Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatakan ada 37 pasangan calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Angka ini menurun dari verifikasi sebelumnya yakni 44.

"Jadi mengalami penurunan di tujuh wilayah," kata Anggota KPU August Mellaz saat konferensi pers di KPU, Jakarta, Senin (23/9) dikutip dari Antara.

August mengatakan paslon tunggal tetap diberikan kesempatan menyampaikan visi misi dalam debat. Paslon juga akan mengundi nomor urut mereka.

"Tidak serta merta kolom suaranya akan nomor satu karena calon tunggal," katanya.

Mayoritas calon tunggal berada pada pilkada tingkat kabupaten. Ada satu provinsi dengan calon tunggal yakni Dominggus Mandacan-Mohamad Lakotani pada Pilkada Papua Barat.

Berikut daftar calon tunggal dalam pilkada:

Provinsi

1. Papua Barat - Dominggus Mandacan-Mohamad Lakotani

Kabupaten

1. Aceh, Aceh Utara - Ismail A Jalil-Tarmizi
2. Aceh, Aceh Tamiang - Armia Pahmi-Ismail
3. Sumatera Utara, Asahan - Taufik Zainal Abidin-Rianto
4. Sumatera Utara, Labuhanbatu Utara - Hendri Yanto Sitorus-Samsul Tanjung
5. Sumatera Utara, Pakpak Bharat - Franc Bernhard Tumanggor-Mutsyuhito Solin
6. Sumatera Utara, Serdang Bedagai - Darma Wijaya-Adlin Umar Yusri Tambunan
7. Sumatera Utara, Nias Utara - Amizaro Waruwu-Yusman Zega
8. Sumatera Utara, Dharmasraya - Annisa Suci-Ramadhani Leliarni
9. Sumatera Selatan, Empat Lawang - Joncik Muhammad-Arifai
10. Jambi, Batanghari - Muhammad Fadhil Arief-Bakhtiar
11. Sumatera Selatan, Ogan Ilir - Panca Wijaya Akbar-H. Ardani
12. Bengkulu, Bengkulu Utara - Arie Septia Adinata-Sumarno
13. Lampung, Lampung Barat - Parosil Mabsus-Mad Hasnurin
14. Lampung, Tulang Bawang Barat - Novriwan Jaya-Nadirsya
15. Kepulauan Bangka Belitung, Bangka - H. Mulkan-Ramadian
16. Kepulauan Bangka Belitung, Bangka Selatan - Riza Herdavid-Debby Vita Dewi
17. Kepulauan Riau, Bintan - Roby Kurniawan-Deby Maryanti
18. Jawa Barat, Ciamis - Herdiat Sunarya-Yana Diana Putra
19. Jawa Tengah, Banyumas - Sadewo Tri Lastiono-Dwi Asih Lintarti
20. Jawa Tengah, Sukoharjo - Etik Suryani-Eko Sapto Purnomo
21. Jawa Tengah, Brebes - Paramitha Widya Kusuma-Wurja
22. Jawa Timur, Trenggalek - Mochamad Nur Arifin-Syah Muhamad Nata Negara
23. Jawa Timur, Ngawi - Ony Anwar Harsono-Dwi Rianto Jatmiko
24. Jawa Timur, Gresik - Fandi Akhmad Yani-Asluchul Alif
25. Kalimantan Barat, Bengkayang - Sebastianus Darwis-Syamsul Rizal
26. Kalimantan Selatan, Tanah Bumbu - Andi Rudi Latif-Bahsanuddin
27. Kalimantan Selatan, Balangan - Abdul Hadi-Akhmad Fauzi
28. Kalimantan Utara, Malinau - Wempi W. Mawa-Jakaria
29. Sulawesi Selatan, Maros - A. S. Chaidir Syam-Muetazim
30. Sulawesi Tenggara, Muna Barat - La Ode Darwin-Ali Basa
31. Sulawesi Barat, Pasangkayu - Yaumil Ambo Djiwa-Herny

Kota

1. Kepulauan Bangka Belitung, Kota Pangkal Pinang - Maulan Aklil-Masagus M Hakim
2. Jawa Timur, Kota Pasuruan - Adi Wibowo-Mokhamad Nawawi
3. Jawa Timur, Kota Surabaya - Eri Cahyadi-Armuji
4. Kalimantan Timur, Kota Samarinda - Andi Harun-Saefuddin Zuhri
5. Kalimantan Utara, Kota Tarakan - Khairul-Ibnu Saud.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengajar hukum pemiluhan umum (pemilu) Universitas Indonesia Titi Anggraini menilai bahwa jumlah calon tunggal yang mengikuti Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024 akan tetap banyak. Konsolidasi elit partai menjadi salah satu faktornya.

