JAKARTA, KOMPAS.com — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa sistem administrasi perpajakan terbaru, Core Tax Administration System (CTAS), kini memasuki tahap akhir pengujian.

Sistem ini direncanakan mulai beroperasi pada Januari 2025, menggantikan sistem lama dengan teknologi modern yang lebih efisien dan aman.

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menyampaikan bahwa tahap Operational Acceptance Test (OAT) untuk CTAS telah berlangsung sejak 28 Oktober.

“Jadi saat ini ada di penghujung tes sebetulnya, OAT (Operational Acceptance Test) sejak 28 Oktober, dan harapannya di pertengahan Desember, OAT atau Operational Acceptance Test itu sendiri sudah dapat kita selesaikan sehingga sampai dengan akhir tahun semuanya bersiap dan awal tahun depan, InsyaAllah untuk Core Tax dapat digunakan untuk bertransaksi perpajakan seluruh wajib pajak,” ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (8/11/2024).

CTAS atau sistem Core Tax ini nantinya bakal menggantikan sistem perpajakan lama dengan teknologi yang lebih modern, sehingga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam administrasi perpajakan.

Langkah ini sekaligus merupakan bagian dari komitmen Kementerian Keuangan untuk memperkuat sistem perpajakan Indonesia seiring dengan perkembangan ekonomi digital.

Sebagai persiapan akhir, Suryo mengatakan DJP akan melakukan edukasi dan familiarisasi sistem Core Tax bagi seluruh pihak terkait, termasuk wajib pajak (WP) dan para pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya.

“Jadi di akhir 2024 dan selanjutnya, kami akan terus lakukan edukasi dan diseminasi kepada semua yang terlibat dalam implementasi Core Tax itu sendiri,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Suryo, DJP juga akan terus melakukan upaya dinamisasi, yakni penyesuaian pembayaran pajak berdasarkan kinerja dan kondisi wajib pajak.

Ia menilai bahwa dinamisasi penting untuk menghindari kekurangan pembayaran pajak yang signifikan di akhir tahun sehingga wajib pajak bisa memenuhi kewajiban mereka dengan lebih optimal dan terukur.

“Kami lihat performance wajib pajak apabila memang mengalami kenaikan, pasti kami akan menginformasikan dan akan meminta dinamisasi untuk dilaksanakan. Supaya pada waktu nanti disampaikan SPT akhir tahun, tidak lagi kekurangan bayaran pajak yang akan menjadi sangat besar. Jadi secara konsisten kami akan terus melakukan dinamisasi apabila kondisi wajib pajak memang mengalami perbaikan,” katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa sistem administrasi perpajakan terbaru, Core Tax Administration System (CTAS), kini memasuki tahap akhir pengujian.

Sistem ini direncanakan mulai beroperasi pada Januari 2025, menggantikan sistem lama dengan teknologi modern yang lebih efisien dan aman.

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menyampaikan bahwa tahap Operational Acceptance Test (OAT) untuk CTAS telah berlangsung sejak 28 Oktober.

“Jadi saat ini ada di penghujung tes sebetulnya, OAT (Operational Acceptance Test) sejak 28 Oktober, dan harapannya di pertengahan Desember, OAT atau Operational Acceptance Test itu sendiri sudah dapat kita selesaikan sehingga sampai dengan akhir tahun semuanya bersiap dan awal tahun depan, InsyaAllah untuk Core Tax dapat digunakan untuk bertransaksi perpajakan seluruh wajib pajak,” ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (8/11/2024).

CTAS atau sistem Core Tax ini nantinya bakal menggantikan sistem perpajakan lama dengan teknologi yang lebih modern, sehingga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam administrasi perpajakan.

Langkah ini sekaligus merupakan bagian dari komitmen Kementerian Keuangan untuk memperkuat sistem perpajakan Indonesia seiring dengan perkembangan ekonomi digital.

Sebagai persiapan akhir, Suryo mengatakan DJP akan melakukan edukasi dan familiarisasi sistem Core Tax bagi seluruh pihak terkait, termasuk wajib pajak (WP) dan para pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya.

