Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengawasan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI.

Menanggapi hal itu, PT SMI menyampaikan ada dampak yang dirasakan perusahaan dari terbitnya ketentuan tersebut.

"Adapun dampak terhadap bisnis PT SMI adalah ditambahnya objek pembiayaan, yakni infrastruktur ekosistem industri dan infrastruktur kendaraan bermotor listrik berbasis baterai," ujar PT SMI kepada KONTAN, Sabtu (9/11).

Selain itu, PT SMI dapat melakukan pembiayaan untuk sektor atau bidang penyelenggaraan mitigasi atau adaptasi perubahan iklim. Adapun implementasi terkait mitigasi atau adaptasi perubahan iklim itu akan dikaji lebih lanjut oleh perusahaan.

Secara umum, PT SMI menerangkan POJK 16/2024 mencabut POJK 46/2020 yang sebelumnya berlaku. Hal itu disebabkan karena berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang menyatakan bahwa PT SMI merupakan perusahaan pembiayaan infrastruktur dan/atau kegiatan pembangunan yang dibentuk karena penugasan khusus dari pemerintah dan tidak termasuk dalam ruang lingkup usaha jasa pembiayaan.

Dengan demikian, PT SMI yang telah mendapatkan izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan infrastruktur yang berpedoman kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.05/2020 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi terkini dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap PT SMI.

Hingga September 2024, nilai komitmen pembiayaan dan investasi PT SMI mencapai Rp 147,39 triliun dan outstanding mencapai Rp 93,15 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Peneliti senior Bank Syariah Indonesia (BSI) Institute Bazari Azhar Azizi menyarankan pemerintah menginvestasikan dana pensiun ke sektor infrastruktur agar Indonesia bisa lebih cepat menjadi negara maju.

Berdasarkan contoh kesuksesan Jepang dan Korea Selatan, kata Bazari, negara-negara pendapatan menengah bisa menjadi negara maju apabila mengkalibrasi dan mengadopsi kebijakan berdasarkan tiga faktor pendorong pertumbuhan ekonomi.

Pertama, investasi. Kedua, adopsi teknologi modern atau infusion. Ketiga, inovasi yang fokus pembangunan kapasitas secara domestik.

“Dalam menerapkan strategi 3i [investasi, infusion, inovasi] tersebut, dana pensiun memegang peran penting sebagai sumber modal jangka panjang, memperdalam pasar keuangan, serta mendorong sumber dana berbasis ekuitas di pasar modal,” jelas Bazari dalam laporan Triwulan III/2024 BSI Institute, dikutip Sabtu (9/11/2024).

Kendati demikian, dia melihat regulasi negara-negara berkembang cenderung membatasi fleksibilitas pemanfaatan dana pensiun ke instrumen-instrumen investasi. Misalnya Indonesia, yang mayoritas dana pensiunnya diinvestasikan ke surat utang pemerintah maupun swasta.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diolah BSI Institute, 77,46% dana pensiun diinvestasikan ke surat berharga negara atau SBN (37,12%), sukuk korporasi (23,95%), dan obligasi korporasi (16,39%). Sisanya atau 22,54%, investasi dana pensiun tersebar ke 18 instrumen lain.

Masalahnya, sambung Bazari, ketergantungan dana pensiun yang berlebihan pada obligasi pemerintah dan sejenisnya dapat menyebabkan masalah likuiditas dan pendanaan bagi pensiunan itu sendiri karena imbal hasilnya cenderung kecil.

Permasalahan seperti itu sempat terjadi di Inggris pada 2022. Kejadian tersebut dikenal sebagai Gilt Crisis.

“Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan dan diversifikasi instrumen yang cermat antara mengejar keuntungan jangka panjang dan mengelola risiko jangka pendek,” ujar Bazari.

Dia pun menyarankan agar investasi dana pensiun diarahkan ke sektor infrastruktur. Caranya, saran Bazari, bisa melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Dengan skema tersebut, dana pensiun menjadi salah satu investor Badan Usaha Pelaksana (BUP) KPBU baik melalui investasi langsung atau melalui instrumen finansial.

Mengutip penelitian Carlo dkk (2023), investasi ke sektor infrastruktur menghasilkan arus kas yang stabil dan terprediksi. Sejalan, imbal hasilnya cenderung lebih tinggi dari surat utang pemerintah atau korporasi.

