Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan kondisi terkini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 atau di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.Sri Mulyani mengatakan APBN 2024 per Oktober mengalami defisit Rp 309,2 triliun setara dengan 1,37% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Defisit sampai akhir Oktober tercatat Rp 309,2 triliun atau 1,37% terhadap PDB. Ini masih lebih kecil dibandingkan pagu defisit APBN 2024 yang telah ditetapkan bersama DPR yakni 2,29% dari PDB," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

Defisit APBN ini berarti pendapatan lebih kecil dibanding jumlah pengeluaran pemerintah. Meski begitu, dari sisi keseimbangan primer tercatat masih surplus Rp 97,1 triliun.

Lebih rinci dijelaskan, pendapatan negara sampai Oktober 2024 terkumpul Rp 2.247,5 triliun atau naik tipis 0,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy). Pendapatan itu berasal dari pajak, bea cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Sementara itu, belanja negara telah mencapai Rp 2.556,7 triliun atau melonjak 14,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasi itu setara dengan 76,9% dari pagu, terdiri dari belanja K/L, belanja non K/L dan transfer ke daerah.

"Pertumbuhan belanja negara ini sangat tinggi sebenarnya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu 14,1% year on year. Ini memberikan dampak perekonomian yang cukup baik," tutur Sri Mulyani.

Pemerintah Tarik Utang Rp 438 T

Untuk menutup defisit APBN 2024, pemerintah telah menarik utang baru senilai Rp 438,1 triliun hingga akhir Oktober. Jumlah itu setara dengan 67,6% dari target penarikan utang tahun ini sebesar Rp 648,1 triliun.

"Kinerja pembiayaan ini tetap on track dan dikelola secara efisien dengan menjaga risiko tetap dalam batas terkendali," kata Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono dalam kesempatan yang sama.

Dari total jumlah penarikan utang tersebut, mayoritas berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto mencapai Rp 394,9 triliun. Realisasi itu setara dengan 59,3% dari target 2024.

Kemudian, pembiayaan utang yang berasal dari pinjaman tercatat sebesar Rp 43,2 triliun. Sementara pembiayaan non utang terealisasi minus Rp 53,2 triliun.

"Ini masih tetap on track dengan tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas anggaran," tutur Thomas.

Keponakan Presiden Prabowo Subianto itu memastikan pembiayaan anggaran dilakukan secara prudent dengan mempertimbangkan defisit APBN 2024 dan kondisi likuiditas pemerintah.

"Secara keseluruhan langkah-langkah pembiayaan ini telah dilakukan untuk mendukung arah dan target APBN, di mana pembiayaan 2024 dikelola secara terukur dan antisipatif mempertimbangkan outlook defisit APBN dan likuiditas pemerintah, serta mencermati dinamika pasar keuangan," tuturnya.

(acd/acd)

JAKARTA - Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) hingga akhir Oktober 2024 tercatat sudah mencapai Rp309,2 triliun atau 1,37% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, nilai tersebut masih terbilang kecil dari Pagu defisit APBN 2024 .

"Ini masih kecil dibandingkan pagu defisit APBN 2024 yang telah ditetapkan bersama-sama dengan DPR," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Sri Mulyani merincikan, pendapatan negara hingga akhir Oktober mencapai Rp2.247 triliun atau 80,2% dari target APBN 2024. Kemudian belanja negara tercatat Rp2.556 triliun atau setara dengan 76,9% dari pagu anggaran di APBN 2024.

"Kalau dilihat dari pertumbuhannya, pertumbuhan belanja negara ini sangat tinggi sebetulnya dubandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu 14,1 persen year on year dan ini berikan dampak perekonomian yang cukup baik," tuturnya.

Sementara, dari sisi keseimbangan primer juga mencatatkan surplus sebesar Rp97,1 triliun. "Dan ini berarti keseimbangan primer positif," pungkasnya.

Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai Oktober 2024 defisit Rp 309,2 triliun. Realisasi itu setara dengan 1,37% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Defisit sampai akhir Oktober tercatat Rp 309,2 triliun atau 1,37% terhadap PDB. Ini masih lebih kecil dibandingkan pagu defisit APBN 2024 yang telah ditetapkan bersama DPR yakni 2,29% dari PDB," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

Defisit APBN ini berarti pendapatan lebih kecil dibanding jumlah pengeluaran pemerintah. Meski begitu, dari sisi keseimbangan primer tercatat masih surplus Rp 97,1 triliun.

Lebih rinci dijelaskan, pendapatan negara sampai Oktober 2024 terkumpul Rp 2.247,5 triliun atau naik tipis 0,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy). Pendapatan itu berasal dari pajak, bea cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Ini artinya kita telah mengumpulkan 80,2% dari target," tutur Sri Mulyani.

Sementara itu, belanja negara telah mencapai Rp 2.556,7 triliun atau melonjak 14,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasi itu setara dengan 76,9% dari pagu, terdiri dari belanja K/L, belanja non K/L dan transfer ke daerah.

(acd/acd)

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, memprediksi utang pemerintah Indonesia bakal menembus Rp 12.893,96 triliun dalam lima tahun mendatang atau di era Presiden Prabowo Subianto. Perkiraan tersebut sejalan dengan proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF) dalam laporan World Economic Outlook edisi Oktober 2024.

Awalil menerangkan, utang pemerintah akan terus meningkat secara nominal akibat dari pendapatan dan belanja dalam APBN selalu defisit. Defisit berarti pendapatan lebih sedikit dari belanja, otomatis harus berutang. “Tahun 2029 berarti dalam proyeksi IMF kita bakal punya utang kurang lebih Rp 12.900 triliun,” ujarnya dalam webinar Proyeksi IMF: Ekonomi Indonesia Tidak Kinclong, dikutip Rabu, 30 Oktober 2024.

Utang lama pun tidak bisa dibayar dengan pendapatan, karena selama ini seluruh pendapatan bahkan tidak cukup. Karenanya utang dilunasi dengan pinjaman baru akibat defisit yang melebar. Di awal pemerintahan Prabowo-Gibran tahun depan, belanja negara ditargetkan Rp 3.621,3 triliun sementara pendapatan negara Rp 3.005,1 triliun. Dengan demikian, defisit atau selisih kekurangan APBN ditetapkan sebesar Rp 616,2 triliun. Defisit akan dibiayai dengan menarik utang baru, sehingga secara nominal pinjaman pemerintah akan naik.

IMF memproyeksikan rata-rata rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB pada lima tahun pemerintahan Prabowo di kisaran 40 persen. Namun pada 2029 sedikit turun menjadi 39,57 persen. Awalil menduga ini sebagai sinyal persuasif kepada pemerintah agar disiplin mengelola anggaran sehingga defisit bisa terkendali walau utang tetap naik secara nominal. Awalil mengatakan itu merupakan proyeksi normal, karena bisa jadi ada faktor eksternal shock yang mungkin mengerek rasio utang seperti pandemi yang terjadi di era Presiden Jokowi.

Selain itu, Bright Institute menduga hitungan IMF belum memasukkan proyeksi atas kemungkinan pemerintah Prabowo akan menambah belanja secara cukup signifikan. Peningkatan belanja nanti hanya akan terlihat jika ada APBN Perubahan (APBNP). "Kita belum tahu, kecuali nanti ada APBNP," kata dia.

Laporan Kinerja APBN yang dikeluarkan Kementerian Keuangan pada akhir September mencatat utang telah menembus Rp 8.641 triliun. Tahun depan, pemerintah berencana menambah utang lagi Rp 775 triliun. Selain itu, APBN juga menanggung beban bunga utang sekitar Rp 552 triliun dan utang jatuh tempo Rp 800 triliun yang dibayarkan tiap tahun sejak 2025-2027.

Prabowo akan melawat ke luar negeri dalam waktu cukup lama untuk menghadiri KTT APEC di Peru dan G20 di Brasil, Gibran menjalankan tugas kepresidenan

Baca Selengkapnya

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto akan mendapatkan anggaran belanja dari APBN senilai Rp 3.621 triliun pada tahun 2025. Tepatnya, Prabowo diberikan uang belanja senilai Rp 3.621.313.743.500.000.

