Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat menilai batas waktu izin tambang harus tetap berlaku agar para penambang tertib dan menerapkan Good Mining Practice (GMP).

Peneliti Alpha Research Database, Ferdy Hasiman, menyebut penghapusan batas waktu izin tambang hanya menguntungkan aspek bisnis pelaku tambang. Sebaliknya, hal itu malah membuat negara rugi.

Pandangan Ferdy tersebut merespons pernyataan Indonesian Mining Association (IMA) yang meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan batas waktu izin tambang. Asosiasi itu menilai pemberian izin tambang semestinya berlaku sesuai umur tambang demi pemanfaatan yang maksimal.

Ferdy pun menegaskan pembatasan waktu izin tambang sudah sesuai dengan Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Menurutnya, kebijakan itu tak hanya dibuat agar para penambang memenuhi standar regulasi, tapi juga agar pelaku pertambangan kinerjanya tertib.

"Selama ini banyak penambang-penambang kita gak tertib. Kalau gak dibatasi akan sulit, makanya dibatasi dari segi waktu," ucap Ferdy kepada Bisnis, Rabu (9/10/2024).

Dia menyebut pembatasan waktu izin tambang menjadi kontrol pemerintah terhadap pelaku usaha. Artinya, jika pelaku usaha memiliki rekam jejak buruk, pemerintah berhak tidak memperpanjang izin tambang.

Penulis buku 'Monster Tambang' ini mencontohkan masih banyak penambang yang kucing-kucingan dengan pemerintah dalam hal membayar royalti. Selain itu, ada juga kasus penambang tidak melakukan reklamasi pascatambang.

Menurutnya, para pelaku tambang dengan rekam jejak buruk itu tak layak mendapat perpanjangan izin tambang. Sebaliknya, jika penambang tertib, sejatinya mereka tidak perlu risau terkait dengan perpanjangan izin tambang.

"Pembatasan waktu itu penting, tinggal dia si penambang menjalankan good mining practice pasti diperpanjang, yang penting dia profesional mengelola bisnisnya," kata Ferdy.

Ucapan Ferdy terkait penambang nakal ini selaras dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lembaga itu menemukan ratusan perusahaan belum memenuhi kewajiban pemulihan, rehabilitasi maupun reklamasi lingkungan pascatambang. Akibatnya negara berpotensi mengalami kerugian hingga ratusan triliunan rupiah.

Temuan itu terangkum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terhadap Kepatuhan atas Pemenuhan Kewajiban Pemegang Perizinan Berusaha dan Persetujuan Lingkungan Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2020 - 2023 pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) serta Instansi Terkait Lainnya.

Adapun salah satu bagian audit BPK itu menyoroti tiga poin penting. Pertama, pemegang perizinan berusaha terindikasi belum memulihkan fungsi lingkungan hidup pada areal IUP yang telah habis masa atau dicabut seluas kurang lebih 179.455 hektare.

Sementara proses peninjauan terhadap data penempatan jamrek/jamtup diketahui hanya 159 dari 2.026 yang telah menempatkan jaminan. Total nilai jaminan reklamasi dan pascatambang itu senilai Rp5,9 triliun dan US$1,84 miliar.

Kedua, pemegang perizinan berusaha terindikasi belum memulihkan fungsi lingkungan hidup pada areal bekas pertambangan tanpa IUP seluas kurang lebih 253.242,66 hektare.

BPK mencatat akibat praktik tidak terpuji tersebut, terdapat potensi nilai kerugian lingkungan senilai Rp119,4 triliun. Jumlah kerugian itu terdiri dari biaya pemulihan senilai Rp55,6 triliun, penggantian biaya penyelesaian sengketa Rp1,3 triliun dan kerugian ekosistem Rp62,4 triliun.

Ketiga, pemegang perizinan berusaha terindikasi belum memulihkan fungsi lingkungan hidup pada IUP yang akan habis masa dalam dua tahun seluas kurang lebih 133.901,70 hektare belum dilakukan reklamasi.