“Jadi di akhir 2024 dan selanjutnya, kami akan terus lakukan edukasi dan diseminasi kepada semua yang terlibat dalam implementasi Core Tax itu sendiri,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Suryo, DJP juga akan terus melakukan upaya dinamisasi, yakni penyesuaian pembayaran pajak berdasarkan kinerja dan kondisi wajib pajak.

Ia menilai bahwa dinamisasi penting untuk menghindari kekurangan pembayaran pajak yang signifikan di akhir tahun sehingga wajib pajak bisa memenuhi kewajiban mereka dengan lebih optimal dan terukur.

“Kami lihat performance wajib pajak apabila memang mengalami kenaikan, pasti kami akan menginformasikan dan akan meminta dinamisasi untuk dilaksanakan. Supaya pada waktu nanti disampaikan SPT akhir tahun, tidak lagi kekurangan bayaran pajak yang akan menjadi sangat besar. Jadi secara konsisten kami akan terus melakukan dinamisasi apabila kondisi wajib pajak memang mengalami perbaikan,” katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa sistem administrasi perpajakan terbaru, Core Tax Administration System (CTAS), kini memasuki tahap akhir pengujian.

Sistem ini direncanakan mulai beroperasi pada Januari 2025, menggantikan sistem lama dengan teknologi modern yang lebih efisien dan aman.

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menyampaikan bahwa tahap Operational Acceptance Test (OAT) untuk CTAS telah berlangsung sejak 28 Oktober.

“Jadi saat ini ada di penghujung tes sebetulnya, OAT (Operational Acceptance Test) sejak 28 Oktober, dan harapannya di pertengahan Desember, OAT atau Operational Acceptance Test itu sendiri sudah dapat kita selesaikan sehingga sampai dengan akhir tahun semuanya bersiap dan awal tahun depan, InsyaAllah untuk Core Tax dapat digunakan untuk bertransaksi perpajakan seluruh wajib pajak,” ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (8/11/2024).

CTAS atau sistem Core Tax ini nantinya bakal menggantikan sistem perpajakan lama dengan teknologi yang lebih modern, sehingga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam administrasi perpajakan.

Langkah ini sekaligus merupakan bagian dari komitmen Kementerian Keuangan untuk memperkuat sistem perpajakan Indonesia seiring dengan perkembangan ekonomi digital.

Sebagai persiapan akhir, Suryo mengatakan DJP akan melakukan edukasi dan familiarisasi sistem Core Tax bagi seluruh pihak terkait, termasuk wajib pajak (WP) dan para pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya.

“Jadi di akhir 2024 dan selanjutnya, kami akan terus lakukan edukasi dan diseminasi kepada semua yang terlibat dalam implementasi Core Tax itu sendiri,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Suryo, DJP juga akan terus melakukan upaya dinamisasi, yakni penyesuaian pembayaran pajak berdasarkan kinerja dan kondisi wajib pajak.

Ia menilai bahwa dinamisasi penting untuk menghindari kekurangan pembayaran pajak yang signifikan di akhir tahun sehingga wajib pajak bisa memenuhi kewajiban mereka dengan lebih optimal dan terukur.

“Kami lihat performance wajib pajak apabila memang mengalami kenaikan, pasti kami akan menginformasikan dan akan meminta dinamisasi untuk dilaksanakan. Supaya pada waktu nanti disampaikan SPT akhir tahun, tidak lagi kekurangan bayaran pajak yang akan menjadi sangat besar. Jadi secara konsisten kami akan terus melakukan dinamisasi apabila kondisi wajib pajak memang mengalami perbaikan,” katanya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait pemblokiran rekening bank milik UD Pramono di Boyolali, Jawa Tengah.

Pemblokiran rekening tersebut imbas dari adanya tunggakan pajak sebesar Rp 670 juta.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Dwi Astuti mengatakan bahwa pemblokiran rekening wajib pajak merupakan bagian dari penagihan aktif.

Adapun penagihan pajak merupakan upaya menagih hak negara terhadap penunggak pajak/wajib pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan tersebut didahului dengan penerbitan dan penyampaian Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan kepada penunggak pajak/wajib pajak.