Titi menjelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menyampaikan terjadi penurunan jumlah wilayah dengan kandidat atau calon tunggal, yakni dari 41 menjadi 38 daerah. Namun, Titi tidak meyakini bahwa penurunan akan terus berlanjut.

"Dari 41 daerah tersebut, lebih banyak daerah yang tetap bercalon tunggal daripada yang bertambah akibat rekomendasi pencalonan yang sudah solid di tingkat elite partai," ujar Titi, dilansir dari Antara pada Senin (16/9/2024).

Dia mengatakan bahwa kemungkinan hanya enam daerah lagi yang tidak akan menggelar Pilkada dengan calon tunggal. Artinya, bisa tersisa 35 daerah dengan calon tunggal yang akan melawan kotak kosong.

Menurut Titi, perpanjangan pendaftaran dan penghapusan syarat persetujuan partai koalisi yang lama turut mempengaruhi jumlah calon tunggal di sejumlah daerah.

Keputusan memperpanjang pendaftaran tersebut tercantum dalam surat nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024 yang diterbitkan pada 11 September 2024.

Sebelumnya, KPU mencatat ada 41 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah atau calon tunggal pada Pilkada 2024 berdasarkan data per Rabu (4/9/2024) pukul 23.59 WIB.

Kemudian, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengungkapkan bahwa terjadi penurunan daerah dengan calon tunggal di Pilkada 2024 saat meninjau simulasi pencoblosan di Gedung Serbaguna Pemerintah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Minggu (15/9).

"Setelah pendaftaran perpanjangan penerimaan berkas kembali yang kemarin kami lakukan, adalah satu provinsi dan 37 kabupaten/kota. Kepastiannya nanti dilakukan update [pembaharuan] pada saat penetapan pasangan calon," kata Afifuddin, dilansir dari Antara.

MAROS, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memperkirakan jumlah pilkada dengan calon tunggal akan berkurang setelah penetapan kandidat pada 22 September 2024. Hal ini disampaikan Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin di Maros, Sulawesi Selatan, Minggu (15/9/2024).

"Ada lagi yang memberikan berkas kembali karena situasi perpanjangan, (karena sebelumnya) ada yang tidak diterima, ada yang kemudian masih berproses di Bawaslu," kata Afifuddin.

Awalnya, KPU mencatat 43 daerah yang hanya menerima berkas dari satu bakal pasangan calon kepala daerah.

Namun, hingga saat ini, KPU menyatakan ada 37 kabupaten/kota dan satu provinsi yang berpotensi memiliki pasangan calon tunggal, setelah masa pendaftaran diperpanjang.

Meski jumlahnya masih banyak, secara persentase angkanya mengalami penurunan dibandingkan pilkada sebelumnya.

Afifuddin juga menjelaskan, beberapa daerah berpotensi mendapatkan tambahan pasangan calon.

Daerah-daerah tersebut antara lain Manokwari, Lampung Timur, Lahat, Tapanuli Tengah, dan Dharmasraya.

Namun, keputusan final mengenai apakah calon-calon yang mendaftar di masa perpanjangan memenuhi syarat pencalonan akan diumumkan pada 22 September 2024.

"Kita pastikan nanti 22 September saat penetapan (pasangan calon)," tutup Afifuddin.

Di luar itu, KPU RI meminta jajarannya di daerah untuk menggelar simulasi pemungutan suara bagi pilkada calon tunggal melawan kotak kosong.

Simulasi ini dianggap penting untuk mempersiapkan penyelenggara pemilu di daerah, khususnya dalam menghadapi pilkada dengan calon tunggal.

“Nanti kita akan bebankan ke teman-teman provinsi, terutama kalau memang waktu dan kesempatannya ada nanti kita dorong juga untuk melakukan simulasi,” kata Afif.

“Biasanya sih di level provinsi yang kita mintakan melakukan simulasi di level daerah,” ucapnya.

Afifuddin menambahkan bahwa simulasi ini krusial agar jajaran KPU di daerah lebih siap dalam mengantisipasi pilkada dengan calon tunggal versus kotak kosong.

Simulasi ini juga diharapkan dapat menjadi media sosialisasi untuk pemilih yang mungkin belum memahami mekanisme pemungutan dan penghitungan suara dalam pilkada kotak kosong.