Oleh sebab itu, Bazari meyakini investasi ke sektor infrastruktur bisa menjadi alternatif untuk mencapai stabilitas pengelolaan dana jangka panjang sekaligus berkontribusi pada pembangunan nasional.

Dia menggarisbawahi, pembangunan infrastruktur berpotensi menciptakan lapangan kerja hingga mendorong aktivitas ekonomi yang lebih luas.

“Namun, keberhasilan dana pensiun bergantung pada kebijakan yang tepat, termasuk perluasan cakupan peserta dan kontribusi, diversifikasi investasi, reformasi tata kelola, dan penguatan regulasi dan pengawasan,” tutup Bazari

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyediakan lahan sitaankorupsi 200 hektar di Provinsi Banten.

"Selain itu, juga terus meyakinkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) agar tanah sitaan itu bisa diserahkan untuk rumah rakyat," terang Ara dalam Dialog Program 3 Juta Rumah di Menara BTN, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Ara membeberkan, sejumlah jurus atau upaya jitu untuk melaksanakan tugas pembangunan tiga juta rumah untuk rakyat.

Beberapa upaya yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan sejumlah mitra kerja untuk penyediaan lahan gratis atau murah, pembiayaan kreatif dan alternatif, efisiensi, insentif pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta mendorong kemudahan perijinan dan pajak dari pemerintah daerah.

Salah satu hal mendasar untuk pembangunan rumah rakyat adalah soal tanah. Maka dari itu, Kementerian PKP juga telah berupaya untuk penyediaan secara gratis atau murah.

Pada kesempatan itu, Ara juga meminta semua pihak untuk memberikan dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah ini karena masyarakat sangat membutuhkan hunian sekaligus mengurangi backlog (ketimpangan) perumahan.

Menurutnya, tugas pembangunan rumah ini harus dimulai sejak dini dan bergotong royong dimana orang yang mampu membantu masyarakat yang kurang mampu.

"Teman-teman pengusaha saya sudah berkomitmen siap membangun rumah beserta isinya. Tinggal ada apa tidak kemauan dan keseriusan mulai membangun 3 juta rumah ini sejak dini dan sebagai Menteri PKP saya juga sudah menyediakan lahan perusahaan di Tangerang untuk rakyat," tuntas dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono berpesan soal pembangunan bendungan maupun bandara.

Menurut AHY, tidak boleh lagi ada bendungan yang kemudian tidak tersambung dengan irigasi dan bandara dengan minimnya utilitas karena konektivitasnya tak siap.

AHY mengungkapkan hal ini usai menghadiri Rakorbangwil di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jumat (8/11/2024).

"Tapi kita tak boleh berhenti pada masalah, kita harus cari solusi terhadap infrastruktur yang sudah terbangun tersebut. Kita gunakan dan maksimalkan untuk apa. Itu yang lebih penting bagi saya untuk mencari solusi bersama-sama," ungkap AHY.

Untuk 100 hari kerja atau pada jangka pendek, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan akan menyisir kembali proyek mana saja yang dianggap penting, produktif, dan darurat bersama dengan lima kementerian teknis terkait.

Kelimanya adalah Kementerian PU, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Transmigrasi, serta Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Kalau ketemu misalnya ada list (daftar) 1-100 kita sisir bareng-bareng begitu kita rasa ini enggak begitu penting sebetulnya. Enggak butuh segera dan nilai manfaat dampaknya tadi mungkin masih kita perdebatkan, maka kita geser dulu masuk dalam kolom pending (tunda) dulu," lanjut AHY.

Sebab, siapa tahu dapat direlokasikan anggaran untuk infrastruktur yang lebih darurat dan penting. Sehingga, secara signifikan dan produktif.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan, ada dua aspek kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari pembangunan proyek infrastruktur.

Kedua aspek yang dimaksud yakni mark-up (menambah nilai) maupun inefisiensi anggaran.

Menurut AHY, dari kedua aspek kebocoran APBN tersebut harus dijadikan bahan pembelajaran.

AHY membeberkan hal ini usai mengisi sambutan Rakorbangwil di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Jumat (8/11/2024).

"Pertama, karena ada niat untuk mark-up kebocoran yang diniatkan ya tentu ini harus kita cegah dan kita perangi karena tidak boleh ada uang rakyat yang disalahgunakan, diselewengkan untuk tujuan pribadi maupun lain-lain. Kedua, inefisiensi ini juga seringkali membuat yang direncanakan itu tidak sesuai dengan output-nya (hasilnya)," jelas AHY.