"Artinya, tindakan pemblokiran tersebut bukan merupakan tindakan tahap pertama karena sebelumnya telah dilakukan penagihan secara persuasif," ujar Dwi kepada Kontan.co.id, Senin (4/11).

Namun demikian, jika sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan penunggak pajak/wajib pajak belum melunasi tunggakan pajaknya, maka dilakukan tindakan penagihan aktif antara lain berupa pemblokiran nomor rekening.

Dwi menambahkan, terhadap kasus tersebut, saat ini telah dilakukan mediasi dengan melibatkan pihak ketiga yaitu Pemerintah Kabupaten Boyolali.

"Mediasi dilakukan untuk mencari solusi terbaik berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku," katanya.

Dalam upaya penegakan hukum, Dwi menegaskan bahwa DJP selalu berpegang teguh pada prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bersikap diskriminatif dengan tetap selalu menjunjung tinggi kode etik dan nilai-nilai Kemenkeu termasuk hak-hak wajib pajak.

Menteri Keuangan (Menkeu) resmi menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 79 Tahun 2024 tentang Perlakuan Perpajakan dalam Kerja Sama Operasi (KSO). Aturan tersebut mengatur pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, serta pajak penghasilan terhadap KSO.

Aturan perpajakan baru itu resmi berlaku pada 18 Oktober 2024. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Dwi Astuti menerangkan penyusunan PMK ini dilatarbelakangi belum adanya pengaturan mengenai perlakuan perpajakan bagi bentuk pengaturan bersama berupa Kerja Sama Operasi (KSO) dalam satu ketentuan peraturan yang komprehensif.

Menurutnya, selama ini aturan perpajakan mengenai KSO tersebar di berbagai aturan, seperti antaranya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penerapan Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per -PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

"PMK ini terbit sebagai upaya memberikan kepastian hukum, kemudahan administrasi, dan kesederhanaan dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Penghasilan terhadap Kerja Sama Operasi," kata Dwi dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).

Dia pun mengimbau agar pengusaha yang termasuk anggota KSO wajib mendaftarkan diri untuk harus memperoleh NPWP sebagai Wajib Pajak Badan dalam hal perjanjian kerja sama KSO atau pelaksanaan kerja samanya. Adapun tiga kriterianya, seperti:

1. KSO melakukan penyerahan barang dan/ atau jasa;
2. KSO menerima atau memperoleh penghasilan; dan/atau
3. KSO mengeluarkan biaya atau membayarkan penghasilan kepada pihak lain, atas nama KSO.

Selain itu, KSO juga wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam hal telah melebihi batasan Pengusaha kecil; dan/atau satu atau lebih anggota telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Apabila perjanjian kerja sama KSO atau pelaksanaan kerja samanya tidak memenuhi kriteria tersebut di atas, KSO tidak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan juga tidak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Kewajiban perpajakan atas KSO tersebut dilaksanakan oleh masing masing Anggota KSO.

"Kami siap membantu memberikan pemahaman atas ketentuan dalam PMK 79/2024 tersebut," tambah Dwi.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dua bulan menjelang implementasi Coretax System, muncul berbagai modus penipuan terhadap wajib pajak yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak. DJP telah melakukan sejumlah langkah antisipasi untuk menekan modus-modus penipuan perpajakan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengungkapkan DJP telah mengidentifikasi dan mengeluarkan pengumuman nomor PENG-31/PJ.09/2024 tanggal 9 Oktober 2024 terkait beberapa modus penipuan yang mengatasnamakan DJP. Modus penipuan dilakukan dengan berbagai cara seperti phising, spoofing (penyaruan), penipuan mengatasnamakan pejabat/pegawai DJP, dan penipuan rekrutmen pegawai DJP.

"Berkaitan dengan penipuan yang mengatasnamakan DJP, kami telah melakukan pencegahan melalui pemberitahuan secara langsung, media sosial, dan terbaru pada penerbitan siaran pers nomor SP-34/2024," ungkap Dwi kepada Kontan, Senin (4/11).

Selain itu, DJP juga mengimbau kepada wajib pajak untuk selalu menjaga keamanan dan kerahasiaan datanya serta meminta wajib pajak untuk selalu melakukan pengecekan kembali dengan menghubungi saluran pengaduan DJP melalui kring pajak 1500200, email pengaduan@pajak.go.id, situs pengaduan.pajak.go.id maupun datang langsung ke KPP.

