JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia menghadapi sejumlah tantangan utama dalam upaya mendorong industrialisasi.

Di antara tantangan tersebut adalah keterbatasan infrastruktur, logistik, hingga kecakapan Sumber Daya Manusia (SDM).

Ketua Pengembangan Industri Logam dan Alat Transportasi Apindo, I Made Dana Tangkas, mengungkapkan, bahwa masih terdapat 40 persen wilayah Indonesia yang kekurangan akses terhadap infrastruktur dasar.

"Ini yang menjadi tantangan kita dalam mendorong industrialisasi seperti infrastruktur dan logistik," kata dia dalam Seminar Nasional Urgensi Industrialisasi untuk Mencapai Pertumbuhan 8 Persen, yang berlangsung pada Rabu (16/10/2024).

Made juga menambahkan bahwa Indonesia memiliki keterbatasan dalam hal SDM dan teknologi.

Berdasarkan data dari World Economic Forum, Indonesia berada di peringkat 60 dari 141 negara dalam hal kesiapan teknologi.

Lebih lanjut, Made mengungkapkan, industrialisasi di Indonesia juga terhambat dengan adanya aturan dan regulasi yang tumpang tindih. "Ini yang harus kita ubah supaya mendatang," ucap dia.

Di sisi lain, Indonesia juga masih dibayangi dengan ketidakpastian ekonomi global yang memengaruhi rantai pasok, serta tekanan untuk mengungi emisi karbon sambil meningkatkan kapasitas industri.

Menurut Made, seluruh faktor tersebut berdampak signifikan pada efisiensi produksi dan daya saing industri Indonesia.

Namun, di tengah tantangan tersebut, Indonesia tetap memiliki peluang besar dengan adanya bonus demografi. Indonesia diperkirakan akan memiliki 70 persen populasi usia produktif pada 2030.

Hal tersebut dapat menjadi potensi besar jika diimbangi dengan investasi SDM yang tepat. Selain itu, transformasi digital dan industri 4.0 juga akan membuka peluang baru bagi perkembangan industri.

Sebelumnya, Ekonom Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Hendri Saparini, menegaskan pentingnya peningkatan industri manufaktur di masa depan.

"Manufaktur itu sebagai driver, dia sebagai jangkarnya, anchor. Nanti industri lain pasti akan mendukung, pasti akan berkembang," sebut dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia menghadapi sejumlah tantangan utama dalam upaya mendorong industrialisasi.

Di antara tantangan tersebut adalah keterbatasan infrastruktur, logistik, hingga kecakapan Sumber Daya Manusia (SDM).

Ketua Pengembangan Industri Logam dan Alat Transportasi Apindo, I Made Dana Tangkas, mengungkapkan, bahwa masih terdapat 40 persen wilayah Indonesia yang kekurangan akses terhadap infrastruktur dasar.

"Ini yang menjadi tantangan kita dalam mendorong industrialisasi seperti infrastruktur dan logistik," kata dia dalam Seminar Nasional Urgensi Industrialisasi untuk Mencapai Pertumbuhan 8 Persen, yang berlangsung pada Rabu (16/10/2024).

Made juga menambahkan bahwa Indonesia memiliki keterbatasan dalam hal SDM dan teknologi.

Berdasarkan data dari World Economic Forum, Indonesia berada di peringkat 60 dari 141 negara dalam hal kesiapan teknologi.

Lebih lanjut, Made mengungkapkan, industrialisasi di Indonesia juga terhambat dengan adanya aturan dan regulasi yang tumpang tindih. "Ini yang harus kita ubah supaya mendatang," ucap dia.

Di sisi lain, Indonesia juga masih dibayangi dengan ketidakpastian ekonomi global yang memengaruhi rantai pasok, serta tekanan untuk mengungi emisi karbon sambil meningkatkan kapasitas industri.

Menurut Made, seluruh faktor tersebut berdampak signifikan pada efisiensi produksi dan daya saing industri Indonesia.

Namun, di tengah tantangan tersebut, Indonesia tetap memiliki peluang besar dengan adanya bonus demografi. Indonesia diperkirakan akan memiliki 70 persen populasi usia produktif pada 2030.

Hal tersebut dapat menjadi potensi besar jika diimbangi dengan investasi SDM yang tepat. Selain itu, transformasi digital dan industri 4.0 juga akan membuka peluang baru bagi perkembangan industri.

Sebelumnya, Ekonom Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Hendri Saparini, menegaskan pentingnya peningkatan industri manufaktur di masa depan.

"Manufaktur itu sebagai driver, dia sebagai jangkarnya, anchor. Nanti industri lain pasti akan mendukung, pasti akan berkembang," sebut dia.

Jakarta -

Presiden terpilih Prabowo Subianto menunjuk tiga orang menempati posisi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) di kabinetnya. Mereka adalah Thomas Djiwandono, Suahasil Nazara, dan Anggito Abimanyu.

Ketiganya dipanggil Prabowo ke kediaman di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (15/10) kemarin. Usai bertemu Prabowo, Thomas Djiwandono yang keponakan Prabowo, menjadi juru bicara menyampaikan hasil pertemuan tersebut.

Thomas mengatakan, Prabowo meminta mereka bertiga untuk membantu tugas-tugas Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan nanti.

"Kami disuruh membantu Ibu Menteri Keuangan dalam hal ini Ibu Sri Mulyani bertiga. Kami adalah trio dari Wamen, 3 in 1 dan tugas-tugas itu akan kita kerjakan sebaik mungkin," ujar Thomas, Selasa (15/10/2024) kemarin.