Hal ini tercantum dalam UU Nomor 62 tahun 2024 tentang APBN 2025. Undang-undang tersebut disusun pada era terakhir Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Dalam APBN 2025, Prabowo Subianto diperkirakan akan memiliki defisit anggaran hingga Rp 616 triliun lebih.

Defisit anggaran ini jadi tantangan yang dihadapi oleh Prabowo. Defisit ini merupakan dampak langsung dari kebijakan fiskal agresif yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya.

"Defisit anggaran ini merupakan akumulasi dari utang yang diambil pada masa Presiden Jokowi untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur strategis. Proyek-proyek ini memang berhasil mendongkrak pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi beban pembiayaan utangnya kini harus ditanggung oleh pemerintahan baru," ujar kata pengamat Hardjuno Wiwoho dalam keterangannya, Senin (28/10/2024).

Hardjuno menjelaskan, selamat ini kebijakan fiskal cenderung ekspansif lantaran adanya pembangunan infrastruktur yang juga masif. Untuk itu, pemerintah pun menarik utang untuk membiayai sebagian proyek yang tidak memakai APBN.

"Utang ini memberikan manfaat bagi pembangunan infrastruktur, tetapi efek jangka panjangnya kini dirasakan dalam bentuk defisit anggaran," tambahnya.

Adapun defisit sebesar Rp 616 triliun di 2025 sebagiannya akan ditutup juga dengan utang.

"Ini bukan kebijakan yang bisa langsung diubah. Presiden Prabowo mewarisi situasi fiskal yang sudah penuh dengan tekanan utang. Meski beliau mulai mengelola anggaran pada 2025, kebijakan yang dibuat pemerintahan sebelumnya masih sangat mempengaruhi ruang gerak fiskal pemerintah baru," kata Hardjuno.

Namun demikian, Hardjuno optimis bahwa pemerintahan Prabowo akan mengambil langkah-langkah yang teliti dalam mengatasi situasi ini.

Pada rapat kabinet pertama setelah dilantik, Prabowo menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan yang lebih hati-hati, terutama terkait pengawasan terhadap potensi kebocoran anggaran dan korupsi.

"Teliti, itu yang ditekankan Presiden Prabowo. Beliau berkomitmen untuk memastikan anggaran negara digunakan dengan efektif dan tepat sasaran, tanpa kebocoran dan tanpa korupsi," ujar Hardjuno, mengutip pernyataan Prabowo di rapat tersebut.

Dalam upaya mengelola defisit dan utang yang diwariskan, pemerintahan Prabowo juga menekankan pentingnya penguatan pengawasan keuangan negara. Prabowo menegaskan bahwa pemberantasan korupsi dan kebocoran anggaran menjadi prioritas utama dalam pemerintahan barunya.

"Pemerintahan Prabowo Subianto sudah menunjukkan komitmen yang kuat untuk melakukan audit dan pengawasan ketat terhadap setiap penggunaan anggaran. Ini adalah langkah penting untuk mengurangi beban fiskal negara yang semakin berat karena utang-utang lama. Program-program pembangunan akan terus berjalan, tetapi dengan pengawasan ketat agar tidak terjadi kebocoran anggaran," tambah Hardjuno.

Menurut Hardjuno, pemerintahan Prabowo harus menyeimbangkan antara pembiayaan defisit dengan kebutuhan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan melindungi kepentingan rakyat.

Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan memastikan investasi di sektor produktif yang memiliki dampak jangka panjang bagi ekonomi nasional, sembari menjaga efisiensi belanja negara.

"Dengan mengurangi risiko korupsi dan kebocoran anggaran, serta mengarahkan utang pada sektor-sektor yang produktif, saya percaya pemerintahan Prabowo mampu mengelola defisit ini dengan lebih baik, meskipun tantangan yang diwariskan cukup berat," tutupnya.

