur Utama PT Sansaine Exindo Jemy Sutjiawan dengan pihak BAKTI Kominfo yang tidak wajar menyebabkan proyek BTS 4G tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Ia menjelaskan pada rencana awal proyek BTS 4G terdapat pembangunan 4.200 menara yang harus selesai pada 31 Maret 2022, sedangkan dalam audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) realisasinya hanya 958 menara pada target waktu tersebut.

"Padahal, anggaran tahun 2021 untuk penyediaan menara tersebut sudah cair 100 persen sehingga mengakibatkan kerugian negara," kata JPU dalam sidang tanggapan terhadap nota pembelaan terdakwa (replik) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Dengan pertimbangan tersebut, penuntut umum pun akan tetap pada tuntutan yang telah dilayangkan kepada Jemy, beserta dengan berbagai hal yang meringankan dan memberatkan. JPU membeberkan, pertemuan tidak wajar dimaksud, diantaranya, yakni pertemuan Jemy dengan mantan Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menak Simanjuntak dan mantan Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan untuk memenangkan PT Fiberhome Technologies Indonesia dalam lelang, yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilik teknologi.

Kemudian, sambung dia, Jemy juga sudah beberapa kali mengikuti kunjungan dengan mantan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo Anang Acmad Latif dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerard Plate terkait proyek BTS 4G di beberapa daerah, antara lain Kupang, Bali, dan Labuan Bajo.

Selain itu, Jemy juga mengikuti rapat dengan PT Fiberhome Technologies terkait proyek BTS 4G, baik sebelum menjadi subkontraktor dan setelah menjadi subkontraktor serta rapat di Bali dengan seluruh konsorsium BTS 4G yang mencapai kesimpulan bahwa proyek BTS 4G tetap dilanjutkan walau mengalami banyak masalah dalam proses pelaksanaannya. JPU menambahkan, Jemy turut melakukan pertemuan tidak resmi dengan para pemangku kepentingan pengadaan proyek BTS 4G dengan bermain golf.

"Berbagai pertemuan dan kesepakatan tersebut yang tidak sebagaimana mestinya menjadi fultoit (sempurna) dengan peran terdakwa sebagai subkontraktor pengadaan BTS 4G," ucap dia.

Sebelumnya, Jemy dituntut pidana selama empat tahun penjara terkait dengan kasus korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung program BAKTI Kominfo. Jemy dinilai secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Selain pidana penjara, Dirut PT Sansaine Exindo itu juga dituntut hukuman denda sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan. Dalam kasus tersebut, Jemy didakwa memperkaya diri, orang lain, atau korporasi atau menyalahgunakan wewenang dalam kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G pada BAKTI Kominfo dalam kurun waktu 2020 hingga 2022 sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp8,03 triliun.

Perbuatan korupsi dilakukan bersama dengan pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam Proyek Penyediaan Infrastruktur BTS 4G dan Infrastruktur Pendukung pada BAKTI Kominfo Elvanno Hatorangan, mantan Direktur Utama BAKTI Kominfo dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Anang Achmad Latif, serta mantan Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan.

Selain itu, bersama-sama pula dengan mantan Menkominfo Johnny Gerard Plate, mantan Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menak Simanjuntak, Tenaga Ahli (Konsultan) BAKTI Kominfo Yohan Suryanto, Direktur PT Basis Utama Prima Muhammad Yusrizki Muliawan, Account Director PT Huawei Tech Investment Mukti Ali, serta Kepala Divisi Lastmile/Backhaul BAKTI Kominfo Muhammad Feriandi Mirza.