Sementara inefisiensi anggaran berdampak tidak langsung meluas dan dirasakan oleh masyarakat.

Oleh karena itu, dia meminta perhitungan ulang dengan diawali dengan perencanaan pembangunan yang terintegrasi dengan baik.

AHY mengakui, hal ini merupakan pekerjaan yang tidaklah mudah.

"Memang, tidak mudah karena kita selalu dihadapkan pada limitasi, keterbatasan jadi ini juga yang ditekankan oleh Bapak Presiden Prabowo, cegah kebocoran APBN, juga cegah terjadinya inefisiensi," tandas dia.

Jakarta -

Direktur Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, memaparkan sejumlah peran dan kesiapan perusahaan untuk memperkuat ekosistem industri LNG Global. Terutama di sektor penyimpanan dan penyediaan Bahan Bakar Penunjang Operasional Industri LNG.

Paparan ini disampaikan Riva dalam forum internasional ADIPEC 2024 saat menjadi salah satu panel diskusi yang bertajuk 'Infrastruktur Gas Alam dan LNG: Memenuhi Permintaan dan Tujuan Iklim' pada Rabu (6/11) kemarin.

"Sebagai bagian dari Pertamina Group kami hadir (di ADIPEC 2024) untuk mengukuhkan peran downstream untuk mendukung ekosistem LNG, bersama dengan global energy expert lainnya kami berdiskusi untuk membahas tantangan dalam memenuhi permintaan energi yang terus berkembang, sambil menjaga komitmen terhadap keberlanjutan dan tujuan iklim global," jelas Riva dalam keterangan resminya, Jumat (8/11/2024).

Dalam kesempatan itu Riva berpendapat seiring meningkatnya permintaan gas alam terutama di sektor industri dan pembangkit listrik di Asia, dunia menghadapi tantangan besar dalam memastikan ketersediaan pasokan energi guna memenuhi kebutuhan tersebut.

Namun di sisi lain penting bagi industri energi saat ini untuk melakukan berbagai upaya pengurangan emisi karbon. Dalam hal inilah Riva menyampaikan kesiapan Pertamina Group dalam menyediakan berbagai layanan mulai dari penyediaan bunker hingga waste management.

"Sebagai pemimpin energi terkemuka di Indonesia, kami membuka peluang kerja sama penyediaan bunker, bahan bakar, waste management hingga risk management solution, kami memiliki komitmen kuat untuk memastikan pasokan energi yang aman, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat, selaras dengan tujuan iklim global," tambah Riva.

Ia menyebut ADIPEC 2024 menjadi platform penting bagi para pemimpin industri, pembuat kebijakan, dan praktisi energi untuk membahas langkah-langkah strategis yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan besar ini.

"Sebagai bagian dari diskusi global ini, paparan kami diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga mengenai bagaimana sektor energi dapat bergerak menuju masa depan yang lebih berkelanjutan," tutup Riva.

Sebagai informasi, dalam forum bergengsi tersebut Riva bersama Direktur Keuangan ADNOC Gas, Peter Van Driel berbagi pandangan tentang pentingnya kebutuhan LNG, ekonomi hijau, waste management dan pemanfaatan teknologi AI untuk menyeimbangkan antara kebutuhan energi global dan climate goals.

Hadir sebagai moderator Philip Vorobyov, Consulting Director for Gas & LNG S& P Global, forum tersebut menjadi wujud kolaborasi lintas sektor dimana ADNOC Gas sebagai anak perusahaan dari ADNOC perusahaan minyak nasional milik Abu Dhabi yang bergerak pada sektor produksi hingga distribusi, Riva menjelaskan beberapa potensi kolaborasi yang dapat dilakukan bersama Pertamina Patra Niaga.

(fdl/fdl)

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap dua penyebab kebocoran anggaran dalam proyek pembangunan infrastruktur.

Pertama, ada niat untuk menggelembungkan atau mark up anggaran proyek oleh pihak-pihak terkait. Hal tersebut kata AHY harus dicegah karena dana pembangunan infrastruktur bersumber dari uang rakyat.

"Tidak boleh ada uang rakyat yang disalahgunakan, diselewengkan untuk tujuan pribadi maupun yang lain-lain," katanya di kantor Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan, Jumat (8/11)

Penyebab kedua, sambung AHY, adalah terjadinya inefisiensi dalam proyek infrastruktur. Yang dimaksud kebocoran terkait inefisiensi misalnya anggaran yang digelontorkan untuk membangun infrastruktur ternyata tidak sesuai dengan manfaat yang langsung dirasakan masyarakat.