Lembaga auditor negara itu menemukan bahwa akibat belum dilakukan reklamasi pasca tambang, potensi kerugiannya mencapai Rp61,9 triliun. Jumlah itu terdiri dari biaya pemulihan senilai Rp29,4 triliun, penggantian biaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup senilai Rp190,2 miliar, dan kerugian ekosistem senilai Rp32,37 triliun.

BPK telah menelusuri lebih lanjut pada data jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang, diketahui bahwa dari 492 pemegang IUP hanya 61 pemegang IUP yang telah menempatkan jaminan dengan total nilai jaminan reklamasi dan pasca tambang senilai Rp3,39 triliun dan US$119 juta.

Oleh karena itu, Ferdy pun menegaskan pencabutan batas waktu izin tambang hanya bakal menambah pemerintah rugi.

"Justru negara yang rugi kalau gak dibatasi, nanti penambang sama sekali gak tertib," kata Ferdy.

Sebelumnya, Ketua Umum IMA, Rachmat Makkasau, mengatakan, kebijakan yang berlaku saat ini izin tambang diberikan untuk jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini pun di sisi lain bisa menghambat investasi.

"Kami harap pemerintah melihat batasan umur tambang dengan memperhatikan aspek-aspek yang ada dalam kaidah pertambangan sehingga investor lebih siap berinvestasi jangka panjang," ucap Rachmat di Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Dia lantas menyebut, beberapa negara lain sudah tidak membatasi waktu izin tambang. Negara lain hanya membatasi izin tambang dengan sejumlah aturan ikutan seperti terkait lingkungan. Kendati, Rachmat tak menyebut negara mana yang dia maksud.

Dia hanya menegaskan bahwa aturan mengenai waktu izin tambang ini harus diperhatikan oleh pemerintah. Menurutnya, hal itu penting demi kesinambungan industri tambang. Di sisi lain, Rachmat pun mengaku sudah menyampaikan usulan itu kepada pemerintah.

"Dalam beberapa pertemuan usulan sudah kami sampaikan. Sudah dicatat dan ini adalah salah satu yang akan terus kami yakinkan memang ada poin-poin yang dibutuhkan industri tambang untuk memastikan kesinambungannya," jelas Rachmat.

Terkait hal tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadali belum mau berkomentar banyak. Dia mengaku belum mengetahui secara detil usulan itu.

"Nanti saya cek dulu. Menteri kan bukan Undang-undang berjalan," kata Bahlil singkat di Jakarta, Rabu (9/10/2024).

KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberi sinyal bahwa pembatasan bahan bakar (BBM) subsidi belum akan diberlakukan mulai Selasa (1/10/2024).

Rencana pembatasan BBM subsidi bergulir ketika Bahlil menyinggung masih ada mobil mewah yang masih menggunakan BBM subsidi pada Selasa (27/8/2024) lalu.

Terkait kebijakan tersebut, Bahlil menyampaikan, pemerintah sedang membahas aturan pembatasan agar penggunaan BBM subsidi mencerminkan keadilan dan lebih tepat sasaran.

“Masih bahas agar betul-betul aturan yang dikeluarkan itu mencerminkan keadilan. Apa yang saya maksudkan keadilan?” kata Bahlil dikutip dari Antara, Jumat (20/9/2024).

“Targetnya adalah bagaimana subsidi yang diturunkan BBM itu tepat sasaran. Jangan sampai tidak tepat sasaran,” tambahnya.

BBM subsidi harus tersalurkan ke petani dan nelayan

Bahlil menuturkan, aturan soal pembatasan BBM subsidi harus tersalurkan secara adil supaya manfaatnya dirasakan ke tingkat nelayan dan petani.

Nantinya, aturan tersebut akan dimuat dalam Peraturan Menteri ESDM, bukan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.

Bahlil menjelaskan, Perpres tersebut sedang direvisi, namun ia belum bisa membeberkan isi peraturan ini.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi terkait pembatasan BBM subsidi setelah Perpres keluar sebelum kebijakan benar-benar diimplementasikan.

