Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut langkah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) untuk menyerahkan 10 nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke DPR sudah tepat.

Yusril menyebut bahwa DPR sudah menerima nama-nama calon pimpinan komisi antirasuah yang telah dipilih oleh Panitia Seleksi (Pansel).

Menurutnya, langkah Jokowi sudah benar karena sebelumnya ada perubahan Undang-undang (UU) No.19/2019 berkaitan dengan panjang masa jabatan pimpinan KPK. Setelah diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) tahun lalu, periode masa jabatan pimpinan KPK bertambah dari empat menjadi lima tahun.

"Kemudian dalam penjelasan itu dikatakan bahwa Presiden hanya memiliki kesempatan satu kali ajukan pimpinan KPK, Pak Jokowi kan mau enggak mau jadi dua kali [mengajukan], oleh karena ada perpanjangan [masa jabatan pimpinan KPK]," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Sebagai Menko yang salah satunya mengurus soal hukum, Yusril menilai tindakan Jokowi sudah benar karena menghindari kekosongan kepemimpinan lembaga tersebut. Namun, dia tidak menampik bahwa konsekuensinya Jokowi dalam satu periode pemerintahannya dua kali mengirim nama-nama calon pimpinan KPK.

Padahal, dalam putusan MK No.112/PUU-XX/2022 itu, hakim konstitusi menuturkan bahwa jika menggunakan skema masa jabatan pimpinan KPK lima tahun, maka seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK dilakukan hanya satu kali oleh Presiden dan DPR periode 2019-2024.

"Oleh karena itu beliau sudah menyampaikan dan tetapi konsekuensinya dua kali, seperti yang di situ dalam putusan Mahkamah Konstitusi presiden tidak boleh dua kali, tapi bagaimana karena ada perubahan jadi ada masa transisi ini, kita mesti mencari jalan keluar dan sudah ketemu jalan keluar," paparnya.

Adapun Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK telah menyerahkan masing-masing 10 nama kepada pemerintah untuk diserahkan ke DPR. Penyerahan itu dilakukan masih kepada Presiden Jokowi yang saat itu masih menjabat.

Jokowi sempat mendapatkan kritik dari Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) karena masih menerima nama-nama yang diberikan Pansel KPK.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menjelaskan, Prabowo yang seharusnya berwenang untuk menyerahkan nama-nama calon pimpinan dan dewas KPK 2024-2029 ke DPR.

"Dasar pelarangan ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No.112/PUU-XX/2022 halaman 118 alenia pertama," ujarnya melalui keterangan tertulis, Rabu (2/10/2024).

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menggugat UU No.19/2019 tentang KPK ke MK pada 2023 lalu. Permohonan uji materi itu salah satunya berkaitan dengan masa jabatan pimpinan yang hanya empat tahun. MK lalu mengabulkan gugatan Ghufron dan memperpanjang masa jabatan pimpinan lembaga antirasuan satu tahun.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyerahkan nama-nama calon pimpinan dan dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 ke DPR dalam waktu dekat.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa pertemuan itu terjadi pada Selasa (1/10/2024) pukul 13.00 WIB di Ruang Holding, Base Off Lanud Halim Perdana Kusuma sebelum berangkat untuk kunjungan kerja (kunker) ke Nusa Tenggara Timur (NTT)

Pada kesempatan itu, kata Ari, Pansel menyerahkan dokumen tentang hasil seleksi Capim KPK dan Calon Dewas KPK.

“Terkait nama-nama Capim KPK dan Calon Dewas KPK yang disampaikan Pansel ke Presiden akan diumumkan secara langsung oleh Pansel dalam Konfrensi Pers di Kemensetneg,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Selasa (1/10/2024).

Di sisi lain, Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) dan Calon Dewan Pengawas (Cadewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan bahwa pada pertemuan tersebut para anggota pansel menyerahkan menyerahkan hasil akhir seleksi calon pimpinan dan dewan pengawas KPK.

Dia mengatakan bahwa pengumuman dari daftar nama tersebut kepada publik dalam waktu dekat.

