JAKARTA, KOMPAS.com - Hingga akhir tahun 2024, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 14,68 triliun,

Dalam paparannya di Kementerian Dalam Negeri, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan 145.796 unit rumah.

Dari total seluruh jenis rumah yang dibangun, akan ada 7.645 unit rumah susun, dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp 10,128 triliun.

Sementara itu, jenis rumah khusus akan dibangun 2,732 unit rumah dan telah disiapkan dana sebesar Rp 986 miliar.

Bagi rumah swadaya, telah disiapkan dana sebesar Rp 3,005 triliun untuk pembangunan 135.319 unit rumah.

Kementerian PKP juga memfasilitasi pembangunan 20.850 unit rumah umum dan komersial dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 189 miliar.

Biaya dukungan manajemen yang disediakan untuk mendukung seluruh program pembangunan perumahan ini adalah sebesar Rp 372 miliar.

Sebagai informasi, anggaran untuk Kementerian KKP tahun 2024 ini telah dialokasikan sejak masih menjadi Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Proses Kelompok Usaha Bank (KUB) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) dengan Bank Lampung memasuki babak baru. Kedua BPD tersebut telah melakukan penandatanganan perjanjian antara pemegang saham pengendali (Shareholder Agreement) dan penandatanganan akta kepatuhan di Ballroom Golden Tulip Hotel, Batu, Malang.

Penandatanganan Shareholder Agreement dilakukan oleh Direktur Utama bankjatim, Busrul Iman dan Pj. Gubernur Lampung Samsudin. Sedangkan, penandatanganan akta kepatuhan yang dilakukan oleh Direktur Utama bankjatim, Busrul Iman dan Direktur Utama Bank Lampung, Mahdi Yusuf.

Acara yang digelar pada Jumat (8/11) ini juga dihadiri juga oleh Pj. Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan/Anggota Dewan Komisioner OJK Pusat, Dian Ediana Rae, serta jajaran Komisaris serta Direksi bankjatim dan Bank Lampung. Dalam kesempatan tersebut, Adhy Karyono menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak terkait atas langkah-langkah strategis yang telah diambil guna memfasilitasi terwujudnya perjanjian ini.

Menurutnya, Penandatanganan tersebut bukan sekadar formalitas saja, tetapi wujud komitmen bersama untuk bekerja keras dan bersinergi dalam mewujudkan visi dan misi KUB antara bankjatim dengan Bank Lampung. Andy juga menjelaskan bahwa perekonomian Jawa Timur pada triwulan III tahun 2024 tumbuh sebesar 1,72% (q to q). Capaian impresif ini, mencatatkan Jawa Timur sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi secara kuartalan di antara seluruh provinsi se-Pulau Jawa.

Secara tahunan, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mencapai 4,91% (YoY) dan secara kumulatif sebesar 4,90% (C to C). Selain itu, Jawa Timur juga menjadi penyumbang perekonomian terbesar kedua, dengan kontribusi sebesar 14,52% terhadap PDB Indonesia dan sebesar 25,55% terhadap PDRB Pulau Jawa. Hal ini mengukuhkan Jawa Timur sebagai lokomotif perekonomian nasional.

"Selain pertumbuhan ekonomi yang impresif, tingkat inflasi Jawa Timur juga terkendali. Pada bulan Oktober tahun 2024 inflasi Jawa Timur terkendali sebesar 1,66% (y on y) dan secara bulanan mengalami inflasi sebesar 0,15% (m to m). Secara historis, dalam 10 bulan terakhir, Jawa Timur mengalami inflasi 5 bulan dan deflasi sebanyak 5 bulan yang menunjukkan daya beli masyarakat Jawa Timur tetap terjaga," papar Adhy dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/11/2024).

Adhy berpendapat pembangunan ekonomi di Jawa Timur sangat bergantung pada sektor perbankan yang sehat dan mampu beradaptasi dengan dinamika pasar yang terus berubah. Pembentukan KUB ini diharapkan bisa mendorong peningkatan aksesibilitas keuangan, meningkatkan literasi keuangan masyarakat, serta memperkuat infrastruktur dan layanan perbankan di Jawa Timur.