Profil 3 Wakil Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Kabinet Prabowo:

1. Thomas Djiwandono

Mengutip situs resmi Gerindra, Thomas merupakan anak pertama dari pasangan Soedradjad Djiwandono, mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) dan Biantiningsih Miderawati, kakak kandung Prabowo Subianto.

Thomas sempat mengawali kariernya di dunia media beberapa tahun. Pria yang akrab disapa Tommy ini pun pernah bekerja sebagai analisis keuangan di Whitlock NatWest Securities, Hong Kong.

Kemudian pada 2006 kariernya terus meningkat saat pamannya, Hashim Djojohadikusumo memintanya untuk membantu di Arsari Group, perusahaan agrobisnis. Dalam kesempatan itu, Thomas menjabat sebagai Deputy CEO Arsari Group.

Untuk di bidang politik, Wamenkeu kedua ini terlibat di Partai Gerindra. Dirinya juga tercatat pernah menjadi Caleg di Provinsi Kalimantan Barat. Kini Thomas Djiwandono menjadi Bendahara Umum Partai Gerindra dan menjadi pengendali keuangan partai bentukan pamannya, Prabowo Subianto.

2. Suahasil Nazara

Suahasil saat ini menjabat sebagai Wamenkeu I. Dia pun diminta kembali untuk menempati posisi tersebut di era pemerintahan Prabowo.

Mengutip situs resmi Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara menjadi PNS sebagai dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB-UI) pada 1999. Kemudian pada 2009, dia mendapatkan gelar Guru Besar (Profesor) di bidang Ilmu Ekonomi. Di lingkungan FEB-UI, Suahasil pernah menjadi Kepala Program Studi Pascasarjana Ilmu Ekonomi pada 2004-2005, Kepala Lembaga Demografi pada 2005-2008, dan Ketua Departemen Ilmu Ekonomi pada 2009-2013.

Selain itu, dia pernah menjadi anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan bidang Desentralisasi Fiskal pada 2009-2011. Suahasil juga aktif di Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) sebagai pengurus, dan juga pernah memegang jabatan Wakil Ketua Komite Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) pada periode 2009-2015. Jabatan lain yang pernah diembannya, yakni Koordinator Pokja Kebijakan di Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada Kantor Wakil Presiden RI pada periode 2010-2015, serta menjadi Anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional (KEN) pada 2013-2014.

Pada 6 Februari 2015, dia menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal. Kemudian pada 31 Oktober 2016 dilantik oleh Menteri Keuangan sebagai pejabat definitif Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan.

Suahasil resmi ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Wakil Menteri Keuangan untuk mendampingi Menteri Keuangan dalam kabinet Indonesia Maju. Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin resmi melantik Suahasil bersama 11 wakil menteri dalam Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, pada 25 Oktober 2019 lalu.

3. Anggito Abimanyu

Anggito bukan orang yang baru di bidang ekonomi. Dia merupakan lulusan Sarjana Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan UGM (1985) dan pernah menjadi Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) pada periode 2003-2010. Dia juga pernah menjadi Staf Ahli Menteri Keuangan Republik Indonesia pada 1999-2003.

Mengutip situs resmi UGM, pria kelahiran Bogor, Jawa Barat ini sempat menjabat Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Kementerian Agama (2012-2014). Dia pun beralih ke bidang ekonomi dengan menempati posisi sebagai Chief Economist BRI pada 2014-2017. Pada saat yang sama, dia juga menjabat sebagai Komisaris BRI Syariah periode 2015-2017.

Kemudian Anggito sempat bertugas sebagai Kepala Badan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) periode 2017 - 2022. Dari 2022 sampai saat ini dia melanjutkan kariernya sebagai Ketua Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM dan Dosen Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi UGM.

Saksikan Live DetikPagi:

(hns/hns)

Masyarakat Indonesia akan memilih kepala daerah di Pilkada 2024 pada November mendatang. Pilkada 2024 diramaikan oleh 1.552 paslon atau 3.104 orang calon kepala dan wakil kepala daerah yang tersebar di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

kumparan kemudian mengolah data terkait calon pemimpin daerah dari situs https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilihan/Pasangan_calon. Lantas, seperti apa fakta-faktanya?

Berdasarkan olah data yang telah kami lakukan, terdapat tiga klasifikasi paslon berdasarkan parpol pendukungnya. Ada yang didukung oleh lebih dari satu parpol, didukung satu parpol, atupun independen.

Sebanyak 1.388 paslon dari 1.552 paslon didukung lebih dari satu parpol. Sebanyak 111 paslon didukung oleh satu parpol. Hanya ada 53 paslon yang mendaftarkan diri secara independen.

Daerah dengan rasio paslon yang diusung satu parpol paling banyak berada di Sulawesi Utara, yakni 12 paslon. Sementara itu, provinsi dengan paslon independen terbanyak berada di Aceh, yakni 11 paslon. Baca selengkapnya di sini.

37 Daerah Lawan Kotak Kosong di Pilkada 2024

Sebanyak 37 wilayah pemilihan dengan paslon tunggal akan menghadapi kotak kosong pada Pilkada 2024. Angka ini menjadi yang tertinggi selama gelaran pemilihan kepala daerah di Indonesia.