“Pengumumannya dalam Waktu dekat. Secepat-cepatnya. Secepat-cepatnya. Presiden akan meneruskan. Kami menyerahkan dan Presiden akan meneruskan nama-nama itu kepada DPR,” pungkas Yusuf Ateh.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Pansel Capim dan Cadewas KPK, Arief Satria menambahkan bahwa kesepuluh nama calon pimpinan dan dewan pengawas tersebut selanjutkan akan disampaikan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Setelah itu, menurut Arief, sekretariat pansel akan segera mengumumkan daftar nama tersebut kepada publik.

"Alhamdulillah Bapak Presiden akan meneruskan nama-nama tersebut ke DPR. Inshaallah dalam waktu singkat ini, jadi tim sekretariat sedang mempersiapkan untuk menyampaikan daftar nama melalui website seperti biasanya," ujarnya.

Pada pemilihan capim dan cadewas KPK, sejumlah kriteria calon telah ditetapkan dan menjadi bahan pertimbangan mulai dari reputasi hingga kepercayaan publik.

Arief menjelaskan bahwa penetapan aspek penilaian tersebut juga berdasarkan atas masukan dari berbagai kalangan.

Dalam proses seleksi tersebut, Arief mengatakan bahwa pansel juga memeriksa rekam jejak dari para calon serta mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak.

Menurutnya, masukan tersebut didapatkan dari berbagai instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dan kompetensi dalam melihat rekam jejak.

“Kemudian juga dari masyarakat karena unsur masyarakat menjadi salah satu komponen penting dan menjadi bahan pertimbangan kami dalam menentukan keputusan akhir. Jadi saya kira variabel-variabel sangat komprehensif,” tandas Arief.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkritik 20 calon pimpinan (capim) lembaga tersebut yang dipilih oleh Panitia Seleksi (Pansel) karena kurang adanya representasi unsur masyarakat.

Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango menjelaskan bahwa pimpinan KPK seharusnya diisi oleh unsur pemerintah dan masyarakat. Hal itu diamanatkan oleh Undang-undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor, pasal 43 ayat (3).

Nawawi lalu menilai 20 besar capim KPK hasil seleksi penilaian profil yang belum lama ini diumumkan oleh pansel tidak sesuai dengan amanat UU Tipikor itu.

"Saya khawatir jangan-jangan pasal ini belum dibaca oleh pansel. Pasal ini penting untuk komposisi siapa capim nanti yang akan terpilih itu harus ada unsur pemerintah dan masyarakat," ujarnya kepada wartawan, dikutip Senin (16/9/2024).

Pimpinan KPK dari unsur hakim itu mengingatkan pentingnya kehadiran unsur masyarakat dalam pimpinan KPK. Kendati tidak disyaratkan berapa, namun Nawawi mengingatkan agar calon pimpinan KPK tidak didominasi oleh unsur pemerintah.

"Jangan sampai pansel memilih orang-orang pemerintahan semua tanpa ada unsur masyarakat," tuturnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, unsur penegak hukum cukup mendominasi 20 orang capim KPK yang dinyatakan lolos ke seleksi tahap berikutnya. Mereka terdiri dari pejabat petahana KPK, Kepolisian, Kejaksaan Agung (Kejagung) serta Mahkamah Agung (MA).

Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas (Pansel) KPK Muhammad Yusuf Ateh memaparkan, 20 nama calon pimpinan KPK itu disaring dari 40 peserta yang sebelumnya menjalani profile assessment pada 28–29 Agustus. Sebanyak 20 dari 40 peserta seleksi calon dewan pengawas (dewas) juga disaring melalui seleksi tersebut.

Ateh menyebut penilaian dilakukan oleh penyedia jasa eksternal, evaluasi sembilan orang anggota pansel KPK serta masukan dari instansi hingga masyarakat.

"Dari jumlah peserta profil assessment tersebut yang dinyatakan lulus masing-masing untuk calon pimpinan ada 20 orang dan dewan pengawas ada 20 calonnya," katanya pada konferensi pers, Rabu (11/9/2024).