"Untuk itu, dengan adanya KUB, kita dapat memanfaatkan keunggulan sinergi antara bank- bank yang tergabung untuk menciptakan inovasi baru dalam produk dan layanan perbankan. Salah satunya yaitu dengan menghadirkan layanan perbankan digital yang mudah diakses dan merata penggunaannya. Kami optimis, keberadaan KUB dapat menjadi mitra strategis dalam mendukung berbagai program pembangunan pemerintah, baik dalam hal pembiayaan proyek infrastruktur, pemberdayaan ekonomi daerah, maupun peningkatan akses layanan keuangan kepada masyarakat," tegas Adhy.

Pihaknya optimistis, dengan semangat kebersamaan, transparansi, dan integritas tinggi, KUB antara bankjatim dan bank Lampung ini mampu menjadi contoh baik dalam dunia perbankan yang tidak hanya mengejar profit, tetapi juga berkontribusi pada kemajuan sosial dan ekonomi, baik di Jawa Timur maupun di Lampung.

Di sisi lain, Busrul Iman mengungkapkan, rencana pembentukan KUB bankjatim dengan Bank Lampung sebenarnya sudah dimulai sejak lama.

"Syukur alhamdulillah, hari ini kita sudah sampai pada tahap penandatanganan shareholder agreement. Kami rasa Pemprov Lampung dan Bank Lampung telah tepat memilih kami sebagai mitra KUB," ucapnya.

Hal ini karena kinerja BJTM tercatat selalu tumbuh positif. Pada triwulan ketiga tahun 2024 saja, nilai aset kami mencapai Rp 106,63 triliun. Kemudian untuk kredit yang berhasil disalurkan bankjatim pada triwulan tiga sukses berada di angka Rp 62,19 triliun atau meningkat 20,13% (YoY).

Adapun portofolio kredit konsumtif sebesar Rp 31,74 Triliun atau meningkat 8,82% YoY pada Triwulan 2 Tahun 2024 dan Rp 33,79 Triliun atau meningkat 13,20% YoY pada Triwulan 3 Tahun 2024. Selain itu, portofolio Kredit produktif sebesar Rp26,32 Triliun atau meningkat 31,37% YoY pada Triwulan 2 Tahun 2024 dan Rp 28,40 Triliun atau meningkat 29,57% YoY pada triwulan 3 tahun 2024.

"Sehingga kami sangat yakin dan optimis apabila bankjatim dan bank Lampung ber-KUB tentu akan semakin memperkuat kinerja kedua belah pihak. Sebab, manfaat KUB ini sangat banyak, salah satunya terwujudnya sinergi bisnis dan kolaborasi kedua bank yang saling menguntungkan," tegas Busrul.

Pj Gubernur Lampung Samsudin mengatakan penandatanganan SHA ini adalah bagian penting dalam memenuhi persyaratan KUB antara Bank Lampung dan Bank Jatim yang menurut ketentuan POJK no.12/POJK.03/2020 harus memenuhi Modal Inti Minimum Rp 3 triliun.

"Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Pemprov Jatim dan bankjatim. Ini adalah sejarah yang luar biasa antara Provinsi Lampung dengan Jawa Timur sehingga detik ini bisa bekerja sama melakukan KUB untuk memenuhi peraturan OJK. Sinergitas ini harus terus kita jalin bersama," ungkapnya.

Menurut Samsudin, dengan adanya sinergitas ini tentu akan memberikan dampak yang luar biasa bagi Bank Lampung. Dia berharap pengalaman positif dari bankjatim dapat menular kepada kinerja Bank Lampung. Sehingga nantinya akan terjadi local hero yang mampu menggerakkan pembangunan di Lampung serta memperluas aliansi pembangunan ekonomi dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh Lampung itu sendiri.

"Semoga akan ada perubahan- perubahan positif di Bank Lampung terutama dalam hal digitalisasi. Ke depannya kami berharap dapat lebih memaksimalkan potensi dari sinergi ini sehingga bisa semakin kuat dalam menghadapi tantangan yang ada," pungkasnya.

Ruang Tumbuh Ekosistem Perbankan Menjelang Akhir Tahun

Ruang Tumbuh Ekosistem Perbankan Menjelang Akhir Tahun

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan, masyarakat yang lahannya dimanfaatkan untuk program cetak sawah garapan pemerintah, akan mendapat keuntungan 20 hingga 30 persen.

Mentan Amran mencontohkan masyarakat di Distrik Wanam, Ilwayab, Merauke, yang lahannya digunakan untuk program cetak sawah.

