Jelang pelantikan pada 20 Oktober 2024, Presiden Terpilih Prabowo Subianto sudah memiliki tugas berat untuk membangun industri penggunaan tembaga. Sebab Indonesia kini memiliki dua smeltertembaga baru.

Yang pertama milik PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur. Smelter kedua berada di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, milik PT Amman Mineral Internasional Tbk. Presiden Joko Widodo meresmikan kedua pabrik pengolahan dan pemurnian tembaga tersebut pada awal pekan ini.

Peneliti Alpha Research Database Ferdy Hasiman mengatakan, agar kedua smelter dapat terus beroperasi, serapan tembaga nasional harus ditingkatkan. Salah satunya dengan mempercepat pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik atau EV,

Langkah lainnya adalah dengan mempercepat pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Pembangkit jenis ini juga membutuhkan tembaga dalam pembuatan panel surya.

Menurut dia, saat ini belum ada pabrikan lokal yang akan menyerap hasil produksi smelter Amman. Begitu pula dengan Freeport, yang sebelumnya mengirimkan 36% total produksi tembaganya ke PT Smelting di Gresik dan 60% ke Atlantic Cooper SLU di Spanyol.

"Persiapan industri dalam negeri untuk menyerap tembaga hasil produksi Amman dan Freeport jadi sangat penting saat ini," kata Ferdy kepada Katadata.co.id, Kamis (26/9).

Freeport telah menanamkan investasi besar untuk smelter barunya tersebut. Angkanya mencapai Rp 56 triliun dengan fasilitas pemurnian 1,7 juta ton konsentrat tembaga untuk mengolahnya menjadi 900 ribu ton katoda per tahun.

Untuk smelter Amman, nilai investasinya mencapai Rp 21 triliun dengan kapasitas 900 ribu ton per tahun. Pabrik ini dapat memproses konsentrat tembaga dari tambang Batu Hijau dan Elang di NTB. Produksi utamanya adalah 220 ribu ton per tahun katoda tembaga dengan kemurnian 99,99%.

Ferdy memperkirakan kedua perusahaan sudah mempersiapkan diri apabila tidak ada industri dalam negeri yang mampu menyerapnya. "Mereka memiliki pembeli khusus di Jepang yang dapat memberi kontrak perdagangan jangka panjang," katanya.

Desain Kebijakan Industri

Hilirisasi tembaga, menurut Ferdy, sebaiknya tidak berhenti pada pembangunan smelter Amman dan Freeport. Dalam hitungannya, nilai tambah dari proyek ini hanya sekitar 9%, meskipun ada efek berganda untuk ke perekonomian nasional dan lokal.

Pemerintah seharusnya fokus pada pengembangan produk dari smelter ke industri hilir lainnya. "Nilai tambahnya dapat melonjak lebih dari 100%," katanya.

Metode pengembangan industri hingga ke produk akhir tersebut banyak dilakukan negara maju, seperti Korea Selatan, Jepang, dan Cina. Karena itu, pemerintah Indonesia perlu membangun kebijakan hilirisasi tembaga secara komprehensif.

Langkah tersebut menjadi penting agar industri tembaga tidak dikuasai investasi asing, seperti yang terjadi pada hilirisasi nikel. Ferdy mengatakan, hilirisasi nikel kini dikuasai investor Tiongkok. "Investor lokal tidak bisa melawan dan akhirnya hilirisasi nikel dimonopoli Cina," ujarnya.

Kementerian Keuangan mengungkapkan daftar anggaran belanja 86 kementerian atau lembaga pada tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto. Dari daftar tersebut, terdapat 10 besar anggaran K/L yang mendapatkan anggaran jumbo termasuk Badan Gizi Nasional.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menyebutkan saat ini terdapat penyesuaian kenaikan anggaran pada rencana anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2025. Anggaran belanja K/L naik menjadi Rp 1.160,08 triliun.

“Jadi untuk belanja K/L yang tadinya di rapat kerja dengan Banggar DPR terakhir itu Rp 1.094,66 triliun, itu hasilnya menjadi Rp 1.160,08 triliun. Jadi ada peningkatan yang sangat signifikan,” kata Isa dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR di Jakarta, Selasa (10/9).

Dia memastikan perubahan anggaran tersebut tidak akan memperlebar defisit APBN 2025. Dalam postur sementara APBN 2025, defisit anggaran disepakati sebesar Rp 616,19 triliun atau 2,53% dari produk domestik bruto untuk menjaga keberlanjutan fiskal.

Isa mengatakan kenaikan anggaran kementerian atau lembaga terjadi karena adanya pergeseran saja. “Karena sebagian kami geser ke belanja K/L dari Rp 556,7 triliun menjadi Rp 491,2 triliun. Ini perubahan yang penting di belanja non-K/L, terutama karena kita geser menjadi belanja K/L,” ujar Isa.

Kementerian Keuangan mendorong kebijakan belanja K/L diarahkan untuk penguatan agenda pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Begitu juga dengan ketahanan pangan, infrastruktur, hilirisasi industri, peningkatan investasi, dan pengarusutamaan gender.

Berdasarkan paparan Isa dalam rapat tersebut, terdapat 10 K/L yang memiliki anggaran jumbo. Berikut daftarnya:

1. Kementerian Pertahanan Rp 166,26 triliun
2. Polri Rp 126 triliun
3. Kementerian PUPR Rp 116,22 triliun
4. Kementerian Kesehatan Rp 105,64 triliun
5. Kemendikbud Ristek Rp 93,60 triliun
6. Kementerian Sosial Rp 79,588 triliun
7. Kementerian Agama Rp 79,16 triliun
8. Badan Gizi Nasional Rp 71 triliun
9. Kementerian Keuangan Rp 53,19 triliun
10. Kementerian Perhubungan Rp 31,4 triliun

Dari sejumlah anggaran tersebut, beberapa diantaranya mendapatkan alokasi lebih tinggi dari yang diusulkan. Seperti Kementerian Pertahanan mendapat alokasi Rp 166,26 triliun, sebelumnya hanya diajukan Rp 155 triliun pada 2025.

Lalu juga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mendapat alokasi belanja Rp 116,23 triliun pada 2025. Angka tersebut juga lebih tinggi usulan pagu indikatif sebelumnya senilai Rp 75 triliun.

Deputi Bidang Koordinasi Transportasi dan Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) Rachmat Kaimuddin berharap masyarakat bisa semakin familiar dengan permasalahan polusi udara. Caranya dengan mengetahui sumber emisi yang menjadi penyebab polusi.

“Dengan data ilmiah, kita bisa menjelaskan bahwa masalah polusi udara adalah masalah bersama dan semuanya harus terlibat,” ujar Rachmat dalam sesi diskusi bertema Pioneering Solutions for Urban Air Pollution dalam perhelatan Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2024 yang diselenggarakan oleh Kemenkormarves dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia di Jakarta, Kamis (5/9).

Sejauh ini, ia menambahkan, data pemerintah menunjukkan jika polusi udara di Jakarta masih disebabkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor. Oleh karena itu, Kemenko Marves sedang berupaya untuk meningkatkan standar bahan bakar sebelum akhir masa pemerintahan.

Meskipun Indonesia sudah menerapkan dan memproduksi kendaraan berstandar EURO4, tapi masih ada produksi bahan bakar yang berada di bawah standar itu. “Kita butuh menyediakan bahan bakar berkualitas baik untuk masyarakat,” kata Rachmat.

EURO4 adalah standar yang menetapkan batas pada polutan dalam emisi gas buang kendaraan bermotor dari pembakaran bahan bakar, seperti sulfur dan karbon monoksida, dan nitrogen oksida.

Rachmat juga menyampaikan Indonesia telah memberikan insentif fiskal untuk adopsi kendaraan listrik dan merencanakan pembangunan kawasan rendah emisi (LEZ). Kedua kebijakan ini akan membutuhkan waktu dan perencanaan yang baik.