Masyarakat yang berada di daerah dengan kotak kosong akan mencoblos surat suara dua kolom berisi foto paslon dan kolom kosong. Kampanye pun dapat dilakukan oleh paslon maupun pendukung kotak kosong.

Apabila kotak kosong mendapat >50% suara, maka akan dilakukan pemilihan ulang pada September 2025. Pemilihan pada 2025 akan berlangsung sekitar enam bulan, dimulai Maret.

Berdasarkan olah data, wilayah pemilihan dengan paslon tunggal terbanyak berada di Provinsi Jawa Timur dan Sumatera Utara. Masing-masing provinsi mempunyai 5 wilayah pemilihan yang akan melawan kotak kosong.

64 Calon Kepala Daerah Berstatus Mantan Terpidana

Sebelum adanya UU No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, syarat calon kepala daerah adalah tidak pernah menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tetapi, sejak dikeluarkannya UU tersebut, ada keterangan tambahan mengenai persyaratan maju calon kepala daerah bagi mantan narapidana. Syaratnya adalah sudah mengumumkan kepada masyarakat luas bahwa ia telah menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yag telah memperoleh kekuatan hukum.

Jika dikelompokkan berdasarkan jenis pemilihan calon kepala daerah, ada 17 calon bupati, 19 calon wakil bupati, 10 calon wali kota, 6 calon wakil wali kota, dan 2 calon gubernur yang merupakan mantan narapidana.

Dari 3.104 orang calon pemimpin daerah, 2.773 di antaranya adalah laki-laki. Calon perempuan hanya ada 331 orang. Secara umum, proporsi laki-laki dan perempuan di Pilkada 2024 mencapai 9 banding 1.

Semua provinsi pada dasarnya memiliki proporsi laki-laki yang lebih banyak dibanding perempuan. Bahkan, ada 4 provinsi yang keseluruhan calon pemimpinnya adalah laki-laki. Provinsi tersebut adalah Papua Pegunungan, Bali, Kalimantan Utara, dan DKI Jakarta.

Provinsi dengan jumlah calon pemimpin laki-laki terbanyak adalah Aceh dengan 152 orang. Sedangkan, provinsi dengan jumlah calon pemimpin perempuan terbanyak berada di Jawa Tengah dengan 37 orang.

Calon kepala daerah di Pilkada 2024 didominasi oleh generasi X, yaitu orang yang lahir di rentang 1965 sampai 1980. Sebanyak 1.858 orang atau 59,9% calon kepala daerah adalah Gen X.

Generasi kedua terbanyak adalah Milenial dengan jumlah 647 orang. Milenial lahir di rentang tahun 1981-1996. Di peringkat ketiga ada Baby Boomer (1946-1964) sebanyak 568 orang.

Persentase Gen Z atau mereka yang lahir di antara 1997 hingga 2012 hanya 0,9% atau 29 orang.

Calon pemimpin daerah termuda di Pilkada 2024 adalah Serena Cosgrova Franscies, S.Sos. dengan usia 25 tahun 12 hari. Ia akan berlaga memperebutkan posisi Walikota Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Sementara itu, generasi tertua yang akan mengisi Pilkada 2024 adalah Pre-Boomer, yaitu orang dengan kelahiran kurang dari 1944 sampai 1945. Hanya ada 2 orang Pre-Boomer yang tersebar di Jambi dan DI Yogyakarta.

Drs. H. Muhammad Madel menjadi calon wakil kepala daerah tertua. Dengan usia 80 tahun, 2 bulan, 9 hari, ia berada di wilayah pemilihan Kabupaten Sarolangun, Jambi, sebagai calon bupati.

Sedangkan, calon kepala daerah tertua adalah H. Sukamto, S.H. yang berusia 79 tahun, 1 bulan, 22 hari. Ia akan berlaga merebut posisi Bupati Sleman, DI Yogyakarta.

Tingkat Pendidikan Calon Pemimpin Daerah

Dari 3.104 orang yang mengikuti kompetisi pemilihan kepala daerah 2024, ada 64 orang yang tidak mencantumkan riwayat akhir pendidikan mereka.

Diketahui ada lulusan SMP dan SD di antara mereka. Padahal, UU Pilkada menyebut minimal pendidikan kepala daerah adalah SMA.

Salah satu calon kepala daerah yang menyalahi aturan ini adalah Selfinus Kainama yang akan berebut posisi calon wakil bupati Kabupaten Seram Bagian Barat.

Calon pemimpin daerah paling banyak menyelesaikan studinya di jenjang S2. Sebanyak 1.155 dari 3.104 orang lulus S2. Disusul dengan lulusan S1 sebanyak 35,05% atau 1.088 orang. Selebihnya, diagram di bawah ini menyajikan data tingkat pendidikan seluruh calon kepala dan wakil kepala daerah.

Urutan provinsi dengan proporsi calon kepala dan wakil kepala daerah lulusan S3 terbanyak adalah DKI Jakarta (66,67%), Sulawesi Barat (18,42%), Kalimantan Utara (16,67%), dan yang paling sedikit adalah Papua Barat (2,78%).

Sementara itu, proporsi calon kepala dan wakil kepala daerah dengan lulusan SMA terbanyak ada di Sulawesi Utara (30,61%).

Reporter: Aliya R Putri

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman memaparkan rincian program ketahanan pangan yang telah disiapkan cetak birunya untuk pemerintahan di masa Prabowo-Gibran. Salah satu yang ia tekankan adalah upaya menyiasati bonus demografi dengan pembuatan kluster-kluster pertanian modern yang memanfaatkan teknologi digital.