“Bapak bisa bayangkan, satu keluarga memiliki (lahan) 5 ribu hektar, seribu hektare, bagi hasilnya 80:20 persen, ada juga yang 70:30 persen,” kata Amran dalam konferensi pers di kantor Kementan, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

KOMPAS.com/NIRMALA MAULANA A Mentan Andi Amran Sulaiman (depan) usai acara ?Gerakan Nasional Pangan Merah Putih? di kompleks Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

“Yang punya lahan itu (dapat keuntungan) 20 sampai 30 persen. Bisa bayangkan kalau seribu hektar. Dia menjadi orang kaya baru di lapangan,” tutur Mentan.

Mentan Amran mengatakan, di Merauke, pemerintah akan mencetak sawah seluas 1 juta hektar.

Dalam prosesnya, kata Amran, lahan akan digarap pemerintah, dalam hal ini BUMN. Petani milenial juga dilibatkan dalam cetak sawah itu.

“Kami sudah delapan kali ke sana (Merauke), kami disambut dengan baik dan (warga) antre, meminta agar lahannya diolah. Karena itu miliknya, bukan milik kami,” kata Amran.

Adapun Presiden Prabowo Subianto, didampingi Mentan Amran, telah meninjau lahan cetak sawah di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Minggu (3/11/2024) pagi waktu setempat.

Amran mengungkap dua pesan dari Presiden Prabowo terkait program cetak sawah di Merauke.

UNSPLASH/MARC HASTENTEUFEL Ilustrasi sawah, petani.

“Beliau (Prabowo) minta agar kita melakukan akselerasi gagasan besar cetak sawah menjadi upaya mewujudkan swasembada (pangan),” kata Amran dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Kedua, Prabowo berpesan agar pemerintah memperhatikan kesejahteraan masyarakat di Papua.

“Saya pastikan pemerintah hadir untuk kesejahteraan masyarakat. Kata kuncinya adalah pemerintah hadir untuk kesejahteraan masyarakat Papua dan kita target nasional swasembada dalam waktu 4 tahun,” tutur Amran.

Amran mengeklaim, banyak masyarakat yang memohon untuk pengembangan lahan pertanian di Merauke sebagai area cetak sawah baru.

“Yang saya dengar masyarakat di beberapa distrik bermohon untuk segera dilakukan olah lahan, marena program ini dinilai bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Kami sudah 12 bulan bolak-balik ke sini dan banyak masyarakat yang mendukungnya,” kata Amran.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan, masyarakat yang lahannya dimanfaatkan untuk program cetak sawah garapan pemerintah, akan mendapat keuntungan 20 hingga 30 persen.

Mentan Amran mencontohkan masyarakat di Distrik Wanam, Ilwayab, Merauke, yang lahannya digunakan untuk program cetak sawah.

“Bapak bisa bayangkan, satu keluarga memiliki (lahan) 5 ribu hektar, seribu hektare, bagi hasilnya 80:20 persen, ada juga yang 70:30 persen,” kata Amran dalam konferensi pers di kantor Kementan, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

KOMPAS.com/NIRMALA MAULANA A Mentan Andi Amran Sulaiman (depan) usai acara ?Gerakan Nasional Pangan Merah Putih? di kompleks Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

“Yang punya lahan itu (dapat keuntungan) 20 sampai 30 persen. Bisa bayangkan kalau seribu hektar. Dia menjadi orang kaya baru di lapangan,” tutur Mentan.

Mentan Amran mengatakan, di Merauke, pemerintah akan mencetak sawah seluas 1 juta hektar.

Dalam prosesnya, kata Amran, lahan akan digarap pemerintah, dalam hal ini BUMN. Petani milenial juga dilibatkan dalam cetak sawah itu.

“Kami sudah delapan kali ke sana (Merauke), kami disambut dengan baik dan (warga) antre, meminta agar lahannya diolah. Karena itu miliknya, bukan milik kami,” kata Amran.

Adapun Presiden Prabowo Subianto, didampingi Mentan Amran, telah meninjau lahan cetak sawah di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Minggu (3/11/2024) pagi waktu setempat.

Amran mengungkap dua pesan dari Presiden Prabowo terkait program cetak sawah di Merauke.

UNSPLASH/MARC HASTENTEUFEL Ilustrasi sawah, petani.