Meski tengah marak terjadi modus-modus penipuan yang mengatasnamakan DJP, Dwi mengatakan peluncuran Coretax System tetap akan dilaksanakan pada 1 Januari 2025.

"Sesuai dengan pernyataan Dirjen Pajak dalam konferensi pers APBN Kita pada tanggal 23 September 2024, peluncuran Coretax akan dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2025," jelasnya.

Dwi menambahkan saat ini Coretax telah memasuki fase pengujian. Pengujian tersebut meliputi aspek fungsi, keamanan, performa, serta fleksibilitas pengembangan sistem. Sejalan dengan hal itu, DJP juga mengadakan edukasi kepada Wajib Pajak.

Saat ini kegiatan edukasi aplikasi Coretax berada pada tahap II dan tahap III yang masih berlangsung saat ini. Kegiatan edukasi aplikasi Coretax tahap III dilaksanakan melalui pembelajaran mandiri menggunakan aplikasi Simulator Terpandu Coretax yang berbasis internet dan dapat diakses di mana saja.

Hingga saat ini, jumlah wajib pajak yang mendapatkan edukasi aplikasi Coretax dari tahap I sampai tahap III, yakni sebanyak 63.393 wajib pajak atau 77,83% dari target nasional telah teredukasi pada tahap I. Kemudian sebanyak 7.468 wajib pajak telah teredukasi pada tahap II dan pada tahap III jumlah wajib pajak yang terdaftar pada simulator terpandu sebanyak 47.779 wajib pajak.

"Sementara jumlah wajib pajak yang sudah login ke simulator sebanyak 16.152 wajib pajak," ujarnya.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penegasan penggunaan satu pintu dalam pelayanan pajak dinilai dapat menutup celah penipuan yang semakin marak dengan berbagai modus.

Raden Agus Suparman, Konsultan Pajak dari Botax Consulting Indonesia, menyatakan bahwa penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) telah mengganggu instansi tersebut.

Menurutnya, banyak Wajib Pajak yang tidak mampu membedakan antara layanan resmi dan modus penipuan, sehingga rentan menjadi korban.

"Penegasan satu pintu pelayanan akan menutup celah penipuan, baik melalui email, aplikasi telepon genggam, maupun konsultasi melalui telepon," kata Raden kepada Kontan pada Minggu (3/11).

Raden menambahkan bahwa jika modus penipuan perpajakan terus dibiarkan, hal ini tidak hanya merugikan Wajib Pajak tetapi juga merusak citra Ditjen Pajak.

Dampaknya, sebagian masyarakat akan bersikap antipati terhadap institusi tersebut. Ia juga menegaskan perlunya kerja sama antara Ditjen Pajak dengan pihak kepolisian untuk menangkap pelaku penipuan.

"Sampai saat ini, belum ada pelaku penipuan yang mengatasnamakan Ditjen Pajak yang ditangkap oleh Kepolisian," ujarnya.

Lebih lanjut, Raden mengingatkan bahwa dua bulan mendatang sistem Coretax akan segera diluncurkan. Ia menekankan pentingnya Ditjen Pajak untuk lebih aktif mengkampanyekan pelayanan pajak online melalui Coretax.

Menurutnya, Wajib Pajak perlu diinformasikan bahwa semua pelayanan perpajakan hanya dapat dilakukan melalui Coretax secara online, tanpa menggunakan telepon atau aplikasi di perangkat genggam.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dua bulan menjelang implementasi core tax system, muncul berbagai modus penipuan terhadap wajib pajak yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak. Meski begitu coretax system dinilai dapat menekan modus-modus penipuan yang mengatasnamakan DJP.

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute, Prianto Budi Saptono menjelaskan berdasarkan menu Coretax yang sudah disosialisasikan secara masif melalui berbagai media edukasi, semua komunikasi antara DJP dan Wajib Pajak dilakukan melalui satu aplikasi berbasis web tersebut. Jadi, Coretax menjadi satu aplikasi yang digunakan secara bersama oleh DJP dan wajib pajak.