Dari pemaparannya, ada sekitar 52 sampai 60 persen bonus demografi yang terdiri dari generasi millennial dan Generasi Z atau Gen-Z. “Nah, generasi milennial ini kita harus berdayakan dengan menggunakan literasi digital,” tuturnya saat ditemui usai menghadiri Rakernas Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) ke-20 di Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Sabtu, 28 September 2024.

Sebagai informasi, generasi yang disebut Millennials atau juga dikenal sebagai Generasi Y, adalah mereka yang lahir antara tahun 1981 dan 1996 atau yang saat ini berusia 28 sampai 43 tahun.

Nantinya, dari keterangan Amran, mereka akan diajak untuk mengelola secara langsung sebuah kluster pertanian modern dengan jangkauan mencapai 250 hektare. Satu kluster dirancang untuk dikelola 1 grup yang beranggotakan 20 orang. “Menggunakan teknologi tinggi, kemudian menguntungkan,” kata dia.

Upaya yang dirancang Kementan menjadi siasat bagi proyeksi bonus demografi yang berjalan bersisian dengan progres digitalisasi. Bahwa, dengan pemanfaatan yang tepat dan terencana, digitalisasi bukanlah bencana ataupun disrupsi pada aspek ketenagakerjaan.

Melalui blueprint yang disusun Kementan, Amran mengharapkan kemandirian pangan Indonesia mampu terwujud melalui program-program yang termuat di dalamnya. “Pertanian modern adalah kluster ini sejajar dengan negara maju. Sehingga, nantinya, produktivitasnya naik, produksinya naik, biayanya bisa turun 50 persen,” tutur dia.

Berdasarkan penerangannya, produktivitas yang dihasilkan dari penerapan pertanian modern mampu dieskalasi sebanyak 100 persen. Contoh pelaksanaannya dengan menggunakan mesin traktor dalam membajak sawah dan memakai drone penebar bibit demi efektivitas dan efisiensi waktu.

Lebih lanjut, Amran memaparkan, kalkulasi yang dilakukan pihaknya menjamin setidaknya setiap orang bisa memiliki pendapatan senilai Rp10 juta setiap bulannya. Sejalan dengan visinya untuk menekan biaya produksi dan meningkatkan produksi serta produktivitas.

Menurut dia, tawaran menjanjikan tersebut mampu meningkatkan minat terhadap sektor pertanian di kalangan generasi muda, khususnya millennial yang memang menjadi sasaran program tersebut. “Karena lebih tinggi pendapatan daripada mendaftar pegawai negeri,” tuturnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman memaparkan rincian program ketahanan pangan yang telah disiapkan cetak birunya untuk pemerintahan di masa Prabowo-Gibran. Salah satu yang ia tekankan adalah upaya menyiasati bonus demografi dengan pembuatan kluster-kluster pertanian modern yang memanfaatkan teknologi digital.

Dari pemaparannya, ada sekitar 52 sampai 60 persen bonus demografi yang terdiri dari generasi millennial dan Generasi Z atau Gen-Z. “Nah, generasi milennial ini kita harus berdayakan dengan menggunakan literasi digital,” tuturnya saat ditemui usai menghadiri Rakernas Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) ke-20 di Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Sabtu, 28 September 2024.

Sebagai informasi, generasi yang disebut Millennials atau juga dikenal sebagai Generasi Y, adalah mereka yang lahir antara tahun 1981 dan 1996 atau yang saat ini berusia 28 sampai 43 tahun.

Nantinya, dari keterangan Amran, mereka akan diajak untuk mengelola secara langsung sebuah kluster pertanian modern dengan jangkauan mencapai 250 hektare. Satu kluster dirancang untuk dikelola 1 grup yang beranggotakan 20 orang. “Menggunakan teknologi tinggi, kemudian menguntungkan,” kata dia.

Upaya yang dirancang Kementan menjadi siasat bagi proyeksi bonus demografi yang berjalan bersisian dengan progres digitalisasi. Bahwa, dengan pemanfaatan yang tepat dan terencana, digitalisasi bukanlah bencana ataupun disrupsi pada aspek ketenagakerjaan.

Melalui blueprint yang disusun Kementan, Amran mengharapkan kemandirian pangan Indonesia mampu terwujud melalui program-program yang termuat di dalamnya. “Pertanian modern adalah kluster ini sejajar dengan negara maju. Sehingga, nantinya, produktivitasnya naik, produksinya naik, biayanya bisa turun 50 persen,” tutur dia.

Berdasarkan penerangannya, produktivitas yang dihasilkan dari penerapan pertanian modern mampu dieskalasi sebanyak 100 persen. Contoh pelaksanaannya dengan menggunakan mesin traktor dalam membajak sawah dan memakai drone penebar bibit demi efektivitas dan efisiensi waktu.

Lebih lanjut, Amran memaparkan, kalkulasi yang dilakukan pihaknya menjamin setidaknya setiap orang bisa memiliki pendapatan senilai Rp10 juta setiap bulannya. Sejalan dengan visinya untuk menekan biaya produksi dan meningkatkan produksi serta produktivitas.

Menurut dia, tawaran menjanjikan tersebut mampu meningkatkan minat terhadap sektor pertanian di kalangan generasi muda, khususnya millennial yang memang menjadi sasaran program tersebut. “Karena lebih tinggi pendapatan daripada mendaftar pegawai negeri,” tuturnya.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menghadiri acara wisuda Magister dan Sarjana Terapan Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung.