Hardjuno menyarankan bahwa pengelolaan defisit ini memerlukan kebijakan fiskal yang disiplin dan berhati-hati, serta reformasi struktural dalam pengelolaan utang.
"Pemerintahan Prabowo harus lebih fokus pada efisiensi dan memastikan bahwa utang digunakan untuk kepentingan rakyat secara luas, bukan hanya untuk melanjutkan proyek-proyek yang bersifat jangka pendek," pungkas Hardjuno.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Kabinet Merah Putih era Presiden Prabowo Subianto berisikan 48 kementerian, jumlah yang sangat banyak bila dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Sejumlah pihak mengkhawatirkan akan terjadi peningkatan beban keuangan negara.

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu memastikan, jumlah kementerian yang membengkak ini tidak akan mengganggu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Sudah kita hitung, semuanya bisa terserap," kata Anggito, kepada wartawan di depan Akmil Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

Lebih lanjut, Anggito pun juga turut menyampaikan kesannya selama mengikuti retreat atau pembekalan kabinet selama 3 hari terakhir. Menurutnya, acara ini membantunya dan para jajaran Kabinet Merah Putih lainnya untuk saling bertukar pikiran.

"Yang paling berharga dari pertemuan ini, kita menjadi bounding. Kenal dengan seluruh anggota kabinet. Kita tukar-menukar pikiran, bagaimana untuk bisa melaksanakan program-program dari presiden," ujarnya.

Menurutnya, gelaran pembekalan di Akademi Militer (Akmil) Magelang ini merupakan cara pendisiplinan menggunakan cara militer atau military way, bukan militeristik.

"Artinya cara kita mendisiplinkan, bekerjasama, dan kita fokus pada pekerjaan. Tidak ada pamrih, tidak ada kepentingan-kepentingan, tidak ada benturan kepentingan. Kita semuanya bekerja untuk Merah Putih," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, Prabowo membentuk kabinet baru yang berisikan 49 menteri. Jumlah ini belum ditambah dengan wakil menteri yang secara total menjadi 105 orang.

Angka ini tergolong sangat banyak jika dibandingkan kabinet sebelumnya. Belum lagi sejumlah nama utusan khusus dan badan baru yang diikutsertakan Prabowo dalam mendukung kabinet dengan nama Merah Putih ini.

Adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, sebelumnya sempat merespons tentang komentar cabinet gemuk ini. Hashim menyebut masyarakat khawatir bahwa kabinet gemuk butuh anggaran besar dengan hasil yang sedikit.

Namun, Hashim menyebut Prabowo bakal melakukan evaluasi dalam 6 bulan ke depan bagi Menteri dan Wakil Menteri yang performanya kurang. Meski mengakui kabinet Prabowo gemuk, namun yang terpenting adalah hasil yang dikerjakan oleh kementerian tersebut.

"Ini agak gemuk memang, tapi yang penting outputnya apa. Kalau kabinet yang lebar, yang gemoy ini, kalau bisa outputnya luar biasa ya saya kira itu," katanya dalam diskusi di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Sebelum resmi dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih, Thomas Djiwandono sempat buka suara soal hal ini. Katanya, telah dipersiapkan untuk penganggaran KL baru tersebut. Hal ini sudah dicadangkan dalam APBN 2025 dalam pos Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).

"Dirjen anggaran dan saya sudah bertemu dengan Menteri PAN-RB untuk menampung anggaran-anggaran itu. Itu sudah dicadangkan, angkanya belum bisa dikasih tahu karena KL-nya belum ada. Sudah ada di pos BA BUN," kata Thomas, dalam acara Media Gathering di Anyer, Banten, Rabu (25/9/2024).

Sementara itu, Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara BKF Kementerian Keuangan Wahyu Utomo mengatakan, rencana penambahan KL ini telah dicermati dengan baik. Antisipasi pun juga telah dilakukan melalui APBN pos belanja Non-KL.

"Dinamika reorganisasi di kelembagaan mungkin nanti ada beberapa KL bertambah, kemudian dipisah, itu tentu kita cermati. Tapi itu sudah kita hitung memungkinkan ditampung di belanja non-KL tadi," kata Wahyu, dalam sesi terpisah.