Karena itu, pembangunan infrastruktur katanya harus diawali dengan perencanaan yang baik dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat.

"Ini memang tidak mudah. Pasti masyarakat berharap 'tolong dibangun ini pak, dibangun itu pak'. Tapi harus dihitung dengan baik kalau kita membangun sesuatu di tempat yang tadi diharapkan, karena biayanya juga tidak murah," kata AHY.

Ia mengatakan perencanaan pembangunan infrastruktur termasuk soal anggaran harus dilakukan efisien. Terlebih, ada keterbatasan APBN.

"Ini juga yang ditekankan Pak Presiden Prabowo, cegah kebocoran APBN, juga cegah terjadinya inefisiensi. Di sinilah urgensi dari Kemenko Infrastruktur untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan segala upaya untuk menghadirkan infrastruktur yang bagus," imbuhnya.

 

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

AHY mengatakan Prabowo ingin IKN menjadi pusat pemerintahan paling lambat 2029 mendatang.

"Secara khusus kami mendengarkan arahan-arahan beliau yang jelas untuk IKN kita fokus pada penyelesaian IKN sebagai pusat pemerintahan atau pusat politik," katanya dalam dalam Pembukaan Rakorbangwil di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Jakarta Selatan, Jumat (8/11).

Ia mengatakan Nusantara akan difokuskan dalam menyelesaikan tiga elemen utama pemerintahan yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak hanya pembangunan perkantoran, sambungnya, tetapi juga pembangunan fasilitas pendukung perumahan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Targetnya 4-5 tahun ke depan itu (IKN) sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru. Ini yang diharapkan Pak Presiden Prabowo," katanya.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo sebelumnya mengungkap proses pembangunan IKN saat pemerintahan Prabowo kemungkinan tidak akan dilaksanakan secepat pemerintahan Jokowi.

"Dari hasil diskusi dengan Bapak Presiden dalam beberapa kesempatan, untuk IKN tetap akan kita teruskan, cuman mungkin kecepatannya enggak seperti dulu," ujar Dody dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/10).

Alasannya, menurut Dody, Prabowo saat ini sedang mengkhawatirkan tensi perang geopolitik di Timur Tengah. Selain itu, kemampuan Indonesia untuk swasembada pangan juga belum terlihat.

Adapun saat ini yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo adalah terwujudnya swasembada pangan.

"Dan kita masih butuh beras sana-sini. Itu yang dikhawatirkan akan menjadi masalah sosial yang akan lebih besar, makanya ketahanan pangan menjadi fokus utama," tutur Dody lebih lanjut.

JAKARTA - Pembangunan proyek objek vital nasional ( obvitnas ) di berbagai lokasi di Indonesia, termasuk pembangunan terminal LPG Tuban di Jawa Timur, perlu didukung semua pihak. Infrastruktur energi seperti terminal LPG sangat strategis dan berperan besar dalam mendukung ketahanan energi nasional.

"Infrastruktur energi sangat penting, apalagi, kebutuhan LPG di Indonesia terus meningkat," ujar Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria di Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Berdasar data, kata dia, kebutuhan LPG nasional telah mencapai 7 juta metrik ton per tahun. Sebagian besar kebutuhan tersebut digunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Kehadiran terminal LPG menjadi sangat penting dalam rantai ketahanan energi nasional.

"Karena itu pembangunan terminal LPG Tuban yang sedang dilakukan oleh anak usaha Pertamina itu harus kita dukung, jangan dirongrong sehingga prosesnya terganggu," tegas dia.

Sofyano menambahkan, pembangunan terminal LPG juga berbeda dengan objek vital nasional lain. Pasalnya, LPG merupakan gas yang butuh penanganan khusus guna memastikan keamanan dan keselamatan. "Karena itu, selain aspek TKDN, aspek asset integrity harus menjadi prioritas. Ini tidak bisa sembarangan, mengingat pentingnya kehadiran terminal LPG dalam rantai ketahanan energi nasional," jelasnya.

Terminal LPG di Tuban, Jawa Timur, tengah dibangun oleh PT Pertamina Energi Terminal (PET). Pembangunan terminal tersebut sudah memenuhi aspek TKDN sebesar 33,23% atau lebih tinggi dari aturan pemerintah sebesar 30%.