Dalam acara tersebut, Gus Ipul memberikan arahan sekaligus amanat kepada para wisudawan agar bisa mengamalkan ilmu kepada masyarakat demi mencapai cita-cita Indonesia emas 2045.

“Pada 2045, Indonesia akan dapat bonus demografi yaitu jumlah penduduk Indonesia 70%-nya dalam usia produktif,” kata Gus Ipul pada acara tersebut yang diselenggarakan di Sabuga ITB, Bandung, Rabu (25/9).

“Jika tidak dimanfaatkan dengan benar, maka bonus demografi bisa membakar hangus peta perjalanan panjang bangsa ini, bonus demografi bisa jadi petaka demografi dapat merobohkan pilar-pilar yang kita bangun bersama,” sambungnya.

Gus Ipul berpesan agar para wisudawan bisa segera menyesuaikan diri untuk mengamalkan teori-teori yang dipelajari di kampus pada kehidupan bermasyarakat.

Lebih jauh, dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045, Gus Ipul menyebut permasalahan kesejahteraan sosial cenderung meluas.

“Kompleksitas tersebut menuntut penanganan komprehensif dan profesional, di masa akan datang saya melihat ada 6 permasalahan kesejahteraan sosial yang menjadi fokus perhatian, kemiskinan, korban bencana alam, ketiga penyalahgunaan napza,” ungkapnya.

“Masalah anak, kelima kemiskinan komunitas adat terpencil, terakhir masalah pekerja migran di kota atau internasional,” lanjutnya.

Atas dasar hal tersebut, Gus Ipul meminta agar wisudawan Poltekesos menguatkan nilai-nilai luhur.

“Perubahan demi perubahan yang terjadi di sekitar kita telah mengharuskan penguatan nilai-nilai keluarga dengan cara mengembangkan karakter anggota keluarga yang bersumber dari nilai-nilai luhur,” tutup Gus Ipul.

IDXChannel - Indonesia menjadi negara dengan populasi terbesar keempat di dunia serta terbesar se-Asia Tenggara. Bahkan, yang tak kalah menarik adalah mayoritas warganya merupakan kaum usia muda.

Tercatat, komposisi demografi Indonesia sebanyak 67,5 persen dari total 281,6 juta jiwa adalah anak muda.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, ini menjadi keunggulan tersendiri bagi Indonesia. Sebab, ada potensi yang bisa dimanfaatkan dari jumlah penduduk ini untuk menumbuhkan ekonomi nasional dan pengembangan inovasi untuk mendorong peningkatan daya saing nasional.

"Potensi ini dikenal sebagai bonus demografi yang harus dimanfaatkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional dan pengembangan inovasi untuk mendorong peningkatan daya saing nasional,” ujarnya dalam keterangan pers, dikutip pada Kamis (19/9/2024).

Dia menegaskan, dengan adanya bonus demografi tersebut, Indonesia perlu meningkatkan produktivitas tenaga kerjanya. Salah satu caranya adalah dengan mempersiapkan pendidikan berkualitas bagi kaum muda.

“Kita semua tentu sepakat bahwa pendidikan adalah pondasi utama untuk kemajuan suatu bangsa. Dan, penyelenggaraan pendidikan vokasi menjadi aspek penting dalam upaya penyediaan sumber daya manusia (SDM) industri yang kompeten,” kata dia.

Menurut dia, pembangunan fasilitas pendidikan juga merupakan langkah yang tepat dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM industri di Indonesia. Agus pun menyebutkan, bentuk nyatanya adalah dengan diselesaikannya pembangunan gedung pendidikan SMK-SMAK Bogor.

"Saya merasa bangga dan bahagia dengan telah diselesaikannya pembangunan gedung pendidikan SMK-SMAK Bogor. Ini adalah momen penting yang tidak hanya menandai beroperasinya fasilitas pendidikan yang baru, tetapi juga menjadi simbol komitmen kita bersama dalam meningkatkan kualitas pendidikan vokasi di Indonesia,” kata Agus.

(Dhera Arizona)

Jakarta -

Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan terbesar di ASEAN. Salah satu kekuatan penting dalam komposisi demografi Indonesia adalah jumlah usia muda yang besar mencapai 67,5% dari total penduduk sebanyak 281,6 juta jiwa.

"Potensi ini dikenal sebagai bonus demografi yang harus dimanfaatkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional dan pengembangan inovasi untuk mendorong peningkatan daya saing nasional," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya, Rabu (18/9/2024).

Agus menegaskan, seiring dengan adanya bonus demografi tersebut, Indonesia perlu meningkatkan produktivitas tenaga kerjanya. "Kita semua tentu sepakat bahwa pendidikan adalah pondasi utama untuk kemajuan suatu bangsa. Dan, penyelenggaraan pendidikan vokasi menjadi aspek penting dalam upaya penyediaan sumber daya manusia (SDM) industri yang kompeten," ujarnya.

Oleh karena itu, pembangunan fasilitas pendidikan, juga merupakan langkah yang tepat dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM industri di Indonesia. "Saya merasa bangga dan bahagia dengan telah diselesaikannya pembangunan gedung pendidikan SMK-SMAK Bogor. Ini adalah momen penting yang tidak hanya menandai beroperasinya fasilitas pendidikan yang baru, tetapi juga menjadi simbol komitmen kita bersama dalam meningkatkan kualitas pendidikan vokasi di Indonesia," papar Menperin.