Dengan demikian, pemerintah telah menyiapkan skema sehingga nantinya penambahan KL ini tidak akan membebani belanja APBN. Selaras dengan itu, target defisit dijaga tetap di 2,53%.

(shc/rrd)

Defisit produk pertanian Indonesia pada Januari sampai Juli 2024 mencapai USD 3,81 miliar. Salah satu penyebab defisit ini dinilai karena komoditas ekspor Indonesia masih belum terfokus di komoditas pangan.

Ekonom Pangan dan Pertanian dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, mengatakan ekspor unggulan Indonesia saat ini masih berfokus pada ekspor kelapa sawit. Sedangkan, dalam komoditas pangan, impor lebih besar daripada ekspor.

“Kenapa defisit karena ekspor kita tidak sebanyak impornya. Kita lebih banyak impor pangan daripada mengekspor karena komoditas ekspor unggulan kita ini ya masih di sawit, bukan pangan,” kata Eliza kepada kumparan dikutip pada Sabtu (19/10).

Eliza menilai defisit perdagangan komoditas pangan ini sudah berlangsung lama, tidak hanya pada semester I 2024. Ia menyebut jika kelapa sawit tidak dimasukkan dalam komoditas pertanian maka yang terjadi adalah defisit.

“Kalau neraca perdagangan komoditas pertanian yang mana di situ ada sawit, kita akan positif surplus. Kalau meniadakan sawit, alias komoditas pangan biji-bijian ini defisit, dan defisitnya terus dalam selama 10 tahun terakhir. Tahun 2014 itu masih berkisar USD 11,7 miliar, tahun 2022 sudah USD 16,2 miliar,” ujar Eliza.

Eliza menjelaskan salah satu komoditas yang dapat diperhatikan saat ini adalah gandum. Permintaan akan gandum terus meningkat sementara gandum masih dipenuhi dari kegiatan impor.

“Apalagi gandum ini 100 persen impor, sementara demand-nya terus meningkat, tentu ini akan semakin menambah defisit perdagangan pangan,” terangnya.

Angka defisit produk pertanian Indonesia Januari sampai Juli 2024 ini lebih besar jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang senilai USD 3,73 miliar.

Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag, Fajarini Puntodewi, mengatakan kinerja perdagangan produk pertanian Indonesia selama lima tahun terakhir didominasi oleh impor, sehingga mengakibatkan defisit neraca perdagangan.

"Ini merupakan suatu PR bersama bagaimana caranya kita bisa meningkatkan tentunya ekspor daripada produk-produk pertanian tersebut, baik itu dengan hilirisasi maupun tentu hal lainnya yang harus dilakukan secara bersinergi dengan semua stakeholder," jelas Fajarini.

Jakarta -

Badan Layanan Umum (BLU) Small and Medium Enterprises and Cooperatives (SMESCO) mencatatkan pergerakan kinerja keuangan yang dinamis. Bahkan SMESCO sempat mengalami defisit selama 5 tahun.

Direktur Utama SMESCO Wientor Rah Mada mengatakan, SMESCO sebagai BLU memiliki tugas untuk bisa menghasilkan sumbangsih untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun pada rentang 2018 s.d 2022, SMESCO justru mengalami defisit.

Menurutnya, salah satu faktor yang menyebabkan defisit ini terjadi mulanya datang dari eksternal yakni pembangunan LRT yang menyebabkan akses ke SMESCO tertutup. Tak lama berselang, pandemi COVID-19 pun datang

"Mulai pandemi yang menyebabkan banyak tenant di SMESCO, karena kita punya 17 lantai, banyak tenant di SMESCO keluar, event juga sudah mulai jarang. Akhirnya kondisi internal di SMESCO kondisinya adalah defisit dari tahun 2018," kata Wintor, dalam Konferensi Pers di Kantor KemenKop UKM, Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Wintor mengatakan, defisit terbesar terjadi pada tahun 2020 melebihi angka Rp 10 miliar. Meski begitu, pihaknya berhasil memperbaiki keadaan sehingga pada 2023 SMESCO bisa keluar dari zona merah.