Selain itu, simulasi ini juga dapat menjadi medium sosialisasi untuk para pemilih yang boleh jadi tak seluruhnya paham mengenai pilkada kotak kosong dan bagaimana mekanisme pemungutan dan penghitungan suaranya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membuka kembali pendaftaran kepala daerah di 41 daerah yang masih memiliki calon tunggal. Keputusan ini tertuang dalam surat nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024 yang diterbitkan pada 11 September 2024.

Ketua KPU RI Afifuddin mengonfirmasi pembukaan pendaftaran kembali tersebut pada Kamis (12/9/2024). Pembukaan ini berlaku sejak surat diterbitkan, namun batas waktu pendaftaran belum dijelaskan secara rinci oleh Afifuddin.

Pembukaan pendaftaran kembali dilakukan karena banyak pendaftar di 41 daerah tersebut yang belum diterima, baik karena berbagai alasan administrasi maupun sengketa di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Yang sudah mengajukan tidak diterima, termasuk yang mengajukan sengketa di Bawaslu," ujar Afifuddin.

Surat pengumuman menyebutkan bahwa pendaftaran kembali dibuka di daerah yang hingga berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran calon kepala daerah hanya terdapat satu pasangan calon yang mendaftar.

Hal ini berdasarkan Pasal 54C Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Ketentuan Pasal 135 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 10/2024 menyebutkan bahwa pada masa perpanjangan pendaftaran, partai politik dan gabungan partai politik dapat mendaftarkan kembali pasangan calonnya dengan komposisi yang berbeda, sepanjang partai politik atau gabungan partai politik yang belum mendaftarkan pasangan calonnya tidak memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana diatur oleh undang-undang.

Dalam pengumuman tersebut juga disebutkan bahwa bagi partai politik peserta pemilu dan gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon pada masa perpanjangan pendaftaran, tetapi sebelumnya telah mengusulkan pasangan berbeda, harus melengkapi dokumen pendaftaran dengan surat pemberitahuan pendaftaran.

”Surat pemberitahuan pendaftaran sebagaimana dimaksud, ditandatangani di atas meterai dan disampaikan kepada pasangan calon dan partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya telah mendaftarkan pasangan calonnya selama masa pendaftaran 27-29 Agustus 2024,” tulis surat tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 41 daerah yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 hanya memiliki satu pasangan calon (paslon) atau calon tunggal. Artinya, para paslon itu akan melawan kotak kosong pada Pilkada 2024.

Komisioner KPU August Mellaz mengatakan, jumlah daerah dengan calon tunggal itu telah mengalami penurunan setelah dibuka masa perpanjangan pendaftaran pada 2-4 September 2024. Sebelumnya, ada 43 daerah yang memiliki calon tunggal dalam batas waktu tahapan masa pendaftaran normal pada 29 Agustus 2024.

"Kalau pilkada dengan pasangan calon tunggal itu kan sesuatu yang diniscayakan, tetapi bahwa kebijakan kita juga berusaha untuk memperkecil kan. Nah tapi faktanya memang sampai dengan tanggal 4 September tahun 2024 pukul 23.59, peta daerahnya ya memang baru ada penambahan dua daerah, di Pohuwato dan di Sitaro ya," kata dia di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (6/9/2024).

Menurut dia, KPU tetap akan melanjutkan tahapan Pilkada 2024 sesuai jadwal meski di 41 daerah itu memiliki calon tunggal. Tahapan selanjutnya yang dimaksud seperti verifikasi administrasi dan pemeriksaan kesehatan kepada bakal paslon. Apabila memenuhi syarat, bakal paslon di 41 daerah itu akan ditetapkan sebagai pasangan calon pada 22 September 2024, untuk melawan kotak kosong.

Berdasarkan informasi resmi dari KPU, daerah yang memiliki satu bakal paslon per Kamis (5/9/2024) berjumlah 41 daerah, yang terdiri satu provinsi, 35 kabupaten, dan lima kota. Artinya, di 41 daerah itu, para paslon yang maju akan melawan kotak kosong di Pilkada 2024.

Mellaz mengatakan, pihaknya juga telah menerapakan sejumlah skenario yang akan dilakukan apabila nantinya kotak kosong menang di Pilkada 2024. Salah satu opsi yang diajukan KPU adalah melakukan pilkada pada 2025, alih-alih menunggu pilkada serentak pada 2029.

Menurut dia, opsi itu telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. KPU juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi II DPR.

"Tanggal 10 (September) nanti akan dijadwalkan rapat dengar pendapat untuk membahas terkait dengan bagaimana kalau daerah-daerah tersebut kemudian kotak kosongnya yang menang. Nah, itu nanti akan dibicarakan opsi-opsi kebijakannya," kata dia.