Pemerintah tidak ingin orang dari kalangan ekonomi mampu merasakan manfaat BBM subsidi yang seharusnya dirasakan kelompok ekonomi menengah ke bawah.

Pemerintah belum tentukan tanggal

Terpisah, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan, pemerintah tidak hanya mendalami mekanisme penyaluran BBM subsidi supaya tepat sasaran.

Pemerintah juga melakukan pendalam terhadap kriteria penerima BBM subsidi.

Namun, Agus belum bisa memastikan kapan dan bagaimana aturan pembatasan BBM subsidi diberlakukan.

“Kita masih dalami. Masih didalami sampai siap operasional. Saya enggak bisa ngomong waktunya,” ujarnya dikutip dari Kompas.com, Rabu (18/9/2024).

Lebih lanjut, Agus menjelaskan, kriteria pengguna BBM subsidi yang saat ini tengah digodok pemerintah, salah satunya angkutan sewa khusus (ASK) atau ojek dan taksi daring.

Jenis kendaraan tersebut dipertimbangkan dalam aturan pembatasan BBM subsidi karena menggunakan pelat kendaraan berwarna hitam.

Hal tersebut berbeda dengan kendaraan umum yang menggunakan pelat kuning yang akan menjadi penerima BBM subsidi.

“Angkutan umum online. ASK. Itu yang sedang didalami seperti apa nanti validasinya. Kalau yang jelas angkutan umum kan berwarna kuning, (ASK) ini berwarna hitam. Ini sedang kita pikirkan validasi seperti apa lagi untuk bisa dapat,” pungkasnya.

IDXChannel - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan perkembangan terbaru soal pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang rencananya diberlakukan awal Oktober 2024.

Dalam rencana pembatasan tersebut, kendaraan umum dan roda dua akan menjadi prioritas penerima BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi mengatakan, rencana pembatasan penerima BBM subsidi ini masih dalam tahap penyempurnaan.

Selain itu, pemerintah juga membuka ruang diskusi publik guna mendapatkan masukan terkait aturan distribusi BBM subsidi tersebut.

"Usulan pembatasan bagi angkutan umum dan kendaraan roda dua sedang didalami. Kami mencari formulasi yang tidak akan mengganggu konsumen, namun tetap memastikan kuota BBM bersubsidi tidak terlampaui," kata Agus, Jakarta, ditulis Kamis (19/9).

Usulan ini awalnya disampaikan oleh Ketua Komisi VII DPR, Sugeng Suparwoto dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) dalam diskusi yang sama. Menurut Sugeng, langkah ini penting agar subsidi BBM dapat benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan, terutama kelompok berpenghasilan rendah.

"Sudah saatnya kita pertimbangkan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi. Saya mengusulkan hanya kendaraan umum dan roda dua yang diperbolehkan mengakses Pertalite dan Biosolar subsidi," kata Sugeng.

Pembatasan tersebut dinilai sebagai langkah strategis dalam memperbaiki tata kelola subsidi energi di Tanah Air. Untuk memastikan kebijakan tersebut efektif dan berkeadilan, diperlukan kajian yang mendalam serta keterlibatan berbagai pihak terkait.

Senada dengan Sugeng, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Rachmat Kaimuddin menuturkan, pemerintah masih melakukan kajian mendalam terhadap usulan tersebut.

"Kami sepakat kendaraan roda dua dan angkutan umum tetap diizinkan menggunakan Pertalite. Namun, kriteria bagi pengguna lainnya masih dalam pembahasan lebih lanjut," ujar Rachmat.

(Fiki Ariyanti)

PT Pertamina Patra Niaga menyatakan bahwa tidak ada rencana menghentikan pendistribusian Pertalite pada Minggu, 1 September. Proses penyaluran Pertalite masih akan dilakukan sesuai penugasan.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menegaskan, Pertamina tetap mendukung upaya pemerintah agar subsidi tepat sasaran melalui pendataan pengguna BBM Subsidi melalui pendaftaran QR Code melalui www.subsiditepat.mypertamina.id.