Beragam Langkah untuk Tekan Polusi

Dalam kesempatan berbeda, Penasihat ClimateWorks Foundation dan ViriyaENB Catherine Witherspoon mengatakan, ada tiga aspek pengendalian polusi udara. Pertama adalah ilmu pengetahuan dan riset.

“Memantau kualitas udara membutuhkan penghitungan (komponen kualitas udara). Untuk itu, harus ada penetapan parameter yang dapat menjadi alat ukur,” ujarnya dalam lokakarya bertajuk “Advancing Science-based Local Action to Combat Air Pollution in Greater Jakarta” yang diselenggarakan Clean Air Asia dan ViriyaENB di Jakarta, pada 2-3 September 2024.

Kedua, penanggulangan polusi udara harus memperhatikan dampak ekonomi, terutama di sektor swasta. Catherine melihat, pemerintah berperan sebagai pihak yang menyamaratakan posisi antara perusahaan yang berusaha mengurangi emisinya dengan perusahaan yang enggan menekan emisi.

Terakhir, dibutuhkan perubahan perilaku untuk mendorong masyarakat dapat menghasilkan lebih sedikit emisi, misalnya melalui pembuatan kebijakan rendah emisi.

Direktur Eksekutif Riset dan Advokasi Center for Science and Environment Anumita Roychowdhury menjelaskan, pemerintahan Delhi di India telah mengurangi emisi transportasi dengan menekan penggunaan bahan bakar diesel.

“Sebelumnya, penjualan kendaraan berbahan bakar diesel penjualannya mencapai 75 persen. Sekarang hanya 7 persen. Sekitar 89 persen kendaraan di Delhi sudah memenuhi standar EURO4 atau 6,“ katanya dalam salah satu sesi panel lokakarya “Advancing Science-based Local Action to Combat Air Pollution in Greater Jakarta” dengan fokus emisi transportasi kota.

Kerja sama penanggulangan polusi udara membutuhkan koordinasi ketat dengan lembaga pemerintah. Poin tersebut disampaikan di sesi yang sama oleh Head of Automotive Emission Laboratory Pollution Control Department Ittipol Pawarmart.

“Misalnya, perlu ada koordinasi dengan kementerian lingkungan hidup. Koordinasi dan komunikasi ini penting agar para ahli dapat memberikan masukan kuat untuk kebijakan,“ katanya menerangkan.

Dia menambahkan, kerja sama juga perlu dilakukan dengan lembaga-lembaga internasional dan sektor swasta. Ittipol mengatakan, Januari tahun ini pemerintah Thailand telah menerapkan standar EURO5 untuk kendaraan bermotor sebagai hasil dari advokasi selama ini.

Masih di sesi yang sama, Project Manager Assessment and Modeling at Beijing Transport Energy and Environment Center He Weinan menyampaikan, dalam kurun waktu 2013-2023 Beijing berhasil menekan pencemaran particulate matter 2,5 dari 100 parts per million (ppm) menjadi 32 ppm.

Dia mengungkapkan empat pelajaran dari Beijing. Pertama, butuh analisis tata ruang kota untuk mengatur alur transportasi. Kedua, harus ada perubahan perilaku bepergian orang dalam penggunaan moda transportasi.

Ketiga, penggunaan bahan bakar rendah sulfur yang bisa menekan emisi dari kendaraan bermotor di perkotaan. Terakhir, mendorong adopsi kendaraan rendah emisi seperti kendaraan listrik.

Di kesempatan yang sama, negara-negara lain juga mendorong penggunaan penindakan hukum pada pelanggar, dan mendorong keterlibatan swasta untuk mendorong pendanaan. Selain itu, beberapa perwakilan daerah yang hadir menyampaikan kesediaan untuk meningkatkan kerja sama dengan daerah sekitarnya, serta meningkatkan pengujian emisi kendaraan bermotor.

Pada acara Indonesia Sustainability Forum (ISF) 2024 yang dilangsungkan di Jakarta, Kamis (5/9/2024), Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia memiliki potensi besar dalam menyelesaikan masalah perubahan iklim global melalui penyerapan karbon.

Hal tersebut diamini Chief Operating Officer (CEO) Indonesia Business Council (IBC) William Sabandar. Menurutnya, dengan kekayaan lahan gambut dan hutan tropis yang melimpah, Indonesia berpeluang besar menjadi pemain utama dalam pasar karbon dunia.

Berdasarkan buku putih yang disusun IBC bertajuk 15 Rekomendasi Paket Kebijakan untuk Mendukung Agenda Pembangunan Presiden & Wakil Presiden Indonesia 2024-2029, Indonesia disebut menguasai sekitar 80 persen cadangan karbon dunia. Indonesia memiliki 3,3 juta hektar lahan mangrove yang berpotensi menyimpan sekitar 20 persen dari simpanan karbon global.

Sementara terkait lahan gambut diperkirakan bisa menyimpan sekitar 37 persen. Indonesia juga memiliki hutan hujan tropis seluas 125 juta hektar yang merupakan salah satu sumber penyerapan karbon yang signifikan.

“Potensi itu dapat dimanfaatkan pemerintah Indonesia dalam mitigasi perubahan iklim global,” ujar William kepada Katadata, Kamis (5/9).

Menurutnya, pemanfaatan pasar karbon akan membantu pemerintah mencapai target pengurangan emisi karbon yang telah ditetapkan pada komitmen nationally determined contributions (NDC) di Perjanjian Paris 2015.

“Dengan memanfaatkan pasar karbon Indonesia juga dapat berkontribusi dalam pencapaian target nol emisi atau net zero emission yang telah ditetapkan bersama,” kata William.

Pasar karbon secara sederhana dapat dijelaskan sebagai aktivitas jual beli kredit karbon. Namun, pengertian karbon ini bukanlah penghasil emisi gas rumah kaca (GRK), melainkan usaha untuk menurunkan emisi GRK dalam bentuk kredit. Penghitungannya, satu unit karbon senilai dengan penurunan emisi 1 ton CO2.

William menerangkan lebih terperinci, bahwa pasar karbon merupakan instrumen penting dalam pembiayaan iklim yang mencakup langkah adaptasi maupun mitigasi. Ini memungkinkan entitas seperti perusahaan yang menghasilkan emisi dari operasionalnya, dapat membeli kredit karbon dari proyek-proyek yang menyerap atau mengurangi emisi.

“Dengan besarnya potensi simpanan karbon di Indonesia, pasar karbon dapat menjadi sarana penting dalam mempercepat pengurangan emisi di dalam negeri,” kata eks Direktur Utama Mass Rapid Transit (MRT) ini.

Saat ini, aturan terkait pasar karbon di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Presiden No 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.

Selain itu, ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon. Adapun pada September tahun lalu, Presiden Joko Widodo juga telah meresmikan Bursa Karbon Indonesia (BKI).

Kendati telah diresmikan, William menambahkan, terdapat berbagai tantangan dalam menavigasi pasar karbon di Indonesia, salah satunya terletak pada nilai dan volume yang relatif kecil. Bahkan bisa dibilang dampaknya terhadap pengurangan emisi masih belum signifikan.

“Karena itu untuk meningkatkan efektivitas pasar karbon di Indonesia perlu peta jalan yang komprehensif dan Sistem Registrasi Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI) yang mendukung akuntabilitas dan transparansi perdagangan karbon,” ungkap pria yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Ahli Transportasi Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) ini.

Peta jalan itu, tambah William, berfungsi sebagai panduan untuk industri sekaligus pembuat kebijakan. SRN-PPI merupakan sistem pengelolaan dan penyediaan data dan informasi tentang aksi dan sumber daya untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Indonesia.