Mellaz menjelaskan, berdasarkan regulasi yang ada, daerah yang dimenangkan olek kotak kosong seharusnya akan dipimpin oleh penjabat (pj) kepala daerah hingga pilkada serentak berikutnya. Sementara pilkada serentak berikutnya baru akan dilakukan pada 2029.

Di sisi lain, pj memiliki keterbatasan dalam membuat kebijakan. Ketika pj itu harus memimpin daerah selama lima tahun, dikhawatirkan pembangunan di daerah tersebut tidak berjalan maksimal.

"Makanya opsi itu yang kemudian muncul jadi diskursus dominan kan, wacana dominan (pilkada) di tahun 2025," kata Mellaz.

Menurut dia, KPU juga telah memperhitungkan waktu untuk melaksanakan pilkada apabila mesti dilakukan pada 2025. Ia menilai, setidaknya dibutuhkan waktu persiapan selama sembilan bulan untuk melaksanakan pilkada. Artinya, ketika harus dilakukan pada 2025, pilkada kemungkinan baru bisa dilaksanakan pada akhir tahun.

"Itu opsi ya, tapi nanti tetap bergantungan dari rapat dengar pendapat kami, dengan penyelenggara pemilu dengan Komisi II (DPR) dan pemerintah," ujar Mellaz.

Mellaz mengakui, opsi pelaksanaan pilkada pada 2025 itu akan membawa konsekuensi pada masa jabatan kepala daerah. Pasalnya, pilkada serentak selanjutnya akan tetap diadakan pada 2029.

"Nah nanti itu bagian yang kita bicarakan juga. Yang jelas kan gini posisi masa jabatan dari seorang kepala pemerintahan itu kan sudah definitif lima tahun, semenjak kapan, itu kan sudah jelas. Nanti akan membawa konsekuensi seperti apa kan, akan dibicarakan," kata Mellaz.

Bayu Adji P

Bisnis.com, JAKARTA — Kalahnya calon tunggal saat melawan kotak kosong dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) telah diatur dalam undang-undang. Apabila itu terjadi, Pilkada diulang pada tahun berikutnya.

Pengajar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) Titi Anggraini menjelaskan bahwa Pasal 54D Undang-Undang (UU) Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau UU Pilkada mengatur hal tersebut.

"Artinya, kalau calon tunggal kalah pada tahun 2024, pilkada berikutnya pada tahun 2025," kata Titi dalam diskusi daring yang diselenggarakan The Constitutional Democracy Initiative (CONSID), dilansir dari Antara pada Senin (2/9/2024).

Titi menjelaskan bahwa Pasal 54D ayat (1) UU Pilkada mengatur calon tunggal dinyatakan menang jika mendapatkan lebih dari 50% suara. Kemudian, Pasal 54D ayat (2) mengatur bahwa calon tunggal yang kalah boleh mencalonkan lagi dalam pemilihan berikutnya.

Lebih lanjut, dalam Pasal 54D ayat (3) UU Pilkada tertulis bahwa pemilihan berikutnya tersebut diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.

"Kenapa kemudian ada kata-kata jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan? Ini tidak lepas dari praktik bahwa sebelumnya kita melakukan penataan jadwal pilkada sebelum menuju pilkada serentak nasional," ujar Titi yang juga
Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Pilkada serentak sebelumnya berlangsung pada 2015, 2017, 2018, dan 2020. Menurut Titi, penataan itu telah tuntas karena akan berlangsungnya Pilkada serentak secara nasional pada 2024, setelah itu Pilkada akan berlangsung secara reguler setiap 5 tahun.

Sementara itu, Pasal 54D ayat (4) UU Pilkada menegaskan bahwa jika belum ada pasangan calon terpilih, pemerintah menugaskan penjabat untuk memimpin daerah tersebut.

Oleh karena itu, Titi menilai bahwa dalam batas penalaran yang wajar , apabila calon tunggal kalah dalam Pilkada 2024, maka pemilihan diulang pada tahun berikutnya alias 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai DemokratAgus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai, pemilihan kepala daerah (pilkada) sebaiknya diikuti lebih dari satu pasang calon atau tanpa kotak kosong.

AHY beralasan, perlu ada kompetisi pada pilkada agar kandidat yang memenangkan pilkada adalah yang paling dikehendaki oleh rakyat.

“Kalau boleh memilih, bagusnya memang adalah kompetisi, kalau saya pribadi. Adalah kompetisi yang sehat. A lawan B. Koalisi A lawan koalisi B, atau dua kandidat atau tiga kandidat, atau berapapun yang memang dikehendaki rakyat,” kata AHY di Kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024), dikutip dari YouTube Partai Demokrat.