"Masyarakat tidak perlu termakan berita hoax. Pertalite akan terus kami salurkan sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah," kata Heppy.

Dalam prosesnya, wilayah pendaftaran QR Code Pertalite akan dilakukan secara bertahap, dengan dikhususkan terhadap kendaraan roda empat.

Saat ini, pendaftaran QR Code Pertalite difokuskan di wilayah Jawa, Madura, Bali (JAMALI) dan sebagian wilayah non-Jamali yaitu Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Aceh, Bangka Belitung, Bengkulu dan Kabupaten Timika.

"Diharapkan tahap 1 bisa tercapai 100 persen pada akhir September 2024. Sisanya akan dilakukan tahap kedua rencana paling cepat bulan Oktober-November 2024," ujar Heppy.

Adapun jumlah pendaftar yang terverifikasi dan telah mendapat QR Code saat ini mencapai 3,9 juta. Pengguna kendaraan dapat mendaftarkan diri dengan mempersiapkan foto KTP, foto diri, foto STNK tampak depan dan belakang, foto kendaraan tampak keseluruhan, foto kendaraan tampak depan nomor polisi, dan foto KIR bagi kendaraan pengguna KIR.

Heppy mengingatkan agar seluruh dokumen bisa terbaca dengan jelas dan dikirim dalam format foto (jpg), juga memastikan foto yang digunakan beresolusi tinggi untuk memudahkan proses verifikasi.

"Bagi masyarakat pengguna Pertalite yang belum melakukan pendaftaran, diharapkan segera melakukannya untuk memastikan akses subsidi BBM yang tepat sasaran," kata Heppy.

Untuk registrasi dan informasi lebih lanjut terkait program subsidi tepat Pertalite bisa diperoleh melalui situs https://subsiditepat.mypertamina.id atau menghubungi Pertamina Call Center (PCC) 135.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengungkapkan total penyaluran bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dan Pertalite sudah melebih angka 50%.

Anggota Komite BPH Migas, Saleh Abdurrahman, mengatakan, per 16 Agustus 2024 penyaluran BBM jenis Pertalite mencapai 18,8 juta kiloliter (kl) atau 59,47% kuota yang dialokasikan pada 2024 sebesar 31,60 juta kl.

Kemudian, untuk BBM jenis solar, BPH Migas mencatat penyaluran hingga 16 Agustus sebesar 10,7 juta kl atau 59,85% dari kuota yang dialokasikan sebesar 17,96 juta kl.

“Realisasi hingga 16 Agustus 2024, Solar sebanyak 59,85% dan Pertalite sebanyak 59,47%,” kata Saleh saat dihubungi, Jumat (30/8/2024).

Lebih lanjut, terkait adanya stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang tidak menjual BBM jenis Pertalite, Saleh menuturkan bahwa SPBU yang tidak menjual Pertalite merupakan kebijakan yang diambil oleh sang pemilik tempat pengisian tersebut.

Pemilik SPBU tersebut, kata Saleh, sudah melaporkan ke Pertamina bahwa mereka tidak menjual BBM tersebut. Sehingga, SPBU tersebut tidak dialokasikan BBM jenis Pertalite.

“SPBU tersebut berkontrak dengan Pertamina Patra Niaga, nanti Pertamina melaporkan ke BPH ada SPBU yang tidak lagi jual Pertalite, sehingga tidak lagi dialokasikan volume JBKP-nya,” ujarnya.

Sebelumnya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memproyeksikan serapan Pertalite hingga akhir tahun ini mencapai 31,51 juta kl, masih di bawah kuota Pertalite yang dialokasikan tahun ini.

Namun, kuota BBM Pertalite diperkirakan bakal meningkat pada 2025 mendatang. BPH memproyeksikan, kuota untuk Pertalite pada 2025 mendatang dikerek ke batas atas 33,23 juta kl dan batas bawah di angka 31,33 juta kl.

Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, menerangkan, perhitungan kuota untuk batas atas itu menggunakan metode eskalasi laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan data penjualan BBM serta asumsi pertumbuhan ekonomi.

“Adapun, perhitungan penentuan batas bawah proyeksi volume Solar, minyak tanah dan Pertalite menggunakan model statistik regresi dengan data historis konsumsi BBM dan parameter PDB per kapita, serta pertumbuhan asumsi pertumuhan ekonomi 2025,” kata Erika saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII, Jakarta, Senin (27/5/2024).

KOMPAS.com - Pemerintah akan membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai Selasa (1/10/2024).

Rencana pembatasan BBM subsidi diungkapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Mantan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tersebut menegaskan, rencana pembatasan BBM subsidi sedang dikaji.

“Ya memang ada rencana begitu,” ujar Bahlil dikutip dari Kontan, Selasa (27/8/2024).

Pembatasan BBM subsidi diatur dalam Peraturan Menteri

Bahlil menjelaskan, aturan soal pembatasan BBM subsidi akan dimuat dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM.

Namun, Permen tersebut masih harus disosialisasikan kepada masyarakat. Sosialisasi Permen ESDM soal pembatasan BBM subsidi saat ini sedang dibahas Kementerian ESDM.

“Karena begitu aturannya keluar. Permennya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Nah, waktu sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas,” ungkap Bahlil.

Ia menambahkan, pembatasan BBM subsidi perlu dilakukan karena penyalurannya belum tepat sasaran.

Bahlil mencontohkan, masih ada mobil-mobil mewah yang menggunakan BBM subsidi.

Padahal, BBM subsidi seharusnya digunakan oleh kelompok masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah.

“Kalau kita kaya, kita masih menerima BBM bersubsidi, apa kata dunia bos?” tandas Bahlil.

Terpisah, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Rusdiana menyampaikan, kriteria pengguna BBM subsidi sedang dibahas dan hampir rampung.

Pembahasan tersebut dilakukan dalam rapat koordinasi tingkat menteri koordinator.

Dengan pembatasan BBM subsidi, pemerintah berencana melarang mobil yang menggunakan mesin diesel, seperti Mitsubishi Pajero hingga Toyota Fortuner menggunakan solar subsidi.

“Kira-kira layak enggak ya dia. Sepertinya mobilnya juga bagus kan?” ujar Dadan dikutip dari Kompas.com, Selasa.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membatasi kunjungan umum ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pasca peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia.

Dalam keterangannya, pembatasan kunjungan tersebut dilakukan untuk kembali meningkatkan intensitas pembangunan IKN.

“Pembangunan di IKN akan dilanjutkan kembali, di mana terdapat 68 paket pekerjaan dengan intensitas sangat tinggi dan dilaksanakan bersamaan,” tulis Kementerian PUPR dalam akun Instagram resminya, dikutip Sabtu (24/8/2024).

Adapun, penutupan kunjungan umum itu akan dilakukan hingga September 2024. Atau tepatnya usai pekerjaan pengaspalan Jalan Sumbu Barat, Jalan Sumbu Timur, pembangunan anjungan pengunjung hingga area parkir telah selesai.

Akan tetapi, kunjungan kedinasan masih dapat dilakukan secara terbatas dengan melampirkan sejumlah syarat. Beberapa di antaranya yakni mendapat izin tertulis dari Ketua Tim Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN yakni Kepala Balai BPPW Kalimantan dan atau Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN.

Kunjungan instansi atau kedinasan terbatas dapat dilaksanakan pada hari Kamis atau Jumat. Serta jumlah pengunjung yang diperkenankan maksimal 15 orang.

Tak hanya itu, jumlah kendaraan yang dapat melintas di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) saat melakukan kunjungan juga dibatasi hanya 3 unit saja.

“Senantiasa memperhatikan aspek keselamatan, Kesehatan, keamanan, kebersihan, dan kerapihan,” pungkas Kementerian PUPR.