Menurutnya, fungsi dari kedua hal itu perlu diperkuat dengan penetapan batas emisi nasional untuk setiap entitas. Kemudian disesuaikan juga dengan integrasi model taksonomi berkelanjutan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk sektor swasta.“Selain itu, peningkatan kesadaran dan pendidikan tentang pentingnya perdagangan karbon juga menjadi kunci untuk mendorong lebih banyak partisipasi,” ungkap William.

Tantangan lainnya adalah perdagangan karbon lintas batas di Indonesia belum memungkinkan, sehingga menghambat optimalisasi potensi kredit karbon yang dihasilkan. Oleh sebab itu, kredit karbon nasional perlu disesuaikan dengan standar internasional agar Indonesia bisa berpartisipasi penuh dalam kancah global.

“Hal ini akan memastikan bahwa karbon kredit yang dihasilkan di Indonesia diakui secara global, sehingga menarik lebih banyak investor dan pembeli dari luar negeri,” pungkas William.

Bila pelaku usaha banyak terlibat, bukan tidak mungkin dana yang terkumpul dari mekanisme itu dapat diinvestasikan kembali ke proyek-proyek mitigasi perubahan iklim yang berkelanjutan. Efeknya bisa bergerak lebih jauh dari sekadar mengurangi emisi, namun juga berandil pada perekonomian masyarakat.

“Upaya pengendalian itu terkait dengan target dari NDC. Proyek tersebut juga dapat membuka lapangan pekerjaan dan mendorong ekonomi lokal,” pungkas William.

Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Bengkok yang berada di wilayah Dago, Kota Bandung, Jawa Barat menjadi salah satu bukti sejarah bahwa Indonesia telah lama memanfaatkan energi baru terbarukan (EBT).

Dibangun 1922, PLTA Bengkok merupakan salah satu pembangkit tertua di Indonesia. Pembangunan PLTA ini awalnya ditujukan untuk menjadi sumber energi listrik radio malabar yang menjadi alat komunikasi tentara Belanda yang ada di Indonesia dengan di negaranya.

Seiring berjalannya waktu, PLTA ini masih tetap beroperasi secara optimal tanpa mengurangi kapasitas pembangkitan yang telah dibangun sejak satu abad lebih.

"Di sini kapasitasnya 3 x 1,05 MW, total 3,15 MW," ujar Senior Manager PLN IP Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Saguling, Doni Bakar saat ditemui di Bandung, Selasa (3/9).

Doni mengatakan, sumber energi yang mampu membangkitkan listrik PLTA Bengkok berasal dari Sungai Cikapundung di Taman Hutan Raya, sekitar 4 Km dari lokasi pembangkit. Nantinya, air tersebut akan ditampung pada kolam tandu harian (KTH) sebelum mengalir ke pipa menuju tiga turbin utama yang masing-masing berkapasitas 1,05 MW.

"Kita menggunakan air sekitar 1 meter kubik per detik untuk menghasilkan beban 1 MW," ucapnya.

Dengan kapasitas tersebut, PLTA Bengkok setidaknya dapat melistriki lebih dari dua ribu rumah tangga di kawasan Kota Bandung.

"Sekitar 2-3 ribu rumah. Taruh lah kalau 1 RT ada 100 rumah, mungkin ada 200 RT," ucapnya.

PLN IP sebagai pengelola melakukan pemeliharaan secara periodik atau berbasis waktu untuk mengoptimalkan PLTA yang berusia seabad tersebut. Proses pemeliharaan juga dilakukan dengan inspeksi rutin setiap hari.

"Kita menggunakan teknologi terbaru melalui predictive maintenance, bisa kita menggunakan termografi. Jadi kita foto, dari foto kelihatan mana spot yang panas, mana yang masih aman, itu kita olah dan kita lakukan pemeliharaan," ucapnya.

PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan energi terbesar di Tanah Air sekaligus kepanjangan tangan pemerintah berperan penting dalam upaya Indonesia mencapai kemerdekaan energi melalui transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT).

Kemerdekaan energi merupakan tujuan strategis yang diupayakan oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Konsep ini mengacu kepada kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan energinya secara mandiri, tanpa bergantung pada impor energi dari luar negeri.

Di tengah tantangan global seperti perubahan iklim dan keterbatasan sumber daya fosil, EBT muncul sebagai solusi penting untuk mencapai kemerdekaan energi.

Dalam gelaran Katadata Sustainability Action for the Future Economy (SAFE) 2024, Rabu (7/8), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan, per Juni 2024 Indonesia memiliki potensi EBT mencapai 3.687 gigawatt (GW). Berdasarkan jenis energinya, energi surya memiliki potensi paling besar, yaitu 3.294 GW.

Melalui berbagai proyek strategis, subholding PT Pertamina (Persero), yakni Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) telah melakukan beberapa inisiatif untuk mewujudkan kemandirian energi di tengah transisi energi dengan memanfaatkan EBT.

Beberapa inisiatif utama yang dijalankan oleh Pertamina NRE meliputi pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU), proyek panas bumi oleh Pertamina Geothermal Energy (PGE), serta inisiatif pengembangan hidrogen dan carbon trading.

“Pertamina NRE tidak hanya berkontribusi terhadap kemerdekaan energi Indonesia, tetapi juga menyiapkan negara ini untuk menjadi pemain utama dalam peta energi global di masa depan,” ungkap Corporate Secretary Pertamina NRE melalui wawancara tertulis kepada Katadata, Selasa (20/8).

PLTS Rokan, Langkah Awal Menuju Energi Bersih

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Rokan dengan kapasitas 25,7 megawatt (MW) menjadi salah satu tonggak penting dalam upaya Pertamina NRE untuk mendukung transisi energi bersih di Indonesia.

Penggunaan energi ramah lingkungan ini berpotensi menghasilkan efisiensi hingga US$4,3 juta per tahun. Pengurangan pemakaian bahan bakar gas yang bisa diraih sebesar 352 juta metrik standar kaki kubik (MMSCF) per tahun.

PLTS ini dibangun untuk menyuplai energi ke Blok Rokan, salah satu blok minyak terbesar di Indonesia, yang dioperasikan oleh PT Pertamina Hulu Rokan. Dengan memanfaatkan energi surya, PLTS ini mampu mengurangi emisi karbondioksida (CO2) secara signifikan.

“PLTS Rokan mampu mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 23 ribu ton CO2eq/tahun atau setara dengan penanaman sekitar 1 juta pohon,” kata Corporate Secretary Pertamina NRE. Hal ini sejalan dengan upaya global untuk menekan dampak perubahan iklim dan mencapai target emisi karbon yang lebih rendah.

PLTGU Jawa-1, Inovasi dalam Pemanfaatan Gas Alam

Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Jawa-1 adalah proyek pembangkit listrik tenaga gas dan uap berkapasitas 1.760 MW yang dibangun di Jawa Barat dan terintegrasi dengan Floating Storage Regasification Unit (FSRU). PLTGU Jawa-1 memanfaatkan gas sebagai sumber energi utama, yang merupakan energi bersih dengan rendah emisi karbon.

Corporate Secretary Pertamina NRE mengungkapkan, PLTGU Jawa-1 membantu menurunkan intensitas emisi karbon dalam produksi listrik nasional. “Dengan menggunakan teknologi terbaru PLTGU Jawa-1 dapat menurunkan 3,3 juta ton CO2eq/tahun,” ungkapnya.

Selain itu, penggunaan gas yang sebagian besar bersumber dari dalam negeri, mengurangi ketergantungan impor bahan bakar dan meningkatkan kemandirian energi.

PGE Terus Berprestasi dan Berinovasi

PGE, anak usaha Pertamina NRE, telah mencapai berbagai prestasi dalam pengembangan energi panas bumi di Indonesia. Salah satu pencapaian penting adalah penghargaan PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Selain itu, PGE juga diakui atas penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam operasionalnya, serta inovasi teknologi yang diakui secara internasional. MIsalnya, paten alat Flow2Max yang meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangkit listrik tenaga panas bumi.