AHY pun menegaskan, pada prinsipnya, pemilik kuasa dalam demokrasi dan politik adalah rakyat. Namun, ia mengingatkan bahwa ada mekanisme yang harus ditempuh agar seseorang dapat mengikuti pilkada.

AHY mencontohkan, ada ambang batas pencalonan kepala daerah, yakni harus mendapatkan dukungan minimal 20 persen kursi DPRD yang membuka peluang adanya kotak kosong pada pilkada.

“Mungkin seseorang dianggap punya kapasitas dan punya kepantasan untuk menjadi kandidat. Tapi realitasnya, ia tidak didukung oleh partai-partai politik yang cukup memenuhi threshold atau tidak bisa mencukupi persyaratan, tidak bisa memenuhi persyaratan, maju sebagai calon independen. Akhirnya terjadi kotak kosong,” kata AHY.

Potensi pilkada diikuti oleh calon tunggal melawan kotak kosong terbuka di sejumlah daerah, termasuk Jakarta.

Peluang pilkada dengan kotak kosong pada Pilkada Jakarta terbuka seiring dengan wacana pembentukan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

KIM Plus merupakan koalisi partai politik yang beranggotakan anggota KIM ditambah partai politik di luar anggota KIM.

Apabila KIM Plus terwujud, Pilkada Jakarta dapat diikuti oleh satu pasang calon gubernur dan wakil gubernur saja.

Sebab, tidak ada partai politik yang dapat mengusung calon tanpa berkoalisi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti mengusulkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar meneliti perihal fenomena meningkatnya pasangan calon (paslon) tunggal pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Pasalnya, Ray Rangkuti mengatakan, potensi peningkatan calon tunggal pada Pilkada 2024 terjadi karena rekayasa atau bukan alami.

Dia pun mencontohkan bahwa ada sosok potensial dengan elektabilitas tinggi tetapi tidak diusung oleh partai politik (Parpol) sebagai bakal calon kepala daerah. Tetapi, parpol malah berkumpul mengusung sosok yang elektabilitasnya tidak sampai 10 persen.

“Ada calon yang 10 persen kok bisa parpol ramai-ramai ke situ (mendukung). Sedangkan yang paling tinggi ada sampai 40 persen (elektabilitas). Ada apa, apa yang dijanjikan kok partai berkumpul di situ,” ujar Ray dalam diskusi dengan tema “Kotak Kosog Merajalela, Kaum Oligarki Pestapora”, dikutip dari kanal YouTube Vinus Forum, Jumat (9/8/2024).

Menurut dia, Bawaslu seharusnya bisa menyelidiki guna memastikan tidak ada praktik jual beli kursi dalam proses pencalonan kepala daerah tersebut.

“Saya mengusulkan (ke bawaslu) calon tunggal di daerah yang kelihatan by rekayasa itu perlu diseldiki kenapa. Bawaslu punya tugas untuk memastikan tidak ada praktik jual beli kursi di dalam pencalonan,” kata Ray.

Meskipun, Ray mengatakan bahwa kemungkinan Bawaslu akan sulit masuk apabila tidak terkait dengan politik uang. Pasalnya, dugaan munculnya calon tunggal lebih karena rekayasa politik.

Lebih lanjut, Ray mengatakan, fenomena peningkatan paslon tunggal melawan kotak kosong pada Pilkada 2024 merupakan konsekuensi dari strategi pemenangan partai politik.

“Tren Pilkada 2024, kotak kosong versus calon tunggal disebabkan faktor rekayasa bukan alami. Bagian strategi pemenangan, memborong parpol mendukung satu kandidat sehingga kandidat ini dipastikan menang,” ujarnya.

Dia pun mengatakan, strategi memenangkan pilkada dengan paslon tunggal melawan kotak kosong memang paling ampuh. Sebab, sejarah mencatat bahwa paslon tunggal tersebut pasti menang.

“Setelah diteliti, 98 persen calon tunggal lawan kotak kosong pasti menang. Kejadian yang meleset cuma satu di Makassar (pemilihan wali kota di Makassar tahun 2018). Jadi, hampir dipastikan calon tunggal lawan kotak kosong pasti menang dan kemenangannya di atas 60 persen. Makanya menggiurkan,” kata Ray.

Sebelumnya, Visi Nusantara Maju (Vinus) Indonesia mencatat fenomena peningkatan paslon tunggal pada Pilkada sejak 2015 hingga kemungkinan 2024.