"Keluar dari defisit. Kita sudah mulai hijau lagi. Dari tahun 2021 ketika saya mulai masuk ke SMESCO bersama-sama dengan Pak Leo (Dirut sebelumnya), waktu itu Pak Leo mengatakan kami sangat fokus di pembenahan internal, efisiensi, berbagai macam pengeluaran, termasuk berusaha memperbesar PNBP yang memang menjadi tugas kami selain untuk melayani UKM," ujarnya.

SMESCO fokus melakukan pembenahan internal sejak 2021 hingga 2023. Tidak hanya mencatatkan surplus, SMESCo juga menjaga tren positif hingga 2024 ini. Berkaca pada kondisi ini, menurutnya kini SMESCO sudah siap masuk ke tahap pengembangan berikutnya.

"Tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 kami sangat fokus di internal pembenahan finansial. Sekarang di tahun 2024 sampai tahun 2029 kami siap take off," kata dia.

(shc/das)

Jakarta -

Badan Layanan Umum (BLU) Small and Medium Enterprises and Cooperatives (SMESCO) mencatatkan pergerakan kinerja keuangan yang dinamis. Bahkan SMESCO sempat mengalami defisit selama 5 tahun.

Direktur Utama SMESCO Wientor Rah Mada mengatakan, SMESCO sebagai BLU memiliki tugas untuk bisa menghasilkan sumbangsih untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun pada rentang 2018 s.d 2022, SMESCO justru mengalami defisit.

Menurutnya, salah satu faktor yang menyebabkan defisit ini terjadi mulanya datang dari eksternal yakni pembangunan LRT yang menyebabkan akses ke SMESCO tertutup. Tak lama berselang, pandemi COVID-19 pun datang

"Mulai pandemi yang menyebabkan banyak tenant di SMESCO, karena kita punya 17 lantai, banyak tenant di SMESCO keluar, event juga sudah mulai jarang. Akhirnya kondisi internal di SMESCO kondisinya adalah defisit dari tahun 2018," kata Wintor, dalam Konferensi Pers di Kantor KemenKop UKM, Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Wintor mengatakan, defisit terbesar terjadi pada tahun 2020 melebihi angka Rp 10 miliar. Meski begitu, pihaknya berhasil memperbaiki keadaan sehingga pada 2023 SMESCO bisa keluar dari zona merah.

"Keluar dari defisit. Kita sudah mulai hijau lagi. Dari tahun 2021 ketika saya mulai masuk ke SMESCO bersama-sama dengan Pak Leo (Dirut sebelumnya), waktu itu Pak Leo mengatakan kami sangat fokus di pembenahan internal, efisiensi, berbagai macam pengeluaran, termasuk berusaha memperbesar PNBP yang memang menjadi tugas kami selain untuk melayani UKM," ujarnya.

SMESCO fokus melakukan pembenahan internal sejak 2021 hingga 2023. Tidak hanya mencatatkan surplus, SMESCo juga menjaga tren positif hingga 2024 ini. Berkaca pada kondisi ini, menurutnya kini SMESCO sudah siap masuk ke tahap pengembangan berikutnya.

"Tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 kami sangat fokus di internal pembenahan finansial. Sekarang di tahun 2024 sampai tahun 2029 kami siap take off," kata dia.

(shc/das)

IDXChannel - Jepang mencatat defisit perdagangan sebesar 294,3 miliar yen atau sekitar Rp30 triliun pada September 2024 akibat penurunan ekspor ke pasar-pasar utama seperti China.

Dilansir dari AP pada Kamis (17/10/2024), defisit perdagangan mencapai 3,1 triliun yen atau sekitar Rp300 triliun pada April-September 2024, paruh pertama tahun fiskal negara tersebut.

Ekspor pada September 2024 turun 1,7 persen dibandingkan bulan serupa tahun sebelumnya, penurunan pertama dalam 10 bulan. Impor tumbuh 2,1 persen bulan lalu.

Tidak jelas apakah penurunan ekspor tersebut mencerminkan permintaan yang lebih lemah di pasar-pasar utama. Lesunya permintaan global menjadi kekhawatiran jangka panjang bagi Jepang yang bergantung pada ekspor.