Kepada Katadata, Corporate Secretary Pertamina NRE mengungkapkan, teknologi Flow2Max telah terpasang di lima sumur produksi PGE Area Lahendong setelah sebelumnya melalui proses purwarupa dan pengujian. Teknologi ini juga membantu PGE dalam deteksi dini masalah teknis di sumur.

Carbon Trading, Upaya Mengurangi Emisi Lewat Pasar Karbon

Sebagai bagian dari komitmen untuk mendukung pengurangan emisi karbon, Pertamina NRE juga aktif dalam skema perdagangan karbon (carbon trading). Melalui inisiatif ini, Pertamina NRE berkontribusi dalam pengembangan pasar karbon domestik dan internasional.

Perdagangan karbon memungkinkan perusahaan yang berhasil mengurangi emisi karbonnya menjual kredit karbon kepada perusahaan lain yang masih memerlukan tambahan kuota emisi.

Dalam wawancara dengan Corporate Secretary Pertamina NRE, perseroan memiliki kredit karbon dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Lahendong Unit 5 dan 6, dengan volume sekitar 864 ribu tCO2e, yang dihasilkan selama periode 2016-2020. Kredit karbon ini telah memenuhi standar nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Kredit karbon Pertamina NRE saat ini menguasai 93 persen pangsa pasar kredit karbon di Indonesia,” katanya.

Hidrogen Refueling Station, Masa Depan Energi Hijau

Pertamina NRE juga sedang menjajaki pengembangan hidrogen sebagai salah satu sumber energi masa depan. Salah satu proyek yang sedang dikembangkan adalah stasiun pengisian bahan bakar hidrogen (Hydrogen Refueling Station) yang akan menjadi bagian penting dari portofolio energi bersih untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Perusahaan berkomitmen untuk mendukung upaya dekarbonisasi. Pengembangan hidrogen, terutama hidrogen hijau yang dihasilkan dari energi terbarukan, sejalan dengan tujuan untuk mengurangi emisi karbon di Indonesia.

PLTBG Sei Mangkei, Manfaatkan Biogas

Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) Sei Mangkei merupakan inisiatif Pertamina NRE dalam memanfaatkan limbah industri untuk menghasilkan energi. Proyek ini berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, Sumatera Utara, dan memanfaatkan biogas dari limbah kelapa sawit (POME) untuk menghasilkan listrik.

Melansir katadata.co.id, PLTBg Sei Mangkei memanfaatkan POME sebagai bahan bakar pembangkit dengan kapasitas penyerapan rata-rata mencapai 212.239 m3 per tahun. Dengan begitu, PLTBg tersebut sejak beroperasi mampu menurunkan emisi karbon sekitar 240 ribu tCO2e.

Melalui berbagai inisiatif itu, Pertamina NRE berperan sebagai motor penggerak transisi energi di Indonesia. Proyek-proyek yang dijalankan tidak hanya berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon, tetapi juga memperkuat ketahanan energi nasional.

Dengan terus mengembangkan energi bersih, Pertamina NRE mendukung visi Indonesia untuk mencapai kemerdekaan energi dan menjadi bagian dari solusi global dalam menangani perubahan iklim serta mendukung Indonesia mencapai target net zero emission pada 2060.

Lebih dari 12.100 unit senjata nuklir tersebar di berbagai belahan dunia sekarang ini. Senjata ini milik sembilan negara yaitu Amerika Serikat (AS), Rusia, Prancis, China, Inggris, Pakistan, India, Israel, dan Korea Utara. Namun, hampir 90 persennya kepunyaan AS dan Rusia.

Angka tersebut lebih rendah dibandingkan saat Perang Dingin 1947, ketika terdapat sekitar 60.000 senjata di seluruh dunia, namun ancaman terhadap kemanusiaan tidak berkurang. Pasalnya, daya ledak senjata nuklir modern bisa ratusan kali lipat bom atom atau bom primitif yang menghancurkan Hirosima dan Nagasaki pada 1945.

Berdasarkan catatan sejarah, senjata nuklir paling mematikan yang pernah dibuat dan diuji adalah Tsar Bomba, yang dikembangkan oleh Uni Soviet. Bom ini merupakan bom nuklir terbesar yang pernah diledakkan, dengan daya ledak sebesar 50 megaton TNT, sekitar 3.300 kali lebih kuat dibandingkan bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima.

Meskipun memiliki daya ledak yang luar biasa, Tsar Bomba tidak pernah menjadi senjata praktis karena ukurannya yang besar dan berat. Bom ini dikembangkan sebagai bentuk unjuk kekuatan selama Perang Dingin. Tidak ada bom lain dengan skala sebesar ini yang dibuat setelahnya.

Perjanjian pengendalian senjata internasional, seperti Perjanjian Pelarangan Uji Coba Sebagian (Partial Test Ban Treaty) tahun 1963 dan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (Nuclear Non-Proliferation Treaty) tahun 1968, turut mencegah pengembangan dan pengujian senjata nuklir super besar seperti Tsar Bomba. Namun, daya ledak senjata nuklir yang ada saat ini tak kalah mengerikan dari Tsar Bomba.

Saat ini, inventori senjata nuklir negara-negara lebih ke jenis rudal balistik antarbenua (Intercontinental Ballistic Missiles) dan rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam (Submarine-Launched Ballistic Missiles). Rudal-rudal ini biasanya membawa hulu ledak termonuklir, yang memanfaatkan fusi nuklir dan fisi atom untuk menghasilkan ledakan besar. Meskipun lebih kecil dari Tsar Bomba, hulu ledak ini tetap memiliki daya hancur yang luar biasa dan mampu meluncur dengan presisi tinggi.

Hulu ledak termonuklir yang juga dikenal sebagai bom Hidrogen atau "H-bomb" bisa menciptakan ledakan ratusan kali lebih kuat dari bom atom. Dalam sebuah podcast tahun 2005, Siegfried Hecker, mantan Direktur Laboratorium Nasional Los Alamos, laboratorium pengembangan nuklir AS, menyebut bom hidrogen sebagai “Bagian utama dari persenjataan nuklir AS juga Rusia.”

Mengacu pada Union of Concerned Scientist, lembaga nirlaba di bidang ilmu pengetahuan yang berbasis di AS, hulu ledak di satu kapal selam nuklir AS saja memiliki kekuatan penghancur tujuh kali lipat dari semua bom yang dijatuhkan selama Perang Dunia II, termasuk dua bom atom yang dijatuhkan di Jepang. AS memiliki setidaknya sepuluh kapal selam tersebut di laut. “Hampir semua kekuatan nuklir utama — termasuk AS, Rusia, dan China — tengah meningkatkan secara signifikan persenjataan nuklir mereka dalam ukuran maupun kemampuan.”

Ancaman Serius dari Senjata Kimia dan Biologis

Selain senjata nuklir, dunia dibayangi senjata pemusnah massal berupa senjata biologis dan kimia. Senjata biologis menggunakan patogen, seperti bakteri, virus, dan jamur, atau racun yang dihasilkan oleh organisme, untuk menyebabkan penyakit, kematian atau kerusakan luas. Sedangkan senjata kimia memanfaatkan bahan kimia beracun yang menimbulkan efek mematikan atau melumpuhkan pada manusia dan lingkungan.

Kedua jenis senjata ini dilarang keras oleh hukum internasional melalui Konvensi Senjata Biologis (Biological Weapons Convention/BWC) tahun 1972 dan Konvensi Senjata Kimia (Chemical Weapons Convention/CWC) tahun 1997. Namun, sejumlah negara dilaporkan masih memiliki dan mengembangkan senjata-senjata ini. Di bawah ini, sejarah aktivitas senjata kimia dan biologis hingga 2022, mengacu pada Our World in Data.