“Beliau (Prabowo) minta agar kita melakukan akselerasi gagasan besar cetak sawah menjadi upaya mewujudkan swasembada (pangan),” kata Amran dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Kedua, Prabowo berpesan agar pemerintah memperhatikan kesejahteraan masyarakat di Papua.

“Saya pastikan pemerintah hadir untuk kesejahteraan masyarakat. Kata kuncinya adalah pemerintah hadir untuk kesejahteraan masyarakat Papua dan kita target nasional swasembada dalam waktu 4 tahun,” tutur Amran.

Amran mengeklaim, banyak masyarakat yang memohon untuk pengembangan lahan pertanian di Merauke sebagai area cetak sawah baru.

“Yang saya dengar masyarakat di beberapa distrik bermohon untuk segera dilakukan olah lahan, marena program ini dinilai bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Kami sudah 12 bulan bolak-balik ke sini dan banyak masyarakat yang mendukungnya,” kata Amran.

IDXChannel - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta pimpinan BUMN pupuk agar mencopot manajer yang tak becus urus distribusi pupuk. Hal itu disampaikan dalam acara Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan di Jakarta pada Rabu, 6 November 2024.

Permintaan untuk mencopot pejabat yang tak beres mengurus distribusi pupuk bermula saat salah satu kepala desa mengeluh kesulitan untuk memperoleh pupuk subsidi. Mendengar hal tersebut, Mentan Amran pun meminta Dirut PT Pupuk Indonesia Rachmat Pribadi mencopot pejabat bersangkutan.

"Pak Dirut, tolong manager-nya dicopot deh. Ini perintah, Copot! Cek masing-masing yang tidak sampai. Aku minta kabarnya dicopot. Ini perintah, enggak boleh ditawar," kata Mentan.

Dia pun heran masih ada masalah pada distribusi pupuk di Indonesia sampai-sampai pupuk tidak tersalurkan dengan baik ke tangan petani. Padahal, distribusi pupuk sudah dilakukan sejak satu tahun belakangan.

Kemudian, dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat (8/11/2024), Mentan kembali menegaskan bahwa pupuk subsidi nantinya bisa ditebus para petani hanya dengan KTP. Dia mengungkapkan jika dirinya telah berkoordinasi dengan Menko Pangan untuk menjadikan distribusi pupuk subsidi lebih sederhana.

Menurutnya langkah ini penting dilakukan untuk memberikan kenyamanan kepada para petani.

"Tadi malam, Menko Pangan kami sudah komunikasi, itu kita sederhanakan ke depan. Kita sederhanakan, cukup KTP, selalu Bapak Presiden sampaikan, bahwa direct, tidak usah terlalu banyak yang terlibat," katanya.

(Febrina Ratna)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menemui Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman beserta jajaran di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024) siang.

Pertemuan digelar selama lebih kurang satu jam usai Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menemui Mentan Amran.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan, pertemuan antara Suahasil dan jajaran Kementan membahas optimalisasi anggaran ketahanan pangan.

KOMPAS.com/NIRMALA MAULANA A Wamentan Sudaryono ditemui usai pertemuan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman beserta jajaran di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024) siang.

“Kementerian Keuangan ingin memastikan bahwa program-program atau anggaran yang dikeluarkan itu betul-betul sesuai dengan rencananya, peruntukannya,” kata Sudaryono kepada awak media.

Sudaryono mencontohkan, anggaran Rp 44 triliun untuk distribusi pupuk bersubsidi pada 2025.

“Bagaimana pupuk yang alokasi gede itu dipastikan bahwa calon penerima sudah clear, sudah jelas,” ujar Sudaryono.

Sudaryono menyebutkan, program-program yang dibahas bersama Wamenkeu Suahasil di antaranya cetak sawah dan optimalisasi lahan, subsidi pupuk, hingga irigasi dan bendungan.

Sementara itu, Suahasil tidak berkomentar apa pun saat ditanya awak media usai pertemuannya dengan jajaran Kementan.

Diketahui, Kementerian Pertanian mendapatkan anggaran sekitar Rp 15 triliun untuk program cetak sawah dan intensifikasi lahan. Untuk tahun depan, target cetak sawah 150.000 hektar, sedangkan intensifikasi lahan 80.000 hektar.

Kemudian, anggaran penyediaan pupuk bersubsidi sebesar Rp 44 triliun. Penyediaan pupuk ini di bawah Kementerian BUMN.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan pemerintah akan terus mengawal penyaluran pupuk subsidi bisa sampai ke para petani di daerah. Dia memberikan ultimatum bila ada distributor pupuk yang main-main di daerah akan segera dicopot.