Terminal LPG Tuban akan berperan sebagai hub terminal utama untuk distribusi LPG ke wilayah timur Indonesia. Terminal tersebut diproyeksikan bisa melayani hingga 40% kebutuhan LPG nasional, menjamin ketersediaan energi dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) mengungkapkan progres pembangunan LRT Jakarta 1B sudah mencapai 34,58% sampai dengan hari ini.

Asal tahu saja, PT Jakarta Propertindo sebagai pemilik proyek LRT Jakarta telah menunjuk KSO Waskita Nindya LRS sebagai kontraktor utama pembangunan LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai melalui proses tender.

Adapun total anggaran pembangunan tersebut sebesar Rp 4,1 triliun berasal dari Penyertaan Modal Daerah (PMD) ke PT Jakarta Propertindo (Perseroda) yang bersumber dari APBD DKI Jakarta.

Di sisi lain, WSKT juga meraih dua penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) untuk pembangunan proyek LRT Jakarta Fase 1B. Dua rekor MURI itu untuk kategori Uji Coba Kereta Layang Tercepat dan Konstruksi Rancang Bangun Struktur Stasiun LRT Tercepat.

Sejak peletakan batu pertama pada 30 Oktober 2023, proyek ini sudah melewati berbagai tahapan, dari mulai pengangkatan girder pertama pada 20 April 2024 hingga uji coba jalur atau test track pertama pada 30 September lalu.

Manajer MURI, Triyono mengatakan, pada pembangunan proyek LRT Jakarta Fase 1B, Waskita menunjukkan pengerjaan yang cepat dan maksimal.

"Dibandingkan pembangunan LRT lain yang biasanya memerlukan waktu setahun sampai dua tahun untuk melakukan uji coba, kalau ini (LRT Jakarta Fase 1B) hanya sekitar 316 sampai 360 hari," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Jumat (8/11).

Direktur Operasi I Waskita Karya, Ari Asmoko menyatakan, keberhasilan ini bukan hanya pencapaian bagi Waskita, tapi juga kebanggaan bagi seluruh Indonesia. Perseroan pun selalu mengedepankan inovasi, efisiensi, serta ketepatan waktu dalam setiap proyek.

"Sehingga kita dapat memenuhi ekspektasi dan memberikan hasil terbaik. Kita biasa melakukan percepatan secara teori, namun bentuk nyata dari ketercapaian percepatan itu disempurnakan dengan pencatatan Rekor MURI," ungkapnya.

Saat ini, progres pengerjaan LRT Jakarta Fase 1B telah mencapai 34,58%. Perseroan pun akan melanjutkan pembangunan tersebut secepat mungkin, agar bisa segera dimanfaatkan masyarakat.

"Dengan adanya penghargaan ini, kami semakin semangat memberikan yang terbaik dalam pembangunan infrastruktur di Tanah Air serta meningkatkan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa," ujarnya.

Ari menambahkan, pada bulan lalu, Waskita juga mendapat dua Rekor MURI pada proyek pembangunan Rusun ASN 3 di IKN.

“Melalui penghargaan tersebut, perseroan berkontribusi terhadap capaian Rekor MURI Kementerian Perumahan yang kini telah menembus 40 rekor,” tuturnya.

Jakarta -

Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menyampaikan masih ada dua isu besar yang menjadi pekerjaan rumah kementerian yang dipimpinnya. Kedua persoalan itu, yakni kebijakan satu peta (one map policy) dan kebijakan satu tata ruang (one spatial planning policy).

Nusron mengatakan kebijakan satu peta yang tak kunjung rampung ini menghambat pihaknya untuk membuat rencana detail tata ruang (RDTR). Alhasil, proses Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang menjadi syarat dasar bagi pelaku usaha pun sangat lambat. PKKPR dapat menjadi acuan untuk, pemanfaatan ruang, perolehan tanah, pemindahan hak atas tanah, penerbitan hak atas tanah.

"Yang pertama adalah isu One Map Policy, yang di rapat kabinet diangkat oleh Bapak Presiden. Yang kemudian kemarin waktu di rapat koordinasi dengan Pemda juga diangkat oleh Bapak Menko Infrastruktur dan juga oleh Bapak Presiden. Saat ini Indonesia baru proses penyelesaian satu peta dengan skala 1 banding 5.000 di satu pulau, yaitu Pulau Sulawesi," kata Nusron dalam sambutannya di acara Talkshow Hari Tata Ruang Nasional, di kantor, Jumat (8/11/2024).