Dalam beberapa tahun ini, para pejabat Pentagon alias Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) telah beberapa kali memperingatkan soal ancaman peledakan nuklir di ruang angkasa. Pada 2020, Dokumen Strategi Pertahanan Ruang Angkasa menyebut bahwa ancaman serius terhadap operasi ruang angkasa AS datang dari Rusia dan China, selain Iran dan Korea Utara.

Pada awal Mei, Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Robert A. Wood mengungkapkan Rusia telah memiliki beberapa senjata anti-satelit di orbit, salah satunya diuji coba pada 2019. Hal ini disampaikan dalam sidang pleno PBB yang membahas resolusi larangan senjata nuklir di ruang angkasa. Resolusi ini untuk mengukuhkan Perjanjian Ruang Angkasa 1967. “Ada informasi yang kredibel bahwa Rusia mengembangkan satelit baru yang membawa perangkat nuklir,” ujarnya.

Sebelumnya pada April, dalam sidang Dewan Keamanan PBB, resolusi tersebut gagal disahkan meski disetujui mayoritas anggota karena Rusia menggunakan hak veto. Rusia dan China menawarkan resolusi tandingan yang intinya melarang segala jenis senjata di ruang angkasa. Namun, AS dan negara aliansinya menolak sehingga resolusi tandingan ini pun gagal disahkan.

Seberapa Berbahaya Peledakan Senjata Nuklir di Ruang Angkasa?

Minggu malam, 9 Juli 1962, Amerika Serikat meledakkan misil nuklir pada ketinggian 400 kilometer di atas Laut Pasifik. Beberapa surat kabar melaporkan ledakan nuklir tersebut menciptakan bola api raksasa. Cahayanya berpendar menghasilkan “eerie sunset” alias langit senja yang mengerikan dan bentaran cahaya mirip aurora. Fenomena tersebut terlihat ribuan kilometer jauhnya dari Kepulauan Hawai hingga New Zealand.

Itu bukan uji coba peledakan nuklir pertama maupun terakhir di ruang angkasa, tapi tercatat sebagai yang paling berdampak. Dikenal dengan nama Starfish Prime, uji coba tersebut melepas misil nuklir berkekuatan 1,45 megaton atau 100 kali lipat lebih besar dari bom yang dijatuhkan militer Amerika Serikat pada 6 Agustus 1945 di Hirosima, Jepang.

Tak ada catatan korban jiwa akibat Starfish Prime, sedangkan dampak kesehatan sulit ditelusuri. Namun, di Orbit Bumi Bawah atau Low Earth Orbit dimana misil meledak, sejumlah satelit dilaporkan mengalami kerusakan saat peledakan maupun pascapeledakan akibat radiasi yang bertahan dalam waktu panjang. Di bumi, gelombang elektromagnetik menyebabkan listrik padam, kerusakan pada peralatan elektronik, dan gangguan telekomunikasi.

Starfish Prime (Los Alamos National Laboratory - spacenews.com)

Meski daya ledak lebih besar, kerusakan yang dihasilkan dari peledakan di ruang angkasa lebih kecil dibandingkan peledakan di darat. Namun, di dunia modern yang banyak bergantung pada satelit dan serba elektronik, serangan semacam itu bisa menyebabkan kekacauan. Satelit digunakan untuk telekomunikasí, navigasi, observasi astronomi, pemantauan cuaca untuk kepentingan beragam sektor, hingga misi pertahanan keamanan, termasuk kegiatan spionase.

Dalam rapat parlemen Amerika Serikat, Asisten Sekretaris Kebijakan Pertahanan Angkasa AS John Plumb pernah mengungkapkan, peledakan nuklir di angkasa bisa membuat Orbit Bumi Bawah dimana mayoritas satelit mengorbit tidak bisa dipakai dalam waktu yang lama, kemungkinan setahun.

Mengacu pada data orbiting.com, saat ini terdapat lebih dari 10.000 satelit yang mengorbit bumi, kebanyakan di Orbit Bumi Bawah atau Low Earth Orbit yang berada pada ketinggian kurang dari 2.000 kilometer, terbanyak milik pemerintah ataupun perusahaan AS. Ini termasuk sekitar 6.000 satelit Starlink yang menyediakan jaringan berkecepatan tinggi, termasuk untuk militer Ukraina yang tengah menghadapi perang dengan Rusia. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan tahun 1960-an saat uji coba Starfish Prime dilakukan.

Saat ini, dunia bisa jadi berada di masa dengan risiko tertinggi perang yang melibatkan senjata nuklir. Eropa tampak jadi pusat risiko di tengah perang Rusia dan Ukraina. Namun, risiko sebetulnya telah meningkat juga di Timur Tengah dan Asia Pasifik.

Pada Maret lalu, Vladimir Putin, dalam pidato pertama setelah terpilih sebagai presiden Rusia untuk kelima kalinya mengatakan, “Saya telah membuatnya terang untuk semua orang, bahwa (dunia) selangkah lagi menuju perang dunia ketiga.”

Pernyataan ini disampaikan Putin sebagai ancaman bagi negara-negara di belakang NATO yang ikut campur dalam perang Rusia dengan Ukraina. Perang Rusia dan Ukraina pecah pada 24 Februari 2022 setelah militer Rusia meluncurkan rudal ke berbagai kota di Ukraina. Putin menyalahkan NATO yang dipimpin Amerika Serikat yang terus memperluas aliansi militer ke Eropa Timur.

Pada Mei, Putin kembali mengancam dengan menyebut bakal ada “konsekuensi serius” terkait pasokan amunisi kepada Ukraina. Putin mengatakan negara-negara Eropa anggota NATO perlu waspada terhadap teritorinya yang kecil dan padat penduduk. Seraya memperjelas ancaman, Mantan presiden Rusia Dmitry Medvedev sempat mengatakan,“Bisa terjadi miskalkulasi dalam penggunaan senjata taktis nuklir dan ini akan berakibat fatal.”

Sepanjang Mei hingga Juli, militer Rusia telah melakukan setidaknya tiga kali latihan militer menggunakan senjata nuklir taktis. Latihan pada Juni lalu dilakukan bersama sekutunya Belarusia. Sebelum invasi Rusia ke Ukraina, Presiden Belarusia mengonfirmasi telah mendapatkan kiriman senjata nuklir dari Rusia dan siap meluncurkannya sewaktu-waktu. Ini telah membuat Ukraina dan negara tetangganya yang lain yang juga anggota NATO yaitu Polandia, Estonia, Latvia, dan Lithuania meningkatkan kewaspadaan.

Dibanjiri kecaman, Jenderal Senior Rusia balik menuduh aliansi NATO yang dipimpin Amerika Serikat juga telah menggelar latihan untuk menghadapi potensi perang nuklir dengan Rusia.

Saat berita ini ditulis, situasi semakin panas. Militer Ukraina berhasil memukul mundur militer Rusia di Kursk. Ini merupakan agresi militer Ukraina tersukses karena berhasil masuk cukup dalam ke teritori Rusia. Di sisi lain, Belarusia mengirimkan tank-tank militer ke perbatasan dengan Ukraina. Sementara itu, kebakaran terjadi di pembangkit listrik tenaga nuklir milik Ukraina yang terbesar di Eropa, Zaporizhzhia Nuclear Power Plant, yang telah dua tahun berada dalam tawanan Rusia.

Lokasi pembangkit tersebut telah berulang kali menjadi tempat baku tembak dan menciptakan kekhawatiran internasional bakal terjadinya tragedi yang lebih buruk dari Chernobyl. Pada 1986, pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl meledak dan menyebabkan kebocoran radioaktif dan bencana radiasi yang mematikan di Ukraina, Rusia, dan Belarusia.

Perang yang melibatkan nuklir juga membayangi Timur Tengah. Iran dan Israel terlibat konfrontasi terbuka mulai April setelah Israel menyerang Kedutaan Besar Iran di Damascus, Suriah. Serangan tersebut membunuh tujuh anggota Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), termasuk dua jenderal yang memimpin Quds Force, ranting IRGC yang fokus pada perang npn-konvensional dan operasi intelijen. Serangan tersebut dibalas Iran dengan meluncurkan ratusan misil ke Israel.