"Dengan cara demikian, penipuan yang mengatasnamakan DJP dapat ditekan seminimal mungkin," jelas Prianto kepada Kontan, Minggu (3/11).

Selain itu informasi tagihan, Surat Permintaan Penjelasan atas Data/Keterangan (SP2DK), surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak, dan korespondensi lainnya disampaikan oleh DJP melalui notifikasi di masing-masing akun Wajib Pajak. Pembuatan kode biling dan pembayaran pajak juga dapat langsung dioperasikan melalui Coretax.

"Wajib Pajak juga harus segera mengikuti kelas-kelas edukasi tentang coretax agar mereka dapat segera mengetahui dan memahami fitur-fitur coretax," ujarnya.

Prianto melihat modus penipuan atas nama DJP dilakukan oleh pihak yang berpura-pura menjadi pegawai DJP. Mereka lalu berkomunikasi dengan wajib pajak. Komunikasi dilakukan melalui kirim pesan di surat elektronik dan pesan online. Isi komunikasinya berupa penyampaian pesan bahwa ada tagihan pajak atas nama wajib pajak tersebut. Atas tagihan tersebut, penipu meminta wajib pajak agar membayar utang pajaknya melalui transfer ke rekening penipu.

Modus penipuan lainnya adalah berupa pishing situs resmi DJP. Peniput tersebut mengirim file aplikasi berekstensi APK melalui WhatsApp atau email. Atas penipuan yang mengatasnamakan DJP di atas, DJP sudah proaktif dan melakukan himbauan kepada wajib pajak dengan berbagai media.

"Dari sisi Wajib Pajak, pemahaman atas tata cara pembayaran pajak menjadi krusial agar terhindar dari penipuan tersebut," jelasnya.

Prianto mengungkapkan wajib pajak harus paham betul bahwa pelunasan tunggakan pajak itu hanya dilakukan ke kas negara melalui pembuatan kode billing tersebut di laman DJP Online. Tidak pernah ada pembayaran utang pajak harus ke rekening milik perorangan atau lembaga.

Selanjutnya, Wajib Pajak membayar utang pajak dengan mencantumkan informasi yang ada di kode biling tersebut melalui berbagai saluran perbankan. Contohnya adalah ATM (Anjungan Tunai Mandiri), internet banking, mesin EDC, mobile banking, atau agen branchless banking.

Jika ada pesan WhatsApp tentang aplikasi APK, wajib pajak dapat mengecek nomor whatsapp di laman resmi DJP di kantor-kantor pajak. Jika ada surat elektronik berupa imbauan, tagihan pajak, atau tautan terkait perpajakan, wajib pajak juga harus dapat memastikan domain email berakhiran @pajak.go.id.

"Bila domain tersebut bukan @pajak.go.id, dapat dipastikan bahwa email tersebut tidak berasal dari DJP," ungkapnya.

Tonton:BPK Temukan Penerimaan Pajak Rp 5,82 Triliun Belum di Setor ke Kas Negara

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Center of Economic and Law Studies atau Celios, Nailul Huda mengkritisi pernyataan Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu yang mendorong agar aktivitas ekonomi bayangan atau shadow economy seperti judi online dikenai pajak.

Huda menilai, seorang pejabat negara sekelas Anggito tidak pantas memberi pernyataan yang bisa menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Menurutnya, pernyataan wakil dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati itu bisa diartikan sebagai wacana pelegalan judi online.

"Memang pajak tidak mengenal halal-haram, baik-buruk. Namun menjadikan yang buruk dan haram menjadi objek pajak, artinya mereka mengakui kegiatan tersebut legal di dalam negeri," ujar Huda, dikutip pada Rabu (30/10/2024).

Dia berpendapat, pengenaan pajak bertolak belakang dengan semangat pemerintah memberantas judi online. Sejalan, Huda tidak melihat judi online bisa menambah penerimaan negara secara signifikan—sebaliknya malah menimbulkan efek sosial yang lebih negatif.

Lebih lanjut, Huda mengakui jika pemerintah dihadapi tantangan mencapai target pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun pada 2025. Kendati demikian, sambungnya, banyak upaya lain yang bisa dilakukan daripada mengenakan pajak terhadap aktivitas judi online.