Dia menyebut saat ini baru ada sebanyak 541 RDTR dari jumlah yang dibutuhkan 2.000 RDTR. Dari 541 tersebut, baru ada 278 RDTR yang terintegrasi dengan sistem OSS. Melihat hal tersebut, Nusron menilai masih ada pekerjaan rumah kementerian yang dipimpinnya dalam lima tahun ke depan.

Kemudian isu kedua, yakni kebijakan satu tata ruang. Dia menjelaskan selama ini kebijakan terkait tata ruang Indonesia diatur oleh berbagai kementerian, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kelautan dan Perikanan, hingga Kementerian Kehutanan. Hal inilah yang terkadang terjadi tumpang tindih saat akan melaksanakan program antar kementerian.

"Nah kami bermaksud ini ada mumpung ada momentum. Apa momentumnya? Momentumnya itu adalah menyusun rencana peraturan pemerintah tentang tata ruang wilayah nasional sebagai bentuk turunan dari Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 tentang 4encana Pembangunan Jangka panjang Nasional Tahun 2025-2045," jelas Nusron.

Nusron menerangkan kebijakan tersebut nantinya akan membantu target pemerintah dalam mencapai swasembada pangan dan swasembada energi.

"Untuk mencapai swasembada pangan kita membutuhkan sawah. Karena itu apa? Karena itu Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan-nya, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan-nya harus disiapkan secara nasional. Bagaimana caranya supaya nggak tabrakan dengan investasi dan tata ruang yang lain? Kalau di Pulau Jawa investor masuk mau membangun gudang atau membangun perumahan diwajibkan harus ada pengganti sawah di tempat yang lain. Supaya apa? Supaya untuk mensuplai kepentingan ketahanan pangan, pangannya nggak terganggu," imbuh Nusron.

(kil/kil)

Jakarta -

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bekerja sama membangun infrastruktur pertanian. Hal ini merupakan salah satu langkah konkret mewujudkan target Presiden Prabowo Subianto swasembada pangan.

Dody mengatakan, agenda ini merupakan koordinasi formal pertamanya dengan Amran. Ia memastikan, Kementerian PU siap untuk mendukung penuh target besar Prabowo untuk mencapai swasembada pangan dalam 4 tahun.

"Kementerian PU akan men-support penuh apapun target Pak Menteri Pertanian, yang otomatis adalah target besar Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran swasembada pangan di 4 atau 5 tahun mendatang," kata Dody, di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Amran berharap terbentuknya keselarasan antara pembangunan infrastruktur dan aktivitas pertanian usai disepakatinya kerja sama ini.

"Di mana PU bekerja, menghasilkan air, kita di situ memberikan bantuan subsidi benih, pupuk subsidi, alat mesin pertanian, sehingga pergerakan kita efektif. Jangan sampai terjadi, PU bekerja di Aceh, kita bekerja di Papua atau Kalimantan," ujar Amran.

Untuk tahap awal eksekusi kerja sama ini, Amran mengatakan akan ada 12 provinsi prioritas untuk pembangunan dan optimalisasi infrastruktur pertanian seperti bendungan hingga irigasi. Daerah tersebut di antaranya Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, hingga Sumatera Selatan.

Apabila pembangunan infrastruktur dan fokus pengembangan pertanian bisa diselaraskan, Amran yakin bisa mewujudkan optimalisasi lahan pertanian sehingga produktivitas juga bisa meningkat.

"Rencana kami seluruh lahan yang kita optimalisasi, sawah yang kita cetak, itu sinergi kolaborasi oleh Kementerian PU yang bekerja sama di lapangan, sehingga efektif. Di mana ada air yang dihasilkan oleh Kementerian PU, di situ pertanian tanam," kata dia.

Amran menargetkan, ke depan pihaknya berhasil untuk melakukan optimalisasi lahan (oplah) terhadap 1 juta hektare sawah. Kemudian menaikkan planting index atau indeks pertanaman dari semula 1 kali dalam 1 tahun, menjadi 2 kali atau 3 kali.

"Target minimal kita adalah ada kenaikan IP, planting index, 1 kali, totalnya syukur-syukur bisa 1 juta hektare. Kalau 1 juta hektare, bisa kita menghasilkan padi itu 5 juta ton. Nah, ini target kita, sehingga efektif," ujarnya.

(shc/ara)