Selanjutnya, peserta yang dinyatakan lulus diwajibkan mengikuti seleksi tahap berikutnya yakni wawancara dan tes kesehatan Jasmani Rohani pada 17 dan 18 September untuk calon pimpinan, sedangkan 19-20 September untuk calon dewas.

Ke depan, para peserta seleksi calon pimpinan maupun dewas KPK nantinya akan disaring hingga 10 orang untuk diserahkan ke Presiden.

Kemudian, 10 orang tersebut akan menjalani seleksi hingga uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR.

Sebelumnya, terdapat 40 nama peserta calon pimpinan KPK yang menjalani tes penilaian profil. Misalnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron hingga mantan Menteri ESDM Sudirman Said. Namun, keduanya masuk ke dalam 20 orang peserta yang juga tidak lolos.

Berikut nama-nama calon pimpinan KPK yang dinyatakan lolos seleksi tahap penilaian profil:

1. Agus Joko Pramono

2. Ahmad Alamsyah Saragih

3. Didik Agung Widjanarko

4. Djoko Poerwanto

5. Fitroh Rohcahyanto

6. Harli Siregar

7. I Nyoman Wara

8. Ibnu Basuki Widodo

9. Ida Budhiati

10. Johan Budi Sapto Pribowo

11. Johanis Tanak

12. Michael Rolandi Cesnanta Brata

13. Muhammad Yusuf

14. Pahala Nainggolan

15. Poengky Indarti

16. Sang Made Mahendrajaya

17. Setyo Budiyanto

18. Sugeng Purnomo

19. Wawan Wardiana

20. Yanuar Nugroho.

JAKARTA, KOMPAS.com - Eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini berstatus ASN Polri, Novel Baswedan meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan putusan provisi (putusan sela) untuk menghentikan sementara proses seleksi calon pimpinan KPK 2024-2029.

Petitum provisi itu menjadi salah satu materi perbaikan Novel dkk pada gugatan uji materi nomor 68/PUU-XXII/2024 tentang UU KPK.

“Sebelum menjatuhkan putusan akhir, kami para pemohon mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sela pada permohonan a quo," ujar kuasa hukum Novel cs, Lakso Anindito, dalam sidang perbaikan permohonan pada Senin (5/8/2024).

"Dengan nenyatakan, menghentikan sementara proses seleksi calon pimpinan KPK periode 2024-2029 dan memperpanjang masa jabatan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK periode 2024-2029 sampai dengan adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap pokok permohonan a quo," ucap dia.

Dalam petitum provisi yang sama, Novel dkk juga meminta MK memberi kesempatan kepada anggota DPR RI terpilih dan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih 2024-2029 untuk memilih calon pimpinan KPK sesuai dengan pertimbangan Purusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022.

Mereka juga berharap MK memerintahkan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK 2024-2029 memberi mereka kesempatan untuk mendaftarkan diri dan mengikuti rangkaian proses seleksi.

Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK mengumumkan 382 nama pendaftar yang telah lulus tahapan seleksi administratif.

Sementara itu, dalam gugatannya, Novel cs mempersoalkan syarat minimal usia pendaftar 50-65 tahun atau pernah menjadi pimpinan KPK.

Aturan dari Pasal 29 huruf e UU KPK membuat mereka tidak dapat mendaftarkan diri, padahal mereka mengaku punya pengalaman lebih dari 10 tahun sebagai pegawai KPK dan saat ini berusia lebih dari 40 tahun, sesuai syarat minimal pendaftaran calon pimpinan KPK sebelum UU KPK direvisi pada 2019.

Mereka menganggap hal tersebut sebagai kerugian konstitusional sebab syarat usia minimum 50 tahun untuk menjadi pimpinan KPK tidak diatur di dalam UUD 1945.