Tensi politik semakin panas setelah pada akhir Juli lalu Komandan Hezbullah Fuad Shukr dan pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh tewas dibunuh. Israel mengakui telah membunuh Fuad Shukr dan diyakini berada di belakang pembunuhan Haniyeh.

Pada April, Iran sempat memberikan peringatan bahwa pihaknya bisa saja mengembangkan bom nuklir jika Israel mengancam keberlangsungan Iran dengan menyerang pembangkit listrik tenaga nuklirnya. “Kami belum memutuskan untuk membuat bom nuklir tapi bila keberlangsungan Iran terancam, tak ada opsi selain mengubah doktrin militer kami,” kata Kamal Kharrazi, Penasehat Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, sebagaimana dilaporkan Iran’s Student News Network. Selama ini, Khamaeni melarang pengembangan senjata nuklir melalui fatwa haram.

Israel sendiri dipercaya luas memiliki senjata nuklir meskipun negara tersebut tidak pernah mengakuinya. Banyak yang memperkirakan bahwa Israel memiliki sekitar 90 hulu ledak nuklir berbasis plutonium dan telah memproduksi cukup plutonium untuk 100-200 senjata.

Di Asia Pasifik, terjadi peningkatan risiko konflik antara Amerika Serikat dan China terkait Taiwan. Posisi geografis Taiwan membuatnya berada di sentral pertarungan kekuasaan dan pengaruh antara China dengan Amerika Serikat dan sekutunya di Indo-Pasifik.

Dalam analisisnya yang diterbitkan Foreign Policy, mantan pejabat inteligen nasional AS Markus Garlauskas mengatakan, konflik antara AS dan China terkait Taiwan hampir pasti akan menjadi perang di seluruh wilayah, melibatkan Semenanjung Korea, dan menarik masuk Korea Utara serta Korea Selatan.

Titik Terendah Perjanjian Non-Proliferasi: Senjata Nuklir Menyebar Jauh

Negara-negara pemegang senjata nuklir semakin intens memainkan strategi saling gertak dan saling ancam lewat distribusi senjata nuklir hingga latihan-latihan menggunakan senjata pemusnah massal tersebut sebagai bagian dari strategi nuclear detterance. Perkembangan ini menandakan titik terendah perjanjian pembatasan dan pelucutan senjata nuklir atau non-proliferasi senjata nuklir (Nuclear Non-Proliferation Treaty/NPT) yang berumur lebih dari setengah abad.

Perjanjian yang diteken 190 negara tersebut membagi negara-negara dalam dua kelompok. Kelompok pertama negara-negara pemegang senjata nuklir (NWS) yang terdiri dari Amerika Serikat, Rusia, China, Prancis, dan Inggris. Kelompok kedua, negara-negara non pemegang senjata nuklir (NNWS). Lima negara tak ikut komiten ini yaitu Sudan Selatan, India, Israel, dan Pakistan. Satu lainnya, Korea Utara, mundur dari perjanjian pada 2003.

Di bawah perjanjian tersebut, lima negara NWS berkomitmen untuk mengurangi, membatasi, dan menghancurkan senjata nuklir dan senjata penghacur massal lainnya, sementara negara-negara NNWS sepakat untuk tidak mengembangkan dan mengadopsi senjata yang dimaksud.

Namun, di bawah kerja sama “berbagi nuklir” atau nuclear sharing NATO, Belgia, Jerman, Italia, Belanda, dan Turki bisa memperlengkapi tentaranya dengan senjata taktis nuklir B61 milik Amerika Serikat. Sebagian besar negara-negara tersebut juga sepakat untuk menyimpan senjata penghancur massal tersebut.

Terbaru, Polandia mengajukan diri untuk ikut dalam nuclear sharing NATO di tengah kekhawatiran akan Rusia dan aliansinya Belarusia. Sementara itu, Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson dalam wawancara beberapa waktu lalu mengungkapkan tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan senjata nuklir milik Amerika Serikat dalam kondisi perang.

Rusia juga mendistribusikan senjata nuklir ke aliansinya. Sebelum invasi Rusia ke Ukraina, Presiden Belarusia mengonfirmasi telah mendapatkan kiriman senjata nuklir dari Rusia dan siap meluncurkannya sewaktu-waktu. Dalam pertemuan dengan wartawan Juni lalu, Presiden Putin mengancam akan mendistribusikan senjata ke negara-negara aliansinya yang berdekatan dengan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, bila Ukraina kedapatan menggunakan senjata dari barat untuk menyerang teritori Rusia dan menyebabkan kerusakan parah.

Persebaran senjata nuklir di Asia Pasifik juga makin mengkhawatirkan. Pada 2021, Australia, Inggris, dan Amerika Serikat mengumumkan pakta AUKUS yang berisi kerja sama teknologi untuk keamanan Indo-pasifik – wilayah yang meliputi Samudra Hindia, Samudera Pasifik bagian barat dan tengah, serta laut-laut pedalaman di wilayah Indonesia dan Filipina. Pakta ini banyak dimaknai sebagai langkah strategis Amerika Serikat dan aliansinya untuk merespons agresi dan ambisi Cina di wilayah tersebut.

Salah satu isi pakta tersebut adalah pengembangan bersama kapal selam bertenaga nuklir untuk angkatan laut Australia. Meski bukan kapal selam yang bersenjatakan nuklir, namun biasanya digerakkan oleh material fisil yang diperkuat ke level yang mendekati atau cukup untuk menciptakan reaktor nuklir di senjata nuklir. Tak ayal, kesepakatan ini ditentang banyak negara karena dianggap melanggar pakta Non-Proliferasi Nuklir. Pada akhir tahun lalu, parlemen Amerika Serikat telah memberikan restu penjualan kapal selam yang dimaksud ke Australia. Kapal selam pertama dijadwalkan tiba pada 2030.

Pada Mei lalu, Senator Amerika Serikat Roger Wicker, pejabat tinggi Partai Republik di Komite Militer, dalam laporan berjudul "Peace Through Strength" menyarankan agar Amerika Serikat mempertimbangkan opsi baru, seperti nuclear sharing di Indo-Pacific and distribusi senjata nuklir taktis di Semenanjung Korea. Alasannya, Korea Utara terus mengembangkan senjata nuklir termasuk misil balistik yang bisa menyerang Amerika Serikat dan sekutu di Indo-Pasifik.

Juru Bicara Departemen Dalam Negeri AS membantah adanya rencana tersebut. Namun, pada Juni lalu, Korea Selatan menggelar pertemuan dengan Amerika Serikat di Seoul dalam rangka Nuclear Consultative Group Meeting. Dalam pertemuan yang melibatkan departemen pertahanan dan otoritas hubungan luar negeri, intelijen, dan militer kedua negara dibahas opsi integrasi kemampuan militer konvensional Korea Selatan dengan operasi nuklir AS untuk merespons ancaman misil dan nuklir Korea Utara.

Di tengah situasi ini, Putin yang baru memperbaharui sumpah sebagai Presiden Rusia melakukan lawatan-lawatan penting ke Cina dan Korea Utara. Pada Mei, Putin terbang ke Beijing menemui Presiden Xi Jin Ping dan menghasilkan pernyataan bersama. Berbeda dengan pertemuan di 2022, keduanya tak lagi bicara soal dukungan untuk non-proliferasi senjata nuklir. Keduanya juga tidak lagi mempertanyakan komiten non-proliferasi Amerika Serikat, Inggris, dan Australia terkait pakta pertahanan AUKUS.