Sebelumnya, dia mengaku baru saja mendapatkan banyak sekali keluhan dari para kepala desa soal pupuk subsidi yang belum disalurkan ke para petani. Padahal sejak Januari 2024, pupuk subsidi sudah disebar pemerintah ke daerah.

Kabarnya, dia mendengar ada beberapa distributor pupuk yang nakal dan mengakali penyaluran pupuk subsidi untuk mendapatkan keuntungan. Dari situ dia mengatakan akan mencabut izin distributor nakal tersebut.

"Bisa dibayangkan hari ini pupuknya belum sampai. Saya katakan tolong dievaluasi. Ada lagi mengatakan distributornya nakal. Saya katakan ganti, cabut izinnya. Harus dicabut dong. Ini mengorbankan rakyat kecil. Mengorbankan petani kita. Kasihan petani kita. Sudah modalnya pas-pasan, pupuknya dipersulit," tegas Amran di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (7/11/2024) malam kemarin.

Dia menegaskan pesan Presiden Prabowo Subianto adalah agar pupuk subsidi bisa sampai langsung ke petani tanpa ada hambatan. Bila ada masalah di distributor dia meminta PT Pupuk untuk mengevaluasi, kalau perlu diganti bila ternyata terbukti bermain dengan pupuk subsidi.

"Bapak Presiden selalu sampaikan bagaimana langsung ke petani. Jangan dipersulit. Jangan ada yang bermain-main. Jangan dibuat ribet. Kalau ada distributor mempermainkan petani, sudah pasti kita cabut ini. Itu sudah pasti," kata Amran.

Pemerintah sendiri, Amran bilang sudah membuat agar pupuk subsidi bisa makin mudah diterima petani. Salah satunya dengan cara penggunaan KTP sebagai syarat pembelian pupuk subsidi, yang sebelumnya harus pakai kartu tani.

"Kami akan membuat sederhana. Bapak Presiden menyampaikan buat petani nyaman untuk berproduksi. Jadi kita sederhanakan. Yang pertama untuk pupuk adalah cukup menggunakan KTP. Gunakan KTP cukup," pungkas Amran.

IDXChannel – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pupuk bersubsidi nanti bisa ditebus para petani hanya dengan KTP. Hal tersebut dia sampaikan dalam konferensi pers, Jumat (8/10/2024).

Mentan mengatakan, dia sudah berkoordinasi dengan Menko Pangan Zulkifli Hasan untuk menjadikan distribusi pupuk bersubsidi lebih sederhana. Menurut dia, langkah ini penting dilakukan untuk memberikan kenyamanan kepada para petani.

"Tadi malam, Menko Pangan kami sudah komunikasi, itu kita sederhanakan ke depan. Kita sederhanakan, cukup KTP, selalu Bapak Presiden (Prabowo Subianto) sampaikan, bahwa direct (langsung). Tidak usah terlalu banyak yang terlibat," katanya.

Kemarin, Amran mengeluarkan peringatan keras terkait penyaluran pupuk bersubsidi. Dalam acara Gerakan Nasional Pangan Merah Putih, dia meminta agar pejabat yang mempersulit petani memperoleh pupuk segera dicopot.

Peringatan keras itu bermula ketika salah satu kepala desa mengeluh kesulitan untuk memperoleh pupuk subsidi. Mendengar hal tersebut, Amran pun meminta Dirut PT Pupuk Indonesia Rachmat Pribadi mencopot pejabat yang tidak becus.

"Pak Dirut, tolong manajernya dicopot deh. Ini perintah! Copot! Cek masing-masing yang tidak sampai. Aku minta kabarnya dicopot. Ini perintah. Enggak boleh ditawar," ujar Amran.

(Ahmad Islamy Jamil)

Menteri Pertanian Amran Sulaiman sore kemarin menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Amran mengaku dapat beberapa arahan dari Prabowo sebelum orang nomor satu di Indonesia itu melakukan lawatan ke luar negeri beberapa waktu ke depan.

Salah satunya adalah Prabowo meminta 61 bendungan yang sebelumnya sudah dibangun Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bisa segera dioptimalkan kegunaannya untuk melakukan irigasi.

Pekerjaan rumah pemerintah saat ini, kata Amran, adalah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyambungkan irigasi primer hingga tersier untuk urusan irigasinya.