Informasi pembatasan kunjungan dalam rangka mengebut pembangunan sejumlah sarana dan prasarana infrastruktur di IKN ini menyusul kabar mengenai Presiden Jokowi bakal mulai berkantor di IKN pada September 2024.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono. Dia menjelaskan, Presiden Jokowi baru akan pindah ke IKN usai Bandara IKN rampung, tepatnya pada minggu pertama September 2024.

“Kalau nanti bandaranya ini beroperasi minggu pertama September beliau pindahan,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (23/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Sederet operator seluler mulai dari PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) hingga PT Indosat Tbk. (ISAT) atau Indosat Ooredoo Hutchison buka suara terkait pembatasan transfer pulsa yang diberlakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menjadi maksimal Rp1 juta per hari.

Di tengah pembatasan transfer pulsa ini, operator seluler meyakini pendapatan rata-rata per unit alias ARPU tidak akan tergerus.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten telekomunikasi PT XL Axiata Tbk. (EXCL) atau XL Axiata buka suara terkait regulasi pembatasan transfer pulsa maksimal Rp1 juta per hari yang dicanangkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Kemenkominfo menyebut bahwa pembatasan transfer pulsa dengan maksimal Rp1 juta per hari ini dilakukan karena disinyalir terjadi perputaran uang judi online yang berkedok jual-beli pulsa handphone.

Head of External Communications XL Axiata Henry Wijayanto menyampaikan bahwa emiten bersandi saham EXCL itu akan mengecek terlebih dahulu terkait regulasi anyar ini.

“Kami cek dulu, ya, informasi tersebut [pembatasan transfer pulsa maksimal Rp1 juta per hari], dan kalau benar informasinya, kami akan pelajari dulu. Sementara ini dulu yang bisa kami sampaikan,” kata Henry kepadaBisnis, Kamis (1/8/2024).

Sebelumnya, Menkominfo, Budi Arie Setiadi, mengatakan bahwa pembatasan transfer pulsa tersebut sudah diputuskan secara lisan dan sudah disampaikan kepada para direktur utama operator seluler, mulai dari Telkomsel, Indosat, XL Axiata, dan Smartfren.

Menurut Budi, transaksi transfer pulsa yang melebihi angka Rp1 juta merupakan nominal yang mencurigakan. Alhasil, ungkap Budi, perputaran judi online disinyalir menggunakan pulsa handphone.

“Masa satu hari bisa ada Rp100 juta—Rp2 miliar transfer pulsa? Pulsa Rp2 miliar gempor. Jadi sudah disinyalir [perputaran judi online] pakai pulsa seluler,” kata Budi saat acara Emak-Emak Anti Judi Online di Gedung Kemenkominfo, Jakarta, Kamis (1/8/2024).

Selain itu, Kemenkominfo juga sudah melakukan diskusi dengan operator seluler akan adanya white list. Misalnya, lanjut Budi, agen atau dealer pulsa diperbolehkan melakukan transfer Rp100 juta—Rp200 juta.

“Nanti dia [agen pulsa] arahnya jelas, misalnya Rp50.000 atau Rp100.000 isi pulsa, nggak satu titik Rp2 miliar pulsa ke nomor ini, untuk apa?” sambungnya.

Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), ada sebanyak 168 juta transaksi judi online dengan total akumulasi perputaran dana mencapai Rp327 triliun sepanjang 2023. Secara total, akumulasi perputaran dana transaksi judi online mencapal Rp 517 triliun sejak 2017.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan perseroan menunggu arahan dari pemerintah soal rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, Pertalite & Solar.

Seperti diketahui, draf revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 yang mengatur ihwal Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM telah sampai di meja Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Adapun, revisi beleid itu bakal menjadi acuan anyar untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, Pertalite dan Solar.

“Kita tunggu pemerintah [terkait Perpres 191],” kata Nicke selepas rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Nicke mengatakan perseroannya belum membahas spesifik ihwal rencana pengetatan pembelian Pertalite dan Solar yang bakal diatur dalam beleid revisi tersebut.