Dolar Amerika Serikat (AS) diperdagangkan pada level 149 yen baru-baru ini, tidak jauh dari levelnya tahun lalu tetapi naik dari sekitar 120 yen dua tahun lalu. Inflasi dan lonjakan harga energi juga turut mendorong kenaikan biaya impor.

Ekspor naik 6,6 persen pada April-September 2024 menjadi 53,55 triliun yen karena permintaan tetap kuat untuk chip komputer. Impor tumbuh tujuh persen selama periode tersebut menjadi 56,66 triliun karena Jepang membeli lebih banyak produk Amerika Serikat (AS).

Pada paruh pertama tahun fiskal 2024, Jepang mencatat surplus perdagangan hampir 4,3 triliun yen dengan AS dan defisit 3 triliun yen dengan China. (Wahyu Dwi Anggoro)

Beijing (ANTARA) - Menteri Keuangan China Lan Fo'an menyebut negara pemerintah Tiongkok akan meningkatkan defisit anggaran sebesar 4,06 triliun yuan (sekitar Rp8,9 kuadriliun) pada 2024 atau meningkat 180 miliar yuan (sekitar Rp396 triliun) dibandingkan pada 2023.

Selain itu, pemerintah China juga menetapkan batas utang baru untuk pemerintah daerah sebesar 3,9 triliun yuan (sekitar Rp8,5 kuadriliun) dan menerbitkan obligasi super jangka panjang sebesar 1 triliun yuan (sekitar Rp220 triliun).

"Masih ada ruang yang cukup besar bagi keuangan pusat China untuk menerbitkan utang dan memperluas defisit," kata Lan Fo'an dalam konferensi pers di Beijing, China pada Sabtu.

Pemerintah China, kata Lan Fo'an, sedang membuat kebijakan untuk stimulus baru namun ia belum menyampaikan dengan gamblang stimulus tersebut.

"Ada alat kebijakan lain yang sedang dibahas yang masih dalam proses," tambah La Foa'an.

Pada bulan Mei 2024, Kementerian Keuangan China juga mengumumkan bahwa mereka akan menerbitkan 1 triliun yuan dalam obligasi khusus jangka panjang.

Dari Januari hingga September 2024, China sudah menerbitkan obligasi tujuan khusus baru senilai 3,6 triliun yuan mendukung lebih dari 30.000 proyek di negara tersebut.

Lan Fo'an mengungkapkan pemerintah China sudah memanfaatkan berbagai alat kebijakan termasuk obligasi tujuan khusus dan obligasi pemerintah khusus jangka panjang, insentif pajak dan memperluas permintaan domestik, dan menyelesaikan risiko utang pemerintah daerah.

Namun, ketika ditanya apakah target anggaran dapat dicapai tahun ini, Lan menekankan bahwa sistem fiskal China memiliki ketahanan yang memadai dan dengan mengambil langkah-langkah komprehensif, pendapatan dan pengeluaran fiskal dapat tetap seimbang.

"Kebijakan ini adalah inisiatif pengurangan utang terbesar yang pernah ada," ungkap Lan Fo'an.

Dalam konferensi pers tersebut, Lan Fo'an menyebutkan pemerintah akan meningkatkan beasiswa bagi mahasiswa di semua strata, menerbitkan obligasi untuk membantu bank-bank besar mengisi kembali modal mereka, dan memberikan lebih banyak dukungan kepada pemerintah daerah yang sangat berutang.

Masih ada juga nilai pensiun baik di pedesaan maupun perkotaan dengan rata-rata 3 persen dan standar kesehatan masyarakat dinaikkan 94 yuan per tahun untuk perkotaan dan 670 yuan untuk masyarakat di pedesaan per orangnya.

Secara keseluruhan pengeluaran untuk pelayanan publik diproyeksikan mencapai 28,55 triliun yuan.

Sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, berbagai data ekonomi dalam beberapa bulan terakhir meningkatkan kekhawatiran di antara para ekonom dan investor bahwa China dapat mencapai target pertumbuhan sekitar 5 persen pada 2024.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2024