"Fokus tadi pada irigasi. Bagaimana kita mengoptimalkan bendungan yang 61 agar airnya betul-betul termanfaatkan untuk sawah kita. Ini luar biasa karena ada bendungan kita sudah bangun sebelumnya. Ada 61 unit. Ini tentu kabar baik untuk petani kalau nantinya irigasi primer, sekunder, tersier itu tersambung," tegas Amran usai menemui Prabowo, Kamis (7/11/2024) kemarin.

"Dari bendungan ada namanya irigasi primer, kemudian sekunder, kemudian tersier, ini harus terkoneksi, sehingga airnya termanfaatkan secara optimal," lanjutnya menambahkan.

Selain itu, Prabowo juga menekankan agar proyek optimalisasi lahan rawa yang produktif bisa terus berjalan dengan baik. Kurang lebih, Amran mengatakan, sudah ada 350 ribu hektare lahan yang dioptimalkan.

"Ini bagaimana dioptimalkan dulunya tanam 1 kali, menjadi 2 kali dan 3 kali. Sehingga nanti ada tambahan produksi ke depan. Ini yang kita optimalkan, kita sempurnakan irigasinya, drainasenya, dan seterusnya," sebut Amran.

Dalam catatan detikcom sendiri pemerintahan Presiden Jokowi memang menargetkan pembangunan 61 bendungan selama 10 tahun menjabat.

Namun, hingga Oktober 2024 kemarin, dari total target tersebut, saat ini pembangunan yang sudah terealisasi baru mencapai 53 bendungan, yang mampu mengairi 353 hektare lahan pertanian. Data tersebut pernah dipaparkan Basuki Hadimuljono yang kala itu menjabat sebagai Menteri PUPR.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ingin mendorong pemberdayaan generasi muda untuk terlibat dalam mendukung swasembada pangan dengan menjadi Petani Milenial. Menurutnya, para petani milenial ini bisa meraup hingga Rp 10 juta per bulan.

Amran melaporkan, sudah ada 3.000 orang yang ikut program Petani Milenial. Sedangkan, ada 20.000 orang lainnya yang saat ini sudah mendaftar untuk ikut program tersebut.

"Kalau mereka terlibat, itu dapat Rp 10 juta minimal per orang per bulan. Kalau jadi pegawai, Rp 2 juta, Rp 3 juta. Artinya menarik kan?," kata Amran di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Menurutnya, membuat profesi ini menguntungkan menjadi salah satu syarat untuk membuat generasi muda terlibat dalam pertanian. Dengan demikian, harapannya momen bonus demografi benar-benar bisa dioptimalkan untuk mengelola sumber daya alam (SDA) Indonesia yang melimpah.

Selain menguntungkan, modernisasi teknologi pertanian juga menjadi syarat lainnya. Harapannya, para petani milenial bisa memanfaatkan alat-alat berteknologi tinggi mulai dari traktor hingga drone. Dengan teknologi, produksi pertanian juga bisa digenjot.

"Kalau kita cetak sawah, bangun sawah, kemudian kita tinggalkan, kalau diolah secara manual, pakai tangan, tidak mungkin satu keluarga, empat orang, mengelola 1.000 hektare, 5.000 hektare. Sekarang kita memanfaatkan SDA yang melimpah, kemudian ada teknologi yang kita sudah kuasai," ujarnya.

Dengan tercapainya target cetak sawah 3 juta hektare dalam 4 tahun dan optimalisasi lahan (oplah) 1 juta hektare di 2025, Indonesia bisa mencapai swasembada pangan dan menjadi lumbung pangan dunia.

"Mimpi kami adalah seluruh cetak sawah di Indonesia, 3 juta hektare, itu menjadi transformasi pertanian tradisional ke modern, sejajar dengan, klaster ini, sejajar dengan Amerika, Jepang, dengan Korea, dengan negara-negara maju di dunia. Sehingga, nanti tidak ada alasan, Indonesia tidak menjadi lumbung pangan dunia," kata dia.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bekerja sama membangun infrastruktur pertanian. Hal ini merupakan salah satu langkah konkret mewujudkan target Presiden Prabowo Subianto swasembada pangan.

Dody mengatakan, agenda ini merupakan koordinasi formal pertamanya dengan Amran. Ia memastikan, Kementerian PU siap untuk mendukung penuh target besar Prabowo untuk mencapai swasembada pangan dalam 4 tahun.