Berikutnya, pada Juni, Putin dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menandatangani perjanjian kemitraan strategis baru di Pyongyang. Pakta ini disebut-sebut sebagai kesepakatan paling signifikan yang ditandatangani oleh Rusia dan Korea Utara dalam beberapa dekade. Menurut teks pakta tersebut, Pasal 4 menyatakan bahwa jika salah satu negara "memasuki keadaan perang akibat agresi bersenjata," maka negara lainnya "harus segera memberikan bantuan militer dan lainnya dengan segala cara."

“Bapak Presiden, saya merasa ada darah di tangan saya.” Kalimat itu keluar dari mulut Direktur proyek bom nuklir Amerika Serikat “Manhattan Project” Robert Oppenheimer dalam pertemuan dengan Presiden Harry S. Truman setelah negara Paman Sam menjatuhkan bom nuklir di Hirosima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus 1945, tujuh puluh sembilan tahun silam.

Lebih dari 200 ribu orang tewas, termasuk mereka yang selamat dari ledakan namun mati karena radiasi. Ini merupakan pertama kali dan sejauh ini terakhir kali senjata nuklir digunakan dalam perang. Tragedi yang memilukan tersebut tak membuat pengembangan senjata nuklir berhenti. Di bawah kecurigaan, negara-negara semakin aktif melakukan uji coba senjata nuklir.

Baru di akhir 1960-an, sebagian negara pengembang senjata nuklir sepakat menandatangani Perjanjian Non-proliferasi Nuklir (Nuclear Non-Proliferation Treaty/NPT) yaitu perjanjian untuk mewujudkan dunia tanpa senjata nuklir. Ironisnya, pengembangan, penimbunan, dan pendistribusian senjata penghancur massal tersebut tak pernah benar-benar berhenti hingga sekarang.

Sembilan negara tercatat sebagai pengembang senjata nuklir yaitu Amerika Serikat, Prancis, Rusia, China, Inggris, Pakistan, India, Israel, dan Korea Utara. Jumlah senjata nuklir aktif dilaporkan jauh berkurang dari sejak perang dingin 1947, namun daya ledaknya ratusan kali lipat bom primitif yang menghancurkan Hirosima dan Nagasaki -- cukup untuk menghabisi peradaban manusia.

Saat ini, ada lebih dari 12.100 rudal nuklir siap ledak, berdasarkan laporan Arms Control Association. Beberapa tahun belakangan, berkembang kecurigaan soal misi rahasia penempatan senjata pemusnah massal tersebut di ruang angkasa. Hal ini jadi topik utama dalam sidang-sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Senjata Nuklir di Ruang Angkasa

“Ada informasi yang kredibel bahwa Rusia mengembangkan satelit baru yang membawa perangkat nuklir,” ujar Duta Besar Amerika Serikat Robert A. Wood di depan sidang pleno PBB, pada awal Mei. Sidang pleno yang dihadiri seluruh perwakilan negara anggota tersebut membahas resolusi larangan senjata nuklir di ruang angkasa. Sebelumnya pada April, dalam sidang Dewan Keamanan, resolusi gagal disahkan meski disetujui mayoritas anggota karena hak veto Rusia.

Beberapa menit sebelum Wood bicara, Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia membacakan pidato pembelaan atas veto-nya. Nebenzia menyebut negara-negara barat yang mensponsori draf resolusi itu “hipokrit” alias munafik dan menerapkan standar ganda. Pasalnya, mereka telah mengembangkan berbagai senjata di ruang angkasa.

Rusia dan China sempat menyodorkan draf resolusi tandingan yang isinya melarang peluncuran semua jenis senjata ke ruang angkasa maupun penempatannya di orbit, tidak terbatas pada senjata nuklir. Namun, draf ini balik ditolak Amerika Serikat dan aliansinya Prancis, Jepang, Malta, Korea Selatan, Slovenia, dan Inggris atau separuh anggota Dewan Keamanan PBB. Dengan Swiss abstain, resolusi ini juga gagal disahkan.

Ruang angkasa telah berkembang menjadi medan pertarungan sengit militer negara-negara yang punya kemampuan menjangkau ruang angkasa. November 2023 lalu, Center for Arms Control and Non-Proliferation merilis lembaran fakta atau fact sheet berjudul senjata ruang angkasa atau space weapons. Isinya membahas soal sistem persenjataan baru yang berkembang seiring meningkatnya ketertarikan negara-negara terhadap ruang angkasa.

Persenjataan baru yang dimaksud yaitu senjata yang ditempatkan di bumi untuk menarget objek di ruang angkasa (bumi ke angkasa); senjata yang ditempatkan di ruang angkasa untuk menarget objek di ruang angkasa (angkasa ke angkasa); dan senjata yang ditempatkan di ruang angkasa untuk menarget objek di bumi (angkasa ke bumi). “Senjata dari bumi ke angkasa adalah ancaman terdekat saat ini,” demikian tertulis dalam lembaran fakta tersebut.

Senjata dari bumi ke angkasa ini termasuk senjata perusak atau penghancur satelit yang sudah diuji coba oleh Amerika Serikat, Cina, India, dan Rusia. Selain itu, senjata energy-directed laser yang bertujuan merusak atau menghancurkan target dengan energi yang difokuskan serta jammer atau pengacak sinyal.

Dua jenis senjata lainnya – senjata dari angkasa ke angkasa dan senjata dari angkasa ke bumi -- diyakini bukan ancaman dalam waktu dekat karena teknologinya lebih sulit. Namun, jika informasi yang disampaikan Duta Besar AS untuk PBB benar soal Rusia yang mengembangkan satelit yang membawa perlengkapan nuklir, maka dunia sudah memasuki era senjata ini.

Tujuh puluh sembilan tahun setelah tragedi Hirosima dan Nagasaki, dunia masih bahkan semakin dikepung senjata nuklir.

Wacana penyesuaian subsidi BBM dapat menyasar pembatasan kendaraan pribadi roda empat ketimbang untuk seluruh jenis kendaraan. Skema ini dapat mengarahkan ulang subsidi yang tepat sasaran dan membuka ruang anggaran untuk mengadakan BBM rendah sulfur.

Fakta ini disampaikan oleh peneliti senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Muhammad Ishak Razak.

“Bila penyesuaian diberlakukan pada kendaraan penumpang pribadi yang mengonsumsi 43,1 persen BBM bersubsidi, dampak inflasinya sekitar 0,37 persen,” ujarnya kepada Katadata Green (26/7).

Menurut dia, skema ini lebih tepat dibanding penghapusan subsidi secara menyeluruh, yang akan menghasilkan inflasi sebesar 5,3 persen.

Ishak mengungkapkan, saat ini populasi kendaraan penumpang pribadi sebanyak 29,7 juta unit. Sementara, jumlah populasi sepeda motor dan kendaraan umum yang sebanyak 113,8 juta unit mengkonsumsi 53,9 persen BBM bersubsidi.

Dia menambahkan,10 persen rumah tangga ekonomi terbawah atau 250 juta orang di Indonesia mengeluarkan ongkos BBM sebesar Rp108.400/bulan, sementara 10 persen teratas mengeluarkan Rp482.700 ribu/bulan.

Namun, menurut Ishak, lantaran pendapatan masyarakat terbawah terbatas, porsi pengeluaran BBM-nya mencapai 7 persen dari pendapatan, sementara penduduk paling kaya hanya 3,5 persen.

“Pengeluaran rumah tangga miskin dua kali lipat dibandingkan penduduk kaya,” ujarnya.

Penyesuaian subsidi BBM, ujar Ishak, tentu akan membuka ruang fiskal pemerintah, sehingga memungkinkan adanya realokasi anggaran untuk pembelanjaan lain seperti untuk infrastruktur, pembiayaan kesehatan, pendidikan, dan lainnya.

Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel Ahmad Safrudin sependapat. Menurut dia, subsidi harus disesuaikan agar bisa diakses oleh orang-orang yang layak memperoleh BBM bersubsidi, terlebih lagi yang kualitasnya sudah ditingkatkan.