"Para pelaku judi online akan berdalih mereka taat hukum karena mereka menyakini aktivitas ekonomi mereka diakui oleh negara. Ini yang sangat saya tentang," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Riset dan Konsultasi Fiskal Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji menambahkan bahwa pemerintah tidak perlu melegalkan judi online apabila ingin menambah setoran pajak.

Menurutnya, pemerintah hanya perlu memperketat Pajak Penghasilan Orang Pribadi alias PPh OP apabila pemerintah ingin memaksimalkan pendapatan negara melalui shadow economy.

"Masalah judi online dan kegiatan ilegal lainnya yang dikenakan pajak, ini bukan serta merta melegalkan. Prinsip pajak penghasilan di Indonesia—dan juga di banyak negara—adalah pemajakan atas segala tambahan kemampuan ekonomis dari manapun sumbernya," ujar Bawono kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

Keinginan Pemerintah Pajaki Shadow Economy

Sebagai informasi, keinginan pemerintah memajaki aktivitas shadow economy diungkapkan langsung oleh Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu. Secara khusus, Anggito menyoroti aktivitas judi online.

Dia menjelaskan, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang melakukan judi dengan bertaruh secara daring atau online betting seperti bertaruh soal skor sepak bola klub-klub Inggris maupun judi-judi dalam bentuk lainnya.

Masalahnya, sambung Anggito, masyarakat yang melakukan aktivitas shadow economy tersebut tidak melaporkan harta yang didapatkannya. Oleh sebab itu, dia mendorong Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) untuk lebih mengawasi aktivitas shadow economy tersebut.

"Sudah enggak kena denda, dianggap tidak haram, enggak bayar pajak lagi. Padahal kan dia menang itu. Kalau dia dapat winning itu kan nambah PPh [Pajak Penghasilan]," ungkapnya dalam Rapat Terbuka Senat: Puncak Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi UGM Tahun 2024, Senin (28/10/2024).

Anggito menyebutkan bahwa penghasilan yang didapatkan dari kegiatan tersebut tidak terekam radar pajak. Padahal, pendapatan pajak yang tidak tertagih dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menghambat pembuatan program-program publik.

Bahkan, persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam kegiatan retreat yang diselenggarakan Presiden Prabowo Subianto bersama menteri-menterinya di Magelang pada akhir pekan lalu.

"Kita membuka mata bahwa sebenarnya banyak underground economy yang tidak terdaftar, tidak terekam, dan tidak bayar pajak. Jadi yang kaya gitu yang kita ambil," jelas Anggito.

Bisnis.com, JAKARTA — Persoalan shadow economy, yang terjadi sejak lama, menjadi salah satu sorotan pada awal masa kerja pemerintahan Prabowo Subianto. Muncul pertimbangan untuk menarik pajak dari aktivitas ekonomi ribuan triliun rupiah itu, mungkinkah dieksekusi?

Selama empat hari, Prabowo mengumpulkan jajaran menteri, wakil menteri, dan kepala badan untuk mengikuti retreat Kabinet Merah Putih. Dalam kegiatan bergaya militer itu, Prabowo memberikan sejumlah arahan, dan para menteri pun mengikuti sesi diskusi tersendiri sesuai bidangnya.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menambah pendapatan negara dari aktivitas ekonomi bawah tanah (underground economy). Hal itu dapat diartikan sebagai transaksi ekonomi yang dianggap ilegal.

Anggito mencontohkan judi bola online. Kegiatan itu disebut sebagai salah satu aktivitas underground economy yang digandrungi masyarakat dalam negeri.

"Sudah ada angkanya, saya kemarin juga merinding angka yang disampaikan oleh Kominfo itu. Waduh, jumlahnya sudah banyak sekali. Onshore dan offshore yang melakukan betting kepada sepakbola di Inggris itu orang Indonesia banyak sekali," kata Anggito dalam acara Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM) 2024 yang dilihat virtual, Senin (28/10/2024).

Masyarakat Indonesia, kata Anggito, sangat leluasa ikut judi online yang tak dilarang di Inggris tersebut. Penghasilan jika menang dari judi online itu lolos dari pungutan pajak.