"Kementerian PU akan men-support penuh apapun target Pak Menteri Pertanian, yang otomatis adalah target besar Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran swasembada pangan di 4 atau 5 tahun mendatang," kata Dody, di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Amran berharap terbentuknya keselarasan antara pembangunan infrastruktur dan aktivitas pertanian usai disepakatinya kerja sama ini.

"Di mana PU bekerja, menghasilkan air, kita di situ memberikan bantuan subsidi benih, pupuk subsidi, alat mesin pertanian, sehingga pergerakan kita efektif. Jangan sampai terjadi, PU bekerja di Aceh, kita bekerja di Papua atau Kalimantan," ujar Amran.

Untuk tahap awal eksekusi kerja sama ini, Amran mengatakan akan ada 12 provinsi prioritas untuk pembangunan dan optimalisasi infrastruktur pertanian seperti bendungan hingga irigasi. Daerah tersebut di antaranya Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, hingga Sumatera Selatan.

Apabila pembangunan infrastruktur dan fokus pengembangan pertanian bisa diselaraskan, Amran yakin bisa mewujudkan optimalisasi lahan pertanian sehingga produktivitas juga bisa meningkat.

"Rencana kami seluruh lahan yang kita optimalisasi, sawah yang kita cetak, itu sinergi kolaborasi oleh Kementerian PU yang bekerja sama di lapangan, sehingga efektif. Di mana ada air yang dihasilkan oleh Kementerian PU, di situ pertanian tanam," kata dia.

Amran menargetkan, ke depan pihaknya berhasil untuk melakukan optimalisasi lahan (oplah) terhadap 1 juta hektare sawah. Kemudian menaikkan planting index atau indeks pertanaman dari semula 1 kali dalam 1 tahun, menjadi 2 kali atau 3 kali.

"Target minimal kita adalah ada kenaikan IP, planting index, 1 kali, totalnya syukur-syukur bisa 1 juta hektare. Kalau 1 juta hektare, bisa kita menghasilkan padi itu 5 juta ton. Nah, ini target kita, sehingga efektif," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir bakal memetakan sejumlah aset milik perusahaan pelat merah untuk mendukung realisasi program 3 juta rumah besutan Presiden Prabowo Subianto.

Langkah tersebut merupakan hasil dari pertemuan antara Erick Thohir dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta.

“Kami tadi punya kesepakatan akan memetakan seluruh aset BUMN, tentu konteksnya perumahan di mana untuk perumahan rakyat lalu juga perumahan menengah nantinya,” ujarnya dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis (7/11/2024) malam.

Sejauh ini, Erick belum dapat memastikan seberapa besar potensi aset BUMN yang dapat dialihfungsikan untuk mendukung program 3 juta rumah lantaran pertemuan tersebut masih tahap awal.

Namun yang pasti, Kementerian BUMN berkomitmen untuk mendukung pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat sesuai dengan visi Presiden.

“Kami punya komitmen yang sama bagaimana menyukseskan program Bapak Presiden, yakni program 3 juta rumah,” ucap Erick.

Di sisi lain, pertemuan ini turut melibatkan direksi BUMN seperti PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT PP (Persero) Tbk. (PTPP), dan Perum Perumnas.

Menteri PKP Maruarar Sirait menambahkan ada tiga poin penting dari pertemuannya dengan Erick Thohir dan direksi BUMN, yakni ketersediaan lahan, efisiensi bahan bangunan, serta rencana perubahan komponen pembentuk harga rumah untuk masyarakat.

Perihal harga rumah, Maruarar atau akrab disapa Ara menyebutkan pihaknya akan bekerja sama dengan BTN untuk memangkas salah satu komponen biaya dalam pembelian rumah. Detail rencana ini akan disampaikan di kantor BTN, Jumat (8/11/2024).

Meski tidak menjelaskan secara rinci, Ara menyatakan pemangkasan salah satu komponen akan membuat harga rumah menjadi lebih murah. Mengingat ada banyak variabel dalam pembentukan harga, mulai dari tanah, bangunan, pajak, serta biaya lainnya.

“Kebijakan tersebut akan berpengaruh kepada harga rumah. Pengaruhnya berapa, tentunya akan kami lihat, tetapi kebijakan tersebut akan mengurangi satu variabel,” ucapnya.