Berdasarkan pemaparan Vinus Indonesia, pada Pilkada 2015, ada tiga pasangan calon (paslon) tunggal. Lalu, pada 2017, ada sembilan paslon tunggal.

Kemudian, pada Pilkada 2018, ada 13 paslon tunggal. Hingga pada Pilkada 2024, diperkirakan bakal ada 25 paslon tunggal.

JAKARTA, KOMPAS.com - Fenomena calon tunggal melawan kotak kosong semakin meningkat dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015 sampai 2024.

Hal itu terungkap dari data yang dimiliki Visi Nusantara Maju (Vinus) Indonesia. Pada Pilkada 2015, ada tiga pasangan calon (paslon) tunggal. Lalu, pada 2017, ada sembilan paslon tunggal.

Kemudian, pada Pilkada 2018, ada 13 paslon tunggal. Hingga pada Pilkada 2024, diperkirakan bakal ada 25 paslon tunggal.

“Artinya, paslon tunggal terus meningkat dari pilkada ke pilkada,” kata pendiri Vinus Indonesia Yusfitriadi dalam diskusi dengan tema “Kotak Kosog Merajalela, Kaum Oligarki Pestapora”, dikutip dari kanal YouTube Vinus Forum, Jumat (9/8/2024).

Dia pun berpandangan bahwa munculnya fenomena paslon tunggal tersebut lebih karena ada paksaan, bukan karena natural atau tidak ada calon yang mungkin diusung oleh partai politik (parpol).

"Indikasi pemaksanaanya, memaksa parpol untuk bergabung dengan kekuatan besar, agar tidak mendorong figur walau figur itu secara elektabilitas mumpuni. Ini merusak tatanan demokrasi. Sama dengan set back demokrasi 20 tahun ke belakang,” ujarnya.

Yusfitriadi mengatakan, indikasi pemaksaan adanya satu paslon tersebut terlihat pada Pilkada di Sumatera Utara (Sumut) dan kemungkinan bisa terjadi di Jawa Barat dan Jakarta.

Oleh karena itu, dia berpandangan bahwa demokrasi dirusak bukan dari luar. Melainkan, dirusak dari dalam oleh parpol.

“Ketika itu terjadi, demokrasi bukan dirusak dari luar, tetapi oleh parpol dan kekuasaan yang tidak bertanggung jawab pada kemajuan demokrasi,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPRR) Rendi NS Umboh. Menurut dia, fenomena kotak kosong yang meningkat sebagai bentuk degradasi demokrasi.

Meskipun, dia menyebut, tidak salah dengan adanya satu paslon dalam Pilkada karena diatur dalam undang-undang. Tetapi, kemmunculannya juga diatur harus natural.

Rendi lantas menyinggung soal kongkalikong parpol di balik kemunculan satu paslon yang tidak natural dalam Pilkada 2024. Dengan tujuan, kontestasi pada 2029.

“Pilkada serentak 2024 menentukan hasil Pemilu 2029. Pengalaman yang ada, ternyata menggerakan struktur birokrasi di tingkat provinsi, kabupate/kota itu sangat mujarab menenangkan pemilu,” ujar Rendi.

“Untuk memenangkan Pemilu 2029, kepentingan saat ini adalah kepala daerahnya dimenangkan. Oleh karena itu, sekarang parpol memetakan daerah-daerah mana, berbagi saja asal tetap solid. Sehingga, kami berpikir kemungkinan kotak kosong naik secara signifikan,” katanya lagi.

Demokrasi tidak langsung

Sementara itu, Direktur Monitoring Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jojo Rohi mengkhawatirkan sistem demokrasi langsung berubah menjadi demokrasi tidak langsung dengan munculnya banyak calon tunggal.

“Kalau kita prediksikan calon tunggal dari pemilu ke pemilu makin naik jumlahnya, maka arah politik demokrasi langsung kita itu kayaknya bisa menemukan arugmentasi atau momentum untuk bisa mengabaikan demokrasi langsung,” kata Jojo Rohi.

Artinya, menurut Jojo Rohi, kepala daerah akan dipilih oleh DPRD tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Sebab, pemerintah bisa berpikir banyak calon tunggal yang muncul sehingga untuk menghemat ongkos politik maka pemilihan akan dikembalikan ke DPRD.

Dia lantas menyinggung soal peran pemilih untuk mengkritisi kemunculan fenomena calon tunggal pada Pilkada 2024.

Untuk informasi, pemungutan suara Pilkada 2024 akan diselenggarakan pada 27 November 2024 untuk 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota se-Indonesia (minus DI Yogyakarta dan 6 kota/kabupaten di DKI Jakarta).