Apalagi, SMK-SMAK Bogor, yang merupakan unit pendidikan vokasi milik Kementerian Perindustrian ini telah menunjukkan konsistensinya sebagai sekolah menengah kejuruan terbaik. Prestasi ini dibuktikannya karena mampu mempertahankan predikat sebagai SMK dengan nilai Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) terbaik di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

"Bahkan, lulusan dari SMK-SMAK Bogor ini sebesar 95 persennya langsung terserap kerja di perusahaan industri. Prestasi ini yang harus tetap kita pertahankan," ujar Menperin.

Adapun gedung baru SMK-SMAK Bogor berdiri di atas lahan seluas 35 ribu meter persegi dengan total luas bangunan mencapai 17 ribu meter persegi, tiga kali lipat dari luas bangunan SMK-SMAK Bogor yang lama. Gedung baru ini mampu menampung hingga 1.600 siswa atau bertambah 1,5 kali lipat dari daya tampung sebelumnya.

"Ini merupakan bukti nyata dari tekad dan upaya Kemenperin dalam menyediakan fasilitas pendidikan vokasi yang layak dan berkualitas," ujar Agus. Diharapkan, melalui gedung baru ini akan menjadi pusat pendidikan vokasi yang akan membentuk generasi penerus bangsa yang terampil, kompeten, dan siap menghadapi tantangan global.

Menperin juga menyampaikan, pembangunan gedung dan fasilitas pendidikan SMK SMAK Bogor ini merupakan investasi yang sangat berharga. Apalagi gedung pendidikan baru ini mengusung konsep yang ramah lingkungan serta memiliki fasilitas pendidikan yang lengkap.

"Kita berharap siswa-siswa di SMK-SMAK Bogor tidak hanya mendapatkan pendidikan yang berkualitas, namun juga menjadikan lulusan SMK SMAK Bogor sebagai tenaga kerja yang berkarakter dan berwawasan global sehingga akan terus berdaya saing di dunia kerja yang semakin kompetitif," imbuhnya.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Masrokhan mengemukakan, sejak berdiri tahun 1950 sampai tahun 2023, SMK-SMAK Bogor (SMAKBO) telah menghasilkan 8.732 lulusan yang pada saat wisuda rata-rata sudah diserap lebih dari 90 persen. Pada bulan November nanti, akan diwisuda lulusan tahun 2024 sebanyak 248 orang, di mana 73 persen di antaranya sudah terserap dan dipesan oleh industri. "Saat ini, lulusan SMAKBO telah tersebar di berbagai industri serta lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan baik di dalam maupun luar negeri," ungkapnya.

Masrokhan menambahkan, upaya pengembangan SMK SMAK Bogor merupakan bagian dari strategi Kemenperin dalam menyiapkan SDM kompeten yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini. "Kami menyadari permasalahan rendahnya produktivitas karena terbatasnya SDM yang kompeten sesuai kebutuhan industri, merupakan salah satu isu penting terkait pengembangan industri yang harus di selesaikan," tuturnya.

Untuk itu, BPSDMI terus mengupayakan peningkatan kapasitas penyelenggaraan pendidikan vokasi agar unit pendidikan Kemenperon dapat menjadi role model bagi penyelenggaraan pendidikan vokasi secara nasional. "Pada penerimaan siswa dan mahasiswa baru tahun 2024 ini, total jumlah pendaftar untuk 13 Politeknik dan Akademi Komunitas serta 9 SMK Kemenperin telah mencapai 82.978 orang dari kuota yang tersedia sebanyak 7.093 orang. Artinya, rasio penerimaan siswa dan mahasiswa Kemenperin telah mencapai 1 : 11,7 atau naik signifikan dari tahun sebelumnya dengan rasio 1 : 6," sebutnya.

(das/das)

MOSKOW - Populasi Rusia menyusut pada tingkat mengkhawatirkan, yang dapat mengubah struktur masyarakatnya. Kremlin mencatat tingkat kelahiran di Rusia menyentuh level terendah dalam 25 tahun terakhir selama enam bulan pertama tahun 2024, menurut data resmi yang diterbitkan awal pekan kemarin.

Kelahiran di Rusia juga menurun untuk pertama kalinya pada bulan Juni menjadi di bawah 100.000. Selama paruh pertama tahun ini, 599.600 anak lahir di Rusia. Angka tersebut 16.000 lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu.

"Ini adalah bencana bagi masa depan bangsa," kata juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov pada bulan Juli, menurut AFP.

"Ini (tingkat kelahiran) sekarang berada pada tingkat yang sangat rendah - 1,4 (kelahiran per wanita). Ini sebanding dengan negara-negara Eropa, Jepang dan sebagainya," jelasnya.

Rusia diterangkan sedang menuju krisis demografis selama beberapa tahun dari sekarang. Kremlin sudah coba turun tangan dalam upaya meningkatkan angka kelahiran dengan menawarkan keringanan pajak dan memperluas penitipan anak untuk keluarga berpenghasilan rendah.

Tapi banyak yang berubah sejak itu. Rusia yang berperang melawan Ukraina selama dua setengah tahun, membuat angka kematian di negara itu melonjak dan memperburuk krisis populasi. Invasi tersebut juga memicu eksodus massal, terutama di kalangan pemuda.