“Belum [kuotanya],” ujar Nicke,

Rencanannya, beleid hasil revisi itu bakal mempertegas batasan kriteria penerima bahan bakar subsidi tersebut di tengah masyarakat.

Selain itu, kata dia, aturan itu juga bakal mengatur dengan tegas soal kualitas standar emisi Euro 4 dari bahan bakar tersebut.

“Sudah dibahas di levelnya Pak Menteri [ESDM] sudah selesai, di Kemenko [sudah], sekarang lagi Bapak Presiden,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Sebelumnya, pemerintah dikabarkan tengah menyelesaikan proses legal untuk pengesahan beleid tersebut, setelah pembahasan substansi rampung.

Adapun, Nicke turut dipanggil ke Istana untuk ikut rapat terbatas bersama dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Suharso Monoarfa. Selain itu, turut dipanggil ikut ratas Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo, serta Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

KOMPAS.com - Rusia dilaporkan mencekik atau membatasi akses warganya ke YouTube, platform streaming video miliki Google.

Kepala komite kebijakan informasi Rusia, Alexander Khinshtein, pembatasan akses dilakukan dengan cara memperlambat sekitar 40 persen kecepatan unduh YouTube di PC/komputer mulai minggu ini. Kemudian, kecepatan unduh akan diperlambat hingga 70 persen pada akhir minggu depan.

Menurut laporan Yahoo News, hal ini dilakukan untuk menghukum perusahaan karena bersikap "anti-Rusia", merujuk pada penghapusan akun milik blogger Rusia dan media YouTube yang mereproduksi pesan Kremlin (sebutan pemerintah Rusia) tentang perangnya terhadap Ukraina.

Rusia mulai membatasi akses negara tersebut ke media dari luar negeri sebelum melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina pada Februari 2022.

Salah satunya, Rusia membatasi akses X, yang saat itu dikenal sebagai Twitter, karena menolak menghapus konten pada 2021. Perlambatan tersebut merupakan awal dari pemblokiran penuh platform tersebut setelah dimulainya perang Ukraina.

Otoritas pengawas Rusia dilaporkan memblokir ribuan situs web untuk membungkam suara-suara kritis di seluruh negeri sejak perang dimulai.

Rusia punya aturan, setiap media atau organisasi yang diklasifikasikan sebagai "organisasi yang tidak menyenangkan" secara efektif membuatnya tidak mungkin untuk beroperasi, karena setiap kerja sama atau pembayaran kepada outlet tersebut dianggap sebagai tindak pidana di Rusia.

Pihak berwenang mengategorikan banyak media internet independen Rusia yang terkenal seperti Medusa, The Insider, dan Istories sebagai kategori tidak menyenangkan dan membatasi aksesnya.

YouTube adalah salah satu dari sedikit yang bertahan dan tetap beroperasi setelah invasi Ukraina pada tahun 2022.

Musababnya, tidak ada alternatif yang jelas pada saat itu. Padahal, menurut layanan pemantauan Mediascope, sekitar setengah dari penduduk Rusia menggunakan YouTube setiap bulan.

Kini, YouTube dinilai anti-Rusia, setelah memblokir beberapa saluran yang pro-Kremlin atau dijalankan oleh pemerintah Rusia.

Setelah dibatasi di PC, Khinshtein menyarankan menggunakan situs alternatif seperti Rutube dan VK Video sebagai gantinya. Akses ke YouTube di perangkat seluler tidak akan terpengaruh untuk saat ini, menurut Khinshtein.

Sebelumnya, Google telah berulang kali didenda karena tidak menghapus konten yang menurut Rusia ilegal, sebagaimana dihimpun KompasTekno dari Bloomberg, Selasa (30/7/2024).

Unit Google Rusia, yang merupakan induk YouTube, mengajukan kebangkrutan pada tahun 2022 setelah otoritas setempat menyita rekening banknya atas serangkaian hukuman denda. Namun, perusahaan tersebut terus menawarkan layanan gratis di dalam Rusia, termasuk Google Search, YouTube, dan Gmail.