Dalam pokok permohonannya, Novel dkk meminta MK memberi tafsir baru bahwa calon pimpinan KPK “berusia paling rendah 50 tahun atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK atau paling rendah 40 tahun dengan pengalaman sekurang-kurangnya selama 5 tahun sebagai pegawai KPK, dan paling tinggi 65 tahun".

Adapun dalam gugatan ini, tercatat sebagai pemohon selain Novel Baswedan yakni Mochamad Praswad Nugraha (ASN Polri), Harun Al Rasyid (PNS), Budi Agung Nugroho (karyawan swasta), Andre Dedy Nainggolan (PNS), Herbert Nababan (PNS), Andi Abd Rachman Rachim (PNS), Rizka Anungnata (Polri), Juliandi Tigor Simanjuntak (PNS), March Falentino (karyawan swasta), Farid Andhika (karyawan swasta), serta Waldy Gagantika (karyawan swasta).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak panitia seleksi (pansel) memperketat pemantauan rekam jejak calon pimpinan (capim) yang saat ini bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ICW tak ingin pansel kebobolan meloloskan capim bermasalah.

Peneliti dari ICW Kurnia Ramadhana mendorong pansel untuk memperkuat komunikasi dengan Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Tujuannya guna mendapat informasi komprehensif soal pegawai atau komisioner KPK yang mendaftar capim KPK periode 2024-2029.

"Jika ada internal KPK yang mendaftar, maka pansel harus benar-benar melakukan penelusuran rekam jejak mereka. Salah satunya, pansel dapat secara aktif menjalin komunikasi dengan Dewan Pengawas untuk menanyakan apakah mereka pernah dilaporkan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik atau tidak," kata Kurnia kepada wartawan, Selasa (16/7/2024).

Kurnia mengingatkan, capim dari KPK yang terpantau sempat terjerat kasus pelanggaran etik wajib dicermati oleh pansel. Kurnia menyebut fakta persidangan yang pernah disidangkan Dewas harus dipelajari pansel. "Jika pernah (tersangkut kasus etik), maka harus ditelusuri fakta-fakta yang muncul dalam persidangan tersebut," ujar Kurnia.

Kurnia tak ingin pansel hanya berpatokan pada putusan Dewas KPK saja. "Jangan hanya bersandar pada ada atau tidaknya administrasi putusan," lanjut Kurnia.

Selain itu, Kurnia mendorong pemantauan rekam jejak tidak hanya mendasar dari vonis persidangan etik. Pasalnya, sanksi dari Dewas KPK bisa saja diketok ringan lantaran terbatasnya kewenangan.

"Bisa jadi putusannya tidak ada, akan tetapi fakta persidangan sudah terang benderang mengatakan bahwa orang tersebut terbukti melanggar kode etik," ujar Kurnia.

Tercatat, dua wakil ketua KPK, Nurul Ghufron dan Johanis Tanak memutuskan maju lagi sebagai capim KPK 2024-2029. Kemudian, ada Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan yang ikut mendaftar dalam seleksi tersebut.

Diketahui, Panitia Seleksi (Pansel) mengungkapkan total Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas (Capim-Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendaftar hingga hari terakhir pendaftaran 15 Juli 2024 mencapai 525 orang.

Jumlah pendaftar Capim sejumlah 318 orang. Mereka terdiri dari 298 laki-laki dan 20 perempuan. Sedangkan pendaftar calon Dewas tercatat ada 207 orang terdiri dari 184 laki-laki dan 23 perempuan.

Selanjutkan, tim Pansel akan melakukan verifikasi atas dokumen yang telah diunggah. Pansel akan mengumumkan hasilnya pada 24 Juli 2024 melalui halaman KPK.go.id dan Sekneg.go.id.

Jakarta: Panitia seleksi (Pansel) diminta tegas dalam melakukan seleksi terhadap calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keberanian dibutuhkan agar muruah dan citra KPK dapat lebih baik ke depan.

“Jadi tugas Pansel benar-benar menyeleksi, bukan hanya administrasi. Kalau tugas Pansel selangkah lebih jauh dengan berani mencoret calon yang bermasalah,” kata Yudi dalam tayangan Metro TV, Senin, 15 Juni 2024.