Masalah populasi sudah menjadi persoalan selama satu abad terakhir. Selama Perang Dunia II, rasio populasi laki-laki dan perempuan Rusia sangat timpang, ketika jutaan orang kehilangan nyawa mereka di garis depan sehingga berdampak pada tingkat kelahiran beberapa tahun setelahnya.

Rusia juga berjuang dengan menyusutnya jumlah kelahiran pada tahun 1990-an, tepat setelah Uni Soviet runtuh. Anjloknya tingkat kesuburan, sistem perawatan kesehatan yang lumpuh, dan kondisi ekonomi seperti meningkatnya lapangan kerja di kalangan wanita termasuk beberapa faktor yang memengaruhi angka kelahiran baru.

Sementara itu Rusia belum memperlihatkan tanda-tanda bakal mundur atau mengakhiri perang Ukraina, yang bisa berarti lebih banyak masalah bagi penduduknya.

Atlantic Council meramalkan krisis demografis bakal berlangsung selama abad ke-21. Karena semakin banyak anak muda yang diwajibkan menjadi tentara, kondisi ini bisa mengubah bagaimana pasar tenaga kerja dalam beberapa dekade berikutnya dan mengubah arah ekonomi Rusia.

Negara ini sedang berjuang dengan krisis kembar, yakni kekurangan populasi secara keseluruhan dan defisit pendanaan. Sementara itu Presiden Rusia, Vladimir Putin berupaya memikat warga negara asing untuk bergabung dengan tentara dengan imbalan kewarganegaraan.

Awal tahun ini, Rusia secara signifikan menaikkan biaya perceraian untuk mendanai upaya perangnya.

Selaih itu Putin juga sudah berulang kali menyerukan peningkatan populasi Rusia. Empat tahun lalu, presiden mengatakan, ini menjadi "tugas bersejarah" Rusia untuk menanggapi krisis. Kemudian Ia sempat mengulanginya dalam pidato di tahun 2024.

"Kecuali para pemimpin Rusia dapat mengembangkan dan membiayai serangkaian kebijakan yang lebih efektif, maka satu-satunya solusi untuk penurunan populasi adalah kombinasi dari memasukkan wilayah non-Rusia dan/atau imigrasi dari Asia dan Afrika," tulis Harley Balzer, seorang pakar pemerintah dan urusan internasional yang fokus pada Eropa Timur dan Rusia.

Rusia bukan satu-satunya negara yang dibebani oleh tantangan demografis. Jepang, Italia, dan Hongaria berada di kapal yang sama, meskipun dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Tantangan populasi sulit untuk dilawan, karena merupakan puncak dari tren ekonomi dan sosial yang sudah lama berlangsung.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan populasi dunia akan mencapai puncaknya pada tahun 2100 hingga menyentuh angka 10,9 miliar. Maka negara-negara seperti Rusia punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai titik itu tanpa jatuh ke dalam krisis.

Menteri Koodinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan ekonomi Indonesia mampu tumbuh rata-rata 6,5% per tahun hingga 2045. Indonesia perlu menggenjot pertumbuhan ekonomi seiring bonus demografi yang akan habis pada 2040.

"Harus bisa tumbuh 6,5%-an untuk kita bisa nanti 2030 keluar dari jebakan kelas menengah. Kita tentu harus hati-hari karena bonus demografi habis pada 2040," ujar Luhut saat berbincang dengan Research Director Katadata Insight Center Gundy Cahyadi di sela-sela Indonesia Africa Forum 2024 di Bali, pekan lalu.

Luhut menjelaskan, kondisi ekonomi saat ini memang menghadapi banyak tantangan global. Salah satunya adalah kondisi geopolitik, seperti hubungan antara Amerika Serikat dan Cina. Berbagai kondisi global membuat ekonomi Indonesia tahun ini diproyeksi hanya tumbuh di kisaran 5%.

"Tapi kita beruntung, selama 10 tahun, Pak Jokowi sudah meletakkan landasan-landasan yang cukup. Saya pikir, Presiden Terpilih Prabowo akan lebih mudah mengkapitalisasi itu. Jadi saya optimistis melihat perekonomian kita," kata Luhut.

Salah satu yang selama ini menjadi hambatan pertumbuhan ekonomi adalah masih rendahnya investasi. Untuk itu, pemerintah ingin mendorong lebih banyak investasi asing masuk ke Indonesia. Salah satunya dengan membentuk family office.

Family Office merupakan salah satu upaya untuk menarik kekayaan dari negara lain untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Luhut berharap family office dapat mendongkrak ekonomi dengan mendorong lapangan kerja dari investasi dan konsumsi lokal.

Luhut saat ini telah membentuk task force atau satuan tugas guna menyiapkan pengelolaan dana berbasis keluarga atau family office di Indonesia. Ia memastikan Indonesia memiliki keunggulan daya saing dengan negara/wilayah lain seperti Singapura dan Hog Kong yang sudah memililiki ribuan family office.

"Di Singapura mungkin ada sekitar 1.500 family office. Bisa dibilang ada berapa triliun dolar AS di situ. Nah, sekarang orang melihat Singapura itu kok makin nano-nano. Ada peluang di sana," kata Luhut.

Menurut Luhut, pemerintah telah belajar dari banyak dari berbagai tempat, mulai dari Singapura, Hong Kong, Shenzen, hingga Dubai untuk membentuk family office. Pemerintah juga mengajak berbagai ahli hukum dan konsultan untuk merumuskan kebijakan terkait family office.