Perusahaan minggat dari Rusia

Sejumlah perusahaan internasional menghentikan operasionalnya di Rusia, buntut operasi militer yang dilakukan Presiden Vladimir Putin ke Ukraina.

Perusahaan yang angkat kaki dari Rusia itu didominasi oleh perusahaan asal Amerika Serikat (AS). Misalnya, Apple yang menghentikan penjualan produk-produknya via peritel pihak ketika di Rusia. Selain itu, Apple juga menghentikan layanan Apple Pay di Rusia menyusul sanksi yang dijatuhi oleh AS kepada bank-bank Rusia.

Google dilaporkan menonaktifkan alat lalu lintas langsung di Maps mereka, sementara Facebook dan Youtube akan membatasi jangkauan media pemerintah Rusia di Uni Eropa.

Microsoft juga hengkang dari Rusia. Perusahaan yang didirikan oleh Bill Gates ini menangguhkan semua penjualan produk dan layanan mereka di Rusia. Microsoft juga tidak akan menampilkan konten apapun dari outlet media Rusia yang didukung negara RT dan Sputnik. Peringkat hasil pencarian mereka di Bing dan akan menghentikan semua kesepakatan periklanan dengan mereka.

Perusahaan teknologi Intel juga mengumumkan telah menghentikan pengiriman produknya ke pelanggan di Rusia dan Belarus per Maret 2022, dan menambahkan: "Intel mengutuk invasi Rusia ke Ukraina".

Sektor bisnis hiburan juga ikut terdampak perang Rusia-Ukraina. Netflix dan Disney telah menghentikan operasionalnya di Rusia. Sementara Paramount Pictures menghentikan distribusi film teater di Rusia, termasuk sementara rilis film The Lost City dan Sonic the Hedgehog 2.

Perusahaan penyedia streaming music yang berbasis di Swedia, Spotify, mengumumkan telah menutup kantornya di Rusia sampai batas waktu yang belum ditentukan, per Maret 2022.

Spotify mengatakan telah meninjau ribuan konten sejak awal invasi, dan membatasi penemuan acara yang dimiliki dan dioperasikan oleh media yang berafiliasi dengan pemerintah Rusia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan, tidak ada pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 17 Agustus 2024 mendatang.

"Tidak ada pembatasan, tetapi kita akan melihat berapa sebetulnya kebutuhan untuk desil terbawah," kata Airlangga usai acara peluncuran Geoportal One Map Policy 2.0 dan White Paper OMP Beyond 2024 di St. Regis, Jakarta Selatan, Kamis (18/7/2024).

Alih-alih membatasi, pemerintah akan mengelompokkan masyarakat yang berhak membeli BBM subsidi.

Mantan Menteri Perindustrian ini menuturkan, pemerintah pun akan mensosialisasikan penerapan program BBM bersubsidi baru kepada masyarakat.

Namun, program tersebut akan disosialisasikan pada 1 September 2024.

"Nanti akan ada sosialisasi dan akan dilaporkan ke rapat. Kalau subsidi kan kita lihat, banyak, tentu ada hal yang dimanfaatkan oleh pihak yang tidak seharusnya dapat," jelas Airlangga.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga sudah membantah adanya pembatasan pembelian BBM bersubsidi mulai tanggal 17 Agustus 2024.

Adapun wacana pembatasan itu semula disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan melalui akun instagramnya.

Jokowi secara tegas menjawab bahwa pemerintah belum memiliki wacana itu.

"Ndak, ndak, ndak. Belum ada. Belum ada pemikiran ke sana, belum," kata Jokowi saat memberikan keterangan sebelum lepas landas ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (16/7/2024).

Mantan Wali Kota Solo ini kembali menyatakan, pemerintah pun belum melaksanakan rapat mengenai wacana pembatasan beli BBM bersubsidi itu.

"Belum rapat juga," jelas Jokowi.