Kemudian, pendaftaran calon kepala daerah dibuka pada 27 Agustus 2024 dan penetapan pasangan calon dilakukan per 22 September 2024.

Masa kampanye Pilkada 2024 berlangsung selama 60 hari, terhitung sejak 25 September sampai 23 November 2024. Lalu, masa tenang akan berlangsung pada 24-26 November 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic dan International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan bahwa skema kotak kosong tidak menunjukkan demokrasi yang sehat.

Ia mengingatkan, esensi dari penyelenggaran pilkada adalah kompetisi antarkandidat sehingga skenario untuk mewujudkan calon tunggal pada pilkada adalah hal yang kebablasan.

“Menurut saya kalau ada skenario partai untuk mendesain pilkada melawan kotak kosong, saya kira itu sudah kebablasan dan itu tidak menunjukkan semangat untuk membangun demokrasi yang sehat,” kata Arya dalam konferensi pers di Kantor CSIS, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2024).

“Kalau tidak ada kompetisi tentu tidak menunjukkan praktik demokrasi yang baik,” ujar Arya.

Arya pun menilai, skenario kotak kosong pada Pilkada Jakarta dapat dilawan jika partai-partai politik di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM) bersatu.

“Kalau kita lihat di Jakarta sebenarnya potensinya itu head to head, dan head to head itu bisa terjadi kalau PKS, Nasdem, PKB, dan PDI-P bersatu,” kata Arya.

Dalam konteks Pilkada DKI tahun ini, seseorang bisa mengantongi tiket sebagai calon gubernur apabila didukung minimal 22 kursi DPRD.

Menurut dia, peluang untuk mewujudkan koalisi penanding KIM Plus masih terbuka meski ada partai-partai yang memilih gabung ke KIM Plus.

Misalnya, apabila PKS merapat ke KIM Plus, koalisi antara PKB dan Nasdem sudah memenuhi syarat pencalonan, begitu pula dengan koalisi antara PDI-P dengan Nasdem.

"PKB Nasdem itu bisa mencalonkan karena ada 23 kursi. Tapi kalau PKB yang menarik diri, hanya ada Nasdem, itu tidak bisa nyalon. PDI-P kalau bertemu dengan Nasdem dapat 25, bisa nyalon,” kata Arya.

Sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebutkan bahwa ada wacana membentuk KIM Plus di sejumlah daerah, termasuk di Jakarta.

KIM Plus merupakan koalisi partai politik yang beranggotakan anggota KIM ditambah partai politik di luar anggota KIM.

Apabila KIM Plus terwujud, Pilkada Jakarta dapat diikuti oleh satu pasang calon gubernur dan wakil gubernur saja.

Sebab, tidak ada partai politik yang dapat mengusung calon tanpa berkoalisi.

Adapun Dasco menyebutkan bahwa KIM Plus telah sepakat mengusung mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Pilkada Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan, fenomena kotak kosong pada pilkada adalah bagian dari demokrasi karena tidak ada aturan yang melarang keberadaan calon tunggal.

"Kotak kosong itu, tidak ada larangan terhadap kotak kosong itu, dan tidak melanggar ketentuan apapun ya. Itu merupakan bagian dari demokrasi kita, merupakan bagian dari pilkada yang serentak yang sedang kita lakukan," kata Eddy di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Eddy pun berpandangan, kotak kosong merupakan fenomena baru yang semakin kental pada Pilkada 2024.

Ia pun menilai justru makin banyak kepala daerah yang menargetkan agar pilkada hanya diikuti oleh satu pasangan calon.

"Kita sudah melihat di tahun-tahun sebelumnya itu terjadi. Saya sekarang malah melihat ya di kabupaten/kota banyak calon-calon yang akan maju itu menargetkan untuk bisa mendapatkan kotak kosong," ujar Eddy.

Meski demikian, Eddy membantah anggapan Koalisi Indonesia Maju (KIM) membuat skenario agar pilkada di beberapa daerah hanya diikuti oleh satu pasangan calon.

Ia mengeklaim, munculnya kotak kosong pada pilkada di beberapa daerah murni disebabkan kesamaan pandangan untuk mengusung calon yang dianggap layak untuk dicalonkan sebagai kepala daerah.

"Kotak kosong itu bisa terjalin ketika semua partai-partai sepakat mengusung pasangan calon yang sama. Ya apakah karena ada ikatan emosional atau karena ada pandangan bahwa ini adalah calon yang terkuat untuk diajukan sehingga mereka semua bergabung sana," kata Eddy.