"Saya pikir sih banyak sekali keuntungan yang bisa didapat. Sekarang ini kami sedang mau lagi revisi PP 40, mengenai insentif yang diberikan dan seterusnya. Saya lihat revisi ini sedang jalan," kata dia.

Adapun aturan yang akan direvisi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.

TEMPO.CO, Jakarta - Paus Fransiskus memuji orang Indonesia karena keluarga besar mereka dan menyoroti bahwa orang di negara lain memilih memiliki hewan peliharaan daripada membesarkan anak-anak.

Hal itu disampaikan Paus ketika berbicara bersama Presiden Jokowi di Jakarta pada pemberhentian pertama dalam perjalanan empat negara ke Asia.

"Dan negara Anda... memiliki keluarga dengan tiga, empat atau lima anak yang terus maju, dan ini tercermin dalam tingkat usia di negara ini," katanya, Rabu, 4 September 2024.

"Teruslah, Anda adalah contoh bagi semua orang, bagi semua negara yang mungkin, dan ini mungkin terdengar lucu, (di mana) keluarga-keluarga ini lebih suka memiliki kucing atau anjing kecil daripada anak," katanya dengan menoleh ke Jokowi sambil tertawa.

Paus membuat komentar serupa pada bulan Mei ketika ia berpidato di sebuah konferensi di Roma tentang krisis demografi yang mencengkeram Italia dan Eropa.

"Rumah-rumah dipenuhi dengan benda-benda dan dikosongkan dari anak-anak, menjadi tempat yang sangat menyedihkan. Tidak ada kekurangan anjing kecil, kucing, ini tidak kurang. Ada kekurangan anak-anak," katanya pada kesempatan itu.

Meskipun Indonesia memiliki angka kelahiran yang lebih tinggi daripada banyak negara Barat, tren tersebut juga telah menurun dalam beberapa tahun terakhir.

Di Amerika Serikat, JD Vance, calon wakil presiden dari Partai Republik Donald Trump, telah menghadapi gelombang liputan pers yang negatif atas komentar-komentar masa lalunya yang menyebut beberapa pesaingnya dari Partai Demokrat sebagai "sekelompok wanita kucing yang tidak punya anak."

Kritik Paus pada Ancaman Krisis Demografi

Paus Fransiskus mengkritik industri senjata dan alat kontrasepsi, menuduh mereka menghancurkan atau mencegah kehidupan dalam pidatonya di sebuah konferensi tentang krisis demografi yang mencengkeram Italia dan Eropa pada 10 Mei 2024.

Tingkat kesuburan Eropa telah tertahan di sekitar 1,5 kelahiran per wanita selama dekade terakhir. Angka tersebut masih di atas titik terendah yang terlihat di Asia Timur tetapi jauh di bawah 2,1 yang dibutuhkan untuk mempertahankan tingkat populasi.

Tingkat angka kelahiran sangat parah di Italia, turun ke rekor terendah pada 2023, penurunan tahunan ke-15 berturut-turut. Pemerintah Italia sejauh ini tidak dapat membalikkan tren tersebut, meskipun telah berulang kali berjanji.

"Ada fakta yang diceritakan oleh seorang sarjana demografi kepada saya. Saat ini investasi yang memberikan pendapatan paling banyak adalah pabrik senjata dan alat kontrasepsi. Yang satu menghancurkan kehidupan, yang lain mencegah kehidupan ... Masa depan apa yang kita miliki? Itu buruk," kata Paus.

Fransiskus, 87 tahun, telah lama menjadi penentang keras industri senjata. Ia juga menegaskan kembali larangan lama Gereja Katolik terhadap pengendalian kelahiran buatan, meskipun ia mendukung cara-cara alami untuk menghindari kehamilan.

"Beberapa orang berpikir, maafkan saya jika saya menggunakan kata itu, bahwa untuk menjadi umat Katolik yang baik, kita harus seperti kelinci," katanya saat dalam penerbangan pulang dari Filipina pada tahun 2015, seraya menambahkan bahwa Gereja mempromosikan "orang tua yang bertanggung jawab".

Paus: Menyedihkan, Rumah Penuh Anjing dan Kucing bukan Anak-anak

Pada konferensi tentang demografi di Roma itu, Fransiskus mengatakan jumlah kelahiran adalah indikator pertama dari "harapan rakyat", dan Eropa semakin berubah menjadi benua "tua, lelah, dan pasrah".

"Rumah-rumah dipenuhi dengan benda-benda dan dikosongkan dari anak-anak, menjadi tempat yang sangat menyedihkan. Tidak ada kekurangan anjing kecil, kucing, mereka tidak kekurangan. Ada kekurangan anak-anak," kata Paus.

Pemerintah harus menerapkan kebijakan "serius dan efektif" yang berpihak pada keluarga untuk mengatasi masalah ini, kata Fransiskus, mendesak kaum muda untuk memiliki keyakinan terhadap masa depan.

Ia menyerukan kebijakan yang memungkinkan para ibu tidak harus memilih antara pekerjaan dan pengasuhan anak, dan yang memberi pasangan muda peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang stabil dan kemungkinan untuk membeli rumah.

"Saya tahu bahwa bagi banyak dari Anda, masa depan mungkin tampak tidak menentu, dan bahwa di tengah menurunnya angka kelahiran, perang, pandemi, dan perubahan iklim, tidak mudah untuk tetap menjaga harapan. Namun, jangan menyerah, miliki iman," katanya, merujuk pada kaum muda.