Yudi menyebut Pansel harus lebih berani dalam melakukan seleksi. Jika ada calon yang ditolak publik, rekam jejaknya buruk, bahkan pernah terlibat dalam pelanggaran etik, Pansel tidak perlu ragu untuk mencoret nama calon tersebut.

Baca juga: Nawawi Pomolango Ogah Nyalon Capim KPK

“Kalau misalnya nanti saat pengunguman masih ada yang bermasalah, tentu reputasi Pansel akan diragukan oleh publik, dan trauma kita terhadap Pansel yang lalu bisa jadi akan berulang kembali,” ucap Yudi.
Yudi mengatakan, Pansel harus menunjukan bahwa mereka independen dalam melakukan proses seleksi. Meski Pansel diisi orang-orang yang mempunyai kompetensi, namun hal itu dinilai belum menjamin.

“Orang-orangnya sama (dengan Pansel sebelumnya), kualitasnya ada, tapi saat ini kita belum bisa menilai Pansel kali ini, karena dalam tanda kutip mereka belum bekerja dan belum melakukan suatu hal yang menurut kita signifikan,” ujar Yudi.

Pendaftaran capim KPK periode 2024-2029 telah dibuka sejak 26 Juni 2024 dan akan ditutup pada Senin, 15 Juli 2024. Nantinya Pansel akan menyeleksi setiap pendaftar hingga tersisa 10 nama, barulah akan diserahkan kepada Presiden kemudian diteruskan kepada DPR.

(ABK)

Jakarta: Panitia seleksi (pansel) calon pimpinan (capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didorong berani mencoret calon yang tak patuh melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Kepatuhan melapor kekayaan jadi salah satu hal penting menilai integritas seseorang.

"Harus segera dicoret oleh pansel, konsep zero tolerance terhadap pelanggar. Apalagi kalau LHKPN itu tergolong sebagai pelanggaran hukum, itu harus ditindaklanjuti oleh panitia seleksi pimpinan KPK," kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana dalam diskusi online bertajuk 'Kupas Tuntas Seleksi Capim dan Dewas KPK', Senin, 15 Juli 2024.

Kurnia mengatakan pansel harus jeli melihat kepatuhan pelaporan LHKPN itu. Apalagi, calon tersebut merupakan pejabat publik.

"Ketika pendaftar itu berasal dari pejabat publik atau bahasa hukumnya sebagai penyelenggara negara, kami berharap agar aspek integritas itu dikedepankan," ucap Kurnia.
Kurnia mengibaratkan posisinya sebagai pansel yang sedang mencari lima pemimpin KPK dan lima pengawas lembaga tersebut. KPK, lanjut dia, dalam salah satu kampanyenya memastikan, agar nilai integritas dapat diterapkan seluruh masyarakat.

"Maka dari itu tidak salah jika kemudian kita mendorong agar ketika ada penyelenggara negara yang mendaftar dan ketika dilihat dia tidak patuh LHKPN, tidak patuh ini jenisnya dua, satu, dia tidak melaporkan. Dua, terlambat," ucap Kurnia.

Pendaftaran capim dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK dibuka hingga Senin, 15 Juli 2024. Seleksi ini dilakukan menyusul berakhirnya masa jabatan pimpinan dan Dewas KPK pada 20 Desember 2024.

Pendaftar capim sudah mencapai 210 orang dan Dewas 142 orang. Data ini tercatat per Senin, 15 Juli 2024, pukul 06.50 WIB.

(ADN)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons sedikitnya perempuan yang mendaftar sebagai calon pimpinan (capim) Lembaga Antirasuah. Panitia seleksi (pansel) menyebut hanya dua perempuan dari total 107 orang pendaftar.

Juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mendukung srikandi Indonesia ikut andil dalam pemberantasan korupsi. Lembaga Antirasuah disebut tidak membedakan jenis gender.