"Sudah nggak bayar, sudah nggak kena denda, dianggap tidak haram, nggak bayar pajak lagi. Padahal kan dia menang itu. Kalau dia dapat winning itu kan nambah PPh mestinya, tapi kan nggak mungkin dia melaporkan penghasilan yang berasal dari judi, kan nggak mungkin," ucap Anggito.

Selain itu, Anggito juga menyoroti penghasilan tak kena pajak dari gim online. Kondisi ini dinilai perlu menjadi perhatian pegawai Pajak untuk mengejar pendapatan dari sektor-sektor digital tersebut.

"Itu kalau dia menang, mendapatkan tambahan penghasilan, nggak kena pajak itu. Jadi hal-hal seperti itu yang kami disampaikan. Kita membuka mata bahwa sebenarnya banyak underground economy yang tidak ter-register, tidak ter-record dan tidak bayar pajak. Nanti yang kayak gitu-gitu kita pikirkan," ungkap Anggito.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mendorong Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) untuk menjaring para pelaku ekonomi bayangan atau shadow economy yang mengganggu penerimaan pajak Indonesia, tidak terkecuali pelaku judi online.

Melansir dari Investopedia,shadow economy mengacu pada transaksi ekonomi yang dianggap ilegal, baik karena barang atau jasa yang diperdagangkan melanggar hukum, atau karena transaksi tidak memenuhi persyaratan pelaporan pemerintah. Shadow economy disebut juga sebagai underground economy atau ekonomi bawah tanah atau ekonomi informal.

Lebih lanjut Anggito menjelaskan bahwa fakta yang terjadi, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang melakukan judi dengan bertaruh secara daring atau online betting, seperti bertaruh soal skor sepak bola klub-klub Inggris, maupun jud-judi dalam bentuk lainnya.

"Sudah enggak kena denda, dianggap tidak haram, enggak bayar pajak lagi. Padahal kan dia menang itu. Kalau dia dapat winning itu kan nambah PPh [Pajak Penghasilan]," ungkapnya dalam Rapat Terbuka Senat: Puncak Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi UGM Tahun 2024, Senin (28/10/2024).

Namun kenyataannya, tidak mungkin para pelaku tersebut melaporkan harta yang didapatkan dari kemenangan judi online. Hal ini lah yang harus menjadi perhatian para pegawai Ditjen Pajak.

"Jadi teman-teman pajak mesti pintar. Untuk mencari bahwa ini ada tambahan super income yang berasal dari underground economy termasuk gaming online," lanjutnya.

Persoalan ini pun menjadi pembahasan dalam kegiatan retreat yang diselenggarakan Prabowo di Magelang pada Kamis hingga Minggu pekan lalu. Anggito menyebutkan bahwa penghasilan yang didapatkan dari kegiatan tersebut tidak terekam radar pajak.

Padahal, pendapatan pajak yang tidak tertagih dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menghambat pembuatan program-program publik.

"Kita membuka mata bahwa sebenarnya banyak underground economy yang tidak terdaftar, tidak terekam, dan tidak bayar pajak. Jadi yang kaya gitu yang kita ambil," jelas Anggito.

Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sempat memperkirakan shadow economy yang terjadi di Indonesia berkisar 30%—40% dari produk domestik bruto (PDB).

Pemerintah sebelumnya dalam Buku Nota II Keuangan dan RAPBN 2024 menyoroti peningkatan shadow economy menjadi tantangan utama dalam pencapaian target penerimaan pajak. Dalam hal ini, meningkatnya shadow economy sebagai konsekuensi perubahan struktur perekonomian yang mengarah pada digitalisasi dan tingginya sektor informal.

Digitalisasi pada berbagai sektor ekonomi memang berdampak bagi kemudahan berusaha dan penyederhanaan proses bisnis. Sayangnya, ada potensi terjadinya peningkatan penghindaran kewajiban perpajakan jika tidak ada sistem perpajakan untuk menangkap aktivitas ekonomi digital tersebut.

Alhasil, hal ini akan memengaruhi penerimaan perpajakan di masa mendatang akibat basis perpajakan yang stagnan karena tingginya shadow economy dan rendahnya kepatuhan perpajakan.