"Tetapi tidak ada pertimbangan lain di luar itu. Jadi kalau sampai ada teori konspirasi untuk menggagalkan salah satu calon untuk maju di pilgub, ini tidak ada," ujar dia.

Di samping itu, Eddy mengingatkan melawan kotak kosong bukanlah hal yang mudah.

"Jangan lupa lho, yang namanya melawan kotak kosong itu juga enggak gampang. Ada kejadian di mana kotak kosong itu bisa menang pilkada," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebutkan bahwa ada wacana membentuk KIM Plus di sejumlah daerah, termasuk di Jakarta.

KIM Plus merupakan koalisi partai politik yang beranggotakan anggota KIM ditambah partai politik di luar anggota KIM.

Apabila KIM Plus terwujud, Pilkada Jakarta dapat diikuti oleh satu pasang calon gubernur dan wakil gubernur saja.

Sebab, tidak ada partai politik yang dapat mengusung calon tanpa berkoalisi.

Adapun Dasco menyebutkan bahwa KIM Plus telah sepakat mengusung mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Pilkada Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum kepemiluan Universitas Indonesia, Titi Anggraini, memaparkan bahwa jumlah pasangan calon kepala daerah tunggal terus meningkat sejak Pilkada 2015 karena partai politik ingin memastikan kemenangan.

Menurut Titi, hal itu disebabkan persaingan dengan calon kepala daerah usungan partai politik lain untuk memperebutkan suara pemilih dianggap lebih kecil kemungkinan menangnya.

"Partai ingin mengamankan kemenangan sejak awal," kata Titi dalam keterangan video kepada Kompas.com, Selasa (6/8/2024).

Sejak 2015, hanya ada satu pasangan calon tunggal yang keok, yakni Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi pada Pilkada Kota Makassar 2018.

Sisanya, pada Pilkada Serentak 2015, terdapat 3 dari 269 daerah dengan calon tunggal yang semuanya berhasil menang.

Pada 2018, 15 dari 16 pasangan calon tunggal meraup kemenangan. Dua tahun kemudian, 25 pasangan calon tunggal yang berkontestasi melawan kotak kosong menyapu bersih kemenangan.

Titi menegaskan, selain orientasi partai politik yang ingin sedini mungkin mengunci kemenangan, ada banyak hambatan sistemik yang mencegah pilkada diwarnai banyak pasangan calon.

"Ada barrier to entry berupa makin beratnya syarat pencalonan, baik jalur perseorangan maupun partai politik," kata dia.

Ambil contoh, syarat dukungan minimal yang harus diajukan bakal pasangan calon kepala daerah nonpartai meningkat dari 3-6,5 persen ke 6,5-10 persen.

Dukungan berupa syarat KTP warga pendukung itu masih harus diverifikasi secara sensus oleh KPU. Jika terbukti benar dan memenuhi syarat, baru lah pasangan calon tersebut memperoleh tiket resmi untuk mendaftarkan diri ke KPU.

Persyaratan untuk maju pilkada melalui jalur partai politik juga semakin rumit.

Ada ambang batas pencalonan (threshold) yang juga naik, dari 15 persen kursi atau 15 persen suara sah pileg DPRD menjadi 20 persen kursi atau 25 persen suara sah hasil pileg DPRD.

Kerumitan persyaratan ini belum menghitung faktor hegemoni petahana yang dapat begitu menentukan konstelasi politik jelang pilkada.

"Petahana yang sangat kuat, lalu juga didorong oleh mesin politik yang dimiliki, membuat kemudian kecenderungan calon tunggal meningkat," kata Titi.

"Lebih dari 80 persen calon tunggal sejak 2015 sampai 2020 itu adalah petahana," ujar dia.

Jelang pendaftaran pasangan calon kepala daerah pada 27-29 Agustus, konstelasi politik wilayah di Pilkada 2024 dikhawatirkan memunculkan skenario kotak kosong.

Misalnya, kontestasi calon gubernur di Sumatera Utara kemungkinan hanya akan menampilkan menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution, sebagai kandidat yang kadung memborong dukungan dari hampir seluruh partai politik kecuali PDI-P.

Selain itu, di Jawa Timur, Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang menang Pilpres 2024 juga membentuk koalisi gemuk beranggotakan 7 partai politik untuk mengusung pasangan petahana, Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak.

Kans serupa bukan mustahil terjadi di Jakarta Partai Nasdem yang sempat menyatakan akan mengusung eks gubernur Anies Baswedan diisukan tak menutup peluang membatalkan rekomendasi, membuat Anies terancam gagal mengamankan tiket karena koalisi tak memenuhi ambang batas.