“Terkait jumlah pendaftar dari perempuan untuk calon pimpinan KPK. Di sini KPK mendorong srikandi-srikandi terbaik di Indonesia untuk turut serta melakukan pemberantasan korupsi dengan mendaftar sebagai calon pimpinan KPK,” kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 12 Juli 2024.
Tessa menegaskan peran perempuan sama pentingnya dengan laki-laki dalam pemberantasan korupsi. Sosok perempuan yang kompeten diharapkan ikut mendaftar.

“Jadi, mari bagi perempuan-perempuan yang memiliki kapasitas, yang ingin mengubah Indonesia bebas korupsi untuk mendaftar dan mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia ke depannya,” ujar Tessa.

Pansel calon pimpinan (capim) KPK dan Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Antirasuah membeberkan total pelamar per hari ini, 12 Juli 2024. Sudah ada 194 orang mancalonkan diri.

“Pendaftar capim KPK 107 orang, pendaftar cadewas 87 orang,” kata Wakil Ketua Pansel Capim KPK dan Dewas Arif Satria dalam telekonferensi di Jakarta, Jumat, 12 Juli 2024.

Arif menjelaskan ada 682 orang yang meregistrasi akun untuk pendaftaran capim KPK dan Dewas. Pansel yakin pendaftar bakal terus bertambah ke depannya.

“Artinya 682 merupakan orang yang tertarik mempersiapkan diri dalam rangka mendaftar sebagai capim atau cadewas KPK,” ujar Arif.

(ADN)

Jakarta: Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan jumlah kandidat yang mendaftar. Tercatat, ada 193 peserta yang mendaftar.

"Total ada 106 orang mendaftar capim KPK dan 87 pendaftar cadewas," ujar Ketua Pansel Capim dan Cadewas KPK, Muhammad Yusuf Ateh saat dikonfirmasi, Jumat, 12 Juli 2024.

Ateh bakal menyampaikan total peserta pendaftaran ketika proses administrasi rampung. Pansel menutup pendaftaran pada 15 Juli 2024.
"Nanti setelah selesai pemeriksaan administrasi (akan ada konferensi pers)," jelasnya.

Anggota Pansel Capim dan Cadewas KPK, Ahmad Erani Yustika membantah sepinya kandidat yang mendaftar. Ahmad meyakini jumlah pendaftar semakin banyak mendekati hari terakhir.

"Nanti kita lihat pada saat tanggal 15 itu. Biasa nanti diujung-ujung itu kan biasanya banyak. Tapi sekarang sudah banyak," jelasnya.

Erani menilai sejauh ini proses pendaftaran berjalan dengan lancar. Masyarakat yang mendaftar pun berasal dari beragam profesi.

"Hampir semua profesi ada dari PNS, akademisi, penegak hukum, dari ASN," terangnya.

(ADN)

Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta masyarakat tak hanya mengkritik kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mengajak masyarakat untuk terlibat dalam seleksi calon pimpinan (capim) KPK.

"Jangan hanya berteriak-teriak saja, ya daftar saja yang menjadi (calon pimpinan KPK) jadi jangan hanya usul, jangan hanya protes," ujar Wapres usai meresmikan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung, Selasa, 9 Juli 2024.

Wapres menilai dengan menjadi pimpinan KPK dapat mengimplementasikan kritik yang selama ini dilontarkan kepada lembaga antirasuah. Sehingga ke depan KPK dapat lebih baik.

Baca juga: Pendaftaran Calon Pimpinan Baru Sepi Peminat, Ini Respons KPK

"Jangan sampai dia justru daftar tidak mau hanya berteriak-teriak saja. Nah ini padahal (panitia seleksi) KPK membuka (kesempatan)," jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Pansel Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK Arief Satria mengatakan sudah empat yang mendaftar capim KPK. Lalu, empat lainnya mendaftar untuk Dewas KPK.

Pendaftaran capim KPK dan Dewas telah dibuka sejak 26 Juni 2024. Pendaftaram ditutup pada 15 Juli 2024.

(ABK)