“Otomatis, kelompok masyarakat golongan menengah-atas tidak berhak atas subsidi, dan harus bersedia menerima harga BBM yang lebih mahal karena adanya incremental cost atau biaya tambahan,” ujarnya pada Katadata Green (31/7).

Untuk itu, kata Ahmad, pemerintah harus cermat memastikan agar penyesuaian harga BBM tepat sasaran dan menghasilkan dampak inflasi yang minim. Pemerintah juga harus mengambil langkah antisipasi untuk mengurangi dampak inflasi.

“Misalnya, melalui pembagian bantuan sosial,” ujarnya.

Selaras, Ishak menekankan pemerintah harus turut menyediakan jaring pengaman sosial yang dapat meredam dampak inflasi.

“Terutama untuk masyarakat menengah bawah, dan kelompok yang sebelumnya belum tersentuh bantuan sosial,” katanya.

Dia juga menilai pemerintah harus meningkatkan kapasitas kilang minyak, agar di masa depan dapat memproduksi BBM rendah sulfur di dalam negeri.

Penyesuaian BBM untuk Kualitas Udara Lebih Baik

Ahmad menyampaikan, penyesuaian subsidi untuk menyediakan BBM rendah sulfur untuk peningkatan kualitas udara sejalan dengan kebijakan pemerintah meningkatkan standar bahan bakar.

Pada 2017, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerbitkan Peraturan Menteri LHK Nomor 20 Tahun 2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, Kategori N, dan Kategori O.

Peraturan ini mengatur adopsi standar EURO IV untuk bahan bakar kendaraan, salah satunya tingkat sulfur yang rendah.

Ahmad menyampaikan, hal tersebut salah satu dari lima langkah untuk menekan emisi dari transportasi.

Selain itu ada peningkatan teknologi kendaraan, pembenahan lalu lintas dan transportasi publik, penerapan insentif/disinsentif, dan penegakan hukum.

“[peningkatan kualitas bahan bakar dan teknologi kendaraan] bisa diterapkan secara paralel dengan langkah lainnya, tapi tidak bisa dilewati,” ujarnya.

Di kesempatan lain, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin menegaskan, pemerintah tidak berencana untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Pemerintah hanya akan menaikkan kualitas BBM seraya memastikan alokasi subsidi BBM tepat menyasar golongan yang benar-benar membutuhkan.

“Uang negara harus benar-benar dinikmati oleh penduduk yang membutuhkan,” katanya dalam media workshop bertajuk “Tekan Emisi, Perbaiki Kualitas Udara: Kebijakan Baru Subsidi BBM” yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) RI bersama Katadata Green di Ashley Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Senin (5/8).

Menurut dia, kualitas BBM di Indonesia masih jauh tertinggal dibanding negara lain di dunia. Bahkan, di kawasan Asia Tenggara, Indonesia masih tertinggal oleh Vietnam dan Thailand.

Beberapa jenis bahan bakar lain, seperti bensin RON 90, bensin RON 91, dan diesel CN 48 masih melampaui batas maksimal kandungan sulfur di atas 50 parts per million (PPM). Rachmat mengatakan akan mencapai target penurunan sampai 50 PPM secara bertahap.

“Kemenko Marves melihat lingkungan dan penyediaan BBM ramah lingkungan merupakan isu mendesak yang harus segera diselesaikan,” ujar Rachmat.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah akan membatasi subsidi BBM pada 17 Agustus mendatang. Langkah ini diambil karena saat ini subsidi BBM tidak tepat sasaran dan menggunakan bahan bakar berkualitas rendah.

Luhut berpendapat pembatasan ini dapat mengurangi pengidap dan ongkos pengobatan penyakit pernapasan, mengurangi beban APBN, dan menyediakan BBM rendah sulfur.

PT BNP Paribas Asset Management menyatakan sebagian besar masyarakat di Indonesia masih menilai tingkat pengembalian (return) produk investasi berbasis Environment, Social and Governance (ESG) dan berkelanjutan tidak sebaik investasi tradisional.

“Cara pandang tersebut perlu diubah,” kata CEO BNP Paribas Asset Management, Maya Kamdani, dalam sesi one on one Sustainability Action for Future Economy (SAFE) 2024 bertajuk ESG-Based Investments: Securing a Sustainable Future, Jakarta, Kamis (8/8).

Menurut Maya, produk investasi berbasis ESG dan berkelanjutan tidak bisa disamakan dengan investasi tradisional. Sebab, kedua produk investasi tersebut memiliki kriteria pengukuran yang berbeda. Maya menyebutkan hasil studi Morningstar tahun 2023 yang menemukan bahwa dalam jangka pendek atau kurang dari setahun tingkat pengembalian investasi berbasis ESG memang kalah dibandingkan dengan produk investasi konvensional. Tapi, bila ditarik periode yang lebih panjang, misalnya 3-5 tahun atau lebih, maka return produk investasi berbasis ESG akan lebih tinggi dibanding investasi tradisional.

Oleh karena itu, cara pandang terhadap investasi berbasis ESG dan berkelanjutan perlu ikut diubah. “Investasi berbasis ESG bisa dilihat sebagai alat bantu memitigasi risiko, agar misalnya risiko kontroversinya minim,” ujar Maya.

BNP Paribas Asset Management meluncurkan reksadana BNP Paribas Indonesia ESG Equity. BNP Paribas Indonesia ESG Equity merupakan reksa dana berbasis ESG ke empat yang diluncurkan perusahaan manajer investasi ini.

Investasi tersebut ditujukan untuk mendorong partisipasi investor menuju sistem perekonomian yang berkelanjutan dan inklusif. Sekaligus mendukung program pemerintah untuk mencapai sustainable development goals atau SDGs.

Proses pemilihan investasi yang digunakan dalam BNP Paribas Indonesia ESG Equity merujuk kepada prinsip dan pedoman integrasi ESG global perusahaan. Yang mana, tim manajer investasi akan mengintegrasikan pertimbangan faktor-faktor ESG yang relevan ke dalam pengambilan keputusan investasi mereka.

Maya berpendapat, tantangan utama di dalam mensosialisasikan investasi berbasis ESG dan berkelanjutan adalah kesadaran publik. “Sekalipun sebuah perusahaan memiliki produk investasi ESG yang sangat bagus tapi pihak investor tidak aware, akan tetap susah pemasarannya,” katanya.

Sejauh ini, BNP Paribas Indonesia ESG Equity cenderung menempatkan investasinya pada saham-saham dari emiten yang memiliki kepedulian tinggi dan menerapkan praktik baik pada aspek lingkungan, sosial dan tata kelola. Tak seperti produk ESG lain, BNP memaparkan hasil pengukuran ini secara transparan dan berkala yang tercantum dalam lembar fakta.

BNP Paribas Indonesia ESG Equity merupakan reksa dana ke empat yang mengusung tema keberlanjutan. BNP Paribas AM menjadi produksi investasi pertama di industri dalam memperkenalkan kombinasi integrasi ESG dengan prinsip syariah pada 2016.

Diskusi seputar investasi berkelanjutan di dalam Katadata SAFE 2024 yang dihelat pada 7-8 Agustus 2024 ini berlangsung di Grand Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta. SAFE 2024 menjadi konferensi kelima yang melibatkan 50 pembicara di berbagai bidang keberlanjutan. Acara ini juga menyajikan enam sesi lokakarya dan klink pelatihan oleh Kadin hingga Association of Carbon Emission Experts Indonesia.

Katadata SAFE 2024 turut menyajikan pameran ekonomi sirkular, pameran pekerjaan hijau, promosi perusahaan rintisan hijau, dan pameran kendaraan listrik. Ada pula Malam Penghargaan Katadata ESG Index 2024, penghargaan ini sebelumnya bernama Katadata Corporate Sustainable Index digelar sejak 2021.